BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaaan manajemen kepegawaian yang didukung dengan data informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu berbasis teknologi informasi terintegrasi perlu mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian; b. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian, system informasi, dan sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan system informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu mengatur sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan
-2-
Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181); 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 700); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 3. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. 4. Sistem informasi adalah sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), sumber daya manusia (brainware), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. 5. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut SIMPEG Bawaslu adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian. 6. Perangkat keras (hardware) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer. 7. Perangkat lunak (software) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi- fungsi tertentu. 8. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu. 9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
-3-
10. 11. 12. 13. 14. 15.
penjelasannya yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Pegawai Bawaslu adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan Bawaslu. Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu adalah Sekretaris Jenderal. Pejabat pengelola SIMPEG Bawaslu adalah pejabat eselon III di Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi kepegawaian. Pejabat pengelola kepegawaian adalah pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi. Operator aplikasi SIMPEG Bawaslu adalah pelaksana yang ditunjuk membantu pejabat pengelola SIMPEG Bawaslu dan pejabat pengelola kepegawaian dalam pengelolaan SIMPEG Bawaslu. Unit kerja adalah Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi. Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Sasaran
Pasal 2 Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja lingkup Bawaslu dalam pengelolaan data kepegawaian sehingga dapat mempercepat pengelolaan dan penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai pendukung manajemen kepegawaian. Pasal 3 Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu ini bertujuan untuk: a. Mengoptimalkan pemanfaatan data kepegawaian; b. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi kepegawaian, dan c. Mengoptimalkan data belanja pegawai.
manajemen
Pasal 4 Sasaran Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu ini adalah untuk tercapainya kelancaran administrasi kepegawaian, khususnya dalam rangka penyajian data kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, sehingga dapat mendukung tugas pimpinan dalam pengambilan keputusan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 5 Pengaturan mengenai SIMPEG Bawaslu terdiri atas: a. Data dan informasi kepegawaian; b. Pengelola Simpeg Bawaslu; c. Mekanisme pelaksanaan SIMPEG Bawaslu; dan d. Sarana dan prasarana.
-4-
BAB III DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN (1) (2)
(3) (4) (5)
(1) (2)
Pasal 6 Data kepegawaian meliputi data kepegawaian sejak pegawai diangkat menjadi pegawai negeri sipil, hingga pensiun atau diberhentikan/mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil. Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Nama pegawai; b. Nomor induk pegawai; c. Nomor Kartu Pegawai; d. Gelar; e. Tempat dan tanggal lahir; f. Alamat pegawai; g. Jenis kelamin; h. Status perkawinan; i. Agama; j. Golongan darah; k. Pendidikan terakhir; l. Pendidikan dan pelatihan jabatan; m. Pendidikan dan pelatihan teknis; n. Pendidikan dan pelatihan fungsional; o. Pengalaman kerja; p. Unit kerja; q. Golongan/ruang CPNS dan TMT; r. Golongan/ruang terakhir dan TMT; s. Masa kerja golongan dan keseluruhan; t. TMT berkala dan masa kerja gaji berkala; u. Nama jabatan/uraian tugas dan TMT jabatan; dan v. Bidang keahlian. Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, maupun jenjang karir pegawai. Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian. Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk: a. pengambilan keputusan dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan; b. formasi pegawai; c. mutasi yang disebabkan adanya perubahan data pegawai yaitu kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pindah unit kerja dan pindah instansi; d. penilaian sasaran Kinerja Pegawai; dan e. pengusulan tunjangan. Pasal 7 Data kepegawaian meliputi data kepegawaian sejak pegawai diangkat menjadi pegawai lainnya hingga diberhentikan/mengundurkan diri. Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Nama pegawai; b. Nomor register pegawai; c. Gelar; d. Tempat dan tanggal lahir; e. Alamat pegawai;
-5-
(3) (4)
f. Jenis kelamin; g. Status perkawinan; h. Agama; i. Golongan darah; j. Pendidikan terakhir; k. Pengalaman kerja; l. Unit kerja; m. Status kepegawaian; n. Masa kerja; o. Nama jabatan/uraian tugas; dan p. Bidang keahlian. Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian. Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan: a. penetapan kebutuhan pegawai; b. penggajian dan tunjangan; c. pengembangan kompetensi; d. pemberian penghargaan; dan e. penilaian kinerja pegawai. BAB IV PENGELOLA SIMPEG BAWASLU
Pasal 8 (1) Dalam rangka operasionalisasi SIMPEG Bawaslu dilakukan pembinaan dan pengelolaan SIMPEG Bawaslu. (2) Pembinaan SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu. (3) Pengelolaan SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu. (4) Dalam rangka penghimpunan data kepegawaian, Pejabat Pengelola, SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh pejabat pengelola yang melaksanakan urusan dibidang kepegawaian dan data informasi. (1)
(2) (3) (4)
(5)
Pasal 9 Dalam rangka pengelolaan SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu dibantu oleh: a. administrator SIMPEG Bawaslu; dan b. operator aplikasi SIMPEG Bawaslu. Administrator SIMPEG Bawaslu dan Operator SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola SIMPEG. Administrator SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung SIMPEG Bawaslu. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator SIMPEG Bawaslu dapat melibatkan programer dalam melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan teknologi informasi pendukung SIMPEG Bawaslu. Operator aplikasi SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas dan bertanggung jawab dalam pengolahan data kepegawaian dan/atau penyediaan informasi kepegawaian.
-6-
(1)
(2)
Pasal 10 Operator aplikasi SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu atas usul Pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. Persyaratan pegawai untuk ditetapkan sebagai operator aplikasi SIMPEG Bawaslu meliputi: a. Pegawai Bawaslu yang berstatus PNS; b. pendidikan paling rendah D3; c. mengetahui urusan kepegawaian; dan d. mampu mengoperasikan komputer. BAB V TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 11 Pejabat pembina SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas: a. mengangkat dan memberhentikan operator aplikasi SIMPEG Bawaslu; b. memberikan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan program aplikasi SIMPEG Bawaslu; dan c. memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pemeliharaan aplikasi SIMPEG Bawaslu, penyempurnaan tampilan, masukan, dan keluaran dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian di lingkungan Bawaslu. Pasal 12 Pejabat pengelola SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mempunyai tugas: a. menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar SIMPEG Bawaslu; b. mengelola data dan informasi kepegawaian di lingkungan Bawaslu; c. membangun, memelihara, dan mengembangkan data kepegawaian dan program aplikasi SIMPEG Bawaslu; d. menyusun dan menyempurnakan tampilan, masukan, dan keluaran dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian Bawaslu; e. melaporkan hasil pengelolaan SIMPEG Bawaslu secara periodik kepada pejabat pembina SIMPEG Bawaslu; dan f. mengawasi pelaksanaan tugas administrator SIMPEG Bawaslu dan operator aplikasi SIMPEG Bawaslu. Pasal 13 Pejabat pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) mempunyai tugas: a. mengelola data dan informasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu; dan b. melaporkan hasil pengelolaan data dan informasi kepegawaian secara periodik kepada pejabat pembina SIMPEG Bawaslu melalui Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu. (1)
Pasal 14 Operator aplikasi SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: a. memasukan data; b. mengelola data;
-7-
(2)
(1)
(2)
(1) (2)
c. menyajikan data dan informasi kepegawaian; d. melakukan pengecekan data dan informasi pegawai; e. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data dan informasi pegawai; dan f. melakukan perubahan data dan informasi pegawai. Operator aplikasi SIMPEG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perintah Pejabat Pengelola SIMPEG. Pasal 15 Pejabat pengelola SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mempunyai wewenang: a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SIMPEG Bawaslu pada unit pengelola kepagawaian di lingkungan Bawaslu; dan b. melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data kepegawaian kepada pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan unit pelaksana teknis dan/atau kepada pegawai negeri sipil. Pejabat pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai wewenang: a. melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data kepegawaian kepada pegawai negeri sipil; dan b. menyampaikan usul penyempurnaan atau pembangunan program aplikasi SIMPEG Bawaslu kepada pejabat pengelola SIMPEG Bawaslu. Pasal 16 Setiap pegawai berhak mengetahui dan meneliti data kepegawaianya melalui operator aplikasi SIMPEG Bawaslu. Setiap pegawai harus: a. memberikan data kepegawaian paling mutakhir kepada pejabat pengelola kepegawaian dengan melampirkan dokumen pendukung; dan b. memberikan klarifikasi secara lisan atau tertulis atas permintaan pejabat pengelola kepegawaian. BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN SIMPEG BAWASLU
Pasal 17 Tata cara pelaksanaan SIMPEG Bawaslu dilakukan dengan tahapan: a. pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian; b. penyimpanan dan pemutakhiran data; dan c. pengolahan dan penyajian data. (1)
(2)
Pasal 18 Pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan berdasarkan sumber data tentang status pegawai sejak diangkat menjadi: a. Pegawai Negeri Sipil hingga pensiun atau diberhentikan/mengundurkan diri; dan b. Pegawai lainnya hingga diberhentikan/mengundurkan diri. Pejabat pengelola kepegawaian melakukan pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pegawai
-8-
(3)
(4)
(5)
(6)
dengan melampirkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung bagi Pegawai Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. salinan kartu identitas dan kartu keluarga; b. salinan ijazah pendidikan formal; c. salinan buku nikah; d. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan jabatan; e. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan teknis; f. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional; g. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS dan PNS; h. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan; i. salinan surat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terakhir; dan j. dokumen lain yang relevan. Dokumen pendukung bagi Pegawai Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. salinan kartu identitas dan kartu keluarga; b. salinan ijazah pendidikan formal; c. salinan Perjanjian Kerja Pegawai; d. salinan surat penilaian kinerja pegawai; dan e. dokumen lain yang diperlukan. Dalam pelaksanaan pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian sebagaiman dimaksud pada ayat (2) pejabat pengelola kepegawaian melakukan klarifikasi verifikasi, dan validasi kepada pegawai apabila diperlukan. Pejabat pengelola kepegawaian menyampaikan data kepegawaian di lingkungan unit kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada operator aplikasi SIMPEG Bawaslu.
Pasal 19 Penyimpanan dan pemutakhiran data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh operator aplikasi SIMPEG Bawaslu. Pasal 20 Pengolahan dan penyajian data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan oleh operator aplikasi SIMPEG Bawaslu dengan menggunakan aplikasi SIMPEG Bawaslu agar menjadi informasi kepegawaian yang akurat, tepat waktu, dan relevan. (1) (2)
(3)
Pasal 21 Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disajikan pada laman resmi Bawaslu. Pegawai dan/atau pimpinan unit kerja yang membutuhkan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengetahui dan meneliti informasi kepegawaian melalui operator aplikasi SIMPEG Bawaslu sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal terdapat perbedaan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), operator aplikasi SIMPEG Bawaslu harus melaporkan kepada pejabat pengelola kepegawaian. BAB VII KERAHASIAAN DATA
Pasal 22 Data dan informasi yang dimuat dalam SIMPEG Bawaslu merupakan data dan informasi yang bersifat rahasia.
-9-
Pasal 23 Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan kepada pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII SARANA DAN PRASARANA (1) (2) (3) (4)
(5)
Pasal 24 Dalam pelaksanaan SIMPEG Bawaslu diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasionalisasi SIMPEG Bawaslu. Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, dan server. Prasarana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi perangkat keras, aplikasi SIMPEG Bawaslu, dan perangkat lunak lainnya. Pengembangan, penyediaan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab dan wewenang pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan informasi Bawaslu. Aplikasi SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan di server yang dikelola oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan informasi Bawaslu. BAB IX PEMBINAAN
(1)
(2)
Pasal 25 Dalam rangka pengembangan SIMPEG Bawaslu, pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu melakukan pembinaan terhadap pejabat pengelola SIMPEG Bawaslu, pejabat pengelola kepegawaian, administrator SIMPEG Bawaslu, dan operator aplikasi SIMPEG Bawaslu. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. sosialisasi SIMPEG Bawaslu; dan b. peningkatan kapasitas administrator SIMPEG Bawaslu dan operator aplikasi SIMPEG Bawaslu. BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN
(1) (2)
(1)
(2) (3)
Pasal 26 Pejabat pengelola SIMPEG Bawaslu melakukan evaluasi terhadap tampilan, masukan, keluaran, dan aplikasi. Pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja melakukan evaluasi terhadap data dan informasi kepegawaian sesuai kewenangannya masing-masing. Pasal 27 Administrator SIMPEG Bawaslu dan operator aplikasi SIMPEG Bawaslu secara berjenjang menyampaikan laporan kepada pejabat pengelola SIMPEG Bawaslu dengan tembusan kepada pejabat pengelola kepegawaian diunit kerjanya masing- masing. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui program aplikasi SIMPEG Bawaslu dalam bentuk cetakan. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
-10-
(4) (5) (6)
program aplikasi SIMPEG Bawaslu. Laporan dilakukan secara periodik 2 (dua) kali setahun setiap minggu kedua pada bulan Juni dan bulan Desember. Data kepegawaian yang belum mutakhir pada periode laporan minggu pertama bulan Juni, setelah dimutakhirkan disampaikan pada periode laporan bulan Desember. Pemanfaatan dan penggunaan laporan data kepegawaian berlaku sampai dengan periode laporan berikutnya. BAB XI PENDANAAN
Pasal 28 Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan SIMPEG Bawaslu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Peraturan Badan diundangkan.
Pengawas
Pasal 29 Pemilu ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal April 2013 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, ttd MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Ttd YASONNA LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR
