67
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA
A. Setting Penelitian 1. Deskripsi Wilayah Penelitian a. Wilayah Kelurahan Ngelom Berdasarkan
wilayah
administrasi
Kelurahan
Ngelom
mempunyai 4 Rukun Warga (RW) dan 4 Rukun Tetangga (RT), lebih jelas mengenai pembagian wilayah di Kelurahan Ngelom dapat dilihat dalam tabel 1 Tabel 1 Pembagian Wilayah Kelurahan Ngelom No.
Dusun
Jumlah RW
Jumlah RT
1.
Ngelom
2
7
2.
Megare
1
4
3.
Tawangsari
1
2
Sumber: Data Monografi Kelurahan Ngelom, 2009
Sedangkan
dilihat
dari
batas-batas
wilayah
administasi
Kelurahan Ngelom adalah : → Sebelah Barat
: Desa Ndelek dan Desa Tawangsari
→ Sebelah Timur
: Kelurahan Tawangsari
→ Sebelah Utara
: Desa Ngelom
→ Sebelah Selatan
: Kelurahan Ngelom
67
68
Lebih jelas mengenai wilayah administrasi Kelurahan Ngelom dilihat dalam Peta 1.2. PETA ADMINISTRASI KELURAHAN NGELOM
69
b. Alur Sejarah Desa Menurut Tokoh Masyarakat sejarah Kelurahan Ngelom ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Selain karena tidak ada peninggalan secara tertulis yang dapat digunakan sebagai sumber utama dalam penelusuran sejarah Kelurahan Ngelom. Tetapi menurut cerita yang turun temurun bahwa pada zaman dahulu di daerah itu masih berupa rawa atau hutan yang cukup luas. Di daerah Ngelom dan Wonocolo tersebut banyak hinggap burung-burung merak. Mbah Raden Ali merupakan orang yang mbabat alas atau merintis perkembangan di daerah itu sehingga semakin lama banyak orang-orang yang bermukim di
situ.
Semakin
berkembangnya
zaman
muncul
beberapa
perkampungan sehingga di daerah itu menjadi Desa Ngelom. Semakin majunya perkembangan zaman dan melihat letak strategis dari wilayah maka pada Tahun 1983 Desa Ngelom berubah menjadi Kelurahan Ngelom yang terdiri dari 3 dusun yaitu: Ngelom, Megare, Tawangsari. Kelurahan Ngelom terdapat 4 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT). Pada tahun 2005 terjadi perubahan pada jumlah RT dari 14 RT menjadi 13 RT karena RT 10 yang dulunya merupakan pabrik gula dibongkar. Pada saat ini Kelurahan Ngelom terdapat 3 Dusun, 4 RW, dan 13 RT. c. Kondisi Sosial Penduduk Kelurahan Ngelom hingga tahun 2009 sejumlah 6.812 jiwa dan 1. 853 KK. Komposisi penduduk Kelurahan Ngelom
70
berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa sejumlah 49,6% penduduk adalah penduduk perempuan dan 50,4% adalah penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah di Dusun Ngelom yaitu 36,54/ha. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur terbesar yaitu 33% penduduk berumur 19 – 40 tahun, kelompok umur penduduk terkecil adalah 14% penduduk berumur 0 - 6 tahun, 27% penduduk berusia 7 – 18 tahun, dan 26% penduduk berusia 41 tahun ke-atas. Lebih jelas mengenai komposisi penduduk Kelurahan Ngelom dapat dilihat dalam tabel 2 dan tabel 3. Tabel 2 Komposisi Penduduk, Kepadatan Penduduk, Jumlah KK Kelurahan Ngelom
No.
Dusun
Luas wilayah
Komposisi Penduduk
Kepadatan Penduduk (*)
Jumlah KK
1.
Ngelom
Laki- Perem Jumlah Laki puan 64,4 ha 1842 1823 3665
2.
Megare
23,6 ha
957
982
1939
27,50
19,33/ha
528
3.
Tawangsari
12,3 ha
581
680
1261
18,70
12,57/ha
293
3380
6812
100
68,44/ha
1853
Total 100,3 ha 3380 Sumber: Data Monografi Ngelom, 2009
% 53,80
36,54/ha
1032
*) Luas Wilayah
Tabel 3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kelurahan Ngelom No. 1 2 3 4
Kelompok Umur Jumlah 0 – 6 tahun 977 7 – 18 tahun 1826 19 – 40 tahun 2260 41 tahun ke-atas 1749 Total 6812 Sumber: Data Monografi Kelurahan Ngelom, 2009
Persentase 14% 27% 33% 26% 100%
71
Ditinjau dari mata pencaharian penduduk Kelurahan Ngelom bahwa 62% penduduk mata pencaharian utama adalah swasta, 17% penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang/wiraswasta. 4% penduduk
bermata
pencaharian
PNS,
3%
penduduk
bermata
pencaharian petani, sedangkan mata pencaharian penduduk minoritas di Kelurahan Ngelom adalah jasa sebanyak 0,4% dari jumlah penduduk. Lebih jelas mengenai komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian penduduk dapat dilihat dalam tabel 4. Tabel 4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kelurahan Ngelom No. 1 2 3 4 5 6
Mata Pencaharian PNS TNI Swasta Pedagang/Wiraswasta Petani Pertukangan
7 8 9 10
Buruh Tani Pensiunan Jasa Pemulung Total
Jumlah 145 149 2368 628 104 84
Persentase 4% 4% 62% 17% 3% 2%
47 221 17 48 3811
1% 6% 0,4% 1% 100 %
Sumber: Data Monografi Kelurahan Ngelom , 2009
Ditinjau dari tingkat pendidikan Kelurahan Ngelom, sejumlah 25% penduduk adalah lulusan SD, 20% lulusan SMP, 25% lulusan SMA, Lebih jelas mengenai tingkat pendidikan di Kelurahan Ngelom dapat dilihat dalam tabel 5.
72
Tabel 5 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelurahan Ngelom No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah
Persentase
1
Taman Kanak – Kanak
1437
20%
2
SD
1608
25%
3
SMP
1438
20%
4
SMA
1673
25%
5
D1 – D3
459
7%
6
S1 – S3
197
3%
Total
6812
100%
Sumber: Data Monografi Kelurahan Ngelom , 2009
d. Kondisi Ekonomi Kondisi perekonomian Kelurahan Ngelom dapat dilihat dari tingkat produktivitas penduduknya dimana sebagian besar karyawan dan swasta sedangkan untuk pertanian produktivitasnya 3 ton perhektar karena tanahnya digunakan untuk industri, untuk peternakan ayam 675 ekor dan peternakan sapi 5 ekor. Produktivitas desa lebih jelas mengenai tingkat produktifitas di Kelurahan Ngelom dapat dilihat dalam Tabel 6. Tabel 6 Produktifitas Sektor Kelurahan Ngelom No.
Produkstifitas Sektor
Jumlah
Persentase
1.
Pertanian
3 ton/ha
100 %
2.
Peternakan ayam
675 ekor
100 %
3.
Peternakan sapi
5 ekor
100 %
4
Peternakan kambing
41 ekor
100 %
Sumber: Data Monografi Kelurahan Ngelom , 2009
73
e. Kondisi Lingkungan Komposisi Penggunaan lahan di Kelurahan Ngelom diketahui bahwa 15,04 ha untuk jalan, 7,02 ha untuk sawah dan ladang, 29,60 ha untuk industri, 1,15 ha untuk pemakaman, 44,47 ha untuk pemukiman dan pekarangan. Lebih jelas mengenai komposisi penggunaan lahan di Kelurahan Ngelom dapat dilihat dalam Tabel 7 Tabel 7 Penggunaan Lahan Kelurahan Ngelom No.
Penggunaan Lahan
Luas
Persentase
1
Jalan
15,04 ha
15%
2
Sawah dan Ladang
7,02ha
7%
3
Industri
29,60 ha
30%
4
Pemakaman
1,15 ha
1%
5
Pemukiman dan Pekarangan
44,47 ha
45%
6
Pertokoan
2 ha
2%
7
Perkantoran
0,37 ha
0%
Total
100,24 ha
100 %
Sumber: Data Monografi KelurahanNgelom , 2009
Ditinjau dari persebaran sarana dan prasarana desa diketahui bahwa sarana pendidikan Kelurahan Ngelom terdapat 2 Taman Kanakkanan (TK), 1 Sekolah Dasar (SD), Sarana Kesehatan yang terdapat di Kelurahan Ngelom diketahui 1 Polindes dan 4 posyandu. Lebih jelas mengenai persebaran sarana di Kelurahan Ngelom dapat dilihat dalam Tabel 8.
74
Tabe l 8 Sebaran Sarana Pendidikan dan Sarana Kesehatan Kelurahan Ngelom No. 1. 2. 3. 4. 5.
Jenis Sarana Pendidikan Sekolah Dasar TK Dharmawanita TPQ Polindes Posyandu
Lokasi Rt 01 Rw 01 Rt 01 Rw 01 RW 1 – RW 4 Rt 01 Rw01 RW 1 – RW 4
Jumlah 1 1 6 1 4
Total
13
Sumber: Data Monografi Kelurahan Ngelom, 2009
Kondisi prasarana jalan di Kelurahan Ngelom diketahui bahwa 1 Km merupakan jalan Raya dan 5 km jalan lingkungan. Kondisi jalan Raya secara umum baik dengan perkerasan aspal hotmix. Akan tetapi, kondisi jalan lingkungan di Kelurahan Ngelom secara umum rusak dimana 2Km jalan tanah, 3Km adalah jalan paving. Untuk lebih jelas mengenai kondisi jalan di Kelurahan Ngelom dapat dilihat dalam tabel 9. Tabel 9 Sebaran Jaringan Jalan Kelurahan Ngelom No. 1 2 3 4
Jenis jalan Jalan Raya Jalan Desa Jalan Lingkungan Jalan Paving
Panjang (Km) 1 Km 2 Km 5 Km 3 Km
Kondisi Baik Baik Rusak Baik
Sumber: Data Monografi Kelurahan Ngelom, 2009
Kelurahan Ngelom secara umum sudah dilayani oleh listrik PLN, dan tidak termasuk dalam wilayah rawan bencana.
75
2. Analisa Hasil Pemetaan Swadaya Kelurahan Ngelom Tahun 2009 Tahapan paling penting dalam rangka mempercepat terwujudnya upaya penanggulangan kemiskinan secara nyata di desa dan kelurahan adalah PJM Pronangkis. PNPM MANDIRI PERKOTAAN menyadari sepenuhnya bahwa proses belajar masyarakat dapat maksimal apabila selalu ada tahapan untuk berkaca dari masa silam dan kemudian bergegas memperbaikinya.
PJM
Pronangkis
desa/kelurahan
pada
tahapan
pendampingan PNPM MANDIRI PERKOTAAN ini difokuskan pada upaya mengatasi 8(delapan) agenda dasar (kesehatan, penyakit menular, kesehatan ibu, kematian anak, pendidikan, penguatan ekonomi dan mengatasi kelaparan, gender dan kesetaraan perempuan, menjalin mitra dalam upaya menangkis kemiskinan). Langkah perbaikan PJM Pronangkis diperlukan kajian permasalahan terkait dengan 9 (sembilan) agenda dasar yang akan diuraikan sebagai berikut: a. Sebaran dan Jumlah Keluarga Miskin Kriteria Kemiskinan : 1) Pendapatan
: Maks Rp. 400.000 / Bln / KK
2) Pekerjaan
: Buruh
Tani,
Pemulung,
Pedagang
Kecil,
Pekerja Bangunan,
Pengangguran, Tukang Becak 3) Aset tempat tinggal
: Tidak punya rumah, Rumah semi permanen
76
4) Aset tanah pertanian
: Tidak punya Lahan / Sawah
5) Pendidikan anak
: Hanya mampu membiayai dari SD sampai SMP
6) Jumlah Tanggungan
: Mempunyai tanggungan min 4 jiwa termasuk KK
7) Kesehatan lingkungan -
Berobat
: : Puskesmas / Bidan
- Buang Air Besar
: di sungai
-
Air Minum
: Sumur
-
Pembuangan Sampah : dibakar
8) Asupan Gizi
: Tidak mampu memenuhi 4 sehat 5 sempurna
Berdasarkan kriteria tersebut maka kondisi kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Ngelom diketahui bahwa Dusun Ngelom RW 1 dan RW 4 mempunyai tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 46%. Tingkat kemiskinan yang terendah di Kelurahan Ngelom adalah Dusun Megare RW 3 yaitu 13 %. Lebih jelas mengenai kondisi kemiskinan di Kelurahan Ngelom dapat dilihat dalam Tabel 10. Tabel 10 Sebaran Kemiskinan Kelurahan Ngelom No Dusun 1 Ngelom 2 Megare 3 Tawangsari Total
RW Jumlah (KK) RW 1 / RW 4 120 RW 2 109 RW 3 34 263
Sumber: Hasil Sensus Pemetaan Swadaya, 2009
Persentase 46% 41% 13% 100 %
77
b. Pemetaan Swadaya Berdasarkan hasil pemetaan desa, maka diperoleh identifikasi persoalan terkait dengan MDGs yaitu (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian BALITA, (5) meningkatkan kesehatan ibu melahirkan, (6) memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, (7) meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta (8) mengembangkan kemitraan lokal untuk pembangunan. lebih jelas mengenai hasil pemetaan desa dapat diuraikan sebagai berikut. c. Kemiskinan dan Kelaparan Kondisi kemiskinan dan kelaparan di Kelurahan Ngelom diindikasikan dengan kondisi tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat miskin. Berdasarkan sensus, sebanyak 142 KK penduduk Kelurahan Ngelom mempunyai pendapatan kurang dari Rp. 400.000/ bulan dan sebanyak 46 KK mempunyai pendapatan sebesar Rp. 400.000,- – Rp. 700. 000,-/bulan. Dan sebanyak 4 KK mempunyai pendapatan Rp. 700.000,- – Rp. 1.000.000,-/bulan. Berdasarkan hasil sensus ditemukan bahwa penduduk yang berpenghasilan rendah tersebut sebanyak 20% adala h petani dan pedagang kecil. Lebih jelas mengenai kondisi kemiskinan dan kelaparan di Kelurahan Ngelom dapat dilihat dalam tabel 11 dan tabel 12.
78
Tabel 11 : Rekapitulasi Pemetaan Swadaya Kondisi Kemiskinan dan Kelaparan Kelurahan Ngelom No.
Pekerjaan
Jumlah
%
Tetap :
Pendapatan
Jumlah
%
700 rb – 1 juta
84
21.1
Jasa Tetap
3
0.7
400 rb – 700 rb
170
42.7
Perdagangan
17
4.3
< 400 rb
144
36.2
Pertanian
34
8.5
Jasa
263
66
P erdagangan
75
19
Serabutan :
Pertanian Total
6
1.5
398
100
398
100
Sumber: Sensus Pemetaan Swadaya, 2009
Tabel 12 Indikasi Persoalan Kemiskinan dan Kelaparan Kelurahan Ngelom
Indikasi Persoalan
Masalah hasil kajian
Kemiskinan dan Kelaparan
Lunturnya nilainilai luhur kemanusiaan
Wilayah dan sebaran Warga miskin Jumlah warga RW miskin yang kena masalah RW 1 60
Prosentase
23%
RW 2
109
41%
RW 3
34
13%
RW 4 Sumber: Sensus Pemetaan Swadaya, 2009
60
23%
d. Pendidikan Dasar Berdasarkan ketentuan Pemerintah RI Pendidikan Dasar adalah pendidikan 9 (sembilan) tahun atau jenjang pendidikan SD sampai SMP. Berdasarkan hasil sensus, ditemukan bahwa Penduduk Miskin Kelurahan Ngelom sebanyak 6 jiwa adalah buta huruf, 50 jiwa tidak
79
sekolah, 9 jiwa putus sekolah, 253 jiwa lulus SD, 233 jiwa lulus SMP, 154 jiwa lulus SMA dan 1 jiwa lulusan PT. Lebih jelas mengenai kondisi tingkat pendidikan di Kelurahan Ngelom dapat dijelaskan dalam tabel 13 dan tabel 14. Tabel 13 Rekapitulasi Pemetaan Swadaya Kondisi Tingkat Pendidikan Kelurahan Ngelom No.
Tingkat pendidikan
Jumlah (jiwa)
%
1
SD
253
39%
2
SMP
233
36%
3
SMA
154
24%
4
PT
1
0%
5
Buta Huruf
6
1%
647
100
Total Sumber: Sensus Pemetaan Swadaya, 2009
Tabel 14 Indikasi Persoalan Pendidikan Kelurahan Ngelom Indikasi Persoalan
Masalah hasil kajian
Buta Huruf
Tidak mendapatkan akses pendidikan
Putus sekolah
Tidak sekolah
Biaya pendidikan mahal. Orang Tua tidak mampu
Tidak mendapatkan akses pendidikan.Belum sadar pentingnya arti pendidikan
Sumber: Sensus Pemetaan Swadaya, 2009
Wilayah dan sebaran Warga miskin Jumlah warga miskin RW yang kena masalah 1 0 2 6 3 4 Total
0 0 6
1 2 3
1 5 1
4 Total
2 9
1 2 3
5 26 4
4 Total
15 50
80
Untuk lebih jelasnya tingkat pendidika n Kelurahan Ngelom Hasil Pemetaan Swadaya tahun 2009, dapat digambarkan dalam Grafik berikut : Grafik Tingkat Pendidikan 300
253
250
233
203
200
154
150
100
50
50
9 0
Masih Sekolah
Putus Sekolah
6
1
Buta huruf Tdk Tamat SD *) sekolah *) *)
Tamat SLTP
Tamat SLTA
PT
0 Kursus
Sumber: Sensus Pemetaan Swadaya, 2009
e. Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan Kondisi masyarakat miskin di Kelurahan Ngelom dalam perspektif partisipasi perempuan, dapat diindikasikan dengan kondisi tingkat pendapatan dan pendidikan. Indikator tersebut diperbandingkan dengan
kondisi
laki-laki.
Berdasarkan
sensus
untuk
masalah
pendapatan 61% laki-laki dan 39% perempuan. Sedangkan untuk masalah pendidikan 52% laki-laki dan 48% perempuan. Lebih jelas mengenai kondisi tersebut dapat dilihat dalam tabel 15/16.
81
Tabel 15/16 : Rekapitulasi Pemetaan Swadaya Kondisi Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan Kelurahan Ngelom No
Kondisi
Laki-laki
%
Perempuan
%
Total
1
Pendapatan
244 Jiwa
61
155 Jiwa
39
100 %
2
Pendidikan
437 Jiwa
52
406 Jiwa
48
100 %
Sumber: Sensus Pemetaan Swadaya, 2009
f. Kondisi Permukiman Kondisi pemukiman masyarakat miskin di Kelurahan Ngelom sebagai berikut; Pemukiman tidak layak 57 KK, Rumah ngontrak 59 KK, dan Rumah Numpang 67 KK, Rumah semi permanen 84 KK. Lebih jelasnya di tabel 24. Tabel 24 : Rekapitulasi Pemetaan Swadaya Kondisi Permukiman Ngelom No.
Kondisi Permukiman
Lokasi
Jumlah
%
1 2 3 4
Pemukiman tidak layak
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4
5 35 2 15 57 14 29 2 14 59 11 43 1 12 67 18 31 16 19 84
9% 61% 4% 26% 100 24% 49% 3% 24% 100 16% 65% 1% 18% 100 21% 37% 19% 23% 100
Total 1 2 3 4
Rumah ngontrak
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4
Total 1 2 3 4
Rumah numpang
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4
Total 1 2 3 4
Semi permanen
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4
TOTAL Sumber: Hasil Kajian Pemetaan Swadaya, 2009
82
g. Pengelolaan Sampah Kondisi pengolahan sampah masyarakat miskin di Kelurahan Ngelom sebagai berikut; sampah dibakar 42 KK, dan sampah dibuang ke sungai 92 KK. Lebih Jelasnya di tabel 25. Tabel 25: Rekapitulasi Pemetaan Swadaya Kondisi Pengelolaan Sampah Kelurahan Ngelom No. 1 2 3 4
Pengolahan sampah Sampah dibakar
Lokasi RW 1 RW 2 RW 3 RW 4
Total 1 2 3 4
Sampah dibuang ke sungai
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4
Total
Jumlah 12 9 6 15 42 19 68 5 0 92
% 29% 21% 14% 36% 100 21% 74% 5% 0% 100
Sumber: Hasil Kajian Pemetaan Swadaya, 2009
h. Pengelolaan Limbah / Sanitasi Kondisi pengolahan Limbah/sanitasi masyarakat miskin di Kelurahan Ngelom sebagai berikut; wc umum 93 KK, dan buang air besar di sungai 102 KK. Lebih Jelasnya di tabel 26. Tabel 26 : Rekapitulasi Pemetaan Swadaya Kondisi Pengelolaan Limbah/Sanitasi Kelurahan Ngelom No. 1 2 3 4
Pengolahan Sanitasi Buang a ir besar di WC Umum Total
Lokasi RW 1 RW 2 RW 3 RW 4
Jumlah 33 34 5 21 93
% 35% 37% 5% 23% 100
83
1 2 3 4
Buang air besar di Sungai
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4
Total
3 69 1 29 102
3% 68% 1% 28% 100
Sumber: Hasil Kajian Pemetaan Swadaya, 2009
i.
Pemenuhan Air Bersih Kondisi pemenuhan air bersih masyarakat miskin di Kelurahan Tambak Kemerakan sebagai berikut; menggunakan air sumur 250 KK, dan menggunakan air sungai 1 KK. Lebih Jelasnya di tabel 27. Tabel 27 : Rekapitulasi Pemetaan Swadaya Kondisi Pemenuhan Air Bersih Kelurahan Ngelom No.
Pemenuhan Air Bersih
Lokasi
Jumlah
%
Air Sumur
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4
60 109 21 60 250 0 1 0 0 1
24% 44% 8% 24% 100 0% 100% 0% 0% 100
1 2 3 4
Total 1 2 3 4
Air Sungai
RW 1 RW 2 RW 3 RW 4
Total Sumber: Hasil Kajian Pemetaan Swadaya, 2009
j.
Pendapatan Kondisi pendapatan warga miskin di Kelurahan Ngelom meliputi tidak bekerja 40 KK, Serabutan 195 KK, Pendapatan <400rb 70 KK, Pengeluaran>pendapatan 195 KK, Pengangguran punya ketrampilan 1 KK, Pengangguran tidak punya ketrampilan 13 KK dantidak produktif 28 KK. Untuk selengkapnya lihat pada tabel 32
84
Tabel 32: Indikasi Pendapatan Kelurahan Ngelom 2009
Indikasi Persoalan
Masalah Hasil Kajian
Tidak bekerja
Tidak ada lapangan kerja. Tidak punya ketrampilan. Tingkat pendidikan rendah. Perilaku malas Total
Serabutan
Lapangan kerja kurang. Tidak punya ketrampilan. Tingkat pendidikan rendah
Wilayah dan sebaran Warga Miskin Jumlah Warga RW Miskin yang Kena mas alah 1 8 2 20 3 2 4 10 40 1 50 2 79 3 19 4 47
Total Pendapatan<40 0rb
Tidak punya ketrampilan. Tingkat pendidikan rendah
1 2 3 4
Total Pengeluaran>p en-dapatan
Banyak tanggungan. Gaya hidup. Kualitas SDM rendah
1 2 3 4
Total Pengangguran punya ketrampilan
Lapangan kerja kurang. Kurang kreativitas dan malas
1 2 3 4
Total Pengangguran tidak punya ketrampilan
SDM rendah. Pendidikan rendah. Malas
1 2 3 4
Total Pengangguran tidak produktif
Lapangan kerja kurang. Kualitas SDM rendah
1 2 3 4
Total
Sumber: Hasil Kajian Pemetaan Swadaya, 2009
195 4 45 3 18 70 50 82 19 44 195 1 0 0 0 1 1 6 1 5 13 7 15 1 5 28
85
Untuk lebih jelasnya tingkat masalah pendapatan Kelurahan Ngelom Hasil Pemetaan Swadaya tahun 2009, dapat digambarkan dalam Grafik berikut : Grafik Masalah Pendapatan 400
399 343
350
344
300 250
263
260
200
169
150 100
54
50
0
0
Pekerjaan
Jenis Pekerjaan
34 3 17
Pekerjaan Tetap
170
144
71 84
75 6 20
Serabutan
Pengangguran
57 0
Pendapatan
Pengeluaran dari pendapatan
Sumber: Hasil Kajian Pemetaan Swadaya, 2009
k. Akar Masalah Kemiskinan Kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Ngelom disebabkan karena PHK dan prilaku yang ada di masyarakat. Pengangguran yang disebabkan PHK penyebab utama kemiskinan karena kalau sudah tidak bekerja bingung yang akan dilakukan untuk pertanian lahannya kurang subur sehingga hasilnya kurang. Kemiskinan di Kelurahan Ngelom juga karena pengusaha kecil yang terkena dampak krisis global sehingga banyak pengusaha yang gulung tikar dan timbul kemiskinan. Sebetulnya permasalahan kemiskinan tidak perlu terjadi kalau hal tersebut disikapi oleh masyarakat Ngelom dengan daya kreatifitas dan pendidikan yang memadai baik formal maupun non formal, sehingga pola pikir
86
masyarakat tidak sempit dan tidak menganggap KEMISKINAN ADALAH NASIB. Jadi untuk mengubah pola pikir tersebut dan tidak mudah terpuruk masyarakat harus banyak mencari informasi dan pengetahuan mengenai segala bidang baik politik, usaha atau bisnis, ekonomi, sosial dan prilaku-prila ku yang tidak menimbulkan rasa frustasi. Dengan adanya PNPM mandiri perkotaan masyarakat akan mendapatkan banyak manfaat dan akan berfikiran luas dan positif karena diajarkan, dibimbing, dan didampingi serta didanai untuk bangkit dari KEMISKINAN, sehingga tercapai yang namanya hidup layak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada pohon akar kemiskinan yang ada di Kelurahan Ngelom di bawah ini.
87
Bagan 1 Pohon Akar Kemiskinan Yang Ada Di Kelurahan Ngelom
Krisis Global
Usaha Bangkrut
PHK
Pendidikan Rendah
Masalah Politik
Biaya Sekolah Tinggi
Masalah Sosial
Tidak Punya Penghasilan
Lembaga tidak mampu menegakkan keadilan
-Menipisnya kepercayaan - Keserakahan meningkat - Nilai kemanusiaan luntur
Tidak Ada Kepercayaan
Frustasi Peluang tidak ada Mitos: Miskin = Nasib
Kemiskinan
Malas
Tidak Punya Kreativitas
Masalah Akses Infor masi
Kebijakan pendidikan
Masalah Perilaku
Menganggur
Masalah Ekonomi
88
3. Struktur Peng urus BKM Melati Makmur Ketua
: Bapak Bambang Sunardi
Wakil Ketua
: Khoirul Anwar
Sekretaris
: Sri Utami
Bendahara
: Khusnul H
Koordinator
: Bapak Cik Sahab
Anggota
: Lilik Masruroh Agus Rachmad M. Ishaq S Mashudi M. Yunus Suhadi
UPL
: Atik Zulfi, ST
UPS
: Halimah
UPK
: Khusnul H
4. Kebe rhasilan Program 1. Pembuatan jembatan Pembuatan jembatan berada didesa ngelom yang menggabungkan dengan dua desa antara desa ngelom dengan desa megare. Sehingga masyarakat sekitar dengan mudah melewati dan tidak harus berjalan jauh.
89
2. Block Grand ( pemerataan jalan ) Perbaikan jalan tiap-tiap Gg di desa Ngelom diperbaiki agar tidak menimbulkan banjir di waktu musim hujan dan bisa di lewati oleh masyarakat sekitar. 3. Bangunan sekolah TK masih dalam pembangunan Sekolahan TK yang letaknya di desa Ngelom membutuhkan bantuan karena kondisi bangunan tersebut sangat tidak memungkinkan, maka dari itu PNPM Mandiri membantu untuk membangun sekolahan. 4. Membangun kelurahan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri membangun balai kelurahan agar dapat ditempati staf -staf kelurahan dan untuk kepentingan bersama. Karena bangunan tersebut sudah tua dan rapuh tidak layak dipakai.
5. Struktur Organisasi KSM Melati Makmur a. Posisi 1) Ketua
: Suryono
2) Sekretaris
: Ayik R
3) Bendahara
: Zainal A
b. Tim Pelaksana 1) Ketua
: Karman
2) Anggota
: Saipan Aji
90
Agung Deny c. Tim Monitoring dan Evaluasi 1) Ketua
: Timbul
2) Anggota
: Agung Sardi Totok
d. Tim Operasi dan Pemeliharaan 1) Ketua
: Basit
2) Anggota
: Amin Sigit Amir
e. Panitia KMW 1) Korkot
: Nurul SE
2) Anggota
: Umar Yono Ali Agus Aprilia Ali S
f. Struktur LKM 1) BKM Melati Makmur Jumlah Peserta : 9,11,13 2) UP-UP (unit Pengelola)
91
a) UPK (unit Pengelola Keuangan) b) UPS (unit Pengelola Sosial) c) UPL (unit Pengelola Lingkungan)
6. Sejarah BKM Melati Makmur a. Sejarah BKM Melati Makmur Latar belaka ng pembentukan BKM adalah bersumber pada penetapan kebijakan P2KP oleh pemerintah tahun 2000. Proyek ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tingkat pengambilan keputusan. Cara yang dite mpuh yaitu menyediakan bantuan keuangan serta bantuan teknis yang membangun rasa saling mempercayai antar berbagai pihak yang terkait. Berdirinya BKM pada 5 Juli 2007 bertempat di daerah tawangsari tempatnya tidak jauh dari Desa Ngelom. Dilaksanakan rembug warga di Balai Desa (Kelurahan) Ngelom. Warga dalam rembug tersebut, selain telah memutuskan untuk membentuk BKM masa bakti 3 tahun 2007-2009 dan seterusnya sejak pelaksanaan rembug tersebut serta menyepakati anggaran dasar BKM. Menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lestari dan berkesinambungan diperlukan sebuah badan keswadayaan yang secara terus menerus mampu menjadi wadah membangun kebersamaan. Keberadaan BKM
92
serta seluruh asetnya yang dimulai melalui proses rembug warga dengan melibatkan komponen masyarakat di Kelurahan Ngelom ini adalah merupakan milik masyarakat secara keseluruhan. b. Maksud dan Tujuan BKM Melati Makmur Sebagai lembaga yang dipimpin secara kolektif-kolegial dari suatu organisasi masyarakat warga yang berbentuk BKM berfungsi utama sebagai dewan pengambilan keputusan, yang dilakukan melalui proses pengambilan keputusan secara partisipatif, demokratis dan transparan. Sebagai sumber energi dan inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan warga bersama, memecahkan persoalan bersama utamanya dikaitkan dengan kemiskinan dengan tetap menghargai hak pihak lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan
kemerdekaannya
(otonomi)
terhadap
berbagai
dominasi pengaruh dari manapun dan siapapun. Sebagai organisasi masyarakat warga, BKM melati makmur diharapkan
benar -benar mampu memperjuangkan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat miskin, agar mereka benar-benar terlibat aktif dan intensif dalam proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan orang miskin. Sebagai organisasi masyarakat warga, BKM melati makmur merupakan wadah perjuangan dan wadah aspirasi
warga
masyarakat,
penanggulangan kemiskinan.
khususnya
dalam
kaitan
dengan
93
Tujuan dari BKM Melati Makmur ialah dalam jangka panjang, merupakan wadah untuk membangun modal sosial (sosial capital) dengan menumbuhkan kembali nilai- nilai sosial, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling kerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama, serta pada giliranya akan memperkuat keswadayaan masyarakat warga. Dalam jangka
menengah
melaksanakan
BKM
ini
perencanaan
merumuskan, jangka
menetapkan
menengah
dan
Program
Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis), yang berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan organisasi yang ada di masyarakat setempat di Desa Ngelom. 35 Dalam
jangka
pendek
BKM
ini
membuat
perencanaan
operasional dan pelaksanaan tahunan tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat atau penanggulangan kemiskinan yang besumber dari PJM-Pronangkis yang telah ditetapkan. c. Kelembagaan dan Keanggotan BKM Melati Makmur BKM Melati Makmur mempunyai alat kelembagaan sebagai berikut: rembug masyarakat, anggota badan keswadayaam, UPK dan KSM. BKM melati makmur di kelola secara kolektif kolegial (PRESIDUM) Dengan menunjuk atau memilih dalam rapat anggota BKM ,salah seorang koordinator. Semua anggota memiliki hak dan
35
Ibid
94
kewajiban yang sama dengan masa pengabdian selama 33 tahun terhitung sejak pelaksanaan rembug warga pembentukan BKM dan dapat di angkat kembali pada satu kali periode berikutnya. Untuk seterusnya, anggota Badan Keswadayaan Masyarakat Melati Makmur dapat di pilih untuk masa
pengabdian selama dua tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 kali terhitung sejak tanggal 5 Desember 2008 rembug warga pembentukan BKM, dengan mempertimbangkan regenerasi anggota BKM secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban BKM Melati Makmur dan dibentuk satuan unit gugus tugas yang terdiri dari UPK, BKM Melati Makmur membentuk UPK yang berkedudukan sebagai gugus tugas BKM, bertanggung jawab kepada BKM yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat anggota BKM secara demokratis yang di agendakan UPK, BKM dapat membentuk UP sesuai dengan kebutuhan. Keanggotaan BKM Melati Makmur di pilih dari utusan masyarakat yang hadir dalam rembug warga di tingkat kelurahan. Seseorang dapat menjadi anggota BKM Melati Makmur bila memenuhi
syarat
antara
lain
bertaqwa,
jujur,
amanah,
adil,
bertanggung jawab, peduli terhadap masyarakat, tidak cacat moral/ hukum, dan bukan pengurus partai politik. Utusan masyarakat yang terpilih hendaknya mampu mengakomodir keterwakilan perempuan, dan keterwakilan miskin. Utusan masyarakat yang hadir dalam
95
Rembug Warga tidak di perkenankan melakukan kampanye lisan, tertulis atau dengan cara apapun. Keanggotaan atau kepengurusan BKM berakhir
karena :
meninggal dunia, pindah tempat / alamat keluar dari kelurahan Ngelom, diberhentikan dari jabatannya oleh masyarakat dalam Forum Rembug
Warga,
mengundurkan
diri
dari
keanggotaan
atau
kepengurusan Badan Keswadayaan Masyarakat di Desa Ngelom. d. Tugas BKM Melati Makmur Bersama
masyarakat
secara
partisipatif
merumuskan
Perencanaan Jangka Menengah (3 tahun) program penanggulangan kemiskinan (PJM-Pronangkis) di kelurahan Ngelom. Anggota BKM ini membuat rencana program tahunan yang didasarkan pada PJMPronangkis yang telah di tetapkan. Mampu bertindak sebagai forum pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
Menumbuhkan
berbagai
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraannya. Mengawasi proses pemanfaatan dana BLM yang sehari- harinya di kelola h oleh UPK. Memberikan keputusan akhir dari seleksi berbagai usulan yang dilakukan oleh UPK dan UP lainnya yang berawal dari usulan KSM atau dari kelompok masyarakat lainnya. Membangun transparansi melalui berbagai media diantaranya papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan keuangan bulanan, laporan triwulanan, melakukan rapat secara terbuka dan melakukan audit
96
keuangan BKM oleh audit independen. Merumuskan, menyusun dan menetapkan
aturan
main
(termasuk
sanksi)
dalam
upaya
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya masyarakat. Bergerak pada hal-hal yang bersifat pengambilan kebijakan (strategis) dan tidak boleh melaksanakan kegiatan bersifat operasional (pengelola langsung kegiatan atau proyek). e. Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan KSM UPK adalah salah satu gugus tugas kelembagaan BKM yang dibentuk untuk penyaluran dan pencairan dana serta mengelola dana bergulir yang telah ditetapkan BKM. UPK tidak diperkenankan mengambil keputusan strategis, melainkan hanya menjalankan keputusan yang telah di tetapkan BKM. UPK di angkat dan diberhentikan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). UPK yang bertugas untuk mengelola keuangan dan antara lain mencatat penyaluran dan penyairan dana serta mengelola dana bergulir. 36 UPK dipimpin oleh seorang Manager dan dibantu kasir serta juru tagih. UPK merupakan tenaga profesional yang berhak mendapat gaji sesuai dengan kemampuan BKM, yang besarnya berdasarkan kesepakatan anggota BKM. Semua kegiatan yang dilakukan UPK di pertanggung jawabkan kepada BKM. KSM
merupakan
beranggotakan
36
Ibid
suatu
sekurang-kurangnya
kelompok tiga
masyarakat
orang
yang
yang
dibentuk
97
berdasarkan kesukarelaan dan memiliki ikatan sosial, memiliki tujuan ekonomi yang sama, tujuan sosial yang sama, memiliki tujuan ekonomi yang sama, tujuan sosial yang sama, tujuan pembelajaran yang sama dan domisili yang sama. KSM dibentuk dengan syaratsyarat; Seluruh anggotanya berasal dari Desa Ngelom,
Tujuan
pembentukan KSM adalah : mendorong warga masyarakat untuk dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan dan nilai-nilai kemanusiaan
dan
kemasyarakatan.
Memudahkan
tumbuh
dan
berkembangnya ikatan-ikatan dan solidaritas sosial serta semangat kebersamaan antara masyarakat. Mendorong proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara itnya 2/3 dari anggotanya berasal dari keluar ga miskin, Memenuhi persyaratan administrasi yang diatur dalam ART maupun ketetapan BKM Melati Makmur lainnya. Tujuan pembentukan KSM adalah : mendorong warga masyarakat untuk dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan dan nilai-nilai kemanusiaan
dan kemasyarakatan.
Memudahkan
tumbuh
dan
berkembangnya ikatan-ikatan dan solidaritas sosial serta semangat kebersamaan antara masyarakat. Mendorong proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara efektif dan efisien. Mendukung terjadinya proses saling keterga ntungan, diantara anggota masyarakat. Menjadi wadah konsolidasi kekuatan bersama antara masyarakat dari kelompok lemah dengan kelompok lainnya.
98
Mengembangkan membangun
dan
jaminan
melembagakan
karakter
antara
tanggung
anggota,
renteng,
menggerakkan
keswadayaan modal, meningkatkan dan menerbitkan angsuran pinjaman dan menguatkan serta mengembangkan usaha anggota. Membangun sarana prasarana dasar yang benar -benar dibutuhkan masyarakat utamanya masyarakat miskin. f. Keuangan dan Pembukuan BKM Sumber keuangan (modal) BKM ini diperoleh dari sumber pendanaan yang berasal dari dana BLM dari P2KP, PNPM Mandiri, PAKET yang digunakan untuk KSM usaha ekonomi produktif (modal bergulir), pembangunan sarana prasarana dasar dan pengembangan sosial. Jasa yang dikutip dari dana bergulir yang dikelola oleh KSM yang sebagian penggunaan jasa tersebut untuk penambahan modal BKM. Dana dari bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Penggunaan dana BKM merupakan jasa pinjaman yang digulirkan pada KSM untuk usaha produktif sebesar 1,5% dari jasa pinjaman, pembangunan
dan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
dasar
lingkungan sebesar 6,67% dari jasa pinjaman, biaya operasional pengurus BKM sebesar 33,33% dari jasa pinjaman, kegiatan sosial masyarakat kelurahan Ngelom sebesar 10% dari jasa pinjaman. 37 Laporan keuangan BKM tahun buku BKM Melati Makmur adalah tahun almanak, dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal
37
Ibid
99
31 Desember. BKM Melati Makmur dibantu oleh kesekretariatan dan UPK diwajibkan untuk membuat pembukuan yang rapi dan tertib mengenai kegiatan BKM, BKM Melati Makmur membuat laporan setiap triwulan, tengah tahun dan tahunan yang disesuaikan dengan variable penilaian kinerja BKM. Dalam pengelolaan keuangan BKM Melati Makmur menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan BKM Melati Makmur sebagaimana di maksud ayat (3) pasal ini di umumkan di papan pengumuman yang mudah dibaca dan diketahui oleh warga masyarakat. Laporan keuangan tahunan BKM Melati Makmur harus di audit oleh audit independen dan hasil audit di sampaikan dalam rembug warga. Struktur KSM Melati Makmur periode 2007-2009 koordinator oleh Cik Shahab, bendahara oleh Halimah, anggota UPK oleh Khusnul H.
B. Penyajian Data Penyajian data ini diperoleh dengan teknik interview, observasi dan dokumentasi melalui Lurah, Sekretaris Lurah, Koordinator BKM, Bendahara BKM, RT, dan Masyarakat. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung di Kelurahan Ngelom, Kecamatan Taman dengan cara melakukan wawancara langsung dan pengamatan tentang tingkat partisipasi masyarakat terhadap PNPM Mandiri, serta juga didukung dengan dokumen-dokumen penting yang dibuat dalam BKM dan juga melakukan pengamatan secara langsung mengenai program yang sudah terlaksana.
100
1. PNPM Mandiri di Desa Ngelom PNPM Mandiri memandang kemiskinan bukan sekedar persoalan ekonomi saja, akan tetapi lebih menekankan pada persoalan keadilan khususnya keadilan dalam memperoleh kesempatan berusaha. Untuk itu upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan pada usaha memberantas sumber ketidak- adilan, yakni dengan menggunakan strategi operasional yaitu: Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta. Asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis. Menguatkan peran pemerintah
kota/kabupaten
penanggulangan
sebagai
kemiskinan
di
pengelola
program-program
wilayahnya.
Mengembangkan
kelembagaan masyarakat yang dipercaya. Dan akuntabel. Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas. Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat
dalam
memahami
kebutuhan
dan
potensinya
serta
memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Menerapkan konsep pembangunan
partisipatif
secara
konsisten
dan
dinamis
serta
berkelanjutan. Dengan demikian PNPM Mandiri memberi wewenang kepada masyarakat
Kelurahan
untuk
membentuk
kelembagaannya
sesuai
keinginan mereka sendiri. Untuk membentuk kelembagaan komunitas yang memadai, maka diperlukan suatu proses yang cukup memakan waktu
101
dan pemikiran sehingga PNPM Mandiri memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan apakah lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dapat difungsikan atau tidak. Jika tidak, maka masyarakat perlu membentuk lembaga baru yang beranggotakan seluruh komponen masyarakat seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW yang diberi nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM inilah yang bertugas menjalankan upaya pemberdayaan komunitas warga kelurahan yang termasuk di dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk melaksanakan tugas, maka BKM akan menghadapi tiga hambatan besar yakni hambatan yang melekat pada individu masyarakat seperti halnya ketrampilan, pengetahuan, dan motivasi masyarakat yang masih rendah. Hambatan yang terkait dengan ekonomi yaitu seperti kurangnya modal dan peralatan untuk berusaha, kemampuan/ketrampilan berusaha yang sangat minim, serta tidak memiliki akses. Serta hambatan yang terkait dengan kondisi lingkungan, seperti halnya situasi yang tidak sehat, tempat tinggal yang kumuh, sarana prasarana infrastruktur penunjang untuk melakukan usaha tidak mendukung. Agar terlepas dari ketiga hambatan tersebut, maka di dalam PNPM Mandiri menggunakan strategi Tri Daya, yang meliputi : Daya Sosial, yang berusaha menghilangkan hambatan individual dengan cara member bantuan dana hibah guna membiayai kegiatan pelatihan ketrampilan berusaha
bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah/miskin.
Daya
102
Usaha/Ekonomi, yang dimaksud untuk menghilangkan hambatan berusaha yakni dengan menyediakan pinjaman dana bergulir untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan bunga rendah. Daya Lingkungan/ Infrastruktur, yang dimaksud untuk menghilangkan hambatan kondisi lingkungan yang buruk dengan jalan menyediakan bantuan dana hibah guna
memperbaiki
sarana/prasarana
dasar
lingkungan
sehingga
masyarakat dapat melakukan kegiatan usahanya dengan layak. Sasaran yang ingin dicapai dari Program PNPM Mandiri di Desa Tawangsari dapat dibagi menjadi sasaran umum dan sasaran khusus. Sasaran secara umumnya adalah bahwa segala bentuk bantuan yang disediakan oleh PNPM Mandiri hanya ditujukan kepada keluarga miskin yang berdomisili di Desa Ngelom dan di Desa lainya yang membutuhkan. Sedangkan sasaran khususnya adalah bahw a penerima bantuan PNPM Mandiri hanya KSM yang terbentuk dari sekumpulan orang perorang yang berasal dari keluarga miskin guna secara bersama mengikatkan diri untuk menerima, mengelola, bertanggung jawab terhadap bantuan dana yang telah diterimanya. Bentuk bantuan yang diseediakan oleh PNPM Mandiri dapat berupa daya ekonomi bantuan kredit modal kerja bergulir untuk kegiatan usaha ekonomi produktif, daya infrastruktur dan lingkungan bantuan dana hibah atau biaya pembangunan atau perbaikan prasaranasarana dasar lingkungan, serta daya sosial bantuan dana hibah untuk biaya pelatihan ketrampilan kerja dalam rangka penciptaan lapangan usaha baru.
103
2. Partisipasi Masyarakat di Desa Ngelom dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri. Partisipasi masyarakat di Ngelom dalam program PNPM Mandiri dapat dikategorikan cukup aktif. Hal ini tampak pada keberhasilan BKM Melati Makmur (Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus BKM Periode tahun 2007/2009). Disamping itu juga BKM Melati Makmur merupakan BKM yang pertama kali merealisasikan pencairan bantuan dana kredit ke KSM di Kecamatan Taman, sehingga proses pencairannya harus dihadiri langsung oleh pihak penanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kota Sidoarjo dalam hal ini kepala BAPPEDA beserta jajarannya. Keberhasilan tersebut tidak akan pernah diraih oleh BKM di Desa Ngelom khususnya balai Kelurahan, apabila kerja keras pengurus tidak didukung oleh adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah berupa peran aktif masyarakat dalam mewujudkan dan membentuk kelembagaan BKM sebagai syarat utama penetapan lokasi di Desa Ngelom dengan meneriman bantuan dari PNPM Mandiri. Partisipasi masyarakat cukup baik dibandingkan dengan Desa lainya khususnya di Kecamatan Taman banyak yang tutup BKMnya, meskipun tidak semua datang tetapi ada keikutsertaan dari beberapa orang yang hadir untuk mewakili dari masyarakat yang tidak datang. 38 Dari 120 KK di RT 02 RW 04 yang hadir dalam pertemuan sebanyak 50 orang termasuk koordinator BKM Melati Makmur. Peran masyarakat
38
Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, 28 Nopember 2009
104
khususnya , masyarakat di Desa Ngelom yang tergolong pada keluarga kurang mampu sangat antusias dengan program BKM, terutama dalam mengajukan bantuan terhadap masyarakat yang tidak mampu seperti: tas, buku, sepatu, sembako, dan lain sebagainya. Mengingat tingkat pengetahuan dari warga masyarakat yang tergolong kurang mampu relatif rendah, maka keharusan membuat usulan yang istilah kerenya proposal membuat masyarakat harus berupaya lebih keras lagi misalnya berkonsultasi dengan pengurus BKM atau dengan Fasilitator Kelurahan (FASKEL). Walaupun menurut beberapa kalangan masyarakat adanya keharusan menyusun proposal bantuan adalah sesuatu yang biasa, namun bagi masyarakat kalangan bawah yang tergolong miskin hal itu menjadi luar biasa dan sangat memberatkan. Masyarakat buat usulan berupa proposal tetapi masyarakat harus mengisi form-form dari BKM kemudian yang diajukan oleh KSM calon penerima bantuan masih belum baku dan sering berubah-ubah. 39 Dari keadaan yang demikian itu maka banyak KSM yang mengalami ’frustasi’ dan tidak sudi lagi memperbaiki proposalnya, sehingga pada akhirnya mereka tidak jadi mengajukan usulan bantuan dari PNPM Mandiri. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri bisa dibilang cukup tinggi, walaupun hanya pada tahapan untuk mengikuti pelaksanaan program saja sedang pada tahapan perencanaan dan pengamanan terhadap keberlangsungan program yang
39
Hasil wawancara dengan Bapak Cik Sahab selaku Koordinator BKM, 2 Desember 2009
105
sudah dilakukan seperti membuat gorong-gorong (tertutup), saluran air (terbuka), pavingisasi jalan, MCK, membuat pondasi jalan, dan lain sebagainya. Hal ini terlihat dari keberhasilan program PNPM Mandiri di Desa Ngelom khususnya balai Kelurahan Ngelom, walaupun kemampuan BKM untuk memenuhi keinginan para KSM relatif terbatas. Ini terlihat dalam proposal yang sudah masuk ke BKM, Namur sampai penelitian dilaksanakan sudah ada yang dilakukan dan juga ada yang Belum dilakukan tentang pembuangan sampah lokasinya tidak jauh dari rumah warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat hambatan yang dirasakan oleh masyarakat setempat, Namur pada akhirnya mereka bersedia untuk berpartisipasi mengikuti program yang disediakan oleh proyek
3. Upaya Meningkatkan Paertisipasi Masyarakat Mengingat betapa pentingnya kelompok masyarakat, utamanya yang menjadi kelompok sasaran (target group), dalam mencapai tujuan proyek/program pembangunan, maka sangat diperlukan upaya konkret dari pihak penyelenggara pembangunan untuk menggalang partisipasi mereka. Untuk memupuk dan menggalakkan partisipasi aktif
kelompok
masyarakat sasaran, maka BKM Melati Makmur telah melakukan beberapa upaya yang konkret seperti berikut ini. a. Menggalakkan Pertemuan/Diskusi PNPM Mandiri
106
Upaya menggugah peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di balai Kelurahan Ngelom melalui pertemuan diskusi, diawali pada tahap mempersiapkan BKM. Karena eksistensi BKM merupakan syarat utama dan pertama diluncurkan proyek PNPM Mandiri di suatu Desa atau Kelurahan. Oleh karena itu pihak-pihak terkait dari pihak Pemerintah Daerah (PEMDA) yang dalam hal ini BAPPEDA
menugaskan
aparatnya
yang
bertindak
sebagai
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), bersama pihak Konsultan Managemen Wilayah (KMW) menugaskan Fasilitator Kelurahan (Faskel) untuk mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat. Di Kelurahan Ngelom, Kecamatan Taman pertemuan PNPM Mandiri dilaksanakan di setiap RT (Rukun Tetangga) dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat di satuan wilayah tersebut. Pihak kelurahan mengundang semua RW dan RT masing-masing RT membawa 10 orang diantaranya ada yang dari elemen masyarakat, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama hadir dalam sosialisasi yang dikomando langsung oleh lurah Ngelom (Solikin SH). Bahkan yang menghadiri acara itu ada fasilitator dan aparat dari kecamatan. Hanya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama yaitu sekitar 3 bulan seluruh komponen masyarakat kelurahan Ngelom berhasil membentuk kepengurusan BKM, kebetulan juga yang datang Bapak Bambang selaku Ketua PNPM Mandiri akhirnya dari pihak kelurahan
mengambil
dari
beberapa
staf/pengurus
untuk
107
mengkoordinir yaitu Cik Shahab di Desa Ngelom. Pembentukan dan pemilihan pengurus BKM pada tanggal 12 Juli 2007. 40 Sekitar ada 30% yang hadir dalam pertemuan tersebut. Setelah ketua PNPM Mandiri memaparkan mengenai program nasional juga dijelaskan juga oleh fasilitator kelurahan. Sosialisasi PNPM Mandiri tidak hanya langsung kepada masyarakat. Apalagi ketika awal kali muncul PNPM Mandiri hampir semua stasiun televisi menyiarkan dan mempekenalkan apa PNPM Mandiri itu. Acara sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan seluk beluk program PNPM Mandiri yang pada intinya berbeda dengan program Jaring Pengamanan Sosial yang telah ada sebelumnya. Dari sekitar antara tiga sampai empat kali sosialisasi di masing-masing RT, akhirnya terbentuklah KSM di masing-masing RW. Yang 54 KSM tersebut merupakan salah satu komponen pembentukan BKM disamping aparat RT/RW dan tokoh masyarakat dalam suatu kelurahan. Pertemuan yang telah dilakukan oleh tim persiapan PNPM Mandiri di Kelurahan Ngelom ini sangat efektif
menggalang
partisipasi
masyarakat
setempat,
hal
ini
ditunjukkan oleh keberhasilan BKM Kelurahan Ngelom terbentuk tidak terlalu memakan banyak waktu, yakni hanya sekitar tiga bulan saja.
41
Selanjutnya untuk tahap pemantapan PNPM Mandiri, BKM Kelurahan Ngelom tetap melaksanakan pertemuan diskusi. Salah 40
Hasil wawancara dengan Ibu Khusnul H Selaku Bendahara BKM, 03 Desember 2009 Hasil wawancara dengan Cik Sahab selaku Koordinator BKM Melati Makmur, 03 Desember 2009 41
108
satunya adalah pengurus BKM mendatangi acara pertemuan warga di masing-masing RT dan meminta waktu untuk memberikan informasi ke -PNPM Mandiri serta perkembangan pelaksanaan PNPM Mandiri khususnya yang telah dinikmati oleh masingmasing warga RT setempat. Dalam acara pertemuan berupa penyampaian informasi tersebut akhirnya terjadi dialog atau tanya jawab yang sangat responsif antara pengurus BKM dengan warga masyarakat RT yang dikunjungi. Dari acara itulah banyak diperoleh saran dan masukan dari warga dan aparat RT/RW untuk ikut mensukseskan dan bahkan mengupayakan mengamankan aset BKM yang berupa dana bergulir untuk seluruh komponen masyarakat. Upaya
diskusi
tentang
PNPM
Mandiri
juga
dilaksanakan oleh pengurus BKM dengan memberikan informasi, harapan, serta aturan main PNPM Mandiri kepada seluruh anggota KSM yang menerima bantuan dana yang disajikan pada setiap pencairan dan penanda tangan kontrak kredit skonomi produktif. Pertemuan tersebut dilaksanakan di cantor BKM agar setiap anggota KSM yang menerima bantua n, dapat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana agenda program BKM Melati Makmur, jumlah KSM dan jumlah warga yang sudah menikmati bantuan PNPM Mandiri, jumlah dana yang sudah dicairkan lepada seluruh KSM, termasuk jumlah dana hibah yang telah disalurkan BKM kepada anggota masyarakat yang membutuhkan , baik berupa
109
bantuan pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan maupun bantuan social kepada masyarakat tidak mampu. b. Identifikasi Masalah Perencanaan pada hakikatnya adalah suatu bentuk rancanga n pemecahan masalah. Oleh sebab itu langkah awal dalam perencanaan adalah mengidentifikasi masalah-masalah. Hasil pengajuan masalah dari masyarakat yang disampaikan kemudian diidentifikasi masalah sampai ke akarnya. Proses yang begitu tegang karena dari masingmasing
masyarakat
ingin
di
lingkungannya
segera
dibangun
infrastruktur. Masalah yang ditentukan masyarakat secara tidak langsung ada yang dari pihak BKM dan fasilitator untuk mengarahkan agar prasarana/sarana pembangunan dapat terwujud. Proses identifikasi masalah yang dilaksanakan masyarakat di Desa Ngelom muncul banyak masalah tetapi yang diambil hanya 2 masalah yang harus dilaksanakan. Banyak sekali yang diinginkan masyarakat pembangunan tentang pembuangan sampah yang harus dilaksanakan dan agar warga tidak terganggu dengan bau yang tidak enak (membusuk) supaya masyarakat bisa hidup segar dengan suasana baru dan kalau memang tempat pembuangan sampah itu akan dibuat pabrik maka cepat-cepat dilaksanakan, pembuangan air, pembangunan pos kamling dan lain sebagainya. Dari macam-macam yang diinginkan masyarakat maka akan ditentukan pada skala prioritas yaitu teknik penilaian mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
110
c. Menentukan Skala Prioritas Penentuan skala prioritas memang ditentukan oleh masyarakat hanya saja BKM sebagai media perantara dalam penyelenggaraam program. Setelah masalah yang disampaikan ditulis dan dijelaskan oleh fasilitator agar masyarakat tahu tentang kondisi dari masingmasing Rtnya. Adanya skala prioritas untuk menentukan mana yang benar-benar dibutuhkan untuk kepentingan bersama. Langkah yang mengarah pada skala prioritas ini, dapat dikatakan sebagai suatu persiapan untuk keputusan penting dalam penetapan prioritas. Sekali prioritas ditetapkan, langkah berikutnya dapat dikatakan gerakan progresif menuju pelaksanaan. Dalam penentuan prioritas, aspek penilaian dan kebijaksanaan banyak diperlukan bersama-sama dengan kecakapan unik untuk mensintesis berbagai rincian yang relevan. Hal ini merupakan bagian dari proses perencanaan ya ng biasanya dikatakan paling naluriah. Namun, penetapan prioritas mungkin dapat jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan langkah-langkah lain bila dibuat eksplisit dan menjadi tindakan yang ditentukan secara jelas. Diantara masalah yang muncul dalam skala prioritas ialah pembangunan balai RW IV, pembangunan sanitasi pembuangan air sepanjang 50meter dan jalan paving di RT 02, kedua hal ini yang dilakukan oleh PNPM Mandiri pada tahun 2009.
111
d. Pembentukan Panitia Dalam pembentukan panitia tidak mudah dib uat karena masingmasing memiliki pandangan sendiri-sendiri. Misalnya dalam RT 02 dalam menentukan panitia ternyata yang jadi ketua adalah ketua Bapak Bambang. Masyarakat menganggap yang mungkin bisa melaksanakan amanahnya. Masyarakat tidak ada yang mau de ngan jabatan sebagai ketua pelaksana karena sumberdaya yang dimiliki juga minim. Kalau hanya
sekedar
masyarakat
sebagai
pelaksana
mampu
untuk
mengemban tetapi kalau mengenai laporan masyarakat tidak ada yang tahu kalau bukan orang akademis. Begitu rumitnya pelaporan yang diinginkan dari pusat membuat masyarakat bingung dengan apa yang sebenarnya diinginkan dari penyelenggara program. Hal ini merupakan dari ketentuan sebelumnya, dimana proposal tidak hanya kredit tetapi juga mengusulkan infrastruktur atau lingkungannya yang harus diperbaiki dan pembuatan proposal lingkungan sampai menemukan titik temu yang apa diusulkan dan proposal tersebut melalui skala prioritas penting dari BKM Melati Makmur. 42
Setelah terbentuk
panitia maka merencankan pembuatan proposal sesuai dengan program yang akan diselesaikan. e. Implementasi Program Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri yang dilakukan masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan fasilitasi oleh 42
2009
Hasil wawancara dengan Bapak Bambang selaku ketua PNPM Mandiri, 01 Nopember
112
perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator dan konsultan. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, pencairan dana, pengerahan tenaga kerja, pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Personil tim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggung jawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan yang dilakukan sesuai rencana. Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola apabila dibutuhkan barang/jasa berupa bahan alat dan tenaga ahli yang tidak dapat disedikan atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka dinas teknis terkait dapat membantu masyarakat untuk menyediakan kebutuhan tersebut.
f. Pelaporan Pelaporan PNPM Mandiri dilaksanakan secara berkala dan berjenjang melalui jalur struktural (perangkat pemerintah) dan jalur fungsional (konsultan dan fasilitator) guna menjamin aliran informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada setiap pemangku kepentingan. Yang dimaksud berkala adalah setiap periode waktu tertentu, sedangkan berejenjang adalah dari satuan unit kerja tingkat masyarakat sampai tingkat tim pengendali PNPM Mandiri. Sistem dan mekanisme
113
pelaporan dia tur lebih lanjut dalam petunjuk teknis operasional masing-masing program. g. Mengoptimalkan Kinerja Pengurus Optimalisasi kinerja dari para pengurus BKM sangat dituntut apabila menginginkan adanya peningkatan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri. Upaya mengoptimalkan fungsi dan peran para pengurus di BKM Melati Makmur telah dilakukan dengan beberapa cara. Penentuan kelayakan KSM tidaknya ditentukan oleh pengurus BKM dan Ketua BKM di wilayahnya. Karena yang lebih tahu tentang kondis i KSM adalah Ketua. h. Struktur Pengurus Selain dari upaya yang telah dikemukakan sebelumnya, BKM Melati Makmur untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
khususnya
penanggulangan
kemiskinan
juga
mengadakan reformasi struktur kepengurus annya. Kalau di BKM Melati Makmur sistemnya itu melingkar maksudnya semua pengurus saling berhubungan dan harus tahu kelebihan dan kekurangan BKM. 43 Tapi yang ada di BKM Melati Makmur pengurusnya masih tetap periode sebelumnya karena dinilai mampu mengemban amanah masyarakat. Hanya saja ada penambahan anggota BKM Melati Makmur terutama koordinator harus mampu bagaimana mengatur angotanya agar dapat menjadi lebih baik. Manajemen organisasi juga
43
Hasil wawancara dengan Bapak Solikin SH selaku Lurah Ngelom, 5 Desember 2009
114
harus dipakai karena penting bagi tugas dan fungsi anggota. Seda ngkan temuan peneliti bahwa dalam hal pembuatan usulan proposal yang membuat bukan masyarakat melainkan pihak BKM Melati Makmur. Hal ini harus ada teguran dari kelurahan agar masyarakat benar-benar mampu dalam mensukseskan program PNPM Mandiri.
4. Hambatan BKM dalam Meningkatkan Masyarakat . Dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya
sebagai
lembaga
pelaksanaan proyek PNPM Mandiri tentunya BKM banyak mengalami hambatan dan kendala. Hambatan terhadap masyarakat bisa datang dari luar tubuh BKM sebagai faktor eksternal, bila pula berasal dari dalam tubuh BKM sendiri sebagai faktor internal. 44 Kedua faktor tersebut sangat dirasakan pengaruhnya terhadap kelancaran pelaksanaan tugas BKM secara komprehensif. Hambatan yang datang dari unsur luar tubuh BKM dapat berasal dari para KSM sebagai kelompok
sasaran.
Berawal
dari
proses
pembentukannya,
yang
kebanyakan hanya bergabung sebagai kelompok karena merupakan prasyarat untuk memperoleh bantuan, maka solidaritas kelompok masih sangat kurang. Bertolak dari pernyataan tersebut diatas, diketahui bahwa pemberdayaan kelompok yang dirancang untuk program PNPM Mandiri belum berjalan seperti yang diharapkan. Padahal berdasarkan manual
44
Hasil wawancara dengan Bapak Cik Sahab selaku loordinator BKM Melati Makmur, 5 Desember 2009
115
proyek PNPM Mandiri ditegaskan bahwa pemberdayaan komunitas melalui KSM dipandang sebagai suatu keunggulan dari program PNPM Mandiri. Namun karena proses pembentukan kelompok tersebut terjadi secara instant, maka keunggulan dinamika kelompok untuk menggalang sinergi dari potensial yang dimiliki dari anggotannya tidak terjadi. Hambatan ini sangat mungkin terjadi bagi kelompok yang kurang siap menjadi suatu komunitas yang bersatu secara kohesif. Selain dari yang dikemukakan di atas, KSM sebagai kelompok masyarakat yang tergolong kurang mampu, maka anggota KSM memiliki kelemahan baik fisik maupun mental. Kelemahan tersebut dapat berupa aspek pendidikan dan pengetahuannya yang masih rendah, kemampuan dan ketrampilan bekerja/berusaha yang masih kurang, tidak stabilnya kondisi ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Hal itu dapat menjadi hambatan bagi BKM untuk mengharapkan partisipasi anggota KSM guna ikut terlibat dalam program PNPM Mandiri. Sebagai ilustrasi, seseorang dapat diberi bantuan kredit ekonomi produktif harus mengajukan proposal dan telah mempunyai modal usaha (swadaya). Oleh karena pendidikan da n pengetahuan yang masih rendah, maka mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menyusun proposal bantuan kredit, sehingga BKM harus memberikan perhatian yang lebih guna membantu mereka membuat usulan kredit. Ketika harus menyebutkan dan merinci modal awal yang dimiliki dalam proposal, mereka merasa kebingungan karena pada
116
dasarnya memang belum mempunyai modal usaha sebagai syarat dikabulkanya permihonan bantuan dana. Peran serta masyarakat penerima manfaat proyek PNPM Mandiri sering terganggu oleh adanya kondisi yang dialaminya. Seperti halnya bagi para anggota KSM yang terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibanya untuk membayar angsuran karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kondisi tersebut terjadi seperti pada saat pembukaan pada tahun pelajaran, selain dari yang dikemukakan di atas, faktor rongrongan dari oknum yang memberikan informasi yang tidak benar tentang PNPM Mandiri, sangat menyulitkan pihak BKM guna menghrapkan partisipasi dari warga masyarakatnya. Banyak anggota KSM pada awalnya yang memperoleh informasi bahwa bantuan kredit PNPM Mandiri tidak perlu dikembalikan, karena dana itu memang untuk orang miskin jadi tidak perlu dikembalikan.45 Sehingga pihak pengurus BKM pada mulanya agak kerepotan menghadapi rongrongan dari para ”provokator” agar masyarakat yang menerima bantuan kredit kembali percaya bahwa dana PNPM Mandiri ini memang milik dan diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh warga masyarakat di Desa Ngelom. Oleh karena itu justru masyarakat jugalah yang seharusnya mengembangkan dan sekaligus mengamankannya untuk kepentingan bersama. Kendala selain yang telah dikemukakan di atas juga timbulnya 45
hambatan
dari
rentanya
para
anggota
KSM
dalam
Hasil Wawancara dengan Bapak Suryono selaku ketua KSM Melati Makmur, 5 Desember 2009
117
mempertahankan
keberlangsungan
usahanya,
sebagai
akibat
dari
minimnya modal yang dimiliki termasuk yang berasa l dari PNPM Mandiri. Dengan demikian untuk melaksanakan kegiatan produksi, mereka tidak punya dana sebagai modal/ongkos produksi. Sedangkan hambatan yang berasal dari faktor internal pengurus terjadi, yaitu untuk mengharapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan program PNPM Mandiri yang dilaksanakan oleh BKM, maka terlebih dahulu dibutuhkan tumbuhnya peran aktif dari seluruh pengurus BKM yang perlu digalakkan. Hal itu memang sudah sewajarnya , karena pengurus memang dipilih oleh warga masyarakat untuk rela menyediakan waktu dan pikirannya guna berkiprah dalam lembaga kemasyarakatan BKM ini. Hambatan yang timbul berkenaan dengan peran setiap anggota Pengurus BKM adalah, bahwa lembaga ini hanya merupakan lembaga non formal atau lebih tepatnya sebagai lembaga non formal atau lebih tepatnya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan. Namun karena fungsi utamanya BKM dibentuk yaitu dalam rangka menjalankan Program P2KP sebelumnya dan saat ini PNPM Mandiri yang mengarah pada lembaga menyalur pinjaman dana ke masyarakat. Sehingga dengan demikian agak berbeda dengan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, yang hanya bersifat sukarela tanpa paksaan. Kegiatan BKM perlu penanganan khusus terutama berkaitan dengan pembukuan setiap keluar masuknya uang dari dan untuk KSM penerima
118
bantuan kredit, untuk kemudian dibuatkan laporannya mulai dari laporan mingguan, bulanan, bahkan laporan tahunan, sebagaimana layaknya kantor Koperasi. Untuk mengharapkan partisipasi para pengurusnya, di BKM memerlukan penanganan serius setiap harinya, melainkan semua pengurus yang melayani para KSM yang hendak membayar angsuran bulanan kepada UPK.
C. ANALISIS DATA 1. Implementasi Masyarakat Dalam PNPM Mandiri Sebelum memberikan ulasan dan pembahsan terhadap fokus penelitian ini maka terlebih da hulu disampaikan kembali temuan penelitian sebagai berikut kadar masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri bisa dibilang cukup, walaupun hanya untuk mengikuti pelaksanaan program saja sedang pada tahapan perencanaan dan pengamanan keberlangsungan program masih belum nampak dan itu pun sebagian proyek yang dilakukan. Berdasarkan temuan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Ngelom yang dapat dikategorikan cukup baik walaupun hanya terhadap pelaksana Program PNPM Mandiri. Hal itu mengandung makna bahwa keterlibatan masyarakat dalam program PNPM Mandiri hanya terbatas pada saat pelaksanaan program saja. Kalau dikaji berdasarkan bentuknya, yang dapat dilakukan oleh masyarakat penerima program menurut Abu Hurairah bentuk partisipasi buah pikiran, masyarakat hanya
119
memberikan pendapatnya dalam setiap pertemuan atau rapat, partisipasi tenaga, masyarakat ikut aksi pelaksanaan program dalam kegiatan pembangunan. Ini merupakan partisipasi adanya timbal balik dari masyarakat. Mereka bersyukur karena di wilayah mereka dibangun untuk kepentingan bersama. Masyarakat tidak ikut dalam kegiatan tetapi hanya bisa memberikan apa yang dimiliki semampunya baik makanan atau minuman dan sebagainya untuk pertolongan bagi orang lain. Ketrampilan dan kemahiran, masya rakat yang memiliki ketrampilan dan kemahiran, masyarakat yang memiliki tukang diusahakan untuk membantu jalannya kegiatan program. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut serta dalam pertemuan/diskusi, dana bergulir di BKM. Oleh karena itu maka bentuk masyarakat di Desa Ngelom masuk dalam bentuk partisipasi implementasi dan pemanfaatan program. Jadi dengan demikian setelah dicermati lebih lanjut adanya partisipasi masyarakat tersebut masih bersifat ikut-ikutan, dalam artian bahwa masyarakat
hanya
menyambut
saja
program
pembangunan
yang
diluncurkan oleh pihak lain, dalam hal ini Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Manual Proyek PNPM Mandiri. Sedangkan yang berikutnya adalah bahwa masyarakat baru yang mau ikut terlibat apabila program pembangunan tersebut bisa menguntungkan dirinnya dan keluarganya. Sehingga bukan merupakan kesadaran diri untuk ikut terlibat dalam dalam suatu program pembangunan.
120
Intinya dalah bahwa suatu program pembangunan harus dipahami dulu oleh masyarakat sebagai target group, jika ingin mendapatkan dukungan yang spontan dari masyarakat. Dengan demikian pembangunan yang diselenggarakan akan berhasil jika didukung oleh partisipasi masyarakat yang bersangkutan, seperti yang dikemukakan dalam program PNPM Mandiri. Kenyataan yang terjadi selama ini dimana program pembangunan
seperti
PNPM
Mandiri
merupakan
program
yang
diperuntukkan kepada masyarakat khususnya dalam menanggulangi kemiskinan. Program yang demikian itu masih menggunakan konsep pembangunan untuk masyarakat dan bukan program yang berpusat pada masyarakat. Masyarakat bukan sebagai faktor ikutan, melainkan sebagai faktor utama dalam setiap program pembangunan. Seperti halnya dalam PNPM Mandiri ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan program, namun lebih jauh lagi yakni sebagai aktor tingkat lokal. Partisipasi masyarakat di Desa Ngelom memang sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi apabila seluruh komponen masyarakat (tidak hanya masyarakat miskin ya ng dijadikan sasaran) turut bahu membahu menumbuhkan rasa saling peduli terhadap kondisi sosial di lingkunganya. Pendek kata bahwa masyarakat seharusnya tidak hanya dituntut bagi yang berperan sebagai objek, tetapi yang paling penting justru harus ditujuka n bagi yang berperan sebagai subyek pembangunan.
121
2. Upaya BKM dalam Meningkatkan Masyarakat Dari hasil penelitian tentang upaya yang telah dilakukan oleh BKM dalam rangka meningkatkan warga masyarakat dalam program PNPM Mandiri dapat disampaikan kembali sebagai berikut : upaya yang dilakukan di Desa Ngelom sudah cukup optimal untuk menumbuhkan warga masyarakat dalam melaksanakan program PNPM Mandiri di wilayah Kelurahan Ngelom. Upaya tersebut ditempuh setelah melalui mekanisme proses pembelajaran (learning process). Walaupun dengan segala keterbatasannya, pengurus BKM telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Dilandasi oleh prinsipprinsip dan asas -asas PNPM Mandiri, pengurus berusaha melakukan upaya konkret guna memperoleh dukungan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan program PNPM Mandiri. Secara umum upayaupaya tersebut merupakan suatu keputusan kolektif yang diambil pengurus BKM setelah mengamati dan merasakan adanya kekurangan atau kelemahan dari yang sudah terjadi atau telah berlaku. Sebagai contoh salah satu upaya yaitu menggalakkan sosialisasi PNPM Mandiri. Upaya ini sangat strategis dan fungsional untuk berusaha menggugah rasa kepedulian terhadap program yang sedang di jalankan. Sebab melalui sosialisasi masyarakat akan mempunyai pemahaman yang benar terhadap seluk beluk program/proyek. Untuk memahami tujuan program sehingga capacity and institution building dapat tercapai, maka kemampuan masyarakat kelompok sasaran
122
untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi tentang program menjadi sangat penting. Setiap program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada hakikatnya membutuhkan keterlibatan kelompok sasaran pada program tersebut. Dengan diketahuinya tujuan dan sasaran program oleh masyarakat, maka niscaya partisipasi dan keterlibatan masyarakat tersebut terhadap program yang dilaksanakan akan meningkat. Meskipun disadari bahwa informasi merupakan penentu keberhasilan suatu program, namun pada kenyataannya penyebaran informasi dalam masyarakat tidak merata. Dengan demikian orang yang dapat mengambil manfaat dari suatun program adalah mereka yang dekat dengan jaringan/saluran informasi. Padahal untuk mendorong partisipasi orang harus
merasa
bahwa
aksi
mereka
akan
membuat
perubahan.
Ketidakmampuan memperoleh informasi tentang suatu program akan menyebabkan masyarakat tidak mampu memanfaatkan program tersebut, dan pada giliranya program itu akan mengalami kegagalan. Semua upaya yang akan dilakukan oleh BKM Melati Makmur didasarkan atas sesuatu hal/fenomena yang dirasa dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas, peran, dan fungsinya sebagai pelaku pembangunan tingkat lokal. Fenomena tadi hanya dapat ditangkap atau dimaknai sebagai sesuatu yang termasuk kekurangan, apabila di tubuh BKM sendiri terjadi proses monitoring dan evaluasi program. Pengawasan dan penilaian tersebut tidak harus melalui suatu kegiatan yang bersifat formal seperti kegitan audit,
123
melainkan juga bisa dilakukan sendiri melalui proses refleksi atau mawas diri seperti yang terjadi pada proses kaji tindak (action research). Dengan demikian masyarakat lebih mengerti masalah-masalahnya dari pada para profesional pelayanan. Tanpa melalui proses identifikasi kebutuhan (need assessment) yang dilakukan dengan menggunakan pemikiran reflektif (reflective thinking), kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencna kerja (action plann ), untuk kemudian diterapkan dan dimonitor serta dievaluasi, maka upaya yang dipilih dan dijalankan akan berhasil menyelesaikan masalah.
3. Hambatan BKM dalam Meningkatkan Masyarakat Penemuan yang berkaitan dengan fokus penelitian hambatan yang dihadapi
oleh
BKMMelati
Makmur
dalam
menumbuhkan
serta
meningkatkan masyarakat dalam implementasi PNPM Mandiri dapat digolengkan sangat serius. Hambatan tersebut selain berasala dari faktor yang menghambat usaha -usaha untuk membela orang kecil /masyarakat miskin, juga datang dari faktor kondisi internal masyarakat miskin itu sendiri. Kendala yang tampak nyata adalah kendala yang berasal dari faktor eksternal BKM yaitu dari pihak KSM sebagai kelompok penerima manfaat program. Faktor eksternal tersebut sangat erat berhubungan dengan unsur karakteristik dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, yaitu keterbelakangan,
kerentanan,
dan
ketidak
berdayaan
menghadapi
124
lingkungan
baik
lingkungan
fisik
maupun
lingkungan
sosial.
Keterbelakangan pendidikan misalnya, merupakan faktor yang cukup signifikan
dapat
mempengaruhi
ketidak
mampuan
berkarya
dan
beraktivitas yang menuntut ketrampilan tertentu. Pemberian bantuan yang sifatnya menuntut daya analisis tidak dapat dilaksanakan, sehingga sangat memakan waktu agar mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang dikehendaki. Demikian juga dengan aspek kerentanan yang selalu menghantui para masyarakat utamanya yang berpenghasilan rendah. Aspek ini sangat mempengaruhi
ketidak
aktifan
seseorang
dalam
suatu
program
pembangunan seperti PNPM Mandiri ini. Partisipasi mereka sangat tergantung dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di sekitarnya. Seperti misalnya pada musim tertentu, mereka tidak dapat dituntut untuk meningkatkan partisipasinnya, sebab untuk mempertahankan hidupnya saja mereka sangat sulit dan sangat mengharapkan bantuan dari warga sekitarnya yang lebih mampu. Sehingga mereka sangat rentan dan tergantung pad faktor diluar dirinya. Aspek ketidak berdayaan masyarakat miskin juga sebagai faktor penghambat upaya peningkatan partisipasi mereka. Hal ini disebabkan oleh sifat dari ketidakberdayaan itu sendiri, dimana untuk melindungi dirinya sendiri mereka tidak mampu apalagi diminta untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Banyak dari mereka tidak dapat berbuat banyak dan pasrah pada apa yang sedang dan akan terjdi pada dirinya. Usaha
125
mengentaskan mengentaskan masyarakat miskin dari kemiskinannya secara hakiki sema sulitnya dengan usaha memberdayakannya , yang menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan sebenarnya berada pda kekuatan pada dalam diri masyarakat sendiri, untuk itu diperlukan upaya memberi daya kepada masyarakat atau dengan kata lain memberdayakan masyarakat. Upaya memberi daya tersebut tidak dapat disamakan hanya dengan memberi bantuan finansial belaka, namun harusnya lebih dari sekedar
itu.
Pemberdayaan
masyarakat
merupakan
upaya
untuk
menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan
kualitas
hidup,
kemandirian,
dan
kesejahteraannya.
Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Pada teknik keabsahan datanya dari hasil pengumpulan data dapat dibandingkan dari data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Berdasarkan hasil pengamatan masyarakat dalam kredit usaha bidang ekonomi
dalam
hal
ini
pembayaran
sangat
antusias
untuk
mengembalikannya kredit usaha dari pada mereka menunggak terkena denda. Itu pun juga dapat diketahui bahwa melalui interview masyarakat dalam mensukseskan program PNPM Mandiri begitu cukup tinggi hanya saja ada beberapa masyarakat yang kurang partisipasi dalam program ini.
126
Yang selanjutnya membandingkan data hasil wawancara dengan dokumentasi yang berkaitan. Data hasil wawancara mengenai partisipasi masyarakat korelansinnya pada dokumentasi pelaksanaan program PNPM Mandiri di bidang lingkungannya. Sebelumnya pembangunan infrastruktur dan sesudah pembangunanya dan masyarakat menanggapi bahwa beruntung sekali kalau infrastruktur kami dibenahi. Membandingkan data hasil pengamatan atu observasi dengan data yang dihasilkan dari dokumentasi dilapangan. Pada pengamatan penelitian memang program sudah dikerjakan memang baik tetapi siapa yang melakukannya.
4. Relevansi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dengan Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam Dakwah pengembangan masyarakat tidak hanya terpaku dengan penyampaian, menyeru dan mengajak kepada hal-hal kebaikan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh syariat agama. Akan tetapi juga berorientasi kepada kesejahteraan lahir dan bathin. Dakwah seharusnya dipahami sebagai suatu aktivitas yang melibatkan proses transformasi dan perubahan yang mana sangat erat dengan upaya didalam melakukan rekayasa sosial. Agar terciptanya sebuah tatanan sosial yang didalamnya hidup sekelompok manusia yang penuh kedamaian, keadilan, keharmonisan diantara keragaman yang ada, yang mencerminkan sisi Islam sebagai rohmatan lil alamin.
127
Dakwah
pengembangan
masyarakat
didasarkan
atas
perubahan tingkat kehidupan sosial masyarakat, masyarakat dituntut untuk bisa berperan aktif dalam merubah kehidupannya mereka, sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian relevansinya adalah dengan berwirausaha yang diharapkan dapat meningkatkan kehidupan mereka, baik secara ekonomi, kedewasaan dalam menghadapi berbagai rintangan yang mereka lalui selama ini, menjadikan mereka lebih arif dan bijaksana didalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini, tetapi untuk menumbuhkan sifat arif, bijaksana diperlukan kesabaran dan keiklasan, dan tidak mudah putus asa, serta ber iman dan bertaqwa, diperlukan pula motivasi sebagai pendorong
atau penyemangat didalam
menggapai apa yang selama ini diharapkan mereka semua. Dengan jalan beribadah mendekatkan diri kepada allah dengan mengharapkan ridlo dan rahmatnya, agar apa yang dilakukan selalu membawa berkah dan rahmat terhadap kehidupan dunia dan akhiratnya. Amiin.
