BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilihan umum umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis, perlu dilaksanakan pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu sesuai ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang akan berlangsung sebelum terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentukan pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diundangkan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
2
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); MEMUTUSKAN: Menetapka n
: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disingkat Pemilu
Kada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Komisi
Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
4. Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
3
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/ kelurahan. 7. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Panitia
Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
9. Panitia
Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
10. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu
Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/ kelurahan. 11. Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan. 12. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya
disingkat Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan/ atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara. 14. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan
menilai proses undangan.
penyelenggaraan
Pemilu
sesuai
peraturan
perundang-
15. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu. BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Pengawas Pemilu Pasal 2 Pengawas Pemilu Kada dalam melaksanaan pengawasan berpedoman pada asas: a. mandiri;
4
b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas. Pasal 3 (1) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan untuk Pemilu Kada Provinsi. (2) Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota. Bagian Kedua Tujuan Pengawasan Pasal 4 Pengawasan Pemilu Kada bertujuan untuk: a. menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil Pemilu Kada; b. mewujudkan Pemilu Kada yang demokratis; dan c. memastikan terselenggaranya Pemilu Kada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada secara menyeluruh. BAB III PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN Bagian Kesatu Pelaksana Pengawasan Pasal 5 (1) Pengawasan Pemilu Kada Provinsi dilaksanakan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan. (2) Pengawasan Pemilu Kada Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
5
Bagian Kedua Wilayah Pengawasan Pasal 6 (1) Bawaslu melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada untuk seluruh wilayah Indonesia. (2) Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi untuk wilayah provinsi . (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah kabupaten/kota. (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah kecamatan. (5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah desa atau kelurahan. BAB IV RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pengawasan Pasal 7 (1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap: a. persiapan penyelenggaraan Pemilu Kada yang meliputi: 1. perencanan dan penetapan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kada; 2. perencanaan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan 3. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kada. b. seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada yang meliputi: 1. pemutakhiran data pemilih; 2. pencalonan yang berkaitan pencalonan pasangan calon;
dengan
persyaratan
dan
tata
cara
3. proses penetapan pasangan calon; 4. pelaksanaan kampanye; 5. pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta pendistribusiannya; 6. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
6
8. proses rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Kada lanjutan, dan Pemilu Kada susulan; dan 10. proses penetapan hasil Pemilu Kada. c. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada yang sedang berlangsung;dan d. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada huruf b. (2) Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada, Bawaslu menyelenggarakan fungsi: a. membentuk peraturan; b. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu Kada pada semua tingkatan; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu Kada pada semua tingkatan; d. melakukan sosialisasi pentingnya pencegahan pelanggaran; dan
pengawasan
Pemilu
Kada
dan
e. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu Kada pada semua tingkatan. Pasal 8 Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi yang meliputi: 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi; 3. proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi; 4. penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi; 5. pelaksanaan kampanye; 6. pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta pendistribusiannya; 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; 8. pelaksanaan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi; 10. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu Kada lanjutan, dan Pemilu Kada susulan; dan 11. proses penetapan hasil Pemilu Kada Provinsi.
7
b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada yang sedang berlangsung; c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kada; dan d. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah provinsi.
Pemilu
Kada
Pasal 9 Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota; 3. proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota; 4. penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota; 5. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya; 6. pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta pendistribusiannya; 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil; 8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 11. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu Kada lanjutan, dan Pemilu Kada susulan; dan 12. proses penetapan hasil Pemilu Kada Kabupaten/Kota. b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada yang sedang berlangsung; c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kada; dan d. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah kabupaten/kota.
Kada
Pasal 10 Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kecamatan yang meliputi: 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
dan
8
2. proses pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan, serta verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi ; 3. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya; 4. perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusiannya; 5. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; 6. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; 7. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Kada lanjutan, dan Pemilu Kada susulan; b. pelaksanaan kecamatan; dan
sosialisasi
penyelenggaraan
Pemilu
Kada
c. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah kecamatan.
di
wilayah
Pemilu
Kada
Pasal 11 Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap: a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada di tingkat desa/kelurahan yang meliputi: 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; 2. proses pencalonan yang berkaitan dengan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan untuk Pemilu Kada Provinsi dan/atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota; 3. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya; 4. perlengkapan pemungutan pendistribusiannya;
dan
penghitungan
suara,
serta
5. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS; 6. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS; 7. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS; 8. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Kada lanjutan, dan Pemilu Kada susulan. b. pelaksanaan sosialisasi desa/kelurahan; dan
penyelenggaraan
Pemilu
Kada
di
wilayah
c. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah desa/kelurahan.
Kada
9
Bagian Kedua Fokus Pengawasan Pasal 12 (1) Pengawasan Pemilu Kada difokuskan pada ketaatan penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada. (2) Pengawasan terhadap ketaatan penyelenggara dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada:
Pemilu
sebagaimana
a. kebenaran dan ketepatan proses pelaksanaan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada; b. keterbukaan atau transparansi proses pada setiap tahapan Pemilu Kada; c. ketepatan waktu proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu Kada sesuai jadwal yang telah ditentukan; d. ketidakberbihakan terhadap partai politik, pasangan calon, tim kampanye, atau kecenderungan politik tertentu; e. kepatuhan untuk tidak melakukan larangan pada setiap tahapan Pemilu Kada; dan f. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu. (3) Pengawasan terhadap ketaatan peserta Pemilu dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada:
tim
kampanye
a. ketepatan waktu penyerahan kelengkapan administrasi pencalonan dan laporan dana kampanye yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu Kada; b. kelengkapan administrasi pencalonan, laporan dana kampanye data atau dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu Kada; c. kebenaran dan keabsahan data atau dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu Kada; d. kepatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu Kada; dan e. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu. (4) Pengawasan terhadap ketaatan Pemilih dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada : a. kepatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan b. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu. (5) Pengawasan terhadap kepatuhan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada: a. ketidakberpihakan terhadap partai politik, pasangan calon, tim kampanye atau kecenderungan politik tertentu; b. kepatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan c. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
10
BAB V STRATEGI PENGAWASAN Pasal 13 Pengawasan Pemilu Kada dilaksanakan dengan menggunakan strategi: a. pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran; dan b. penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap Temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu Kada. Pasal 14 Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan dengan cara: a. melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan Pemilu Kada dan sanksi terhadap pelanggarannya; b. mendorong semua pihak untuk penyelenggaraan Pemilu Kada;
berperan
aktif
mengawasi
proses
c. menyampaikan peringatan dini kepada partai politik, penyelenggara Pemilu Kada, bakal pasangan calon dan atau pasangan calon, tim kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu Kada; d. mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran, apabila terdapat kecenderungan atau indikasi awal pelanggaran; e. mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka kepada KPU dan jajarannya apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti peringatan, dan rekomendasi Panwaslu; f.
melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas Pemilu Kada terhadap para pelaku dugaan pelanggaran;
g. mempublikasikan melalui media massa tentang kecenderungan atau indikasi pelanggaran; dan h. kegiatan-kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 (1) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran, Panwaslu melakukan penindakan dengan menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai dengan tata cara penananganan dan tindaklanjut pelanggaran. (2) Tata cara penanganan dan tindaklanjut pelanggaran diatur dalam Peraturan Bawaslu.
11
BAB VI MEKANISME PENGAWASAN Bagian Kesatu Teknis Pengawasan Pasal 16 (1) Sebelum melaksanakan pengawasan Pemilu Kada, harus melakukan :
Pengawas Pemilu Kada
a. identifikasi dan pemetaan titik rawan pada setiap tahapan Pemilu Kada; dan b. identifikasi dan pemetaan titik rawan pada aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan Pemilu Kada, misalnya pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilu Kada serta sosialisasinya. (2) Identifikasi dan pemetaan titik-titik berdasarkan:
rawan pelanggaran dapat ditentukan,
a. ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan sifat pengaturan yang meliputi : perintah dan/atau larangan; b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau tidak tegas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar pemangku kepentingan; c. adanya perbedaan penafsiran antar pemangku kepentingan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan;
dalam
d. subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran, antara lain penyelenggara Pemilu dan jajarannya, pasangan calon, tim kampanye pasangan calon, pejabat negara, masyarakat pemilih dan para pemangku kepentingan lainnya; dan e. wilayah pengawasan, yakni fokus area/daerah/tempat pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya pelanggaran pada area/daerah/tempat tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya. (3) Berdasarkan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Pemilu Kada menentukan fokus pengawasannya. Pasal 17 (1) Pengawas Pemilu Kada menyusun kegiatan pengawasan berdasarkan fokus pengawasan yang telah ditentukan. (2) Selain kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu Kada secara aktif melakukan pengawasan dengan: a. mendapatkan secara optimal informasi dan data yang dibutuhkan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, serta dari pihak-pihak terkait lainnya; b. melakukan pengawasan langsung ke tempat pelaksanaan tahapan Pemilu Kada secara proaktif; c. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan
12
Pemilu Kada secara proaktif melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; d. melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran secara proaktif; dan e. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan Pemilu Kada, Pengawas Pemilu Kada dapat: a. mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilu Kada; b. menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu Kada; c. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu Kada; d. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, komisi/badan negara independen, organisasi pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam rangka menjaring dan memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan; e. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon dalam rangka membangun ketaatan terhadap aturan; f. membangun sinergitas dengan media massa dalam rangka mengoptimalkan sosialisasi proses dan hasil pengawasan; dan g. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Perlengkapan Pengawasan Pasal 19 (1) Pengawas Pemilu Kada dilengkapi dengan surat tugas dan/atau tanda pengenal (formulir Model C KWK- 1). (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, ditandatangani oleh ketua Panwaslu sesuai tingkatan. (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas Pemilu Lapangan ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kecamatan. (4) Pengawas Pemilu Kada sedapat mungkin membawa alat-alat perlengkapan pengawasan berupa alat tulis menulis, kamera, alat perekam suara, alat perekam gambar atau video dan lainnya.
13
Bagian Ketiga Hasil Pengawasan Pasal 20 Hasil dari kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat berupa informasi dan atau data yang menjelaskan : a. proses pelaksanaan Pemilu Kada pada subyek dan atau obyek yang diawasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. proses pelaksanaan Pemilu Kada pada subyek dan atau obyek yang diawasi diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau ditemukaan dugaan pelanggaran; dan c. dugaan pelanggaran yang diperoleh dari atau berdasarkan hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilu Kada disebut Temuan. Bagian Keempat Laporan Kegiatan Pengawasan Pasal 21 (1) Pengawas Pemilu Kada membuat laporan kegiatan pengawasan. (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir Model C KWK-2. (3) Dalam hal hasil pengawasan berupa Temuan dugaan pelanggaran dituangkan dalam formulir Model C KWK-2. (4) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi hasil pengawasan disertai bukti awal dugaan pelanggaran antara lain berupa: a. surat atau dokumen palsu; b. surat suara palsu; c. foto; d. kaset rekaman; e. dokumen elektronik; f. alat peraga kampanye; dan/atau g. keterangan saksi. Bagian Ketiga Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pasal 22 (1) Pengawas Pemilu Kada membuat uraian singkat tentang Temuan dugaan pelanggaran dilengkapi dengan bukti awal. (2) Uraian singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model C KWK-3.
14
(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran Panwaslu untuk ditindaklanjuti dengan menggunakan formulir Model C KWK-4. BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN Bagian Kesatu Koordinasi Pengawasan Pasal 23 (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan Pemilu Kada, Pengawas Pemilu Kada melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada, antara lain: a. KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan jajarannya; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Kejaksaan negeri/tinggi; d. Pemerintah daerah; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan f. Lembaga peradilan. (2) Dalam hal dipandang perlu untuk melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan ditingkat pusat yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada, Panwaslu melakukan koordinasi melalui Bawaslu. Bagian Kedua Kerjasama Pengawasan Pasal 24 (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan Pemilu Kada, Pengawas Pemilu Kada dapat bekerjasama dengan pihak lain. (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi: a. Lembaga pemerintahan, yakni: 1. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP); 3. Dinas pendidikan atau dinas yang tanggung jawabannya meliputi bidang pendidikan; 4. Badan Kepegawaian Daerah; 5. Dinas kesehatan atau dinas yang tanggung jawabnya meliputi bidang kesehatan; 6. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi atau dinas yang tanggung jawabannya meliputi bidang tenaga kerja dan tranmigrasi;
15
7. Badan pusat statistik daerah di tingkat provinsi/kab/kota; dan 8. Dinas terkait lainnya. b.Komisi/badan negara independen, yakni: 1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID); dan 2. Komisi Informasi Daerah. c. Organisasi masyarakat sipil, yakni: 1. Pemantau pemilu kada; 2. Lembaga swadaya masyarakat (LSM); 3. Organisasi kepemudaan; 4. Organisasi kemahasiswaan; 5. Organisasi keagamaan; 6. Organisasi atau jaringan profesi; dan 7. Lembaga nirlaba dan kelompok strategis masyarakat lainnya. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. (3) Dalam hal dipandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan pihakpihak lain di tingkat pusat yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada, Panwaslu melakukan koordinasi melalui Bawaslu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilu Kada berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. BAB VIII LAPORAN HASIL PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum Pasal 25 (1) Pengawas Pemilu Kada di semua tingkatan wajib menyusun laporan hasil pengawasan Pemilu Kada. (2) Laporan hasil pengawasan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas: a.laporan hasil pengawasan setiap tahapan Pemilu Kada; dan b. laporan akhir hasil pengawasan semua tahapan Pemilu Kada. (3) Laporan hasil pengawasan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kada di atasnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya tahapan Pemilu Kada.
16
Bagian Kedua Laporan Hasil Pengawasan Setiap Tahapan Pemilu Kada Pasal 26 Laporan hasil pengawasan setiap tahapan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilakukan secara berjenjang dari Pengawas Pemilu Kada di tingkatan bawah kepada Pengawas Pemilu Kada di tingkatan atasnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengawas Pemilu Lapangan menyerahkan laporan proses dan hasil pengawasan setiap tahapan kepada Panwaslu Kecamatan diteruskan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota; b. Panwaslu Kecamatan menyerahkan laporan proses dan hasil pengawasan setiap tahapan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota; c. Panwaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan proses dan hasil pengawasan setiap tahapan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan kepada Panwaslu Provinsi untuk penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi; d. Panwaslu Kabupaten/Kota menyerahkan laporan proses dan hasil pengawasan setiap tahapan kepada Panwaslu Provinsi dan Bawaslu untuk Pemilu Kada Provinsi; e. Panwaslu Kabupaten/Kota menyerahkan laporan proses dan pengawasan setiap tahapan kepada Bawaslu untuk Pemilu Kabupaten/Kota; dan
hasil Kada
f. Panwaslu Provinsi menyerahkan laporan proses dan hasil pengawasan setiap tahapan kepada Bawaslu untuk Pemilu Kada Provinsi. Bagian Ketiga Laporan Akhir Hasil Pengawasan Semua Tahapan Pemilu Kada Pasal 27 Laporan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengawas Pemilu Kada di semua tingkatan wajib menyusun laporan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada pada semua tahapan; b. Laporan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada setiap tahapan dilakukan secara berjenjang dari Pengawas Pemilu Lapangan di tingkatan bawah kepada Pengawas Pemilu Kada di tingkatan atasnya dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pengawas Pemilu Lapangan menyerahkan laporan proses dan akhir hasil pengawasan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a dan huruf b kepada Panwaslu Kecamatan diteruskan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota; 2. Panwaslu Kecamatan menyerahkan laporan proses dan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a dan huruf b kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota;
17
3. Panwaslu Kabupaten/Kota menyerahkan laporan proses dan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada setiap tahapan kepada Panwaslu Provinsi dan Bawaslu untuk Pemilu Kada Provinsi; 4. Panwaslu Kabupaten/Kota menyerahkan laporan proses dan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada setiap tahapan kepada Bawaslu untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota; dan 5. Panwaslu Provinsi menyerahkan laporan proses dan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada setiap tahapan kepada Bawaslu untuk Pemilu Kada Provinsi. c. Laporan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, selanjutnya diteruskan kepada Panwaslu Provinsi oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 (1) Untuk keperluan pengawasan Pemilu Kada, ditetapkan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. (2) Penyusunan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 mengacu kepada format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat berlakunya peraturan ini, Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18
Pasal 30 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, ttd. BAMBANG EKA CAHYA WIDODO, S.IP, M.Si. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 5 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 384
