BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan Simpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut. 1.
Pulau Kalimantan berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia dan sub-regional ASEAN. Berdasarkan hasil analisis tipologi kabupaten/kota dan autokorelasi spasial Tahun 2000-2012, diperoleh bahwa pusat-pusat pertumbuhan di Koridor Ekonomi Kalimantan tidak selalu berada di pusat ibukota provinsi sebagaimana ditetapkan dalam MP3EI. Beberapa ibukota provinsi mampu menghasilkan spread effect bagi daerah sekitarnya dan mendorong
munculnya
pusat
pertumbuhan
baru,
yaitu
Kabupaten
Kotawaringin Barat dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kotawaringin Barat dalam skala nasional dan regional mempunyai fungsi sebagai kegiatan disribusi barang dan jasa untuk wilayah sekitarnya sehingga memiliki daya tarik yang tinggi bagi daerah lain. Kabupaten ini berkembang selain karena sektor industri pengolahan, juga didukung oleh sektor pertanian terutama subsektor perkebunan. Keberadaan perkebunan besar kelapa sawit dan dua perusahaan kilang minyak sawit, serta didukung beberapa kawasan strategis, seperti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kota Pangkalan Bun dan Kawasan Strategis Ekonomi Sektor Unggulan Agropolitan (pusat pertanian dan perikanan darat) di Kecamatan Pangkalan Lada dan Kumai membuat kabupaten ini layak dijadikan pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan.
Kota Balikpapan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain karena didukung oleh pertumbuhan koridor ke Kota Samarinda, ke selatan melalui Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, penambangan batubara yang semakin meningkat, investasi penting untuk pelabuhan batubara, dan Kawasan Industri Kariangau di Teluk Balikpapan. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota tujuan pengembangan PKN di Pulau Kalimantan yang akan difokuskan sebagai kota perdagangan atau jasa dengan optimalisasi infrastruktur udara dan dikembangkan sebagai pusat pelayanan primer disamping Kota Banjarmasin dan Kota Pontianak, sedangkan Kota Pangkalan Bun (Kabupaten Kotawaringin Barat) akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan tersier. 2.
Kabupaten Kutai Timur adalah pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Kalimantan Timur dan akan menjadi the gateway to north Indonesia dengan didukung adanya pembangunan pelabuhan regional dan internasional Maloy. Selain itu terdapat Maloy Trans Kalimantan Economic Zone (MTKZ) seluas 32.800 hektar yang merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus Maloy (KEK) dan salah satu lokus atau pusat pembangunan dalam pelaksanaan MP3EI Koridor Kalimantan.
3.
Konsentrasi pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan tersebar di bagian timur dan barat. Klaster di bagian timur Pulau Kalimantan merupakan hot spot (klasterisasi tinggi) yang meliputi Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau. Di kabupaten/kota tersebut terdapat konsentrasi pertumbuhan ekonomi secara
spasial karena memiliki PDRB per kapita yang tinggi, begitu juga dengan daerah di sekitarnya. Kabupaten/kota yang terdapat di klaster bagian barat Pulau Kalimantan memiliki konsentrasi pertumbuhan cold spot, meliputi Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi. Tiga kabupaten tersebut memiliki PDRB per kapita terendah se-Kalimantan. Rendahnya PDRB per kapita ketiga daerah tersebut dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang mana sebagian besar merupakan daerah berupa perbukitan. Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDT), ketiga kabupaten tersebut termasuk dalam daerah tertinggal. 4.
Berdasarkan hasil analisis LQ diperoleh bahwa perkembangan ekonomi Pulau Kalimantan menunjukkan transformasi dari sektor pertanian ke sektor pertambangan dan penggalian.Selama periode 2000-2012, kegiatan pertanian cenderung menurun dan pertumbuhannya kalah cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Tahun 2001, sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Pulau Kalimantan, namun sejak Tahun 2007, sektor unggulan bergeser ke sektor pertambangan dan penggalian (lihat Lampiran 7). Sektor pertambangan dan penggalian mengalami spesialisasi, sedangkan sektor pertanian mengalami despesialisasi.
5.
Berdasarkan
hasil
analisis
overlay
Pulau Kalimantan
dan
overlay
kabupaten/kota diperoleh bahwa tidak ada satupun sektor di Pulau Kalimantan tergolong dalam sektor unggulan yang kompetitif dan komparatif di tingkat nasional. Hanya ada 2 sektor yang menonjol di Pulau Kalimantan
dan tergolong dalam sektor spesialis, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor potensial karena memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Hal ini sesuai dengan tema pembangunan Koridor Ekonomi Kalimantan dalam naskah MP3EI yaitu sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional”. 6.
Sektor pertambangan dan penggalian menonjol baik di Pulau Kalimantan maupun di beberapa kabupaten/kota, khususnya di 4 (empat) kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Unggulnya pertambangan tanpa migas di Provinsi Kalimantan Timur disebabkan oleh akumulasi kontribusi yang besar dari 4 kabupaten tersebut, masing-masing Kabupaten Paser (69,49 persen), Kabupaten Kutai Kartanegara (30,12 persen), Kabupaten Kutai Timur (86,08 persen), dan Kabupaten Berau (45,59 persen). Terbatasnya sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing tinggi (kompetitif) dipengaruhi oleh rendahnya jumlah sumber daya manusia, hambatan posisi geografis kabupaten/kota yang kurang didukung infrastruktur transportasi yang memadai, rendahnya suplai energi listrik, dan terbatasnya investasi yang masuk di suatu wilayah. Walaupun perekonomian Pulau Kalimantan ditopang oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan, bukan berarti sektor-sektor lain tidak menonjol. Sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa merupakan sektor potensial yang dapat dikembangkan di Pulau Kalimantan.
7.
Transformasi
ekonomi
merupakan
salah
satu
indikator
terjadinya
pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Transformasi struktural tidak terjadi di seluruh kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. Dengan melihat peran masing-masing sektor terhadap total PDRB kabupaten/kota, transformasi struktural terjadi di 10 kabupaten/kota yang tersebar di 3 provinsi kecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. Transformasi struktural ini terjadi karena tidak semua kabupaten/kota di Pulau Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Perubahan struktural tercepat terjadi di Kabupaten Malinau (Provinsi Kalimantan Timur). Perkembangan ekonomi di kabupaten tersebut menunjukkan transformasi dari sektor pertanian ke sektor pertambangan dan penggalian. 8.
Keragaman dari kondisi geografis, sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur
menimbulkan
adanya
ketimpangan
perekonomian
antarkabupaten/kota di Pulau Kalimantan. Berdasarkan hasil analisis ketimpangan dengan menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil diperoleh bahwa kondisi ketimpangan pembangunan di Pulau Kalimantan selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Sektor non migas dan sektor migas berkontribusi masing-masing sebesar 26,77 persen dan 73,23 persen terhadap ketimpangan total di wilayah Kalimantan. Ketimpangan lebih diakibatkan oleh ketimpangan antarprovinsi dibanding ketimpangan dalam provinsi. Ketimpangan antarprovinsi (between provinces
inequality)
menyumbang rata-rata
53,94
persen
terhadap
ketimpangan total dan sektor migas memberi kontribusi sebesar 54,55 persen
terhadap ketimpangan antarprovinsi, sedangkan ketimpangan dalam provinsi (within provinces inequality) menyumbang sebesar 46,06 persen. 9.
Wilayah yang berkontribusi besar terhadap ketimpangan antar dan dalam provinsi
adalah
Provinsi
Kalimantan
Timur.
Ketimpangan
antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan kecenderungan menurun, sementara di Provinsi Kalimantan Timur terlihat cenderung semakin melebar. Ketimpangan yang semakin melebar tersebut diakibatkan oleh adanya disparitas yang tinggi dari tingginya selisih nilai PDRB per kapita tertinggi dan terendah. Ketertinggalan tersebut juga disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan rendahnya aksesbilitas penghubung pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kalimantan, belum optimalnya pemanfaatan transportasi laut/sungai untuk aksesbilitas daerah tertinggal dan pedalaman, dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di daerah dalam pemanfaatan potensi sumber daya unggulan lokal. Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut sangat beragam di masing-masing daerah. Secara umum, faktor yang menyebabkan semakin tingginya kondisi ketimpangan suatu daerah adalah ketidakmampuan daerah mengelola otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara optimal, sedangkan faktor yang menyebabkan penurunan ketimpangan adalah semakin meratanya kegiatan pembangunan di semua sektor lapangan usaha.
10. Hasil uji goodness of fit menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara PDRB per kapita dengan indeks ketimpangan yang bersifat non linier (kuadratik). Dari hubungan tersebut diperoleh bahwa selama periode penelitian, Hipotesis Kutnez berlaku di Pulau Kalimantan. Artinya, pada awal pertumbuhan di Pulau Kalimantan, ketimpangan memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, tetapi pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya menurun lagi. 11. Berdasarkan hasil analisis faktor terhadap 13 indikator sosial ekonomi di Pulau Kalimantan diperoleh 3 faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan kesehatan, faktor pendidikan dan sosial, dan faktor penduduk dan tenaga kerja. Faktor pertama, ekonomi dan kesehatan terdiri dari variabel PDRB per kapita (non migas), pertumbuhan ekonomi, dan angka harapan hidup. Faktor kedua yaitu faktor pendidikan dan sosial terdiri dari paritas daya beli, ratarata lama sekolah, angka melek huruf, dan dependecy ratio. Faktor terakhir yaitu faktor penduduk dan tenaga kerja terdiri dari persentase tenaga kerja primer dan tersier, tingkat pengangguran terbuka, dan kepadatan penduduk. 12. Berdasarkan hasil analisis cluster diperoleh bahwa kabupaten/kota di Pulau Kalimantan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) klaster, yaitu klaster agraris, klaster perkotaan, klaster tertinggal, dan klaster kaya. Klaster agraris merupakan klaster dengan karakteristik daerah bersifat agraris yang mana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Kondisi ekonomi daerah-daerah yang termasuk dalam klaster ini tidak begitu baik, namun kondisi pendidikannya masih sangat baik. Klaster perkotaan
memiliki komponen ekonomi dan pendidikan yang masih sangat baik dibandingkan dengan klaster lain. Umumnya daerah-daerah yang termasuk dalam klaster perkotaan merupakan wilayah perkotaan dan ibukota provinsi dengan permasalahan sosial yang kompleks seperti tingkat kepadatan penduduk dan angka penggangguran yang tinggi. Klaster tertinggal merupakan wilayah dengan kondisi ekonomi dan pendidikan yang jauh tertinggal dibanding klaster lain dengan sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor primer. Klaster kaya merupakan wilayah dengan komponen ekonomi paling tinggi atau di atas rata-rata kabupaten/kota se-Kalimantan, namun pelaksanaan pendidikan di klaster ini tidak begitu baik, masih di bawah klaster perkotaan dan klaster agraris. 13. Berdasarkan hasil analisis faktor dan analisis cluster dapat diketahui prioritas pembangunan di masing-masing klaster. Untuk klaster agraris, prioritas pembangunan yang utama adalah penanganan masalah-masalah ekonomi dengan lebih meningkatkan konsentrasi kegiatan di bidang ekonomi. Prioritas pembangunan di klaster perkotaan lebih diutamakan pada penanganan masalah-masalah sosial seperti tingkat kepadatan penduduk dan angka pengangguran. Klaster tertinggal merupakan klaster dengan kondisi tertinggal baik secara ekonomi maupun pendidikan. Prioritas pembangunan di klaster ini adalah penanganan masalah ekonomi dan pendidikan, sedangkan untuk klaster kaya, prioritas pembangunan lebih diutamakan pada masalah pendidikan.
5.2 Implikasi 1. Kebijakan Gubernur Kalimantan Timur mencanangkan grand strategy yang bertujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai kawasan terkemuka agroindustri baik di Indonesia maupun di AsiaPasifik, sudah sesuai dengan posisi Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat pertumbuhan baru di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu kegiatan dari program tersebut adalah membangun dan mengembangkan Kawasan
Industri dan Pelabuhan
Internationl (KIPI) Maloy. Kawasan ini telah ditransformasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga mampu mengintegrasi pembangunan untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. 2.
Sinkronisasi
antara
program
Masterplan
Percepatan
dan
Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan 13 KAPET diharapkan akan segera terealisasi, mengingat lebih dari 60 persen daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah KAPET merupakan daerah tertinggal. 3.
Kehadiran Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak lebih sebagai upaya untuk meraih kekuasaan semata. Kerapkali timbul permasalahan baru setelah daerah-daerah
tersebut
kehadirannya
semestinya
dimekarkan, untuk
banyak
kesejahteraan
investasi-investasi rakyat
justru
yang malah
menyimpang. Data yang dilansir oleh Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2012, telah terbentuk 205 kabupaten/kota baru dan setelah dievaluasi selama tiga tahun terakhir, hanya 22 persen daerah pemekaran yang berhasil, sisanya 78 persen gagal. Seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, dari tujuh daerah yang dimekarkan, enam diantaranya termasuk dalam daerah tertinggal,
kecuali Kabupaten Kubu Raya yang mengalami kemajuan sangat pesat baik dari sisi pendapatan daerah maupun sisi pembangunan, bahkan bisa melampaui kabupaten induknya. Sangat diharapkan bagi pemerintah pusat dan provinsi agar lebih selektif dalam mensahkan DOB, jangan sampai hal tersebut dijadikan ajang menggerogoti keuangan pemerintah pusat dan berebut untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Alternatif lain bagi pemerintah pusat dan daerah adalah melakukan penghentian terhadap proses atau kebijakan pemekaran daerah dan melakukan reformasi internal dalam pemerintahan kabupaten/kota. 4.
Kerjasama antarkabupaten/kota di berbagai bidang lebih ditingkatkan, seperti pembangunan rel kereta api, pendirian pabrik pupuk NPK, hingga kerjasama pendidikan. Kebijakan ini sering dianggap solusi terbaik dalam setiap permasalahan di daerah. Kerjasama dijalin berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, serta sinergi dan saling menguntungkan bagi masing-masing daerah. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat yang melakukan kerjasama dalam bidang perekonomian dan sarana transportasi penyeberangan laut antarkabupaten berbeda pulau.
5.
Keberhasilan pembangunan di Pulau Kalimantan ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengelola dan memanfaatkan keunggulan komparatif kekayaan sumber daya alam serta membangun daya saing dengan mengoptimalkan posisi geostrategi Pulau Kalimantan. Tantangan terbesar yang dihadapi Pulau Kalimantan dalam membangun wilayahnya berasal dari
luar, mengingat Tahun 2015 Indonesia memasuki Asean Economic Community 2015 sebagai integrasi ekonomi negara-negara ASEAN. Tahun 2015 kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, yang mana aliran barang, jasa dan investasi akan bergerak bebas. Dalam konteks ini, daerah-daerah di Pulau Kalimantan harus segera mengambil kesempatan untuk berperan aktif dan mempersiapkan diri dalam menghadapi integrasi perekonomian dengan meningkatkan potensi pasar domestik dan mendorong daya saing serta nilai tambah sumber daya alam masing-masing daerah baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk memenangkan persaingan di level regional, nasional dan dunia, kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah mengembangkan industri berbasis unggulan masing masing daerah dengan didukung infrastruktur yang berkualitas dan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas pula. 6.
Hasil penelitian tentang sektor-sektor basis dan unggulan di Pulau Kalimantan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan/kajian bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan suatu daerah, terutama meningkatkan sektor-sektor ekonomi tertinggal. Programprogram pembangunan akan berhasil di suatu daerah ketika kebijakankebijakan sesuai dengan kondisi wilayah tertentu
5.3 Keterbatasan 1.
Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan tesis ini. Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah penggunaan data PDRB kabupaten/kota. Data PDRB yang dibutuhkan peneliti seharusnya
PDRB tiap kecamatan, tetapi peneliti tidak berhasil menemukan data tersebut di BPS maupun di instansi terkait. 2.
Analisis
overlay
belum
cukup
untuk
mengetahui
apakah
rencana
pembangunan dalam MP3EI sudah efektif. Hal ini dikarenakan dari hasil rencana pembangunan MP3EI belum terlihat jelas selama periode penelitian, sehingga untuk penelitian lebih lanjut tentang keefektifitasan MP3EI dapat digunakan analisis Shift Share dan analisis gravitasi. 5.4 Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, saran
yang dapat
disampaikan sebagai berikut. 1.
Untuk mendukung pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan baru, Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat memberikan perlakuan khusus pada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Timur. Beberapa program kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan pendanaan pembangunan dengan melengkapi sarana dan prasarana serta perluasan jaringan transportasi, sehingga para investor swasta dapat tertarik untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut.
2.
Program pembangunan di Pulau Kalimantan harus lebih diarahkan pada program-program yang mendorong kinerja sektor pertanian sehingga tidak mengandalkan pada sektor pertambangan dan penggalian mengingat nilai produksi sektor migas di Pulau Kalimantan dari tahun ke tahun cenderung menurun. Selain itu, tambang dan migas sebagai sumber daya tak terbaharui
(nonrenewable resources) yang suatu saat pasti akan habis (Kuncoro, 2010: 184). Penataan dasar yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas melalui pengembangan komoditas
yang
memiliki
peluang
ekspor,
promosi
investasi
dan
perdagangan, mengembangkan kawasan ekonomi terpadu ataupun kawasan ekonomi yang didasarkan pada keterkaitan antarsektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial. Pembangunan pertanian di Pulau Kalimantan ke depan tidak lagi dilakukan secara tradisional, akan tetapi harus lebih diarahkan kepada upaya-upaya untuk peningkatan produktivitas, mutu, nilai tambah produk (value added), dan daya saing produk (cometitiveness). Selanjutnya secara proposional peran migas, pertambangan, dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian dikurangi secara bertahap melalui pengembangan secara intensif sektor-sektor lainnya sehingga perekonomian wilayah Kalimantan dapat terjamin keberlanjutannya. 3.
Perlunya kebijakan regional bagi masing-masing wilayah sesuai dengan hasil analisis cluster. Prioritas pembangunan untuk mengurangi ketimpangan adalah dengan meningkatkan aksesbilitas antardaerah khususnya di bagian barat Pulau Kalimantan yang relatif tertinggal dibandingkan dengan daerahdaerah lain. Salah satunya adalah peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi, penyediaan moda transportasi perintis pada daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau transportasi umum, dan pengembangan kerjasama antardaerah dalam pengembangan transportasi. Di bidang ekonomi, kebijakan
yang dapat diambil adalah memperkuat struktur ekonomi di daerah-daerah tertinggal dan perbatasan dengan mengoptimalkan pengembangan komoditaskomoditas unggulan, meningkatkan aktivitas industri pengolahan, dan daya tarik investasi melalui pemberian insentif, kemudahan perijinan dan akses terhadap lahan bagi para investor. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah pada daerah-daerah tertinggal harus lebih memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, sedangkan peningkatan kualitas pendidikan di daerah kaya dapat dibebankan pada pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan migas, batubara, dan industri besar. 4.
Kontribusi sektor listrik, gas, dan air minum kabupaten/kota sangat kecil. Minimnya share sektor ini disebabkan oleh adanya krisis energi listrik dan belum
optimalnya
pemanfaatan
potensi
sumber
daya
alam
untuk
pengembangan energi listrik Pulau Kalimantan yang disebabkan oleh rendahnya investasi, dukungan teknologi, dan belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dalam pengembangan energi alternatif.
Perlu
pengembangan infrastruktur energi dengan memanfaatkan sumber daya alam gas dan batubara yang melimpah serta mendorong industrialisasi di Pulau Kalimantan. 5.
Memperkuat kemitraan dan koordinasi antarlembaga pemerintah melalui penyusunan regulasi dengan mengatur kerjasama antarsektor pembangunan dan antardaerah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Kerjasama tersebut harus didasari dengan kesukarelaan dan tidak cenderung mengedepankan ego kewilayahan. Salah satu kegiatan yang dilakukan para Gubernur se-
Kalimantan hingga sekarang adalah Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK). Dalam forum tersebut telah disepakati Program Pembangunan Bersama Kalimantan yang meliputi bidang infrastruktur, tata ruang, dan sumber daya manusia. Beberapa rencana kegiatan dalam forum tersebut meliputi pengembangan interkoneksi transportasi dan antarprovinsi se-Kalimantan, mengembangkan Kalimantan sebagai lumbung energi dan pangan nasional, pengembangan kluster industri pengolahan berbasis sumber daya alam, meningkatkan daya dukung lingkungan, pengembangan kawasan perbatasan, dan penyelesaian penetapan dan masalah kawasan hutan. 6.
Mengusulkan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kota Balikpapan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Koridor Ekonomi Kalimantan. Posisi kedua daerah ini sangat strategis berada di jalur jalan Trans-Kalimantan dan memiliki beberapa kawasan strategis, seperti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kota Pangkalan Bun dan Kawasan Strategis Ekonomi Sektor Unggulan Agropolitan (pusat pertanian dan perikanan darat) di Kecamatan Pangkalan Lada dan Kumai, dan Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan. Selain itu, kedua daerah tersebut memiliki bandara udara dan pelabuhan yang memudahkan dalam mobilisasi barang untuk tujuan domestik maupun manca negara (ekspor-impor). Terdapat potensi wisata di Kabupaten Kotawaring Barat, seperti kawasan suaka alam Taman Nasional Tanjung Puting, Tanjung Keluang, Suaka Marga Satwa Sungai Lamandau dan Hutan Lindung, sedangkan Balikpapan adalah pintu gerbang
Kalimantan Timur dengan potensi daya tarik wisata yang tinggi. Dalam lingkup nasional, Balikpapan ditetapkan sebagai kota MICE. 7.
Perlu dilakukan evaluasi dan penelitian lebih lanjut tentang penetapan ibukota-ibukota provinsi sebagai pusat pertumbuhan di KE Kalimantan mengingat pusat-pusat pertumbuhan tidak selalu berada di ibukota provinsi sebagaimana ditetapkan dalam MP3EI. Mengkaji kembali tentang penetapan pengembangan kawasan andalan yang belum optimal, penetapan daerah tertinggal oleh KPDT, dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Jika dilihat nilai PDRB per kapita selama 13 tahun terakhir, Kabupaten Kutai Timur layak dijadikan Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.
8.
Tema pembangunan Koridor Ekonomi Kalimantan dalam naskah MP3EI sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional perlu dievaluasi kembali, mengingat konsentrasi pertumbuhan di Pulau Kalimantan lebih dominan di bagian timur Kalimantan. Provinsi Kalimantan Timur memang terkenal kaya akan migas, batubara, dan industri besar, dan hal ini tidak terjadi bagi daerah-daerah lain seperti di bagian barat dan tengah.
9.
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan di kawasan-kawasan budidaya khususnya di kawasan andalan mengingat masih banyak daerah-daerah di kawasan andalan termasuk dalam daerah tertinggal. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah peningkatan kapasitas penguasaan teknologi, permodalan, dan kemampuan manajemen untuk mengelola berbagai potensi sumber daya alam yang ada.
