BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Sejak awal integrasi ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1976, Timor Timur selalu berhadapan dengan konflik, baik vertikal maupun horizontal. Apalagi sebelum berintegrasi, pasca Revolusi Bunga 1974, di Timor Timur muncul berbagai partai yang masing-masing berbeda tujuan. Partaipartai tersebut adalah pertama UDT, tujuan akhirnya adalah kemerdekaan setelah satu periode federasi dengan Portugal. Kedua Fretilin, menginginkan kemerdekaan segera, Ketiga Apodeti, menginginkan tujuan integrasi yang bersifat otonom dengan Indonesia, sesuai hukum internasional. Sementara itu, setelah ketiga partai di atas, muncul tiga partai lainnya yaitu KOTA, Trabalhista, dan Aditla. Dengan adanya deklarasi integrasi di Balibo, pemerintah Indonesia kemudian mempunyai alasan untuk melakukan sejumlah kebijakan, terutama militer, untuk mengatasi konflik di Timor Timur. Oleh karena itu, sejumlah operasi dilakukan untuk menghadapi perlawanan Falintil, sayap militer Fretilin. Tetapi, usaha tersebut tidak sepenuhnya memadamkan perlawanan sayap militer ini. Bahkan, perlawanan beralih dari perang terbuka ke perang gerilya. Sementara itu, sebagai akibat dari pembangunan, muncul kelompok pro integrasi yang mendukung integrasi. Kelompok ini kemudian menjadi pembela utama 147 Nurjaman, 2012 Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
148
integrasi Timor Timur. Kedua kelompok ini selalu terlibat dalam bentrokan fisik, selain ideologis. Peristiwa yang paling besar adalah peristiwa Santa Cruz yang merupakan buntut dari peristiwa Motael. Peristiwa inilah, yang akhirnya kembali membuka mata internasional terhadap permasalahan Timor Timur. Setelah peristiwa itu, gugatan HAM muncul di berbagai media internasional, PBB kian aktif untuk menghidupkan kembali dialog dengan membuka Forum Tripartit. Peristiwa ini juga memicu strategi baru kelompok perlawanan yaitu dari perang gerilya menuju strategi diplomasi. Selanjutnya, selama kurun waktu 1993-1999, dinamika politik di Timor Timur selalu disibukkan oleh tiga faktor utama. Pertama, mengenai konflik yang timbul antara pemerintah Indonesia dengan kelompok pro kemerdekaan. Kedua, konflik antara kelompok pro intgerasi dengan kelompok pro kemerdekaan. Ketiga, adanya tekanan internasional mengenai apa yang seharusnya dilakukan pemerintah terhadap Timor Timur khususnya mengenai penegakan HAM di daerah tersebut dan yang paling utama adalah keharusan untuk pelaksanaan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Pers atau media massa, sebagai pendidikan politik dan kontrol sosial baik bagi pemerintah dan masyarakat, tidak ketinggalan untuk menyampaikan pandangan-pandangan terhadap ketiga faktor tersebut. Pada penelitian karya ilmiah ini, pandangan-pandangan yang dikemukakan adalah dari surat kabar nasional, yaitu Kompas dan Republika. Kedua surat kabar ini memiliki sudut pandang tersendiri dalam memberitakan dan memandang dinamika politik di Timor Timur tahun 1993-1999. Pada awalnya, Kompas sepertinya Nurjaman, 2012 Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
149
mendukung pemerintah. Kompas terlihat sangat berhati-hati dalam menyampaikan berita dan pandangannya, sehingga pemilihan kata yang dipakai pun dirangkai sedemikian rupa agar maksud yang disampaikannya itu tidak terlihat memojokkan dan mengkritisi terlalu jauh. Hal ini mungkin disebabkan oleh sejarah berdirinya surat kabar Kompas itu sendiri yang sempat beberapa kali dibredel pada masa pemerintahan Orde Baru karena kritikannya yang cukup tajam terhadap pemerintah. Selain itu juga Kompas, dalam pandangan-pandangannya, seringkali memberikan solusi agar pemerintah melakukan pendekatan sosial untuk memenangkan hati rakyat Timor Timur. Namun, pada pertengahan tahun 1999, pandangan-pandangan Kompas agak berubah menjadi lebih kritis dan lebih berani dalam menanggapi setiap kebijakan pemerintah. Meskipun dengan gaya penuturan yang hampir sama, kritik yang dilakukan Kompas terasa berbeda. Sepertinya, Kompas sudah mulai melihat bahwa perpindahan kekuasaan Soeharto pada Habibie, membawa angin demokrasi yang lebih terbuka. Artinya, ancaman bredel yang selalu menjadi penghambat kritik media sudah mulai hilang. Sebaliknya, Republika justru tampil secara lugas dalam memberitakan dan mengungkapkan pandangan-pandangannya terhadap dinamika politik di Timor Timur. Pada setiap pandangan Republika, tidak ada kesan hati-hati seperti tampak pada Kompas. Republika cenderung memihak dan mendukung setiap langkah pemerintah dalam mengatasi dinamika politik di Timor Timur. Jika dilihat akar historis berdirinya, Republika memang memiliki kedekatan khusus dengan Nurjaman, 2012 Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
150
pemerintah mengingat ICMI, organisasi inisiator surat kabar ini, adalah lembaga yang dekat dengan pemerintah. Keberpihakan itu kian jelas, ketika B.J Habibie, orang yang paling berperan dalam pendirian surat kabar ini, menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Dalam setiap pandangannya, Republika secara jelas dan lugas mendukung setiap kebijakan pemerintahan Habibie. Hampir tidak ditemukan sedikitpun kritik terhadap pemerintahan ini. Bahkan Republika cenderung membangun self image Habibie dan mengkritik pihak yang berlawanan dengan Habibie, seperti pihak Amerika Serikat dan Australia. Agaknya, sangat sulit bagi Republika untuk bersikap objektif karena begitu besarnya jasa Habibie terhadap Republika, meskipun Habibie sudah tidak lagi menjabat dalam ICMI. Dalam memandang peristiwa Santa Cruz, Kompas dan Republika sama-sama mengalami keterbatasan jumlah tajuk, catatan pojok dan karikatur tentang Timor Timur. Selain itu, bahwa kedua surat kabar ini berpendapat bahwa peristiwa Santa Cruz adalah peristiwa yang besar dan memberikan dampak yang begitu besar bagi kehidupan politik di Indonesia, terutama politik internasional. Dalam memandang isu HAM di Timor Timur, Kompas dan Republika samasama memandang bahwa penegakkan HAM di Timor Timur haruslah dilaksanakan baik dengan adanya tekanan internasional maupun tanpa tekanan internasional. Pada periode sebelum 1993, dari tajuk-tajuknya, Kompas dan Republika terlihat sangat mendukung pemerintah meskipun dengan bingkai yang berbeda. Pemerintah, menurut kedua surat kabar ini, haruslah bekerja keras untuk membuktikan bahwa Nurjaman, 2012 Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
151
pemerintah serius dalam menegakkan HAM di Timor Timur. Kedua surat kabar ini juga memandang baik dengan adanya Komnas HAM dan menaruh harapan besar atas lembaga ini. Dalam memandang Jajak Pendapat, baik Kompas maupun Republika samasama memandang bahwa pilihan Habibie untuk menawarkan status khusus dengan otonomi luas atau merdeka adalah pilihan yang tepat. Seperti yang tertulis dalam tajuknya, Republika menyebut pilihan tersebut sebagai pilihan rasional, sedangkan Kompas menyebutnya dengan pilihan damai. Kedua surat kabar ini, berharap agar pilihan pemerintah ini dapat berjalan damai sesuai dengan cita-cita damai dari berbagai pihak. Namun, pada pelaksanaan jajak pendapat Republika memandang bahwa jajak pendapat dan segala pelaksanaannya merupakan bagian dari konspirasi besar pihak-pihak yang berkepentingan terutama internasional yaitu Amerika Sarikat, Australia dan Portugal. Sebaliknya, Kompas justru melihat bahwa pelaksanaan jajak pendapat berlangsung damai dan tidak ada sedikit pun penyimpangan. Kompas lebih memilih sudut pandang masyarakat sebagai sasaran dalam pandangannya agar menerima segala hasil dari jajak pendapat. Dalam memandang Timor Timur pasca jajak pendapat, Kompas dan Republika melihat, hasil jajak pendapat adalah hasil yang harus diterima oleh semua pihak, meskipun memang sulit karena begitu besarnya pengorbanan yang dilakukan untuk Timor Timur. Konflik yang muncul pasca jajak pendapat menyebabkan banyak rakyat Timor Timur mengungsi ke daerah-daerah perbatasan. Hal ini bagi Kompas dan Republika juga harus diperhatikan pemerintah mengingat begitu besarnya jumlah Nurjaman, 2012 Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
152
pengungsi. Selain itu, Kompas dan Republika juga sama-sama memandang positif kebijakan Habibie untuk meminta bantuan pasukan perdamaian, meskipun dengan cara penyampaian yang berbeda. 5.2 Saran Permasalahan Timor Timur adalah permasalahan yang sangat kompleks. Karena kompleksnya permasalahan itu, maka setiap peneliti harus melihat Timor Timur dari berbagai sisi sehingga didapatkan suatu penjelasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Permasalahan di Timor Timur berputar pada konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan kelompok pro kemerdekaan, pro integrasi dan pro kemerdekaan, dan konflik internasional. Kepada peneliti selanjutnya, melihat kondisi itu setidaknya dapat memanfaatkan celah tersebut untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan Timor Timur.
Nurjaman, 2012 Universitas Pendidikan Indonesia
| repository.upi.edu
