BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

Sasaran pembangunan daerah tahun 2013 ditetapkan dalam rangka upaya pencapaian visi-misi Bupati Semarang periode 2010-2015 sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD 2010-2015. 1. Visi Visi pembangunan Kabupaten Semarang sampai tahun 2015 adalah TERWUJUDNYA KABUPATEN SEMARANG YANG MANDIRI, TERTIB DAN SEJAHTERA, dimana ditandai dengan kondisi daerah sebagai berikut: Mandiri : artinya mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan melalui kerjasama yang saling mendukung dan menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Tertib : artinya mampu mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku tertib dapat ditunjukkan dengan menurunnya angka pelanggaran hukum baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat. Sejahtera : artinya mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama dan bernegara. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera. 2. Misi Guna mewujudkan visi tersebut, misi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan kualitas SDM dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh

pekerjaan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2013

Guna

keperluan

tersebut

perlu

didukung

dengan IV - 1

ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai. 2.

Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Pengembangan produk unggulan daerah meliputi produk industri, pertanian dan pariwisata dimaksudkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan. Pengembangan produk tersebut dilakukan secara sinergis dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan sumberdaya daerah terutama yang rentan terhadapan kelestarian/kerusakan lingkungan seperti air, bahan tambang dan lainlain dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya.

3.

Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintahan yang katalis dan dinamis merupakan pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demikian dibutuhkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif.

4.

Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan. Infrastruktur yang memadai, layak dan merata di seluruh wilayah dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dapat meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan investasi. Tersedianya infrastruktur sumberdaya air akan mendorong upaya peningkatan produktivitas pertanian, sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di daerah.

5.

Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan. Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat tergantung

pada

adanya

kerja

sama

yang

sinergi

antar

semua

pelaku

pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena


IV - 2

itu perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat di semua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuhkembangnya anak. 6.

Mendorong terciptanya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya. Potensi sumberdaya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya.

A. Tujuan dan Sasaran Sesuai dengan misi pembangunan tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut: 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran: a.

Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;

b.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;

c.

Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat);

d.

Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih;

e.

Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta anak sekolah dasar;

f.

Terwujudnya norma keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera;

g.

Terwujudnya sarana prasarana kesehatan di wilayah selatan.

2. Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan, dengan sasaran: a.

Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan;

b.

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal;

c.

Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi, yang memiliki Intelligence Quotient, Emotional Quotient dan

Spiritual Quotient; d.

Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;

e.

Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing;

f.

Tumbuhnya sikap atau perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja;


IV - 3

g.

Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama.

3. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, dengan sasaran: a.

Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing;

b.

Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;

c.

Meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran;

d.

Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian;

e.

Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal;

f.

Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal;

g.

Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga

keuangan

mikro

antara

lain

melalui

kemitraan

bisnis

dan

pengembangan program tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social

Responsibility (CSR)). 4. Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan sasaran: a.

Mantapnya

administrasi

pemerintahan

dalam

penerapan

Information

Communication and Technology (ICT) melalui Electronic Government dalam rangka peningkatan kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data (data base); b.

Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan;

c.

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

satuan

kerja

perangkat daerah; d.

Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan;

e.

Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal;

f.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan;

g.

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bermutu.


IV - 4

5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi, dengan sasaran: a.

Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang;

b.

Meningkatnya pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel;

c.

Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum;

d.

Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi.

6. Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, dengan sasaran: a.

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata;

b.

Tersedianya jaringan irigasi dan sumber-sumber air untuk pertanian;

c.

Tersedianya prasarana olahraga, ruang publik, dan ruang terbuka hijau di perkotaan;

d.

Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai;

e.

Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi;

f.

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

g.

Terpenuhinya kebutuhan energi listrik;

h.

Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan.

7. Mewujudkan peranserta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak anak, dengan sasaran: a.

Meningkatnya peranserta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah;

b.

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup;

c.

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak anak melalui sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta;

d.

Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat.

8. Memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, dengan sasaran: a.

Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumberdaya alam;

b.

Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

c.

Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan;

d.

Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat;

e.

Meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam usaha pertanian;

f.

Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR.


IV - 5

B. Prioritas Pembangunan Penyusunan prioritas pembangunan tahun 2013 memperhatikan hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan. Sebagai pelaksanaan tahun 2012-2013 RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015, maka fokus kebijakan pembangunan penyusunan RKPD Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat; 2. Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah terutama di kawasan perdesaan dan perbatasan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah; 3. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal melalui UMKM secara mandiri; 4. Memanfaatkan secara optimal sumberdaya daerah sesuai dengan RTRW Kabupaten Semarang serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM baik aparat maupun masyarakat. Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tersebut dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan regional serta sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang, pelaksanaan pembangunan tahun 2013 Kabupaten Semarang mengambil tema: ”PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH YANG DIDUKUNG PEMENUHAN PELAYANAN DASAR MENUJU KABUPATEN SEMARANG YANG MANDIRI, TERTIB DAN SEJAHTERA” Dengan tema tersebut selanjutnya disusun prioritas pembangunan 2013 dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut: 1. Tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap penyelesaian, penanganan isu strategis daerah dan standar pelayanan minimal terutama dalam hal: a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan; b. Mengatasi masalah mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat luas yang secara langsung terkait dengan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat; c. Penciptaan stabilitas daerah dan mendorong investasi swasta; d. Mendorong pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja; dan e. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).


IV - 6

2. Penetapan lokasi kegiatan pada kecamatan dan desa/kelurahan dengan tingkat kemiskinan tinggi dan desa berkembang/tertinggal. 3. Kemampuan daerah, baik dalam hal pendanaan, ketersediaan dan potensi sumberdaya. Dengan

pertimbangan

tersebut

di

atas

maka

dirumuskan

18

prioritas

pembangunan Kabupaten Semarang tahun 2013, sebagai berikut: – Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan. – Peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB), perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender. – Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum. – Memperluas kesempatan dan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja. – Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan. – Peningkatan penyediaan sarana publik perkotaan. – Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan. – Penyelenggaraan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan mendukung iklim investasi. – Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal. – Peningkatan dan pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaan perijinan. – Peningkatan produksi pertanian dan diversifikasi usaha pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing produk pertanian. – Peningkatan kualitas destinasi (daerah tujuan) wisata serta sarana prasarana pariwisata dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. – Pemanfaatan bantuan dan jaminan sosial secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanggulangan kemiskinan. – Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. – Penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. – Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat. – Peningkatan penanganan korban bencana alam. – Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.


IV - 7

Untuk lebih jelasnya indikator keberhasilan untuk setiap prioritas pembangunan adalah sebagaimana Tabel 4.1. berikut: Tabel 4.1. Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Tahun 2013 Kabupaten Semarang PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan pelayanan bidang kesehatan utamanya pengembangan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan SDM, sarana prasarana dan sistem pelayanan.

INDIKATOR KINERJA 2013 • • • • • • • • • •

• • • • • • Peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB), perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender.

• • • • • • • • •

Peningkatan pelayanan bidang pendidikan utamanya rehabilitasi sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan kurikulum.


Angka Kematian Ibu (AKI) : 112/100.000 kh Angka Kematian Bayi (AKB) : 8,09/1.000 kh Persentase Balita Gizi Buruk : 0,12% Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan : 100% Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani : 100% Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan : 94,00% Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) : 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA : 52,00% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD : 100% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin : - Jamkesmas : 17,41% - Jamkesda : 9,44% Cakupan kunjungan bayi : 91% Rasio Posyandu per 1.000 balita : 22% Ratio puskesmas per 1.000 penduduk : 0,38% Rasio dokter per 1.000 penduduk : 0,22% Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk : 0,3% Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi : 1,8% Rata-rata jumlah anak per keluarga : 3 orang Rasio akseptor KB : 106% Keluarga Pra KS dan KS1 25% dan 20% Cakupan peserta KB aktif : 82% Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah : 5,42% Rasio KDRT : 0,015% Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah umur: 0,96% Partisipasi angkatan kerja perempuan : 27,75% Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan : 0,025%

• Persentase penduduk berusia lebih dari 15 th melek huruf : 99,94% • Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini : 37,86% • Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A: 95,08%, • SMP/MTs/Paket B : 81,73%, dan SMA/SMK/MA/Paket C : 39,70% • Angka Partisipasi Kasar (APK) : - SD/MI : 104,93% - SMP/MTs : 95,95% - SMA/SMK/MA : 50% • Angka Putus Sekolah (APS) : - SD/MI : 0,11% - SMP/MTs : 0,52% - SMA/SMK/MA : 0,80%

IV - 8

PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA 2013 • Angka kelulusan (AL) : - SD/MI : 99,97% - SMP/MTs : 99,55% - SMA/SMK/MA : 99,03% • Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 91,20%; dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA 60,60% • Guru yang berpendidikan S1/D-IV, TK/RA, SD/MI 48%, SMP/MTs 88%, SMA/MA/SMK 95% • Ruang kelas SD/MI sesuai standard : 71,01% • Ruang kelas SMP/MTs sesuai standard : 89,34% • Ruang kelas SMA/SMK sesuai standard : 39 % • Persentase guru bersertifikat pendidik SD/MI 68%, SMP/MTs 66 %, SMA/SMK 66%.

Memperluas kesempatan dan lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja.

• • • • •

Penyediaan prasarana dan sarana terutama di wilayah perdesaan dan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

• Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik : 55% • Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik : 65% • Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (lebar > 1,5m) : 23% • Drainase dalam kondisi baik : 63% • Luas irigasi dalam kondisi baik : 58,90 % • Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik : 60,83 % • Persentase Rumah tangga pengguna air bersih: 89,43% • Rasio rumah layak huni : 73,45% • Rumah tangga bersanitasi : 47,32% • Rasio permukiman layak huni : 73,25% • Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik : 99% • Jumlah arus penumpang angkutan umum : 9.262.479 org • Jumlah KIR angkutan umum yang terlayani : 2.894 unit • Pemasangan rambu-rambu : 650 buah • Rasio ijin trayek : 1,20% • Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis 1 tipe A dan 4 tipe C • Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan : 0,0053% • Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum: 9.237.377 orang, 238.266 ton. • Kepemilikan KIR angkutan umum : 7.826 kendaraan • Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) : 30 menit

Peningkatan penyediaan sarana publik perkotaan.

• Menurunnya Ruang publik yang berubah peruntukannya • Tersedianya Gelanggang/balai remaja untuk kegiatan pemuda • Tersedianya lapangan olah raga yang memadai • Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk: 90,19%

Pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.

• Persentase penanganan sampah : 79,05% • Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk : 0,21% • Cakupan pantauan pencemaran status mutu air : 9 titik


Tingkat partisipasi angkatan kerja : 87,05% Pencari kerja yang ditempatkan : 18,01% Rasio penduduk yang bekerja : 51,91% Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun : 4,10% Keselamatan dan perlindungan : 70%

IV - 9


INDIKATOR KINERJA 2013 • Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air : 14 ha • Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL-UPL, SPPL : 13 pelaku usaha • Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan : 10 kasus

Penyelenggaraan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan mendukung iklim investasi.

• Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW • Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan: 65,00% • Luas wilayah produktif : 43,707 ha • Luas wilayah industri : 1.789 ha • Luas wilayah kebanjiran : 0,16 ha (perkotaan) • Luas wilayah kekeringan : 4.085 ha • Luas wilayah perkotaan : 8.684,286 ha

Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal.

Bertambahnya jumlah koperasi : 680 unit Persentase Koperasi aktif : 86,03% Peningkatan koperasi aktif : 585 unit Jumlah UKM non BPR/LKMUKM : 26.348 orang Terbinanya pelaku UMKM : 6.998 orang Kontribusi sektor Lembaga Keuangan, Jasa dan persewaan terhadap PDRB Rp. 711.168,8 juta • Usaha Mikro dan Kecil : 26,60% • Jumlah BPR/LKM : 934 buah

Peningkatan dan pengembangan investasi melalui penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaan perijinan.

• Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) : 7 buah • Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN,PMA) Rp. 165 M • Lama proses perijinan 3 s/d 14 hari • Pameran/ekspo : 2 kali • Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN Rp. 8 M

Peningkatan produksi pertanian dan diversifikasi usaha pertanian dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian.

• Produktivitas bahan pangan utama : - Padi 54,81% - Jagung 5,2% • Produksi bahan pangan utama : - Padi 198.367 ton - Jagung 80.216 ton - Kedelai 1.125 ton • Kontribusi sub sektor tanaman pangan PDRB: 1.223.193,7 Juta • Kontribusi sub sektor perkebunan PDRB: 161.838,7 Juta • Cakupan bina kelompok tani : 9,09% • Produksi perikanan budidaya : 3.612 ton • Produksi perikanan tangkap : 1.247,4 ton • Ketersediaan pangan utama : 161,85% • Pola pangan harapan : 87 skor • Populasi Ternak : - Sapi potong 60.227 ekor - Sapi perah 38.784 ekor - Ayam Ras Petelur (layer) 2.189.443 ekor - Ayam Ras Pedaging (Broiler) 12.736.962 ekor • Produksi Ternak : - Sapi potong 2.484.000 kg - Ayam Ras Broiler 6.494.000 kg - Telur Ayam Ras Petelur 341.553.102 kg - Susu Sapi : 31.792.106


• • • • • •

IV - 10


INDIKATOR KINERJA 2013

Peningkatan kualitas destinasi wisata serta sarana dan prasarana pariwisata dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

• • • •

Pemanfaatan bantuan dan jaminan sosial secara efektif dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

• Rasio tingkat kemiskinan : 30% • Rasio Posyandu aktif : 100% • Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi : 38 buah. • Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial: 1,80%

Peningkatan aparatur.

• Peningkatan SDM pengelola kearsipan : 3 kegiatan • Peningkatan kemampuan pejabat struktural melalui Diklat Pimpinan : - Tk II : 6 org - Tk III : 20 org - Tk IV : 80 org - Prajabatan : 300 org • Peningkatan kemampuan aparat teknis melalui Bimbingan dan Diklat Teknis : 50 org • Peningkatan kemampuan aparat melalui jenjang pendidikan formal (tugas/ijin belajar) : 10 org

kapasitas

sumberdaya

Penerapan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

• • • • •

Kunjungan wisata : 1.168.258 orang Jumlah, kelas dan jenis restoran : 182 unit Jumlah, kelas dan jenis penginapan/hotel : 289 hotel Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB : Rp. 2.684.874.400,00

Jumlah jaringan komunikasi : 150 unit Jumlah surat kabar nasional/lokal : 12 buah Jumlah penyiaran radio/TV lokal : 9 buah Website milik Pemerintah Daerah : 30 sub domain Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk: 90%

• Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk : 834 orang • Rasio pasangan ber-akte Nikah : 57% • Rasio bayi berakte kelahiran : 100% • Kepemilikan KTP : 668.601 orang • Ketersediaan database kependudukan skala provinsi : 100% • Penerapan KTP Nasional berbasis NIK : 100% • Angka Pertumbuhan Penduduk : 1,30% • Sistem informasi manajemen Pemda : 10 buah • Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah : 1 paket • Buku Kabupaten Dalam Angka : 6 dokumen • Buku PDRB Kabupaten : 3 dokumen Peningkatan ketertiban ketentraman masyarakat.

dan


• Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk: 76% • Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk : 103,38% • Rasio Siskamling per jumlah desa/kelurahan : 13,481% • Angka kriminalitas : 530 kasus • Jumlah demo : 18 kegiatan • Kegiatan pembinaan politik daerah : 2 kegiatan • Cakupan patroli petugas Satpol PP : 482 kegiatan • Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) : 79% • Penegakan Perda : 186 kasus

IV - 11

PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan penanganan bencana alam.

Peningkatan kualitas pembangunan daerah.

korban

perencanaan


INDIKATOR KINERJA 2013 • Tingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran wilayah manajemen kebakaran : 100% • Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) : 1,03% • Cakupan pelayanan bencana kebakaran : 0,00032% • Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan PERKADA : 1 buku • Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD : 1 buku

IV - 12

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

Recommend Documents