BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis, maka perlu penertiban administrasi dan manajemen standar dalam penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum; c. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2 Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum; MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. 4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
3 7. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 10. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 11. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. 12. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 13. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. 14. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD. 15. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. 16. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu. 17. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, maupun Peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 18. Penanganan Pelanggaran adalah serangkaian proses yang meliputi penerusan temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. 19. Sengketa Pemilihan Umum adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 20. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terdiri atas warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu. 21. Penerima Laporan adalah anggota Pengawas Pemilu atau pegawai sekretariat Pengawas Pemilu yang diberi tugas dan wewenang untuk menerima Laporan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang disampaikan oleh Pelapor. 22. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
4 23. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap
etika Penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. 24. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. 25. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 26. Hari adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari menurut kalender. BAB II TATA CARA PENERUSAN TEMUAN, PELAPORAN DAN PENERIMAAN LAPORAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang untuk menemukan dugaan pelanggaran Pemilu dari hasil pengawasan atau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (2) Pengawas Pemilu menyampaikan Temuan dan/atau Laporan kepada instansi yang berwenang. Bagian Kedua Temuan Pelanggaran Pasal 3 (1) Temuan dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan dituangkan dalam formulir Model A.2 oleh bidang pencegahan. (2) Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bidang penindakan pelanggaran dengan menggunakan formulir Model A.3 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran. (3) Formulir Model A.2 dan Model A.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum. Pasal 4 (1) Pengawas Pemilu wajib mengisi dan menandatangani formulir Temuan dugaan pelanggaran Pemilu. (2) Jenis formulir Temuan dugaan pelanggaran Pemilu terdiri atas: a. Model B.2-DD formulir Temuan; dan b. Model B.4-DD Tanda Bukti Penerimaan Penerusan Temuan. (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. data pengawas; b.waktu dan tempat peristiwa terjadi; c. nama dan alamat terlapor; d.nama dan alamat saksi-saksi; e. bukti-bukti; dan f. uraian kejadian.
5 (4) Dalam mengisi formulir Model B.2-DD, Pengawas Pemilu melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut: a. bukti-bukti yang didapat dari hasil pengawasan; b. nama dan alamat Terlapor pelanggaran; dan c. nama dan alamat saksi. (5) Setelah mengisi kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penerima penerusan Temuan membuat tanda bukti penerimaan penerusan Temuan pelanggaran (formulir Model B.4-DD) dalam 2 (dua) rangkap. (6) Petugas penerima Temuan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan Temuan (formulir Model B.4-DD) kepada Pengawas Pemilu yang meneruskan Temuan dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu yang menerima penerusan Temuan. (7) Petugas penerima Temuan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan penerusan Temuan tersebut dalam buku register penerimaan laporan. (8) Penomoran formulir Model B.2-DD menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model B.4-DD. Bagian Ketiga Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 5 (1) Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat diteruskan kepada Pengawas Pemilu yang berwenang untuk ditindaklanjuti. (2) Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak laporan diterima. Pasal 6 (1) Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan oleh: a. warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. pemantau Pemilu; atau c. peserta Pemilu. (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemantau Pemilu yang telah terdaftar dan terakreditasi dari KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Pasal 7 Laporan Dugaan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan dan wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Pasal 8 (1) Bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor dapat berupa: a. laporan langsung; dan b. laporan tidak langsung. (2) Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
6 (3) Dalam hal laporan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor melaporkan pelanggaran di kantor Pengawas Pemilu dengan mengisi formulir Model B.1-DD. (4) Dalam hal laporan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor datang ke Pengawas Pemilu dengan membawa Laporan tertulis berupa surat dan/atau tembusan surat dan mengisi formulir Model B.1-DD. (5) Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a. laporan lisan yang disampaikan Pelapor kepada Pengawas Pemilu melalui telepon/hotline; dan b. laporan tertulis yang disampaikan Pelapor kepada Pengawas Pemilu dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam, faksimili, surat elektronik, atau laporan di situs web/website. Pasal 9 (1) Pelapor wajib mengisi dan menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Model B.1-DD. (2) Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama dan alamat Pelapor; b. waktu dan tempat peristiwa terjadi; c. nama dan alamat terlapor; d. nama dan alamat saksi-saksi; e. uraian kejadian;dan f. tanda tangan Pelapor. (3) Dalam mengisi formulir Model B.1-DD, Pelapor melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lain; dan b. nama dan alamat saksi. (4) Dalam hal kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Petugas Penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dengan menggunakan formulir Model B.3-DD dalam 2 (dua) rangkap. (5) Petugas Penerima Laporan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu. (6) Petugas Penerima Laporan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan Laporan tersebut dalam buku register penerimaan Laporan. (7) Penomoran formulir Model B.1-DD menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model B.2-DD. Bagian Keempat Penelitian Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 10 (1) Petugas Penerima Laporan meneliti pemenuhan syarat formal dan syarat materil dari formulir Model B.1-DD. (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pihak yang berhak melaporkan; b. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan c. keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi: 1. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan 2. tanggal dan waktu. (3) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
7 a. identitas Pelapor; b.nama dan alamat terlapor; c. peristiwa dan uraian kejadian; d. waktu dan tempat peristiwa terjadi; e. saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan f. barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui. Pasal 11 (1) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Petugas Penerima Laporan meneruskan laporan tersebut kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran. (2) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran belum memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Petugas Penerima Laporan melakukan konfirmasi ulang kepada Pelapor untuk segera melengkapi persyaratan tersebut dengan memperhatikan batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti sebagai Temuan. BAB III PENANGANAN PELANGGARAN Bagian Kesatu Umum Pasal 12 (1) Pengawas Pemilu melakukan penanganan Temuan /Laporan Dugaan Pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. (2) Dalam kondisi tertentu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan/dilaporkan kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Bagian Kedua Waktu Penanganan Pelanggaran Pasal 13 (1) Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran paling lambat 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. (2) Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari Pelapor untuk menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran diperpanjang paling lama 5 (lima) hari setelah Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. Bagian Ketiga Kajian Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 14 (1) Setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran memenuhi syarat formal dan materil, Petugas Penerima Laporan melakukan pemberkasan Laporan Dugaan Pelanggaran.
8 (2) Berkas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran untuk dilakukan pengkajian dengan menggunakan formulir Model B.9-DD. (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno. (4) Penomoran formulir Model B.9-DD menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model B.1-DD atau formulir Model B.2-DD. Pasal 15 (1) Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah. (2) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Klarifikasi dengan menggunakan formulir Model B.8-DD. Bagian Keempat Hasil Kajian Pengawas Pemilu Pasal 16 (1) Hasil kajian terhadap berkas dugaan pelanggaran dituangkan dalam formulir Model B.9-DD dikategorikan sebagai: a. pelanggaran Pemilu; b. bukan pelanggaran Pemilu; atau c. sengketa Pemilu. (2) Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu; b. pelanggaran administrasi Pemilu; dan/atau c. tindak pidana Pemilu. BAB IV TINDAK LANJUT PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN Bagian Kesatu Pelanggaran Pemilu Paragraf 1 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 17 (1) Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik kepada DKPP menggunakan Form Model B.10-DD. (2) Penerusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran. (3) Penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik oleh Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
9 Paragraf 2 Pelanggaran Administrasi Pemilu Pasal 18 (1) Pengawas Pemilu memutuskan Laporan atau Temuan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian. (2) Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi terhadap Temuan atau Laporan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi Pemilu. (3) Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan dengan menggunakan formulir Model B.11-DD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. (4) Penyampaian rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran. (5) Dalam hal rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilu tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis. Paragraf 3 Tindak Pidana Pemilu Pasal 19 (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatan dengan menggunakan formulir Model B.12 - DD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. (2) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan. (3) Penerusan laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi 5 (lima) hari waktu Penanganan Pelanggaran Pemilu. (4) Penerusan laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap pelanggaran. Bagian Kedua Bukan Pelanggaran Pemilu Pasal 20 (1) Terhadap hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilu dan bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, proses Penanganan Pelanggaran dihentikan. (2) Hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilu namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang. (3) Penghentian dan/atau penerusan dugaaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan dalam rapat pleno Pengawas Pemilu.
10 Bagian Ketiga
Sengketa Pemilu Pasal 21 (1) Terhadap hasil kajian yang dikategorikan sebagai sengketa Pemilu diteruskan kepada bidang penyelesaian sengketa Pemilu untuk ditindaklanjuti sebagai sengketa Pemilu. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan yang bersifat sengketa Pemilu dan tidak mengandung unsur pidana. (3) Penyelesaian sengketa Pemilu mengacu pada Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu. BAB V STATUS PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN Pasal 22 (1) Status penanganan dugaan pelanggaran diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu dengan menggunakan formulir Model B.13 - DD. (2) Pemberitahuan status dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat. BAB VI PENGAWASAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI Pasal 23 (1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang. (2) Bawaslu Provinsi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung. (3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mengawasi atas pelaksanaan putusan pengadilan dan putusan DKPP. Pasal 24 Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaporan pelanggaran Pemilu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 26 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwalikan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Pasal 27 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2012 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Ttd. MUHAMMAD
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1081
- 12 -
Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
:
14 Tahun 2012
Tanggal
:
24 Oktober 2012 Model B.1-DD
PENERIMAAN LAPORAN Nomor
: …./LP/PILEG/BULAN…/TAHUN…. Nasional
: ………….
Provinsi
: ………….
Kabupaten/Kota : …………. Kecamatan
: ………….
Desa/Kelurahan : …………. 1.
Pelapor a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
2.
: : : : : : : : : :
............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................
Peristiwa yang dilaporkan a. b. c. d. e. f. g.
3.
Nama Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) Tempat/Tgl Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Kewarganegaraan Alamat No. Telp/HP Fax E-Mail
Peristiwa Tempat Kejadian Hari dan Tanggal Kejadian Waktu Kejadian Terlapor Alamat Terlapor** No. Telp/HP Terlapor
: : : : : : :
............................................................... ............................................................... .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. ..............................................................
Saksi – saksi 1. Nama Alamat** No. Telp/Hp 2. Nama Alamat** No. Telp/Hp
: : : : : :
................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................
3. Nama Alamat** No. Telp/Hp
: ................................................................................. : ................................................................................. : .................................................................................
- 13 -
4.
Bukti-Bukti* a. b. c. d. e.
5.
:
........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ...........................................................................................................
Uraian singkat kejadian: ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. …………………………………………………………………………………….............
Dilaporkan di : Hari dan Tanggal : Waktu : Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Penerima Laporan
Pelapor
…………………..
………………………
CAP
Diteruskan ke Pengawas Pemilu Hari dan Tanggal : Penerima
:
Keterangan: *tidak wajib diisi. **jika alamat tempat tinggal lengkap tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan terlapor.
- 14 -
Model B.2-DD
FORMULIR TEMUAN Nomor
:…./TM/PILEG/BULAN…/TAHUN….
Nasional
: ………………….…….
Provinsi
: …………………….….
Kabupaten/Kota : ………………….……. Kecamatan
: ………………….…….
Desa/Kelurahan : ………………….……. 1. Data Pengawas
a. Nama
: .............................................
b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) : ............................................. c. Tempat/Tgl Lahir
: .............................................
d. Jenis Kelamin
: .............................................
e. Pekerjaan
: .............................................
f.
: .............................................
Kewarganegaraan
g. Alamat
: .............................................
h. No. Telp/HP
: .............................................
i.
Fax
: .............................................
j.
E-Mail
: .............................................
2. Peristiwa yang dilaporkan
a. Peristiwa
: ...............................................................
b. Tempat Kejadian
: ...............................................................
c. Hari dan Tanggal Kejadian
: ..............................................................
d. Waktu Kejadian
: ..............................................................
e. Terlapor
: ..............................................................
f.
Alamat Terlapor**
: ..............................................................
g. No. Telp/HP Terlapor
: ..............................................................
3. Saksi – saksi
1. Nama
: .................................................................................
Alamat**
: .................................................................................
No. Telp/Hp
: .................................................................................
2. Nama
: .................................................................................
Alamat**
: .................................................................................
No. Telp/Hp
: .................................................................................
- 15 -
3. Nama
: .................................................................................
Alamat**
: .................................................................................
No. Telp/Hp
:.................................................................................
4. Bukti-Bukti :
a. ................................................................................................................. b. ................................................................................................................. c. ................................................................................................................. d. ................................................................................................................. e. ................................................................................................................. 5. Uraian singkat kejadian :
……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. ……………………………………………………………………………………............. Diteruskan di * Hari dan Tanggal Waktu
: : :
Saya menyatakan bahwa isi temuan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Pengawas Pemilu,
…………………......... Penerima Temuan,
.................................
Keterangan: *Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu
- 16 -
Model B.3-DD TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN No.001/LP/PILEG/X/2012 Telah diterima dari Nama
:
Organisasi
:
Alamat
:
No. Telp/HP
:
Hari dan Tanggal
:
Waktu
:
_________, _______________** Diterima oleh,
CAP
________________ Penerima Laporan
Keterangan: * Sesuai dengan Nomor laporan. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun.
_________________ Pelapor
- 17 -
Model B.4-DD
TANDA BUKTI PENERIMAAN PENERUSAN TEMUAN No.*….TM/PILEG/BULAN…./TAHUN…. Telah diterima dari Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/PPL/PPLN ** Nama Pengawas Pemilu : Hari dan Tanggal
:
Waktu
:
_________, _______________*** Diterima oleh, CAP
________________ Penerima Temuan
Keterangan: * Sesuai dengan Nomor formulir Temuan. ** Coret yang tidak perlu. *** Tempat, tanggal, bulan, tahun.
_______________ Pengawas Pemilu
- 18 -
Model B.5-DD KOP PENGAWAS PEMILU Nomor Hal
: : Undangan Klarifikasi
Kepada Yth ………………………………………. di -…………………...............….. 1. Dasar : a. Undang-Undang Nomor Pemilihan Umum.
15
Tahun
2011
tentang
Penyelenggara
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 2. Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor………………….., bersama ini kami Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan mengundang Sdr. ……………………………….. untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal................................................................................................** 3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada: a. Hari dan Tanggal : b. Waktu : Pukul ...... b. Tempat : c. Bertemu dengan : 4. Demikian untuk menjadi maklum. _________, _______________***
PENGAWAS PEMILU..............**** KETUA, CAP
............................................. Keterangan *Coret yang tidak perlu. **Uraikan secara jelas klarifikasi yang akan dilakukan. *** Tempat, tanggal, bulan, tahun. disesuaikan **** Sesuai dengan nama lembaga.
- 19 -
Model B.6-DD
KOP PENGAWAS PEMILU KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI Pertanyaan: Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji? Jawaban: Ya, saya bersedia/tidak bersedia ………….. --------- Pada hari ini …… ………WIB/WITA/WIT, saya:
tanggal
….bulan
…….,
sekitar
pukul
------------------------------------: _________________: ------------------------------------Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama ....…………….* terkait dengan ……………………...................……..** Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ ………. (bagi yang beragama ………...)*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut. Saya yang bersumpah/berjanji, Meterai Rp 6000 …………………………. (Nama dan tandatangan)
Keterangan: * Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah. ** Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
- 20 -
Model B.7-DD KOP PENGAWAS PEMILU KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI
Pertanyaan: Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah/janji? Jawaban: Ya, saya bersedia/tidak bersedia ………….. --------- Pada hari ini …… Tanggal ….bulan ……., sekitar pukul ………WIB/ WITA/ WIT, saya: -----------------------------------:_____________________: ----------------------------------
Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama …………….* terkait dengan .....................…………………………..** Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ ……….. (bagi yang beragama .………..)*, bahwa saya akan memberi keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.
Saya yang bersumpah,
Meterai Rp 6000
…………………………. (Nama dan tandatangan)
Keterangan: * Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah. ** Disesuaikan dengan keterangan yang akan disampaikan.
- 21 -
Model B.8-DD
KOP PENGAWAS PEMILU BERITA ACARA KLARIFIKASI --------- Pada hari ini …… Tanggal ….bulan …….tahun....., pukul ……… WIB/ WITA/ WIT, saya------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ___________________ : -----------------------------------Anggota Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota/Kecamatan *, dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota/Kecamatan…………*), telah meminta keterangan dari seorang yang bernama: -----------------------------------: __________________: ----------------------------------Dilahirkan di .......... tanggal .......... Bulan .......... Tahun .......... (umur ..........Tahun), pekerjaan .........., Agama: .........., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di ……………………................................................................................................. Dia (.................) didengar keterangannya sebagai …………………………., terkait dengan…………………………................................................................................ ...........…………………………................................................................................ Atas pertanyaan Saya, selaku Anggota Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota/Kecamatan*, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut: PERTANYAAN: Pertanyaan Pembuka 01. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas ……………?--------------------------------------------------------------------01. .......................Jawaban).---------------------------------------------02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan adanya.................?-------------------------------------------------------------------02. .......................Jawaban).---------------------------------------------03. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? Jelaskan! ----------------------------------------------------------------------------------------03. .......................Jawaban).---------------------------------------------Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)* 04. .............................................................................................................**-----------04. .......................Jawaban).---------------------------------------------05. .............................................................................................................**-----------05. .......................Jawaban).---------------------------------------------06. .............................................................................................................**-----------06. .......................Jawaban).----------------------------------------------
- 22 -
Pertanyaan Penutup 07. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?-------------------------------------------------------------------------------------------07. .......................Jawaban).---------------------------------------------08. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?---------------------------------------------------------------------------08. .......................Jawaban).---------------------------------------------09. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ? -------------------------------------------------------------------------------------09. .......................Jawaban).---------------------------------------------10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?.------------10. .......................Jawaban).---------------------------------------------------Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Panwaslu, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.----------------------YANG MEMBERI KETERANGAN,
(……………………………………) ---------- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di .........., pada hari .......... tanggal .......... Tahun 20...........-------------------------------------------------------------------YANG MEMINTA KETERANGAN,
( ………………………………..) Keterangan *Coret yang tidak perlu **Pengawas Pemilu menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian keterangan saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus.
- 23 -
Model B.9-DD KAJIAN LAPORAN *Nomor : ..................... Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan 1. Pokok Masalah
:
…………. …………. …………. …………. ............
……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….
II. D a t a : 1. Pelapor/Pengawas Pemilu** 2. Pekerjaan 3. Alamat 4. Terlapor/Pelaku*** 5. Tanggal Laporan/Temuan 6. Tanggal Peristiwa 7. Bukti-Bukti
III. Kajian/Pembahasan : 1. Dasar Hukum 2. Fakta dan keterangan 3. Pembahasan/Kajian
: : : : :
: : : : : : : : :
......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... .........................................................
:..................................................................... :..................................................................... :...........……………...…………….......................
IV. Kesimpulan
:
…………………………………….....……………….
V. Rekomendasi
:
………………………………………….....………….
____________, _______________**** PENGAWAS PEMILU..............***** ............................****** CAP ............................................. Setuju untuk diteruskan Kepada Rapat Pleno Pengawas Pemilu Keterangan * Nomor sama dengan form penerimaan laporan/Temuan form B.1-DD/B.2DD. ** Pelapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pengawas Pemilu untuk Temuan Dugaan Pelanggaran. *** Terlapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pelaku untuk Temuan Dugaan Pelanggaran. **** Tempat, tanggal, bulan, tahun. ***** Disesuaikan dengan nama lembaga. ****** Bidang Penanganan Pelanggaran.
- 24 -
Model B.10-DD KOP BAWASLU Nomor Hal
: …………………… : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Kepada Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di ……………………. 1. Dasar : a. Undang-Undang Nomor Pemilihan Umum.
15
Tahun
2011
tentang
Penyelenggara
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu, maka kasus yang dilaporkan/ ditemukan oleh ………………… dengan Nomor Laporan/Temuan ……………*(terlampir) diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. _________, _______________**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Ketua,
CAP
Keterangan *Coret yang tidak perlu. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun.
- 25 -
Model B.11-DD KOP PENGAWAS PEMILU Nomor Hal
: …………………… : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Kepada Yth. Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota/PPK/PPS/PPSLN* di ……………………. 1. Dasar : a. Undang-Undang Nomor Pemilihan Umum.
15
Tahun
2011
tentang
Penyelenggara
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan/ ditemukan oleh ………………… dengan Nomor Laporan/Temuan ……………*(terlampir) merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota/PPK/ PPS/ PPSLN* untuk ditindaklajuti sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. _________, _______________**
Ketua Pengawas Pemilu................***
CAP
Keterangan *Coret yang tidak perlu. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun. ***Disesuaikan dengan nama lembaga.
- 26 -
Model B.12-DD
KOP PENGAWAS PEMILU Nomor Hal
: …………………… : Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
Kepada Yth. Kapolri/Kapolda/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/ Kapolsek/Metro/Kapolsekta* di ……………………. 1. Dasar: a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Undang-Undang Nomor Pemilihan Umum.
15
Tahun
2011
tentang
Penyelenggara
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan/ditemukan* oleh ………………… dengan No. Laporan/ Temuan* ……………(terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolri/Kapolda/ Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/Kapolsek/Metro/Ka polsekta* untuk ditindaklajuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Demikian untuk menjadi maklum. _________, _______________**
Ketua Pengawas Pemilu...........***
CAP
Keterangan *Coret yang tidak perlu. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun. ***Disesuaikan dengan nama lembaga.
- 27 -
Model B.13-DD KOP PENGAWAS PEMILU PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut: No.
NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILU* DAN TERLAPOR/PELAKU
NOMOR LAPORAN/TEMUAN
STATUS LAPORAN/TEMUAN
INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
Keterangan: 1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan: a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.** b. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.** c. Penyidik di Mabes Polri/ Polda/ Polwil/ Polwiltabes/ Polres/ Metro/ Polsek/ Polsekta.** d. Instansi lain. 2.
Alasan tidak ditindaklanjuti, karena: a. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan materiil pelaporan. b. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu. c. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. d. Alasan lainnya..............
Diumumkan -------,--------- 20..…*** Pengawas Pemilu.....****,
CAP ………………………….. Keterangan *Nama Pelapor boleh tidak dicantumkan jika Pelapor meminta namanya dirahasiakan terkait dengan sifat laporan. **Coret yang tidak perlu. ***Tempat, tanggal, bulan, tahun. ****Disesuaikan dengan nama lembaga.
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Ttd. MUHAMMAD
