BADAN KOORDINASJ PENANAMAN MODAL KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Nomor
:
lt10
/1/IU/PMA/2015 TENTANG
IZIN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI (IUJK) PENANAMAN MODAL ASING KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Menimbang
a.
b.
Mengingat
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
--&t
bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 3 Desember 2015 dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Semester 1 Tahun 2015 atas pelaksanaan Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden Nomor 197/I/PMA/1994 tanggal 28 Juli 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 756/1jIP-PB/PMA/ 2015 tanggal 1 7 M aret 2015 atas nama PT. YOKOGAWA INDONESIA yang bergerak di bidang usaha jasa pelaksana konstruksi dengan lokasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing jo. Nomor 83 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 201 2; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 2/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
SPIPISE / PT. YOKOGAWA INDONESIA / BO-LKM - 10/12/2015
BKPM Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP BKPM tanpa dikenakan biaya.
Nomor Halaman
H� 2
/1/IU/PMA/2015
(5)
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. Memperhatikan:
1. Izin Usaha Industri Nomor 417/T /INDUSTRI/1998 tanggal 31 Agustus 1998 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 155/1/IU PB/PMA/2015 tanggal 23 April 2015; 2. I z i n U s a h a P e r 1u a s a n N o m 0 r 85/31/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/ 2002 tanggal 26 November 2 0 0 2 sebagaimana telah diubah dengan N omor 155/1/IU PB/PMA/ 2015 tanggal 23 April 2015. MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERTAMA
Memberikan Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK) kepada perusahaan penanaman modal asing : 1. Nama Perusahaan
PT. YOKOGAWA INDONESIA
2. a. Akta Pendirian dan Perubahannya b. Pengesahan/ Persetujuan/ Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM
-
�
Notaris Sutjipto, SH., Nomor 1 tanggal 1 Agustus 1994 Notaris Ny. Esther Mercia Sulaiman, SH., Nomor 46 tanggal 29 April 1999 Notaris Hasnah, SH., Nomor 06 tanggal 14 November 2008 Notaris Hasnah, SH., Nomor 03 tanggal 29 Desember 2009 Notaris Hasnah, SH., Nomor 14 tanggal 21 April 2014 Notaris Hasnah, SH., Nomor 15 tanggal 21 Oktober 2015 Nomor C2-14041.HT.01.01.TH'95, tangga12 November 1995 Nomor C-12625 HT.01.04.Th.99, tanggal 8 Juli 1999 Nomor AHU-18965.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 7 Mei 2009 Nomor AHU-AH.01.1O-02776, tangga12 Februari 2010 Nomor AHU-06368.40.22.2014, tangga15 Mei 2014 Nomor AHU-AH.01.03-0975081, tanggal 27 Oktober 2015
3. Bidang Usaha 4. Nomor Perusahaan
Jasa pelaksana konstruksi 018474.2011
5. NPWP
01.070.870.9 -058.000
6. Alamat Kantor Pusat
Gedung Plaza Oleos Lantai 3 Unit A-H, Jl. TB. Simatupang No. 53 A, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 1 2520
SPIPISE / PT. YOKOGAWA INDONESIA / BO-LKM
-
10/12/2015
BKPM Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP BKPM tanpa dikenakan biaya.
t\1O
Nomor Halaman Telepon I Faksimili
3
11 IIUIPMA/2015
(5)
(021) 29712600 I (021) 22780148
7. Penanggung Jawab Perusahaan a. Nama Penanggung Naoki Nakamura Jawab Presiden Direktur b. Jabatan c. Alamat
Telepon I Faksimili
Wisma Aldiron Dirgantara 2nd Floor Suite 202209, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran, Jakarta Selatan (021) 29712600 I (021) 22780148
Hasannudin
8.
Nama Penanggung Jawab Teknik
9.
Kemampuan Keuangan: Rp. 94.177.454.000,00 (KK)
10. Klasifikasi I Kualifikasi Bidang Usaha : No. 1
Sub Kualifikasi B1
lKode Sub ikIasifikasi EL009
Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi
Kemampuan Dasar Tahun 2011
Nilai (iuta Rp. ) 65.812
Catatan: a)
Sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor Registrasi 0-3171-09-007-2-09-900775 tanggal 19 November 2015 dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
�
SPIPISE / PT. YOKOGAWA INDONESIA / BO-LKM - 10/12/2015
BKPM Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP BKPM tanpa dikenakan biaya.
Nomor Halaman
4
\tqo
/ljIUjPMAj2015
(5)
11. Investasi a. Modal Tetap 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :US$. 2) Bangunan j Gedung 3) Mesin Peralatan 4) Lain-lain
0,00
0,00 :US$. :US$. 1.073.680,00 : US$. 324.980,00 --�------------------�--
Sub Jumlah b. Modal Kerja (untuk 1 tum over)
: US$. : US$.
c. Jumlah Nilai Investasi
:US$.
1.398.660,00 1.726.340,00
------
KEDUA
3.125.000,00
12. Tenaga Kerja Indonesia
: 159 Orang (131 L j 28 P)
13. Luas Tanah
: Sewa seluas 2.397,20 M2
Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut : 1.
Mengajukan izin perluasan apabila perusahaan melakukan : 1. Penambahan investasi dan peningkatan kapasitas produksi; atau
2. Penambahan bidang usaha at au kegiatan usaha yang disertai dengan peningkatan investasi; Yang dilaksanakan baik di lokasi yang sarna atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang tercantum dalam Izin Usaha sebelumnya. 2. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut: 1). Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tang gal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; 2). Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya. Kepada: a. Walikota Jakarta Selatan; b. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta; c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. KETIGA
Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK) PT. YOKOGAWA INDONESIA ini berlaku : 1. Sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 18 November 2018; 2. Hanya dapat digunakan untuk usaha jasa pelaksana konstruksi sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum pada amar menetapkan diktum PERTAMA angka 10 dan kualifikasi non kecil; 3. Dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
ilt
SPIPISE / PT. YOKOGAWA INDONESIA / BO-LKM - 10/12/2015
BKPM Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP BKPM tanpa dikenakan biaya.
tl?yO
Nomor S
Halaman
/1/IU/PMA/201S
(S)
4. Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruk si (IUJK) PT. YOKOGAWA I N D ON ESIA ini merupakan perpanjangan atas Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK) Nomor 13S0/l/IU/PMA/2014 tanggal 17 September 2014 atas nama PT. YOKOGAWA INDONESIA. KEEMPAT
Berdasarkan data formulir Izin Usaha perusahaan telah siap operasi pada bulan Juli 2007.
KELIMA
Izin U saha J asa Pelaksana Konstruksi perusahaan penanaman modal asing ini dapat dipergunakan untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek yang bersangkutan.
KEENAM
Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
KETUJUH
Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: Pada tanggal :
Jakarta,
,11 0 E C 2015
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
dB:6l��LIK INDONESIA
ue:��...o].Qa.ne:
N��nan
Penanaman Modal
Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. 3. 4. S. 6. 7.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi; Direktur Jenderal Pajak; Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura di Singapura; Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DK! Jakarta; 8. Walikota Jakarta Selatan; 9. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di Singapura.
4lf
SPIPISE / PT. YOKOGAWA INDONESIA / BO-LKM - 10/12/2015
BKPM Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di PTSP BKPM tanpa dikenakan biaya.
