A
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL VI
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 059.2 /KEP/KR.VI/BKN/VIII/2013 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN BIDANG STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Menimbang
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
dengan
penyelenggaraan
asas
penyelenggaraan
pelayanan
publik wajib
pelayanan, menetapkan
setiap standar
pelayanan.
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan pada Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun dengan Keputusan Kepala Regional VI Badan Kepegawaian Negara. Mengingat
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038) b. Undang Undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041 ), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890). c. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 Tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagai mana telah diubah peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192 ). d. Keputusan Kepala BAKN Nomor 066/KEP/1974 Tentang Penerbitan Kartu Pegawai; Peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ; Keputusan Kepala BKN Nomor 1158a /KEP/ 1983 Tentang Kartu Istri / Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil ; e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Keputusan Kepala BKN Nomor 14 tahun 2003 jo Keputusan Kepala BKN Nomor 38 tahun 2003; \ eraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai
Negeri Sipil Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi
Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan, dan Standar Pelayanan. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 1 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
98 Tahun 2000 Tentang Pegawai Negeri Sipil .Sebagaimana telah di Ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2002 Keputusan
Kepala
Badan
Kepegawaian
Negara
Nomor
59/KEP/2001,Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara.
MEMUTUSKAN Menetapkan
PERTAMA
Standar pelayanan pada Bidang Status Kepegawaian dan pensiun Kantor Regional VI Baclan Kepegaawaian Negara sebagaimana tercanturn dalam lampiran keputusan mi.
KEDUA
Standar pelayanan pada bidang Status Kepegawaian dan Pensiun Kantor Regional Vi Badan Kepegawaian Negara meliputi Ruang Lingkup pelayanan:
@
@ ;
'
a. Barang b. Jasa.dan c. Administrasi
KETIGA
Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini^ wajib dilaksanakan oleh penyelenggara /pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan.dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan.Publik.
KEEMPAT
Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di Medan Pada tanggal 01 Agustus 2013 Kepaia Kantor Regional V! Badan Kepegawaian Negara
inyoman Arsa .SH.M.Si
NIP 195812311984031001
Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara
Nomor Tanggal
: 059.2 /KEP/BKN/VIII/2013 : 1 Agustus 2013
A. PENDAHULUAN Secara umum Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU), Pemberhentian dan pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah dan Janda /Dudanya yang telah mencapai batas usia Pensiun, serta penyiapan pertimbangan Status Kepegawaian lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Penyiapan Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah di wilayah kerjanya 2. Penyiapan penetapan KARPEG dan KARIS/KARSU Pegawai Negeri Sipil 3. Penyiapan Pertimbangan Teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) Tahun 4. Penyiapan Penetapan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah
yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia Pensiun dan Janda/Dudanya 5. Penyiapan persetujuan pemberian Cuti diluar Tanggungan Negara
STANDAR PELAYANAN Pelayanan bidang pensiun terdiri dari 5 (lima) pelayanan yaitu : I.
Jenis Pelayanan
NO
KOMPONEN
1.
DasarHukum
: Penetapan NIP CPNS
URAIAN - UU Nomor 8Tahun 1974sebagaimanatelahdiubahdengan undangundang Nomor43Tahun 1999Tentang Pokok Kepegawaian - Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2002tentang Pengadaan
PNS - Peraturan Pemerintah No54 Tahun 2003Tentang Formasi
PNS - Peraturan Pemerintah No9Tahun 2003Tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS
- Peraturan KepalaBKN No 19Tahun2006JoPeraturan KepalaBKN No02tahun2007tentangorganisasidantata kerjaBKN - Peraturan KepalaBKN No30Tahun2007 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 56Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga Honorermenjadi CPNS - Peraturan Kepala BKN No9Tahun 2012tentang pengadaan
Calon PegawaiNegeriSipil 2.
Persyaratan Pelayanan- Nota Penetapan NIP
FotoCopy Ijazahdi Legalisir - Pasfoto3x4 sebanyak5 lembar - FotocopyKeputusan Pengangkatan Pertama
DRH Asli SKCK dari Polisi Surat Ket Dokter Surat Ket Bebas Narkoba
Salinan / Foto Copy Dilegalisir SK Honor Surat pernyataan : a. Tidak Pernah dihukum
b. Tidak Pernah diberhentikan c. Tidak Berkedudukan sebagai CPNS d. Bersedia ditempatkan
e. Tidak Menjadi Anggota / Pengurus partai 3.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Penghubung/PNS
n Pusat Pelayanan Terpadu
J3Pemeriksa kelengkapan berkas dan persvaratan
-a Arsiparis/Pemroses Mutasi
-a Petugas entri data
J^ Petugas Permasalahan
J3Kepala Seksi
-a Petugas pengeluaran
-a Pusat Pelayanan Terpadu
Ja Penghubung/PNS
4.
Jangka waktu penyelesaian
150 Menit/ Berkas
Biaya/tarif 6.
T.
Produk Layanan Sarana ,Prasarana,dan /atau
Fasilitas
Produk berupa surat keputusan Penetapan NIP Sarana: Seperangkat Meja, Kursi , Komputer, Printer, Almari, Fasilitas
DataBase,Atk, PeralatanControl/Monitoring, Fasilitas Telekomunikasi,Dll Prasarana: Instalasi listrik, Telefon,Air, Ruang Kerja, Ruang PenyimpananArsip(takah), Ruang TungguTamu. 8.
Kompetensi Pelaksana
DapatMengoperasikan Komputer: Memahami Peraturan PerUndang-Undangantentang Penetapan NIP
Dll 9.
Bidang BimbinganTeknissebagai Pengawas Interndilakukansecara
Pengawasan Internal
berkalaKepalaBidangStatusKepegawaiandanPensiunserta Ka.Seksi. 10.
11.
PenangananPengaduan.Saran
Tersedianyakotaksurveykepuasan Pelanggandan KotakKomplain
danMasukan
Pelanggan.
Jumlah Pelaksana
13(Tigabelas)Orang PNSpadaBidang StatusKepegawaiandan Pensiundan masing-masing PNS tersebuttelah dibuaturaianjabatan
12.
JaminanPelayanan
FaktaIntegritas MaklumatPelayanan Slogan Bidang Pensiun : SEMPATI (Senyum,Raman,Sopan.Teliti)
13.
Jaminan Keamanandan
TelahdibuatKebijakan Mutu
Keselamatan Pelayanan 14. EvaluasiKinerjaPelaksanaPer6(enam) bulansekalidibuatpengukuranstandarPelayanan
Jenis Pelayanan
: Penetapan Kartu Pegawai (KARPEG) / Karpeg Pengganti, Kartu Isteri
(KARIS) dan Kartu Suami (KARSU) NO
KOMPONEN
1.
DasarHukum
URAIAN UU Nomor 8Tahun 1974joUndang-undang No43tahun
1999 - KeputusanKepalaBAKNNomor066/KEP/1974 - Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Sebagaimana
TelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor45Tahun
1990 - Keputusan Kepala BAKN Nomor1158a/KEP/1983 - KeputusanKepalaBKNNomor59/KEP/2001,Tanggal27 Agustus2001 2.
Persyaratan Pelayanan- Suratpengantardariinstansi/BKPP/Kantorkepegawaian
daerah - Fotocopysah SKCPNS - Fotocopysah SKPNS - Pasfoto2x3sebanyak3(tiga)Lembar hitamputih - Fotocopysahsurattandatamatpelatihan prajabatan (STTPL) MengisiformulirlaporankehilangankartuPegawaisesuai dengansuratedaran kepalabakn nomor : 01/SE/1975,
Tanggal9januari 1975, LampiranX MengisiformulirPermintaanpergantiankartuPegawaisesuai dengan suratedaran kepala bakn nomor : 01/SE/1975,
Tanggal9januari 1975, LampiranXI - FotocopysahSK kenaikanpangkatterakhiryangdilegalisir
3.
Sistem, Mekanisme, dan
Penghubung/PNS
Prosedur
Pusat Pelayanan Terpadu
J3Kasi Adm Pensiun
Pengagenda
-a Pemroses mutasi
& Kepala Seksi Status Kepegawaian
Kasi Adm Pensiun
Pusat Pelayanan Terpadu
Penghubung/PNS
4.
Jangkawaktupenyelesaian
- 35menit/Berkas
5.
Biaya/tarif
-
6.
ProdukLayanan
- Kartu Penetapan Karpeg/karis/su
7.
Sarana ,Prasarana,dan/atau
Fasilitas
Prasarana: - Instalasi listrik, Telefon,Air, Ruang Kerja, Ruang
PenyimpananArsip(takah), RuangTungguTamu 8.
Kompetensi Pelaksana
DapatMengoperasikan Komputer: Memahami Peraturan PerUndang-Undangan tentang Penetapan
Karpeg Dll 9.
Pengawasan Internal
Bidang BimbinganTeknissebagai Pengawas Interndilakukansecara berkalaKepala Bidang StatusKepegawaiandan Pensiunserta Ka.Seksi.
10. Penanganan Tersedianya kotaksurveykepuasan Pelanggandan Kotak Komplain
Pengaduan,Saran dan
Pelanggan.
Masukan 11.
Jumlah Pelaksana
13(Tigabelas)Orang PNSpadaBidang StatusKepegawaiandan Pensiundan masing-masing PNStersebuttelahdibuaturaianjabatan
12.
Jaminan Pelayanan
Fakta Integritas MaklumatPelayanan
Slogan Bidang Pensiun : SEMPATI (Senyum,Raman,Sopan.Teliti) 13.
Jaminan Keamanan dan
TelahdibuatKebijakan Mutu
Keselamatan Pelayanan 14. EvaluasiKinerjaPelaksana
Jenis Pelayanan
NO
KOMPONEN
1.
DasarHukum
Per6(enam)bulansekalidibuatpengukuranstandarPelayanan
: Penetapan Pertimbangan Teknis CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun
URAIAN - UU Nomor 8Tahun 1974sebagaimanatelahdiubahdengan undangundang Nomor43Tahun 1999Tentang Pokok Kepegawaian Peraturan Pemerintah Nomor 98Tahun2000Sebagaimana Telahdiubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2002Tentang PengadaanPegawai NegeriSipil Peraturan Pemerintah Nomor48Tahun 2005 Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor43Tahun
2007Tentang PengangkatanTenagaHonorerMenjadiCalon Pegawai NegeriSipil - Keputusan KepalaBKN Nomor11 Tahun2002Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor98Tahun 2000 SebagaimanaTelah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah
Nomor11 Tahun2002Tentang Pengadaan Pegawai NegeriSipil - Peraturan KepalaBKN Nomor30Tahun2007Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon PegawaiNegeriSipil - Keputusan KepalaBKN Nomor59/KEP/2001, Tanggal27 Agustus2001 2.
Persyaratan Pelayanan
- Suratpengantardari instansi/BKPP/Kantorkepegawaiandaerah - Mengisiformulir C-2
- Fotocopysah SKCPNS Fotocopysah susunan DaftarKeluarga PNS
- Fotocopysahsurattandatamatpelatihanprajabatan (STTPL) Salinan sah suratpengujian kesehatan - Salinansah suratpernyataan melaksanakan tugasoleh pejabat yang berwenang serendah rendahnya eselon II 3.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Penghubung/PNS
Pusat Pelayanan Terpadu
Kasi Adm Pensiun
-a Pengagenda
-a Pemrosesan mutasi
n Kasi pensiun
& Pemroses mutasi
& Pengagenda
& Kasi Adm Pensiun
UPusat Pelayanan Terpadu
-a Pusat Pelayanan Terpadu
4.
Jangka waktu penyelesaian
37 Menit/ Berkas
Biaya/tarif Produk berupa surat keputusan Penetapan pertimbangan Tehnis
Produk Layanan
CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua ) tahun Sarana ,Prasarana,dan /atau
Fasilitas
Sarana: -
Seperangkat Meja, Kursi , Komputer, Printer, Almari, Fasilitas
Data Base, Atk, Peralatan Control / Monitoring, Fasilitas Telekomunikasi, Dll Prasarana: Instalasi listrik, Telefon, Air, Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan
Arsip(takah), Ruang Tunggu Tamu 8.
Kompetensi Pelaksana
Dapat Mengoperasikan Komputer: Memahami Peraturan Per Undang-Undangan tentang Penetapan C2 Dll
9.
Pengawasan Internal
Bidang Bimbingan Teknis sebagai Pengawas Intern dilakukan secara berkala Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun serta Ka.Seksi.
10. Penanganan
Tersedianya kotak survey kepuasan Pelanggan dan Kotak Komplain
Pengaduan,Saran dan
Pelanggan.
Masukan 11.
Jumlah Pelaksana
13(Tigabelas)Orang PNSpadaBidang StatusKepegawaiandan Pensiundanmasing-masing PNStersebuttelahdibuaturaianjabatan
12.
Jaminan Pelayanan
Fakta Integritas MaklumatPelayanan
Slogan Bidang Pensiun :SEMPATI (Senyum,Raman,Sopan.Teliti) 13.
Jaminan Keamanan dan
TelahdibuatKebijakan Mutu
KeselamatanPelayanan 14. EvaluasiKinerjaPelaksana
IV.
Per6(enam)bulansekalidibuatpengukuranstandarPelayanan
Jenis Pelayanan : Penyiapan Penetapan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri
Sipil Pusat /Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia Pensiun dan Pensiun Janda / Dudanya
NO 1.
KOMPONEN
URAIAN
DasarHukum
- KeputusanKepalaBKNNo14Tahun2003joKepKepalaBKN No.38 Tahun2003 2. Persyaratan Pelayanan - SuratPengantardari Instansi/BKPP/BKD
- DaftarPenerimaCalon Pensiun(DPCP) - Fotocopysah SKCPNS - FotocopysahSKKenaikan PangkatTerakhir - Fotocopysah Konversi NIP - Fotocopysahsurataktanikah Fotocopysahsurataktakelahirananak - Fotocopysah Susunan DaftarKeluarga - Fotocopysah Karpeg/Karis/Karsu
Pasfoto4x6sebanyak5(lima) lembar Fotocopysah SKPeninjauan Masakerja - DP-3 ,1(satu) tahun terakhir
- SuratPernyataantidakpernahdijatuhi Hukuman DisiplinTingkat Sedangatau Beratdalam 1(satu)tahunterakhir. Sistem mekanismedan
Penghubung/PNS
Prosedur
-a Pusat Pelayanan Terpadu
Kasi Administrasi Status Kepegawaian dan Pensiun
-a Pengagenda
Kasi Pensiun
Pemrosesan Mutasi
Kepala Seksi
ja Kepala Bidang
Pemrosesan Mutasi
Kasi Adm Status Kepegawaian dan Pensiun
Pengagenda
4.
Jangkawaktu Penyelesaian
- 80(delapan puluh menit) persatu suratkeputusan Pensiun dan
15(limabelas)suratkeputusan Pensiun persatuhari 5.
Biaya/Tarif
6.
ProdukLayanan
-
Produkberupasuratkeputusan Pensiun dengan tanda tangan dan
stempel basah Sarana ,Prasarana,dan /atau
7.
Fasilitas
Instalasi listrik, Telefon, Air.RuangKerja, Ruang Penyimpanan
Arsip(takah) , RuangTungguTamu, KompetensiPelaksana
8.
Dapat Mengoperasikan Komputer: Memahami Peraturan PerUndang-Undangantentang Pensiun
Pengawasan Internal
9.
Kepala Bidang StatusKepegawaian dan Pensiun serta Ka.Seksi. 10.
Penanganan
TersedianyakotaksurveykepuasanPelanggandan KotakKomplain
Pengaduan.Saran dan
Pelanggan.
Masukan 11.
Jumlah Pelaksana
7(tujuh)Orang.padaSub.Pensiun Idan Pensiun II
12.
Jaminan Pelayanan
Fakta Integritas Maklumat Pelayanan
Slogan Bidang Pensiun : SEMPATI (Senyum,Ramah,Sopan,Teliti) 13.
Jaminan Keamanan dan
TelahdibuatKebijakan Mutu
Keselamatan Pelayanan 14. EvaluasiKinerjaPelaksanaPer6(enam)bulansekalidibuatpengukuranstandarPelayanan
V.
Jenis Pelayanan
NO
KOMPONEN
1.
DasarHukum
Penetapan Persetujuan Teknis Cuti diluar tanggunan Negara (CLTN) PNS
URAIAN - UU Nomor 8Tahun 1974sebagaimanatelahdiubahdengan undang undang Nomor43Tahun 1999Tentang Pokok Kepegawaian - Peraturan Pemerintah Nomor24tahun 1976 tentang cuti
PegawaiNegeriSipil - Suratedaran kepala BAKN Nomor01/SE/1977Tentang
permintaandanpemberiancutiPegawaiNegeri Sipil 2.
Persyaratan Pelayanan
Suratpengantardari instansi/BKPP/KantorKepegawaian Daerah
Mengisiformulir CLTN (Berdasarkan SE KepalaBAKN Nomor:
01/SE/1977 - Fotocopysah SKCPNS/PNS FotocopySah SK Kenaikan PangkatTerakhirYang DiLegalisir FotocopySah Kartu Pegawai (Karpeg)
Fotocopy sah DP-3 1 (satu) tahun terakhir Daftar Riwayat Pekerjaan Surat permohonan CLTN kepada pejabat yang berwenang yang memberikan cuti Alasan cuti diluar Tanggungan Negara Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan Negeri dan
kesanggupan mengundurkan diri apabila terpilih bagi PNS yang menjadi pejabat negara 3.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Penghubung/PNS
-a Pusat Pelayanan Terpadu
n Kasi Adm Pensiun
-CL Pengagenda
CL Pemroses mutasi
-a Kasi Pensiun I , II
-a Kepala Bidang Status kepegawaian dan Pensiun
@U Kepala Kanreg VI BKN
& Kepala Bidang
n Kasi Pensiun
& Pemrose mutasi
43-
"
I
Pengagenda i
11 Kasi Adm Status kepegawaian dan Pensiun
Pusat Pelayanan.Terpadu
Penghubung/PNS
4.
Jangka waktu penyelesaian
5.
Biaya/tarif
6.
ProclukLayanan
81 menit/ Berkas -
Proclukberupa suratkeputusan Penetapan pertimbangan Tehnis CPNS.yang menjalanimasapercobaan lebihdari 2 (clua) tahun
7.
Sarana ,Prasarana,dan /atau
Fasilitas
Sarana: Seperangkat Meja: Kursi , Komputer, Printer, Aiman, Fasilitas : DataBase, Atk,Peralatan Control/Monitoring, Fasilitas Telekomunikasi, Dll Prasarana:
'
Instalasi listrik, Teiefon, Air, Ruang Kerja, Ruang Penyimpanan ' . Arsip(takah), RuangTungguTamu 8.
Kompetensi Pelaksana
Dapat Mengoperasikan Komputer: Memahami Peraturan PerUndang-Undangan tentang Penetapan C2 Dll
9.
Pengawasan Internal
Bidang Bimbingan Teknis sebagai Pengawas Intern dilakukan secara @ berkalaKepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun serta Ka.Seksi.
10.
Penanganan .
Pengaduan.Saran dan
Tersedianya kotak surveykepuasan Pelanggan dan Kotak Komplain Pelanggan,
Masukan 11.
Jumlah Pelaksana
13(Tigabelas)Orang PNSpadaBidangStatusKepegawaiandan Pensiun dan masing:masing PNS tersebut telah dibuat uraian jabatan
Jaminan Pelayanan
Fakta Integntas MaklumatPelayanan @ @
Slogan Bidang Pensiun : SEMPATI (Senyum, Ramah, Sopan, Teliti)
I 13.
Jaminan Keamanan dan
Teiah dibuatKebijakan Mutu
Keselamatan Pelayanan 14.
Per6(enam) bulan sekali-dibuatpengukuran standarPelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana
Ditetapkan di Medan
Padatanggal 01 Agustus 2013 Kepala Kantor Regional VI Badan Kppegawaian Negara
I Myoman Arsa, SH,.M.Si
NIP. 19581231 198403 1 001
\
