BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN BANGKA
Sungailiat, 22 Januari 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA
LETAK GEOGRAFIS Secara Administratif Kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan lautan dan daratan kabupaten / kota lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu : Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat
: Laut Natuna : Laut Natuna : Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah : Kabupaten Bangka Barat Selat Bangka dan Teluk Kelabat
Kawasan Hutan Di Kabupaten Bangka Hutan Produksi Konversi
Hutan Produksi Luas ±64386,8 Ha
Luas ± 27,23 Ha
21,36 %
Luas ± 15.528 Ha
0,009 %
Area Penggunaan Lain
AIR Luas ±1430,9 Ha
Kawasan Suaka Alam
Luas ±204.746 Ha
0,47 %
5,15 %
Hutan Lindung Luas ±15313,5 Ha
67,9 %
5,08 %
Persentase Kawasan Hutan Di Kab.Bangka 80,00% 67,90%
70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00%
21,36%
20,00% 10,00%
5,15%
5,08%
0,47%
0,01%
0,00%
AIR
APL
HL
HP
HPK
KSA/KPA
RENCANA POLA RUANG KABUPATEN BANGKA NO I
II
Jenis Penggunaan Lahan
Luas (Ha)
Kawasan Lindung Hutan Lindung 16.897,95 Hutan Konservasi 15.619,51 Sempadan Pantai 963,43 Sempadan Sungai 1.062,64 Sempadan Danau/ Waduk/Kolong 136,32 Sempadan Rawa 1.491,35 Sempadan Industri 71,73 Ruang Terbuka Hijau akan diatur lebih lanjut Pantai berhutan bakau 600 Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan 130,12 Lindung Geologi akan diatur lebih lanjut Perlindungan Plasma Nutfah akan diatur lebih lanjut Terumbu Karang Akan diatur lebih lanjut Kawasan Budidaya Peruntukkan Hutan Produksi 70.105,04 Peruntukkan Pertanian Lahan Basah 10.346,93 Peruntukkan Pertanian Lahan Kering 4.873,94 Peruntukan Perkebunan 56.297,17 Peruntukkan Perkebunan rakyat 42.364,96 Peruntukkan Peternakan 700 Peruntukan Perikanan 615,89 Peruntukkan Pertambangan 32.566,33 Peruntukan Industri 983,13 Peruntukan Pariwisata 348,23 Peruntukan Permukiman Perkotaan 9.680,43 Permukiman Perdesaan 18364,93 Peruntukan Hutan Rakyat 13.861,72 Peruntukkan lainnya 11,75 Peruntukan Perdagangan dan Jasa 681,49 Luas Kabupaten 302.879,46
PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KAB. BANGKA C. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 9. Penetapan peraturan zonasi, Perizinan, pemberian insentif & Disinsentif, pengenaan sanksi
1.Identifikasi persoalan & problem
B. PEMANFAATAN RUANG 8. Pelaksanaan program Pemanfaatan ruang & pembiayaannya
2. Perumusan Tujuan
7. Peny. rencana struktur dan pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang & arahan pengend pemanfaatan ruang
3. Pengumpulan Data
6. Perumusan konsepsi rencana struktur & pola ruang berdasarkan skenario prakiraan pengembangan.
A. PERENCANAAN TATA RUANG (1-7)
4.a. Pengolahan dan Pengelolaan Data b. Penggambaran Keadaan Saat ini
5. Analisis Data Dasar dan Prakiraan Berdasarkan Kecenderungan yang ada
BKPRD KAB. BANGKA
• SK BUPATI NO 188.45/445/BAPPEDA/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KAB. BANGKA. • STRUKTUR: SEKRETARIAT, POKJA PERENCANAAN TATA RUANG, POKJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. • MAJELIS SABTU • 5 BESAR NASIONAL BIDANG PENATAAN RUANG 2014
PERENCANAAN TATA RUANG KOMITMEN PENATAAN RUANG: SUDAH DAN SEDANG PENATAAN RUANG
REGULASI
KETERANGAN
RTRW KAB. BANGKA KAWASAN INDUSTRI JELITIK KAWASAN INDUSTRI TELUK KELABAT RDTRK DAN PZ PERKOTAAN SUNGAILIAT
PERDA PERDA PERDA PERDA
KEDUA DI BABEL PERTAMA DI BABEL PERTAMA DI BABEL PERTAMA DI INDONESIA
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BANGUNAN GEDUNG RDTRK MERAWANG RDTRK BELINYU INSENTIF DAN DISINSENTIF
PERDA PERDA RAPERDA RAPERDA PERBUP
PERTAMA DI BABEL PERTAMA DI BABEL PROSES PENYUSUNAN 2014 PROSES PENYUSUNAN 2014 PERTAMA DI BABEL, PENGENDALIAN RUANG
PEMANFAATAN JALAN DAN SUNGAILIAT
PERBUP
PERTAMA DI BABEL
PEMBATASAN PERIZINAN TIGA JALUR JALAN DI SUNGAILIAT KAWASAN AGROPOLITAN KAWASAN MINAPOLITAN MASTERPLAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PERBUP
MENJEMBATANI PERIZINAN SEBELUM PERDA RDTRK SUNGAILIAT DITETAPKAN PERTAMA DI BABEL PERTAMA DI BABEL ANTISIPASI PERKEMBANGAN TELEKOMUNIKASI
MASTERPLAN DAN DED PENGEMBANGAN TERMINAL TIPE A DI AIR RUAI SUNGAILIAT MASTERPLAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN RSUD SUNGAILIAT MASTERPLAN PENGEMBANGAN PASAR SEMI MODERN SUNGAILIAT BKPRD
SK
PERBUP PERBUP SK
SK
PERSIAPAN PEMBANGUNAN TERMINAL TERBESAR DI BABEL, MENGHUBUNGKAN ANTAR PULAU, ANTAR PROVINSI PERSIAPAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT TYPE B/A, PERTAMA DI BABEL PERSIAPAN PENGEMBANGAN PASAR
SK
1.
SK
2.
KORDINASI PENATAAN, PEMANFATAAN, PENGENDALIAN RUANG, PERIZINAN, INSENTIF, DISINSENTIF DAN SANKSI PERTEMUAN SETIAP SABTU “MAJELIS SABTU”
PERENCANAAN TATA RUANG KOMITMEN PENATAAN RUANG: AKAN DILAKSANAKAN PENATAAN RUANG
SUBTANSI
RENCANA REGULASI
RDTRK INDUSTRI MUARA SUNGAI BATU RUSA
DETAIL TATA RUANG KAWASAN INDUSTRI SUNGAI BATURUSA
PERDA
RDTRK HINTERLAND PANGKALPINANG
PENATAAN RUANG DI PINGGIRAN KOTA PANGKALPINANG YANG CEPAT TUMBUH
PERDA
RDTRK CAGAR BUDAYA KOTA KAPUR KAWASAN BUDAYA
PERDA
RDTRK HUTAN KONSERVASI GUNUNG MARAS
KAWASAN HUTAN KONSERVASI
PERDA
RDTRK STRATEGIS BALUN IJUK
KAWASAN PENGEMBANGAN KAMPUS UBB
PERDA
RDTRK KOTA BARU AIR ANYER
KAWASAN WISATA DAN PEMUKIMAN
PERDA
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL KAB. BANGKA
PENATAAN RUANG LAUT
PERDA
PERENCANAAN TATA RUANG KOMITMEN PENATAAN RUANG: PERIZINAN JENIS PERIZINAN/DOKUMEN
REGULASI
PENDELEGASIAN PENERBITAN PERIZINAN DALAM PELAYANAN TERPADU
PERBUP
KETERKAITAN RUANG DENGAN LEMBAGA PERIZINAN
IZIN LOKASI
PERDA
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN PERIZINAN LOKASI USAHA
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH
PERDA
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN PERIZINAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
BANGUNAN GEDUNG
PERDA
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN
IZIN GANGGUAN
PERDA
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN PERIZINAN HO
IZIN USAHA PERKEBUNAN
PERDA
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
IZIN PEMANFAATAN HUTAN
PERDA
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN PERIZINAN PEMANFAATAN HUTAN
IZIN MENGGUNAKAN TANAH NEGARA
PERDA
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN PERIZINAN MENGGUNAKAN TANAH
IZIN LINGKUNGAN DOKUMEN LINGKUNGAN UKL DAN UPL
KETERANGAN
PP
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN AMDAL
PERBUP
MENGATUR KETERKAITAN RUANG DAN UKL-UPL
PEMANFAATAN RUANG 2014-2015 ADVICE PLANNING DINAMIKA RUANG MINGGUAN MAJELIS SABTU
PERIZINAN SANKSI TRIWULAN
RAKOR
TEMU RUANG
TAHUNAN DISKUSI PELAKU USAHA INVESTASI JANGKA PANJANG, BKPRD, DPRD DAN MASYARAKAT
KELEMBAGAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PEMANFAATAN RUANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Mempersiapkan kebijaksanaan (pengaturan) sesuai rencana tata ruang : BUPATI, BKPRD Penetapan kebijakan insentif dan disinsentif; BUPATI, BKPRD Penjabaran dalam dokumen pembangunan: BAPPEDA, BKPRD Penyusunan program pemanfaatan ruang dan pembiayaannya: LINTAS SKPD, BKPRD Pola pemanfaatan ruang: KPT, LINTAS SKPD, BKPRD. BUPATI & BKPRD: menyiapkan langkah-langkah penyisikan. BUPATI & BKPRD: menyiapkan langkah-langkah penertiban Pelaporan : BAPPEDA PemantauaN : LINTAS SKPD Evaluasi : BKPRD, BAPPEDA Penertiban : BKPRD, POL PP & KEPOLISIAN
Dukungan Kelembagaan Camat/Lurah BKPRD - Asist. Perekonomian dan Pembangunan - Bappeda - Dinas Pertambangan dan Energi - Disperindagkop dan UMKM - Badan Lingkungan Hidup - Adm Pertanahan Setda - DishubKominfo - Dishutbun - Dinas PU - Dinas Kelautan dan Perikanan - Disbudpar - Dinas Pertanian dan Peternakan - Kantor Pelayanan Terpadu (KPT)
Kantor Satpol PP Polisi BKPRD
Fungsi Sebagai pemberi rekomendasi awal • Pengajuan Advice Planning kepada Ketua BKPRD dari pemohon • Disposisi untuk survei pengecekan kelapangan oleh Tim Tata Ruang Bappeda Kab. Bangka : - Pengambilan titik Koordinat - Pengumpulan data terkait status lahan & identifikasi usaha yang diajukan • Memberikan keputusan atas pengajuan advice planning dengan kajian teknis melalui rapat pembahasan yang dihadiri oleh seluruh Tim BKPRD (SK Bupati Bangka Nomor 188.45/445/Bappeda/2014 tentang Pembentukan Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kab. Bangka) • Diterus ke KPT & SKPD teknis sebagai dasar tindak lanjut administrasi perizinan
• Sebagai Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang
KEDUDUKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Pengaturan
Pembinaan
Perencanaan
Pelaksanaan
Pemanfaatan
Pengawasan
Pengendalian
Peraturan Zonasi Perizinan Insentif & Disinsentif Pengenaan Sanksi
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAB. BANGKA BENTUK PENERAPAN ① Peraturan Zonasi (PERDA)
• Pembagian zonasi
Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui penerapan :
- Peraturan Zonasi - Perizinan - Pemberian Insentif dan Disinsentif,
- Pengenaan Sanksi
• Ketentuan intensitas penggunaan lahan • Ketentuan aktivitas yang diijinkan, dilarang dan bersyarat ③ Insentif & Disinsentif (PERBUP) • Memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang • Perpajakan, fiskal, penyediaan infrastruktur, penghargaan
② Perizinan Pemanfaatan
(PERDA) • Peraturan zonasi pada tingkat advis planning dan rekomendasi perijinan
④ Instrumen Sanksi (Perbup) • Memberikan efek jera dan pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat pelanggaran tata ruang
• Berupa: sanksi administrasi, pidana, perdata
14
PERATURAN ZONASI dalam RTRW Bangka dan RDTRK Sungailiat Perda RTRW Kab. Bangka Perda RDTRK Sungailiat
• •
ditetapkan dengan
PERATURAN ZONASI KABUPATEN BANGKA
meliputIi
Penjabaran dari ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kab. Bangka dan RDTRK Sungailiat Dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi
Kelengkapan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten
memuat
•
Ketentuan-ketentuan zonasi yang merupakan aturan peruntukan pada setiap zona peruntukan.
Pada skala peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:5.000
Teks zonasi (zoning text) dan peta zonasi (zoning map), yang memuat ketentuanketentuan: 1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang berisikan kegiatan yang diperbolehkan, yang meliputi diperbolehkan tanpa syarat, diperbolehkan dengan syarat, atau diperbolehkan dengan pengecualian; dan kegiatan yang tidak diperbolehkan 2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sekurang-kurangnya terdiri atas koefisien dasar bangunan maksimum, koefisien lantai bangunan maksimum, dan koefisien dasar hijau minimum 3. Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal 4. Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan lainnya
a. Ketentuan teknis yang disyaratkan dalam pemberian izin berfungsi b. Ketentuan penetapan zona yang mendapatkan insentif sebagai dan dikenakan disinsentif termasuk ketentuan rinci teknis pelaksanaannya c. Dasar penerapan sanksi administratif d. Ketentuan pengaturan terhadap perubahan peraturan zonasi
ADVICE PLANNING 2014 No.
Bulan
Diizinkan
Tidak Diizinkan
1
Januari
6
-
2
Februari
-
1
3
Maret
2
-
4
April
7
-
5
Mei
5
1
6
Juni
11
1
7
Juli
3
-
8
Agustus
7
-
9
September
10
Oktober
11
November
12
Desember 7
0
Total
CONTOH KASUS ADVICE PLANNING KEGIATAN ATAU USAHA
ADVICE PLANNING DIIZINKAN
TIDAK DIIZINKAN
Perumahan atau Permukiman
1. Fredy Nenjaya (Perumahan)
1.
PT. Matras Natur Resort (Resort di Hutan Produksi Konversi)
Industri
1. CV. Ayi Jaya (Smelter)
1.
Pariwisata
1. PT. Wattana Segar Alam (Hotel Bintang 3 di Kawasan Pariwisata, pengurangan luas lahan izin lokasi karena terkendala sempadan pantai)
1. PT. Sumampau Resort Bangka Lestari (Wisata Kebun Binatang di Kawasan Hutan Lindung)
PT. Adhiguna Bangun Nusantara (Industri Kepelabuhan dan Terpadu di Laut), 2. PT Mitra Sukses Globalindo (Smelter di Kawasan Perdagangan dan Jasa)
PERIZINAN Mekanisme perijinan adalah sebagai unsur terdepan dalam pengendalian pemanfaatan IZIN PEMANFAATAN RUANG
Maksud
Sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
• Tujuan
• • • •
Oleh Pemkab Bangka Kepada Calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan arahan rencana pola ruang
• • • • • • •
Izin Lokasi Izin Lingkungan (HO, AMDAL, RKL, UKL) Izin penggunaan pemanfaatan tanah Izin mendirikan bangunan Izin usaha perkebunan Izin pemanfaatan hutan Izin mengunakan tanah negara
Diberikan
Terdiri atas
Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang Menghindari dampak negatif pemanfaatan ruang Melindungi kepentingan umum
REKAPITULASI IZIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TAHUN 2009 s/d 2013 TAHUN 2009 2010
KECAMATAN Puding Besar
50
Bakam
82
Mendo Barat Riau Silip
2011 2012
2013
LUAS (hektar)
Mendo Barat
2060.28 8708 2509.8
Belinyu
200
Riau Silip
1859
Belinyu
9628.8
Riau Silip
5043.8
Mendo Barat
1064
Merawang
100
Total
31305.68
PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF PERBUP NO 19 THN 2014 TUJUAN
• Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
• Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
• Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. 01
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF
Perangkat/upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dg RTR
merupakan
PEMBERIAN INSENTIF
diatur oleh
• • •
tata cara
•
Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya
•
Pemkab Bangka ke masyarakat Pemanfaat Ruang
•
Insentif fiskal, dapat berupa: o pemberian keringanan pajak dan Retribusi
•
Insentif non fiskal, dapat berupa: o kemudahan perizinan o penyediaan prasarana dan sarana umum o penghargaan dari pemkab dan/atau publisitas atau promosi
BKPRD KPT DPPKAD
02
Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan. atau mengurangi kegiatan yg tidak sejalan dg RTR
• merupakan
PENGENAAN DISINSENTIF
•
tata cara
• • •
diatur oleh
• • •
Disnsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang
Pemerintah / pemerintah daerah ke masyarakat Disinsentif fiskal, dapat berupa: o pengenaan pajak dan retribusi lebih tinggi Disinsentif non fiskal, dapat berupa: o kewajiban memberi kompensasi o persyaratan khusus dalam perizinan o pembatasan penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur, dan/atau o pemberian status tertentu dari pemerintah
BKPRD KPT DPPKAD
04
Ketentuan Pemberian Insentif Insentif Fiskal
Non Fiskal
Jenis
Tindakan BKPRD
pemberian keringanan pajak
Belum pernah
pengurangan retribusi
Belum pernah
pemberian kompensasi
Belum pernah
kemudahan perizinan
Bebas izin gangguan untuk usaha industrui dikawasan industri
sewa ruang
Sewa ruang kegiatan smelter di kawasan industri , BOT
urun saham
BOT
penyediaan prasarana dan Pembangunan jalan & drainase di sarana kawasan Perumahan yang sesuai dengan penataan ruang penghargaan
Akan diberikan setiap awal tahun
publikasi atau promosi
Akan diberikan setiap awal tahun
Ketentuan Pemberian Disinsentif Disinsentif
Jenis
Tindakan BKPRD
Fiskal
pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi
Belum pernah
Non Fiskal
kewajiban memberi kompensasi
Belum pernah
pensyaratan khusus dalam perizinan Belum pernah kewajiban memberi imbalan;
Belum pernah
pembatasan penyediaan prasarana dan sarana
Belum pernah
PENGENAAN SANKSI
Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yg dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR & peraturan zonasi
Sanksi Administratif
Sanksi Pidana Ps. 63
peringatan tertulis penghentian sementara kegiatan penghentian sementara pelayanan umum penutupan lokasi pencabutan izin pembatalan izin pembongkaran bangunan pemulihan fungsi ruang; dan/atau
Sanksi Perdata
Ps. 69
Pidana Pokok: Penjara Denda Pidana Tambahan Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya Pencabutan izin usaha Pencabutan status badan hukum
Tindak pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata
Ketentuan Sanksi oleh BKPRD Sanksi administratif berupa : Peringatan tertulis: contoh pendirian tower BTS Protelindo, dll Penghentian sementara kegiatan: contoh pendirian tower BTS Protelindo, dll Pencabutan izin: contoh pencabutan sebagian izin lokasi PT. GML Pembatalan izin: contoh izin lokasi PT. Adhiguna Bangun Nusantara Pemulihan fungsi ruang: contoh Pemulihan Fungsi dari eks tambang menjadi Ruang Terbuka Hijau oleh Perusahaan Pertambangan
POLA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN Proses
Bentuk Peran Serta
Instansi Pendukung
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Memberikan masukan/laporan tentang masalah yang berkaitan dengan perubahan/ penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana yang telah disepakati
BKPRD
Penertiban
Memberikan usulan bentukbentuk penertiban (sanksi administrasi, perdata/pidana). Menerima sanksi (administrasi, perdata/pidana) bila melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang
BKPRD KEPOLISIAN PENGADILAN
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014
SEKIAN... SEKIAN TERIMA KASIH...
