BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BAGI ANGGOTA DAN JAJARAN SEKRETARIAT BAWASLU, PANWASLU PROVINSI, PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PANWASLU KECAMATAN, PENGAWAS PEMILU LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Menimbang
:
Bahwa dalam rangka menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum bagi anggota dan jajaran sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Leembaran Negara Nomor 3041); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); 7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); 8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum; 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BAGI ANGGOTA DAN JAJARAN SEKRETARIAT BAWASLU, PANWASLU PROVINSI, PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PANWASLU KECAMATAN, PENGAWAS PEMILU LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3 4.
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.
Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.
Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
7.
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
8.
Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
9.
Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
10. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. 11. Jajaran sekretariat adalah kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, serta petugas sekretariat Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. 12. Pegawai sekretariat adalah pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil termasuk tenaga profesional. 13. Dewan Kehormatan Bawaslu adalah alat kelengkapan Bawaslu yang bersifat ad hoc dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik oleh Anggota Bawaslu. 14. Kode Etik adalah prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. 15. Pelapor adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya tindakan yang dilakukan oleh Anggota dan jajaran sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau Pengawas Pemilu Luar Negeri yang diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 16. Terlapor adalah anggota dan jajaran sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau Pengawas Pemilu Luar Negeri yang diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. BAB II RUANG LINGKUP DAN MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK Bagian Kesatu Ruang Lingkup
4 Pasal 2 Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum berlaku bagi seluruh anggota dan jajaran sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pasal 3 Anggota dan jajaran sekretariat Pengawas Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran atas Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Mekanisme Pasal 4 (1)
Penanganan pelanggaran kode etik oleh anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dilakukan melalui mekanisme: a. Dewan Kehormatan bagi anggota Bawaslu; b. rapat pleno Bawaslu bagi anggota Panwaslu Provinsi; c. rapat pleno Panwaslu Provinsi bagi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota; d. rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota bagi anggota Panwaslu Kecamatan; e. rapat pleno Panwaslu Kecamatan bagi Pengawas Pemilu lapangan; dan f. rapat pleno Bawaslu bagi Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(2)
Penanganan pelanggaran kode etik oleh jajaran sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan melalui mekanisme: a. rapat pleno Bawaslu bagi Kepala dan pegawai Sekretariat Bawaslu; b. rapat pleno Panwaslu Provinsi bagi kepala dan pegawai sekretariat Panwaslu Provinsi; c. rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota bagi kepala dan pegawai sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota; dan d. rapat pleno Panwaslu Kecamatan bagi kepala dan pegawai sekretariat Panwaslu Kecamatan.
(3)
Dalam hal Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibantu oleh petugas sekretariat, penanganan pelanggaran kode etik oleh petugas sekretariat tersebut dilakukan melalui mekanisme: a. rapat pleno Panwaslu kecamatan bagi petugas sekretariat Pengawas Pemilu Lapangan; dan b. rapat pleno Bawaslu bagi petugas sekretariat Pengawas Pemilu Luar Negeri.
5 BAB III PENEGAKAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA BAWASLU Pasal 5 (1)
Anggota Bawaslu diberhentikan Penyelenggara Pemilu.
apabila
terbukti
melanggar
Kode
Etik
(2)
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Bawaslu. Pasal 6
(1)
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Anggota Bawaslu dapat diadukan secara tertulis oleh masyarakat kepada Bawaslu.
(2)
Pengaduan sebagaimana mencantumkan:
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
dengan
a. nama dan alamat pelapor yang dilengkapi dengan salinan identitas diri; b. nama pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian; dan d. uraian kejadian. Pasal 7 (1)
Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu, dibentuk Dewan Kehormatan Bawaslu yang bersifat ad hoc dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan dan/atau laporan diterima.
(2)
Dewan Kehormatan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota dari KPU, 2 (dua) orang anggota dari Bawaslu, dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU dan Bawaslu.
(3)
Dewan Kehormatan Bawaslu terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
(4)
Ketua Dewan Kehormatan Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan Bawaslu.
(5)
Ketua Dewan Kehormatan Bawaslu tidak boleh dirangkap oleh Ketua Bawaslu. Pasal 8
Syarat untuk menjadi calon anggota Dewan Kehormatan Bawaslu bagi yang berasal dari luar Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu meliputi: a. warga negara Republik Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. berkelakuan baik; e. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai anggota Dewan Kehormatan Bawaslu; f. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
6 g. cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; h. memiliki pengetahuan, penyelenggaraan Pemilu; i.
kemampuan,
dan/atau
pengalaman
di
bidang
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 9
(1)
Sebelum menjalankan tugas, anggota Dewan Kehormatan Bawaslu mengucapkan sumpah/janji di hadapan Ketua dan Anggota Bawaslu.
(2)
Sumpah/janji anggota Dewan Kehormatan Bawaslu sebagai berikut: ”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Dewan Kehormatan Bawaslu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Kehormatan Bawaslu akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi tegaknya Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Bahwa saya dalam melaksanakan tugas, tidak sekali-kali akan menerima, langsung atau tidak langsung, dari siapapun juga suatu janji atau pemberian, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga; Bahwa saya dalam melaksanakan tugas akan mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.” Pasal 10
(1)
Anggota Dewan Kehormatan Bawaslu berhenti karena: a. berakhir masa tugas; b. mengundurkan diri; c. meninggal dunia; atau d. diberhentikan.
(2)
Anggota Dewan Kehormatan Bawaslu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila: a. tidak mampu menjalankan tugas; atau b. menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana.
(3)
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Bawaslu kepada Bawaslu. Pasal 11
Masa tugas anggota Dewan Kehormatan Bawaslu selama 1 (satu) bulan terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
7 Pasal 12 (1)
Dewan Kehormatan Bawaslu melakukan pemeriksaan atas pengaduan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh anggota Bawaslu dengan cara: a. melakukan verifikasi atas bukti permulaan tentang adanya pelanggaran yang disampaikan pelapor; b. meminta keterangan tambahan dengan memanggil pelapor bila dipandang perlu; c. memberikan kesempatan kepada terlapor untuk membela diri; dan d. memberikan rekomendasi kepada Bawaslu berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
(2)
Dewan Kehormatan Bawaslu melakukan pemeriksaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terbentuk. Pasal 13
(1)
Dewan Kehormatan Bawaslu berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat memutuskan untuk meneruskan atau tidak meneruskan pemeriksaan terhadap anggota Bawaslu yang dilaporkan.
(2)
Dewan Kehormatan Bawaslu dapat memanggil pelapor untuk meminta keterangan tambahan dalam hal keterangan awal yang diberikan oleh pelapor dipandang tidak cukup untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(3)
Atas panggilan Dewan Kehormatan Bawaslu, pelapor wajib hadir dan memberikan keterangan yang diminta.
(4)
Dalam hal pelapor tidak memenuhi panggilan dan tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bawaslu dapat mengadukan pelapor kepada instansi yang berwenang atas perbuatan pencemaran nama baik anggota Bawaslu.
(5)
Dewan Kehormatan Bawaslu memberikan kesempatan kepada Anggota Bawaslu yang terlapor untuk membela diri.
(6)
Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan: a. secara tertulis, dengan memberikan keterangan dan/atau jawaban tertulis atas pelanggaran yang diduga dilakukan olehnya menurut si pelapor; atau b. secara lisan, dengan memberikan keterangan di hadapan sidang Dewan Kehormatan Bawaslu. Pasal 14
(1)
Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dewan Kehormatan Bawaslu membuat rekomendasi yang disertai dengan berita acara pemeriksaan.
(2)
Dewan Kehormatan Bawaslu mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi melalui musyawarah mufakat.
(3)
Dalam hal keputusan tidak tercapai melalui musyawarah mufakat, Dewan Kehormatan Bawaslu mengambil keputusan melalui suara terbanyak.
(4)
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Bawaslu.
(5)
Bawaslu melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan Bawaslu sebelum masa tugas Dewan Kehormatan Bawaslu berakhir.
8 (6)
Dalam hal diperlukan, Bawaslu dapat meminta Dewan Kehormatan Bawaslu untuk memberikan penjelasan atas rekomendasi yang diberikan. Pasal 15
(1)
Dalam hal Bawaslu memutuskan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan Bawaslu, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu sampai dengan diterbitkannya keputusan mengenai peresmian pemberhentian.
(2)
Bawaslu mengusulkan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Komisi Pemilihan Umum.
BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA PANWASLU PROVINSI, PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PANWASLU KECAMATAN, PENGAWAS PEMILU LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI Pasal 16 (1)
Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,`dan Pengawas Pemilu Luar Negeri diberhentikan apabila terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
(2)
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan pemeriksaan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Pasal 17
Pemeriksaan dan pemberhentian Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,`dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Pemilihan dan Penetapan, serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif kepada anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. BAB V PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU BAGI JAJARAN SEKRETARIAT Pasal 18 (1)
Jajaran sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,`dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemeriksaan dan pengenaan sanksi kepada jajaran sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
(3)
Rapat pleno pemeriksaan dan pengenaan sanksi kepada jajaran sekretariat mengikutsertakan kepala sekretariat.
9 (4)
Kepala sekretariat dan pegawai sekretariat yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berhak membela diri dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 19
(1)
Kepala sekretariat dan pegawai sekretariat yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dikenai sanksi berupa: a. pemberhentian sementara dari jabatan; atau b. pemberhentian dari jabatan.
(2)
Pengenaan sanksi kepada kepala sekretariat dan pegawai sekretariat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diatur sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dikenai sanksi oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan berdasarkan rekomendasi Bawaslu; b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV serta staf di lingkungan Bawaslu dikenai sanksi oleh Bawaslu; c. Pegawai Negeri Sipil pada sekretariat Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dikenai sanksi oleh Panwaslu masing-masing;
(3)
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari: a. pimpinan instansi induk bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II; b. Kepala Sekretariat Bawaslu bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV serta staf di lingkungan Bawaslu; c. pimpinan instansi induk bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan kepala sekretariat Panwaslu; atau d. kepala sekretariat Panwaslu bagi pegawai negeri sipil pada sekretariat Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Pasal 20
(1)
Bawaslu dan/atau Panwaslu menyampaikan hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan kepada instansi induk pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
(2)
Bawaslu dan/atau Panwaslu menyampaikan hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan disertai dengan pengembalian pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada instansi induknya. Pasal 21
(1)
Pemeriksaan dan pengenaan sanksi kepada pegawai sekretariat yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil dilakukan melalui mekanisme rapat pleno Bawaslu dan/atau Panwaslu.
(2)
Pemeriksaan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari kepala sekretariat.
10 BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
