BAB IV UPAYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MELINDUNGI AHMADIYAH DAN RESPONS AHMADIYAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB IV UPAYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM “MELINDUNGI” AHMADIYAH DAN RESPONS AHMADIYAH TERHADAP “PERLINDUNGAN” PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

A. Pendahuluan Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Dialog antara pemerintah dengan JAI sudah dimulai pada 2007. Dialog tersebut pada akhirnya melahirkan tujuh pilihan solusi untuk Ahmadiyah. Solusi yang dipilih oleh Ahmadiyah yaitu diterima sebagai salah satu aliran dalam Islam. Konsekuensi dari pilihan tersebut adalah Ahmadiyah diwajibkan untuk menjelaskan pada masyarakat bahwa keyakinannya tidak menyimpang dengan umat Islam arus-utama. Namun, pemerintah menganggap bahwa JAI tidak menunjukkan itikad baik ketika klarifikasi yang disampaikan tidak dilaksanakan selama rentang waktu tiga bulan. Hal itulah yang menyebabkan pemerintah menerbitkan SKB Tiga Menteri.1 SKB tersebut merupakan induk dari peraturan-peraturan daerah tentang pembekuan aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia, termasuk SK Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011.

1

Ahmadiyah Emoh Hadiri Dialog dengan Pemerintah, http://nasional.tempo.co/read/news/2011/03/22/173321909/ahmadiyah-emoh-hadiri-dialog-denganpemerintah, diakses pada 16 Juli 2015.

44 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

45

Setelah dialog yang melahirkan SKB diadakan pada rentang tahun 2007-2008, Pemerintah Pusat untuk kedua kalinya mengajak kelompok Jamaah Ahmadiyah Indonesia berdialog guna merumuskan solusi untuk Ahmadiyah. Dialog yang diadakan pada 22, 23, 28, dan 29 Maret 2011 tidak mampu menghadirkan ketua Pengurus Besar Ahmadiyah yaitu Abdul Basit yang menganggap peserta dialog tidak netral. Dalam dialog tersebut, Pemerintah juga mengundang perwakilan LSM, kalangan akademisi, Ormas Islam, MUI, Badan Intelijen Negara, Polri, Kejakasan Agung, dan beberapa perwakilan daerah yang juga memberlakukan peraturan daerah terkait Ahmadiyah. Dialog itu mulanya berencana untuk mengeluarkan keputusan baru menyangkut nasib JAI. Namun, pada akhir April 2011 belum ada pengumuman resmi tentang keputusan dialog tersebut.2

B. Dialog Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan JAI Ketika SK Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 diterbitkan, Ahmadiyah Jawa Timur merasa tidak pernah dimintai pendapat atau bahkan penjelasan terkait keyakinan yang dianggap masyarakat sesat. Bahkan, pemerintah tidak pernah menjelaskan tentang kegiatan Ahmadiyah yang dianggap mampu memicu gangguan ketertiban umum sehingga terbit Surat Keputusan tersebut.3 Dalam kasus ini,

2

Munarman: Ahmadiyah Adu Domba Pemerintah, http://www.suaraislam.com/read/index/2223/Munarman--Ahmadiyah-Adu-Domba-Pemerintah, diakses pada Rabu 15 Juli 2015. 3 Basuki, Wawancara, Surabaya, 18 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

46

Pemerintah tidak menunjukkan bahwa mereka adalah fasilitator bagi semua warganya. Ahmadiyah

menganggap

bahwa

materi

dari

SK

Gubernur

No.

188/94/KPTS/013/2011 masih multitafsir. Pemerintah tidak pernah menjelaskan secara rinci dan mendetil tafsir dari SK tersebut.4 Materi SK Gubernur seringkali disosialisasikan oleh beberapa media sebagai pelarangan terhadap Ahmadiyah. Pola pikir masyarakat terhadap Ahmadiyah dibentuk oleh media dan suara-suara mayoritas sehingga diskriminasi terhadap Ahmadiyah semakin tajam. Dalam beberapa kasus Ahmadiyah, pemerintah daerah telah memfasilitasi pertemuan antara kelompok mayoritas dengan minoritas. Namun, sering kali pertemuan tersebut bukan untuk menjembatani kelompok-kelompok minoritas yaitu Ahmadiyah melainkan digunakan untuk menekan kelompok minoritas. Pada tahap akhir, pemerintah daerah sering kali mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang diskriminatif. Hal ini telah terjadi pada kelompok Ahmadiyah di beberapa daerah termasuk Jawa Timur. Peraturan ini lagi-lagi dijadikan alat pembenaran kelompok mayoritas dalam melakukan tindakan pelanggaran kebebasan beragama seperti pengrusakan papan nama Ahmadiyah di Jawa Timur. Dari beberapa penelitian LSM-LSM ditemukan bahwa sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh aktor non-negara. Aktor non-negara terdiri atas individu maupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi-organisasi

4

Budi, Wawancara, Surabaya, 3 Juli 2015.


47

kemasyarakatan.5 Salah satu dari organisasi kemasyarakatan tersebut adalah MUI. MUI sering kali mengeluarkan fatwa yang dapat memprovokasi terjadinya pelanggaran kebebasan beragama. Suatu contoh adalah fatwa MUI tahun 1980 dan 2005 yang menyatakan bahwa kelompok Ahmadiyah sebagai komunitas sesat. Para pelaku pelanggaran lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah aktor negara. Negara tidak hanya lemah dan lalai dalam melindungi kelompok minoritas, tetapi juga menjadi pelaku pelanggaran dengan memberlakukan pembatasan kebebasan beragama melalui peraturan baik pusat maupun daerah. 6 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Ahmadiyah berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberlakukan pembatasan terhadap komunitas Ahmadiyah. Aturan-aturan di tingkat daerah ini kemudian digunakan untuk melegitimasi berbagai bentuk serangan terhadap Ahmadiyah. Selain itu, UU tentang Pencegahan dan Penodaan Agama juga menjadi dasar hukum bagi diberlakukannya banyak produk hukum yang menyatakan kelompok-kelompok tertentu sebagai aliran sesat, termasuk Ahmadiyah. Sementara itu, aparat pemerintah bersama-sama dengan polisi dan pemerintah setempat merupakan pelaku pelanggaran atas nama kebebasan beragama. Bentuk pelanggaran bisa berupa pembiaran pelanggaran, diskriminasi dan penyegelan dan tempat ibadah. Pemerintah setempat sepertinya enggan untuk berhadapan dengan kelompok minoritas. Lebih-lebih

5

The Wahid Institute, Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014: Utang Warisan Pemerintah Baru, 2014. 6 Ibid.


48

pemerintah daerah tampaknya khawatir jika mereka dianggap tidak membela agama yang benar.7 Surat Keputusan Gubernur yang lahir karena alasan kerusuhan di beberapa daerah, menuai banyak kontroversi. Surat tertanggal 28 Februari 2011 yang disahkan oleh Gubernur Jawa Timur mengundang protes dari Jaringan Masyarakat AntiKekerasan (JAMAK) dan Aliansi Anak Bangsa Peduli HAM. Menurut Presidium JAMAK, Surat Keputusan tersebut lebih layak ditujukan pada masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah.8 Pemerintah dengan sikapnya yang cenderung pro dengan masyarakat dominan mengesankan bahwa pemerintah masih segan dengan mayoritas masyarakat yang kontra dengan Ahmadiyah. Selain JAMAK dan Aliansi Anak Bangsa Peduli HAM, Koalisi Masyarakat Sipil dan Kewarganegaraan juga melayangkan protes terhadap Pemerintah Jawa Timur. Mereka menganggap bahwa penerbitan Surat Keputusan Anti-Ahmadiyah telah melanggar hak kebebasan warga negara untuk memeluk agama.9 Mereka menilai bahwa Pemerintah masih mengakomodasi secara politik kelompok penentang Ahmadiyah dan mengkriminalisasi Ahmadiyah.10 Peraturan semacam ini mampu menjadi pintu masuk daerah-daerah lain untuk mengadopsi peraturan yang

7

Ibid. Edy M. Ya’kub, NU, Muhammadiyah, dan FPI, http://www.antaranews.com/berita/248702/nu-ahmadiyah-dan-fpi, diakses pada 16 Juli 2015. 9 Ancaman Perda Anti-Ahmadiyah, http://www.tempo.co/read/fokus/2011/03/01/1761/Ancaman-Perda-Anti-Ahmadiyah, diakses pada 16 Juli 2015. 10 Ibid. 8


49

mempunyai

substansi

sama

dengan

Surat

Keputusan

Gubernur

No.

188/94/KPTS/013/2011. Menjawab beberapa protes dari berbagai pihak tentang penerbitan SK Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011, Pemerintah Jawa Timur mengupayakan untuk menjaga ketertiban umum terkait kasus yang terjadi pada Ahmadiyah. Pada prinsipnya, Pemerintah melarang segala aktivitas yang dapat menimbulkan kecemburuan umat Islam lainnya.11 Selain melarang aktivitas keagamaan yang mampu mengganggu ketertiban umum, pemerintah mengaku tidak mempunyai wewenang untuk melarang ritual keagamaan terkait akidah Ahmadiyah. Domain agama menurut Pemerintah Jawa Timur merupakan salah satu dari kewenangan Pemerintah Pusat. Tanggapan terhadap penerbitan SK Anti-Ahmadiyah di Jawa Timur tidak berhenti sampai disitu, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara meminta Pemerintah untuk mencabut Surat Keputusan karena dikhawatirkan dapat meningkatkan eskalasi kekerasan dan persekusi terhadap Ahmadiyah.12 Ketua Yayasan Pengurus YLBHI menambahkan bahwa SK Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 merupakan kebijakan daerah yang melanggar ketentuan tata cara perundang-undangan. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jatim itu tidak memperhatikan partisipasi publik, bahkan Ahmadiyah tidak pernah dimintai penjelasan maupun klarifikasi 11

Ibid. Regulasi Lokal tentang Ahmadiyah Ditentang, http://www.beritasatu.com/nasional/9106regulasi-lokal-tentang-ahmadiyah-ditentang.html, diakses pada 16 Juli 2015. 12


50

terkait Surat Keputusan tersebut.13 Selain itu, Direktur LBH Jakarta juga menyatakan permintaan kepada Pemerintah untuk agar segera melakukan kajian terhadap peraturan daerah anti-Ahmadiyah di beberapa daerah termasuk Jawa Timur. Peraturan tersebut dianggap sebagai peraturan yang terkesan prematur karena prosesnya mendahului proses peradilan dan menuduh konflik yang terjadi disebabkan oleh Ahmadiyah.14 Pemerintah Jawa Timur menegaskan bahwa Surat Keputusan Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 dimaksudkan untuk meredamkan potensi kemarahan umat Islam atau pencegahan terhadap konflik sosial.15 Kebijakan tersebut juga mendapat dukungan dari beberapa pihak diantaranya mantan Ketua PBNU. Menurutnya, kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Timur merupakan kebijakan yang tepat dan tidak menyalahi aturan HAM. Alasan pelarangan aktivitas keagamaan Ahmadiyah adalah karena para pendukung SK Gubernur khawatir ajaran Ahmadiyah masih tetap menyebar meskipun dibubarkan.16

C. Respons Kelompok Ahmadiyah terhadap Pemberlakuan SK Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 Sejak pemberlakuan Surat Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011, kegiatan Ahmadiyah sering kali dibatasi bahkan diawasi oleh aparat. Kelompok yang 13

Ibid. Ibid. 15 SK Pelarangan Ahmadiyah: Gubernur Jatim Siap Hadapi Gugatan Ahmadiyah, http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2011/03/03/13585/sk-pelarangan-ahmadiyah-gubernurjatim-siap-hadapi-gugatan/, diakses pada 17 April 2015. 16 Ibid. 14


51

berjumlah sekitar 1000 jemaat17 di Jawa Timur ini merasakan dampak dari adanya Surat Keputusan tersebut. Selain pembatasan aktivitas keagamaan, kegiatan sosial kemanusiaan yang rutin diadakan oleh Ahmadiyah juga mendapat pengawasan ketat dari aparat. Pemasangan papan nama organisasi juga turut dilarang sejak adanya Surat Keputusan yang terbit pada 28 Februari 2011. Salat Jumat yang merupakan kewajiban bagi Muslim juga menjadi salah satu larangan pemerintah kepada Ahmadiyah.18 Salah satu tokoh NU yaitu Salahuddin Wahid menyarankan agar Ahmadiyah menggugat SK Gubernur ke PTUN. Menurutnya, SK tersebut masih belum menjamin keamanan bagi Ahmadiyah, selain itu SK tersebut masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.19 Namun, Ahmadiyah tidak pernah mengambil langkah terlalu jauh untuk menggugat Gubernur terkait SK. Sikap yang mereka ambil adalah dengan beraktivitas seperti biasa, namun tidak dengan terang-terangan sebelum terbitnya SK. Sikap tersebut merupakan salah satu cerminan dari prinsip taat pada ulil amri oleh kelompok Ahmadiyah. Selama perintah dari pemerintah tidak melanggar syariat, prinsip tersebut akan tetap berjalan.20 Sebelum terbitnya SK Gubernur pun, Ahmadiyah tidak pernah diundang untuk audensi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur terkait terbitnya SK.

17

Angka ini berdasarkan pada Basuki, Wawancara, Surabaya 18 Juni 2015. Ibid. 19 Gus Solah Sarankan Ahmadiyah Gugat Gubernur, http://m.inilah.com/news/detail/1285592/gus-solah-sarankan-ahmadiyah-gugat-gubernur, diakses pada 16 Juli 2015. 20 Basuki, Wawancara, Surabaya 18 Juni 2015 18


52

Ahmadiyah merasa khawatir jika pemerintah mendapatkan referensi bukan primer dalam penyusunan SK gubernur. Setelah terbitnya SK, Ahmadiyah merasa dibatasi gerak-geriknya oleh pemerintah. Bahkan kegiatan sosial kemanusiaan yang rutin dilakukan oleh mereka mendapat pengawasan ketat dari aparat. Selain pelarangan terkait kegiatan sosial kemanusiaan, pemerintah melarang Ahmadiyah menunjukkan simbol atau identitas mereka terhadap masyarakat luas, misalnya pemasangan plang atau papan nama Ahmadiyah. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, Ahmadiyah mempunyai prinsip taat kepada Allah, Rasul, dan pemerintah, Ahmadiyah mengikuti peraturan pemerintah.21 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun, Ahmadiyah tercatat tidak pernah melanggar konstitusi.22 Bahkan, untuk menentukan awal dan akhir Ramadlan pun mereka tidak merasa berhak untuk berijtihad sendiri, meskipun pada dasarnya kelompok tersebut mampu dan mau untuk berijtihad sendiri. Ahmadiyah menganggap bahwa Surat Keputusan Gubernur itu bukan satusatunya win-win solution, karena pada akhirnya Ahmadiyah menjadi pihak yang lebih banyak ditekan.23 Terlebih, isi dari SK Gubernur telah mereduksi muatan dari SKB yang sebenarnya tidak melarang aktivitas Ahmadiyah seluruhnya. Menurutnya, dalam tataran hukum jika ada peraturan yang bertolak belakang dengan peraturan yang lebih

21

Ibid. Basyir Ahmad Suwarto, Potret Ahmadiyah Manislor yang Didiskriminasi, http://www.gusdur.net/opini/detail/?id=112/hl=id/Potret_Minoritas_Ahmadiyah_Manislor_Yang_Didi skriminasi, diakses pada 16 Juli 2015. 23 Basuki, Wawancara, Surabaya, 18 Juni 2015. 22


53

tinggi, maka peraturam tersebut batal hukum.24 Selain itu, dalam SK Gubernur pelarangan aktivitas tidak ditunjukkan secara detail sebagaimana dalam SKB. Ambiguitas inilah yang menjadikan kelompok Ahmadiyah seringkali menjadi sasaran diskriminasi.25 Ahmadiyah beranggapan bahwa sosialisasi SKB perlu dilakukan secara maksimal karena hal tersebut merupakan salah satu upaya pemahaman kepada masyarakat dalam menyikapi peraturan-peraturan daerah yang menginduk pada SKB, khususnya SK Gubernur.26 SKB hanya melarang kelompok Ahmadiyah menyebarkan paham kesesatan, yaitu percaya adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Sedangkan dalam SK Gubernur, larangan tersebut ditujukan pada aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum. Aktivitas yang dapat memicu terganggunya ketertiban umum tidak dijelaskan oleh pemerintah dengan poin-poin penjelas.27 Implikasi lain yang dirasakan oleh Ahmadiyah terkait penerbitan SK Gubernur adalah kerugian dengan tidak adanya papan nama organisasi yang menunjukkan identitas mereka. Hal tersebut menjadikan Ahmadiyah sulit berinteraksi dengan kelompok Ahmadiyah di wilayah lain karena sulitnya mencari kantor Ahmadiyah. Selain itu, masyarakat juga semakin mengabaikan kehadiran kelompok Ahmadiyah di Jawa Timur karena dianggap Ahmadiyah sudah bubar.28

24

Ibid. Ibid. 26 Ibid. 27 Ibid. 28 Ibid. 25


54

Selain sulit berinteraksi dengan jaringan Ahmadiyah di wilayah lain, kelompok Ahmadiyah di Surabaya juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan salat Jumat. Padahal, di dalam SK Gubernur, larangan tersebut tidak berhubungan dengan ritual keagamaan. Larangan tersebut ditujukan agar Ahmadiyah tidak memunculkan identitas secara umum karena mungkin hal tersebut bisa memicu kecemburuan sosial dan pada akhirnya muncul gangguan ketertiban umum.29 Menurut Ahmadiyah, SK Gubernur telah menyalahi kostitusi karena telah bertentangan dengan SKB. Jika di level nasional tidak ada larangan yang spesifik terkait dalam urusan agama, maka pemerintah daerah tidak boleh menerbitkan SK yang bertentangan dengan hal tersebut. Meskipun sudah terbit tentang kebijakan otonomi daerah, hal tersebut tidak serta merta melegalkan pemerintah daerah untuk mengatur semua urusan masyarakat terutama agama. Agama merupakan salah satu urusan kewenangan pemerintah pusat.30 Di Jawa Timur, pernah sekali terjadi tindak kekerasan dari kelompok masyarakat penentang Ahmadiyah. Kejadian tersebut terjadi di Tulungagung pada tahun 2013. Masjid Ahmadiyah dirusak dan disegel oleh warga setempat. Kelompok Ahmadiyah dipaksa untuk salat di masjid non-Ahmadiyah. Mubalig yang dikirim oleh Pengurus Besar Ahmadiyah juga ditolak dan diusir oleh masyarakat setempat. Meskipun hal tersebut bukan implikasi langsung dari penerbitan SK Gubernur,

29 30

Basuki, Wawancara, Surabaya 17 Juni 2015. Ibid.


55

namun kejadian tersebut dapat dikaitkan dengan anggapan masyarakat tentang Ahmadiyah di Jawa Timur.31 Anggapan masyarakat terhadap Ahmadiyah secara tidak langsung dibentuk oleh negara dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Timur. Dengan adanya SK Gubernur, masyarakat menafsirkan bahwa Ahmadiyah merupakan kelompok sesat yang saat ini sudah dilarang keberadaannya di Indonesia. Anggapan tersebut yang menyebabkan berbagai tindakan pelarangan bahkan tindakan anarkis oleh kelompok radikal. Selain itu, anggapan tersebut juga dipicu oleh produk di luar hukum yaitu fatwa MUI. Padahal, Ahmadiyah menjelaskan bahwa MUI adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana posisi Ahmadiyah di Indonesia. Fatwa MUI bukan merupakan produk hukum yang isinya harus dipatuhi oleh masyarakat umum. Jika MUI sebagai ormas mempunyai hak untuk menerbitkan fatwa, Ahmadiyah pun merasa punya hak yang sama terkait penerbitan fatwa.32 Selain itu, jika fatwa MUI mampu menjadi rujukan bagi masyarakat untuk menindak suatu hal, maka Ahmadiyah merasa perlu untuk duduk di dalam MUI. Mereka menganggap apa yang difatwakan oleh MUI bukan sebagaimana Ahmadiyah yang sebenarnya. Fatwa yang menyangkut masalah teologis suatu aliran, harus berdasarkan dari sumber utama. Apalagi dalam fatwa tentang sesatnya Ahmadiyah ada beberapa buku yang menjadi dasar, namun sampai saat ini buku tersebut tidak pernah ada.33

31

Ibid. Ibid. 33 Ibid. 32


56

Pengaruh dari SK Gubernur terhadap pola pikir masyarakat cukup tajam. Identitas Ahmadiyah yang paling banyak dikenal adalah tentang adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal menurut Ahmadiyah, banyak hal yang seharusnya masyarakat pahami selain keyakinan teologis mereka. Ahmadiyah mempunyai lembaga sosial kemanusiaan yang di beberapa tempat mereka turut mengambil bagian. Namun label yang tertempel pada Ahmadiyah hanya pada masalah yang dipertentangkan oleh kelompok Islam mayoritas.34 Adanya pembatasan aktivitas oleh pemerintah, Ahmadiyah tetap melakukan kegiatan di internal kelompok. Menurutnya, kegiatan internal bukan merupakan salah satu larangan dalam SK Gubernur. Terlebih, kegiatan yang mereka lakukan dianggap tidak pernah mengganggu ketertiban umum ataupun memancing kecemburuan sosial. Kegiatan yang rutin dilakukan adalah kegiatan sosial kemanusiaan dan kegiatan organisasi secara berkala.35 Prinsip yang selalu dipegang oleh Ahmadiyah adalah taat pada pemerintah atau ulil amri. Menurutnya, dengan mematuhi ulil amri berarti ia telah mematuhi Allah dan Rasulnya. Karena perintah taat pada ulil amri merupakan kelanjutan dari taat pada Allah dan Rasulnya. Namun, mereka menyesalkan adanya peraturan tentang pembatasan aktivitas bagi kelompok Ahmadiyah di Jawa Timur. Apalagi keputusan tersebut disusun tanpa adanya diskusi dengan kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah juga tidak pernah melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum,

34 35

Ibid. Ibid.


57

misalnya salat di pinggir jalan, menggunakan pengeras suara masjid, dan berdakwah di muka umum. Ahmadiyah selalu berharap agar pemerintah mengundang mereka untuk sekedar berdialog dan meluruskan apa yang dikatakan oleh kelompok Islam mayoritas sebagai penyimpangan.36

D. Sistem Pembatasan Internal Kelompok Ahmadiyah 1. Pembatasan Teologis Ahmadiyah mempunyai sistem ikrar untuk masuk menjadi anggota Ahmadiyah, yaitu dengan baiat. Ikrar ini sekaligus dijadikan identitas apakah seseorang tersebut anggota Ahmadiyah atau bukan. Baiat dalam istilah Ahmadiyah tertuju pada Khalifatul Imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmad dengan berjanji untuk selalu menaati segala apa menjadi keputusan dari Khalifatul Imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah mempunyai dasar dari perintah baiat, yaitu merupakan salah satu perintah Rasulullah.37 Perintah tersebut terdapat dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

‫فئذا رأيتوٍْ فبايعٍْ ّلْ حبْا على الثلج فئًَ خليفت اهلل الوِدي‬ Artinya: “Jikalau kamu melihatnya (Al-Mahdi), maka berbaiatlah kepadanya walaupun merangkak di gunung salju sekalipun, karena itu Khalifatullah, Al-Mahdi.38

36

Ibid. Syamsir Ali, Madu Ahmadiyah untuk Para Penghujat (Tnp: Wisma Damai, 2011), 32. 38 Ibid. 37


58

Ahmadiyah mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Al-Mahdi dan dengan alasan itulah mereka wajib berbaiat. Adapun isi dari baiat adalah sebagai berikut:39 1. Di masa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur senantiasa akan menjauhi syirik. 2. Akan senantiasa menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasiq, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara dan memberontak serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya. 3. Akan senantiasa mendirikan sembahyang lima waktu tanpa putus-putusnya sesuai dengan perintah Allah Ta’ala dan Rasulnya dengan sekuat tenaga berikhtiar senantiasa akan mengerjakan sembahyang Tahajud, dan mengirim sholawat kepada junjungan yang mulia Rasulullah SAW dan setiap hari akan membiasakan mengucapkan pujian dan sanjungan terhadap Allah Ta’ala dengan mengingat kurnia-kurnia-Nya dengan hati yang penuh rasa kecintaan. 4. Tidak akan mendatangkan kesusahan apapun yang tidak pada tempatnya terhadap kelompok Allah seumumnya dan kaum muslimin khususnya karena dorongan hawa nafsunya, biar dengan lisan atau dengan tenaga atau dengan cara apapun. 5. Akan tetap setiap terhadap Allah Ta’ala baik dalam segala keadaan susah ataupun senang, dalam suka atau duka, nikmat atau musibah pendeknya, akan rela atas putusan Allah Ta’ala dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan mukanya dari Allah Ta’ala ketika ditimpa suatu musibah bahkan akan terus melangkah ke muka. 6. Akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu dan benarbenar akan menjunjung tinggi perintah Qur’an suci di atas dirinya. Firman Allah dan sabda Rasulullah itu akan jadi pedoman baginya dalam langkahnya. 7. Meninggalkan takabbur dan sombong akan hidup dengan merendahkan diri beradat lemah lembut, berbudi pekerti yang halus dan sopan santun. 8. Akan menghargai agama, kehormatan agama, dan mencintai Islam lebih daripada jiwanya, harta bendanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya. 9. Akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah seumumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah taat kepada-Nya. 10. Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba Allah Ta’ala ini semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal makruf (segala sesuatu yang baik) dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya. Tali persaudaraan ini begitu tinggi wawasannya sehingga tidak akan diperoleh bandingannya, baik dalam ikatan persaudaraan dunia, maupun dalam kekurangan atau dalam segala macam hubungan antara hamba dengan hambanya. 39

Inilah 10 Syarat Baiat Ahmadiyah, http://www.tribunnews.com/nasional/2011/02/16/inilah10-syarat-baiat-jemaat-ahmadiyah, diakses pada 18 Juni 2015.


59

Janji-janji ini harus ditepati oleh semua orang yang berikrar bahwa ia orang Ahmadiyah. Janji itu pula yang harus diterapkan ke dalam kehidupan beragama dalam bermasyarakat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun orang Ahmadiyah itu mempunyai kehidupan yang religius dan penuh nilai-nilai perjuangan untuk membebaskan masyarakat dari segala kebodohan dan ketertindasan.40 Ahmadiyah mempunyai mempunyai mubalig yang dikhususkan untuk membimbing anggotanya agar selalu tetap dalam ikrar baiat. Mubalig tersebut dididik dengan sistem kurikulum Ahmadiyah secara internal yang pada akhirnya diperintahkan untuk mengabdi kepada Ahmadiyah. Mereka berprinsip bahwa seharusnya ada seseorang yang khusus untuk mengabdi pada Allah dan Rasulnya pengabdian tersebut dibuktikan dengan cara senantiasa membimbing anggotanya agar tetap berjalan di jalan Allah dan Rasulnya.41 Sepuluh syarat baiat tersebut merupakan cerminan sederhana dari ajaran AlQuran dan Hadith. Tugas mubalig dalam Ahmadiyah adalah mengingatkan kepada semua anggota Ahmadiyah ketika 10 syarat baiat mulai diabaikan oleh anggota Ahmadiyah. Mubalig tersebut ditugaskan oleh Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) di berbagai wilayah di Indonesia dengan sistem rolling. Hal tersebut merupakan salah satu pengabdian terhadap organisasi Ahmadiyah.42

40

Basuki, Wawancara, Surabaya 17 Juni 2015. Ibid. 42 Ibid. 41


60

2. Pembatasan Sosial Dalam kehidupan sosial, pengikut Ahmadiyah menunjukkan pembatasan terhadap kelompoknya dengan menyebut orang non-Ahmadiyah sebagai “ghair Ahmadiyah”. Ghair Ahmadiyah artinya bukan seorang anggota Ahmadiyah atau orang yang belum melakukan baiat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Pernyataan tersebut secara tersirat dapat diketahui dari pernyataan pendiri Ahmadiyah sebagaimana yang terdapat dalam kitab Tiryaqul Qulub:43 “Dari sejak awal aku berpendapat bahwa tidak ada seorangpun akan menjadi kafir atau Dajjal karena menolak pengakuanku. Tetapi yang pasti adalah orang itu berada dalam kesalahan dan menyimpang dari jalan yang lurus. Aku tidak akan menyebut yang bersangkutan sebagai orang yang tidak beriman, namun ia yang menolak kebenaran yang telah dibukakan Allah yang Maha Kuasa kepadaku adalah orang yang berada dalam kesalahan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Aku tidak akan menyebut siapapun yang mengikrarkan kalimat Syahadat sebagai seorang kafir, kecuali jika ia karena menolak aku serta mengkafirkan diriku lalu dirinya sendiri yang menjadi kafir. Berkenaan dengan hal ini, para lawanku selalu memulai lebih dahulu. Mereka telah menyebut aku seorang kafir dan mengeluarkan berbagai fatwa menyangkut diriku. Aku tidak berkehendak untuk mengeluarkan fatwa terhadap mereka. Mereka harus bersiap mengakui bahwa jika aku ini ternyata seorang muslim dalam pandangan Allah swt maka dengan menyebutku sebagai seorang kafir, maka yang terjadi adalah mereka sendiri yang menjadi kafir sebagaimana fatwa dari Rasulullah saw. Karena itu aku tidak akan menyebut mereka sebagai kafir, mereka sendiri yang akan terjerumus dalam kategori fatwa Rasulullah tersebut.

Sebutan Ghair Ahmadi tidak sama dengan sebutan kafir atau tidak beriman. Bagi Ahmadiyah, sebutan kafir hanya untuk orang yang tidak bersyahadat masuk Islam. Tidak ada sebutan kafir hanya karena tidak percaya dengan Mirza Ghulam Ahmad. Namun, karena orang-orang ghair Ahmadi memulai untuk memfatwakan

43

Syamsir Ali, Madu Ahmadiyah untuk Para Penghujat, 29.


61

kafir pada Ahmadiyah, maka menurutnya yang menjadi kafir adalah ghair Ahmadi tersebut.44 Sebagai dampak dari sebutan ghair Ahmadi bagi orang-orang nonAhmadiyah menyebabkan orang-orang Ahmadiyah menolak untuk bermakmum dengan orang ghair Ahmadi. Menurutnya, pada tahun 1900, sebelas tahun setelah berdirinya Jamaah Ahmadiyah, orang-orang Ahmadiyah memang diperintahkan untuk tidak salat di belakang orang ghair Ahmadi, karena selama itu para ulama ghair Ahmadi terus memfatwakan bahwa orang Ahmadiyah itu bukan Islam dan keluar dari Islam.45 Sehubungan dengan salat, mereka mempunyai prinsip sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut:

‫ال تؤم قْها ُّن لك كارُْى‬ Artinya: “Janganlah engkau mengimami suatu kaum, sedang mereka membenci engkau.46

‫ ثالثت ال يقبل اهلل هٌِن صالة هي تقدم‬:‫إى رسْل اهلل صلى اهلل عليَ ّسلن كاى يقْل‬ ‫قْها ُّن لَ كارُْى ّرجل أتى الصالة دبارا ّالدبار أى يأتيِا بعد أى تفْتَ ّرجل‬ ٍ‫إعتبد هحرر‬ Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Tiga orang yang Allah tidak menerima salat mereka, yaitu: orang yang maju mengimami suatu kaum padahal mereka itu benci kepadanya; orang yang datang salat serta dibar, dibar adalah ia mendatangi salat setelah itu terlewatkan (bubar); dan seseorang yang memperbudakkan budak yang telah dimerdekakan.”47 Selain dalam hal salat berjamah, Ahmadiyah juga menganjurkan agar anggotanya menikah dengan sesama Ahmadiyah. Hal tersebut bukan merupakan

44

Ibid. Ibid. 46 Ibid., 46 47 Ibid. 45


62

pengharaman, melainkan anjuran agar rumah tangga anggota Ahmadiyah selalu harmonis. Ini hanya peraturan organisasi dan yang melanggarnya tetap sah dalam pandangan agama.48 Saleh A. Nahdi49 memberikan jawaban panjang tentang hal ini: 1.

2.

3. 4.

Masalah pernikahan dan perkawinan adalah masalah ikatan suci yang amat penting, jalinan dua insan dalam satu ikatan keluarga yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari dan untuk seumur hidup. Ada perbedaan antara orang Ahmadiyah dan yang bukan, jarak ini pasti mengancam keselamatan dan kerukunan hidup berumah tangga. Bila seorang istri Ahmadi tidak mendapatkan kebebasan dari suami yang bukan Ahmadi ingin shalat di masjid, ingin ikut kegiatan kejemaatan, ingin ikut pengajian jemaat, lalu dihalangi suaminya pasti akan timbul keretakan dalam rumah tangga. Masalah pendidikan anak juga akan menimbulkan persoalan yang mengganggu. Bila suami istri masing-masing mempertahankan pendiriannya, maka suasana rumah tangga pasti mempengaruhi pula anak-anaknya. Hidup sebagai suami istri, berumah tangga bagi orang sejalan imannya, seakidah dan sekepercayaan, akan berberkat dan paling aman dan selamat. Apabila suami istri sama-sama orang Ahmadi, bila terjadi suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya, bila terjadi suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya, maka jama’ah mempunyai lembaga yang disebut Umur Ammah yang tugasnya antara lain ikut membantu menyelesaikan rumah tangga.

Dengan latar belakang pemikiran seperti itu, Ahmadiyah beranggapan bahwa jika wanita Ahmadiyah menikah dengan laki-laki ghair Ahmadiyah maka seumur hidupnya wanita tersebut akan menderita. Hal itu disebabkan oleh di satu pihak ia harus taat kepada suaminya dan di satu pihak yang lain ia harus taat kepada organisasi yang kadang-kadang kedua hal tersebut bertolak belakang. Larangan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan rumah tangga keluarga Ahmadiyah agar selalu tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.50

48 49

Basuki, Wawancara, Surabaya 3 Juli 2015. Saleh A. Nahdi, Kiat-Kiat Tabligh yang Efektif (Jakarta: Yayasan Radja Press, 1994), 78-

79. 50

Basuki, Wawancara, Surabaya 3 Juli 2015.


63

Dalam menerapkan pernikahan antar-anggota Ahmadiyah, organisasi tersebut mempunyai sistem perjodohan internasional. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir pernikahan dengan ghair Ahmadi. Bahkan, remaja-remaja putri Ahmadiyah yang masih berusia belasan sudah mulai ditentukan jodohnya oleh orang tuanya atau mubalig di tiap wilayahnya.51 c.

Prinsip Taat pada Allah, Rasul, dan Pemerintah

Dalam kehidupan bernegara, Ahmadiyah mempunyai prinsip taat pada pemerintah atau yang sering disebut dengan istilah ulil amri. Di manapun Ahmadiyah berada, mereka berprinsip untuk selalu patuh pada aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat.52 Ahmadiyah tidak hanya hidup di kawasan muslim, akan tetapi mereka lebih mampu bertahan di kawasan non-muslim, sebagaimana pusat organisasi Ahmadiyah sekarang adalah di London.53 Taat pada ulil amri merupakan kelanjutan dari taat pada Allah dan Rasulnya karena hal tersebut merupakan salah satu perintah-Nya. Ketaatan tersebut juga merupakan pembuktian cinta terhadap-Nya. Kecintaan yang sejati adalah ketika mereka mampu membuktikan dengan perbuatan. Orang-orang yang hanya mengatakan cinta namun tidak mampu berkorban untuk-Nya, maka hal tersebut belum bisa disebut sebagai cinta yang sejati.54

51

Ibid. Ibid. 53 Abdul Hayyi Nu’man, Sejarah dan Ajaran-Ajaran Pokok Ahmadiyah, dalam al-Hikmah, No. 1, Tahun I, Januari 2004. 54 Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Da’watul Amir, 345-346. 52


64

Akan tetapi ketaatan tersebut sebatas apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Perintah tersebut menjadi tidak wajib jika ulil amri menyuruh untuk melakukan hal di luar syariat atau bahkan pembatasan untuk melakukan syariat Islam. Sebagai Muslim yang baik, Ahmadiyah merasa sudah melakukan kepatuhan terhadap ulil amri dimanapun ia tinggal, misalnya dengan tidak menggunakan pengeras suara waktu salat atau berdakwah di depan umum. Dengan alasan tersebut itulah, Ahmadiyah merasa berhak dilindungi dalam melakukan aktivitas keagamaan sesuai dengan kepercayaannya.55

55

Basuki, Wawancara, Surabaya 3 juli 2015.


BAB IV UPAYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MELINDUNGI AHMADIYAH DAN RESPONS AHMADIYAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents