BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Cicadas dan dari teori-teori yang ada serta relevan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Sunset Policy : 1. Jumlah SPT Pembetulan yang masuk dalam rangka mengikuti Sunset Policy pada KPP Pratama Bandung Cicadas, pada bulan September 2008 terdapat 4 SPT Pembetulan, pada bulan Oktober 2008 terdapat 6 SPT Pembetulan, pada bulan November 2008 terdapat 16 SPT Pembetulan, pada bulan Desember 2008 terdapat 561 SPT Pembetulan, pada bulan Januari 2009 terdapat 115 SPT Pembetulan, pada bulan Februari 2009 terdapat 433 SPT Pembetulan. 2. Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti Sunset Policy pada KPP Pratama Bandung Cicadas, pada bulan September 2008 terdapat 1 Wajib Pajak yang mengikuti Sunset Policy, pada bulan Oktober 2008 terdapat 2 Wajib Pajak yang mengikuti Sunset Policy, pada bulan November 2008 terdapat 7 Wajib Pajak yang mengikuti Sunset Policy, pada bulan Desember 2008 terdapat 192 Wajib Pajak yang mengikuti Sunset Policy, pada bulan Januari 2009 terdapat 38 Wajib Pajak yang mengikuti Sunset Policy, pada bulan Februari 2009 terdapat 164 Wajib Pajak yang mengikuti Sunset Policy.
3. Penerimaan pajak dari Sunset Policy pada KPP Pratama Bandung Cicadas, pada bulan September 2008 sejumlah Rp 127.606.350, pada bulan Oktober 2008 sejumlah Rp 84.087.278, pada bulan November 2008 sejumlah Rp 19.222.008, pada bulan Desember 2008 sejumlah Rp 1.051.170.697, pada bulan Januari 2009 sejumlah Rp 167.579.914, pada bulan Februari 2009 sejumlah Rp 554.485.319.
4. Secara simultan: Fhitung ≥ Ftabel
,maka Ho ditolak
Fhitung < Ftabel
,maka Ho diterima
Fhitung = 68,350 > Ftabel = 9,55. Maka Ho ditolak. Hal tersebut menunjukkan
bahwa
terdapat
hubungan
yang
signifikan
antara
Pelaksanaan Sunset Policy dengan Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan. Secara parsial: thitung ≥ ttabel
,maka Ho ditolak
thitung < ttabel
,maka Ho diterima
thitung = 3,397 > ttabel = 2,571. Maka Ho ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Jumlah SPT Pembetulan yang Terkait Sunset Policy dengan Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan (X1 = jumlah SPT Pembetulan yang Terkait Sunset Policy). thitung = -2,650 < -ttabel = -2,571. Maka Ho diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti Sunset Policy dengan Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan (X2 = Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti Sunset Policy) Dengan koefisien korelasi sebesar 0,989 (positif), koefisien determinasi sebesar 97,9% pada taraf kesalahan (α) 5%.
5.2
Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan pelaksanaan Sunset Policy ini adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan Sunset Policy dapat meningkatkan pendapatan pajak Negara dikarenakan Wajib Pajak banyak yang memanfaatkan Sunset Policy. Namun Sunset Policy juga dapat mengakibatkan Wajib Pajak melihat Sunset Policy sebagai kesempatan untuk menghindari pemeriksaan dan sanksi administrasi berupa bunga. Oleh karena itu, sebaiknya kebijakan Sunset Policy tidak dilakukan setiap tahun.
2. Membentuk Citra Pajak dalam Masyarakat Sikap positif tentang sesuatu yang baru harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah harus berupaya untuk memasyarakatkan konsep-konsep mengenai perpajakan dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa membayar pajak dengan baik memberikan keuntungan bagi masyarakat sendiri. Pemerintah harus berusaha menyadarkan masyarakat bagaimana peran pentingnya pajak dalam pembangunan, tetapi hal ini harus diikuti pula oleh itikad baik Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari membayar pajak itu sendiri. Arah dan rencana yang jelas terhadap penggunaan dana yang dihimpun dari pajak, akan mendorong kesediaan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai penyuluhan, memberikan brosurbrosur pajak, pelayanan pajak melalui telepon untuk melayani pertanyaanpertanyaan seputar masalah pajak, dan mengikutsertakan pers dalam upaya melakukan pendidikan perpajakan ini kepada masyarakat. Insentif berupa penghargaan kepada para pembayar pajak terbesar masih perlu dilaksanakan. Pendidikan perpajakan ini harus diupayakan menarik, tidak kaku, dan tidak menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti. Di Swedia, brosur
pajak dibuat lucu dengan ilustrasi gambar karton yang memiliki sifat humor, dan menghindari gambar yang kaku dari para petugas pajak. Pemerintah juga bisa melakukan pendidikan pajak pada para pelajar dan mahasiswa dengan memasukkan pendidikan pajak sebagai mata pelajaran di sekolah. Secara perlahan, generasi yang memiliki kesadaran membayar pajak akan terbentuk.
3. Sistem Sistem menghitung pajak di Indonesia adalah dengan self-assesment. Sistem ini sebenarnya hanya bisa dilaksanakan dengan pbaik pada suatu sistem perekonomian yang sudah mapan. Di negara-negara tersebut, sistem pembukuannya sudah maju menyebabkan lebih mudah bagi petugas pajak untuk melakukan pengawasan dan juga keberadaan bukti-bukti transaksi yang lengkap. Masyarakat kita belum cukup dewasa untuk diminta mengisi jumlah yang harus dibayarkannya dengan benar. Hal ini karena kita masih berada pada tahap trnasisi yang sering dicirikan dengan rendahnya kesadaran hukum. Kurangnya kesadaran hukum ini ditunjukkan oleh berbagai kasus perpajakan yang terjadi. Bila Pemerintah ingin menggunakan sistem ini, Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi wajib pajak tersebut sehingga wajib pajak dengan kesadaran sendiri membayar pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sistem dalam memperoleh, mengisi dan mengembalikan SPT yang mudah akan meningkatkan kegairahan untuk membayar pajak. Bila untuk melakukan pembayaran seorang wajib pajak harus melewati birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu, wajib pajak akan malas dalam menunaikan kewajibannya. Pembenahan struktur organisasi aparatur perpajakan juga dapat dilakukan, termasuk juga penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat dan memudahkan pelayanan yang berdampak pada efisiensi pemungutan pajak, seperti pada pengolahan SPT PPh.
4. Pemerintah / Petugas Pajak Orang mengharapkan pajak yang dibayarnya dipergunakan dengan sebaikbaiknya oleh Pemerintah. Rakyat berharap mendapatkan manfaat dari pajak yang dibayarnya tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah harus berusaha
untuk
menunjukkan
hasil
pembangunan
yang
berhasil
dilaksanakan karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Misalnya : dalam pembangunan sebuah jalan, perlu diumumkan bahwa pembangunan tersebut dibiayai oleh pajak. Semakin baik dan mudahnya pelayanan aparatur perpajakan akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain aspek tersebut, aspek sumber daya manusia yang menjadi pelaksana perpajakan perlu mendapatkan peningkatan pendidikan dan ketrampilan, untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi Personil pajak harus diupayakan peningkatan kualitasnya, terutama dalam perofesionalitas dan kejujuran. Petugas
yang
profesional
memiliki
pengetahuan
aspek
pengetahuan perpajakan yang selanjutanya mampu direalisasikan dalam pelayanan pajak yang memuaskan. Pengurusan pajak menjadi lebih efektif dan efisien, dan wajib pajak lebih mudah dalam mengurus pajaknya. Bila petugas mampu berkomunikasi dengan para wajib pajak dengan efektif , memberikan penjelasan yang mendasar, dan memecahkan masalahmasalah yang diajukan maka wajib pajak akan merasakan pelayanan yang baik dan akan merasa lebih mudah dalam membayar pajak. Kejujuran adalah sikap spiritual dan kepribadian yang selalu mengacu kepada kebenaran ketika melakukan sebuah tindakan. Dengan kejujuran ini, petugas pajak bisa menolak berbagai jenis godaan melakukan penggelapan atau berkolusi dengan wajib pajak. Cukup banyak penyimpangan dilakukan oleh petugas pajak dan ini harus segera dibenahi karena menurunkan kewibawaan hukum dan menurunkan minat masyarakat dalam membayar pajak.
5. Hukum Bentuk peraturan perundangan diusahakan sederhana dan mudah dipahami. Hal ini akan memudahkan masyarakat mengerti dan konsep akan
semakin
tersosialisasi
dengan
lebih
baik.
Semakin
besar
kemungkinan seseorang tertangkap bila melakukan penggelapan pajak, maka akan semakin kecil keberanian untuk melakukan penggelapan pajak. Petugas pajak harus semakin meningkatkan pengawasannya karena dengan demikian orang-orang akan sulit untuk melakukan pelanggaran. Semakin besar hukuman yang diterima, semakin kecil keberanian untuk melanggar. Misalnya bila seseorang melakukan penggelapan pajak sebesar Rp. 100 juta dan hanya didenda Rp. 5 juta, maka orang-orang akan lebih berani mengambil resiko untuk melakukan pelanggaran karena resikonya kecil. Tapi bila hukuman yang diberikan cukup berat sesuai dengan kesalahannya, maka pelanggaran akan semakin kecil. Semakin besar kepastian hukum, semakin kecil keberanian untuk melanggar. Peraturan harus jelas dan memiliki sanksi hukum yang pasti. Pemerintah harus berusaha untuk menutup celah-celah yang mungkin pada berbagai peraturan dan sistem perpajakan dan mengenakan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggar pajak. Hal ini akan sangat mendorong ketaatan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Misalnya bila seseorang tertangkap melakukan penggelapan pajak, dan orang tersebut bia melakukan "negosiasi" dalam menyelesaikan masalahnya, maka orangorang akan semakin berani melakukan pelanggaran. Tapi bila semua orang yang tertangkap dihukum dengan standar yang pasti dan jelas, maka orang-orang semakin tidak berani melakukan pelanggaran. Oleh karena itu dalam penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlu dilengkapi penyempurnaan peraturan pelaksanaannya untuk mempermudah law enforcement dan mencegah penggelapan pajak.
