BAB IV TRADISI BANGUN NIKAH DI DESA LEMAHBANG DALAM PERSPEKTIF MAS{LAH}AH MURSALAH
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Bangun nikah Ditinjau dari pandangan fiqih munakahat terhadap pelaksanaan bangun
nikah ini mengingat sarat dan rukun yang sama dengan pernikahan, seperti adanya wali, saksi serta syarat-syarat yang lain sebagaimana pernikahan pada umumnya. Hukum dari bangun nikah adalah tidak sah atau tidak bisa disebut sebagai pernikahan walaupun dalam bahasa munakahatnya disebutkan kata nikah yaitu tajdi>d al-nikah} serta memiliki rukun dan syarat yang sama dengan pernikahan akan tetapi ada salah satu syarat yang tidak terprnuhi dalam pelaksanaan bangun nikah ini yaitu syarat bagi calon mempelai wanita disyaratkan
harus
tidak
dalam
ikatan
pernikahan.
Sebagaiamana
diungkapkan oleh Para Ulama’ bahwa perniakahan tidak sah jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Adapun syarat tersebut adalah bahwa isteri tidak dalam ikatan pernikahan sebagaimana Firman Allah:
ِ ِ ِ ِ واْملحصن تء اَْْيَانُ ُك ْم ْ ات م َن الّن َساء ااَّل َم َاملَ َك ُ ََ ْ ُ َ
67
68 Yang dimaksud muksonah dalam ayat diatas adalah perempuanperempuan yang bersuami.1 Sedangkan dalam bangun nikah atau tajdi>d
al-nikah} pada hakekatnya kedudukan mempelai wanita adalah masih isteri sah calon mempelai laki-laki secara hukum atau dengan kata lain masih terikat secara hukum dengan suaminya tersebut. Dengan demikian,
bangun nikah atau tajdi>d al-nikah} tidak memenuhi syarat ini, sehingga akad ini tidak memiliki kekuatan hukum seperti pada akad pernikahan pada umumnya
karena mereka hanya memperbarui nikahnya,
menyucikan kembali dalam artian masyarakat desa Lemahbang sedangkan akad yang memiliki kekuatan hukum adalah akad yang sebelumnya.2 Melakukan tradisi bangun nikah ini sendiri adalah suatu pilihan bagi pasangan suami isteri yang sedang dilanda permasalahan bukan menjadi suatu keharusan. Pasangan suami isteri bisa melakukannya atau tidak tergantung kemauan mereka. Jika mereka mau melakukannya, maka akan ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka sedangkan jika tidak mau melakukannya maka perceraian adalah jalan terakhir bagi mereka.3 Seperti dialami oleh salah satu dari warga desa Lemahbang yang bernama A. Cahyono mengalami rumah tangga yang dirasa mulai tidak harmonis semenjak isterinya mulai berkarir diluar. Suaminya mulai curiga dengan isterinya setiap pulang kerja telat. Suami berprasangka bahwa
1
As-Sayyid Sabiq, Fiqhu as- Sunnah, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 80. A. Cahyono, Wawancara, 17 Mei 2014. 3 Dahlan, Wawancara, Pasuruan, 15 Mei 2014. 2
69 isteri melakukan hal-hal lain diluar dari pekerjaannya. Maka tidak jarang pertengkaran dan perselisihan terjadi antar keduanya sebab hal-hal yang telah disebutkan tadi. Akhirnya ketika mereka tidak kunjung baik rumah tangganya dan sampai ingin bercerai maka mereka oleh saran orang tuanya meminta untuk melakukan bangun nikah atau tajdidun nikah. Atas saran orang tua mereka, keduanya awalnya tidak mau mengikuti saran yang diberikan orang tua tapi seiring berjalannya waktu saat ingin memutuskan untuk melakukan bangun nikah maka mereka mempunyai waktu untuk instropeksi diri masing-masing. Yang pada akhirnya keduanya memutuskan bahwa ingin melakukan bangun nikah. Dan singkat cerita setelah mereka melakukan bangun nikah keduanya sekarang hidup rukun dan rumah tangganya kembali harmonis lagi.4 Seperti sudah dijelaskan pada bab pertama dalam landasan teori dimana disebutkan bahwa para Ulama dalam mencari sumber hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah serta maqasid Syari>’ah dimana salah satu sumber hukum Islam yang digunakan adalah Mas{lah}ah al-mursalah. Menurut Abdul Aziz, bahwa hukum dari tajdidun nikah atau bangun
nikah
dalam pembahasan ini adalah boleh dan tidak mengurangi
bilangan-bilangannya talak.5 Hal ini sejalan dengan Imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, umpamanya tidak adanya pengetahuan 4 5
A. Cahyono, Wawancara, Pasuruan, 17 Mei 2014. Abdul Aziz, dkk, Samratus Raudhatus Shaahid, (Kediri: Ponpes Lirboyo, 1990), 145.
70 dengan berhentinya akad yang pertama dan tidak kinayah (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam menyembunyikan tajdid menurut diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati dalam berangan-angan.6 Ada
beberapa
ayat
Al-Qur’an
yang
menerangkan
tentang
pensyariatan hukum Islam dengan kepentingan ke- mas{lah}ah -an manusia, diantaranya terdapat dalam surat Yunus ayat 57-58 yaitu sebagai berikut:
Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".7 Hal ini sesuai dengan firman Allah swt surat Al-Maidah ayat 6:
Artinya: ‚…..Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur‛.8
6
Ibid, 145. Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), 215. 8 Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 108. 7
71 Ayat-ayat diatas
memberikan pengertian bahwa Allah swt
menghendaki kemaslahatan bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan jalan mempermudah kepada hamba-Nya dan membersihkan manusia dari kotoran dunia. Hal ini sesuai dengan didatangkannya Syari>at Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia. Masayarakat
desa
Lemahbang
sendiri
memandang
bahwa
pelaksanaan bangun nikah ini merupakan suatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga terutama pada rumah tangga yang sering mengalami persoalan sehingga menjadi rumah tangga yang tidak harmonis. Jika dilihat dari manfaat dan mudharat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan bangun nikah ini, maka akan lebih baik dilakukan bagi mereka yang dilanda permaslahan dalam rumah tangganya dari pada harus bercerai. Dari sini masyarakat desa Lemahbang memandang bahwa melakukan bangun nikah bagi pasangan suami isteri yang sedang dalam masalah dan bisa berujung pada perceraian hukumnya boleh.9 Penilaian ini bukan semata-mata hasil dugaan saja melainkan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan merasakan sendiri manfaat yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi bangun nikah ini.
9
Nur Hasan, Wawancara, Pasuruan, 16 Mei 2014.
72 B. Analisis Mas{lah}ah Terhadap Pelaksanaan Bangun nikah Pengertian mas{lah}ah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kesukaran.10 Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut sebagai mas{lah}ah. Dengan begitu mas{lah}ah itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan
kemaslahatan
dan
menolak
atau
menghindarkan
kemudharatan. Dalam pengertian mas{lah}ah secara definitif
terdapat perbedaan
rumusan dikalangan ulama’, yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya sama, antara lain: menurut Al-Ghazali, bahwa menurut asalnya mas{lah}ah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan
mudharat (kerusakan), namun hakikat dari Mas{lah}ah itu adalah memelihara tujuan syara‘ (dalam menetapkan hukum) Sedangkan tujuan syara‘ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.
10
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 324.
73 Al-Khawarizi memberikan definisi yang hampir sama
dengan
definisi Al-Ghazali di atas yaitu Memelihara tujuan syara‘
(dalam
menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.11 Melihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada desa Lemahbang ini dengan faktor yang melatarbelakanginya yaitu pada faktor yang pertama yaitu karena kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis seperti pada pernikahan syapaat dan isterinya yang sering kali berselisih tentang maslahmasalah yang kecil lalu menimbulkan pertengakaran. Maka dari itu, mereka datang kepada salah satu ustad dan ustad tersebut menyarankan agar mereka melakukan bangun nikah dengan harapan agar supaya rumah tangganya menjadi lebih harmonis lagi. Setelah mereka melakukan bangun nikah kehidupan rumah tangganya menjadi baik kembali. Maka dapat dipahami bahwa dalam menjalin sebuah pernikahan mesti ada permasalahan/ problematika dalam rumah tangga sehingga diharapkan dengan melakukan bangun nikah ini atas saran para tokoh agama setempat sehingga diharapkan dapat kembali harmonis kehidupan rumah tangganya tersebut. Melihat maksud dan tujuan adanya pelaksanaan tradisi
bangun nikah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bangun nikah ini sangat membantu bagi para suami isteri dan mengandung kemaslahatan. Pada faktor yang kedua yaitu faktor rusaknya akad terdahulu. Dari uaraian pada bab sebelumnya dalam sebuah pernikahan tidak menutup kemungkinan tentang adanya perselisihan antara pasangan suami isteri, hal 11
Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan Juz III, (Jakarta: Sya’adah Putra, tt), 128.
74 ini bisa dikatakan bahwa sebuah perselisihan dalam rumah tangga mesti terjadi dan tidak sedikit yang menimbulkan perceraian. Maka dari itu pelaksanaan bangun nikah tersebut dilakukan dengan tujuan lebih memperkuat lagi hubungan perniakahan antar keduanya sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang melakukan bangun nikah tersebut. Pada faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. seperti pada pasangan Mahfud dan isterinya yang sering kali bertengkar karena hal-hal yang stiap hari masalah yang sama yaitu misalkan masalah uang belanja yang didapat isteri tidak cukup untu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan besoknya lagi berselisih juga dengan masalah yang sama. Karena dirasa hubungan rumah tangganya semakin runyam maka sang suami ingin melakukan bangun nikah seperti yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat desa setempat. Dengan harapan rizeki mereka semakin berkah agar tidak terjadi perselisihan masalah harta lagi. Maka mereka melakukan
bangun nikah dan setelah melakukan bangun nikah keadaan hubungan rumah tangganya semakin membaik dan alhamdulillah masalah uang belanja tidak menjadi persoalan lagi dalam rumah tangganya.12 Sebenarnya dari faktor yang melatar belakangi terjadinya bangun
nikah yang ketiga ini bila ditinjau dari hukum Islam tidak sejalan dengan aqidah
Islam karena hanya Allah swt saja yang mempunyai otoritas
terhadap hal itu bukan lantaran orang melakukan bangun nikah yang 12
Mahfud, Wawancara, Pasuruan, 17 Mei 2014.
75 membuat rizki lancar meskipun hal itu telah menjadi kenyataan. Seperti dijelaskan pada surat Hud ayat 6 yaitu sebagai berikut:
Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannyasemuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).13 Pada faktor yang keempat yaitu atas petunjuk ustad atau kyai, pada dasarnya Allah yang memiliki kekuasaan atas semua yang ada dilangit maupun dibumi. Bila ada seseorang yang percaya pada selain Allah itu sudah melenceng terhadap hukum Islam itu sendiri. Dalam melakukan bangun
nikah ini dilihat dari tujuan para pelaku yang pada umumnya ingin rumah tangga baik lagi karena merasa dalam pernikahan selama yang mereka jalani kurang harmonis. Maka lebih baik dilakukannya untuk menghindari perceraian. Itu akan membawa kemaslahatan bagi mereka berdua. Pada faktor yang kelima yaitu karena hari pasaran yang tidak tepat, Agar hubungan rumah tangga kembali harmonis maka disuru melakukan
bangun nikah dengan hari pasaran yang cocok dengan mereka. Bila dilihat dari aspek mas{lah}ah mursalah pada faktor ini tidak sejalan dengan hukum Islam tetapi kembali kepada tujuan pasangan melakukannya. Bila untuk memperindah pernikahan mereka maka hukumnya boleh. 13
Departemen Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), 222.
76 Ada pula masyarakat desa Lemahbang yang dalam keadaan rumah tangga yang baik-baik saja tidak ada perselisihan maupun pertengkaran antara keduanya mereka melakukan bangun nikah. Dengan alasan bahwa dengan melakukan bangun nikah mereka sama saja dengan membersihkan atau menyucikan kembali hubungan rumah tangga mereka agar lebih berkah lagi dalam kehidupannya.14 Jadi dapat disimpulkan tradisi bangun nikah yang dilakukan oleh masyarakat desa Lemahbang selama ini memang beragam tapi lebih banyak pasangan yang melakukannya karena mereka merasakan kehidupan rumah tangganya menjadi lebih baik lagi dan tidak ada masyarakat desa Lemahbang setelah melakukan bangun nikah lalu bercerai. Akan tetapi mayoritas kehidupan rumah tangga setelah melakukan bangun nikah memang membawa kemaslahatan bagi yang melakukannya. Pada prinsipnya segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut sebagai mas{lah}ah. Dengan begitu mas{lah}ah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan ke-maslahatan dan menolak atau menghindarkan kemud{aratan. Begitu juga dengan tujuan pelaksanaan
bangun nikah adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga perceraian bisa terhindarkan. Sehingga diharapkan kedua pasangan mempunyai komitmen yang kuat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik dan dapat membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. 14
M. Sholeh, Wawancara, Pasuruan, 17 Mei 2014.
77 Jika dilihat dari mas{lah}ah yang ditimbulkan dengan melakukan tradisi bangun nikah ini, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa bangun nikah ini tidak bertentangan dengan Syari>’at. Dan bila dilihat dari segi mas{lah}ahnya, mas{lah}ah dari pelaksanaan bangun nikah di desa Lemahbang kecamatan Sukorejo, kabupaten Pasuruan adalah
Mas{lah}ah al- mursalah atau disebut juga al-istilah, yaitu apa yang dipandang baik maka akan sejalan dengan tujuan syara‘
dalam
menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara‘
yang
memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara‘
yang
menolaknya. Dan mas{lah}ah dalam tradisi bangun nikah di desa Lemahbang kecamatan Sukorejo kabupaten pasuruan ini, dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah termasuk dalam tingkatan mas{lah}ah
tah}siniah, karena mempunyai tujuan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia seperti tujuan dari pelaksanaan bangun
nikah. Hal tersebut diatas sesuai dengan kaidah hukum Islam dimana hukum Islam lebih mementingkan untuk menghindari kemudaratan dari pada mendatangkan kemaslahatan.
ِ صالِح َ ب الْ َم ُ َد ْرءُالْ َم َفاسد ُم َقد ُ لى َج ْل َ ام َع Dengan demikian, penetapan hukum
Syari’>at bertujuan untuk
melindungi manusia dari kerusakan. Hal ini ditegaskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:
78
ِ ْ ص ْ ِدال ال ُ لى َم ْق َ املُ َحااَ َ ُ َع ‚memelihara tujuan syara‘ (dalam menetapkan hukum). Kaidah tersebut diatas sesuai dengan prinsip bahwa, perhatian syara‘ terhadap larangan itu lebih besar daripada perhatian terhadap apaapa yang diperintahkan. Sedangkan menurut Abu Ishaq As-Syatibi dalam kitab Al-
Istihsan, mas{lah}ah bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum, apabila telah memenuhi tiga persyaratan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya yaitu: 15 1. Adanya persesuaian antara mas{lah}ah yang dipertimbangkan dengan maksud –maksud syara‘ , sehingga tidak menafikkan pokok-pokok syara‘ dan tidak berlawanan dengan dalil-dalil syara‘ yang qath’i. melainkan mas{lah}ah tersebut sudah sesuai dengan kemaslahatankemaslahatan yang dituju oleh syar’i untuk mewujudkannya. 2. Mas{lah}ah yang mempertimbangkan akal pikiran sehingga apabila
Mas{lah}ah itu diajukan kepada orang-orang yang biasa berfikir, maka ia akan dengan mudah menerimanya. 3. Pemakaian mas{lah}ah itu akan menghilangkan kesempatan yang mesti (terjadi) dengan sekiranya, apabila mas{lah}ah tidak diambil, maka tentu akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan.
15
Muh. Kamaluddin Imam, Ushul Fiqh Al-Islam, (Iskandariyah: Dar Al-Matba’ah Al-Jam’iyah, 1996), 206.
79 Syarat-syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal, yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil mas{lah}ah tersebut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syahwat dengan menggunakan mas{lah}ah. Dari beberapa uraian diatas dapat diketahui bahwa tradisi bangun
nikah sebagaimana yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat desa Lemahbang memang hal ini tidak bertentangan dengan prinsip Mas{lah}ah, bahwa segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bisa dikatakan sebagai mas{lah}ah. Dengan syarat hujjah yang telah disebutkan diatas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bangun nikah sah-sah saja artinya boleh karena tidak menjadi suatu keharusan bagi pasangan yang berselisih untuk melakukannya tetapi apabila dilakukan itu lebih baik karena mengandung kemaslahatan bagi yang melakukannya.
