RANCANGAN
Page 1 of 13
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 247 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
:
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5.
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
6.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
Mengingat
RANCANGAN
Page 2 of 13
7.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
8.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPR, DPD, dan DPRD, adalah DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.
Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.
Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
6.
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
7.
Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.
8.
Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9.
Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
10.
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
11.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
12.
Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
13.
Laporan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tulisan yang disampaikan oleh seorang/lebih Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Pemantau Pemilu, dan/atau peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu tentang
RANCANGAN
Page 3 of 13
dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.
BAB II TATA CARA PELAPORAN
Pasal 2 Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
Pasal 3 (1)
(2)
Laporan dapat disampaikan oleh: a.
Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
b.
Pemantau Pemilu; dan/atau
c.
Peserta Pemilu.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a.
nama dan alamat pelapor;
b.
waktu dan tempat kejadian perkara;
c.
nama dan alamat pelanggar;
d.
nama dan alamat saksi-saksi; dan
e.
uraian kejadian.
Pasal 4 (1)
Laporan disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu.
(2)
Pengawas Pemilu memberikan tanda terima atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan yang diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
(4)
Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.
(5)
Pengawas Pemilu dapat mengundang pihak pelapor dan terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang diterima.
Pasal 5 (1)
Hasil kajian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikategorikan sebagai: a. pelanggaran Pemilu; atau b. bukan pelanggaran Pemilu.
(2)
Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: a. pelanggaran administrasi Pemilu; atau b. pelanggaran pidana Pemilu.
Pasal 6 (1)
Pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas Pemilu.
(2)
Penerusan laporan sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan laporan pelapor dan hasil kajian terhadap laporan.
(3)
Penerusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
Pasal 7
RANCANGAN
Page 4 of 13
(1)
Pelanggaran pidana pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas Pemilu.
(2)
Penerusan laporan sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan laporan pelapor dan hasil kajian terhadap laporan.
(3)
Penerusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
Pasal 8 (1)
Keputusan Pengawas Pemilu atas penanganan laporan diinformasikan kepada pelapor.
(2)
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu.
BAB III KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9 Bentuk dn jenis formulir untuk keperluan pelaporan pelanggaran Pemilu adalah sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini.
Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2008
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA,
NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.
Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tanggal 28 Agustus 2008
RANCANGAN
Page 5 of 13
BENTUK DAN JENIS FORMULIR PELAPORAN PELANGGARAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD Model A-1 PENERIMAAN LAPORAN Nomor : .................................. Nasional
: ………….
Provinsi
: ………….
Kabupaten/Kota
: ………….
Kecamatan
: ………….
Desa/Kelurahan
: ………….
1.
Pelapor a.
Nama
: .......................................................................
b.
Tempat/Tgl Lahir
: .......................................................................
c.
Jenis Kelamin
: .......................................................................
d.
Agama
: .......................................................................
e.
Pekerjaan
: .......................................................................
f.
Kewarganegaraan
: .......................................................................
g.
Alamat
: .......................................................................
h.
No. Telp/HP
: .......................................................................
i.
Fax
: .......................................................................
j.
E-Mail
: .......................................................................
2.
Peristiwa yang dilaporkan a.
Peristiwa
: .....................................................................
b.
Tempat Kejadian
: .....................................................................
c.
Hari/Tgl/Jam Kejadian
: .....................................................................
d.
Siapa:
: .....................................................................
e.
Alamat Terlapor**
1) Terlapor 2) Korban*
: ..................................................................... : .....................................................................
3.
Saksi – saksi 1.
2.
3.
4.
Nama
: .....................................................................
Alamat**
: .....................................................................
Nama
: .....................................................................
Alamat**
: .....................................................................
Nama
: .....................................................................
Alamat**
: .....................................................................
Barang Bukti*
:
a. .................................................................................................................. b. .................................................................................................................. c. .................................................................................................................. d. ..................................................................................................................
RANCANGAN
Page 6 of 13
e. .................................................................................................................. 5.
Uraian singkat kejadian
:
……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. *tidak wajib diisi **jika alamat tempat tinggal lengkap tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan terlapor Dilaporkan di : Hari/Tgl/Jam :
Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.
Penerima Laporan
Pelapor
…………………..
……………………… Diteruskan ke Pengawas Pemilu Hari / Tgl Penerima
: : Model A-2 TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN
No.* ___________________________ Telah diterima dari : Nama/Organisasi
:
Alamat
:
Hari/Tanggal
:
Waktu
:
_________, _______________
Diterima oleh,
________________ Penerima Laporan
_________________ Pelapor
RANCANGAN
Page 7 of 13
Keterangan: * Sesuai dengan nomor laporan
Model A-3
KAJIAN LAPORAN Nomor
: .....................
Nasional
: ………….
Provinsi
: ………….
Kabupaten/Kota
: ………….
Kecamatan
: ………….
Desa/Kelurahan
: ............
1.
Pokok Masalah
:
…………………………………………………….
:
…………………………………………………….
:
…………………………………………………….
:
…………………………………………………….
:
…………………………………………………….
:
…………………………………………………….
:
…………………………………………………….
:
…………………………………………………….
:
…………………………………………………….
II.
Data
III.
Kajian/Pembahasan
IV. Kesimpulan
:
…………………………………………………….
:
…………………………………………………….
:
…………………………………………………….
:
…………………………………………………….
:
…………………………………………………….
:
…………………………………………………….
V.
Saran
Tempat, tanggal, bulan, tahun Setuju untuk diteruskan Kepada ……………………..
………………………..
…………………….
Model A-4 KOP PENGAWAS PEMILU
RANCANGAN
Page 8 of 13
Nomor
:
Hal
: Undangan klarifikasi
Kepada Yth ………………………………………. di -
…………………….
1.
Dasar : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. b.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2.
Berdasarkan laporan Nomor ………………….., bersama ini kami Bawaslu/ Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan mengundang Sdr. ……………………………….. untuk dilaksanakan klarifikasi.
3.
Klarifikasi akan dilaksanakan pada : a.
Hari/ tanggal/ jam
:
b.
Tempat
:
c.
Bertemu dengan
:
4.
Demikian untuk menjadi maklum.
PENGAWAS PEMILU KETUA, .............................................
Model A-5
KOP PANWASLU Nomor
:
Hal
:
Kepada YTH.
Ketua KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota di -
…………………….
1.
Dasar : a.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
b.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan, maka kasus yang dilaporkan oleh ………………… dengan
RANCANGAN
Page 9 of 13
Nomor Laporan ……………(terlampir) merupakan pelanggaran administrasi Pemilu selanjutnya diteruskan kepada Ketua KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklajuti dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Ketua Pengawas Pemilu
CAP
Model A-6
KOP PANWASLU Nomor
:
Hal
:
Kepada YTH.
Kapolri/Kapolda/Kapolwil/Kapolwiltabes/ Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/ Kapolsek/Metro/Kapolsekta
di -
…………………….
1.
Dasar : a.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
c.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan oleh ………………… dengan No. Laporan ……………(terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolri/Kapolda/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/Kapolsek/Metro/Kapolsekta untuk ditindaklajuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
Demikian untuk menjadi maklum.
Ketua Pengawas Pemilu
CAP
Model A-7 KOP PANWASLU
RANCANGAN
Page 10 of 13
PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status laporan sebagai berikut:
No.
NAMA PELAPOR* DAN TERLAPOR
NOMOR LAPORAN
STATUS
INSTANSI TUJUAN/
LAPORAN
ALASAN
Keterangan: 1.
Ditindaklanjuti ke instansi tujuan: a. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. b. Penyidik di Mabes Polri/ Polda/ Polwil/ Polwiltabes/ Polres/ Metro/ Polsek/ Polsekta. c. Instansi lain.
2.
Alasan tidak ditindaklanjuti, karena: a. b. c. d.
Laporan yang diberikan kurang lengkap. Laporan yang diberikan tidak jelas. Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.
Diumumkan ……………………, ............................, 20..… Pengawas Pemilu,
CAP
………………………….. *) Nama Pelapor boleh tidak dicantumkan jika Pelapor meminta namanya dirahasiakan terkait dengan sifat laporan.
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA,
NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si. Model C-1
SURAT TUGAS Nomor
: ...................................
Dasar
: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
RANCANGAN
Page 11 of 13
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Kepada
:
Anggota Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan/Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Keperluan
: Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 di seluruh tahapan.
Demikian surat tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
............................, ..........................., 20...…
Bawaslu/PanwasluProvinsi/PanwasluKabupaten/Kota/ Panwaslu Kecamatan/Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri Ketua,
…………………………………
Lampiran II : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2008 Tanggal 2008
Model C-2 BERITA ACARA LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU
Nasional
:
Provinsi
:
Kabupaten/Kota
:
Kecamatan
:
Kelurahan/Desa
:
Luar Negeri
:
_____________________________________________________________________
I.
Data Pengawas
:
Nama
:
Tempat/Tgl Lahir
:
Jenis Kelamin
:
Agama
:
Jabatan
:
Alamat
:
No. Tlp/Fax
:
E-mail
:
RANCANGAN
Page 12 of 13
II. Menerangkan bahwa
:
Pada tahapan ......................... penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *)
Tempat
:
Provinsi
:
Kabupaten/Kota
:
Kecamatan
:
Kelurahan/Desa
:
Hari/Tgl/Bln/Tahun
: …………../…../……………/20….
Waktu
:
Diperoleh/tidak diperoleh **) temuan sebagai berikut: 1. ……………………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………………………………
Uraian Singkat
: ...............................................................................................
....................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………….…………………………………….…. ………, ............................, 20..….. Pengawas Pemilu,
…………………………..
*)
Sebutkan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diawasi.
**)
Coret yang tidak perlu.
Lampiran III : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2008 Tanggal 2008 Model C-3
KOP PANWASLU
Nomor
:
Hal
:
Kepada YTH.
Ketua KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota di -
…………………….
1.
Dasar : a. b.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
RANCANGAN
Page 13 of 13
2.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan, maka temuan sebagaimana terlampir merupakan pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklajuti dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Ketua Pengawas Pemilu
CAP
Lampiran IV : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2008 Tanggal 2008
Model C-4 KOP PANWASLU
Nomor
:
Hal
:
Kepada YTH. Kapolri/Kapolda/Kapolwil/Kapolwiltabes/ Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/ Kapolsek/Metro/Kapolsekta di …………………….
1.
Dasar : a.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
c. 2.
3.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka temuan sebagaimana terlampir diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu untuk ditindaklajuti. Demikian untuk menjadi maklum.
Ketua Pengawas Pemilu
CAP
