BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1
Simpulan Penelitian
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: a.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan derajat desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jika dilihat dari hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal, kabupaten/kota se-Provinsi NAD mengalami penurunan kinerja keuangan dalam hal desentralisasi fiskal dari periode sebelum otonomi khusus terhadap periode setelah otonomi khusus.
b.
Tidak terdapat perbedaan derajat desentralisasi fiskal yang signifikan sebelum dan sesudah otonomi khusus pada kabupaten se-Provinsi Papua. Jika dilihat dari hasil perhitungan terhadap rasio desentralisasi fiskal, kabupaten/kota se-Provinsi Papua mengalami kenaikan PAD terhadap TPD.
65
c.
Tidak terdapat perbedaan efisiensi keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD. Jika dilihat dari hasil perhitungan rasio yang telah dilakukan, kinerja keuangan pemerintah se-Provinsi NAD dalam hal efisiensi keuangan daerah kurang efisien.
d.
Tidak terdapat perbedaan efisiensi keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Namun, jika dilihat dari perhitungan rasio, kinerja keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Papua sudah cukup efisien terlihat bahwa rata-rata rasionya dibawah satu (1) atau 100 persen yaitu 94,45%.
e.
Terdapat perbedaan aktifitas keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD. Jika dilihat dari perhitungan rasio, kabupaten/kota se-Provinsi NAD mengalami penurunan kinerja keuangan daerah dari periode sebelum otonomi khusus dengan periode setelah otonomi khusus.
f.
Tidak terdapat perbedaan aktifitas keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Jika dilihat dari perhitugn rasio, pemerintahan se-Provinsi Papua mengalami penurunan kinerja keuangan daerah dari periode sebelum otonomi khusus dengan periode setelah otonomi khusus.
g.
Terdapat perbedaan derajat desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua. Jika dilihat dari hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal, kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua
66
mengalami penurunan kinerja keuangan dalam hal desentralisasi fiskal dari periode sebelum otonomi khusus terhadap periode setelah otonomi khusus. h.
Tidak terdapat perbedaan efisiensi keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua. Jika dilihat dari hasil perhitungan rasio, kinerja keuangan pemerintah se-Provinsi NAD dan Papua mengalami kenaikan rasio dari periode sebelumnya, namun masih tergolong kurang efisien.
i.
Terdapat perbedaan aktifitas keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi khusus pada kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua. Jika dilihat dari perhitungan rasio, kabupaten/kota se-Provinsi NAD dan Papua mengalami penurunan kinerja keuangan daerah.
5.3. Implikasi Penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kabupaten/koota seProvinsi NAD dan Papua. Provinsi NAD dan Papua dalam hal desentralisasi fiskal masih mengalami tingkat kemandirian yang sangat rendah yang berarti kemampuan keuangan daerah tersebut masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Selain itu dalam hal aktifitas keuangan daerahnya masih rendah bahkan tidak mengalami peningkatan setelah adanya otonomi khusus. Status otonomi khusus pada Provinsi NAD dan Papua yang telah diberikan tidak dapat terlaksana sesuai dengan harapan pemerintah pusat, yang diharapkan dengan adanya otonomi khusus ini Provinsi NAD dan Papua mampu melaksanakan sesuai dengan kewajibannya yang telah diatur dan disepakati dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, seperti penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat
67
setempat, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dan NAD.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebaiknya pemerintah pusat dapat lebih seksama, cermat dan lebih hati-hati dalam memberikan status otonomi khusus. Karena pada kenyataannya pemerintah daerah belum mampu melaksanakan otonomi khusus dengan baik, seperti dalam hal anggaran dana otonomi khusus yang telah diberikan belum dapat digunakan sesuai dengan harapan pemerintah pusat yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat dan percepatan pembangunan ekonomi.
Untuk pemerintah NAD dan Papua, sebaiknya dapat memanfaatkan dana otonomi khusus dengan sebaik-baiknya, yang dapat menyejahterakan rakyatnya, membelanjakan pendapatan pemerintah dalam pembangunan Provinsi NAD dan Papua yang lebih baik demi kemajuan dan kemakmuran Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua itu sendiri.
5.2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memimiliki beberapa keterbatasan anatara lain: a.
Dalam memperoleh data, sampel yang diambil hanya pada kabupaten/kota yang telah mempublikasikan realisasi APBD secara rutin dari tahun 1994 – 2008, kabupaten/kota se-Provinsi NAD yang memenuhi syarat hanya empat kabupaten dan satu kota sehingga sampel yang dapat diteliti sedikit. Begitu juga dengan kabupaten/kota se-Provinsi Papua, pemerintah daerah yang memenuhi syarat hanya dua kabupaten.
68
b.
Masih sedikitnya teori untuk dijadikan bahan acuan untuk memperkuat hasil yang didapat dari penelitian ini.
c.
Masih sedikitnya penelitian yang membahas seperti penelitian ini khususnya untuk rasio efisiensi dan aktifitas keuangan daerah, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam mencari jurnal-jurnal penelitian dan literatur yang membahas dalam penelitian yang serupa.
5.3
Saran
a.
Sebaiknya pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber-sumber keuangan daerah, terutama pada sumber pendapatan asli daerah seperti meningkatkan pembangunan daerah. Serta mengidentifikasi potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah, sehingga dapat menambah pendapatan daerah tersebut.
b.
Sebaiknya pemerintah daerah memperbaiki manajemen pengelolaan daerah, agar tidak terjadi kebocoran dalam pengeluaran daerah, terutama pada dana otonomi khusus. Pemerintah pusat sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih rutin terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi NAD dan Papua, untuk melihat dampak dari adanya otonomi khusus dan dana yang telah dikeluarkan oleh negara secara rutin.
c.
Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas wilayah sampel penelitian, dengan memperluas sampel dan menggunakan variabel yang berbeda diharapkan dapat mengkaji lebih dalam lagi tentang otonomi khusus dan penelitian akuntansi sektor publik lainnya.
