BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG HUBUNGAN KERJA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Menimbang
:
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu mengatur hubungan kerja antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri; b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); 7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum; 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
HUBUNGAN KERJA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPR, DPD, dan DPRD, adalah DPR, DPD, dan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6.
Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.
Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
8.
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
9.
Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.
10. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 11. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. BAB II KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN SUSUNAN Pasal 2 (1)
Bawaslu berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
(2)
Panwaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3)
Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
(4)
Panwaslu kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
(5)
Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.
(6)
Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. Pasal 3
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bawaslu mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panwaslu Provinsi mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Panwaslu Kecamatan mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan. Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa atau nama lain/kelurahan. Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Pasal 4
(1)
Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan anggota.
(2)
Ketua Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas: a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan; b. bertindak untuk dan atas nama Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan ke luar dan ke dalam;
Panwaslu
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan; dan
d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan Bawaslu bagi Ketua Bawaslu, serta menandatangani seluruh keputusan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan bagi ketua Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. (3)
Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan bertanggungjawab kepada rapat pleno. BAB III HUBUNGAN KERJA Pasal 5
(1) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan bersifat hierarkis. (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bawaslu. Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu, Bawaslu melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melalui: a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengawasan Pemilu; b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengawasan Pemilu; c. koordinasi pelaksanaan pengawasan Pemilu antar tingkatan pengawas Pemilu; d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pengawas Pemilu; e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengawasan Pemilu; dan f. pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas Pemilu pada semua tingkatan. (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. Pasal 7 (1)
(2) (3) (4)
Panwaslu Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu Lapangan. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.
Pasal 8 (1)
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panwaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu.
(2)
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panwaslu Kabupaten/Kota: a. Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Bawaslu melalui Panwaslu Provinsi; b. Untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi bertanggung jawab kepada Panwaslu Provinsi; dan
c. Untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu. (3)
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
(4)
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengawas Pemilu Lapangan bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan.
(5)
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengawas Pemilu Luar Negeri bertanggung jawab kepada Bawaslu. BAB IV KEADAAN KHUSUS Pasal 9
(1)
(2)
Dalam hal terdapat keadaan khusus yang menyebabkan pengawas Pemilu tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka: a. Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu untuk sementara dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu; b. Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Provinsi untuk sementara dilaksanakan oleh Bawaslu; c. Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk sementara dilaksanakan oleh Panwaslu Provinsi; d. Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan untuk sementara dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; e. Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu Lapangan untuk sementara dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan; dan f. Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri untuk sementara dilaksanakan oleh Bawaslu. Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Keadaan selain bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan b. Keadaan yang berkaitan dengan perbuatan melanggar peraturan perundangundangan yang mengakibatkan Pengawas Pemilu tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya. BAB IX PELAPORAN Pasal 10
(1)
Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu: a. Bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hal keuangan; b. Memberikan laporan pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden berkaitan dengan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya.
(2)
Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)
Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada KPU. Pasal 11
(1)
Panwaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu.
(2)
Panwaslu Provinsi menyampaikan laporan kegiatan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
(3)
Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada Bawaslu dan KPU Provinsi. Pasal 12
(1)
Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelengaraan Pemilu secara periodik kepada Panwaslu Provinsi dan Bawaslu.
(2)
Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
(3)
Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 13
Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelengaraan Pemilu secara periodik kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. Pasal 14 Pengaws Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kinerja penyelengaraan Pemilu secara periodik kepada Panwaslu Kecamatan.
dan
pengawasan
Pasal 15 Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelengaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal
