BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
a.
bahwa tahapan kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang harus dilaksanakan secara aman, tertib, adil, dan mengedepankan pendidikan politik dan etika berdemokrasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1
2.
3. 4. 5.
6. 7.
8.
9.
10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai Politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang selanjutnya disebut kecamatan. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan yang selanjutnya disebut desa/kelurahan. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disebut PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disebut TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan. 2
20. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 21. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon. 22. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu. 23. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye. Pasal 2 Fokus pengawasan Kampanye meliputi: a. kepatuhan terhadap jadwal Kampanye; b. kepatuhan pasangan calon pada aturan materi Kampanye yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kepatuhan pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; d. kepatuhan penyelenggara Pemilu terhadap pelaksanaan Kampanye; dan e. kepatuhan pada aturan dalam pelaksanaan Kampanye. BAB II STRATEGI PENGAWASAN (1)
(2)
(3)
Pasal 3 Pengawasan terhadap tahapan Kampanye dilaksanakan dengan menggunakan strategi: a. pencegahan pelanggaran; dan b. penindakan pelanggaran. Pencegahan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap kemungkinan timbulnya potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal timbulnya pelanggaran. Penindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengawasan Pemilihan Umum.
Pasal 4 Pencegahan pelanggaran pada tahapan Kampanye dapat dilakukan dengan cara: a. koordinasi; b. kerjasama; c. sosialisasi; d. publikasi; e. himbauan; f. pengawasan langsung; g. peringatan dini; dan/atau 3
h. pelibatan masyarakat. Pasal 5 Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan, Pengawas Pemilu dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: a. mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam melakukan pengawasan tahapan Kampanye; b. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi pemantau Pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya; c. membangun komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan petugas Kampanye dalam rangka membangun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tahapan Kampanye; d. membangun sinergitas dengan media massa; e. melakukan koordinasi dengan KPU beserta jajarannya dalam pelaksanaan Kampanye; dan f. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1) (2) (3)
Pasal 6 Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan, dilengkapi surat tugas dan/atau tanda pengenal. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pengawasan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengawasan Pemilu. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengawas Pemilu secara berjenjang. BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN
Pasal 7 Pengawasan tahapan Kampanye dilaksanakan oleh: a. Bawaslu untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan luar negeri; b. Bawaslu Provinsi untuk wilayah Provinsi; c. Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan untuk kecamatan; e. Pengawas Pemilu Lapangan untuk wilayah Desa/Kelurahan atau nama lain; dan f. Pengawas Pemilu Luar Negeri untuk wilayah luar negeri. Pasal 8 Pengawasan tahapan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: a. Pengawasan persiapan Kampanye yang dilakukan terhadap: 1) pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye; 2) penetapan lokasi pelaksanaan Kampanye; 3) penetapan pemasangan alat peraga Kampanye; dan 4) penetapan jadwal Kampanye. b. Pengawasan pelaksanaan Kampanye yang dilakukan terhadap: 1) waktu pelaksanaan Kampanye; 2) metode Kampanye; 3) materi Kampanye; dan 4
4) larangan Kampanye. (1)
(2)
(1)
(2)
Pasal 9 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi: a. ketidaksesuaian waktu pendaftaran pelaksana Kampanye dan tim Kampanye; b. adanya pihak yang dilarang diikutsertakan sebagai pelaksana Kampanye dan tim Kampanye; c. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan daftar nama pelaksana Kampanye dan nama tim Kampanye kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota; d. penetapan lokasi pelaksanaan Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. penetapan lokasi pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. penetapan jadwal Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. penetapan jadwal Kampanye dilakukan dengan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Kampanye; b. melakukan koordinasi dengan KPU beserta jajarannya, pasangan calon, pelaksana Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye, dan pihak terkait lainnya; c. melakukan sosialisasi kepada pelaksana Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye mengenai larangan Kampanye dan sanksinya; d. mendapatkan dokumen Kampanye antara lain materi, lokasi, waktu, pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, peserta Kampanye serta pihak lain yang dilibatkan; e. memeriksa dokumen Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran terhadap larangan Kampanye; dan f. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran yang meliputi: a. ketidaksesuaian waktu pelaksanaan Kampanye yang dilakukan oleh pelaksana Kampanye dan tim Kampanye; b. ketidaksesuaian metode Kampanye yang disampaikan oleh pelaksana Kampanye dan tim Kampanye dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketidaksesuaian cara penyampaian materi Kampanye dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketidakpatuhan pelaksana Kampanye dan tim Kampanye pada larangan Kampanye. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Kampanye; b. melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan pihak-pihak terkait lainnya; 5
c. melakukan sosialisasi kepada pelaksana Kampanye dan tim Kampanye menjelang dan pada hari Kampanye untuk menegaskan larangan Kampanye dan sanksinya; d. mendapatkan dokumen Kampanye kepada Pelaksana Kampanye dan tim kampanye untuk mengetahui materi, lokasi, waktu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, peserta kampanye serta pihak lain yang dilibatkan; e. memeriksa dokumen Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran terhadap larangan Kampanye; f. melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi Kampanye; g. melakukan sosialisasi kepada pelaksana kampanye dan tim kampanye mengenai larangan kampanye dan sanksinya; dan h. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. BAB IV KOORDINASI PENGAWASAN Pasal 11 Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. BAB V TINDAK LANJUT PENGAWASAN Bagian Kesatu Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Pasal 12 Dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan: a. konfirmasi kepada para pihak; b. pemberian saran perbaikan; dan c. penindakan terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran pada tahapan Kampanye. Pasal 13 Penindakan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengawasan Pemilihan Umum. Bagian Kedua Tindak Lanjut Penindakan (1) (2)
Pasal 14 Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap hasil penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait; b. melakukan publikasi; dan c. melakukan kegiatan atau langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 6
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Ttd. MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 849
7
