BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Good Governance dikalangan Street Level Bureaucracy (Studi pada RKP Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu Tahun 2012) maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Dalam upayanya menerapkan transparansi pada RKP Pekon Tahun 2012, Pemerintah Pekon Sukoharjo III melakukan beberapa upaya, yaitu melalui pengadaan papan informasi dan sosialisasi melalui Kadus dan RT. Namun pada kenyataannya, street level bureaucracy pekon Sukoharjo III memiliki tingkat kesadaran yang rendah akan pentingnya informasi yang harus disosialisasikan, mereka lebih mementingkan kebutuhan ekonomi dan kepentingan pribadi daripada menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah Pekon hanya berpaku pada prosedur yang telah dibuat dalam menerapkan transparansi, Pemerintah Pekon tidak berinisiatif untuk melakukan tindakan lain seperti kerjasama dengan media massa atau radio setempat mengingat informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak
115
merata yang mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa street level bureaucracy Pekon Sukoharjo III belum berhasil dalam menerapkan transparansi pada RKP Pekon Tahun 2012.
2. Dalam rangka menerapkan prinsip partisipasi pada RKP Pekon Tahun 2012, Pemerintah
Pekon
Sukoharjo
III
melakukan
pelaksanaan
kegiatan
Musyawarah Rencana Pembangunan. Dalam kegiatan ini, partisipasi dari masyarakat cukup besar. Ketika kegiatan musrenbang diadakan, banyak dari masyarakat yang datang untuk memperjuangkan kepentingan mereka, karena dalam penentuan skala prioritas, jumlah masyarakat yang datang dalam jumlah yang lebih besar dalam satu wilayah pekon akan memiliki keuntungan yaitu aspirasi yang mereka bawa nantinya akan menjadi prioritas pembangunan pekon. Kurangnya media dan sarana informasi yang disediakan membuat arus informasi kepada masyarakat menjadi kurang sehingga masyarakat kesulitan dalam berpartisipasi pada kegiatan pengawasan. Dengan kondisi ini dapat dikatakan upaya street level bureaucracy Pekon Sukoharjo III dalam rangka menciptakan partisipasi masyarakat secara aktif cukup optimal, minat masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif pun cukup besar.
3. Penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh street level bureaucracy Pekon Sukoharjo III dalam RKP Pekon Tahun 2012 lebih banyak ditujukan kepada badan pengawas saja sedangkan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Pekon Sukoharjo III kepada masyarakat masih sangatlah kurang karena hanya berupa realisasi program kerja saja dan dengan hasil yang kurang maksimal.
116
4. Dalam
upayanya
menerapkan
prinsip
transparansi,
partisipasi,
dan
akuntabilitas pada RKP Pekon Tahun 2012, Pemerintah Pekon Sukoharjo III mengalami beberapa kendala dan hambatan. Adapun yang menjadi kendala adalah sebagai berikut: a. Ketersediaan sarana dan prasarana informasi yang kurang memadai dan tidak terjalinnya hubungan kerja sama dengan pihak media massa membuat penerapan transparansi dalam RKP Pekon Sukoharjo III Tahun 2012 tidak berjalan optimal karena informasi yang sampai kepada masyarakat menjadi sangat lambat. b. Ketersediaan sarana dan prasarana informasi yang kurang memadai mengakibatkan pengetahuan masyarakat akan pelaksanaan RKP Pekon Sukoharjo III Tahun 2012 sangat sedikit sehingga menyebabkan minimnya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pada RKP Pekon. c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam street level bureaucracy Pekon Sukoharjo III mengakibatkan penerapan akuntabilitas pada RKP Pekon Tahun 2012 tidak berjalan maksimal. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengalaman dari street level bureaucracy pekon Sukoharjo III membuat pertanggungjawaban atas hasil realisasi RKP Pekon Tahun 2012 sulit dilaksanakan. Perekrutan pegawai yang mengedepankan perwakilan komposisi sosial masyarakat disekitar birokrasi, membuat street level bureaucracy mengabaikan merit sistem dan objektifitas berdasarkan kualifikasi standar yang telah ditetapkan dalam perekrutan pegawai. Keterbatasan Alokasi Dana Pekon (ADP)
117
dalam pelaksanaan RKP Pekon Tahun 2012 menyebabkan hasil dari RKP Pekon Tahun 2012 tidak memiliki kualitas yang baik sehingga Pemerintah Pekon belum mampu untuk mempertanggung jawabkan realisasi program kerjanya kepada masyarakat dengan menciptakan kualitas hasil program kerja yang baik.
B. Saran
1. Transparansi a) Sebagai garda terdepan dalam birokrasi, street level bureaucracy hendaknya dapat meningkatkan aktualisasi dan kesadarannya sebagai seorang pelayan publik (public service) dalam hal kedisiplinan dari segi waktu kerja, dedikasi dan komitmennya sebagai abdi masyarakat serta memperbaiki kondisi kerja yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari. b) Melakukan
upaya-upaya
lain
untuk
menunjang
pelaksanaan
transparansi agar tidak terlaksana secara manual saja yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak media massa dan radio setempat serta pemanfaatan media informasi dan komunikasi lainnya untuk melakukan publikasi program kerja sehingga informasi dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat. c) Pemerintah Pekon memaksimalkan kembali Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh Pemerintah Pekon dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Alokasi Dana Pekon.
118
2. Partisipasi Sebagai aparat yang berhubungan langsung dengan masyarakat, street level bureaucracy
perlu
membuat
strategi-strategi
peningkatan
partisipasi
masyarakat, seperti: a) Pemberian pendidikan nonformal kepada masyarakat sebagai upaya penguatan modal sosial dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan, secara perlahan mengurangi peran fasilitator dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan intensitas kegiatan kepada masyarakat. b) Merubah penentuan skala prioritas pembangunan. Pembangunan yang akan dilakukan hendaknya merupakan aspirasi masyarakat secara mayoritas, sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi. c) Memperkuat jaringan sosial. Pemerintah Pekon diharapkan dapat meningkatkan keberadaan jaringan-jaringan sosial yang berupa organisasi-organisasi kemasyarakatan. d) Mengoptimalkan peran Kadus dan RT untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
3. Akuntabilitas a) Perekrutan pegawai dikalangan street level bureaucracy sebaiknya berpedoman pada merit sistem dan objektifitas berdasarkan kualifikasi standar yang telah ditetapkan dalam perekrutan pegawai sehingga perekrutan pegawai dikalangan street level bureaucracy tidak hanya
119
mengedepankan perwakilan komposisi sosial masyarakat disekitar birokrasi. b) Meningkatkan kualitas street level bureaucracy pekon Sukoharjo III melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dibidang administrasi desa dan melibatkan secara aktif sebagian besar dari street level bureaucracy dalam kegiatan agar street level bureaucracy syarat akan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan desa.
