BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam rangka

memantapkan penyelenggaraan pemrintahan daerah

berdasarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Negara kita menganut 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintah yakni asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut dilaksanakan secara selaras, serasi, seimbang guna mewujudkan system penyelenggaraan pemerintahan daerah yang desentralistik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan

dekosentrasi

harus

memiliki

sifat

dekat

dengan

kepentingan masyarakat yang bermakna sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah NKRI dan meningkatkan

pemberdayaan,

menumbuhkan

prakarsa

dan

kreatifitas

masyarakat serta kesadaran nasional. Adapun tugas pembantuan merupakan cermin dari system prosedur penugasan Pemerintahan kepada Daerah dan Desa, penugasan dari provinsi atau Kabupaten Kota Kepada Desa serta penugasan dari Kabupaten Kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemrintahan, pengelolan pembangunan bagi daerah dan desa. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa, mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemrintah daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Pemrerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi distribusi, stabilitas dan alokasi. Fungsi distribusi dan stabilitas dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan ekonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BAB V

penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemrintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Penyelenggaraan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

daerah

dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai APBN, baik kewenangan pusat yang didesentralisasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan. Pengaturan dana dekosentrasi bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. Dana Tugas pembantuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Pengadministrasian dana Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN. A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Menurut Pemerintahan

Undang-undang Daerah,

Tugas

Nomor

32

Pembantuan

tahun adalah

2004

tentang

penugasan

dari

pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan,

serta

membantu

penyelenggaraan

pemerintahan,

dan

pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Dalam LKPJ ini juga melaporkan Dana Urusan Bersama yaitu dana yang berasal dari APBN untuk penanggulangan kemiskinan. Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2015

374


Indonesia Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan. Urusan Bersama Pusat dan Daerah merupakan urusan pemeritahan diluar urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Daerah sendiri diwajibkan mendampingi Dana ini dengan sumber dari APBD yang disebut dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB). 1.

Dasar Hukum a. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013;

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; f.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; i.

Permenkeu Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;

j.

Permenkeu Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;


375


k. Permenkeu Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; l.

Permenkeu Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;

m. Permenkeu Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; n. Permenkeu

Nomor

Penatausahaan

dan

73/PMK.05/2008 Penyusunan

LPJ

tentang Bendahara

Tatacara Kementerian

Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja; o. Permenkeu Nomor 170/PMK.05/2010 tentang penyelesaian tagihan atas beban APBN pada satuan kerja. p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN; q. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja; r.

Peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan

Nomor

PER-

11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor

PER-

66/PB/2005

tentang

Mekanisme

Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; s.

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)

Nomor

:

018.04.4.039048/2015; t.

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)

Nomor

:

032-

Anggaran

(DIPA)

Nomor

:

032-

03.4.030539/2015; u. Daftar

Isian

Pelaksanaan

07.4.030538/2015; v. Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)

Nomor

:

Anggaran

(DIPA)

Nomor

:

024.03.4.039463/2015; w. Daftar

Isian

Pelaksanaan

010.08.4.030537/2015.


376


2.

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan a. Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya; c.

Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura;

d. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap KKP. e.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jendral Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) KKP.

f.

Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik;

g. Dirjen Administrasi Kependudukan Republik Indonesia. 3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan a. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; b. Dinas Kesehatan; c.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan. 4.

Program Dan Kegiatan Yang Diterima a. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan, dengan kegiatan : 1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan; 2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan; 3) Peningkatan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura. b. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan 1) Program

Pengembangan

Perikanan

Budidaya,

dengan

kegiatan :


377


a) Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan

Lingkungan

Pembudidayaan Ikan; b) Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan; c) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan; d) Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan; e) Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan; f)

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.

2) Program Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, dengan kegiatan : a) Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; b) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto. 3) Program Pengelolaan Sumber daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil, dengan Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan. c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan,

dengan

Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu. d. Dinas Kesehatan Program Bina Gizi da Kesehatan Ibu dan Anak, dengan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

5.

Sumber, Jumlah Anggaran Dan Pelaksanaannya Dana

Tugas

Pembantuan

(TP)

yang

diterima

Kabupaten

Pekalongan bersumber dari Anggaran APBN Tahun 2015 sebesar Rp9.276.291.000,00. Dana TP ini berasal dari 4 (empat) Kementerian, yaitu

Kementerian

Pertanian

Direktorat

Jenderal

Hortikultura,

Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan,


378


Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Kementerian Kelautan dan Perikanan

Direktorat

Jenderal

Perikanan

Tangkap

dan

Dirjen

Administrasi Kependudukan Republik Indonesia. Sedangkan Dana Urusan Bersama (DUB) berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan anggaran sebesar Rp3.410.000.000,00. Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama yang diterima tahun 2015 dilaksanakan oleh 6 SKPD Perkembangan TP dan DUB yang diterima Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 dan 2015 seperti disajikan dalam tabel berikut : Tabel 5.1 Tugas Pembantuan, Urusan Bersama Yang Diterima dan Kewenangan Pusat Tahun 2014-2015 NO.

PEMBERI TUGAS

Dana Urusan Bersama 1. Kementerian Dalam Negeri

INSTANSI PELAKSANA Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Pekerjaaan Umum

Dana Tugas Pembantuan 1. Direktorat Jenderal Badan Pemerintahan Penanggulangan Umum, Kementerian Bencana Daerah Dalam Negeri

ANGGARAN (Rp.) 2014 39.987.667.000,00 22.061.621.000,00

2015 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

17.717.500.000,00

0,00

7.238.380.000,00 1.200.000.000,00

9.276.291.000,00 0,00

2.

Kementerian Pertanian

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

2.067.700.000,00

1.564.500.000,00

3.

Kementerian Kesehatan

Dinas Kesehatan

2.409.900.000,00

3.078.195.000,00

4.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

760.780.000,00

0,00

5.

Dirjen Administrasi Kependudukan Republik Indonesia.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.270.573.000,00

1.889.674.000,00


379


NO.

PEMBERI TUGAS

INSTANSI PELAKSANA

6.

Direktorat Jenderal Dinas Kelautan, Kelautan, Pesisir dan Perikanan, dan Pulau-Pulau Kecil Peternakan (KP3K), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Dana yang berasal dari Kewenangan Pusat 1. Kementerian Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum, Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya

ANGGARAN (Rp.) 2014 800.000.000,00

2015 2.743.922.000,00

3.660.000.000,00 3.660.000.000,00

3.410.000.000,00 3.410.000.000,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan, 2016 (data diolah)

Grafik 5.1 Perbandingan Tugas Pembantuan Yang Diterima Tahun 2014-2015

Realisasi keuangan pelaksanaan Tugas Pembantuan pada tahun 2015 yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan dapat terserap 95,69% dan realisasi fisik sebesar 100%. Secara lengkap realisasi beserta keluaran yang dihasilkan dari Dana Tugas Pembantuan dan DUB disajikan dalam tabel berikut ini :


380


Tabel 5.2 Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2015 ANGGARAN (RP. 000) NO.

NAMA PROGRAM / KEGIATAN

TUGAS PEMBANTUAN 1

DIPA -018.04.4.039048/2013 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hotikultura

PENYERAPAN (%)

INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUTS)

RUPIAH MURNI

TOTAL

S *)

9.276.291

9.276.291

100,00

95,69

1.564.500

1.564.500

100,00

92,55

91.968

91.968

100,00

89,65

R *)

OUTCOME PROGRAM

Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan -

Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura (1774.021)

-

Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura (1774.023) Layanan Perkantoran

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan

1.472.532

1.472.532

100,00

92,73

322.620

322.620

100,00

91,63


INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

-

Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura Sekolah Lapang GAP

-

Sekolah Lapang GHP

381

LOKASI

Kabupaten Pekalongan

Desa Depok Kec. Siwalan Desa Depok Kec. Siwalan Ds Blacanan Kec. Siwalan


NO.


Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan

ANGGARAN (RP. 000)

PENYERAPAN (%)

RUPIAH MURNI

S *)

1.087.912

TOTAL

1.087.912

100,00


R *)

OUTCOME PROGRAM

93,47

-

Sarana Prasarana Budidaya

-

Sarana Prasarana Pasca Panen

-

Sekolah Lapang (GAP)

-

Sarana prasarana budidaya

-

Sarana prasarana pasca panen sayuran dan tanaman obat Pengembangan kawasan tanaman sayuran (kentang)

-


382


LOKASI

Desa Pecakaran Kec. Wonokerto (Desa Boyoteluk, Blacanan, Depok Kec. Siwalan) dan (Desa Pecakaran, Api-Api, Wonokertok ulon, Semut Kec. Wonokerto) Desa Pucung Kec. Tirto Desa Karanganyar Kec. Tirto DesaTalun Kec Talun DesaSimego Kec. Petungkriyo no


NO.


ANGGARAN (RP. 000)

PENYERAPAN (%)

RUPIAH MURNI

S *)

TOTAL


R *)

OUTCOME PROGRAM

-


383

Pengembangan kawasan tanaman sayuran (cabe)


LOKASI

(Desa Sidoreja, Silirejo, Tanjung, Dadirejo, Karanganyar , Pandanarum , Ngalian, Pucung, Wuled Kec. Tirto), (Desa Bulaksari, Kalijambe Kec. Sragi), (Desa Ponolawen, Krandon, Pantirejo, Sidosari, Kaibahan, Sukorejo, Brondong, Kwasen Kec. Kesesi), (Desa Babalankidul Kec. Bojong),


NO.


ANGGARAN (RP. 000)

PENYERAPAN (%)

RUPIAH MURNI

S *)

TOTAL


R *)

OUTCOME PROGRAM

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan

62.000

62.000

100,00

85,48

-

Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura (006)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

2.000.000

2.000.000

100,00

99,21

-

Meningkatnya produksi oerikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan berbasis kelestarian SDI


384


Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

LOKASI

(Desa Paninggara, Tanggeran, Tenogo, Werdi Kec. Paninggara, (Desa Talun Kec. Talun) dan (Desa Kaligawe Kec. Karangdada p) Desa Dadirejo Kec. Tirto, Desa Legokkalong Kec. Karanganyar , Desa Kwasen Kec. Kesesi TPI Wonokerto, Kecamatan wonokerto, Kab. Pekalongan


NO.

2

3

4


Kegiatan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan SP DIPA - 032.07.4.030538/2015 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dn Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan SP DIPA - 010.08.4.030537/2015 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu SP DIPA - 024.03.4.039463/2015

ANGGARAN (RP. 000)

PENYERAPAN (%)

RUPIAH MURNI

TOTAL

S *)

2.000.000

2.000.000

100,00

99,21

743.922

743.922

100,00

94,50

743.922

743.922

100,00

94,50

1.889.674

1.889.674

100,00

90,03

1.889.674

1.889.674

100,00

90,03



R *)

OUTCOME PROGRAM


LOKASI

-

Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Desa Mulyorejo Kec. Tirto, Desa ApiApi dan Desa Pecakaran Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan

-

Tertatanya dan terdokumentasikannya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


385


NO.


Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Bantuan Operasional Kesehatan JUMLAH

ANGGARAN (RP. 000)

PENYERAPAN (%)


RUPIAH MURNI

TOTAL

S *)

3.078.195

3.078.195

100,00

98,75

3.078.195

3.078.195

100,00

98,75

9.276.291

9.276.291

100,00

95,69

R *)

OUTCOME PROGRAM -

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan, 2016 (Data diolah) Keterangan : *) S : Sasaran **) R : Realisasi


386

Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu Bagi Seluruh Masyarakat

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Dinas Kesehatan

LOKASI



6.

Permasalahan Dan Solusi a.

Permasalahan 1) Adanya keterlambatan atas penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan mengakibatkan waktu untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal; 2) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) baru dicairkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tanggal 2 Nopember 2015. Sehingga waktu pelaksanaan kegiatan terlalu pendek sampai dengan akhir Bulan Desember 2015. 3) Proses pengadaan barang dan jasa sulit dilakukan karena terhambat pemahaman suplier tentang lelang dan ketidakmauan suplier mengikuti mekanisme lelang. 4) Prosedur pengelolaan aset PKKPM-PIE yang merupakan milik kolektif antar desa tidak tertuang dalam aturan tertulis; 5) Tahun 2015 sudah menggunakan

APBN murni dan berjalan

lancar namun belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, karena dalam pelaksanaan anggaran masih menggunakan sistem top-down sehingga antara Rencana Anggaran dengan kondisi riil serta kebutuhan yang ada belum bisa terpenuhi; 6) Administrasi

keuangan

belum

sepenuhnya

dikuasai

dan

keterbatasan SDM. b. Solusi 1) Koordinasi yang intensif dengan pihak pusat terkait dengan tahapan pelaksanaan kegiatan; 2) Proposal / pengajuan usulan kegiatan dari masyarakat rumah tangga miskin berupa kegiatan yang disesuaikan dengan waktu yang tersedia; 3) Dilakukan sosialisasi tentang mekanisme lelang sederhana di desa dengan mengacu pada Perka LKPP dan acuan teknis


387


pengadaan barang dan jasa oleh masyarakat PKKPM. Jika tidak ada peminat lelang maka lelang tetap dilakukan dengan mengundang Pelaksana

suplier.

Kegiatan

Bila

tidak

dengan

terjadi

dengan

kesepakatan hasil

Tim

musyawarah,

masyarakat akan menunjuk langsung suplier dengan tidak mengurangi azas penghematan, kualitas dan kuantitas barang; 4) Dibentuk Tim Perumus yang terdiri dari unsur kelembagaan BKAD, Desa, Badan Pengawas, Tim verifikasi untuk merumuskan mekanisme pengelolaan aset PKKPM-PIE; 5) Mempercepat penerbitan DIPA agar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dioptimalkan; 6) Perlu adanya dukungan APBN yang

dilakukan secara simultan

dan seyogyanya pada tahun yang akan datang agar daerah ikut dalam merencanakan Kegiatan APBN; 7) Bintek administrasi keuangan kepada SKPD yang mendapat bantuan APBN. B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Di Kabupaten Pekalongan tidak ada tugas pembantuan yang diberikan.


388

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Recommend Documents