BAB VI PENYELENGGARAAM TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A.
KERJASAMA ANTAR DAERAH Selama pelaksanaan Tahun 2006 – 2010, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan kerjasama dengan daerah lain. Kerjasama antar daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 195 dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemanfaatan serta pemasaran potensi daerah. Adapun pertimbangan yang menjadi latar belakang kebijakan ini antara lain : -
Kesamaan geografis;
-
Kesamaan budaya;
-
Kesamaan bahasa;
-
Adanya ikatan emosional;
-
Adanya keterikatan sejarah lokal. Kerjasama
Pemerintah
antar
Kabupaten
daerah
(kabupaten/kota)
Pekalongan
dengan
yang
dilakukan
kabupaten/kota
lain
dilembagakan dalam “Sapta Mitra Pantura (SAMPAN)“ yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (Letter of Intent) 7 (tujuh) Kepala Daerah yang melaksanakan kerjasama, yaitu Walikota Tegal, Walikota Pekalongan, Bupati Brebes, Bupati Tegal, Bupati Pemalang,
Bupati
Pekalongan
dan
Bupati
Batang
dalam
rangka
pembentukan Regional Management dan Regional Marketing pada tanggal 13 Januari 2003.
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SAMPAN ditujukan sebagai upaya : 1. Mewujudkan sinergisitas dan sinkronisasi kebijakan publik; 2. Mengeliminasi
bentuk-bentuk
“ancaman
pembangunan
daerah”
sebagai ekses euphoria otonomi daerah (egoisme lokal, potensi konflik antar daerah, persaingan tidak sehat, benturan kepentingan dan disintegrasi); 3. Meningkatkan posisi tawar/daya saing daerah sehingga mampu mengakses pasar regional, nasional dan internasional; 4. Meningkatkan
efisiensi
dan
efektivitas
pelayanan
publik
dan
pembangunan sumber daya pembangunan dan pemanfaatan potensi daerah. Kegiatan SAMPAN diwujudkan melalui : 1. Pasar
Lelang
Komoditas
Agro
Sapta
Mitra
Pantura
yang
diselenggarakan rutin secara bergilir di 7 (tujuh) kabupaten/kota dan Suropadan – Temanggung; 2. Mendatangkan investor ke masing-masing kabupaten/kota; 3. Pembuatan situs SAMPAN; 4. Kerjasama dengan UNDP dan Partnership for Governance Refomrs in Indonesia; 5. Kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI) dan perbankan; 6. Kerjasama dengan media massa (RRI/ TVRI dan TV swasta); 7. Kerjasama dengan biro-biro pengelola jasa transportasi. Permasalahan
yang
dihadapi
berkaitan
dengan
pelaksanaan
kerjasama SAMPAN, antara lain : -
Sumber biaya yang relatif terbatas, karena anggaran sudah banyak terfokus pada kegiatan masing-masing kabupaten/kota;
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
434
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
-
Minimnya
perangkat
peraturan
perundang-undangan
yang
menentukan proses tersebut. -
Dana sharing yang menjadi kewajiban pemerintah daerah belum dapat direalisasi pada setiap awal tahun anggaran. Hal ini akan berpengaruh pada kegiatan SAMPAN yang sangat bergantung pada dana tersebut.
-
Lokasi yang berjauhan antara sebagian Pemerintah Daerah yang satu dengan yang lain menyebabkan belum optimalnya koordinasi tentang berbagai masalah yang perlu diklarifikasi. Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut,
antara lain : -
Melaksanakan
agenda
rapat
koordinasi
rutin
(bulanan)
untuk
menyamakan berbagai macam persepsi. -
Mempercepat upaya alokasi dana sharing sehingga dapat menjamin ketepatan dan kecepatan program/kegiatan;
-
Koordinasi dan komunikasi lebih dioptimalkan antara lain melalui agenda rapat koordinasi rutin (bulanan) untuk menyamakan persepsi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksananaan kerjasama antar daerah di lingkungan SAMPAN.
B.
KERJASAMA DAERAH INSTANSI VERTIKAL Dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik dalam
pelaksanakan program-program dan
kegiatan-kegiatan
maka
pembangunan,
telah
dilakukan
koordinasi
dengan instansi vertikal untuk mewujudkan keserasian antara kebijakan daerah, kebijakan provinsi dan nasional. Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi lengkap antara Bupati selaku Pimpinan Penyelenggara
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
435
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Pemerintahan Daerah didampingi
forum Muspida
dengan seluruh
dinas/instansi vertikal yang ada di Kabupaten Pekalongan diantaranya Kantor BPN, Kantor BPS, Kantor Departemen Agama, Kantor Pengadilan Agama, dan BUMN yang ada di Wilayah Kabupaten Pekalongan. Rapat koordinasi dapat dilaksanakan secara rutin atau insidentil terutama dalam menginventarisir dan menyikapi permasalahan bersifat khusus yang memerlukan
koordinasi
secara
menyeluruh
untuk
mengantisipasi
kemungkinan terjadi permasalahan yang lebih besar. Permasalahan yang menjadi penanganan bersama dengan instansi vertikal selama tahun 2006 - 2010 meliputi : 1. Penanganan masalah penanggulangan bencana alam Solusi pemecahan yang diambil berupa tindakan terpadu di lapangan serta koordinasi perencanaan untuk mengantisipasi bencana alam yang
terjadi
melalui
musyawarah
rencana
pembangunan
(Musrenbang) tingkat kabupaten. 2. Penyikapan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi seperti kasus
penyimpangan
yang
dilaksanakan
oleh
oknum
aparat
pemerintah, penyalahgunaan narkoba, pertanahan, perceraian dan lain-lain.
C.
PEMBINAAN BATAS WILAYAH Pelaksanaan pembinaan batas wilayah yang meliputi: 1. Perbatasan antar desa yang menghubungkan antar dua atau lebih kebupaten berbeda. 2. Perbatasan antar desa yang menghubungkan antar dua atau lebih kecamatan yang berbeda dalam wilayah Kabupaten Pekalongan.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
436
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Pelaksanaan pembinaan batas wilayan diperlukan mengingat : 1. Untuk
melaksanakan
Pembinaan
Batas
Daerah/Wilayah
yang
menghubungkan antar kabupaten yang berbeda setidak-tidaknya harus dilaksanakan kerjasama antara daerah yang berbeda terlebih dahulu yang dituangkan dalam surat perjanjian bersama sebagai bentuk kerjasama antar daerah. 2. Bahwa berdasarkan identifikasi masalah yang ada dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2006 ada beberapa pemasangan pilar batas yang harus dikoordinasikan dengan daerah lain setidak-tidaknya ada kerjasama antar daerah/kabupaten tetangga. Pilar-pilar batas daerah yang harus dipasang dengan berpedoman pada titik ordinat yang tepat antara lain di wilayah : a. Kecamatan Buaran yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan; b. Kecamatan
Karangdadap
yang
berbatasan
dengan
wilayah
Kabupaten Batang; c. Kecamatan Talun yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang; d. Kecamatan Kesesi yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pemalang; e. Kecamatan
Tirto
yang
berbatasan
dengan
wilayah
Kota
Pekalongan; f. Kecamatan
Paninggaran
yang
berbatasan
dengan
wilayah
berbatasan
dengan
wilayah
berbatasan
dengan
wilayah
Kabupaten Banjarnegara; g. Kecamatan
Petungkriyono
yang
Kabupaten Banjarnegara; h. Kecamatan
Lebakbarang
yang
Kabupaten Banjarnegara; i. Kecamatan Kandangserang yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Purbalingga.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
437
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
j. Kecamatan Sragi yang berbatasan dengan Kabupaten Pemalang.
D.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Topografi daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari wilayah pegunungan di bagian selatan serta wilayah dataran rendah (pantai) di bagian utara yang memiliki potensi terjadinya bencana alam. Wilayah selatan yang merupakan daerah lereng pegunungan Dieng Kecamatan
Petungkriyono,
Paninggaran,
meliputi
Lebakbarang
dan
Kandangserang merupakan daerah yang memiliki potensi bencana tanah longsor, namun tidak menutup kemungkinan daerah lain di wilayah Kabupaten Pekalongan juga akan mengalami bencana tanah longsor. Selain bencana tanah longsor potensi bencana yang mungkin terjadi
adalah
bencana
banjir
dan
angin
puting
beliung
yang
menimbulkan kerugian baik materiil maupun korban jiwa. Penaggulangan bencana yang terjadi sepenuhnya ditangani oleh Satlak PB dengan dibantu masyarakat sekitar wilayah kejadian juga membantu menangani korban bencana tersebut. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah menganggarkan dan merealisasikan dana penanggulangan bencana di APBD Kab. Pekalongan selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 melalui Dana Tak Tersangka / Dana Tak Terduga. Adapun
antisipasi
yang
dilakukan
pemerintah
Kabupaten
Pekalongan adalah dengan membentuk Satlak PBA yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 197 Tahun 1996 yang memuat prosedur penanganan bencana di Kabupaten Pekalongan, baik penanganan sebelum, pada saat serta pasca bencana.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
438
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
E.
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan terhadap aparat Trantib Kecamatan guna mewujudkan hubungan koordinasi yang baik serta meningkatnya kemampuan dan kesiapan aparat dalam penanganan berbagai permasalahan Trantib, pengamanan aset-aset daerah serta penegakan Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan di 12 Kecamatan dengan 5 Peraturan Daerah tentang Perijinan, yaitu : Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Ijin Gangguan (H0), Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Ijin Daftar Perusahaan (TDP). Diharapkan dengan kegiatan Penegakan Peraturan daerah tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan daerah.
Buku II – Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Pekalongan Tahun 2006 - 2010
439
