BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PERGERAKAN KOTAK SUARA, REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Menimbang:
a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga harus diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2
2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Tahhun 2011 Nomor 5246); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 4. Peraturan Presiden 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemiihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306); 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 534); 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 384); 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 385);
3
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1080);
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PERGERAKAN KOTAK SUARA, REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 534) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23 diubah dan diantara angka 7 dan angka 8, angka 12 dan 13 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7A dan 12A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. 4. Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. 5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang
4
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. 6. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 7A.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 8. Panitia Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. 10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 11. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 12A.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
5
14. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain. 15. Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan. 16. Panwaslu Kada adalah Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. 17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 18. Pasangan Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau oleh calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan. 19. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundangundangan. 20. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Rekapitulasi, adalah rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi. 21. Saksi Pasangan Calon adalah seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK. 22. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kada yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 23. Kotak Suara dan Bilik Suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas
6
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 24. Pergerakan Kotak Suara adalah proses pengiriman Kotak Suara beserta isinya mulai dari TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota. 25. Penetapan Hasil Pemilu adalah penetapan perolehan suara peserta Pemilu Kada dan penetapan Pasangan Calon terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi atau kabupaten/kota. 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pengawasan Pergerakan Kotak Suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. (2) Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan oleh: a. Panwaslu Kecamatan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kada Provinsi atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota di PPK; b. Panwaslu Kabupaten/Kota pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kada Provinsi atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota; dan c. Bawaslu Provinsi pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kada Provinsi di KPU Provinsi. (3) Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu Kada dilaksanakan oleh: a. Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada KPU Kabupaten/Kota; dan b. Bawaslu Provinsi pada Pemilu Kada Provinsi. (4) Dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilu Kada, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. 3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal sebagai berikut:
13 berbunyi
7
Pasal 13 Dalam mengawasi persiapan rekapitulasi hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi memastikan hal-hal sebagai berikut: a. KPU Provinsi telah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: 1. paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota selesai; atau 2. pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di provinsi wilayah tersebut. b. KPU Provinsi telah menyampaikan pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat, yaitu Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan 16 perolehan suara tingkat KPU Provinsi, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat; c. Saksi Pasangan Calon membawa mandat dari Pasangan Calon atau tim kampanye untuk menyaksikan proses rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan undangan rapat; dan d. KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi yang terbuka untuk umum. 4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal sebagai berikut:
14 berbunyi
Pasal 14 (1) Dalam mengawasi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi memastikan: a. sampul berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, dan rincian perolehan suara sah Pasangan Calon dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota masih dalam keadaan tersegel dengan baik; b. KPU Provinsi membuka sampul tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah Kabupaten/Kota; c. KPU Provinsi meneliti dan membacakan: 1. Berita Acara (Model DB KWK) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon di KPU kabupaten/kota (Model
8
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
DB-1 KWK) dan dicatat dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi (Model DC-1 KWK); dan 2. rincian perolehan suara sah Pasangan Calon dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 KWK), dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara sah Pasangan Calon dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 KWK). KPU Provinsi mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota; KPU Provinsi memberikan kesempatan kepada Bawaslu Provinsi, Pasangan Calon dan warga masyarakat, melalui saksi Pasangan Calon terkait, untuk menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU Provinsi; KPU Provinsi menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; KPU Provinsi mencatat keberatan tersebut dalam berita acara keberatan, dalam hal KPU Provinsi tidak menindaklanjuti keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf f; KPU Provinsi membuat berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara setelah proses rekapitulasi selesai dilaksanakan; KPU Provinsi memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara kepada: 1. Saksi Pasangan Calon yang hadir masing-masing 1 (satu) rangkap; dan 2. Bawaslu Provinsi. KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Provinsi.
(2) Bawaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon kepada KPU Provinsi.
9
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal sebagai berikut:
15 berbunyi
Pasal 15 Dalam mengawasi pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu Kada di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan: a. Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih; b. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, Pasangan Calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai Pasangan Calon terpilih; c. dalam hal Pasangan Calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat lebih dari satu Pasangan Calon yang perolehan suaranya sama, penentuan Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas; d. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan 18 pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua; e. apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh dua Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua; f. apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh oleh tiga Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas; g. apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh oleh lebih dari satu Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas; h. Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai Pasangan Calon terpilih; i. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua sebagai Pasangan Calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/kota; j. proses penetapan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
10
k. Penetapan Hasil Pemilu Kada sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal sebagai berikut:
16 berbunyi
Pasal 16 Dalam hal terdapat keberatan terhadap Penetapan Hasil penghitungan suara Pemilu Kada dari Pasangan Calon ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan: a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota berkenaan adanya keberatan tersebut paling lama 1 (satu) hari setelah adanya keberatan; b. dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon tentang keberatan terhadap Penetapan Hasil penghitungan suara Pemilu Kada ditolak, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan Pasangan Calon terpilih kepada masing-masing Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, DPRD provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan; c. dalam hal amar putusan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tentang keberatan terhadap Penetapan Hasil penghitungan suara Pemilu Kada diterima sebagian atau seluruhnya, KPU Provinsi dan KPU dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta menyampaikan penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah pleno Penetapan Hasil; dan d. apabila putusan Mahkamah Konstitusi bersifat putusan sela, maka KPU provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan dan melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepadaMahkamah Konstitusi.
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
11
Bagian Ketiga Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pasal 20 (1) Petugas yang menangani fungsi pengawasan wajib melakukan kajian terhadap hasil pengawasan yang berupa temuan. (2) Hasil pengawasan berupa temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada petugas yang menangani fungsi penanganan pelanggaran untuk ditindaklanjuti. (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatan masing-masing. (4) Apabila ditemukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dalam proses Penetapan Hasil Pemilu Bawaslu. (5) Pengawas Pemilu mengawasi tindak lanjut penanganan pelanggaran oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi serta aparat penegak hukum. (6) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada Bawaslu. 8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:
23
Pasal 23 (1) Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan jika terjadi perbedaan jumlah suara antara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota. (2) Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan jika terjadi
12
perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi. 9. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Bawaslu Provinsi melaporkan hasil pengawasan Pergerakan Kotak Suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan Penetapan Hasil Pemilu Kada kepada Bawaslu. (2) Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan Pergerakan Kotak Suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan Penetapan Hasil Pemilu Kada kepada Bawaslu Provinsi untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota dan Pemilu Kada Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu. 10. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:
25
Pasal 29 (1) Dalam rangka mengantisipasi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: a. melakukan identifikasi dan inventarisasi persoalanpersoalan di daerah yang potensial menjadi gugatan dalam perselisihan hasil Pemilu; b. menyiapkan keterangan tertulis terkait pelanggaran yang dipermasalahkan di perselisihan hasil Pemilihan Umum; c. membuat buku besar yang menggambarkan kronologis seluruh aktivitas yang sudah dilakukan Pengawas Pemilu dalam Pemilu Kada dilampiri alat bukti yang cukup dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwaslu; dan d. mempersiapkan data dan dokumentasi pengawasan dan penanganan pelanggaran yang lengkap dan akurat. (2) data dan dokumentasi pengawasan dan penanganan pelanggaran yang lengkap dan akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas: a. dokumen dan catatan kronologis penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan objek perselisihan hasil Pemilu; b. dokumentasi seluruh bukti-bukti penanganan
13
laporan/temuan pelanggaran yang terkait dengan objek perselisihan hasil Pemilu; dan c. salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara beserta sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi suara yang terkait dengan objek perselisihan hasil Pemilu sesuai tingkatan masingmasing.
Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2013 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, -TTDMUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA -TTDAMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 789
