1
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Menimbang :
a. bahwa untuk menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilihan umum, maka pengawasan pemilihan umum harus dilakukan dengan berintegritas dan berkredibilitas; b. bahwa dalam rangka pelaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (3) huruf (a) angka (3) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Tahhun 2011 Nomor 5246); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
2
Nomor 101, Tambahan Indonesia Nomor 5316);
Lembaran
Negara
Republik
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1080); 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1081); 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305); MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN, PEMILIHAN U MUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
3
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. 6. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 9. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 11. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi
4
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 12. Partai Politik adalah partai politik yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 13. Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 14. Daerah Pemilihan adalah arena kompetisi beserta jumlah kursi yang diperebutkan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu. 15. Penataan Daerah Pemilihan adalah menyusun ulang Daerah Pemilihan yang tidak sesuai, hilang atau belum terakomodasi dalam sebuah aturan. 16. Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan selanjutnya disebut DAK2 adalah data penduduk yang akan digunakan untuk menyusun Daerah Pemilihan. 17. Pengawasan Penetapan Daerah Pemilihan dan jumlah kursi adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyusunan dan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan telah sesuai dengan kaidah proporsionalitas dan keterwakilan penduduk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 18. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu. Pasal 2 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota berpedoman kepada asas: a.
mandiri;
b.
jujur;
c.
adil;
d.
kepastian hukum;
e.
tertib;
f.
kepentingan umum;
g.
keterbukaan;
h.
proporsionalitas;
i.
profesionalitas;
5
j.
akuntabilitas;
k.
efisiensi; dan
l.
efektivitas. Pasal 3
Pengawasan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertujuan untuk memastikan: a. perencanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan yang dilakukan oleh KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kesesuaian prosedur dalam penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; c. Daerah Pemilihan merupakan satu kesatuan yang utuh dan berbatasan langsung apabila merupakan gabungan dua atau lebih wilayah administrasi; d. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan bagian wilayah dari suatu Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi merupakan bagian wilayah dari suatu Daerah Pemilihan DPR; e. perimbangan jumlah dan harga kursi antar Daerah Pemilihan dalam suatu provinsi atau kabupaten/kota; dan f. terbukanya ruang partisipasi Partai Politik dan masyarakat untuk memberikan tanggapan dalam penyusunan Daerah Pemilihan. BAB II PELAKSANA DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN Bagian Kesatu Pelaksana Pasal 4 Pengawasan dan wilayah pengawasan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dilaksanakan oleh: a. Bawaslu dengan wilayah pengawasan untuk seluruh Indonesia; b. Bawaslu Provinsi dengan wilayah pengawasan untuk Provinsi di wilayah kerjanya; dan c. Panwaslu Kabupaten/Kota dengan wilayah pengawasan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
6
Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengawasan Paragraf 1 Bawaslu Pasal 5 Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah: a. perencanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU; b. penetapan Daerah Pemilihan dan jumlah kursi dalam setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan c. tindaklanjut KPU terhadap masukan dari Partai Politik dan Masyarakat terkait penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Paragraf 2 Bawaslu Provinsi Pasal 6 Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi adalah: a. penataan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang dilakukan oleh KPU Provinsi; dan b. tindaklanjut KPU Provinsi terhadap masukan dari Partai Politik dan Masyarakat terkait penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi. Paragraf 3 Panwaslu Kabupaten/Kota Pasal 7 Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota adalah: a. penataan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan b. tindaklanjut KPU Kabupaten/Kota terhadap masukan dari Partai Politik dan Masyarakat terkait penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
7
BAB III POTENSI KERAWANAN, FOKUS, DAN STRATEGI PENGAWASAN
Bagian Kesatu Potensi Kerawanan
Paragraf 1 Penetapan Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 8 Potensi kerawanan dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi: a. DAK2 tidak valid; b. KPU tidak menggunakan DAK2 dalam menetapkan jumlah kursi; c. penetapan jumlah kursi di provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 12 (dua belas); d. KPU menetapkan jumlah kursi di provinsi dan kabupaten/Kota pemekaran setelah dilakukannya Pemilu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan e. KPU menetapkan jumlah kursi di provinsi dan kabupaten/kota yang hilang akibat bencana alam tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 9 Potensi kerawanan dalam pelaksanaan penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi meliputi: a. Daerah Pemilihan tidak menjadi satu kesatuan utuh dengan Daerah Pemilihan Anggota DPR; b. Daerah Pemilihan tidak menjadi satu kesatuan yang utuh dan berbatasan langsung apabila merupakan gabungan dua atau lebih wilayah administrasi; c. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi memiliki jumlah kuota kursi kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 12 (dua belas); d. kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk besar tidak dipecah menjadi Daerah Pemilihan bagian
8
kabupaten/kota; dan e. KPU Provinsi melakukan penataan ulang Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang hilang dikarenakan bencana alam tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Potensi kerawanan dalam pelaksanaan penataan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah meliputi: a. Daerah Pemilihan tidak menjadi satu kesatuan utuh dengan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi; b. Daerah Pemilihan tidak menjadi satu kesatuan yang utuh dan berbatasan langsung apabila merupakan gabungan dua atau lebih wilayah administrasi; c. Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki jumlah kuota kursi kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 12 (dua belas); d. kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar tidak dipecah menjadi Daerah Pemilihan bagian kecamatan; dan e. KPU Kabupaten/Kota melakukan penataan ulang Daerah Pemilihan kabupaten/kota yang hilang dikarenakan bencana alam tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan. Paragraf 3 Rapat Koordinasi Partai Politik dan Konsultasi Publik Pasal 11 Potensi kerawanan dalam pelaksanaan rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik meliputi: a. KPU melaksanakan rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; b. KPU menyampaikan substansi rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik disetiap tingkatannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. ketidaktersediaan akses bagi Partai Politik untuk memberikan tanggapan terkait penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dalam rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik; d. adanya perlakuan yang tidak sama oleh KPU terhadap Partai Politik dalam penataan Daerah Pemilihan di setiap tingkatan; dan e. KPU disetiap tingkatan tidak transparan kepada Pengawas Pemilu terkait masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat.
9
Paragraf 4 Penyerahan Hasil Penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Pasal 12 Potensi kerawanan dalam pelaksanaan penyerahan hasil penataan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU meliputi: a. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan prosedur penataan Daerah Pemilihan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan penetapan Daerah Pemilihan tidak sesuai dengan hasil masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat; dan c. penyerahan hasil penataan Daerah Pemilihan Anggota DRPD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak transparan. Paragraf 5 Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 13 Potensi kerawanan dalam pelaksanaan penetapan Daerah Pemilihan meliputi: a. KPU dalam melakukan penetapan Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. hasil penataan Daerah Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan penetapan Daerah Pemilihan Anggota DRPD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU tidak sesuai; dan c. proses penetapan Daerah Pemilihan Anggota DRPD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak transparan. Bagian Kedua Fokus Pengawasan Pasal 14 Pengawasan dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan, difokuskan pada: a. kebenaran dan ketepatan prosedur;
10
b. keterbukaan prosedur; c. ketepatan waktu proses; dan d. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu. Bagian Ketiga Strategi Pengawasan Pasal 15 (1) Pengawasan proses tahapan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. (3) Penindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah menangani secara cepat dan tepat atas Temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran. Pasal 16 Pencegahan pelanggaran dalam tahapan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberikan rekomendasi tertulis atas masukan dan saran terkait Peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; b. mengawasi pembahasan Peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; c. melakukan sosialisasi kepada Partai Politik, calon peserta Pemilu, KPU dan jajarannya serta masyarakat tentang mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; d. menyampaikan himbauan kepada KPU dan jajarannya, Partai Politik dan pemerintah agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; e. menyampaikan rekomendasi resmi terkait penetapan Daerah Pemilihan beserta pembagian jumlah kursinya; f. membuat pemetaan Daerah Pemilihan dan memberikan masukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan Daerah Pemilihan; g. mempublikasikan melalui media massa tentang adanya kecenderungan dan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah
11
Pemilihan; h. melakukan sosialisasi langkah penindakan yang akan dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada semua pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; i. menyampaikan rekomendasi secara tertulis dan/atau lisan kepada KPU dan jajarannya dalam hal terdapat potensi pelanggaran; dan j. melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Pelibatan masyarakat dalam tahapan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. melakukan sosialisasi terkait mekanisme pengawasan dalam penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; b. melakukan pelatihan pengawasan kepada masyarakat terlatih dalam rangka penyusunan Daerah Pemilihan sebagai upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; c. membuat kelompok kerja pengawasan masyarakat dalam melakukan pengawasan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; dan
bersama penataan
d. melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV MEKANISME PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum Pasal 18 (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan aktif dalam proses tahapan pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan. (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; b. menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran sebagaimana dimaksud
12
pada huruf a; c. menyampaikan rekomendasi resmi terkait penetapan Daerah Pemilihan beserta pembagian jumlah kursinya; d. membuat pemetaan Daerah Pemilihan dan memberikan masukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan Daerah Pemilihan; e. memberikan rekomendasi tertulis atas masukan dan saran terkait Peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; f. mengamati secara langsung pembahasan peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan; g. mengawasi secara langsung proses penataan Daerah Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan yang dilakukan oleh KPU; h. melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan i. mengawasi secara langsung kegiatan rapat kordinasi Partai Politik dan konsultasi publik. Bagian Kedua Pengawasan di Tingkat Pusat Paragraf 1 Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 19 (1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap DAK2 yang diserahkan oleh pemerintah kepada KPU. (2) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kebenaran dan kelengkapan pelaksanaan prosedur jumlah kursi. (3) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap waktu dalam menetapkan jumlah kursi.
ketepatan
(4) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kebenaran penetapan jumlah kursi berdasarkan DAK2 yang telah diterima oleh KPU. (5) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan jumlah kursi di provinsi dan kabupaten/kota hasil pemekaran dan/atau yang hilang akibat bencana.
13
Pasal 20 Dalam hal telah dilaksanakannya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bawaslu melakukan pembinaan dalam bentuk supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan penataan Daerah Pemilihan provinsi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Paragraf 2 Pengawasan Penyerahan Hasil Penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Pasal 21 Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyerahan hasil penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU meliputi: a. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan prosedur dan tata cara penataan Daerah Pemilihan sebelum diserahkan sebagai hasil penataan Daerah Pemilihan kepada KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. KPU dalam melakukan penetapan Daerah Pemilihan mempertimbangkan masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat; dan c. penataan Daerah Pemilihan DRPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan proses penyerahan kepada KPU dilakukan secara transparan. Bagian Ketiga Pengawasan di Tingkat Provinsi Paragraf 1 Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 22 (1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap DAK2 yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi kepada KPU Provinsi. (2) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap kesesuaian DAK2 yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi kepada KPU Provinsi dengan DAK2 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU. (3) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap kebenaran pelaksanaan prosedur penetapan jumlah kursi. (4) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu dalam menetapkan jumlah kursi. (5) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap kebenaran penetapan jumlah kursi berdasarkan DAK2
14
yang telah diterima oleh KPU Provinsi. (6) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan jumlah kursi di provinsi dan kabupaten/kota hasil pemekaran dan/atau yang hilang akibat bencana. Paragraf 2 Pengawasan Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Pasal 23 Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi meliputi: a. Daerah Pemilihan sebagai satu kesatuan utuh dengan Daerah Pemilihan DPR; b. Daerah Pemilihan ditentukan administrasi kabupaten/kota;
berdasarkan
wilayah
c. Daerah Pemilihan sebagai satu kesatuan yang utuh dan berbatasan langsung bila merupakan gabungan dua atau lebih wilayah kabupaten/kota; d. Daerah Pemilihan provinsi memiliki jumlah kuota kursi paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; e. pemecahan kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk besar sebagai Daerah Pemilihan yang bila dikonversikan dengan kuota kursi melebihi kuota kursi maksimal; dan f. KPU Provinsi dalam melakukan penataan ulang Daerah Pemilihan kabupaten/kota pemekaran dan/atau yang hilang dikarenakan bencana alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Rapat Koordinasi Partai Politik dan Konsultasi Publik Pasal 24 Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik meliputi: a. pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; b. substansi rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik di tingkat provinsi yang disampaikan KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. ketidaktersediaan akses bagi Partai Politik di tingkat provinsi untuk memberikan tanggapan terkait penetapan
15
jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dalam koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik;
rapat
d. adanya perlakuan yang tidak sama oleh KPU Provinsi terhadap Partai Politik di tingkat provinsi dalam penataan Daerah Pemilihan di setiap tingkatan; dan e. KPU Provinsi tidak transparan kepada Bawaslu Provinsi terkait masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat. Paragraf 1 Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi DPRD kabupaten/Kota Pasal 25 (1) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap DAK2 yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota. (2) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap kesesuaian DAK2 yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota dengan DAK2 yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi kepada KPU Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri kepada KPU. (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap kebenaran pelaksanaan prosedur penetapan jumlah kursi. (4) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu dalam menetapkan jumlah kursi. (5) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap kebenaran penetapan jumlah kursi berdasarkan DAK2 yang telah diterima oleh KPU Kabupaten/Kota. (6) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan jumlah kursi di kabupaten/kota dan Kecamatan hasil pemekaran dan/atau yang hilang akibat bencana.
Paragraf 2 Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 26 Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota meliputi: a. Daerah Pemilihan sebagai satu kesatuan utuh dengan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
16
b. Daerah Pemilihan ditentukan administrasi kabupaten/kota;
berdasarkan
wilayah
c. Daerah Pemilihan sebagai satu kesatuan yang utuh dan berbatasan langsung bila merupakan gabungan dua atau lebih wilayah kecamatan; d. Daerah Pemilihan kabupaten/kota memiliki jumlah kuota kursi paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; e. pemecahan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar sebagai Daerah Pemilihan yang bila dikonversikan dengan kuota kursi melebihi kuota kursi maksimal; dan f. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penataan ulang Daerah Pemilihan kecamatan pemekaran dan/atau yang hilang dikarenakan bencana alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Rapat Koordinasi Partai Politik dan Konsultasi Publik Pasal 27 Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik meliputi: a. pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; b. substansi rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik di tingkat kabupaten/kota yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangundangan; c. ketidaktersediaan akses bagi Partai Politik di tingkat kabupaten/kota untuk memberikan tanggapan terkait penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan dalam rapat koordinasi Partai Politik dan konsultasi publik; d. adanya perlakuan yang tidak sama oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota dalam penataan Daerah Pemilihan di setiap tingkatan; dan e. KPU Kabupaten/Kota tidak transparan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota terkait masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat. Pasal 28 Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyerahan hasil penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi meliputi: a. KPU Provinsi dalam melaksanakan prosedur dan tata cara
17
penataan Daerah Pemilihan sebelum diserahkan sebagai hasil penataan Daerah Pemilihan kepada KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. KPU Provinsi dalam melakukan penetapan Daerah Pemilihan mempertimbangkan masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat; dan c. penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan proses penyerahan kepada KPU dilakukan secara transparan. Pasal 29 Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyerahan hasil penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota meliputi: a. KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan prosedur dan tata cara penataan Daerah Pemilihan sebelum diserahkan sebagai hasil penataan Daerah Pemilihan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangundangan; b. KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penetapan Daerah Pemilihan mempertimbangkan masukan dan tanggapan dari Partai Politik dan masyarakat; dan c. penataan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan proses penyerahan kepada KPU dilakukan secara transparan. Bagian Keenam Pengawasan Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 30 Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pengawasan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan yang meliputi: a. keterbukaan proses penetapan yang dilakukan oleh KPU; dan b. akuntabilitas proses dan hasil penetapan. Bagian Ketujuh Laporan Hasil Pengawasan Pasal 31 (1) Pengawas Pemilu membuat laporan hasil pengawasan. (2) Pengawas Pemilu menyampaikan Pemilu setingkat di atasnya.
kepada
Pengawas
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
18
a. proses pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan serta permasalahannya; b. kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu; c. hasil evaluasi pencegahan dan efektivitasnya; d. kegiatan pengawasan; dan e. Temuan dan tindak lanjut Temuan BAB V PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 32 (1) Temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DRPD Kabupaten/Kota, ditangani oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatan. (2) Tata cara penanganan laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 33 (1) Bawaslu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Pemilu yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan. (2) Tata cara penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 34 Dalam hal terdapat daerah pemekaran atau bencana alam yang mengakibatkan perubahan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan, pengawasan dilakukan dengan ketentuan yang akan diatur kemudian.
19
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 Dalam hal Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota belum terbentuk pada saat tahapan penetapan jumlah kursi dan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, tugas dan kewenangan pengawasan dilakukan oleh Pengawas Pemilu diatasnya. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Maret 2013 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA -TTDMUHAMMAD
Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 25 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, -TTDAMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 643
