BAB IV PROFIL PARTAI DEMOKRAT. 1. Kemunculan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Panggung Politik

BAB IV PROFIL PARTAI DEMOKRAT 1. Kemunculan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Panggung Politik Persentuhan Susilo Bambang Yudhoyono dengan bidang politik dimulai ketika ia sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI Jenderal berbintang tiga diminta presiden terpilih Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk menjabat Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) pada bulan Oktober 1999. 1 Sebelum pidato pertanggungjawaban Presiden BJ. Habibie ditolak oleh anggota MPR, Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto pernah memanggil Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Panglima TNI Laksama Widodo di kediaman Wiranto, Bambu Apus, Jakarta Timur. Saat itu Wiranto merekomendasikan Laksamana Widodo AS menggantikan dirinya sebagai Panglima TNI, dan Susilo Bambang Yudhoyono diproyeksikan sebagai Kepala Staf Kasad Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Subagyo HS. Sebagai militer profesional Susilo Bambang Yudhoyono merasa terhormat mendapatkan tawaran jabatan tertinggi di angkatan darat, untuk menyempurnakan tugas sebagai prajurit di lingkungan TNI. Masyarakat umum dan para pengamat militer yakin bahwa Susilo Bambang Yudhoyono akan dapat berbuat banyak bagi kemajuan TNI Angkatan Darat jika berkesempatan menjabat KSAD dan Panglima TNI. 2 Pada kenyataannya jabatan prestisius yang didambakan oleh setiap perwira tinggi TNI tersebut tidak pernah diduduki karena mendapatkan tawaran Presiden Abdurrahman Wahid, sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Susilo Bambang Yudhoyono pensiun dini dengan pangkat letnan jenderal.3 Langkah karir politik dimulai tanggal 27 Januari 2000 dan menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, kurang dari enam bulan kemudian Susilo Bambang Yudhoyono 1

Usamah Hisyam, Lika-liku Karier Sang Bintang, (MO) Men’s Obsession, Edisi Khusus Mini Biografi SBY, (Jakarta: PT. Dharmapena, 2004), hal. 45 2 Banyak pihak yang menyayangkan terputusnya karier militer Susilo Bambang Yudhoyono ini. Salah satunya seperti yang ditunjukkan oleh Jenderal Himawan Sutanto, salah satu perwira tinggi mantan Pangkostrad. Ia menggambarkan bahwa karier Susilo Bambang Yudhoyono sebagai perjalanan sempurna tapi tidak kulminatif karena gagalnya Susilo Bambang Yudhoyono menempati posisi strategis dalam jenjang jabatan militer, yakni sebagai KSAD dan Panglima TNI. Lihat Himawan Sutanto, SBY Penjuru Paradigma Baru ABRI, (MO) Men’s Obsession, hal. 64-65. 3 Usamah Hisyam, SBY Sang Demokrat, (Jakarta: Dharmapena, 2004), hal. 167

Strategi politik..., Muslim Hafidz, FISIP UI, 2010.

diminta menjadi Menteri Koodinator Politik Sosial Keamanan (Menkopolsoskam) untuk menggantikan Jenderal Wiranto yang terpaksa mengundurkan diri. 4 Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menkopolsoskam saat Presiden sedang dihujani oleh DPR peringatan Memorandum I dan Memorandum II terkait kasus Buloggate dan Bruneigate. 5 Menanggapi peringatan tersebut, Gus Dur berniat mengeluarkan dekrit dan mendapatkan penolakan beberapa menteri termasuk Susilo Bambang Yudhoyono. Puncaknya pada tanggal 28 Mei 2001 bersama beberapa menteri tidak merekomendasikan rencana Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Dekrit Presiden. Susilo Bambang Yudhoyono bahkan tidak bersedia melaksanakan Maklumat Presiden yang menugaskannya sebagai Menkopolsoskam untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengatasi krisis, memelihara keamanan, ketertiban dan hukum. 6 Menolak rencana Presiden untuk mengeluarkan Dekrit, Susilo Bambang Yudhoyono diberhentikan dengan hormat dari jabatan Mekopolsoskam pada tanggal 1 Juni 2001. Sempat ketika itu, ditawari jabatan Menteri Perhubungan atau Menteri Dalam Negeri, tetapi Susilo Bambang Yudhoyono menolaknya. Pada Sidang Istimewa MPR-RI, 25 Juli 2001, Susilo Bambang Yudhoyono dicalonkan memperbutkan jabatan Wakil Presiden yang lowong setelah Megawati Soekarnoputri dipilih menjadi presiden. Ia bersaing dengan Hamzah Haz dan Akbar Tandjung. 7 Pada 10 Agustus 2001, kemudian Presiden Megawati mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong Royong.

2. Peran Vence Rumangkang dalam Membaca Peluang Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Gaetano Mosca yang dikutip oleh Robert D. Putnam (1939) mengatakan bahwa dalam setiap Masyarakat terdapat dua kelas penduduk-satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang 4

“Dari Pacitan Menuju Istana”, KOMPAS, 20 Oktober 2004, hal. 4 Hisyam, SBY Sang Demokrat, hal. 167 6 Hisyam, SBY Sang Demokrat, hal. 510 7 Akbar Faisal, Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono; Mencari Jawab Sebuah Masa Depan (Jakarta: Gramedia, 2005), hal. 12 5


dikuasai-itulah yang dimaksud dengan kelompok elit, biasanya kelompok elit ini selalu lebih kecil dan menjalankan semua fungsi politiknya. Vence Rumangkang adalah seorang elit pengusaha yang tergerak hatinya dalam memainkan fungsi politiknya, hal tersebut ketika Vence mendorong Susilo Bambang Yudhoyono dalam mencalonkan wakil presiden dalam Sidang Istimewa (SI) menggantikan Megawati yang menjadi presiden setelah dilengserkannya Abdurahman Wahid. Vence Rumangkang adalah orang yang paling bertanggung jawab dan pertama yang mendorong Susilo Bambang Yudhoyono dalam pencalonan Wakil Presiden, Vence membaca peluang akan terjadinya pergantian kepemimpinan nasional. Vence mungungkapkan dan meyakinkan Susilo Bambang Yudhoyono agar mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada SI MPR. Akan tetapi, sebenarnya Susilo Bambang Yudhoyono telah memperhitungkan peluangnya. Diceritakan dalam pertemuan Sabtu malam, 5 Februari 2005 di Cikeas. Susilo Bambang Yudhoyono menceritakan bahwa berdasarkan hitungan pemilihan wakil presiden, dirinya akan menang tetapi karena Akbar Tandjung berpikiran lain, Susilo Bambang Yudhoyono tidak terpilih. 8 Vence dan Susilo Bambang Yudhoyono bertemu sejak 1999 ketika masih menjabat Menteri Pertambangan dan Energi. Vence sebagai bendahara Yayasan Pendidikan Bung Karno, mendampingi Rahmawati dan Rektor Universitas Bung Karno (UBK) bertemu Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Pertambangan dan Energi untuk menerima bantuan buku-buku kepada Universitas Bung Karno. Dari pertemuan tersebut, kemudian Vence sering mengadakan pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka membicarakan masalah-masalah bangsa. Vence menemukakan “Dari perkenalan pribadi berlanjut ke simpati, empati lalu menjadi pendukung aktif gagasan Susilo Bambang Yudhoyono tentang masalah bangsa dan Negara” 9 Dalam interaksinya dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Vence sering menanyakan tentang gagasan dan visi keIndonesiaan. Di antara yang ditanyakan Vence adalah mengenai 8 9

Boroma, Sejarah dan Kemenangan Partai Demokrat, (Jakarta: Jala Permata, 2010), edisi revisi, hal. 2 Boroma, Sejarah dan Kemenangan Partai Demokrat, hal. 9


pandangan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap minoritas, seiring dengan posisi Vence bagian dari minoritas. Dalam penjelasannya, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan: “Saya Muslim dan berusaha menjadi muslim yang baik. Tapi saya menghormati dan menghargai agama lain dan pemeluk agama lain. Bagi saya yang prinsip, perbedaan jangan dijadikan kendala dan hambatan membangun bangsa ini. Kita satu padukan berbagai kekuatan untuk membangun bangsa dan Negara. Oleh karena itu, kita harus bersatu membangun bangsa ini. Kita kumpulkan semua potensi dan kekuatan untuk membangun bangsa kita. Jika ada prbedaan, kita hormati dan hargai perbedaan itu. Dalam membangun Indonesia kedepan, Pancasila dan NKRI harga mati. Nasinalisme kita harus kuat karena itu tumpuan dan modal dasar yang sangat berharga untuk membangun bangsa dan Negara kita” 10

Dalam website milik Partai Demokrat, www.demokrat.or.id, menyebutkan nama Vence Rumangkang sebagai tokoh yang amat berperan dalam mendorong dan mendukung Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju dalam Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden tahun 2004, hanya satu jalur menuju tujuan itu yaitu dengan partai politik, oleh sebab itu diperlukan kendaraan partai politik. Disebutkan dalam website “…sosok Susilo Bambang Yudhoyono bisa dibawa menjadi pemimpin bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi presiden RI untuk masa mendatang” yang terpanggil untuk mendorong Susilo Bambang Yudhoyono di antaranya adalah Vence Rumangkang. Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan diskusi di apartemen Hilton yang dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Peserta diskusi antara lain Vence Rumangkang, Adrs. A. Yani Wahid (almarhum), Achmad Kurnia, Adhyaksa Dault, SH., Baharuddin Tonti, dan Shirato Syafei. Diskusi tersebut dilakukan beberapa kali untuk mematangkan ide pembentukan partai yang bisa memenuhi harapan masyarakat.

10

Boroma, Sejarah dan Kemenangan Partai Demokrat, hal.10


Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, Vence Rumangkang yang dibantu oleh Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan beberapa tokoh untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Dalam rangka merumuskan partai seperti yang digambarkan Susilo Bambang Yudhoyono, maka persoalan konsep dasar dan platform dilakukan oleh Tim Bambu Apus. Sementara teknis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh Vence Rumangkang. Akhirnya terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik. Kesepuluh orang tersebut antara lain Vence Rumangkang, Dr. Ahmad Mubarok, MA., Drs. A. Yani Wachid (almarhum), Prof. Dr. Subur Budisantoso, Prof. Dr. Irzan Tanjung, RMH. Horoe Syswanto Ns, Prof. Dr. RF. Saragih, SH. MH., Prof Dardji Darmodiharjo, Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas dan Prof Dr. T. Rusli Ramli, MS. Berdasarkan hasil diskusi tersebut serta melihat kondisi bangsa ketika itu, pembentukan Partai Demokrat mutlak diperlukan. Setelah beberapa kali melakukan diskusi disepakati membentuk partai politik dengan mengambil nama Partai Demokrat. Mengenai penamaan, Vence menceritakan ia pernah mendatangi Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas dan mendesak beliau agar segera membentuk partai politik yang nantinya menjadi kendaraan politik pada pemilu legislatif dan pilpres 2004. Mendengar usulan Vence, Susilo Bambang Yudhoyono bertanya apakah Vence Rumangkang sudah punya usulan nama. “Ada Pak, Partai Nasionalis Bersatu,” jawab Vence. Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi, “Gini aja Pak, karena kita ini orang-orang demokrat, kita kasih nama saja Partai Demokrat”. 11 Sampai setelah terbentuknya koalisi Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Vence Rumangkang masuk ke dalam Tim Kampanye Nasional (Timkampnas) sebagai Dewan Pengarah/Penasehat yang antara lain: Budi Santoso (PD), Jend. (Purn) Edi Sudrajat (Ketum PKPI), Laksamana (Purn) Widodo As (SBY), Hj. Kristiani Herawati Yudhoyono (SBY), Letjen (Purn) TB. Silalahi (SBY), M. Sanif (SBY), M.Aksa Mahmud (JK), Yusron Izha Mahendra (adik kandung Yusril yang tidak bisa karena 11

Boroma, Sejarah Kemenangan Partai Demokrat, hal. 4. Dalam wawancara dengan Sutan Bhatoegana, Sutan mengatakan bahwa kita mengidam-idamkan suatu Negara yang demokratis yang dipimpin orang-orang yang demokrat, demokrat adalah orang yang mementingkan orang banyak daripada kelompok maupun diri sendiri. SBY menginginkan itu, dan kita mengamini itu. Hasil wawancara Sutan Bhatoegana, 28 Maret 2010 di kediamannya di Bogor.


karena masih menjabat menteri di kabinet Megawati), Hamdan Zoelva SH (PBB), Dr. Zainul Bahar Noor/PBB, Mayjen (Purn) EE Mangindaan (PD), Vence Rumangkang (PD), Mayjend (Purn) Moergito (PKPI), Ir. Rahmat Witoelar (SBY), Dr. Joyo Wonoto (SBY), Letjen (Purn) Azwar Anas, Hayono Isman, Tanri Abeng, Mohammad Taha, Abdul Rivai. 12 Partai Demokrat merupakan sebuah partai yang bersifat terbuka (inklusif) untuk semua warga Negara Republik Indonesia, tanpa membedakan ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 13 Partai Demokrat berasaskan Pancasila dan garis ideologi Nasionalis-Religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama, serta memperhatikan aspek humanisme, nasionalisme, dan ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 14

3. Sejarah Partai Demokrat Sebelum berdirinya partai Demokrat, Vence Rumangkang adalah orang yang berperan dalam mendorong Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencalonkan sebagai wakil presiden RI pada Sidang Istimewa (SI) MPR RI, 27 Juli 2001.

15

Vence membaca peluang akan terjadinya

pergantian kepemimpinan nasional melalui SI MPR RI sejak

posisi Abdurahman Wahid

(Presiden ke-4) mulai goyah karena Buloggate I. 16 Dalam pertemuannya di Puri Cikeas, kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, Vence mungungkapkan dan meyakinkan Susilo Bambang Yudhoyono agar mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada SI MPR. Menurut Vence Rumangkang, Susilo Bambang Yudhoyono 12

Yahya Ombara, Presiden SBY yang Saya Kenal, (Yogyakarta: Eswi Fondation, 2007) hal. 254 DPP Partai Demokrat, AD/ART Partai Demokrat, (Jakarta: DPP Partai Demokrat, 2005), hal 8 14 DPP Partai Demokrat, AD/ART Partai Demokrat, hal 8 15 Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh anggota MPR RI, penulis. 16 Penamaan Bulogate – dan kasus sebelumnya,Bruneigate – pada dasarnya tidak tepat. Jika tujuannya untuk melahirkan kesan sama dengan skandal Watergate yang menimpa Richard Nixon, Presiden Amerika Serikat pada masa jabatannya yang kedua tahun 1972, istilah ini semakin tidak berdasar. Kata ‘gate’ pada Watergate bukan istilah tambahan sama pada kata Bulogate dan Bruneigate. Watergate adalah satu kata utuh, yang menjadi nama gedung tempat panitia pemilihan dari Partai Demokrat bermarkas di Amerika. Lihat Sunaryono Basuki Ks, “Buloggate dan Bruneigate”, Dari Katabelece sampai Kakus: Kumpulan Kolom Bahasa Kompas, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hal. 167-168 13


memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin nasional yaitu mampu melindungi semua golongan, faham nasionalisme, dan pluralisme yang bisa diejawantahkan di negeri ini. Pada kesempatan tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwa akan menghitung secara betul dan cermat kemungkinan dalam pencalonan tersebut. 17 Pada pemilihan Wakil Presiden, akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono yang mendapat dukungan dari Fraksi Utusan Golongan mampu meraih 122 suara, 18 urutan ketiga dalam pemilihan. Sedangkan Akbar Tandjung mendapatkan urutan kedua setelah Hamzah Haz dan calon lain, Agum Gumelar dan Siswono Yudohusodo hanya mendapatkan dukungan sedikit suara. Tetapi berdasarkan hasil pooling public yang dilakukan oleh lembaga riset dan media massa baik elektronik maupun Koran menunjukan bahwa popularitas Susilo Bambang Yudhoyono diunggulkan daripada calon-calon lainnya. 19 Di situlah embrio Partai Demokrat berasal, yaitu dari kekalahan terhormat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan calon wakil presiden. Sebelum penghitungan selesai, Susilo Bambang Yudhoyono dan Kurdi Mustofa 20 meninggalkan tempat pemilihan Wakil Presiden RI, DPR RI, dalam perjalanan pulang menuju Lagoon Hilton (sekarang Sultan). Kurdi Mustofa dalam mobil Landcruiser – mobil milik Susilo Bambang Yudhoyono – mengatakan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pentingnya partai politik. “Pak, kalau bapak masih punya mimpi untuk menjadi pemimpin nasional di masa depan tanpa partai politik, itu omong kosong”, ungkapan Kurdi tersebut tidak langsung direspon di tempat.

17

Diceritakan dalam pertemuan Sabtu malam, 5 Februari 2005 di Cikeas, Susilo Bambang Yudhoyono menceritakan bahwa berdasarkan hitungan pemilihan Wakil Presiden, dirinya akan menang tetapi karena Akbar Tandjung berpikiran lain, Susilo Bambang Yudhoyono tidak terpilih. Lihat Suhendro Boroma, Sejarah dan Kemenangan Partai Demokrat, (Jakarta: Jala Permata, 2010), edisi revisi, hal. 2 18 Formulir pendaftaran Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon wakil presiden ditandatangani oleh Ahmad Mubarok dan Hartati Murdaya yang mewakili 100 (seratus) anggota MPR RI. Hasil wawancara dengan Ahmad Mubarok (Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2005-2010) pada tanggal 4 Mei 2010 di Gedung Mubarok Institute Jl. Abdullah Syafei Tebet Jakarta Selatan 19 Ahmad Mubarok dalam wawancaranya menyebutkan bahwa memilih Susilo Bambang Yudhoyono karena feeling dan menginginkan pemimpin masa depan yang berasal dari jenderal, hasil wawancara Ahmad Mubarok 4 Mei 2010 20 Kurdi Mustofa adalah staf pribadi Susilo Bambang Yudhoyono yang sekaligus koordinator Krisna Bambu Apus, hasil wawancara dengan Kurdi Mustofa pada tanggal 6 April 2010 Di Gedung Veteran Semanggi Lt 15 Jakarta


Pada hari Jumat 28 Juli 2001, Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kurdi Mustofa untuk menyiapkan konperensi pers untuk merespon kekalahannya dalam Sidang Istimewa pada tanggal 27 Juli 2001. Dalam konperensi pers Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan tiga hal:.pertama, Susilo Bambang Yudhoyono mengakui kekalahannya dalam pemilihan wapres dan meminta maaf kepada konstituen pendukungnya. Kedua, Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan selamat kepada Hamzah Haz yang terpilih sebagai wakil presiden dan menyatakan mendukung duet Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz. Ketiga, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan proses demokrasi dan demokratisasi sebagai suatu tahapan yang mesti dilalui Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dalam kerangka demokrasi dan demokratisasi itu, jika pendirian partai politik diniscayakan, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan mempertimbangkannya dengan matang. 21 Gagasan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, langsung direspon oleh Tim Krisna Bambu Apus. 22 Tim Krisna terdiri dari Kurdi Mustofa (koordinator), A. Yani Wahid, Wasis dan Jauhar Arifin 23 langsung bergerak cepat menanggapi. Jumat malam (28 Juli 2001), Kurdi Mustofa dan Yani Wahid datang ke Puri Cikeas bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pembicaraan khusus tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan secara komprehensif tentang demokrasi dan demokratisasi, reformasi, transformasi, recovery dan rekonsiliasi yang harus dilakukan untuk membawa Indonesia yang makin demokratis, sejahtera dan aman. Pembicaraan tersebut juga membincang tentang rencana pendirian partai yang makin dikonkritkan dan Susilo Bambang Yudhoyono memberikan nama Partai Demokrat. 24 Jadi lahirnya partai Demokrat menurut penulis ada beberapa faktor. Pertama, memberikan perahu kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tokoh masa depan yang mampu memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang diinginkan oleh elit pendiri partai Demokrat. Kedua, para elit pendiri partai mengidam-idamkan pemimpin yang demokratis 21

Suhendro Boroma, Sejarah dan Kemenangan Partai Demokrat, (Jakarta: Jala Permata, 2010), edisi revis, hal. 5; juga diungkapkan dalam wawancara dengan Kurdi Mustofa pada 6 April 2010 22 Tim Krisna sebagaimana yang diceritakan oleh Kurdi Mustofa pada 6 April 2010, itu sudah terbentuk tahun 2007, Krisna itu tokoh pewayangan yaitu Prabu Krisna, tim krisna bekerja sebagai image building Susilo Bambang Yudhoyono waktu menjadi kasospol maupun jadi Menkopolkam. 23 Menurut Kurdi Mustofa, Juhar Arifin sebagai operator atau juru ketik tim. 24 Boroma, hal. 5, hal yang sama diceritakan oleh Kurdi Mustofa dalam wawancara pada 6 April 2010, Vence menjelaskan bahwa, alasan Susilo Bambang Yudhoyono memilih partai Demokrat adalah menganggap bagian dari orang-orang yang demokrat, sebelumnya Vence menawarkan nama Partai Nasionalis Bersatu,lihat Boroma, hal. 4.


yang mampu memberikan ruang bagi proses pembangunan nasional sehingga gagasan Negara yang demokratis yang sejahtera dapat terwujud. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sutan Bhatoegana bahwa kelahiran Partai Demokrat merupakan harapan terhadap Negara yang demokratis yang dipimpin orang yang Demokrat, Demokrat adalah orang yang mementingkan orang banyak daripada kelompok maupun diri sendiri. 25 Sedangkan menurut Subur Budi Santoso, Mantan Ketua Umum Partai Demokrat pertama mengatakan bahwa Berdirinya Partai Demokrat merupakan sebuah solusi dari realitas politik di era awal 2000an atau masa presiden Megawati tahun 2002. Pada masa tersebut masyarakat sudah apriori melihat pergolakan partai-partai politik. Kondisi semacam itu cukup beralasan karena beberapa sebab, antara lain: pertama, semakin beratnya beban masyarakat dengan meningkatnya harga-harga bahan pokok sehingga kekurangan gizi dan kelaparan dibeberapa daerah sempat terjadi. Kedua, partai politik hanya memikirkan anggota atau pegurus yang terlibat kasus pidana. Ketiga, antar partai politik hanya memperebutkan jatah jabatan politik, tidak ada partai-partai yang memperjuangkan harapan rakyat. Keempat, pergantian presiden dan kabinet, pada waktu itu, hanya semakin menambah beban masyarakat dan keliam, kondisi Negara menjadi tidak aman, yakni banyaknya demonstrasi-demonstrasi dan lain-lain. 26 Sedangkan Sutan Bhatoegana berpendapat bahwa awal mula berdirinya partai Demokrat, bertujuan ingin melihat figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemimpin bangsa yang bisa membawa Negara lepas dari keterpurukan. Karena sejak jatuhnya Soeharto, Presiden Habibie, kondisi negara selalu dalam gonjang-ganjing dan tidak stabil, pemerintahan Abdurahman Wahid ( disapa Gus Dur) demonstrasi terjadi dimana-mana dan Presiden Megawati tidak ada perkembangan bahkan di dunia bisnis terpuruk semua. 27

3.1. Peran Utama “Tiga Serangkai” Dalam Proses Pendirian Partai Demokrat Dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Partai Demokrat periode 2002-2005 Kongres I di Bali, mengukuhkan peran utama 3 (tiga) serangkai dalam proses pendirian Partai Demokrat. 25

Hasil wawancara Sutan Bhatoegana, 28 Maret 2010 Lihat Saan Mustofa dalam tesisnya Rekruitmen Politik Partai Demokrat terhadap Penentuan Calon Anggota DPR RI Pada Pemilu 2004, Departemen Ilmu Politik, FISIP UI, 2008 hal. 43 27 Hasil wawancara Sutan Bhatoegana, 28 Maret 2010 di kediamannya di Bogor. 26


Yaitu, Susilo Bambang Yudhoyono, Vence Rumangkang dan Tim Krisna Bambu Apus (Kurdi Mustofa). Hal ini (kekalahan terhormat Susilo Bambang Yudhoyono pada wapres di SI MPR RI, 27 Juli 2001) mengetuk beberapa orang untuk mengukuhkan perencanaan membawa sosok Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Pemimpin Bangsa, bukan sebagai wakil presiden namun untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di masa mendatang. Hasilnya adalah, beberapa orangdiantaranya saudara Vence Rumangkang-menyatakan dukungan untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono ke kursi Presiden. Niat baik ini disambut baik oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyatakan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah dengan mendirikan sebuah partai politik. Susilo Bambang Yudhoyono juga menetapkan konsep dasar dan flatform partai tersebut kemudian disusun oleh Tim Krisna Bambu Apus, sedangkan teknis administrasinya disusun oleh tim yang dipimpin oleh Saudara Vence Rumangkang yang di bantu Sutan Bhatoegana.

3.2. Kurdi Mustofa; Tokoh Kunci Pendirian Partai Demokrat Selain Vence Rumangkang, orang yang berpengaruh besar bagi lahirnya Partai Demokrat adalah Kurdi Mustofa. Kurdi Mustofa, Koordinator Tim Krisna Bambu Apus merupakan salah satu tokoh yang menangkap gagasan Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mendirikan partai. Sejarah pembentukan Partai Demokrat, Kurdi Mustafa menceritakan: Pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 27 Juli 2001, malam Jumat Susilo Bambang Yudhoyono masuk pada putaran ronde kedua, pada saat penghitungan saya bilang sama Susilo Bambang Yudhoyono kita pulang aja ke Lagoon Sultan, Susilo Bambang Yudhoyono menjawab perhitungan belum selesai. Tapi saya bilang Bapak tidak menang, maka diam-diam kita keluar. Naik mobil Landcruisernya Susilo Bambang Yudhoyono. Saya duduk di belakang sama Susilo Bambang Yudhoyono. Di dalam mobil itu saya bilang, ‘Pak kalau Bapak masih punya mimpi untuk menjadi pemimpin nasional di masa depan tanpa partai politik itu omong kosong’. Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada komentar. 28

28

Lihat, hasil wawancara dengan Kurdi Mustofa di Gedung Veteran Semanggi, 6 April 2010


Pada tanggal 28 Juli 2001 digelar konperensi pers di sebuah ruangan Hotel Hilton Jakarta. Kurdi Mutofa menceritakan pada pagi harinya jam 08.00 Susilo Bambang Yudhoyono menelponnya untuk meminta diadakan konferensi pers. Pukul 09.00 Kurdi Mustofa berangkat ke Hotel Hilton. Dalam konperensi pers Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan tiga hal:. Pertama, Susilo Bambang Yudhoyono mengakui kekalahannya dalam pemilihan wapres dan meminta maaf kepada konstituen pendukungnya. Kedua, Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan selamat kepada Hamzah Haz yang terpilih sebagai wakil presiden dan menyatakan mendukung duet Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz. Ketiga, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan proses demokrasi dan demokratisasi sebagai suatu tahapan yang mesti dilalui Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. 29 Usai pertemuan tersebut, Kurdi Mustofa meminta Yani, anggota Tim Krisna Bambu Apus, untuk membuat rancangan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan memformulasikan ideologi dan platform partai yang dikembangkan dari gagasan Susilo Bambang Yudhoyono. 30 Kurdi menceritakan setelah konferensi pers, Jumat malam ia ke Cikeas dengan Yani itu, untuk mendiskusikan pembentukan partai seperti yang diisyaratkan Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menceritakan panjang lebar, temasuk ideologi yang sekarang menjadi platform Partai Demokrat. Nama Partai Demokrat bahkan adalah pemberian Susilo Bambang Yudhoyono. Sabtu pagi 29 Juli 2001 Kurdi Mustofa meminta A. Yani Wahid dan Jauhar Arifin ke posko Krisna. Kurdi meminta Yani untuk membuat Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Mengenai isi, Kurdi Mustofa menyampaikan pada Yani, “Model nyontek ajalah ke Partai Republik. Kamu kan sudah punya. Disesuaikan saja dengan gagasan Susilo Bambang Yudhoyono.” 31

29

Boroma, Sejarah dan Kemenangan Partai Demokrat , hal. 5; juga diungkapkan dalam wawancara dengan Kurdi Mustofa pada 6 April 2010 30 Boroma, Sejarah dan Kemenangan Partai Demokrat hal 5. 31 Wawancara dengan Kurdi Mustofa, 6 April 2010


Pada saat itu A. Yani Wahid merupakan Ketua Partai Republik. Karena itu Kurdi Mustofa berkelakar, “Ini hebat Yan (Yani Wahid). Hanya di Indonesia Partai Demokrat dan Partai Republik bisa bersatu.” 32 Draft Partai Demokrat dikerjakan selama seminggu. Ketika pembentukan Partai Demokrat, Kurdi Mustofa masih menjabat sebagai staf pribadi Susilo Bambang Bambang Yudhoyono. Semula Kurdi berada di Politik dan Keamanan (POLKAM) tetapi Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Agum Gumelar agar Kurdi Mustofa menjadi staf pribadinya. Kurdi Mutofa kemudian menjadi Koordinator Tim Krisna Bambu Apus. Salah satu tim yang merumuskan platform partai seperti yang digambarkan Susilo Bambang Yudhoyono.

3.3. Menjaga Image Susilo Bambang Yudhoyono melalui Tim Krisna Bambu Apus Krisna Bambu Apus didirikan pada tahun 1997an, Penamaan Tim Krisna diambil dari nama wayang tokoh Prabu Krisna. Tim Krisna sebagai think thank Susilo Bambang Yudhoyono sebagai image building untuk counter opinion dari Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjadi Kepala bagian Sosial dan Politik (KASOSPOL) maupun setelah Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (MENKOPOLKAM). 33 Menurut Kurdi, tim Krisna Bambu Apus, waktu Susilo Bambang Yudhoyono jadi menkopolkam tugas hariannya sebagai media report (Laporan Media), setiap paginya jam 08.00, Tim Krisna menyiapkan media report kepada Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian jika dirasa penting untuk melakukan counter opinion atau terjadi kejanggalan dalam berita media maka tim ini akan merancang dan menyiapkan untuk meng counter berita tersebut sehingga secara image public, pencitraan, ketokohan dan kementerian dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tetap terjaga. Tim Krisna Bambu Apus berdasarkan konsep strategi, Nadawi (2005) merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang bersifat efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Hadirnya Tim Krisna Bambu 32 33

Boroma, Sejarah dan Kemenangnan Partai Demokrat, hal. 5 Wawancara dengan Kurdi Mutofa 6 April 2010


Apus sebagai thing-thank Susilo Bambang Yudhoyono merupakan langkah maju untuk mengambil langkah-langkah strategis baik counter opinion ataupun merumuskan kebijakan yang memberikan citra positif bagi Susilo Bambang Yudhoyono.

3.4. 99 Pendiri Partai Demokrat yang Mensejarah Pendiri Partai Demokrat sebagaimana tercantum pada sejarah partai yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demkrat pada 9 September 2004 sebanyak 99 orang. Dalam Undang-undang Partai Politik nomor 31 tahun 2002, syarat pendirian partai sekurang-kurangnya 50 orang, tetapi para penggagas yang di motori Vence Rumangkang dan dibantu Sutan Bhatoegana menggenapkan menjadi 99, dengan alasan, angka 99 merupakan angka kesenangan Susilo Bambang Yudhoyono dan juga tanggal kelahirannya. 34 Naskah yang dikeluarkan bersamaan dengan ultah ke-3 Partai Demokrat ini ditandatangani oleh Prof. Dr. Subur Budhisantoso (Ketua Umum), EE Mangindaan, S.IP (sekretaris Jenderal), dan Vence Rumangkang (Ketua Dewan Pendiri). Dari 99 orang pendiri, 42 pendiri ikut menandatangani langsung akte pendirian partai, sesuai Akte Pendirian Partai Demokrat dengan Notaris Aswendi Kamuli, SH, nomer 9 tanggal 10 September 2001. 35

34

Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan bahwa antara Partai Demokrat dan dirinya adalah kesatuan yang tidak disangsikan lagi, Partai Demokrat lahir secara resmi pada 9 September 2001 dan Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada 9 September 1949. Arahan Susilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan Pelatihan Kader Partai Demokrat Tingkat Nasional pada 07 September 2003 di Bogor 35 Para pendiri yang ikut tanda tangan sebagai berikut Vence Marthin Rumangkang, Drs. Achmad Yani Wahid, Gani H Notowijoyo, Drs. Sutan Bhatoegana, MBA, RMH Heroe Syswanto Ns, Prof. Dr. Irzan Tanjung, Prof. Dr Max Rompas, MAgr, Prof. Dr Sintua Radjilam Fiderus S, Drs Wisnu H Krestowo, Prof. Dr. Rusli Ramli, MS, Prof. Dr. Dardji Darmodiharjo, Prof. Dr. Subur Budhisantoso, RH Probo Subagyo, Ilal Ferhad, Vera Febyanti, BBA, Steveneddy MC Yames, Reyner F Kodoatie, SH, Dr. Ir. Tresna F Soemahdi, Ir. Husein Salim Abdul, MT, Ir. Ignasius Sugiarto, Suwanda Madrafi, S.Ag, Dwi Yanuas Didi, Anwar Fuady, Makmun, Deddy Mizwar, Drs Hencky Luntungan, Ir. Amien Rahardjo, Syahrul Zam Zam, SE, Ir. Mohamad Sanusi, Drs. Arie Kwartatmoko, Ir. Djak Djatnika, Ir. RP Hadi Tjahjono, Achmad Tahoriq Shoekri, Didin Syarifudin, Dr. Wagiu F.P. Kaunang, Ir. H. Mochammad Chandra S, Ir. M Jauhar Arifin, Dr. Achmad Mubarok, Haryo Suparjo, Drs. I wayan Sugiana, MM, Noor Syamsuddin Chotib Husein dan Utari Soekanto. Lihat Baroma, hal.18


Sedangkan 57 orang memberi kuasa penuh kepada VenceRumangkang, dengan surat kuasa tertanggal 29 Agustus 2001, untuk ikut mendirikan Partai Demokrat. Sebagaimana tertera dalam Akte Pendirian Partai Demokrat pada Notaris Aswendi Kamuli, SH. 36 99 pendiri partai Demokrat tersebut tersebar dari mulai Aceh hingga Manado. Sebagian besar 61 orng bertempat tinggal di Jakarta. 1 orang bertempt tinggal di Aceh, 8 orang di tangerang, 7 orang di Depok, 12 orang di Bekasi, 3 orang di Bandung, 2 orang di Yogyakarta, 6 orang di Bogor, 1 orang di Sleman dan 2 orang bertempat tinggal di Manado. Sedangkan dari latar belakang pekerjaan para pendiri, ternyata tidak ada satupun yang secara riil sedang mengemban jabatan politik di lembaga wakil rakyat atau jabatan politik lainnya. Sebagaimana diceritakan oleh Sutan Bhatoegena, “rata-rata kami memang belum punya jam terbang di dunia politik. seumur –umur sebagian besar belum pernah memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) sebuah partai politik”. 37 Yang paling banyak berprofesi sebagai swasta yakni 41 orang, dari golongan pengusaha 13 orang, wirswasta 2 orang dan karyawan swasta 3 orang. Kaum yang biasanya bersikap apoltik ini bersinergi dengan 11 orang dosen, 4 pengacara, satu notaries (bertha Haerawati, SH), 6 pegawai negeri sipil (PNS), empat orang guru, dan seorang staf di DPR RI. Ada 8 orang yang sedang bekerja sebagai pegawai Pertamina (perusahaan milik Negara, BUMN), 3 orang kalangan artis dan 2 orang mahasiswa aktif dan dua aktifis GP Ansor. 38 Dengan peta pendiri diatas, partai Demokrat ternyata bukan tempat bagi para politisi yang ‘menganggur’ dari jabatan politiknya tetapi relative sebagai jembatan anak bangsa yang 36

Mereka yang memberi kuasa adalah: Ir. Ongky Sasongko Bambang P, Hari Purnomo, Prof. Dr. Siegrind Berhimpon, Ade Ramat Komara, SE MM, Abraham Rahardjo Elias , Berta Herawati, Drs. Endang Kartiwak, Ir. Eddy Suryantono, Drs. H. A. Arifin Nitamidjaya, Ismail Lebeharia, Ir. Syamsirwan Granie, Inu Kertopati, SH, Dra. Hj. Farida Nuryanti, Ir. Wahyudi Suhartono, Ir. H. Rudy Ratmawanto, Ir. Haryo Suparjo, Ir. Winarno, Asep Urabana, SE, Dra. Rita Purnamawati, Ir. Tomigan Tarigan, MSc, Ir. Wahyudiono, Ir. Winarto Broto, Ir Syafuan Gani, MM Ir. Agus Slamet, Ir. Zulkifli Bastiandi, Djuandi Wahadi, Ir. Rieky Sofyan S, MM, Ir. Benny Rubiandi, Isnania Singgih, SH, Ir. Retnanestri, MEng.SC, Hasanudin A Latief, SH Yunizwan Affandi Ir Tedjo Utomo, M Ir. Kemas Daniel, Ir. Budi Satria Hamid, Ir. Iman Sumitro, Lela Nirwana, H Sumarto Gunawan Sukardi, Ir. Leon Roza, Drs Djarot Soekasnoto, HR Wahono Tjokrodarsono, SE, Ir. Sonny Sumarsono, Ir. Bambang Suwadji, Ir. Sukirman, Prof. Ir Bonny Ferdinand Sompie, RR Dewi Yanthi, SH, Fir’aun Maulana, Pipin Supinah, Ir.Mukti Wibowo, H. Herman Setiabudi, Rosa Hardini, Ir. Slamet Riadi, Beby Siregar, Daniel Onefaris, Ir. Denny Sultan Hasan, MM Drs. Deddy Pandapotan. Lihat Baroma, hal.19 37 Boroma, hal.20, juga Hasil wawancara Sutan Bhatoegena, 28 Maret 2010, di kediamannya Komplek Gunung Putri Bogor 38 Boroma, hal. 21


ingin menyalurkan politiknya dalam rangka perubahan, sebagaimana jargon pada pemilu 2004, partai ini memakai jargon perubahan.

3.5. Makna dan Simbol Bendera Partai Demokrat Semangat perjuangan Partai Demokrat tergambar pada lambang Partai Demokrat, dan lebih real tergambar pada bendera partainya. Bendera Partai Demokrat berupa gambar bintang bersinar tiga arah dengan warna merah putih pada kedua sisinya, dengan latar belakang warna dasar biru tua dan biru laut. Pencetus ide awal pembuatan bendera sesungguhnya adalah Tim Krisna Bambu Apus. Ide ini lalu dikembangkan oleh Steven Rumangkang dan disempurnakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. 39 Bendera Partai Demokrat telah mengalami tiga kali perubahan. Pada mulanya bendera Partai Demokrat hanya berlatar belakang satu warna dasar, yakni biru laut. Sedang gambar bintang bersinar tiga arah dengan warna merah putih berada dalam kotak berbentuk segi lima. Di bawahnya tertulis dalam huruf kapital PARTAI DEMOKRAT. Diceritakan oleh Kurdi Mustofa mengenai bendera: Kita diskusikan saya sama yani, bendera itu saya suruh Arifin, saya bilang “fin saya punya mobil landser, khan ada symbol mobil itu, tolong kamu bikin kayak gitu.. jadi tahap awal, bendera itu saya siapin, Arifin yang menggambar di computer, kemudian SBY memerintahkan saya untuk merubahnya, maka jadilah bendera (Gambar 2). katanya coba kamu lihat bendera didepan Hotel Saripan Pacific, itu khan bagus, itu birunya di tengah membuat tidak monoton. 40 Pada perkembangan berikutnya, bendera/lambang Partai Demokrat sudah seperti yang warna putih di dalam kotak segi empat dengan garis tebal berwarna hitam. Para warna putih di bawah gambar ditulis dengan huruf kapital PARTAI DEMOKRAT.

39 40

Boroma, hal. 29 Wawancara Kurdi Mustofa, 6 April 2010


Bendera ini kemudian disempurnakan dengan menghilangkan kotak segi empat bergaris tebal warna hitam dan tambahan warna putih sebagai warna dasar bendera, serta mengubah tulisan PARTAI DEMOKRAT menjadi pada posisi seperti lambang seperti saat ini. Pada bendera saat ini, Bintang Merah Putih bersegitiga bermakna suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tiga wawasan berikut: Nasionalisme-Religius, yang kemudian bermakna wawasan nasionalisme, serta sekaligus bermoral agama. Partai Demokrat menganut dan mengembangkan pahami nasionalisme-religius, yang diwujudkan dalam semangat, wawasan dan rasa kebangsaan yang tinggi disertai kecintaan yang mendalam terhadap tanah airnya. Rasa kebanggan itu menyatu dan didasari dengan nilai moralitas dan spiritual keagamaan. Partai Demokrat dalam rangka nation and character building ikut berjuang untuk membangun masyarakat dan manusia yang religius, beretika dan berakhlak yang mulia sekaligus mencitai bangsa dan negerinya. 41 Nasionalis-Relegius yang mencerminkan keragaman, berbeda-beda identitas tetapi memiliki tujuan yang sama membangun identitas nasional sebagai bangsa Indonesia, menghargai perbedaan, mensinergikan potensi, seraya meyakini bahwa kemerdekaan bangsa ini adalah atas berkat rahmat Allah Swt, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan dalam bekerja dimotivasi oleh semangat pengabdian. 42 Garis Nasionalis-Religius berkaitan erat dengan beberapa aspek kemanusiaan, kebudayaan, politik, dan ekonomi. Dalam jati diri Nasionalis-Religius terdapat prinsip-prinsip yang ditandai dengan visi kemanusiaan dan kebangsaan, visi keberagaman, visi kebudayaan, visi kemasyarakatan, visi etika sosial, dan visi etika sosial ekonomi. 43 Kedua, wawasan Pluralisme yang berusaha mengakui dan menghargai serta merangkul berbagai ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta keberadaan ciri khas setiap daerah yang menyati sebagai bangsa Indonesia.

41

AD/ART Partai Demokrat tentang Doktrin Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Nasionalis Religius Jatidiri Bangsa Indonesia, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2004), hal. 19-22 43 Ahmad Mubarok, hal. 19-22 42


Wawasan pluralisme dibangun di atas kesadaran akan Bhineka Tunggal Ika sebagai ruh bangsa Indonesia. Partai Demokrat mengakui bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang berbeda, memeluk agama yang berbeda, mempunyai kebudayaan yang berbeda, menggunakan bahasa yang berbeda, dan berbagai kemajemukan lainnya. Ini yang dimaksud dengan bhineka. Namun demikian, bangsa Indonesia dipersatukan oleh satu tekad untuk menjadi suatu bangsa. Ini yang dimaksud dengna tunggal ika. Humanisme, yang bermakna mengakui dan mengunjung tinggi nilai dan martabat perikemanusiaanyang bersifat hakiki dan universal, sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bagian yang integral dari masyarakat dunia merupakan wawasan Partai Demokrat yang ketiga. Wawasan Humanisme Partai Demokrat menjunjung tinggi hakikat manusia. Partai Demokrat berpandangan bahwa setiap warga harus diperlakukan sebagia manusia seutuhnya, dihargai harkat dan martabatnya oleh negara, oleh partai, dan oleh warga lainnya. Setiap warga berhak mengembangkan dirinya sesuai kodratnya. Turunan dari tiga wawasan tersebut melahirkan lambang Partai Demokrat yang memiliki makna: 1. Warna Biru Laut yang terdapat di tengah melambangkan kesejukan penuh kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam perjuangan dan upaya merujudkan cita-cita bangsa. SBY menjelaskan 2. Warna Biru Tua yag terdapat pada bagian di atas dan bawah, melambangkan bahwa dalam memperjuangkan dan mengupayakan terwujudnya cita-cita bangsa, maka bersikap tegas, mantap, percaya diri dan penuh optimisme yang senantiasa menjadi ciri utama yang harus dianut semua unsur bangsa dan masyarakat. 3. Warna merah putih di masing-masing sisi bintang dengna latar belakang biru laut, memberi arti warna merah putih adalah kebangsaan atau nasionalisme, dan warna biru arti humanisme di tengah pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia atau internasionalisme, yang merupakan wawasan Partai Demokrat.


4. Warna dasar biru laut, seperti halnya samudera yang membentang luas sebagai terminal bagi aliran dan muara dari berbagai sungai yang membawa segala macam limbah, membaur dan menyatu menjadi jernih, namun terlihat berwarna kebiruan, tenang, damai, demikian pula halnya Partai Demokrat, tampil sebagai partai politik yang mampu menghimpun segera warga Negara Indonesia untuk hidup bersama dan berdampingan secara damai, dan seling menghormati antar sesama anak bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan.

Filosofi, ideologi, dan platform partai yang disimbolkan oleh Tim Krisna Bambu Apus pada bendera Partai Demokrat merupakan hasil pikiran dan gagasan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam beberapa kesempatan Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan kepada para pendiri Partai Demokrat, yang secara khusus dijelaskan pada 21 Desember 2001 pukul 19.00 di Jalan Ophir, Kebayoran Baru Jakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh Vence Rumangkang, Prof. Subur Budhisantoso, Drs. Bambang W Suharto dan Drs Yani Wahid itu, Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus menjelaskan ideologi dan azas partai, agenda nasional, serta arti dan makna bendera Partai Demokrat. Pelatihan Kader Partai Demokrat Tingkat Nasional, 7 September 2003 di Bogor, semua makna lambang bendera Partai Demokrat kembali dijelaskan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Selain mensosialisasikan, SBY meminta kepada peserta pelatihan tersebut agar menginternalisasikan ruh dan karakter partai Demokrat sehingga akan membentuk ciri perilaku setiap kader Partai Demokrat di semua lapisan. SBY juga meminta kepada semua yang hadir agar memperjuangkan terwujudkan cita-cita partai dengan sungguh-sungguh, serius menghadapi pemilu Legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3.6. Pemilu 2004: Pemilu Pertama Partai Demokrat Yang Mengagumkan Pemilu 2004 adalah pemilu yang ke-9 selama Indonesia Merdeka atau pemilu yang ke-2 pasca reformasi digulirkan. Partai Demokrat bersiap-siap untuk bertarung dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD tingkat Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang dilaksanakan pada


5 April 2004. Pemilu yang menggunakan sistem proporsional (setengah) terbuka berbasis pemilihan. Partai Demokrat sebagai partai baru harus memiliki pedoman dan mekanisme pencalonan agar tidak menimbulkan konflik internal yang akut dalam proses pencalegan dari partai Demokrat. DPP Partai Demokrat melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional III di Hotel Crown Centre Plaza Jakarta tanggal 23 dan 24 Desember 2003. Agendanya khusus membicarakan persiapan penyusunan caleg anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota guna menghadapi pemilu 5 April 2004. DPP menetapkan tiga langkah strategis yang harus dilakukan, pertama,

verifikasi

administrasi,

rekruitmen

calon

anggota

legislative

dan

pemasyarakatan/sosialisasi. Untuk memenangkan dan menggolkan tujuan partai, partai Demokrat membentuk Badan Pemenangan Pemilu (BPP) berdasarkan keputusan DPP Partai Demokrat nomer 46/SK/DPP.PD/XI/2003. Target Badan Pemenangan Pemilu sebagaimana di amanahkan oleh SBY saat memberikan pembekalan pada Pelatihan Kader Kepemimpinan 7 September di Wisma Kinasih Bogor.”Partai Demokrat paling tidak harus memperoleh 3 persen lebih, kalau bisa 5 persen paling tidak harus (meraih) 8,5 juta suara” ujar SBY kepada jajaran pengurus pusat dan DPD se Indonesia. 44 Penjaringan calon anggota DPR RI, dibentuk Tim Penjaringan yang dipimpin Vence Rumengkang dengan pelaksana operasional Sutan Bhatoegana. Tim ini terdiri dari 20 orang. Dikukuhkan lewat SK DPP Partai Demokrat nomer 51/SK/DPP.PD/XII/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang susunan Panitia Penjarngan Calon Legislatif dan Pedoman Kerja. Sedangkan untuk penjaringan DPRD provinsi dan Kabupaten/kota semuanya diberikan otonomisasi daerah untuk menetapkan calon legislatifnya. Pemberian otonomi kepada daerah itu membuat mata rantai penyelesaian dan pengambilan keputusan dalam proses pencalonan anggota legislative ditingkat lokal tersebut tidak bertele-tele dan tidak panjang. Untuk pengusulan calon anggota DPR RI, Tim Penjaringan mendengarkan masukan dari Koordinator Wilayah dan DPD setempat. 45 Pada pemilu 2004, respon masyarakat dengan figuritas baru yaitu Susilo Bambang Yudhoyono di tubuh Partai Demokrat menjadi harapan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Tingkat 44 45

Boroma, hal. 94 Baroma


partisipasi masyarakat untuk mendukung partai Demokrat cukup menjajikan dengan dukungan 8 juta suara (7,8 persen) pemilih dengan meraih kursi di DPR 56 kursi (10,18 persen). Dengan modal itu, Partai Demokrat memenuhi syarat untuk mencalonkan Susilo Bambang YudhoyonoMuhammad Yusuf Kalla sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Dan hasilnya, pasangan tersebut mendapatkan simpati dan partisipasi rakyat Indonesia dengan didukung oleh lebih dari 60 persen pemilih pada pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua mengalahkan incumbent Megawati Sukarnoputri yang berpasang dengan KH Hasyim Muzadi (ketua Umum PB NU), yang di selenggarkan pada 20 September 2004. 46

3.7. Kongres I Partai Demokrat di Bali Partai Demokrat melaksanakan Kongres I di Bali Beach Hotel, Denpasar, tanggal 20–23 Mei 2005. Kongres ini dibuka oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang peserta resmi, peninjau, pengamat dan wartawan dalam dan luar negeri. Suasana Denpasar didominasi oleh berbagai atribut Partai Demokrat. Denpasar dibuat menjadi “biru”, dan lebih dari seribu orang antusias mengikuti jalannya kongres. Selain menggunakan ballroom Bali Beach Hotel, Panitia Kongres juga menyediakan tenda besar berdaya tampung dua kali lebih besar ballroom halaman belakang hotel untuk menampung luberan orang yang menghadiri kongres. Banyak tokoh politik nasional yang hadir pada pembukaan kongres tersebut, dan hampir semua pendiri Partai Demokrat hadir. Kongres I Partai Demokrat di Bali dipimpin oleh sementara oleh Prof. Dr. S Budhiasantoso (Ketua), Vence Rumangkang (Wakil Ketua), E.E. Mangindaan, SIP (Sekretaris), dan anggota masing-masing Prof. Dr. Ahmad Mubarok, MA, Prof. Dr. Rizal Max Rompas, MSc, dan Soekarnotomo. Setelah menyepakati Jadwal Kongres, peserta membahas tata tertib. 46

Tingkat partisipasi masyarakat untuk pemilihan legislative pada pemilu 2009, 70,99 persen dari jumlah pemilih sedangkan Tingkat partisipasi rakyat Indonesia dalam Pemilihan presiden dan wakil Presiden adalah 127,983,655 suara dari total Daftar pemilih Tetap (DPT) berdasarkan nomor Surat Keputusan (SK): 356/kpts/KPU/tahun 2009, 176,411,434 suara. Sekitar 27 persen masyarakat Indonesia tidak menyalurkan aspirasinya. Berdasarkan rekapitulasi Nasional pemilu presiden 2009 (22-23 Juli 2009). Angka tidak menyalurkan aspirasi pada momentum pemilu adalah angka tertinggi dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia. Pada pemilu 2004, 15,93 persen, pemilu 1999, 7,26 persen dan angka paling rendah dalam tidak partisipasi masyarakat adalah pada pemilu tahun 1977 yaitu 3, 48 persen. lihat website kpu.go.id


Sebagaimana pada kegiatan sejenis, pembahasan tata terib barjalan a lot, panas dan dengan tensi yang tinggi. 47 Walaupun demikian, berbagai materi dapat diselesaikan. Pokok perdebatan yang paling sengit adalah soal persyaratan Ketua Umum Partai Demokrat yang diatur pada Pasal 27. Sepuluh poin diusulkan dalam draft Peraturan Tata Tertib Kongres antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Beragama dan menjalankan ibadah agamanya Memiliki sifat kepemimpinan yang berwawasan nasional Memiliki komitmen memajukan bangsa Sehat jasmani dan rohani Memiliki visi, misi dan program membesarkan partai Memiliki kepribadian dan integritas yang tidak tercela Berpengalaman dalam kepengurusan Partai Demokrat minimum 1 (satu) tahun Tidak memiliki catatan dan pelanggaran pidana dari instansi yang berwenang serta tidak melanggar konstitusi partai 9. Bersedia berdomisili di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) 10. Pendidikan minimal Sarjana (S1) Dari beberapa poin persyaratan Ketua Umum, poin yang kesepuluh

(Ayat 10), yakni

“Pendidikan minimal Sarjana (S1)” yang paling banyak mendapatkan resistensi dari banyak peserta. Ayat ini dinilai mengganjal sejumlah calon yang sudah mendeklarasikan diri maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat periode 2005–2010. Masing-masing pihak mengemukakan argumentasi, dengan bumbu-bumbu demi kebesaran Partai Demokrat di masa mendatang. Kelompok yang mempertahankan syarat calon ketua umum minimal berpendidikan sarjana (S1) berpendapat, kualitas sumberdaya manusia sangat penting untuk memimpin partai dan kualifikasi pendidikan S1 merupakan cerminan Partai Demokrat sudah melangkah jauh ke depan untuk menyongsong dan menghadapi persaingan yang sengit di masa datang. Sebaliknya, kelompok lain melihat syarat minimal S1 belum saatnya diterapkan. Kelompok ini setuju dengan kebutuhan pemimpin Partai Demokrat yang berkualitas, tetapi gelar formal S1 tidak menjadi gambaran dan jaminan kualifikasi sumberdaya yang bersangkutan memadai untuk memimpin

47

Boroma, Sejarah dan Kemenangan Partai Demokrat, hal 184-185


Partai Demokrat. Selain itu, kelompok ini membandingkan dengan persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden yang hanya tamatan SMU atau sederajat. 48 Peserta Kongres sempat menganulir Ayat (10) Pasal 27 Peraturan Tata Tertib Kongres mengenai syarat minimal pendidikan Sarjana (S1), dan Tata Tertib disepakati peserta Kongres pada hari kedua, tanggal 21 Mei 2005 pukul 16.45 Wita. Peraturan Tatib Kongres dikukuhkan lewat Keputusan Kongres Ke-1 Partai Demokrat Nomor : 02/Kongres Ke-1/Partai Demokrat/2005. Namun menjelang pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat Periode 20052010, perdebatan persyaratan pendidikan minimal S1 kembali muncul. Pembahasan sangat alot dan persyaratan ini akhirnya disetujui oleh peserta. 49 Begitu penting dan spesifiknya syarat minimal berpendidikan S1 itu dibuat dalam Keputusan Kongres I Partai Demokrat Nomor : 14/Kongres Ke-1/Partai Demokrat/2005 yang berisi tiga pasal. Pasal 1 Keputusan tersebut berbunyi: “Penambahan dictum Perturan Tata Tertib Kongres Ke-1 Partai Demokrat pada Pasal 27 ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut; Pendidikan minimal Sarjana (S1).” Keputusan ini disepakati peserta Kongres pada Minggu, 22 Mei 2005, pada siang yang dipimpin Prof. Dr. H. Rusli Ramli, MS, Ibrahim Basrah, MBA, Marcus Siliano, SIP, Mirwan Amir, Ketut Subanda, H. Facrudin A. Massarampa, SH, dan B.S. Tundan. Peraturan Tata Tertib Kongres mengatur semua jalannya kongres, tetapi luput untuk urusan Dewan Pembina. Pasal 2 Peraturan Tata Tertib mengenai wewenang kongres, antara lain: 1. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat 2. Menetapkan Program Umum Partai Demokrat 3. Menetapkan Panji, Hymne dan Mars serta alat kelengkapan lainnya Partai Demokrat 4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu 5. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat 6. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat 7. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengarah Partai Demokrat Sekalipun ayat (7) menyebutkan: “Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengarah Partai Demokrat”, tetapi tidak secara eksplisit disebutkan kewenangan kongres untuk memilih dan menatapkan Ketua Dewan Pembina. 48 49

Boroma, hal. 172 Boroma


Namun di Pasal 26 Peraturan Tata Tertib Kongres disebutkan, “Kongres memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina masa bakti 2005-2010 yang diberi wewenang dan mandat penuh untuk menyusun komposisi dan personalia dari Dewan Pembina.” Persyaratan, tata cara dan mekanisme pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP), penyusunan dan persyaratan anggota DPP diatur secara eksplisit di dalam perturan tata terib kongres, tetapi tidak satu pun pasal yang mengatur persyaratan, tatacara, dan mekanisme pemilihan Ketua Dewan Pembina, juga tidak ada pasal yang mengatur mngenai penyusunan dan persyaratan anggota Dewan Pembina. Kongres I Partai Demokrat di Bali lewat keputusan Nomor : 13/Kongres Ke-1/Partai Demokrat/2005 mengangkat Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, MA sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat masa bhakti 2005-2010. Tidak jelas, mengapa keputusan tersebut menggunakan kata “mengangkat”, sementara pada Pasal 26 Peraturan Tata Tertib Kongres digunakan kata-kata “Kongres memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina…. “ Pasal 2 mengenai Wewenang Kongres, disebutkan pada Ayat (7) : “Memilih dan mentapkan Ketua Dewan Pengarah Partai Demokrat, “, tetapi Keputusan Kongres Nomor 13/Kongres Ke-1/Partai Demokrat/2005 berbicara tentang “Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat”. Peraturan Tata Tertib Kongres Ke-1 Partai Demokrat di Bali ditetapkan lewat keputusan Kongres Ke-1 Nomor: 02/Kongres Ke-1/Partai Demokrat/2005, Sabtu 21 Mei 2005, pada siding yang dipimpin Prof. Dr. S Budhisantoso (Ketua), Vence Rumangkan (Wakil Ketua), E.E. Mangindaan, SIP (Sekretaris) dan anggota masing-masing Prof. Dr. Ahmad Mubarok, MA, Prof. Rizal Max Rompas, MSc, dan Soekarnotomo. Kongres I Partai Demokrat di Bali juga merumuskan dan menetapkan Program Umum Partai yang dituangkan dalam Keputusan Nomor : 09/Kongres Ke-1/Partai Demokrat/2005. Keputusan ini ditetapkan pada Minggu, 22 Mei 2005, pukul 15.30, pada sidang paripurna yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Rusli Ramli, MS, Ibrahim Basrah, MBA, Marcus Silano, SIP, Mirwan Amir, Ketut Subanda, H. Fachruddin A Massarampa, SH, dan B.S. Tundan. Program umum partai yang digariskan dalam putusan ini bersifat ideal dan mencakup hal-hal yang jauh ke depan, dan merupakan garis-garis besar haluan Partai Demokrat untuk jangka waktu yang lama. Program umum partai ini mencakup enam bab antara lain:


a. b. c. d. e. f.

Pendahuluan Kondisi aktual dan permasalahan Misi partai bagi pembangunan Indonesia Program umum partai 20 tahun Sasaran dan pokok-pokok program partai 2005-2010 Penutup

Secara ekplisit disebutkan program umum tersebut memiliki jangka waktu 20 tahun, dan untuk jangka waktu 2005-2010 disusun sasaran dan pokok-pokok program partai. Dengan keputusan ini Partai Demokrat telah menetapkan program jangka panjang dan jangka menengah, yang selanjutnya dijabarkan dalam program jangka pendek oleh pengurus dari jenjang DPP hingga Anak Ranting.

3.8. Wawasan dan Struktur Organisasi Peluang Partai Demokrat sebagai kekuatan politik diperhitungkan banyak kalangan. Untuk itu, Partai Demokrat berusaha secara serius mempersiapkan penyusunan program umum partai sebagai bingkai kerja (frame work) visi misi partai. Visi misi Partai Demokrat yakni bersama masyarakat luas berperan mewujudkan harapan dan cita-cita rakyat Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme, dan Internasionalisme, serta memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan di Indonesia dengan menitikberatkan pada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi dan kesejahteraan. Partai Demokrat berkomitmen untuk ikut meneruskan perjuangan bangsa dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan nasional, dan memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka meciptakan civil society, otonomi daerah, serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan. 50 Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat kelengkapan sebuah organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai 50

DPP Partai Demokrat, Visi Misi http://www.demokrat.or.id/index.php?option=com_content&task

Partai

Demokrat.


hal.

5,

Lihat

Demokrat yang bertujuan untuk memperkuat Partai Demokrat dalam hal konstitusi sehingga ada landasan yangjelas bagi seluruh komponen partai ini untuk menjalankan roga organisasi Partai Demokrat. Dalam AD/ART partai ini, disebutkan bahwa Partai Demokrat berasaskan Pancasila, dengan jati diri kepartaiannya adalah Nasionalisme Religius, yaitu bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk bekerja keras untuk kepentingan rakyat dengna landasan moral dan agama, serta tetap memperhatikan aspek humanisme, nasionalisme, dan pluralisme dengan tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. 51 Partai Demokrat bersifat terbuka bagi seluruh komponen bangsa Indonesia, dengan trilogi perjuangan partai yang menjadi idealisme partai yaitu demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan. Demokrasi diartikan sebagai sebuah upaya menghargai aspirasi rakyat untuk memperoleh peluang dalam menyalurkan aspirasi dan kontribusi politik. Dengan demikian, demokrasi bagi partai ini merupakan sebuah perjuangan untuk rakyat dan bukan sebagai tujuan. Kesejahteraan dimaknai sebaga rasa tentram rakyat atas terpenuhinya kebutuhan hidup, baik lahir maupun batin. Sementara keamanan merupakan rasa bebas dari penyimpangan yang menganca. Keamanan hanya akan terwujud jika terdapat kapastian hukum di tengah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, Partai Demokrat menganut ideologi yang tertuang wawasan nasionalisme, pluralisme, dan humanisme. Nasionalisme Partai Demokrat berarti menempatkan kepentingan nasional sebagai komitmen utama. Pluralisme diartikan sebagai kesadaran akan arti keberagaman, yakni kenyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dibangun di atas keragaman suku, ras, agama, dan budaya. Pluralisme diharapkan melahirkan solidaritas untuk mengolola keberagamaan dan menyatukan visinya menjadi kekuatan. Humanisme sebagai ajaran yang sejalan dengan agama di mana manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan dan wajib menjaga kemuliaan itu, serta diwujudkan dalam perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan perkataan lain, partai ini juga mengakui dan menghormati berbagai solidaritas keagamaan, nasional, dan kemanusiaan. 52

51 52

DPP Partai Demokrat, AD/ART Partai Demokrat, (Jakarta: DPP Partai Demokrat, 2005), hal. 9 DPP Partai Demokrat, AD/ART Partai Demokrat, hal.85


3.8.1. Misi Partai Demokrat: Membangun Sumberdaya Manusia yang berkualitas, beriman dan Tangguh Partai Demokrat mempunyai 9 (sembilan) misi untuk membangun Indonesia. Yang pertama, membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, beriman dan tangguh. Kedua, mewujudkan kehidupan bangsa yang nasionalis relegius. Hal tersebut mencerminkan keragaman, berbeda-beda identitas tetap memiliki tujuan yang sama membangun identitas nasional, menghargai perbedaan, mensinergikan potensi, seraya meyakini bahwa kemerdekaan bangsa ini adalah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam kehidupan berbangsa selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. 53 Ketiga, menciptakan Lingkungan Politik yang dinamis, demokratis, aman dan damai. Keempat, Menciptakan suasana kehidupan Masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kelima, membangun pemerintahan yang berpedoman pada good governance.

Keenam,

menciptakan

Ekonomi

makro yang kondusif. Ketujuh, mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan bahagia, sejahtera dalam arti selamat, terlepas dari segala macam gangguan sedangkan bahagia mengandung makna berada dalam keadaan aman tentram dan makmur. Kedelapan, Melindungi Gender dan Lingkungan hidup. Kesembilan, menaikan harkat bangsa dan negara Indonesia. Dalam misi partai Demokrat diatas menyebutkan kepeduliannya terhadap pengembangan sumberdaya manusia. 54 Lebih lanjut dijelaskan dalam misi Partai Demokrat, karena keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari kemampuan, keuletan, kreatifitas, daya nalar, keimanan, ketangguhan dari sumber dayanya. Program pembangunan jika tidak dibarengi dengan sumberdayanya tidak akan terwujud dengan baik. Sebagai negara terbesar kelima dunia setelah Cina, Amerika, India dan Rusia, pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia sangat penting sebagai sentra pembanguanan suatu negara. Kekayaan riil suatu negara bukan terletak pada berlimpahnya sumberdaya alam yang dimiliki tetapi terletak pada kualitas sumberdaya manusia, sumberdaya alam hanya akan

53 54

AD/ART Partai Demokrat AD/ART Partai Demokrat


menjadi potensi kemajuan sebuah bangsa, tetapi manusialah yang akan menjadikan kemajuan terwujud; assets make things possible, people make things happen. 55 Pemenuhan sumberdaya manusia merupakan hak asasi seluruh warga Indonesia, seperti pemenuhan dalam pendidikan maupun kesehatan 56 . Dilihat dari Index Pembangunan Manusia, Indonesia pada tahun 2006 masih berada pada ranking 108 dari 177 negara sedangkan pada tahun 2007, naik satu strip menjadi 107 dari 177 negara. Peningkatan ini masih kalah dari Vietnam yang melonjak dari ranking 109 di tahun 2006 menjadi ranking 105 di tahun 2007. Pembangunan Sumberdaya manusia pada dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) dan obyek (human resources) dalam pembangunan, yang mencakup siklus hidup manusia sejak pertumbuhan sampai dengan akhir hidupnya. Dalam proses tumbuh kembang sebagai manusia yang berkualitas, beriman dan tangguh, aspek pendidikan adalah syarat mutlak yang harus dinikmati oleh manusia, disamping kesehatan dan gizi terpenuhi. Dimensi pembangunan sumberdaya manusia dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu: pertama, kualitas penduduk, tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk (kesehatan dan gizi, pendidikan produktivitas dan akhlak mulia). Kedua, kuantitas penduduk yang terkait dengan jumlah dan laju pertumbuhannya. Ketiga, mobilitas penduduk, dimana hal ini tercermin dari refleksi perpindahan dan sebaran penduduk yang merespon pada pembangunan ekonomi wilayah. 57

Dalam misi yang pertama tersebut, Partai Demokrat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan beriman dan tangguh. Ukuran keimanan seseorang seharusnya partai Demokrat menjelaskan sebagai konsep dari visi nasionalis relegius. Dalam melakukan pendekatan terhadap misi partai, Partai Demokrat melakukan beberapa pendekatan sehingga misi partai dapat di capai. Pendekatan pertama, pendekatan masyarakat (people Driven Approach), inisiatif dan kegiatan pengembangan partai diarahkan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kedua, tarik-dorong (pull-push people), program-program partai akan di dorong melalui aktivitas pendampingan dan keterkaitannya dengan lembaga serta di tarik melalui 55

Sebagaimana tertulis dalam edisi perdana Human Development report, UNDP 2006 Human Development Report. New York, USA 56 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 dan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik melalui Undang-undang nomor 12 tahun 2005. 57 Penjelasan misi Partai Demokrat tentang Membangun Sumberdaya Manusia yang berkualitas, Beriman dan tangguh, lihat AD/ART Partai Demokrat


kebijakan makro yang berpihak kepada masyarakat. Ketiga, kepekaan gender, pemberdayaan partai akan terkait erat dengan posisi perempuan baik secara struktural, kultural maupun sosial. Oleh sebab itu, pelibatan perempuan dalam kegiatan partai sangat dibutuhkan. Keempat, bawahatas (bottom-up), masyarakat biasanya mempunyai adat atau hukum tersendiri dalam menentukan kehidupannya. Disinilah partai Demokrat ikut andil dalam melakukan penguatan dalam memb sarkan partai. Kelima, penyelenggaraan yang baik (good governance). Keenam, kesenambungan (sustainable), prinsip dalam kegiatan partai adalah kesenambungan sehingga segala tindakan atau kebijakan yang diputuskan dapat dipikirkan secara matang untuk menunjang

kesenambungan

pelaksanaan

kegiatan.

Ketujuh,

keterpaduan

(integrated)

keterpaduan perlu dikembangkan agar kegiatan-kegiatan partai saling menunjang. Kedelapan, subsidiaritas, pembagian tugas antara pusat dan daerah. Kesembilan, jejaring (network) pendekatan jejaring merupakan langkah-langkah membangun kemitraan strategis sehingga tercapainya sinergi yang positif dengan seluruh komunitas. 58

3.8.2. Program-Program Partai Demokrat Program-program Partai Demokrat merupakan arah pencapaian tujuan Partai Demokrat, program Partai Demokrat dalam pembangunan nasional mengarahkan pada suksesnya Pembangunan Nasional yang menjadi program pemerintah dalam mengusung perubahan menuju terwujudnya rakyat yang aman, adil dan sejahtera. Hal tersebut menjadi lumrah, karena Partai Demokrat memposisikan diri sebagai partai pendukung utama pemerintah. Program-program Partai Demokrat terangkum dalam 3 (tiga) bagian. 59 Yang pertama, konsolidasi partai, konsolidasi partai adalah kegiatan yang terencana dan terorganisir dalam rangka tujuan tercapai, konsolidasi partai sebagai penguatan partai dalam mempersiapkan untuk mencapai tujuan. Kedua, Pembangunan Nasional, konteks pembangunan nasional partai Demokrat adalah turut serta aktif dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Partai Demokrat dalam mensukseskan Pembangunan Nasional terdapat pokok-pokok program sebagai berikut :

58 59

Grand Strategi DPP Partai Demokrat periode 2005-2010 Grand Strategi DPP Partai Demokrat periode 2005-2010


a. b. c. d. e. f. g. h.

Bidang Politik Bidang Ekonomi Bidang Kemaritiman dan Perikanan Bidang Hukum dan HAM Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Agama Bidang Pertahanan dan keamanan Bidang Pembangunan Daerah

Dalam bidang politik, program Partai Demokrat dari 8 (delapan) kegiatan ada hal yang menarik dalam konteks pembangunan sosial. Yang pertama, meningkatkan pendidikan politik rakyat akan hak dan kewajibannya, sehingga mampu mengembangkan partisipasi politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 60 Pendidikan politik Partai Demokrat memberikan ruang inklusi sosial dalam proses partisipasi politik. Dengan tertingkatnya masyarakat terdidik, (Budiarjo, 2008) maka semakin tinggi partisipasi politiknya, karena memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. kedua, meningkatkan komunikasi dan kerjasama serta dialog yang terbuka dengan kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat lainnya. 61 Ketiga, sebagai fungsi partai, Partai Demokrat dalam membuat programnya adalah memantapkan fungsi dan meningkatkan peranan Partai Demokrat sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang mandiri dan berakar serat berkualitas dalam menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat masyarakat secara demokratis. Ichlasul Amal (1988) mengungkapkan bahwa fungsi pokok partai adalah representasi (keterwakilan), konversi dan agregasi;

integrasi

(partisipasi,

sosialisasi,

mobilisasi);

persuasi,

represi,

rekrutmen

(pengangkatan tenaga-tenaga baru), pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan serta control terhadap pemerintah, dengan begitu Partai Demokrat menjadi tempat aspirasi rakyat Indonesia dalam mengeluhkan persoalan-persoalan di masyarakat. Sedangkan yang keempat, usaha menciptakan iklim yang lebih mendorong dan meningkatkan peranan organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing dalam rangka menjamin kesenambungan Pembangunan Nasional.62

60

Grand Strategi DPP Partai Demokrat periode 2005-2010, hal. 23 Grand Strategi DPP Partai Demokrat periode 2005-2010 62 Grand Strategi DPP Partai Demokrat periode 2005-2010 61


Sedangkan pada program perekonomian, Partai Demokrat yang mengarah pada pembangunan sosial adalah memperjuangkan peningkatan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mengikis angka pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ekspor non migas. Pertumbuhan ekonomi yang berkesenambungan berdampak pada terciptanya lapangan kerja untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja. Ketiga, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha serta perlindungan kesempatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. 63 Program-program tersebut apakah masuk dalam gambaran ideal MDG’s dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan menyaratkan adanya serangkaian kebijakan yang mengarah pada penguatan kelompok miskin, pemenuhan hak-hak dasar, dan membuka akses bagi pemanfaatan layanan yang mutu dan tidak diskriminatif, sehingga kelompok yang paling rentan dan termarjinalkan dapat mengaksesnya? Dalam hal inklusi sosial, program bidang politik diatas, partai Demokrat memberikan jaminan untuk membuka iklim untuk partisipasi dalam pembangunan nasional. Bidang kemaritiman dan perikanan Partai Demokrat, program mengarahkan pada pemberdayaan masyarakat ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedua, meningkatkan taraf hidup nelayan, melalui pengaturan lembaga perkreditan keuangan agar sistem perkreditan tidak membebani kaum miskin yang sedang berusaha.ketiga, mengembangkan industri perikanan yang berskala rumah tangga yang memiliki daya saing dan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak. 64 Kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan Partai Demokrat yaitu, mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dan perluasan sarana pendidikan agar terjangkau oleh masyarakat, yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Kedua, mendorong tersusunnya sistem pendidikan nasional yang mampu membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, beriman, berbudi pekerti luhur, berkeperibadian, berdisiplin, memiliki etos kerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas, terampil, berjiwa pengabdian, berprestasi produktif dalam rangka mewujudkan manusia pembangunan. 65 Sedangkan pada konteks kebudayaan, mengusahakan terciptanya iklim yang menunjang tumbuh dan 63

Grand Strategi DPP Partai Demokrat periode 2005-2010 Grand Strategi DPP Partai Demokrat periode 2005-2010, hal. 27 65 Grand Strategi DPP Partai Demokrat periode 2005-2010 64


berkembangnya kreatifitas masyarakat sebagai salah satu aspek penting dari pembangunan sosial budaya. Secara keseluruhan program dan kegiatan Partai Demokrat merupakan amanah kongres Partai Demokrat yang diselaraskan dengan pembangunan Nasional pemerintahan periode Susilo Bambang Yudhoyono jilid I.

3.8.3. Struktur Partai Demokrat periode 2010-2015 Terkait dengan struktur organisasi Partai Demokrat, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia telah memenuhi syarat dan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diterima menjadi anggota Partai Demokrat. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi partai, dan diadakan sedikitnya sekali dalam lima tahun. 66 Partai Demokrat mempunyai tingkatan kepengurusan yang wewenang dan kewajiban pengurus disesuaikan dengan tingkatan masing-masing pengurus Partai Demokrat. Tingkatan pengurus tersebut muai dari Dewan Pimpinan Pusat yang berada di tingkat pusat, yang dibantu dengan Dewan Pakar, Badan Kehormatan, Balitbang, 67 Bapilu. 68 Kemudian Dewan Pimpinan Daerah yang berada pada tingkat Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang yang berada di tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Anak Cabang pada tingkat Kecamatan, dan Dewan Pimpinan Ranting pada tingkat Desa, serta Pimpinan Anak Ranting pada tingkat RW/Dusun. Partai Demokrat mempunyai Dewan Pembina untuk Tingkat Pusat, yang merupakan badan yang memberikan pembinaan, saran, dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 66

DPP Partai Demokrat, AD/ART Partai Demokrat, hal.13 Balitbang merupakan badan tetap yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam masa waktu tertentu dengan kebutuhan partai. Balitbang bertugas mengadakan penelitian dan pengembangan, serta menganalisa langkahlangkah strategis yang akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam rangka membesarkan keberadaan partai. Di samping itu, Balitbang juga bertugas mengkaji permasalahan yang timbul baik dari internal maupun eksternal partai termasuk organisasi dan tata kerja partai, masalah ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Lihat AD/ART Partai Demokrat periode 2005-2010 68 Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu adalah badan tetap yang dibentuk dalam jangka waktu tertentu oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan tingkat kebutuhan. Bapilu bertugas menyusun program, strategi, dan cara pemenangan pemilu khususnya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye. Bapilu berfungsi sebagai badan yang dapat memberikan konsep-konsep pemenangan pemilu baik di tingkat daerah maupun tingkan cabang, bahkan diharapkan sampai pada tingkat ranting sebagai kantong suara. Lihat AD/ART Partai Demokrat periode 2005-2010 67


Partai Demokrat. 69 Di samping itu, Partai Demokrat memiliki Majelis Pertimbangan Partai pada setiap tingkat organisasi dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk meberika saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Partai Demokrat sesuai dengan tingkatan organisasi, baik diminta maupun tidak diminta. Tugas dan kewenangan struktur organisasi tersebut mulai dari Dewan Pembina, Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pakar, Badan Kehormatan, Balitbang, dan Bapilu telah dirumuskan secara rinci dalam Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga Partai Demokrat.

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PIMPINAN PUSAT DAN LEMBAGALEMBAGA PARTAI DEMOKRAT

Dewan Pembina

--- Dewan Pimpinan Pusat Majelis Pertimbangan Partai

Dewan Pakar

Badan Kehormatan

BALITBANG

BAPILU

69

Dewan Pembina Partai bertugas memberikan arahan dan masukan serta pemikiran pemikiran kepada pimpinan agar dalam setiap mengambil keputusan dan kebijakan senantiasa memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan Dewan Pembina Partai terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, serta anggota. Lihat AD/ART Partai Demokrat periode 2005-2010


3.8.4. Bidang-Bidang Partai Demokrat Pembentukan bidang-bidang dalam Partai Demokrat disusun sesuai kebutuhan dengan menyelaraskan bidang yang satu dengan yang lain demi kepentingan partia dalam menjalankan Visi dan Misi partai yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga demi terciptanya demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan yang terwujud dalam Agenda Nasional Partai, yaitu : Recovery, Reformasi, dan Rekonsiliasi. 70 Recovery dijadikan prioritas utama dalam agenda nasional Partai Demokrat, sepuluh sampai lima belas tahun mendatang. Langkah-langkah pemulihan nasional perlu dilakukan mengingat telah dilanda krisis dan mengalami perubahan dramatis. Langkah pemulihan ini ini harus dapat menghadirkan kembalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, pulihnya roda perekonomian dan kelayakan hidup sehari-hari, serta normalnya kehidupan politik nasional. Setelah pemulihan (recovery), reformasi perlu dilakukan secara konseptual, menyeluruh dan berkesinambungan. Seluruh sendi kehidupan harus dibangun dan ditata kembali, baik berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan keamanan. Partai Demokrat berpandangan bahwa reformasi selalu menimbulkan permasalahan jika tidak diarahkan. Arah, agenda dan prioritas reformasi mestinya dikelola dengan baik. Sebagai bangsa yang telah mengalami kerapuhan solidaritas sosial dan kohesi kebangsaan, rekonsiliasi mutlak dibutuhkan sebagia salah satu agenda nasional. Intensitas konflik, baik konflik kedaulatan maupun konflik komunal menjadi meningkat. Jaran dan rasa permusuhan di antara komponen bangsa akibat realitas sejarah masa lalu juga tinggi. Oleh karena itu, menurut Partai Demokrat rekonsiliasi besar yang adil, konstruktif, berorientasi ke depan harus dibangun. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat terdiri dari 14 bidang yang masingmasing membidangi dan mengkoordinir satuan bidang yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demorat. Keempat belas bidang tersebut antara lain: 1. Bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi (OKK) 70

Agenda nasional Partai Demokrat ini pernah diungkapkan Susilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan Pelatihan Kader Partai Demokrat Tingkat Nasional Pada tanggal 07 September 2003 di Bogor.


2. Bidang Ekonomi, Keuangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Usaha Milik Negara (Bidang Ekuindag) 3. Bidang Politik 4. Bidang Hubungan Luar Negeri (Hublu) 5. Bidang Pendidikan, Pemuda dan Kominfo (PPK) 6. Bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KPPK) 7. Bidang Kesejahteraan Rakyat 8. Bidang Pertahanan dan Keamanan 9. Bidang KLH 10. Bidang Pertanahan, Pemukiman dan Sarana Prasarana (PPSP) 11. Bidang Sumber Daya Manusia, Industri, Perdagangan dan Perhubungan (Bidang SDM dan Indaghub) 12. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 13. Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya 14. Bidang Pemberdayaan Perempuan

3.8.5. Platform Partai Demokrat: Mewujudkan Masyarakat Yang Adil, Makmur, Cerdas Dan Sejahtera Secara Utuh Dan Menyeluruh Biasanya partai-partai mempunyai Platform untuk dijadikan tujuan partai, begitu juga yang terjadi pada partai Demokrat. Platform sebagai perwujudan dari bentuk dan eksistensi partai dan kiprahnya dalam kancah perpolitikan nasional. Penjabaran platform partai Demokrat yaitu: pertama, Menegakan nilai-nilai nasionalis religius dalam mewujudkan Negara kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai dasar mengatasi berbagai kendala rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam


kerangka pembangunan nasional. Ketiga, menegakan jiwa kebangsaan dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha esa, sekaligus sebagai dasar moralitas dan etika dalam pembangunan nasional. Keempat, mengembangkan prinsip puralisme dalam kesatuan dengan menampung kemajemukan bangsa Indonesia dalam Bhineka Tunggal Ika. Kelima, komitmen terhadap kemajuan demokrasi dengan tetap mempertahankan eksistensi dan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Keenam, konsisten dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, cerdas dan sejahtera secara utuh dan menyeluruh. Ketujuh, konsisten menegakan supremasi hokum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Kedelapan, berpandangan luas dan visioner dalam rangka menjalin hubungan proporsional dengan dunia internasional dalam rangka pembangunan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Kesembilan, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai sendi-sendi kehidupan dalam mewujudkan masyarakat yang nasionalis dan relegius. Platform nomor enam tentang mewujudkan masyarakat yang sejahtera, (Abdul Waid, 2009) diperlukan kebijakan makroekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat atau pro-poor macroekonomic policy. Kebijakan partai Demokrat ini sejalan dengan tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals), salah satu dari delapan target yang ditetapkan dalam MDG’s adalah pengurangan setengah angka kemiskinan pada tahun 2015 dari tingkat kemiskinan pada tahun 2000. Keadilan adalah kunci utama untuk kesejahteraan, pada konteks pembangunan sosial di Indonesia, keadilan adalah inklusisasi rakyat dalam struktur

Negara untuk memberikan

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata. Masyarakat sejahtera ditandai dengan adanya kemakmuran berupa meningkatnya pendapatan. Peningkatan pendapatan sendiri merupakan hasil produksi yang meningkat. Proses demikian dapat berlangsung bila asumsi-asumsi pembangunan, yakni adanya kesempatan kerja


secara penuh, setiap orang mempunyai kemampuan yang sama dan pelaku ekonomi bertindak rasional semuanya terpenuhi. 71

71

Lihat Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Sosial kajian Ringkas tentang pembangunan manusia Indonesia, (Jakarta; Kompas, 2007), hal. 18


BAB V STRATEGI PARTAI DEMOKRAT DALAM MEMENANGKAN PEMILU 2009

1. Kebijakan Internal Strategi internal Partai Demokrat periode 2005-2010, penulis memilah pada 2 (dua) tahapan. Tahapan pertama konsolidasi organisasi pada awal kepengurusan DPP Partai Demokrat yang meliputi penyelesaian konflik atau rekonsiliasi elit partai Demokrat dan menyelenggarakan musyawarah daerah dan Musyawarah cabang di wilayah Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh kongres I di Bali. Sedangkan konsolidasi anggota menyangkut mengenai pelatihan kader yaitu Pelatihan Kepemimpinan Kader Partai Demokrat (PKKPD) dan tahapan kedua, penentuan nomor urut calon anggota legislative. Sebagaimana diungkapkan ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Hadi Utomo, DPP Partai Demokrat Periode 2005-2010 mempunyai framework untuk mencapai kemenangan pada pemilu 2009 1 . Konsolidasi organisasi 2 sebagai pilar partai dalam memenangkan pemilu 2009 adalah mutlak dilakukan, periode ini menargetkan konsolidasi organisasi tuntas pada Oktober 2007 sebelum pemilu, konsolidasi internal awal kepengurusan meliputi rekonsiliasi pasca Kongres I di Bali dan mengadakan Musyawarah Cabang di Kabupaten/kota dan Musyawarah Daerah di tingkat provinsi.

1

Baroma, hal. 371 Konsolidasi partai menurut Partai Demokrat adalah segala usaha dan kegiatan yang terencana, terarah dan terpadu yang dilaksanakan secara berdaya gunadan berhasil guna,untuk memperkuat apa yang telah dicapai dan mempersiapkan diri dalam rangka usaha mencapai tujuan bersama. Konsolidasi merupakan bagian dari 3 (tiga) pilar partai Demokrat, konsolidasi Partai Demokrat meliputi: pertama, Konsolidasi partai menurut Partai Demokrat adalah segala usaha dan kegiatan yang terencana, terarah dan terpadu yang dilaksanakan secara berdaya gunadan berhasil guna,untuk memperkuat apa yang telah dicapai dan mempersiapkan diri dalam rangka usaha mencapai tujuan bersama. Kedua, Memperkokoh kesetiaan Partai Demokrat kepada ideology Pancasila. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang demokratis, meletakan kedaulatan ditangan rakyat, menjamin hak asasi manusia, dan terwujudnya masyarakat yang aman, adil dan sejahtera. Ketiga,Meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ieologi, faham dan pola piker yang bertentangan atau tidak sesuai pancasila. Keempat, Konsolidasi meliputi kegiatan-kegiatan dibidang keanggotaan, kaderisasi, kelembagaan, penggalian dan pendayagunaan dana, hubungan dengan organisasi sosial kemasyarakatan profesi serta penerangan penerbitan dan media massa. Lihat Grand Strategy Partai Demokrat, DPP Partai Demokrat periode 2005-2010, hal.20. 2


1.1. Rekonsiliasi Pasca Kongres I Pasca Kongres I di Bali dengan terpilihnya Hadi Utomo sebagai ketua Umum. Kongres tersebut merupakan momentum strategis dan sangat penting dalam peralihan keberhasilan transisi dan sirkulasi kepemimpinan yang sehat dan konstitusional serta kelangsungan partai Demokrat. Sebagai partai raising star yang mendapatkan tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu yang cukup baik selain Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004, kongres I merupakan ajang yang penting untuk evaluasi dan proyeksi partai menuju penuju pemilu 2009, dengan tantangan dan peta politik yang berbeda, maka kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka panjang sangat diperlukan untuk membangun partai yang lebih modern. Terpilihnya Hadi Utomo dalam pemilihan Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat masa bhakti 2005-2010 cukup mengagetkan banyak pihak dan mengecewakan para pendukung Taufiq Effendi dan Sukartono Hadiwarsito 3 yang memberikan suaranya kepada Surrato. Majunya Hadi Utomo sudah menjadi pembicaraan Ibu Suri Sarwo Edhi seiring dengan ketakutannya terhadap pimpinan Partai Demokrat yang tidak mempunyai hubungan, takut dan bahaya terhadap situasi yang dialami SBY pasca penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu. 4 Menurut Mubarok, pasca penyusunan Kabinet, elit partai Demokrat marah terhadap SBY yang tidak adil dengan memberikan posisi menteri hanya dua orang dari 36 (tiga puluh enam) dan pejabat setingkat menteri, yang murni dari Partai Demokrat hanya Jero Wacik dan Taufiq Effendi. Ancaman akan perpecahan dalam tubuh partai Demokrat menjadi kegelisahan dari Ibu Suri Sarwo Edhi, yang kemudian ditangkap gagasan ini oleh tim yang sudah berpengalaman di pemilu 2004 yaitu Marzukie Alie, Jhony Allen dan lain-lain untuk menggolkan Hadi Utomo menjadi ketua Umum partai Demokrat.5 Kekecewaan bermula dari elit partai Demokrat yang tidak terakomodasi dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan kedua pasca pemilihan ketua umum partai Demokrat, menurut 3

Menurut Ahmad Mubarok mengungkapkan bahwa Sukartono didukung oleh SBY dan juga di dukung oleh pengusaha Tomi Winata dan Aksa Mahmud. Hasil Wawancara dengan Ahmad Mubarok 4 Mei 2010 di Gedung Mubarok Institute Jl. Abdullah Syafei Tebet Jakarta Selatan 4 Wawancara Ahmad Mubarok 4 Mei 2010 5 Mubarok menjelaskan bahwa pergerakan tim sukses Hadi Utomo tidak diketahui oleh SBY. Hasil Wawancara Ahmad Mubarok 4 Mei 2010


sejumlah pendiri dan politisi partai Demokrat tidak merasa puas dengan hasil kongres, karena ketua umum terpilih dinilai bukan orang yang pas dan tepat memimpin Partai Demokrat. Dalam kekecewaan ini sempat menggaungkan akan adanya pendirian partai baru sebagai wadah tidak tampungnya harapannya di Partai Demokrat. Dalam kongres, tim sukses pesaing Sukartono membangun kesepakatan untuk menjegal Sukartono melalui persyaratan ketua umum partai harus sarjana tanpa sepengetahuan SBY dan yang kedua menjegal Hayono Isman yang belum pernah menjadi pengurus. Dengan menggunakan logika, masa dewan pembinanya Doktor sedangkan ketua umumnya SMA, hal tersebut yang diungkapkan oleh Ahmad Mubarok. 6 Kemudian point harus sarjana di ketuk menjadi ketetapan kongres melalui nomer: 14/Kongres ke-1/Partai Demokrat/2005, yang berisi tiga pasal. Pasal 1 keputusan tersebut berbunyi: “penambahan dictum peraturan tata tertib Kongres ke-1 Partai Demokrat pada Pasal 27 ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut; pendidikan minimal Sarjana (S1). 7 Sehingga Sukartono terjegal sebagai kandidat ketua umum. Tokoh yang kecewa terhadap kongres tersebut diantaranya adalah Vence Rumengkang, sebagaimana dalam ‘tradisi politik Indonesia’ sempat menggaungkan untuk membentuk partai politik. Mubarok menjelaskan bahwa Vence sebagai pengusaha yang pendiri itu, mengalami ketersisihan dalam perannya dan tidak bisa mengatasnamakan ‘pemegang saham’ Partai Demokrat karena tidak merupakan bagian dari pemenang. 8 Untuk meredam konflik yang makin membesar, para dewan pendiri dan tokoh-tokoh partai Demokrat mencarikan solusi yang terbaik. Vence dengan kebesaran hati dan kecintaannya kepada partai monalak desakan itu dan meminta kepada kader untuk tetap bersatu membesarkan partai Demokrat. Tokoh lain juga melakukan usaha serupa meredam keinginan dan kekecewaan

6

Mubarok, 4 Mei 2010, hal yang sama di ungkapkan dalam bab II, Kelompok yang mempertahankan syarat calon ketua umum minimal berpendidikan sarjana (S1) berpendapat, kualitas sumberdaya manusia sangat penting untuk memimpin partai dan kualifikasi pendidikan S1 merupakan cerminan Partai Demokrat sudah melangkah jauh ke depan untuk menyongsong dan menghadapi persaingan yang sengit di masa datang. Sebaliknya, kelompok lain melihat syarat minimal S1 belum saatnya diterapkan. Kelompok ini setuju dengan kebutuhan pemimpin Partai Demokrat yang berkualitas, tetapi gelar formal S1 tidak menjadi gambaran dan jaminan kualifikasi sumberdaya yang bersangkutan memadai untuk memimpin Partai Demokrat. Selain itu, kelompok ini membandingkan dengan persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden yang hanya tamatan SMU atau sederajat. Boroma, hal. 172 7 Baroma, hal. 173 8 Hasil wawancara Ahmad Mubarok, 4 Mei 2010


kader yang merasa hasil pemilihan tidak mencerminkan upaya maksimal peserta kongres untuk menghasilkan kepemimpinan yang terbaik untuk membawa Partai Demokrat kedepan. 9

1.2. Melaksanakan Musda dan Muscab di Daerah Berdasarkan amanah kongres, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat agar melaksanakan Musda DPD dalam kurun satu tahun. Sebagai proses dalam konsolidasi partai, dirasa sangat penting untuk melakukan regenerasi dan peremajaan pengurus sebagai amanat kongres. Dengan adanya proses tersebut laju konsolidasi partai akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pemenangan Partai Demokrat tahun 2009. Dalam rangka untuk membesarkan partai, pengurus mengambil kebijakan untuk membuka diri bagi insan yang berpotensi untuk membesarkan partai, tanpa meninggalkan para pendahulu (pengurusan partai yang lalu). 10 Pola mengkombinasikan unsur pimpinan dari pengurus partai dan orang-orang baru untuk membentuk jaringan mapan dengan potensi kekuatan daerah sebagai pemenangan partai pada pemilu 2009. Jhony Allen sebagai ketua Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) mengatakan bahwa: Kita tahu kongres di Bali itu khan baru pertama, pertama kita tahu bahwa secara kelembagaan partai Demokrat sebelum kongres itu, hanya memenuhi persayaaratan verifikasi terakhir KPU, kalau ga salah tujuh puluh lima, lima puluh. Tentunya kongres pertama itu, kita melakukan kebijakan pembenahan kelembagaan pada waktu itu sampai pada tingkat kecamatan, dari tingkat kebijakan sumber daya manusia, kebijakan sumber daya manusia pada waktu itu saya sebagai ketua OKK, maka saya mengatakan kita rekrutmen 5 tahun, rekruitmen leadership bukan rekruitmen umum. kalau rekruitmen leadership Partai Demokrat dari mulai kecamatan sampai tingkat propinsi.

9

Boroma, hal. 319 Rekruitmen partai melalui memasukan unsur tokoh masyarakat, pengusaha dan akademisi dalam setiap level kepemimpinan partai untuk perkuatan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia 5 (lima tahun) yang akan dating. Wawancara dengan ketua OKK DPP Partai Demokrat periode 2005-2010 Drh. Jhony Allen Marbun, 12 April 2010 di Gedung Nusantara I DPR RI 10


…Kongres pertama, Musda pertama, muscab pertama siapa saja boleh masuk pengurus untuk mengkombinasikan rekruitmen yang baru dari tokohtokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pengusaha dan tokohtokoh akademisi untuk meng-combine yang lama, untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia dengan 5 tahun ke depan, katakan ketuanya dari yang lama, maka dikombinasikan sekretarisnya orang baru maupun sebaliknya. misalnya ada bupati atau wakil bupati dan pengusaha itulah yg saya lakukan dari 2005-2007 sebagai kekuatan dan modal partai. pembenahan kelembagaan itu sampai kepada tahap infrastruktur partai, itulah yang menjadi kebijakan yang internal, kebijakan internal berikutnya adalah dampak eksternal memenangkan pilkada, karena pilkada juga merupakan bagian dari satu kekuatan proses politik dalam pembesaran partai…… 11 . Partai Demokrat pada awal kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2005-2010, ada suatu fakta bahwa partai baru bergerak tahun 2002-2003, dimulainya deklarasi dan pendataan administrative di daerah-daerah, yang terpenting keberadaan pengurus Partai Demokrat untuk memenuhi kuota administrative, verifikasi kehakiman dan HAM. Sejak partai ini dibentuk, tercantum kepengurusan daerah yang masih apa adanya, dengan kepengurusan berdasarkan kekeluargaan dan kelompok seperti ketua umum suaminya dan bendahara isterinya. Kepengurusan yang bersifat kekeluargaan dan kelompok ini hampir terjadi di daerah seluruh Indonesia. Jika ini akan dipertahankan maka Parai Demokrat menjadi kerdil dan terpuruk. 12 Mengenai kriteria ketua DPD, menurut Jhonny Allen calon ketua harus dapat diterima oleh daerahnya disamping dicalonkan dan dipilih oleh DPC-DPC di daerah tersebut, calon ketua ini terbuka seluruh masyarakat yang memiliki visi dan pandangan yang sama untuk membesarkan partai Demokrat. Pada konteks ini, ada dua hal yang perlu dipelajari, pertama, mempelajari karakter sosial budaya perilaku dripada pola kader di daerah. Kedua, mempelajari faktor psikologis tentang perbaikan dari kualitas sumber daya manusia yang akan membesarkan partai Demokrat di daerah tersebut. 13 11

Wawancara dengan ketua OKK DPP Partai Demokrat periode 2005-2010 Drh. Jhony Allen Marbun, 12 April 2010 di Gedung Nusantara I DPR RI 12 Lihat News Partai Demokrat, Edisi 3 Februari tahun I 2006, hal. 7 13 News Partai Demokrat, Edisi 3 Februari tahun I 2006


Konsep membuka diri bagi putra-putri terbaik di seluruh Indonesia untuk membesarkan partai Demokrat merupakan kebijakan yang mampu memberikan angin segar untuk membentuk jaringan mapan dan potensi partai dalam rangka membesarkan partai yang masih baru dengan melihat proporsi potensi daerahnya. Kerangka membangun infrastruktur partai dengan memberikan kelonggaran ketua dan sekretaris DPD dari masyarakat yang mempunyai potensi adanya partisipasi rakyat untuk memilih partai Demokrat merupakan keunggulan tersendiri bagi partai Demokrat. Sedangkan pada dinamika Musyawarah Daerah (MUSDA) Partai Demokrat, pada pelaksanaannya relatif kondusif tidak anarkhis, jika terjadi riak-riak masih dalam kewajaran sebagai bagian dari dinamika partai politik. DPP Partai Demokrat sebagai pemegang policy selalu memegang aturan main partai sebagai pegangan untuk menghindari vested interest. Dan orang luar yang masuk partai Demokrat selalu disaring berdasarkan indikator-indikator personal yang lebih terukur dan mereka juga well ketokohannya untuk meng-combine antara orang dalam partai dan luar partai. Menurut Jhonny, perjalanan MUSDA memang bukanlah hal yang mudah, untuk memperbaiki jaringan partai, khususnya kader di daerah tanpa meninggalkan kader lama, namun demikian jangan berfikir bahwa hanya menghargai para pemula dan mempertahankan jabatan, mereka harus jamin karir politik dan jabatannya.14 Jhony Allen menjelaskan bahwa dalam momentum musda dan muscab seluruh stakeholder harus masuk dalam aturan main organisasi, AD/ART, petunjuk pelaksanaan dan tekhnis sehingga persoalan-persoalan menyangkut suksesi kepemimpinan partai di tingkat lokal tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dalam musyawarah Daerah (MUSDA) Partai Demokrat menghasilkan 1 (satu) Gubernur, 1 (satu) wakil gubernur, 5 (lima) orang bupati, 3 (tiga) walikota, 1 (satu) orang wakil bupati dan 1 (satu) orang wakil walikota masing-masing sebagai ketua umum DPD ditingkatan provinsi. Sedangkan Musyawarah cabang menghasilkan 8 (delapan) bupati, 8 (delapan) wakil bupati, 1 (satu) walikota dan wakil walikota masing-masing sebagai ketua DPC Kabupaten/kota. Dengan kenyataan tersebut, Partai Demokrat sejatinya bisa memberikan kesejahteraan dengan model provinsi maupun kabupaten/kota. 14

News Partai Demokrat, Edisi 3 Februari tahun I, 2006


Menariknya dari Partai Demokrat, disetiap kepengurusan baru terdapat wajah-wajah baru baik dari kalangan pengusaha, aktivis maupun dunia akademisi. Hal tersebut menjadi modal sosial dalam menciptakan partisipasi rakyat pada momentum pemilu 2009. Dengan dibukanya iklim partai yang terbuka bagi masyarakat luas, maka proses pembangunan partai sebagaimana fungsinya dapat tercapai.

1.3. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS), Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Menjadi keharusan Dewan Pimpinan Pusat mengadakan rapat-rapat dalam rangka penguatan konsolidasi untuk mensosialisasikan program maupun pengambilan kebijakan. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Rumah Tangga (ART) dijelaskan bahwa Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) adalah rapat tingkat nasional atas undangan DPP yang mengambil keputusan-keputusan kecuali yang menjadi wewenang kongres dan pelaksanaanya sesuai kebutuhan. Dalam proses pengambil kebijakan Partai, ketua umum tidak mempunyai hak veto tetapi seluruh kebijakan harus dirapatkan sebagai sebuah keputusan partai, sebagaimana diatur dalam aturan partai Demokrat. 15

1.3.1. Rakernas: Partisipasi

Dan Kontribusi Partai Demokrat Untuk Mengurangi

Kemiskinan, Peningkatan Pendidikan, Meningkatkan Kesehatan Dan Membantu Masyarakat Menangani Bencana Alam Rakernas yang diselenggarakan tahun 2006 di Hotel Syahid Jakarta, dengan tema Meningkatkan Partisipasi dan Kontribusi Partai Demokrat dalam Peningkatan Kesejateraan Rakyat merupakan ajang awal konsolidasi partai untuk berperan aktif dalam memberikan kesejahteraan bagi Rakyat Indonesia. Dalam rakernas tersebut, ada lima program utama untuk dijalankan oleh partai Demokrat. Pertama, konsolidasi dan pengembangan partai. Kedua, menyepakati partai Demokrat harus 15

Selain diatur AD/ART, ungkapan ini juga dibahasakan dalam wawancara penulis dengan Marzuki Alie dan Anas Urbaningrum pada tanggal 28 dan 29 April 2010 di gedung DPR RI


mendukung pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat secara konkrit. Sebagai Partai, suara kritis dan memberi masukan bagi pemimpin sebagai bentuk tanggung jawab partai bagi konstituennya. 16 Ketiga, partisipasi dan kontribusi Partai Demokrat untuk mengurangi kemiskinan, peningkatan pendidikan, meningkatkan kesehatan dan membantu masyarakat menangani bencana alam. Keempat, Partai Demokrat akan bertisipasi dan memberikan pengawasan terhadap upaya membangun pemerintahan yang baik (good governance) di seluruh Indonesia. Seluruh jenjang di partai Demokrat untuk memberikan pengawasan atas kinerja Gubernur, Bupati dan walikota mengenai pembangunan tata pemerintah yang baik, pencegahan korupsi dan pelayanan publik buat rakyat. Jika baik dalam menjalankannya, harus mampu memberikan apresiasi lewat dukungan, jika tidak maka harus terus mengingatkan. Kelima, menyelamatkan kehidupan bernegara. Indonesia mempunyai nilai yang disebut Konsensus Dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, empat tersebut merupakan fundamen bagi bangsa Indonesia. 17 Partai Demokrat dalam melakukan partisipasi dan memberikan kontribusi untuk mengurangi kemiskinan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan melalui fraksi partai di DPR RI, fraksi sebagai pelaksana kebijakan partai Demokrat untuk untuk memperjuangkan visi, misi, program, maksud dan tujuan Partai Demokrat maupun aspirasi dan kepentingan rakyat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. 18 Fraksi Demokrat yang menjadi fraksi terbesar ketiga setelah Partai Golkar dan PDI-P biasanya dalam proses control terhadap kebijakan pemerintah selalu selaras dengan kebijakan pemerintah. Karena kebijakan pemerintah biasanya didiskusikan dengan Partai Demokrat sebagai partai pemerintah, sehingga relasi Partai Demokrat sebagai partai pemerintah berjalan Marzuki Alie mengungkapkan: ….Dewan Pembina menyampaikan, kita memberi masukan. pasti ada, siapa bilang gak ada? kebijakan SBY khan disampaikan kepada kita, lalu kalau ada masukan-masukan lain kita tambahkan khan banyak gak inget semua, waktu khan berjalan terus, misalnya ada masalah KUR ada yang tidak jalan, misalnya KUR daerah sini itu begini-begini, kemudian langsung dresponnya dengan menteri yang bersangkutan, dengan Bank yang 16

Pada periode Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, tidak ada partai yang memposisikan diri sebagai partai pemerintah kecuali partai Demokrat. Penulis. 17 Lihat New Demokrat, Edisi 13 Februari tahun II 2007, hal. 7 18 Grand Strategi Partai Demokrat periode 2005-2010


tidak menyalurkan, itu khan bagian dari pengawasan yang kita lakukan jadi banyak juga yang kita diskusikan yang bermanfaat buat Negara ini. Kebijakan Negara ya yang ngurus Negara, masa iya partai yang ngurusin, bahwa ada diskusi kadang-kadang ada, bukan gak pernah di diskusikan. Kita aja kebijakan langsung kita bicarakan dengan menteri koq, ketemu partai kita dengan menteri lalu kita bicara, apa itu penjualan dengan system kerjasama join operation pabrik gula di Jawa Timur, kita beri masukan kalau itu tidak bener dan akhirnya dibatalin. Berarti khan pengaruhnya ada, yang gak pernah ikut yah gak tahu, saya sebagai SEKJEN tahu, ketemu sama menteri kita minta pemaparan masalah kerjasama pabrik gula di Jawa Timur, ini melanggar Undang-undang terakhir kan dewan yangg mencegatnya, akhirnya khan batal.

bahwa kebijakan Negara selalu didiskusikan dengan Partai Demokrat apalagi menyangkut hidup hajat orang banyak. Biasanya Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kepada pengurus Partai Demokrat, kemudian DPP Partai Demokrat memberikan masukan tentang kekurangan suatu kebijakan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak jalan di daerah kemudian direspon oleh menteri terkait. Relasi Partai Demokrat dengan pemerintah Marzuki lebih jelas menjelaskan: Dalam menjawab persoalan kemiskinan, pemerintah membuat strategi dasar yaitu pro poor, pro employment dan pro growth. Untuk pro poor, kebijakan pemerintah melakukan program-program pemberdayaan dengan didukung seperti Bantuan Langsung Tunai. Untuk program yang sifatnya pro employment, salah satu tujuan perekonomian adalah memberikan lapangan pekerjaan agar masyarakat menjadi sejahtera. Sedangkan pola membuat kebijakan partai Demokrat terhadap partisipasi

pemerintah dalam

dan kontribusi partai Demokrat dalam mengurangi kemiskinan, peningkatan

pendidikan, meningkatkan kesehatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Marzuki Alie masih pada tataran pengawasan dan kritik hasil. Sedangkan untuk membantu masyarakat menangani bencana alam, Partai Demokrat menangani secara langsung. Sedangkan pemerintah, untuk menghadapi

beragam bencana

mengeluarkan kebijakan mengeluarkan Peraturan Presiden (perpres) no. 83 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi penanganan Bencana. Perpres tersebut mengatur Pembentukan Badan Koordinasi Penanganan Bencana yang tugasnya membantu presiden dalam mengkoordinasikan


perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, penanganan darurat dan pemulihan fungsinya. Karena yang dibangun partai Demokrat adalah tataran pengawasan dan kritik hasil, maka kontribusi Partai Demokrat dalam membuat gagasan baru yang disampaikan kepada pemerintah belum tergambarkan secara baik, apalagi menyangkut pembangunan sosial.

1.3.2. Keputusan Rapimnas: Apresiasi Kinerja Pemerintah Salah satu produk keputusan Rapat Pimpinan Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 21 – 22 Januari 2007 di Hotel Sheraton Jakarta adalah pernyataan politik. Sebagaimana juga dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dalam rapimnas juga membuat 9 (sembilan) point keputusan. Keputusan pertama, Partai Demokrat memandang masalah dan kesulitan yang dihadapi bangsa baik warisan masa lalu, atau masalah baru seperti bencana alam merupakan persoalan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kedua, memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah yang menunjukan keberhasilan dalam berbagai sektor stabilitas ekonomi, pemberantasan korupsi, politik dan hubungan internasional yang makin bebas aktif. Pada poin ini Partai Demokrat memberikan harapan khusus agar pemerintah bekerja lebih keras dengan kerjakerja yang bisa dirasakan faedah dan manfaatnya secara langsung oleh rakyat banyak. Pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta melakukan kebijakan khusus kelompok paling miskin, termasuk kebijakan-kebijakan untuk pemberdayaan perempuan. Kebijakan pemerintah yang cukup populis sudah terlaksana, ketika Rapimnas berlangsung adalah bantuan Langsung Tunai, Bantuan Operasional Sekolah, intensitas pemberitaan pemberantasan korupsi oleh KPK dan program-program lainnya yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Ketiga, Partai Demokrat menilai bahwa telah mengalami kemajuan dalam bidang politik dan kebebasan berdemokrasi. Mekarnya kebebasan politik harus disertai dengan etika, kepatutan, tata krama, dan fatsun politik.


Keempat, perlunya penataan lebih lanjut untuk menyempurnakan penyelenggaraan sistem demokrasi Pancasila. Kelima, Partai Demokrat mengingatkan pada jangka pendek ini, pemerintah dan DPR RI segera menyelesaikan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Keenam, Partai Demokrat memandang penting sistem kepartaian nasional menuju sistem kepartaian yang majemuk tumbuhnya demokrasi yang sehat dan produktif. Ketujuh, perlu adanya penyempurnaan sistem pemilu. Kedelapan, Partai Demokrat memandang, sebagai proses kebebasan berdemokrasi dan kematangan berdemokrasi sikap dan perilaku oposisi parlemen atau non parlemen tetap diletakan dalam kerangka memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Kesembilan, terkait posisi Partai Demokrat sebagai partai pemerintah, meminta kepada pemerintah untuk konsisten menjalankan berbagai kebijakan, langkah, dan program yang selama ini menunjukan keberhasilan. Untuk menjamin keberhasilan tersebut pemerintah perlu meningkatkan koordinasi secara horizontal maupun vertikal termasuk peningkatan proses pengawasan sehingga betul-betul terbangun sinergi yang positif dari seluruh jajaran pemerintah dan ujungnya adalah produktifitas pemerintah. Sebaliknya, Partai Demokrat juga meminta agar pemerintah melakukan langkah-langkah korektif dan penyempurnaan terhadap kebijakan atau program yang belum menunjukan keberhasilan atau hasil yang belum memadai. Rapimnas I partai Demokrat yang mengambil tema “Menangkan Pemilu 2009!, yang dihadiri para ketua, Sekretaris dan Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Daerah seluruh Indonesia. Pada rapimnas ini juga memutuskan perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2009 meningkat 100 persen. Pada pemilu 2004, partai Demokrat meraih 7,5 persen suara dari jumlah pemilih dan ditargetkan naik menjadi 15 persen dari jumlah pemilih pada pemilu 2009, meningkat dua kali lipat. Disetiap daerah target tersebut mempunyai varian yang berbeda-beda dengan melihat kondisi pencapaian pada pemilu 2004. Seperti daerah A mendapatkan suara 2,5 persen, maka 2 x lipatnya adalah 6 persen suara pada pemilu 2009. Untuk mencapai target tersebut, Partai Demokrat bertumpuh pada dua pilar. Pertama, citra politik pemerintah dan citra politik SBY dimata publik. Kedua, bertumpu pada kekuatan


dan mesin partai sebagai sebuah institusi dan partai modern. 19 Partai yang bekerja dengan mesin politiknya, berjalan dan berfungsi secara efektif akan menjadi modal politik yang sangat penting bagi partai Demokrat untuk memenangkan pemilu 2009. 20 Dalam rapimnas tersebut juga mengarah pada pembangunan partai yang modern dengan pelan-pelan untuk melepaskan ketergantungan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dewan Pembina yang juga presiden Republik Indonesia. Partai Demokrat beranggapan bahwa partai melepas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai asset partai yang didistribusikan pada Republik Indonesia.

Hadi Utomo dalam sambutannya mengatakan: “Jangan ada ketergantungan kepada siapapun. Pelan-pelan kita berusaha untuk melepaskan ketergantungan kepada Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat ini menjadi Presiden. Kasihan beliau karena masih capek memikirkan Republik ini. Oleh karena itu, jangan bergantung terus kepada bapak SBY. Ketergantungan ini dalam artian yang luas. Kita tahu bahwa saat ini ada banyak Menteri Kabinet Indonesia bersatu dari Partai Demokrat yang bisa membantu kita. Nasib dan masa depan partai Demokrat sangat tergantung pada kita semua, pengurus, dan warga partai Demokrat. Kompetisi politik 2009 dan seterusnya akan semakin berat. Ikhtiar kita sendirilah yang akan menentukan apakah Partai Demokrat akan menjadi partai masa depan dan harapan bangsa Indonesia. Kita sendiri yang akan menentukan atau sebaliknya malah tertinggal dari partai-partai lain.” 21

1.4. Pelatihan Kepemimpinan Kader Partai Demokrat (PKKPD) sebagai Nafas Pengkaderan Partai Kaderisasi adalah nafas dari sebuah partai. kaderisasi yang baik, terukur, terstruktur, berjenjang dan kesenambungan akan memberi jaminan masa depan partai dalam jangka menengah dan jangka panjang. Kaderisasi yang baik, lancar dan terjaga akan memungkinkan 19

Baroma, hal.372 dan hasil wawancara Anas Urbaningrum di ruang Fraksi Partai Demokrat Gedung Nusantara I lt. 9 DPR RI tanggal 29 April 2010 20 Hasil wawancara Anas Urbaningrum, 29 April 2010 21 Sambutan ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional I pada Minggu, 21 Januari 2007. Lihat News Demokrat, edisi 13 Januari-Februari tahun ke-2 2007, hal.5.


partai melahirkan banyak pemimpin handal, Kader militan, punya ikatan emosional yang kental dan memungkinkan mesin partai bekerja optimal. Kaderisasi

yang baik, konsisten dan

berkesenambungan mengurangi kader-kader kutu loncat yang lebih menonjolkan kepentingan masing-masing di dalam partai. Kaderisasi partai Demokrat bertujuan untuk: a. Memberikan pemahaman akan pentingnya kesetiaan dan pengabdian yang tinggi kepada Pancasila dan UUD 1945, serta Negara kesatuan Republik Indonesia b. Menyamakan pemahaman, penghayatan dalam melaksanakan doktrin Partai Demokra, garis ideology Partai Demokrat yaitu Nasionalis Relegius, sifat partai yang terbuka (inklusif) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan; Dasa partai yaitu Pancasila sebagai Dasar Negara Dan falsafah bangsa. c. Menyamakan pemahaman akan idealisme Partai yaitu trilogy perjuangan; Demokrasi, kesejahteraan dan keamananan. d. Meningkatkan pemahaman Ideologi Nasionalisme Religius dapat dijabarkan dalam wawasan Nasionalisme, Pluralisme dan humanisme. e. Meningkatkan

kemampuan

dalam

menjalankan

peran

kepemimpinan

dilingkungan secara optimal, melakukan interaksi sosial secara memuaskan, serta melatih bertindak strategis dan praktis dalam menyelesaikan tugas, menghadapi tantangan

dan

menyelesaikan

masalah,

serta

mampu

mengoptimalkan

pemanfaatan peluang yang ada. f. Menumbuhkan keterbukaan terhadap kemajuan yang relevan dengan zamannya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lama yang tetap baik. g. Mengembangkan kemampuan analisis secara obyektif, sehingga diperoleh hal-hal yang lebih baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Harus mampu menjadi inspirator dan motivator dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan profesi dan potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat itu sendiri.


Dalam rangka konsolidasi kader Partai Demokrat untuk memenangkan pemilu 2009, DPP Partai Demokrat melakukan terobosan untuk mengadakan pelatihan yang terpusat yaitu Pelatihan Kepemimpinan Kader Partai Demokrat (PKKPD). 22 Pelatihan ini berguna untuk meningkatkan kapabilitas, kompetensi, akuntabilitas kader agar dapat menjadi kader yang loyal, militant, disiplin dan solid terhadap partai. Pelatihan ini menjadi jembatan komunikasi antar kader dalam rangka menyamakan persepsi, visi, misi dan tujuan memenangkan partai Demokrat. 8 (delapan) gelombang PKKPD selama kepengurusan Partai Demokrat periode 20052010, menjelaskan tentang kiat-kiat memenangkan pemilu 2009, peta politik setiap daerah pemilihan (DAPIL), marketing politik, pencitraan, membangun isu bersama partai bahkan menjelaskan program-program pemerintah yang sukses dengan menghadirkan Menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu. Setiap pelatihan selalu diakhiri dengan pertemuan di rumah Dewan Pembina untuk membangun psikologis dan kekeluargaan antara kader partai dan Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata berimplikasi pada kesolidan, komitmen dan kebersamaan dalam membangun partai Demokrat. Pelatihan ini setiap daerahnya hanya mengirimkan empat peserta, masing-masing ketua, sekretaris, ketua badan Pemenangan Pemilu dan unsur perempuan. Mubarok menjelaskan: Kaderisasi nasional, tidak ada partai yang mengangkat kaderisasi 1 angkatan 2 minggu yang bekerjasama dengan NDI itu, konsepnya yang kita ambil, tadinya NDI nya aktif tapi dikritik orang jadi rusak, jadi tentang pemasaran politik dan segala macam, itu termasuk sejarah juga dalam waktu 2 minggu 1 angkatan dan 1 angkatan itu ada 100 orang, kader di seluruh Indonesia, jadi di satu DPC itu paling tidak ketua umumnya, sekjennya, bendahara dan 1 perempuan, jadi semua perwakilannya 4 orang. 23

Kemudian Mubarok menjelaskan: 22

Pelatihan kader Partai Demokrat seperti PKKPD sebenarnya pernah dilakukan di daerah hanya tidak terekspos seperti di Sulawesi selatan, Sumatera utara dan Sumatera Selatan, tinggal bagaimana penguatan kualitas pelatihan tersebut. Wawancara Drh Jhonny Allen Marbun (ketua OKK DPP Partai Demokrat) pada tanggal 12 April 2010 23 Hasil wawancara Ahmad Mubarok Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2005-2010) pada tanggal 4 Mei 2010 di Gedung Mubarok Institute Jl. Abdullah Syafei Tebet Jakarta Selatan


(pengkaderan, penulis) 8 kali 2 minggu, efeknya sangat besar, kader daerah, kalau ada konflik dan konfliknya adalah bagaimana membesarkan partai, Karena kebanggaan itu, nanti diakhir pasti semuanya dibawa ke Cikeas, tambah lagi waktu itu jadi pada umumnya kader Demokrat bangga pada SBY dan yakin tentang masa depan, itu orang luar yang gak tahu, bahwa kita melakukan satu langkah strategis, disamping asset yang dua ini. Yang belum terbangun adalah kultur politik, kalau Golkar kulturnya begitu, PKS kulturnya begitu, Demokrat belum, kalau mesin jalan tapi kabel-kabelnya ini masih banyak yang putus, untungnya itu magnet, ceritanya komunikasi tidak lancar, konflik sebesar apapun kalau sudah ada pak SBY diselesaikan. 24 Sedangkan Marzukie Alie menjelaskan bahwa kemenangan partai Demokrat berdasarkan konsep bukan karena keberuntungan, konsep yang terukur, seperti pembinaan kader, yang memang tidak terekspos oleh media, pelatihan tersebut melatih 2000 kader setiap angkatannya yang dilatih di Bogor. Pembinaan kader tersebut mempelajari tentang wawasan nusantara, militansi terhadap partai, mampu memimpin partai, bagaimana kader mampu menjual partai untuk memenangkan pemilu dan lain-lain. 25 Dalam pelatihan PKKPD tersebut, mengundang tokoh-tokoh yang kompeten tidak hanya dari internal partai Demokrat tetapi juga mengundang tokoh-tokoh yang kompeten di bidangnya, seperti Akbar Tandjung, Abu Rijal Bakri, Direktur Puskapol UI Dr Sri Eko Budi W yang mengisi materi tentang peran komunikasi & public speaking dalam politik.

1.5. Penyusunan Nomor Urut Calon Legislatif Calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat pada pemilu 2009 harus memiliki hubungan emosional, kekerabatan dan latar belakang dari daerah pemilihannya, baik lahir, sekolah, atau pernah berkarir di daerah pemilihan tersebut. 26 Yang kedua, memiliki aksesbilitas dan ketokohan di daerah tersebut. Ketiga, melaksanakan agenda-agenda partai terhadap masyarakat. Keempat,

24

Hasil wawancara Ahmad Mubarok, 4 Mei 2010 Hasil Wawancara Marzukie Alie (Sekretaris Jenderal DPP 2005-2010, digantikan setelah terpilih menjadi ketua DPR RI) 26 Lihat New Demokrat, edisi 24, juli 2008, lihat juga petunjuk pelaksanaan nomor: 03/juklak/DPP.PD/VIII/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Penjaringan Calon Legislatif 25


mempunyai kemampuan operasional. 27 Keempat tersebut adalah merupakan syarat penempatan bakal calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Partai Demokrat memberikan kuota calon bagi tokoh masyarakat 28 dan Organisasi Sayap Partai Demokrat minimal 20 persen, sedangkan pengurus partai/ anggota legislative maksimal 80 persen. Untuk kuota calon legislative, calon DPR-RI maksimal 70 persen untuk Dewan Pimpinan Pusat sedangkan untuk Dewan Pimpinan Daerah mendapatkan kuota 30 persen.29 Sedangkan untuk nomor urut dalam partai Demokrat, sebagaimana diceritakan Jhonny Allen bahwa nomer urut satu itu hanya satu, jadi dibutuhkan kedewasaan berpolitik dalam pencalonan, struktur partai dan dilihat juga dari kinerja di partai. 30 Tetapi hal tersebut, tidak berlaku dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang menggunakan suara terbanyak. Yang juga dibarengi oleh Petunjuk pelaksanaan Mekanisme Penjaringan Calon Legislatif DPP Partai Demokrat dengan menggunakan suara terbanyak murni di seluruh tingkatan dari Partai Demokrat sebagai bentuk motivasi calon legislative. Marzuki Alie menjelaskan bahwa: .....Orang yang mendapatkan nomor satu itu lebih dipercaya, punya kinerja itu sudah pasti. Harus diingat, Jangan salah orang yang nomor satu tidak bekerja tidak jadi juga. Untuk penomor urutan dalam pencalegan di legislative itu berdasarkan criteria seperti jabatannya jabatan partai apa, masa Sekjen nomor urutnya sepatu, kan aneh.. 31

Sedangkan Anas Urbaningrum menceritakan bahwa finalisasi pencalonan itu bermuara pada Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono dengan mempertimbangkan kriteria 27

Lihat Juklak nomor: 03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008 Menurut juklak disebutkan bahwa tokoh masyarakat adalah yang memiliki pengaruh untuk mendapatkan suara yang signifikan dalam perolehan/penambahan kursi legislative dan kepedulian terhadap partai democrat di daerah maupun dari asal daerah dimana dia akan ditetapkan. Lihat Juklak nomor: 03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008 29 Untuk tingkat DPRD Provinsi, kuota Dewan Pimpinan Daerah mendapatkan maksimal kuota 70 persen, ternyata untuk kouta tersebut, Dewan Pimpinan Pusat mendapatkan jatah minimal 15 persen dan terakhir minimal 15 persen lainnya untuk Dewan Pimpinan Cabang . Dan untuk tingkatan calon DPRD Kabupaten/kota maksimal 70 persen untuk DPC, minimal 15 persen untuk anak Cabang (DPAC) minimal 15 persen dan DPD minimal 15 persen. Lihat Juklak nomor: 03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008 30 Hasil wawancara Jhonny Allen, 12 April 2010 31 Hasil wawancara Marzukie Alie, 28 April 2010 28


kemampuan, kapabilitas, integritas moral, posisi dan kontribusi terhadap partai.32 Lebih lanjut dijelaskan bahwa, jika ada money politic dalam proses nomor urut, dipastikan akan kecewa karena Susilo Bambang Yudhoyono akan tetap melihat pada aspek yang diatas. Dalam menghadapi pemilu 2009, Partai Demokrat mempunyai target perolehan suara 20 persen, oleh sebab itu dari 77 daerah pemilihan yang sudah ditetapkan ada 12 (dua belas) daerah pemilihan yang memiliki kuota 10 kursi DPR RI (Sumut 1,2,3; Jawa Barat 2,7,11; Banten 3; Jawa Timur 1; Jawa Timur 8; Nusa Tenggara Barat; Kalimantan Barat; Papua) dan 9 (Sembilan) daerah pemilihan yang memiliki kuota 9 kursi untuk DPR RI (Sumatera Selatan 2; Lampung 1,2; Jawa Barat 3,5; Jawa Tengah 3; Jawa timur 6; Bali; Sulawesi Selatan 2), Partai Demokrat menargetkan 98 kursi DPR-RI. Sebagai gambaran sebagai berikut: a.

Setiap daerah pemilihan minimal mendapatkan 1 kursi DPR-RI, sedangkan dapil yang memiliki kuota 10 kursi dan 9 kursi DPR-RI harus mendapat 2 kursi sehingga totalnya menjadi 98 kursi.

b.

Tim, koordinator wilayah, kordinator daerah dan Koordinator cabang dengan pengurus-pengurus daerah di setiap dapil melakukan kegiatan pencitraan dan penggalangan masyarakat minimal 2 (dua) kali setiap bulannya, dan memberikan laporan kepada DPP partai Demokrat

c.

Apabila kegiatan pencitraan dan penggalangan masyarakat tidak sesuai dengan harapan maka tim kordinator (korwil), kordinator daerah (korda), kordiantor cabang (korcab) serta pengurus partai dari daerah pemilihan (dapil) tersebut sebaiknya ditinjau ulang

d.

Penetapan Koordinator wilayah (korwil), coordinator daerah (korda) dan Koordinator cabang sangat mempengaruhi dan memberikan dorongan positif yang kuat bagi percepatan dan pencapaian tujuan perolehan minimal 98 kursi DPR-RI pada pemilu legislative. 33

32 33

Hasil Wawancara Anas Urbaningrum, 29 April 2010 Lihat Juklak nomor: 03/Juklak/DPP.PD/VIII/2008


1.6. Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat yang Berasuransi Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Mubarok, kesuksesan menarik simpatik masyarakat adalah menggunakan KTA-nisasi bagi anggota partai Demokrat dengan memberikan Jaminan Sosial yaitu dilengkapi fasilitas asuransi jiwa yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kader partai. KTA yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat tersebut, bergambar Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Dewan Pembina tersebut, pada tahun 2004 masih sekitar 10 juta dan pada tahun 2009 menggenjot keanggotaannya menjadi 15 persen, dengan harapan akan terbangun komitmen antara pemilih dan partai. 34 KTA-nisasi juga menerapkan yang digital sebagai instrument yang dapat memudahkan penghitungan jumlah kader ataupun anggota Partai Demokrat yang riil dengan menggunakan kodifikasi yang seragam sehingga validasi data jumlah anggota partai di seluruh Indonesia dapat digunakan dalam mengukur potensi yang dimiliki.

1.7. Survey Sebagai Bahan Evaluasi Partai Demokrat terhadap Opini Publik Untuk melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang di masyarakat, partai Demokrat menggunakan lembaga survey sebagai bahan acuannya. Partai Demokrat memandang positif lembaga survey sebagai opini masyarakat terhadap partai dengan begitu partai bisa mengetahui dinamika yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh dalam hal penurunan suara partai di wilayah tertentu, partai bisa membuat kebijakan yang aspiratif dengan masyarakat. Yahya menjelaskan Partai Demokrat intensitas untuk melakukan survey dari awal 2008 rata-rata sebulan sekali untuk melihat opini public. Untuk menciptakan obyektifitas dalam survey, Partai Demokrat melakukan pembanding lembaga survey untuk melihat opini public terhadap partai Demokrat. 35 Lebih lanjut Yahya menjelaskan: 34 35

Hasil wawancara Ahmad Mubarok, 4 Mei 2010 Hasil wawancara Yahya Sacawiria, 12 April 2010


Sebagai pembanding tetap ada, tetapi yang lebih dominan Lembaga Survey Indonesia. LSI, kita beri keleluasaan untuk menjelaskan dan menyampaikan yang benar maupun yang tidak benar. Sebagai contoh, pada bulan Agustus tahun 2008 kita briefing, bertemu dengan Ketua Dewan Pembina, hasil polling menjelaskan bahwa Partai Demokrat hanya mendapatkan 8,7 persen dan itu clear dijelaskan. Informasi awal mengatakan Partai Demokrat dari 12 persen itu turun, turun karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Tapi hal itu menjadi sesuatu yang positif bagi Partai Demokrat. Kondisi kita pada waktu itu, daripada waktu itu kita dikasih angin surga, hasil poling kita 15% misalnya, ternyata hasil poling tidak menunjukan seperti itu.36

2.

Kebijakan

Eksternal:

Suksesnya

Pemerintahan

Susilo

Bambang

Yudhoyono

Berimplikasi pada Partai Demokrat Berdasarkan hasil keputusan Rakernas I pada 2006, Partai Demokrat memposisikan diri sebagai partai pemerintah, dimana Partai Demokrat mendapatkan amanah dewan pendirinya memimpin Republik Indonesia hasil pemilu langsung 2004. Imbasnya, jika kesuksesan Susilo Bambang Yudhoyono adalah merupakan kesuksesan partai Demokrat begitu juga dengan sebaliknya. 37 Dalam beberapa jajak pendapat pada tahun 2007, ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) popularitas Susilo Bambang Yudhoyono mengalami defisit pencitraan yang ternyata juga dialami oleh Partai Demokrat. Begitu juga sebaliknya, ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan harga Bahan, bakar Minyak (BBM) selama tiga kali, dengan sendirinya rating partai Demokrat menjadi naik. 2.1. Promosi Partai Demokrat 36

Hasil wawancara Yahya Sacawiria, 12 April 2010 Hasil penelitian Lembaga Survey Indonesia pada tanggal 15 – 24 Maret 2007 menyebutkan bahwa jika Susilo Bambang Yudhoyono tidak popular di masyarakat karena kebijakannya, maka implikasinya adalah berkurangnya pendukung partai Demokrat. Lihat website www.lsi.or.id dalam penelitian Kecenderungan Swing Voter Menjelang Pemilu Legislatif 2009. 37


Promosi partai adalah merupakan suatu keharusan dalam menarik partisipasi rakyat untuk memilih Partai untuk mensosialisasikan ide, platform partai dan ideologinya. Dalam hal promosi, partai penting untuk mempertimbangkan media apa yang layak untuk melakukan promosi sehingga efektif dalam melakukan promosi tersebut. Partai Demokrat dalam melakukan promosinya menggunakan dua strategi, perang darat dan perang udara. 38 Yang dimaksud dengan perang darat adalah mengkampanyekan partai melalui daratan. Sebagaimana dijelaskan Yahya Sacawiria, Partai Demokrat menggunakan tiga komponen sebagai senjata untuk perang darat. Pertama, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, kedua, struktur partai dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah (anak ranting) dan ketiga, calon legislative dari partai Demokrat. Tiga komponen tersebut mensosialisasikan kemasyarakat pemilih tentang keberhasilan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 39

Sedangkan perang udara, perang melalui media seperti iklan dalam media cetak maupun elektronik. Iklan di media ini berimplikasi pada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat menilainya. Dengan menggunakan bahasa yang mudah, jargon-jargon partai dapat dicerna oleh masyarakat. Kemudian dalam implementasinya atau operasional yang dilakukan oleh 3 kekuatan diatas.

Yahya Sacawirai menjelaskan: Contoh sederhana, air campaign mengatakan LANJUTKAN, kita dibawah (perang daratnya, maksudnya) lanjutkan berarti Partai Demokrat harus menang. Logikanya, kalau bapak/ibu senang dengan SBY, maka bapak/ ibu harus memilih Partai Demokrat, kenapa? Karena nanti yang akan mencalonkan SBY sebagai calon presiden adalah Partai Demokrat sebagai bagian integral dari jiwanya SBY. Ternyata hal tersebut mengena bagi masyarakat, SBY inginnya di dukung oleh Partai Demokrat,

38

Istilah ini digunakan oleh Partai Demokrat, hasil wawancara ketua Badan Pemenangan pemilu (BAPILU) YahyaSacawiria, Anas Urbaningrum (Ketua Politik DPP Partai Demokrat), Ahmad Mubarok (Wakil Ketua Umum), Jhonny Allen (ketua OKK) 39 Hasil wawancara Yahya Sacawiria (Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat)


maka kalau SBY mau didukung oleh Partai Demokrat, maka besarkan Partai Demokrat…. 40 Dalam melakukan kampanye Partai Demokrat, keseragaman menjadi tema utama dalam menjalankan aktifitasnya, 41 maka sistem yang dibangun menggunakan konsep waralaba, semuanya bersifat sentralistik seperti pengadaan logistik, baliho, foster dan logistik lainnya.

Kemenangan Partai Demokrat pada pemilu 2009 adalah kemenangan political marketing Partai Demokrat. 42 Political marketing itu menyebabkan mereka berhasil membentuk citra yang baik dibanding para kompetitornya. Scammel (1995,1996) menyebutkan bahwa kontribusi marketing dalam dunia politik terletak pada strategi untuk dapat memahami dan menganalisis apa yang diinginkan dan dibutuhkan para pemilih. Aktifitas politik harus sesuai dengan aspirasi masyarakat luas. 43 Sesuai dengan marketing dalam dunia bisnis, dalam politikpun berlaku adanya 4Ps (product, promotion, price dan place). Pertama, produk, Niffenegger (1989) membagi produk politik dalam tiga kategori, Pertama, platform partai (party platform), kedua, catatan tentang hal-hal yang dilakukan di masa lampau (past record), dan ketiga, ciri pribadi (personal characteristic). 44 Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang baik dan cukup terasa oleh masyarakat sebagai buah dari prestasi pemerintahan merupakan modal partai Demokrat dalam mempromosikan program kepada pemilih. Kedua, promosi, tidak semua media promosi tepat sebagai ajang untuk melakukan promosi. Ketiga, harga, biaya untuk pencitraan suatu partai. Keempat, tempat, berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah institusi politik dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih atau calon pemilih. 45

2.2. Ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono

40

Hasil wawancara Yahya Sacawiria, 12 April 2010 Lihat Firmanzah, Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik (Jakarta: Obor,2010), hal.231, mengenai Keseragaman dalam berkampanye juga sudah dilakukan pada pelatihan PKKPD, penulis 42 Marketing politik berasal dari marketing bisnis, marketing yang bersifat komersial tersebut mempunyai berdasarkan premis bahwa perencanaan dan operasi perusahaan berorientasi pada pemuasan kebutuhan konsumen, hal tersebut juga terjadi dalam marketing politik.` 43 Firmanzah, Marketing Politik antara Pemahaman dan Realitas (Jakarta: Obor, 2008), hal.194 44 Firmanzah, hal.200 45 Firmanzah, hal. 207 41


Asset partai Demokrat yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain adalah ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono yang popularitas dimasyarakat cukup tinggi dibandingkan dengan partai lain. 46 Weber (1988) kharisma merupakan kualitas keperibadian seseorang atau pemimpin yang mampu mengikat dan mengikat orang-orang sekitarnya. Orang yang kharismatik mempunyai kemampuan untuk mempesona orang lain sehingga ia dapat membangun hubungan yang memikat sekaligus mengikat dengan berbagai macam tipe orang.47 Kharisma tersebut melekat pada diri Susilo Bambang Yudhoyono dengan keperibadiannya yang santun, gagah, pinter dan mampu mengikat pemilih masyarakat Indonesia. Hal tersebut, partai Demokrat mengeksploitasi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai asset partai yang terus dipertahankan. Khas di Indonesia, ketokohan dalam suatu partai sangat penting sebagai pengikat pemilih dengan partai, hal tersebut terlihat dalam partai-partai di Indonesia.

Marzuki Alie Menjelaskan bahwa : Partai-partai yang tidak ada tokoh suaranya hanya segitu-gitu aja. Kita buktikan paling tinggi 10 persen partai tanpa tokoh. PKB menjadi lebih besar karena adanya Gus Dur, tetapi setelah tidak ada menjadi turun. karena masyarakat Indonesia belum masuk sebagai pemilih rasional, Untuk menciptakan pemilih rasional dibutuhkan 20 tahun lagi, lihat masyarakat Indonesia, pendidikan seperti apa? Pendapatannya seperti apa? 70 persen masih SMP lihat hasil BPS, dimana rasionalnya? Sebagian besar perutnya laper, Siapa yang memberikan beras, dia yang milih. 48

Dengan masyarakat Indonesia yang belum menjadi masyarakat pemilih, maka dibutuhkan ketokohan dari Partai untuk memberikan ruang dan menanamkan iklim partisipasi politik, hak dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Dari ketokohan partai yang memberikan ketauladanan dan memberikan kontribusi dalam program-program yang memberikan kontribusi masyarakat

46

ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono sempat dimanfaatkan oleh Partai Keadilan Sejahtera walau pun terkesan tidak tegas karena memiliki calon presiden sendiri yang diajukan ke Majelis Syuro PKS. Lihat Firmanzah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik, hal. 23. 47 Weber dalam Doyle Paul Jhonson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, jilid I (Jakarta: Gramedia, 1998), hal. 229 48 Hasil Wawancara Marzukie Alie, 28 April 2010


secara umum. Jadi, keseimbangan antara ketokohan Partai dan program-program sangat dibutuhkan dalam rangka selarasan menuju kesejahteraan sosial.

2.3. Claim Program Pemerintahan yang Sukses dan Susilo Bambang Yudhoyono Ada sekitar 60 persen pemilih pada pemilu 2009 yang tidak loyal. Bagi pemilih yang tidak loyal ini, pilihan mereka salah satunya ditentukan oleh logika komparasi. Dan tampaknya, dengan menggunakan prinsip logika komparasi ini, bukan hanya masyarakat kecil seperti penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), bahkan masyarakat perkotaan-metropolitan dan terdidik pun memiliki persepsi bahwa kondisi di bawah pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono/Partai Demokrat lebih baik dibanding pemerintah sebelumnya. Penentuan pilihan kepada Demokrat ini karena proses komparasi diniscayakan oleh, pertama, kegagalan partai politik dan tokoh-tokoh kepemimpinan alternatif untuk memberikan harapan baru bagi pemilih. Kedua, kekecewaan terhadap kinerja elite dan pejabat publik yang berasal dari partai politik pilihan mereka tahun 2004. Logika komparasi inilah yang menyebabkan Partai Demokrat mendapatkan eksternalitas positif terbesar dari swing voter. 49 Program-program selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-M. Yusuf Kalla sebagai capaian kesuksesan program partai Demokrat yang menjadi sorotan publik. Politik citra tersebut yang dimainkan partai Demokrat sangat baik, Susilo Bambang Yudhoyono yang santun dan berprestasi mampu mengangkat popularitas dan elektabilitas partai. Program-program yang bersentuhan dengan rakyat seperti Bantuan langsung Tunai (BLT), Pemberantasan korupsi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ekonomi makro seperti tidak berhutang lagi dengan IMF menjadi isu kampanye partai Demokrat. Marzukie Alie menjelaskan : Kinerja pemerintah yang kita jual, faktor eksternal, opportunity itu yang kita manfaatkan. Kalau dalam agama sodaqoh tidak boleh diperlihatkan sedangkan dalam politik harus diperlihatkan, karena dalam politik tidak ada ria (larangan sifat yang memperlihatkan kebaikan). Partai bukan pribadi, jadi wajar memperlihatkan itu. kebijakan pemerintah sukses

49

Lihat Andi Irawan, Fenomena Kemenangan Partai Demokrat, Senin, 20 April 2009, http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2009/04/20/kol,20090420-70,id.html


mempengaruhi opportunity kita, kita promosikan semuanya melalui analisis Partai Demokrat. 50 Sedangkan menurut anas Urbaningrum menjelaskan bahwa: Posisi partai Demokrat adalah posisi mendukung pemerintah, pendukung pemerintah tugasnya mengawal kebijakan pemerintah, yang kedua tentu memberikan masukan-masukan, pertimbangan pada pemerintah, dua itu saja tugasnya sebagai partai pemerintah. Masukan-masukan khan rutin di bidang politik, ekonomi, hukum, tapi itu khan diramu. Ketika menjadi suatu kebijakan sudah jadi ramuan, pikiran banyak orang termasuk para pembantu presiden di pemerintahan. 51 Penjelasan Marzuki Alie dan Anas Urbaningrum menunjukan bahwa kebijakan partai Demokrat pada konteks eksternal lebih bersifat pengawalan dan pengawasan kebijakan, dan biasanya dalam menentukan kebijakan sudah menjadi ramuan seluruh pemangku kebijakan baik dari Partai Demokrat maupun dari pembantu presiden. Dalam kampanye Partai Demokrat, secara utuh program-program pemerintah sebagai isu kampanyenya. Bisa di lihat dalam tabel sebagai berikut:

Isu Kampanye

Jargon Kampanye

• Pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi dengan tidak berhutang ke IMF • Pemerintah membantu rakyat dengan program BLT, PNPM, UMKM, BOS dan program pemerintah lainnya 52

LANJUTKAN

Sedangkan isu kampanye yang ditawarkan PDI-P menawarkan sebagaimana tabel berikut: Isu Kampanye • Tolak BLT menjadi awasi BLT • Memperjuangkan sembako murah • Menciptakan jutaan lapangan kerja

Jargon Kampanye •

Partai Wong Cilik

50

Hasil Wawancara Marzukie Alie, 28 April 2010 Hasil wawancara Anas Urbaningrum, 29 April 2010 52 Lihat Firmanzah, Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik (Jakarta: Obor,2010), hal.234 51


• Mensejahterakan rakyat Sedangkan Partai Golkar yang juga bagian dari koalisi pemerintahan, dalam mengkampanyekan isunya seperti kehilangan momentum. Padahal sulit dipisahkan antara Yusuf Kalla dengan Bantuan Langsung Tunai. 53 Gagasan tersebut ketika memasuki ranah politik menjadi bias kepemilikan. Akhirnya isu mengenai meningkatkan lapangan kerja dengan pengembangan industri, pendidikan yang lebih terjangkau dan cinta produk dalam negeri menjadi isu kampanye Partai Golkar. ISU KAMPANYE • Meningkatkan lapangan kerja dengan pengembangan industri • Pendidikan yang lebih terjangkau • Cinta produk dalam negeri

JARGON KAMPANYE • Memberi Bukti Bukan janji • Lebih Cepat Lebih baik

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang sukses dengan leluasa di claim sebagai program Partai Demokrat diimbangi dengan posisi Partai Koalisi yang tidak mengklaim kebijakan tersebut. Seperti kebijakan pendidikan, menterinya berasal dari Partai Amanat nasional walaupun Sutrisno Bachir (Ketua Umum Partai Demokrat) memposisikan sebagai oposisi dan menghibahkan kadernya di Pemerintahan, dalam kampanyenya Partai Amanat Nasional tidak mengklaim sebagai buah dan gagasan kader dari Partai Amanat nasional, disitulah keuntungan dari Partai Demokrat yang kapitalisasi seluruh kesuksesan dari program pemerintah dibawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

2.3.1. Bantuan Langsung Tunai; Program yang Pro Rakyat Kenaikan BBM pada Oktober 2005 mendorong Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan inovasi pola subsidi bagi rakyat Indonesia. Kebijakan Kenaikan BBM sendiri diambil guna mengurangi beban subsidi Negara pada minyak. Riset menunjukan bahwa BBM ternyata justeru dinikmati, tidak saja orang miskin

tetapi juga orang yang mampu. Guna

53

Penjelasan bahwa BLT adalah gagasan Yusuf Kalla, ketika debat calon presiden yang disiarkan langsung oleh tv nasional. Yusuf Kalla mengungkapkan bahwa ide tersebut adalah ide dirinya untuk menahan laju sementara kemiskinan di Indonesia, seiring dengan kenaikan BBM. penulis


menyeimbangkan subisidi dan meringankan beban rakyat miskin, pemerintah mengambil kebijakan BLT. Skema konpensasi BLT sendiri telah selesai sebelum kenaikan BBM. Akhirnya, BLT sebagai pelampung bagi rakyat miskin. Dengan tujuan kenaikan BBM, efek yang dirasakan tak separah yang dikhawatirkan banyak orang. Kebijakan menaikan BBM ini tidak populis tetapi sisi lain dengan bantuan subsidi Bantuan Langsung Tunai dapat terasa bagi masyarakat miskin di Indonesia sebagai arah untuk pengentasan kemiskinan. 54 Besaran BLT pada tahun 2006, 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Pada tahun 2007 dilakukan Bantuan Langsung Tunai bersyarat untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten, 348 kecamatan. Bantuan ini mencakup bantuan tetap, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dengan rata-rata bantuan per rumah tangga Rp. 1.390.000. Melalui inpres nomor 12 tahun 2005, Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan sejumlah menteri terkait untuk memastikan BLT sampai ke tangan yang berhak. Beberapa pihak yang terlibat mendistribusikan hingga pengawasan BLT antara lain, Menteri Koordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator bidang perekonomian, Menteri Koordinator Kesejahteraan rakyat, Menteri keuangan, menteri Negara Perencanaan Nasional, Menteri Sosial, Menteri dalam Negeri, Menteri komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Pembangunan daerah Tertinggal, Menteri Negara badan Usaha Milik Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepolisian RI, para Gubernur, para bupati/walikota, kepala Badan Pusat Statistik dan badan koordinasi Keluarga berencana nasional. Pada tahun 2006 telah menyentuh 19 juta lebih warga miskin mendapatkan manfaat tersebut. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, BLT adalah program darurat. Dengan kesadaran, bahwa program ini jangan sampai membuat warga justeru menjadi bergantung dalam waktu jangka panjang. Kemudian pada tahun 2007, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 54 PBB pada tahun 2000 menyepakati suatu gerakan pemberantasan kemiskinan global dalam The Millenium Development Goals`(MDGs) sebagai target utama sekaligus indicator perkembangan perbaikan komunitas dunia. Tujuh butir pertama dari delapan goals tersebut berkenaan dengan proverty reduction dalam segala bentuknya. Yakni, eradicate extreme proverty and hunger, achieve universal primary education, promote gender equity and empower women, reduce child mortality, improve maternal helath, combat HIV/AIDS, malaria and others diseases dan ensure environmental sustainability. Pada tahun 2015, MDGs menargetkan mengurangi penduduk miskin dunia sekitar 50 persen. Lihat kurdi Mustofa dan Zaenal A. Budiyono, Visi, Aksi dan Solusi Tiga Tahun Pemerintahan SBY (Jakarta: Nida Utama, 2008), hal.14


menerapkan BLT bersyarat, yang dimaksud bersyarat adalah warga miskin yang memiliki anak usia sekolah, anak belum masuk usia sekolah atau ibu hamil. 55

2.3.1.1. Kampanye PDIP; BLT yang dipersoalkan Dalam kampanye Partai Demokrat menjelang pemilu 2009, program bantuan Langsung Tunai (BLT) ini menjadi perdebatan di media antara Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi icon Partai Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menjadi oposisi. Menurut PDI-P, pembagian BLT sangat tidak sistematis, rakyat yang berpanas-panasan di tengah antrean seperti di ’rendahkan’. 56 Megawati ketika di Blitar mengungkapkan bahwa Bantuan Langsung Tunai merupakan pembodohan rakyat, Susilo Bambang Yudhoyono dimata Mega, sudah tidak menghargai rakyat Indonesia. Bahkan Megawati dengan tegas meminta rakyat untuk tidak menerima Bantuan langsung Tunai. 57 Kekecewaan PDI-P selanjutnya adalah pembagian bantuan Langsung Tunai menjelang kampanye pada Maret 2009, hal tersebut menjadi pertanyaan besar untuk partai Demokrat. Walaupun awalnya menolak Bantuan langsung Tunai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kemudian menjadi ikut mengawasi BLT sampai tujuan, hal tersebut merupakan langkah inkonsisten dalam mengambil kebijakan partai. Hal tersebut menjadi sindiran dari Susilo Bambang Yudhoyono ketika kampanye di Gedung Tri Bhakti Magelang dan Gelora 10 November Surabaya kepada megawati atas ketidak konsistenannya dalam menyikapi Bantuan Langsung Tunai. 58 Bahkan SBY memposisikan diri lebih baik dalam memimpin negeri Indonesia dibandingkan Megawati.

2.3.2. Pemberantasan Korupsi 55

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan pilot proyekt program bantuan Langsung Tunai bersyarat dilakukan di enam provinsi yaitu, DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Lihat Kurdi Mustofa dan Zaenal A. Budiyono, Visi, Aksi dan Solusi Tiga Tahun Pemerintahan SBY (Jakarta: Nida Utama, 2008), hal. 17 56 Hal tersebut diungkapkan oleh Puan Maharani salah satu ketua DPP PDI-P. lihat Firmanzah, Persaingan Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik, (Jakarta: Obor, 2010), hal.232 57 Firmanzah, Persaingan Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik, hal.238 58 Firmanzah, Persaingan Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik, hal. 233


Diawal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan delapan langkah pemberantasan korupsi. Langkah pertama, membersihkan ‘rumah’ sendiri dari korupsi. rumah sendiri yang dimaksud adalah Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kantor Presiden, dan kantor wakil presiden. Kedua, mencegah besarnya kerugian Negara yang diakibatkan oleh penyeimpangan pengadaan barang dan korupsi pengadaan barang. Langkah ketiga, mencegah penyimpangan termasuk dalam tender proyek-proyek rekonstruksi Aceh yang cukup besar selama empat tahun. Keempat, mencegah penyimpangan tender bagi pembangunan infrastruktur lima tahun kedepan. Kelima, berdasarkan bukti-bukti permulaan dan dugaan kuat terjadi korupsi dan penyimpangan di berbagai lembaga pemerintah dan swasta, pemerintah akan melakukan langkah-langkah hukum. Keenam, mencari dan menemukan terpidana yang ada diluar negeri. Ketujuh, melakukan peningkatan intensitas pemberantasan penebangan liar dan kedelapan, akan melakukan penelitian terhadap pembayaran pajak dan cukai. 59 Eksplotasi pemberantasan korupsi terhadap public figur 60 seperti politisi bahkan besan Susilo Bambang Yudhoyono sendiri ditangkap mendapat penilaian masyarakat bahwa kabinet Susilo Bambang Yudhoyono memang serius memerangi korupsi. Isu pembrantasan korupsi, pernah menjadi tema kampanye ketika Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan menjadi presiden 2004 yang berpasangan dengan M. Yusuf Kalla. 61 Hasil penelitian Lembaga Survey Indonesia menjelang pemilu 2009 menunjukan bahwa citra partai yang mendapatkan keuntungan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah partai Demokrat. Wajar, Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden yang menjabat pada periode itu. 62 Pada 2009, anti korupsi juga merupakan bagian kampanye dari Partai Demokrat yang mengeksploitasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dimana pada kepemimpinannya 59

Kurdi Mustofa dan Zaenal A. Budiyono, hal.88 Dua tahun pemerintahannya, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan persetujuan pemeriksaan terhadap 7 gubernur, 63 bupati/walikota dan wakil bupati/walikota. Pemberian persetujuan pemeriksaan anggota DPRD kabupaten/kota oleh gubernur sebanyak 767 orang dari 110 kabupaten dan kota. PERC, lembaga survey terkemuka di Hongkong memberikan apresiasi atas kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Lihat Kurdi Mustofa dan Zaenal A. Budiyono, hal.89 61 Kurdi Mustofa dan Zaenal A. Budiyono, hal.82 62 Partai yang mendapatkan citra positif dari pemilih dengan pemberantasan korupsi adalah Partai Demokrat tertinggi mendapatkan 11 persen, kemudian PKS mendapatkan 9 persen, PDI-P mendapatkan 6 persen, Partai Golkar mendapatkan 4 persen, PAN mendapatkan 3 persen dan masing-masing 2 persen adalah PPP dan PKB. Sedangkan 58 persen lebihnya menjawab tidak ada. Lihat www.lsi.or.id dalam penelitian Kecenderungan Swing Voter Menjelang Pemilu Legislatif 2009. 60


pemberantasan korupsi sukses melalui badan Independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2.3.3. Bantuan Operasional Sekolah Guna mendorong makin meratanya pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005 menggulirkan kebijakan subsidi pendidikan hingga pendidikan gratis. Program ini berupaya mengalihkan pola subsidi secara tepat, khususnya pada sektor pendidikan. Kenaikan harga BBM pada Oktober 2005 menjadi pintu masuk untuk merealisasikan subisidi pada sektor pendidikan tersebut. sejak saat itu, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono merealisasikan program sekolah gratis secara bertahap, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Khusus Murid. Target hal diatas, pertama, dapat meratakan kesempatan pendidikan kepada seluruh rakyat, kedua, menekan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat miskin semaksimal mungkin, ketiga, meningkatkan mutu pendidikan nasional. 63 Pendidikan adalah syarat utama kemajuan suatu bangsa, hal tersebut sejalan dengan misi Partai Demokrat tentang peningkatan sumberdaya manusia. Sejarah membuktikan bahwa bangsa-bangsa besar ditopang oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan bahwa masa depan Indonesia terletak pada dua komponen utama, yakni pendidikan dan good governance. 64 Terlihat bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai concern terhadap pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas dari birokrasi melalui pencegahan dan perbaikan sistem dalam pemerintahan. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan terlihat dari anggaran APBN. Bantuan untuk sekolah termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan guru agama, pada tahun 2004 anggarannya adalah Rp. 21,49 triliun dan pada tahun 2007 menjadi Rp. 50 triliun. Sedangkan program Bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2005 mencapai Rp. 5,13 triliun menjadi Rp 10,2 triliun pada tahun 2006 dan Rp 11,6 triliun pada tahun 2007. 63 64

Kurdi Mustofa dan Zaenal A. Budiyono, hal. 30 Kurdi Mustofa dan Zaenal A. Budiyono, hal. 27


Mengenai kebijakan pendidikan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pelayanan pendidikan kesetaraan paket A dan B untuk penduduk tidak bersekolah dan putus sekolah. Kebijakan tersebut mengarahkan pada peningkatan sumberdaya manusia atau menyelesaikan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun. Dalam rangka menghindari penyelewengan anggaran dan Bantuan Khusus Murid, pemerintah mengembangkan sistem pengawasan berjenjang baik dari institusi masyarakat, konsultan pendamping/fungsional dan masyarakat. Hal tersebut sangat penting menurut pandangan penulis bahwa proses pengawasan ini sebagai bentuk dari partisipasi dalam rangka untuk pembangunan sosial

2.3.4. Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin (ASKESKIN) Program ini berupa layanan pengobatan gratis bagi rakyat miskin dan kurang mampu. Bantuan pemerintah tersebut telah menjangkau bantuan sebanyak 37,1 juta jiwa juga memberikan bantuan untuk masyarakat yang tergolong setengah miskin atau near poor. Kebijakan tersebut dilihat dari meningkatnya APBN untuk kesehatan, pada tahun 2008 meningkat 3 kali lipat, dari 6,5 triliun menjadi Rp. 18,8 triliun. Kenaikan di fokuskan untuk pelayanan kesehatan rakyat miskin, penanggulangan penyakit menular, penanganan masalah gizi, penyediaan obat esensial generik, pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak serta penyediaan tenaga kesehatan. 65 Kebijakan pemerintah ini berkaitan dengan pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menuju kesejahteraan yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas dengan kebijakan meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan dan perbaikan status gizi.66 Partai Demokrat dalam pokok-pokok program untuk mensukseskan pembangunan Nasional ternyata tidak memasukan bidang kesehatan sebagai prioritas pembangunan, hal tersebut sangat berbeda dengan kampanye Partai Demokrat yang diklaim sebagai buah kesuksesan partai. Sedang di DPP Partai Demokrat bidang tersebut dimasukan sebagai bagian

65

66

Kurdi Mustofa dan Zaenal A. Budiyono, hal. 72 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009


dari partai, tetapi uraian program-program yang ditawarkan masih berbentuk program yang tidak mengarahkan pada pembangunan dan pemberdayaan manusia.

2.3.5. Program Partai Demokrat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 Sebagaimana yang dijelaskan dalam program kerja partai Demokrat periode 2005-2010 merupakan cerminan dari realitas sosial dan politik yang harus disikapi sebagai bentuk aksi nyata yang menyeluruh yang menyentuh masyarakat Indonesia, dengan

memperhatikan hal-hal

sebagai berikut: a. Panjabaran dari tujuan Partai Demokrat, terimplementasi oleh pengurus, fungsionaris dan anggota Partai Demokrat dalam menghadapi kondisi nyata kehidupan masyarakat. b. Keberlanjutan dan penjabaran tujuan Partai Demokrat yaitu: 1. Membangun masyarakat yang aman, adil dan sejahtera 2. Meningkatkan semangat kebangsaan yang nasionalis religious dengan melandaskan pada pluralism di masyarakat. 67

Tabel Visi Partai Demokrat dan Misi RPJMN

VISI PARTAI DEMOKRAT

MISI RPJMN

Persamaan antara visi Partai Demokrat dan misi RPJMN ..mewujudkan masyarakat (Demokratis), (aman), Mewujudkan Indonesia yang (adil) dan (sejahtera) yang nasionalis relejius aman dan damai, yang adil dan demokratis, yang sejahtera Perbedaan antara visi Partai Demokrat dan misi RPJMN ..mewujudkan masyarakat Demokratis, aman, adil Mewujudkan Indonesia yang dan sejahtera yang nasionalis relejius aman dan damai, yang adil dan demokratis, yang sejahtera

Program-program Partai Demokrat sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV tentang program-program Partai Demokrat, program Partai Demokrat dalam pembangunan nasional 67

Lihat dalam program kerja Partai Demokrat periode 2005-2010


mengarahkan pada suksesnya Pembangunan Nasional yang menjadi program pemerintah dalam mengusung perubahan menuju terwujudnya rakyat yang aman, adil dan sejahtera.68 Visi Partai Demokrat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kata demokratis, aman, adil dan sejahtera. Sedangkan perbedaannya pada Visi partai Demokrat lebih penguatan pada masyarakat dengan kalimat mewujudkan masyarakat sedangkan Misi RPJMN lebih mengarah pada penguatan suatu Negara yaitu mewujudkan Indonesia. Kesamaan gagasan tersebut menurut penulis, karena RPJMN tahun 2004-2009 merupakan penajabaran dari visi, misi dan program presiden hasil pemilu yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. 69 Program Partai Demokrat sebagai sudah di jelaskan dalam bab iv, tentang kebudayaan yaitu lebih mengarahkan pada suasana atau iklim yang kondusif dalam menunjang tumbuh dan berkembangnya kreatifitas masyarakat sebagai salah satu aspek penting dari pembangunan sosial budaya. Sedangkan RPJMN dalam programnya mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan agar tidak terjadi benturan-benturan yang terjadi tidak melebar menjadi konflik sosial. Program tersebut sama-sama mendorong terbangunnya inklusi sosial, karena terkadang budaya-budaya di Indonesia merasa dianak tirikan dalam bagian suku anak bangsa. Konteks Indonesia, Servaes (1986) proses arah pembangunan tidak berbentuk tunggal tetapi relatif, pada kontek kebudayaan menjadi Indonesia adalah merupakah hak dari bangsa, Nilai-nilai dari kebudayaan adalah khazanah bangsa Indonesia. Sedangkan pada program perekonomian, Partai Demokrat yang mengarah pada pembangunan sosial adalah memperjuangkan peningkatan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mengikis angka pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ekspor non migas. Pertumbuhan ekonomi yang berkesenambungan berdampak pada terciptanya lapangan kerja untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja. Ketiga, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha serta perlindungan kesempatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. 70 Dalam RPJMN 2004-2009 dalam konteks penanggulangan kemiskinan arahan kebijakannya adalah menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar 68

Grand Strategi DPP Partai Demokrat periode 2005-2010 Lihat peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 70 Grand Strategi DPP Partai Demokrat periode 2005-2010 69


masyarakat miskin seperti pemenuhan hak pangan, kesehatan, pekerjaan maupun hak untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik. Proses memberikan ruang publik untuk partisipasi merupakan langkah partisipasi aktif dalam pembangunan nasional sebagaimana yang digambarkan secara ideal oleh MDG’s, disebutkan bahwa dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan menyaratkan adanya serangkaian kebijakan yang mengarah pada penguatan kelompok miskin, pemenuhan hak-hak dasar, dan membuka akses bagi pemanfaatan layanan yang mutu dan tidak diskriminatif, sehingga kelompok yang paling rentan dan termarjinalkan dapat mengaksesnya.


BAB IV PROFIL PARTAI DEMOKRAT. 1. Kemunculan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Panggung Politik

Recommend Documents