BAB PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan

masyarakat.

Pemerintah

dituntut

mampu

untuk

menunjukan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai stakeholders. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal

untuk

pengukuran

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Daerah.

Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan Good Governance yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu

:

transparansi,

partisipasi,

dan

akuntabilitas.

Apabila

keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah

Daerah

dalam

melaksanakan

pemerintahan

dan

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya

Kepemerintahan

yang

baik

(Good

Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan serta cita-cita bangsa.

1 Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun TA. 2015

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban

yang

tepat,

jelas,

dan

terukur

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2. Landasan Hukum 1. Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. PP No. 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah; 4. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

PP no. 08

Tahun 2008; 5. Perda Provinsi Kepri No. 02 Tahun 2009 tentang RPJP Prov Kepri Tahun 2005 – 2025; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 07) ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 20011-2016; 8. Keputusan Inspektur Daerah Nomor 4.b Tahun 2012 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 20011 – 2016.


1.3.

Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Inspektorat dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja ( Renja ) Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2015 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA)

Inspektorat Daerah

Kabupaten Karimun tahun anggaran 2015. Renja juga merupakan acuan dalam penentuan pilihan - pilihan program kegiatan tahunan. Dokumen Renja ini juga disusun dengan tujuan sebagai barometer untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap kinerja tahunan. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja

Sistimatika penulisan Renja Tahun 2015 disusun ke dalam bab bab sebagai berkut : Bab I

Pendahuluan Memuat rumusan tentang latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah, Maksud dan Tujuan, Proses dan Sistimatika

Penyusunan

Renja

Inspektorat

Daerah

Kabupaten Karimun Tahun 2015. Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan.


Bab III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Memuat Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2011 – 2016 dan

Memuat

Program

Utama

dan

Kegiatan

Prioritas

Inspektorat.

Bab IV

Penutup Memuat kesimpulan, berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2015.


BAB EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

II

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja

Tahun Lalu dan Capaian

Renstra

Evaluasi terhadap jalannya RENSTRA 2011-2016 dapat dilihat melalui perkembangan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah selama satu tahun kedua tahun 2013 dan dikaitkan dengan

pencapaian

target

Renstra

Inspektorat

Daerah

berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi Renja tahun lalu 2013 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2014. Secara garis besar dapat dilihat dari table berikut ini :


Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kabupaten Karimun

Inspektorat Daerah

Lembar : ........

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

3

4

6

5

7

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2014

8=(7/6)

9

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2014)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan Wajib

1 1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Capaian Program Kinerja Hasil Indikator Tahun 2016 Program dan Kinerja Program (outcomes)/ (Akhir priode Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja Tingkat Kegiatan (output) SKPD Renstra SKPD) s/d dengan tahun SKPD tahun Realisasi (%) 2013 tahun 2013 2012

Bidang Urusan Pemerintahan

01

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1

01

01

95

120

120

100%

135

135

100%

01

01

01

Pelaksanaan Pemeriksaan Jumlah Laporan Reguler dilingkungan Pemkab Pemriksaan Karimun

Hasil 160 laporan

1

-

-

-

-

-

-

-

01

01

02

Audit Pengadaan Barang dan Jumlah Jasa di lingkungan Pemkab. Audit Karimun

Hasil 25 Laporan

1

90

90

100%

100%

90%

90%

100%

12 laporan

12 laporan

12 laporan

100%

9 laporan

9 laporan

100%

-

-

-

-

95%

95%

100%

Laporan

1

01

01

03

Monitoring TLHP Eksternal dan Persentase temuan hasil 95% Internal pemeriksaan tahun lalu yang telah ditindaklanjuti dalam waktu yang telah ditentukan

1

01

01

04

Review Pengadaan Barang Jasa Jumlah dilingkungan Pemerintah Review Kabupaten Karimun

05

Gelar Pengawasan Kabupaten Karimun

1

01

01

Daerah

Laporan

Hasil 12 laporan

Persentase unit kerja 95% yang merasa puas tentang penanganan dan penyelesaian TLHP


Inspektorat Daerah

Lembar : ........

Kode


1

2


3

4

6

5

7

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2014

8=(7/6)

9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

1

01

01

06

Persentase 90% Rapat Koordinasi Pengawasan permasalahan yang (RAKORWAS) selesai ditindaklanjuti

1

01

01

07

Montoring & Evaluasi Jumlah Laporan Hasil 2 laporan pelaksanaan Inpres No. 5 Monev dan Ikhtisar LHP Tahun 2004 dan Ikhtisar LHP

1

1

5 Uk

01

01

08

Pemantauan Penyelenggaraan Jumlah unit kerja yang 5 Uk SPIP di lingkungan Pemkab diidentifikasi Karimun

5 Uk

1

24

24

01

01

09

Evaluasi LAKIP Dinas, Kantor Jumlah Laporan dan Instansi di lingkungan Evaluasi Pemkab Karimun

Hasil 24 laporan

1

-

-

-

-

1 laporan

1 laporan

100%

01

01

10

Monitoring Proyek Jumlah Laporan Pembangunan Kabupaten Monitoring Karimun Tahun 2014

Hasil 1 laporan

1

-

-

-

-

70%

70%

100%

1

01

01

11

100%

15 buah

15 buah

100%

1

01

1

01

Tindaklanjut Percepatan Persentse Hasil Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti

70%

NA

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02

02 01

Penyusunan LAKIP Kabupaten Jumlah LAKIP yang siap Karimun dicetak

15 buah

15 buah

15 buah

15 buah


Inspektorat Daerah

1

1

1

01

01

2

02

03

Penyusunan LAKIP Inspektorat Jumlah LAKIP yang siap 4 buah Daerah dicetak Program Pembinaan Pengembangan Aparatur

03

Forum Fasilitasi Penataan Jumlah Akuntabilitas Kinerja hadir Pemerintah Kab. Karimun

03

02

Diklat system Pengendalian Persentase tingkat 90% Interen Pemerintah (SPIP) di kehadiran eselon lingkungan Pemkab. Karimun

01

1 1

05

01 01

01

8=(7/6)


9


10=(5+7+9)

11=(10/4)

1

1

1

100%

1

1

100%

4

4

4

100%

4

4

100%

pejabat

yang 100 orang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pendidikan dan Pengembangan Pemeriksa dan Pengawasan

Pelatihan Jumlah Yang mengikuti 31 orang Tenaga Pelatihan Aparatur

11

10

10

100%

15

15

100%

4

4

4

100%

4

4

100%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

06 06

7

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2014

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

05

1

6

5

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

dan

01

01 1

Hasil 1 laporan

03 01

1

Laporan

4

02

01 1

3

Review Laporan Keuangan Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten review Karimun

02

1



Kode

01

Lembar : ........

01

Penyusunan RENJA Inspektorat Jumlah RENJA yang siap 4 buah Daerah dicetak


2.2. Analisis Kinerja Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja perlu dilakukan

analisis

pencapaian

Inspektorat Daerah

di

nilai

kinerja.

berdasarkan

Capaian

Kinerja

Indikator

Kinerja

sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Karimun no. 172.c tahun 2012. Analisis pencapaian kinerja tersebut disajikan dengan format sebagai berikut : Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Target Renstra SKPD NO

(1)

Indikator

SPM/standar nasional

IKK

(2)

(3)

(4)

Tahun 2013 (thn n-2)


(5)

Realisasi Capaian

Tahun 2015 (tnn n)

(6)

Tahun Tahun 2013 2016 (thn n-2) (thn n+1)

(7)

(8)


(9)

Proyeksi Tahun 2015 (tnn n)

(10)

Tahun 2016 (thn n+1)

(11)

Catatan Analisis Tahun 2013

(12)

(13)

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

0,38%

1,5%

1,5%

1,5%

Relisasi capaian target mencapai 176% pencapaian dihitung berdasarkan dari total nilai APBD tahun 2013

< Rp.200

< Rp. 200

< Rp. 200

< Rp. 200

Rp.158 JT

< Rp. 200

<

< Rp. 200 JT

JT

JT

JT

JT

JT

Rp. 200 JT

Reliasai capaian target sebesar 121%, masih terdapat kewajiban stor kepada negara yang melebihi Rp. 200 juta dari total APBD tahun 2013

Persentase Pejabat yang membuat LHKPN

35%

60%

70%

80%

53,5%

40%

40%

40%

Realisasi capaian target hanya mencapai 152,8% dengan jumlah pejabat sebanyak 99 org dan yang membuat LHKPN hanya 53 orang,.

4.

Persentase SKPD yang telah melaksanakan SPIP

5%

10%

10%

10%

0%

10%

5%

10%

Target belum tercapai (0%) karena setiap SKPD yang diindetifikasi belum memenuhi 5 kriteria yang ditetapkan.

5.

Persentase LAKIP SKPD sesuai dengan SAKIP pertahun.

70%

70%

75%

80%

66%

70%

70%

75%

Realisasi capaian target mencapai 94,28%, yaitu dari target yang ditetapkan 70% atau sebanyak 24 SKPD yang menjadi target dengan realisasi sebanyak 16 SKPD yang LAKIP nya sesuai dengan SAKIP

6.

Persentase SKPD yang IKU nya relevan dengan sasaran yang akan dicapai pertahun.

60%

70%

75%

80%

45,58%

70%

70%

75%

Realisasi capaian taregt hanya mencapai 75,97%, yaitu dari 24 SKPD (60%) yang ditergetkan hanya 16 SKPD (45,58%) yang IKU nya selaras dengan sasaran yang ada.

7.

Persentase SKPD yang akuntabilitasnya baik “ yaitu persentase SKPD yang dari hasil evaluasi mendapatkan nilai > 50.

20%

30%

35%

40%

66,6%

30%

40%

35%

Capaian target mencapai 66,6%, atau sebanyak 4 SKPD yang dalam penilaian evlak nya mendapat nilai > 50% dari 24 SKPD yang

1.

2.

3.

Persentase Penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan dari total nilai APBD sekitar 1,5% pertahun. Menurunnya angka kewajiban setor kepada Negara dengan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,-


Target Renstra SKPD NO

Indikator

SPM/standar nasional

IKK



Tahun 2015 (tnn n)

Realisasi Capaian Tahun Tahun 2013 2016 (thn n-2) (thn n+1)


Proyeksi Tahun 2015 (tnn n)

Tahun 2016 (thn n+1)

Catatan Analisis Tahun 2013

dievaluasi. 8.

Persentase pengawas yang sudah bersertifikasi JFA.

70%

90%

95%

100%

86,36%

65%

70%

75%

Realisasi capaian sebesar 84,81% dengan capaian target sebesar 59,37% atau sebanyak 19 orang pengawas yang sudah bersertifikasi JFA dari 70% yang ditargetkan

9.

Persentase pegawai yang kompeten melakukan evaluasi AKIP.

30%

30%

35%

35%

22,58%

30%

35%

35%

Realisasi capaian hanya mencapai 75,25%, dengan capaian target sebesar 22,58% atau sebanyak 7 orang dari target yang ditetapkan sebesar 30%

10.

Persentase pegawai yang menguasai SPIP.

20%

25%

30%

30%

12,9%

20%

30%

30%

Realisasi capaian hanya mencapai 129% dengan capaian target sebesar 12,9 atau sebanyak 4 orang pegawai yang menguasai SPIP dari target yang ditetapkan sebesar 10%.

11.

Jumlah Hasil Laporan Pemeriksaan Tepat waktu pertahun.

120 Laporan

135 Laporan

145 Laporan

160 Laporan

120 Laporan

135 Laporan

145 Laporan 169 Laporan

12.

Persentase Pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan.

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian target mencapaian 100% atau capai sebesar 125% dari target yang ditetapkan sebesar 80%

13.

Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan dalam periode tertentu.

80%

85%

90%

95%

59,09%

85%

90%

95%

Capaian target hanya mencapai 59,09% atau capaian sebesar 73,86% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.

Realisasi mencapai target 100%


2.3.

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah. Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil

evaluasi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Inspektorat, maka dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat. Perumusan isu – isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi

Inspektorat,

permasalahan,

dimaksudkan

hambatan

atas

untuk

pelaksanaan

menentukan program

dan

kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah berdasarkan Daerah

hasil

tahun

evaluasi

sebelumnya,

pelaksanaan serta

Renja

capaian

Inspektorat

kinerja

Renstra

Inspektorat. Isu – isu strategis yang dihadapi dilihat dari faktor internal adalah terbatasnya kualitas SDM yang memadai, sedangkan dari faktor eksternal adalah masih lemahnya pengendalian intern dari masing – masing unit kerja.


BAB TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III

3.1

TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai tahun kedua dari pelaksanaan Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun periode 2011 – 2016, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kondisi ini sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Kebijakan

merupakan

ketentuan

–

ketentuan

yang

ditetapkan oleh yeng berwenang untuk menjadi pedoman , pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, visi organisasi dan terangkum dalam uraian sebagai berikut:



Peningkatan

pengawasan

dan

akuntabilitas

kinerja

pemerintah; 

Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good

governance)

pada

semua

tingkat

dan

lini

pemerintahan pada semua kegiatan; 

Peningkatan kinerja dan mutu layanan di semua aspek layanan ”public service”;



Tertib administrasi pemerintahan.


3.2

TUJUAN DAN SASARAN A. TUJUAN Tujuan

merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi, yang dapat menggambarkan hasil akhir yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya

mempertimbangkan

sumberdaya

dan

kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat

keberhasilan

pelaksanaan

kepemerintahan

(perfomance indicator). Tujuan dapat menggambarkan arah strategi dan perbaikan–perbaikan yang ingin dicapai ke depan untuk lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua program dan kegiatan. Untuk

mewujudkan

pencapaian

Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun

visi

dan

misi,

menetapkan 2

(dua) tujuan untuk priode 2011-2016, yaitu : 1).

Mewujudkan

Pelaksanaan

Kepemerintahan

yang

bersih, efesien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel; 2).

Meningkatkan

Peran

Inspektorat

Dearah

sebagai

pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan.

B. SASARAN

Sasaran yang dimaksud di sini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isu13 Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun TA. 2015

isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan faktor kunci keberhasilan, sejalan dengan proses

perencanaan

strategis.

Fokus

utama

penentuan

sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan sumber daya ke dalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan. Dalam

penetapan

sasaran

juga

dirancang

dan

diidentifikasikan indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada priode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing. Adapun sasaran yang dapat diidentifikasikan untuk diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dalam kurun waktu 2011–2016 sebagaimana dinyatakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dan sasaran yang dapat diidentifikasikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015, adalah sebagai berikut :


TABEL. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA 2015

(1) 1.

(2) Mewujudkan Kepemerintahan efesien,

efektif,

(3) pelaksanaan yang

bersih,

transparan,

Terwujudnya pemerintahan

(4)

penyelenggaraan yang

baik

-

Persentase Penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan dari total nilai APBD sekitar 1,5% pertahun.

1,5%

-

Menurunnya angka kewajiban setor kepada Negara dengan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,-

< Rp. 200 JT

-

Persentase Pejabat yang membuat LHKPN

70%

-

Persentase SKPD yang telah melaksanakan SPIP

10%

-

Persentase LAKIP SKPD SAKIP pertahun.

sesuai dengan

75%

-

Persentase SKPD yang IKU nya relevan dengan sasaran yang akan dicapai pertahun.

75%

Persentase SKPD yang akuntabilitasnya baik “ yaitu persentase SKPD yang dari hasil evaluasi mendapatkan nilai > 50.

35%

dan

bersih dari unsur KKN

professional dan akuntabel.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

(5)

unit kerja

-


(1) 2.

(2) Meningkatkan Inspektorat

(3) Peran

Daerah

sebagai

(4)

Meningkatnya kompentensi SDM

Persentase

-

Inspektorat

(5)

pengawas

yang

sudah

95%

kompeten

35%

bersertifikasi JFA.

pelaksana Pemerintah Daerah di Persentase

-

Bidang Pengawasan

pegawai

yang

melakukan evaluasi AKIP. Persentase pegawai yang menguasai SPIP.

-

Meningkatnya

kualitas

tugas

-

pokok dan fungsi

Jumlah Hasil Laporan Pemeriksaan Tepat waktu

-

30%

145 Laporan

pertahun.

Persentase Pemeriksaan yang dilaksanakan

100%

sesuai dengan Perencanaan. -

Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil

90%

pengawasan dalam periode tertentu.


3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

A.

PROGRAM. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis

dan terintegrasi

yang dilaksanakan oleh organisasi guna

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. kebijakan organisasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk program yang terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program

ini

pengawasan

ditujukan Aparat

Pemerintah

guna

Pengawasan

Daerah

dalam

peningkatan

kualitas

Fungsional

Internal

mewujudkan

tata

pemerintahan yang baik.

2.

Program

Peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan capaian kinerja dan Keuangan. Program

ini

pengawasan Pemerintah

ditujukan Aparat

Daerah

guna

Pengawasan dalam

peningkatan

kualitas

Fungsional

Internal

mewujudkan

akuntabilitas

pemerintahan daerah.

3.

Program

peningkatan

profesionalisme

tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.


B.

KEGIATAN. Kegiatan

merupakan

tindakan

nyata

Inspektorat

Daerah Kabupaten Karimun dalam jangka waktu tertentu yang

dilaksanakan

sesuai

dengan

rencana

strategis

organisasi dan tertuang dalam formulir : Rencana Kerja Program Tahunan (RKPT 2011 - 2016). Adapun

yang

merupakan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 adalah sbb: 1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah a. Pelaksanaan pemeriksaan regular; b. Rapat

Koordinasi

rangka

Pengawasan

Peningkatan

Mutu

(RAKORWAS)

Hasil

dalam

Pengawasan

dan

Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pembahasan PKPT; c. Monitoring Tidaklanjut Hasil

Pemeriksaan

eksternal

dan Internal; d. Review Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemkab. Karimun; e. Gelar Pengawasan Daerah; f. Pemantauan Penyelenggaran SPIP; g. Penyelenggaraan Forum Penataan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemkab. Karimun; h. Evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Pemkab. Karimun; i. Asistensi Tim Penyusun LAKIP Kabupaten Karimun; j. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi k. Sosialisasi

Sistem

Informasi

Manajemen

Hasil

Pengawasan; l. Tindaklanjut Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah; m. Audit Operasional Penerimaan Daerah; n. Intensifikasi dan monitoring penyampaian LHKPN Kab. Karimun. 18 Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun TA. 2015

2. Program

Peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan capaian kinerja dan Keuangan. a. Review Laporan Keuangan daerah Kabupaten Karimun; b. Penyusunan LAKIP Kabupaten Karimun; c. Penyusunan LAKIP Inspektorat; d. Pemeriksaan Fisik Kas (kas opname) SKPD dalam rangka Penutupan Tahun Anggaran; e. Review RKA – SKPD.

3. Program

peningkatan

profesionalisme

tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan a. Pelatihan

Teknis

Pengawasan

dan

Penilaian

Akuntabilitas Kinerja; b. Pelatihan penjenjangan aparatur pengawasan; c. Pelatihan

pengembangan

tenaga

pemeriksa

&

aparatur pengawasan; d. Pembuatan Buku Saku Auditor; e. Penyusunan

Pedoman

Pengawasan

/Kebijakan

Pedoman Teknis di Bidang Pengawasan.

Program - program dan kegiatan - kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat menjawab tantangan dan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Karimun dalam memberikan keyakinan yang memadai (assurance activities), memberikan

peringatan

dini

(anti

corruption

activities),

meningkatkan kualitas (consulting activities) penyelengaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dibawah ini, disajikan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dengan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015. 19 Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun TA. 2015


BAB IV 1.

PENUTUP

Kesimpulan Untuk menjamin agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka sebuah sistem perencanaan yang baik merupakan syarat mutlak untuk tercapainya tujuan. Rencana Kerja (Renja) rencana

kerja

Inspektorat tahunan

Daerah merupakan bagian yang

menggambarkan

dari

prioritas

pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk

mencapai

prioritas

sasaran-sasaran

pembangunan

Inspektorat

Daerah

tahunan

adalah

pembangunan. yang

berdasarkan

Adapun

dilaksanakan kritieria

oleh

sebagai

berikut : 1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran sasaran pembangunan. 2. Memiliki sasaran - sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya. 3. Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan. 4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Renja tahun 2015 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)

yang

selanjutnya

menjadi

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.


Beberapa harapan dengan adanya Renja 2015, sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan. 2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan Program dan

Kegiatan di Inspektorat

Daerah . 3. Mengakomodasikan

berbagai

aspirasi,

perkembangan

maupun perubahan yang terjadi, yang belum terprediksi dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun tahun 2011-2016.

Akhirnya, indikator keberhasilan pelaksanaan Renja akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaikbaiknya.

Tanjung Balai Karimun, 05 Mei 2014

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DEDI HARDIMAN, SE Pembina Tk. I NIP. 19611010 199303 1 001


BAB PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents