BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Programprogram yang tercantum dalam RPJMD ini merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja makro sedangkan program yang tidak mendukung langsung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahunan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

7.1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Semarang yang Berkualitas.

7.1.1 Urusan Pendidikan Kebijakan pada urusan Pendidikan

diarahkan pada

(1) peningkatan,

pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan (2) Pengembangan sekolah

kejuruan

dalam

rangka

menjawab

kebutuhan

pasar

kerja;

(3)

Penuntasan buta huruf dan wajib belajar melalui program Paket A, B dan C; (4) peningkatan kemampuan akademis dan profesionalisme serta peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, melalui Pendidikan dan Pelatihan, pengembangan muatan lokal yang lebih berorientasi pada kondisi dan potensi daerah; (5) Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai; penyempurnaan perpustakaan di masing-masing sekolah dan sarana/prasarana pendidikan sebagai tuntutan KBK seperti Laboratorium, Bukubuku, Ruang UKS, OSIS, Ruang BP, Kantin, WC, Mushalla Sarana olah raga, pagar keliling, dll; (6) Pemenuhan sekolah standar nasional dan internasional, dengan tetap memperhatikan pendidikan bagi golongan yang kurang mampu; serta (7) Peningkatan manajemen sekolah melalui optimalisasi penerapan Manajemen Berbasis

Sekolah,

pemberdayaan komite sekolah, dewan

pendidikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015

VII -1

Program-program pembangunan pada pada urusan pendidikan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini;

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

3.

Program Pendidikan Menengah;

4.

Program Pendidikan Non Formal;

5.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

6.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

7.1.2 Urusan Kesehatan Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui (1) peningkatan pelayanan kesehatan;

(2)

peningkatan kualitas Tenaga kesehatan; (3) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan; (5) peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif; dan (6) peningkatan manajemen pelayanan kesehatan yang bermuara pada pelayanan kesehatan menyeluruh (total/universal coverage) Program-program pembangunan pada pada urusan

kesehatan

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 8. Program

Pengadaan,

Peningkatan

dan

Perbaikan

Sarana

dan

Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; 9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata; 10. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; 11. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; 12. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; 13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;


VII -2

14. Program Informasi Kesehatan 15. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU 7.1.3 Urusan Keluarga Berancana dan Keluarga Sejahtera Kebijakan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan untuk mewujudkan keluarga sejahtera (pengendalian kelahiran) melalui (1) kesadaran masyarakat dalam ber-KB, (2) meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, (3) meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga, (4) memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas. Program-program pembangunan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Program Pelayanan Kontrasepsi 4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR 6. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

7. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 7.1.4 Urusan Ketenagakerjaan Kebijakan

pada

urusan

ketenagakerjaan

diarahkan

pada

upaya

pengurangan pengangguran melalui penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dan kesejahteran tenaga kerja melalui (1) peningkatan kualitas tenaga kerja; (2) peningkatan peran lembaga pelatihan/ketrampilan dan penyalur tenaga kerja; (3) meningkatkan informasi bursa kerja baik dalam negeri maupun luar negeri; (4) fasilitasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. Program-program pembangunan pada urusan

ketenagakerjaan yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.


VII -3

7.1.5 Urusan Kebudayaan Kebijakan pada urusan kebudayaan

diarahkan pada

karakteristik masyarakat yang berbudi luhur melalui

pembentukan

(1) pengembangan dan

pelestarian potensi budaya lokal yang adi luhung, (2) mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya lokal, dan (3) memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal. Program-program

pembangunan

pada

urusan

kebudayaan

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 7.1.6 Urusan Pemuda dan Olahraga Kebijakan

pada

urusan

pemuda

dan

olahraga

diarahkan

untuk

mewujudkan peranan pemuda dalam pembangunan dan pola hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui (1) penguatan organisasi kepemudaan, 2) peningkatan budaya dan prestasi olah raga, dan (3) peningkatan sarana prasarana olah raga berskala nasional dan internasional. Program-program pembangunan pada urusan pemuda dan olahraga yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3. Program

Peningkatan

Upaya

Penumbuhan

Kewirausahaan

dan

Kecakapan Hidup Pemuda 4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


VII -4

7.1.7 Urusan Perpustakaan Kebijakan pada urusan perpustakaan

diarahkan pada

terciptanya

masyarakat gemar membaca melalui (1) pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informatika (2) peningkatan manajemen perpustakaan; (3) peningkatan kualitas sarana dan prasana perpustakaan. Program-program pembangunan pada urusan

perpustakaan

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Budaya Baca 2. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan 3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan

7.2

Mewujudkan

Pemerintahan

Kota

yang

Efektif

dan

Efisien,

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum.

7.2.1 Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah pada

diarahkan

pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kerjasama pembangunan daerah,

dan

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan daerah. Program-program pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Data/ Informasi 2. Program Kerjasama Pembangunan 3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 4. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Program Perencanaan Sosial Budaya 8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


VII -5

7.2.2 Urusan Pertanahan Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah

diarahkan

pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalahmasalah atau konflik pertanahan dalam rangka mewujudkan catur tertib pertanahan. Program-program pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 7.2.3 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan pada urusan Kepedudukan dan catatan sipil diarahkan pada upaya pengelolaan administrasi kependudukan berbasis single Indentification Number dan pencatatan sipil dalam kerangka keseimbangan persebaran penduduk. Program-program pembangunan pada urusan Kepedudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan berbasis SIAK. 7.2.4 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kebijakan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan pada terwujudnya stabilitas daerah melalui (1) peningkatan iklim politik yang kondusif, 2) penguatan lembaga sosial dan

politik masyarakat; 3)

penegakan produk-produk hukum daerah; (3) peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur; dan 4) peningkatan peran serta masyarakat. Program-program pembangunan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 4. Program Pendidikan Politik Masyarakat 5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 6. Program Hari Anti Narkoba Internasional


VII -6

7.2.5 Urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kebijakan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan negeri diarahkan pada

Persandian dalam

peningkatan kualitas pelayanan publik melalui

(1)

pengembangan kapasitas aparat pemerintahan daerah, 2) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah; 3) peningkatan sarana prasarana pelayanan publik; 5) peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk –produk hukum daerah; 7) peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; 8) peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program-program

pembangunan

pada

urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 6. Program Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi 7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 8. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 10. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah 11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 12. Program Pengelolaan Aset Daerah 13. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


VII -7

7.2.6 Urusan Statistik Kebijakan pada Urusan statistik diarahkan pada terwujudnya data statistik daerah yang akurat, akuntabel dan up to date melalui (1) pengembangan dan unifikasi data/ informasi statistik daerah; (2) peningkatan kualitas data dan informasi statistik; dan (3) peningkatan sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik daerah. Program-program pembangunan pada Urusan statistik yang dilaksanakan adalah Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah. 7.2.7 Urusan Kearsipan Kebijakan pada Urusan kearsipan diarahkan pada terwujudnya keamanan dan pelestarian arsip melalui (1) peningkatan manajemen pelayanan arsip; (2) pemeliharaan dan perawatan arsip; dan (3) peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan arsip. Program-program

pembangunan

pada

Urusan

Kearsipan

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana kerasipan 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 7.2.8 Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan pada Urusan komunikasi dan informatika diarahkan pada terwujudnya

keterbukaan informasi publik dan membentuk masyarakat yang

responsif terhadap pembangunan melalui (1) peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat; (2) peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi; dan (3) Peningkatan jalinan kemitraan dengan media massa . Program-program pembangunan pada Urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Program Kerjasama Informsi dan Media Massa 3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi


VII -8

7.3

Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah;

7.3.1 Urusan Koperasi dan UKM Kebijakan pada Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), (2) fasilitasi akses permodalan KUMKM, dan (3) pengembangan manajemen pengelolaan KUMKM. Program-program pembangunan pada Urusan koperasi dan UKM yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 7.3.2 Urusan Penanaman Modal Kebijakan pada Urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan investasi/ penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah. Program-program pembangunan pada Urusan penanaman modal yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah 7.3.3 Urusan Ketahanan Pangan Kebijakan pada Urusan ketahanan pangan diarahkan pada tersedianya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui (1) penganekaragaman bahan


VII -9

pangan; 2) peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan; 3) peningkatan kelancaran distribusi bahan pangan. Program-program pembangunan pada Urusan ketahanan pangan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Ketahanan Pangan 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 7.3.4 Urusan Pertanian Kebijakan

pada

Urusan

Pertanian

diarahkan

pada

terwujudnya

pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Pertanian; (2) pengelolaan potensi lahan secara optimal; (3) pengembangan sumber daya pertanian Program-program

pembangunan

pada

Urusan

Pertanian

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ Perkebunan) 3. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/

Perkebunan 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 7.3.5 Urusan Kehutanan Kebijakan

pada

Urusan

kehutanan

diarahkan

pada

terwujudnya

sumberdaya alam/hutan yang dapat berfungsi sebagai meda pengatur tata air dan kelestarian lingkungan melalui (1) pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya alam/ hutan; (2) rehabilitasi sumberdaya alam/ hutan. Program pembangunan pada Urusan kehutanan yang dilaksanakan adalah Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan


VII -10

7.3.6 Urusan Kepariwisataan Kebijakan pada Urusan kepariwisataan diarahkan pada terwujudnya Semarang sebagai Kota Wisata melalui pengembangan dan

pemanfaatan

potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata dagang maupun wisata religius, peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan. Program-program pembangunan pada Urusan kepariwisataan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan 7.3.7 Urusan Kelautan dan Perikanan Kebijakan pada Urusan kelautan dan perikanan

diarahkan pada

terwujudnya pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat yang secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Nelayan; (2) pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan. Program-program pembangunan pada Urusan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Dalam

Pengawasan

dan

Pengendalian Sumber Daya Kelauatan 3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 7.3.8 Urusan Perdagangan Kebijakan pada Urusan perdagangan diarahkan pada

terwujudnya

ketesediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan peningkatan ekspor melalui


VII -11

(1) pengembangan sarana dan prasarana distribusi pengembangan potensi

barang dan produk; (2)

produk unggulan daerah; (3) kerjasma peningkatan

ekspor daerah. Program-program

pembangunan

pada

Urusan

perdagangan

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 7.3.9 Urusan Perindustrian Kebijakan pada Urusan perindustrian diarahkan pada tewujudnya industri kecil / home industri yang bertumpu pada mekanisme pasar melalui (1) inovasi city branding (2) pembinaan industri kecil /home industri,

(3) fasilitasi

akses

permodalan industri kecil/home industri; (4) pengembangan sentra-sentra industri kecil/home industri; (5) peningkatan kemitraan usaha industri kecil/home industri. Program-program

pembangunan

pada

Urusan

Perindustrian

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3. Program Penataan Struktur Industri 4. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 7.4.

Mewujudkan

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Infrastruktur

yang

Berkelanjutan; 7.4.1 Urusan Pekerjaan Umum Kebijakan pada Urusan pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah melalui (1) pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan; (2) pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik ; (3) penyelesaian DAM


VII -12

Jatibarang beserta komponennya, pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan, dan (4) penyempurnaan wajah kota (5) pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air. Program-program pembangunan pada Urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 5. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase 7. Program Pengendalian Banjir 8. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 9. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan 10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 11. Program Penerangan Jalan Umum 12. Program Pengelolaan Reklame 13. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan 14. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

7.4.2 Urusan Perumahan Kebijakan pada Urusan perumahan

diarahkan pada upaya-upaya

perbaikan permukiman kumuh, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat

terhadap

konsep

rumah

sehat,

meningkatkan

keswadayaan

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, dan mendorong investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat sederhana. Program-program

pembangunan

pada

Urusan

perumahan

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan


VII -13

2. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 3. Pengembangan Teknologi dan Konstruksi

7.4.3 Urusan Penataan Ruang Kebijakan pada Urusan penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang realistik dan implementatif, penegakan hukum (law enforcement) yang tegas, dan tersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab. Program-program pembangunan pada Urusan penataan ruang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 7.4.4 Urusan Perhubungan Kebijakan pada Urusan perhubungan diarahkan pada upaya mendorong kelancaran arus barang, jasa dan orang melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi, peningkatan manajemen transportasi dan pengembangan transportasi massal . Program-program

pembangunan

pada

Urusan

perhubungan

yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 7. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika 7.4.5 Urusan Lingkungan Hidup Kebijakan pada Urusan lingkungan hidup diarahkan pada mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan


VII -14

antisipasi terhadap perbahan iklim melalui (1) penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; (2) peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup; (3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (4) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Program-program pembangunan pada Urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7.4.6 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kebijakan pada Urusan energi dan sumberdaya mineral diarahkan pada pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral

dengan memperhatikan prinsip

keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang melalui pengendalian dan pemanfaatan lahan bekas galian C, penataan lahan kritis serta penggunaan air bawah tanah (ABT) . Program-program pembangunan pada Urusan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 2. Program

Pengawasan

dan

Penertiban

Kegiatan

Rakyat

yang

Berpotensi Merusak Lingkungan 7.5

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera.

7.5.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebijakan pada Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan

peningkatan

perlindungan

terhadap

anak

melalui

(1)


peningkatan

VII -15

keterampilan dan pengetahuan perempuan; (2) peningkatan kesetaraan gender; (3) Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Program-program pembangunan pada Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 7.5.2 Urusan Sosial Kebijakan pada Urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah sosial melalui ( 1) peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS; (2) pemberdayaan warga miskin dan PMKS, (3) peningkatan bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana; (4) peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/ LSM dalam penyelenggaraan

pembangunan

kesejahteraan

sosial

secara

terpadu

dan

berkelanjutan. Program-program pembangunan pada Urusan sosial yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Anak Terlantar 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana 7.5.3 Urusan Perumahan Kebijakan

pada

Urusan

perumahan

diarahkan

pada

upaya-upaya

pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin dalam hal ketersediaan perumahan dan perbaikan dalam fasilitas lingkungan perumahan sederhana untuk warga miskin


VII -16

Program pembangunan pada Urusan perumahan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

7.5.4 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui (1) Penguatan kelembagaan masyarakat; (2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan wilayah; (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana

prasana wilayah, proses

kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya. Program-program pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan


VII -17

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents