BAB IV PEMBANGUNAN JARINGAN MODA DISTRIBUSI LPG NASIONAL

BAB IV PEMBANGUNAN JARINGAN MODA DISTRIBUSI LPG NASIONAL 4.1.

KONDISI UMUM DAN TINJAUAN WILAYAH Wilayah Bekasi merupakan wilayah yang berbatasan dengan wilayah DKI

Jakarta. Kondisi ini telah menumbuhkan wilayah tersebut menjadi wilayah penyangga baik terhadap aspek pemukiman wilayah maupun aspek pengembangan ekonomi yang akhirnya saling terikat dalam program pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

4.1.1 Geografi Kabupaten Bekasi berada pada posisi utara Jawa Barat, terletak 106˚ 48’28’’ Bujur Timur hingga 107˚27’29’’ dan 601˚’6’’ hingga 603˚’6’’ Lintang Selatan. Berdasarkan data BPS April tahun 2005, data jumlah penduduk kota Bekasi 1.877.414 jiwa, dengan komposisi laki-laki 956.825 jiwa dan perempuan 920.591 jiwa. Pertumbuhan penduduk di kota ini sekitar 0,11% dengan kepadatan 15/km2. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babelan, di timur berbatasan dengan Kecamatan Tambun dan Kecamatan Setu, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri dan Kecamatan Cimanggis, sedangkan di barat berbatasan dengan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4.1.2 Konsumsi Bahan Bakar Total konsumsi bahan bakar di wilayah Bekasi dapat dilihat pada Tabel 4.1.

45 Analisis aspek ..., Mochamad Haithami Achmad, FT UI, 2008

Tabel 4.1 Konsumsi Bahan Bakar Wilayah Bekasi

Total Produk (dalam KL)

Premium

Minyak Tanah

Solar

199.280

167.490

372.861

Sumber: Laporan Wilayah Regional Jawa Pembangunan Jaringan Moda Distribusi LPG Ditjen Migas, 2007

4.1.3 Sosial Ekonomi Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan lahan industri memberikan pemasukan yang tidak sedikit bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah tetangga Jakarta ini. Realisasi PAD pada tahun 2000 mencapai Rp. 59,8 milyar. Dari restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa mencapai Rp 3,3 milyar, sementara perolehan dari pajak daerah mencapai Rp 12,9 milyar. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 mengenai pertumbuhan ekonomi wilayah Bekasi. Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Bekasi

No.

Kegiatan Ekonomi

Presentase (%)

1

Pertanian

4,45

2

Perdagangan, hotel dan restoran

15,71

3

Industri pengolahan

69,34

4

Jasa-jasa

3,18

5

Keuangan

2,01

6

Pengangkutan dan komunikasi

1,78

7

Listrik, gas dan air

1,32

8

Pertambangan dan penggalian

0,06

9

Bangunan

2,15

Sumber: Litbang Kompas, 2002

4.1.4 Infrastruktur Tabel 4.3 merupakan data infratruktur sarana jalan darat di wilayah Bekasi yang berperan sebagai infrastruktur utama dalam

kelangsungan sistem

pengangkutan dan distribusi LPG dengan penggunaan armada truk.


Tabel 4.3 Sarana Jalan Darat di Wilayah Bekasi

No.

Jenis Permukaan

Panjang

1.

Jalan aspal

624,70 km

2.

Jalan kerikil

122,65 km

3.

Jalan tanah

87,89 km

Sumber: Regional Investment, 2005

4.2

DATA SURVEY KABUPATEN BEKASI

Pelaksanaan survey telah dilakukan pada sektor pengguna bahan bakar rumah tangga, usaha kecil, pangkalan minyak tanah, agen LPG dan agen minyak tanah, depo, SPPBE Pertamina, usaha transportasi dan pemerintah daerah yang dilakukan di Kabupaten Bekasi.

4.2.1 Masyarakat Pengguna LPG Sektor Rumah Tangga Penelitian ini menggunakan data survei yang dilakukan oleh PT Koneba (Persero) untuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bulan Desember 2006. Adapun untuk wilayah Kabupaten Bekasi, telah dilakukan survei terhadap 492 responden sektor rumah tangga. Sebaran jumlah responden untuk wilayah Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini. Tabel 4.4 Responden Kabupaten dan Kecamatan Sektor Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi

Kecamatan

Jumlah Responden

Cikarang Pusat

272

Muara Gembong

72

Sukatani

148


Adapun tingkat pengenalan dan kepedulian terhadap bahan bakar alternatif di Kabupaten Bekasi berdasarkan hasil dari pengolahan data yang dilampirkan pada laporan wilayah regional Jawa (Ditjen Migas, 2007) menunjukkan bahwa 72% masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi sudah mengetahui pengetahuan tentang bahan bakar alternatif. Namun jika melihat dari hasil olahan data


perbandingan sebaran pengguna bahan bakar di DKI Jakarta – Banten dan Bekasi, terlihat bahwa penduduk di wilayah Kabupaten Bekasi merupakan penduduk dengan persentase terkecil dalam hal penggunaan LPG sebagai bahan bakar (Gambar 4.1).

Persentase Pengguna Bahan Bakar

%

35 30 25 20 15 10 5 0

ta ar k Ja

LPG

MT

t ra a B

ta ar k Ja

U

ra ta

i as k Be

P

g g an an r l e g ng de a n a T

Gambar 4.1 Perbandingan sebaran pengguna bahan bakar DKI Jakarta-Banten-Bekasi (PT. Koneba, 2006)

Analisis hasil survei terhadap kapasitas rata-rata penggunaan bahan bakar LPG dan minyak tanah menghasilkan data perbandingan rata-rata penggunaan bahan bakar di DKI Jakarta – Banten dan Bekasi, yang dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini: Rata-Rata Pemakaian Bahan Bakar 2

Rata-rata pemakaian LPG (kg/hari)

1.5 1

Rata-rata pemakaian minyak tanah (liter/hari)

0.5 0

J

ta ar ak

t ra a B J

ta ar ak

U

g g an an r l ge eg an nd a T P

ra ta

B

i as k e

Gambar 4.2 Rata-rata pemakaian LPG dan minyak tanah (PT. Koneba, 2006)


Faktor lain yang dapat mempengaruhi pola konsumsi bahan bakar adalah faktor besarnya pengeluaran rutin masyarakat tersebut. Berdasarkan Tabel 4.5 maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan lapisan masyarakat semakin besar persentase penggunaan LPG dibanding penggunaan minyak tanah. Tabel 4.5 Pola Konsumsi Bahan Bakar Berdasarkan Pengeluaran Rutin di Kabupaten Bekasi

Rata-rata pengeluaran / bulan

Sumber energi sehari-hari

(Rp)

Minyah

LPG

Tanah

Kayu Bakar

(%)

(%)

(%)

<400.000

88,45

1,37

6,3

400.000 – 600.000

95,6

2,47

1,9

600.000 – 800.000

93,37

4,17

2,5

800.000 – 1.250.000

85,3

11,83

2,83

1.250.000 – 1.750.000

64,47

35,57

0

1.750.000 – 2.250.000

66,17

33,83

0

>2.250.000

57,07

39,90

3,03


Pada Tabel 4.5 di atas menunjukkan sikap masyarakat berdasarkan pada pengeluaran rutinnya. Namun, hal yang menjadi alasan bagi masyarakat untuk menggunakan tabung LPG sebagai sumber energi utamanya belum dapat di analisis pada tabel tersebut. Berdasarkan laporan wilayah regional Jawa Pembangunan Jaringan Moda Distribusi LPG yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2007 dapat dilihat bahwa alasan utama masyarakat menggunakan tabung LPG karena lebih praktis dan lebih bersih yang dilihat pada Tabel 4.6. Dua alasan tersebut tidak dapat mempengaruhi pola konsumsi energi masyarakat di pedesaan dan lapisan masyarakat tingkat pengeluaran keluarga < Rp. 800.000 per bulan untuk beralih menggunakan tabung LPG. Diperlukan upaya dan usaha edukasi serta sosialisasi yang lebih intens untuk


memberikan pemahaman ke seluruh lapisan masyarakat bahwa efisiensi penggunaan LPG lebih baik dari minyak tanah. Tabel 4.6 Alasan menggunakan LPG di Kabupaten Bekasi

Alasan

%

Lebih praktis

81,2

Lebih murah / hemat dibanding bahan bakar lain

25,5

Lebih bersih

79,8

Memasak lebih cepat

84,0

Tidak perlu pergi jauh untuk membeli

6,7

Ukurannya sesuai

14,2

Selalu tersedia

18,4


Selain itu, pada Tabel 4.6 di atas, masyarakat pengguna LPG yang memilih alasan ukurannya sesuai sangat kecil persentasenya senilai 14,2%. Ini berarti bahwa pemerintah harus melakukan pengawasan yang jauh lebih baik untuk menjamin isi tabung sesuai dengan ukuran tertulis sebagai upaya meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna LPG. Begitu pula dengan pelanggan LPG yang memilih alasan tidak perlu mencari ke tempat yang lebih jauh untuk membelinya, persentasenya sangat rendah hanya 6,7%. Situasi ini menandakan bahwa pemasaran LPG yang belum meluas dan merata karena belum banyaknya agen LPG. Kondisi ini harus diperhatikan, dan perlu ada pembinaan atau pengadaan agen-agen LPG agar lebih merata hingga menjangkau ke wilayah kelurahan-kelurahan. Hal lainnya yang penting untuk diperhatikan adalah masalah kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar. Merupakan faktor yang sangat penting untuk mengetahui perilaku atau reaksi konsumen pengguna bahan bakar jika terjadi kelangkaan terutama pada tindakan konsumen LPG dan konsumen minyak tanah. Dengan mengetahui perilaku ini, dapat diprediksi hal-hal apa yang mungkin dapat terjadi jika terdapat kelangkaan LPG dalam masa pemberlakuan program LPG


pengganti minyak tanah. Tabel 4.7 menunjukkan sebaran pilihan tindakan yang dilakukan oleh konsumen LPG saat terjadi kelangkaan berdasarkan besaran pengeluaran rumah tangga perbulan. Tabel 4.7 Sikap Masyarakat Saat Terjadi Kelangkaan LPG Berdasarkan Pengeluaran Rutin di Kabupaten Bekasi (%)

Rata-rata pengeluaran / bulan (Rp)

Sikap saat LPG langka

Menunggu

Mencari

Menggunakan

saja

di tempat

bahan bakar

lain

lain

(>5km)

<400.000

20

40

40

400.000 – 600.000

25

50

25

600.000 – 800.000

0

0

100

800.000 – 1.250.000

0

0

100

100

0

0

33,33

33,33

33,33

1.750.000 – 2.250.000

>2.250.000


Dari gambaran tersebut, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat pengguna LPG saat terjadi kelangkaan juga dipengaruhi oleh tingkat penghasilan ataupun pengeluaran. Sikap mencari bahan bakar ketempat lain lebih cenderung dilakukan oleh masyarakat dengan tingkat penghasilan yang lebih baik sedangkan sikap mencari alternatif bahan bakar pengganti lebih cenderung dilakukan oleh masyarakat dengan tingkat penghasilan yang lebih kecil. Sikap pilihan tindakan kemungkinan juga sangat dipengaruhi kondisi dan karakteristik wilayah khususnya terhadap ketersediaan bahan bakar alternatif, historis kelangkaan LPG dan dukungan infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian terhadap tingkat peminatan konsumen minyak tanah untuk beralih ke LPG merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Kondisi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bekasi yang beraneka ragam, baik dari sisi tingkat pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan tinggal (perkotaan dan pedesaan) serta jenis lapangan kerja. Jelas peta peminatan ini


merupakan data yang diharapkan dapat menjadi acuan pertimbangan dalam langkah implementasi program LPG pengganti minyak tanah. Perubahan jenis bahan bakar dari minyak tanah ke LPG akan mengubah pola pemakaian, pembelian dan tingkat kehati-hatian dalam pengoperasian. Survei peminatan dilakukan untuk memotret sebaran persentase peminatan, faktor yang menyebabkan tidak berminat dan faktor yang menyebabkan masih belum beralih ke LPG walau berminat. Untuk melihat gambaran alasan dan latar belakang responden tetap menggunakan minyak tanah, Gambar 4.3a dan Gambar 4.3b menampilkan sebaran pendapat responden pengguna minyak tanah di Kabupaten Bekasi wilayah perkotaan dan pedesaan yang tetap memilih untuk menggunakan minyak tanah. Bekasi - Perkotaan

17.46

23.81

Tidak punya kompor LPG

Tidak ada sumber bahan bakar lain yang mudah didapat

Tidak punya uang untuk membeli LPG 17.46

6.35

Takut menggunakan LPG

34.92

Masih berharap kelangkaan cepat berakhir Gambar 4.3a Alasan tetap memakai minyak tanah di Kabupaten Bekasi wilayah perkotaan (PT. Koneba, 2006)


Bekasi - Pedesaan

Tidak ada sumber bahan bakar lain yang mudah didapat

9.5 34.71

20.25

Tidak punya kompor LPG

Tidak punya uang untuk membeli LPG

Takut menggunakan LPG 11.98

23.55

Masih berharap kelangkaan cepat berakhir

Gambar 4.3b Alasan tetap memakai minyak tanah di Kabupaten Bekasi wilayah pedesaan (PT. Koneba, 2006)

Adapun sebaran tingkat kondisi yang disajikan pada Gambar 4.3a-b di atas jika dilihat terhadap kondisi pengeluaran rutin masyarakat / bulan dapat dilihat pada Tabel 4.8. Tabel 4.8 Sebaran Alasan Responden Tetap Menggunakan Minyak Tanah Terhadap Besaran Pengeluaran Rutin / Bulan di Kabupaten Bekasi

Rata-rata

Alasan tetap memakai minyak tanah (%)

pengeluaran/bulan

Tidak

Tidak ada

Tidak punya

Takut

Masih

(Rp)

punya

sumber bahan

uang untuk

menggunakan

berharap

kompor

bakar lain yang

membeli LPG

LPG

kelangkaan

LPG

mudah didapat

<400.000

31,78

11,63

31,78

12,4

12,4

400.000 – 600.000

29,67

10,99

30,77

19,78

8,79

600.000 – 800.000

40,30

5,97

23,88

20,9

8,96

800.000 – 1.250.000

31,58

21,05

21,05

15,79

10,53

cepat berakhir


Dari hasil pengolahan data pada Tabel 4.8 di atas, respon masyarakat terhadap penggunaan minyak tanah terkait dengan peminatan terhadap LPG dapat digambarkan sebagai berikut: penggunaan minyak tanah masih terus digunakan oleh karena tidak mempunyai kompor/tabung LPG. Kondisi ini terjadi hampir


merata dalam setiap tingkat pengeluaran biaya rutin responden pengguna minyak tanah yang didata; kedua, alasan lain yang cukup signifikan adalah ketidakmampuan dalam membeli LPG yang tersedia saat ini (umumnya berat 12,5 kg/tabung). Kecenderungannya terjadi pada tingkat pengeluaran rutin 30%; dan ketiga, paradigma konsumen dalam keamanan penggunaan kompor LPG, persentase pengguna minyak tanah yang memberikan jawaban tidak aman pada penggunaan kompor LPG

di

atas

15%

dan

lebih

besar

pada

responden

yang

memiliki

penghasilan/pengeluaran lebih tinggi. Kondisi ini menjadikan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan edukasi untuk mengurangi rasa tidak aman minyak tanah untuk beralih ke kompor LPG. Berdasarkan data di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sektor rumah tangga masih menggunakan minyak tanah karena tidak sanggup membeli kompor dan tabung LPG yang tersedia di pasaran karena harga tidak terjangkau, rasa tidak aman dalam penggunaan kompor LPG, serta ukuran LPG yang tersedia di pasaran cukup memberatkan konsumen. Oleh karena itu ada beberapa langkah yang dapat diambil yakni dengan bantuan berupa pemberian tabung gratis pada sektor rumah tangga dan usaha kecil, pengupayaan tabung yang lebih kecil (dengan harga yang terjangkau) dibanding yang beredar saat ini, sosialisasi dan edukasi berkelanjutan dalam meningkatkan rasa aman penggunaan LPG, pengawasan keselamatan dan standar teknis tabung guna menimalisasi adanya bahaya demi keselamatan konsumen,

penambahan

sejumlah titik distribusi jumlah retailer, menjamin akan ketersediaan LPG di setiap wilayah yang telah diprogram menjadi wilayah konversi minyak tanah, serta pengurangan pasokan minyak tanah pada wilayah program dan pemberian informasi transparan mengenai hak-hak konsumen.

4.2.2 Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi merupakan daerah potensi penghasil energi bahan bakar. Potensi terbesar adalah ladang minyak dan gas bumi di kawasan Tambun-Bekasi Utara menyebar sampai wilayah Muara Gembong dan


Sukatani. Program pengeboran sumur produksi dan sumur injeksi lapangan Tambun Utara sebagaimana data PT.Pertamina sebagai berikut (Tabel 4.9a-c): Tahun 2005

Tabel 4.9a No.

Nama Sumur

Jenis sumur

Kedalaman (Meter)

Kapasitas Produksi

Ket.

( BOPD)

1.

TBN-H/1

PRODUKSI

+ (2500-2800)

500

-

2.

TBN-H/2

PRODUKSI

+ (2500-2800)

500

-

Tabel 4.9b No.

Tahun 2006

Nama Sumur

Jenis sumur

Kedalaman (Meter)

Kapasitas Produksi

Ket.

( BOPD)

1.

TBN-H/3

PRODUKSI

+ (2500-2800)

500

-

2.

TBN-H/4

INJEKSI

+ (2500-2800)

-

-

3.

TBN-I/1

PRODUKSI

+ (2500-2800)

500

4.

TBN-I/2

PRODUKSI

+ (2500-2800)

500

5.

TBN-J/1

PRODUKSI

+ (2500-2800)

500

6.

TBN-J/2

PRODUKSI

+ (2500-2800)

500

7.

TBN-K/1

PRODUKSI

+ (2500-2800)

300

-

8.

TBN-K/2

PRODUKSI

+ (2500-2800)

300

-

9.

TBN-L/1

PRODUKSI

+ (2500-2800)

300

10.

TBN-L/2

PRODUKSI

+ (2500-2800)

300

11.

TBN-M/1

PRODUKSI

+ (2500-2800)

300

12.

TBN-M/2

PRODUKSI

+ (2500-2800)

300

13.

TBN-N/1

PRODUKSI

+ (2500-2800)

300

14.

TBN-N/2

PRODUKSI

+ (2500-2800)

300

Tabel 4.9c No.

Tahun 2007 Nama Sumur

Jenis sumur

Kedalaman (Meter)

Kapasitas Produksi

Ket.

( BOPD)

1.

TBN-I/1

PRODUKSI

+ (2500-2800)

500

-

2.

TBN-I/2

INJEKSI

+ (2500-2800)

-

-

3.

TBN-J/1

PRODUKSI

+ (2500-2800)

500

4.

TBN-J/2

INJEKSI

+ (2500-2800)

-


No.

Nama Sumur

Jenis sumur

Kedalaman (Meter)

Kapasitas Produksi

Ket.

( BOPD)

5.

TBN-K/1

PRODUKSI

+ (2500-2800)

300

6.

TBN-K/2

INJEKSI

+ (2500-2800)

-

7.

TBN-L/1

PRODUKSI

+ (2500-2800)

300

-

8.

TBN-L/2

INJEKSI

+ (2500-2800)

-

-

9.

TBN-M/1

PRODUKSI

+ (2500-2800)

300

10.

TBN-M/2

INJEKSI

+ (2500-2800)

-

11.

TBN-N/1

PRODUKSI

+ (2500-2800)

300

12.

TBN-N/2

INJEKSI

+ (2500-2800)

-

Hasil produksi minyak dikirim ke kilang pengolahan UPMS III Pertamina, dan gas ikutan yang dihasilkan didistribusikan pada keperluan pabrik pupuk (PT. Pupuk Kujang) serta industri. Selain itu, dibangun juga 1 unit mini LPG plant di Babelan dengan kapasitas 200MT. Dalam mengoptimalkan manfaat potensi energi daerah dibentuk suatu Badan Usaha Daerah (PT Bangun Wibawa Mukti). Seluruh kapasitas pasokan bahan bakar didapatkan dari luar daerah wilayah (Pertamina) kecuali bahan bakar gas dari Babelan didistribusikan ke beberapa industri di wilayah Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah memiliki koordinator dalam mengawasi ketersediaan energi di wilayah ini. Dengan adanya Dinas Lingkungan dan Pertambangan dan Energi diharapkan pasokan distribusi energi dapat terencana dan terkoordinasi baik khususnya pada sektor rumah tangga dan transportasi. Pada wilayah ini pasokannya cukup terpenuhi, namun terkadang masih terjadi kelangkaan bahan bakar karena pasokan yang terlambat. Lonjakan permintaan bahan bakar terjadi menjelang idul fitri sebesar 30%. Ketika hal tersebut terjadi maka Pemda setempat membuat tim penyelidik dan pengawas, kemudian membuat tindakan antisipasi dengan melakukan koordinasi dengan pusat dan departemen terkait. Pemda Bekasi memiliki 8 agen minyak tanah dan 78 pangkalan minyak tanah.


Informasi program LPG Nasional diperoleh melalui media elektronik dan cetak, instansi pemerintah dan surat resmi Pemerintah Pusat. Persentasenya diperkirakan pada volume minyak tanah yang dapat digantikan dengan penggunaan LPG sebesar 10-25 persen per tahunnya. Dukungan pelaksanaan melalui

pengalokasian

anggaran

Rp1.000.000.000. Alokasi

daerah

yang

diperkirakan

sebesar

anggaran terbesar, digunakan pada perbaikan

infrastruktur serta sosialisasi dan promosi. Dalam perizinan usaha pada wilayah dibutuhkan waktu yang lama yakni 1-1,5 bulan. Karena adanya faktor yang mempengaruhinya seperti keterlambatan dan kurangnya koordinasi lintas dinas. Mutu layanan diharapkan dapat ditingkatkan dalam mendukung program substitusi minyak tanah ke LPG. Kondisi

yang

menghambat

program

ini

adalah

keraguan

akan

kehandalan/kontinuitas supply (pasokan) serta paradigma LPG yang kurang aman dan barang mahal. Oleh karena itu diharapkan adanya perencanaan program hati – hati untuk mencegah dampak sosial yang timbul (jaminan kontinuitas pasokan, konsistensi program, bantuan permodalan bagi pangkalan, sosialisasi dan promosi) serta pemberian paket insentif yang diharapkan dapat memberikan margin pengusaha LPG sama atau lebih tinggi dengan usaha minyak tanah. Maka itu Pemda setempat setuju dengan adanya tabung LPG 3 kg, tapi diharapkan juga adanya tabung ukuran lebih kecil (1-2 kg). Pemda setempat juga memiliki program pengembangan bahan bakar alternative

khususnya

pengembangan

investasi

penanaman

jarak

dan

pembangunan pabrik biodiesel. Sosialisasinya secara khusus belum ada, namun Pemda akan mendorong ke arah tersebut.

Adapun ringkasan data survei di

wilayah Bekasi dapat dilihat pada Tabel 4.10. Tabel 4.10 Ringkasan Data Survei Pemerintah Kabupaten Bekasi No. 1.

2. 3.

Deskripsi Potensi energi/bahan bakar

Pemanfaatan sumber energi Usaha yang dilakukan pemda untuk pencapaian nilai potensi

Keterangan/Tanggapan Mempunyai potensi sumber bahan bakar potensial dan sudah produksi. Suplai bahan bakar diperoleh dari Pertamina dan beberapa badan usaha lainnya. Gas bumi diperoleh dari wilayah sendiri, cilamaya dan sumatera. Telah ada jaringan transmisi dan distribusi gas bumi yang melayani sektor industri dan komersial. -


No. 4

Deskripsi Monitoring energi daerah

5.

Pasokan bahan bakar

6.

Informasi subsitusi MT dengan LPG

7.

Kendala program LPG

8. 9. 10.

Persentase volume konsumsi MT Perkiraan besar anggaran Alokasi kebutuhan anggaran

11.

Ukuran tabung LPG

12.

Dukungan Perizinan Program

13.

Rencana Aksi Implementasi LPG

14

Pengembangan bahan bakar alternatif

Keterangan/Tanggapan Sudah memiliki dinas khusus yang mengatur dan memonitoring kondisi dan penggunaan energi Sudah mencukupi, namun masih terjadi kelangkaan pasokan menjelang lebaran (20%-30%) Mendapatkan informasi melalui media massa, instansi pemerintah, surat resmi Pemerintah Pusat. Jaminan/kehandalan pasokan LPG dan paradigma masyarakat terhadap LPG 10-25% Rp.1 miliar Prioritas untuk melakukan: Perbaikan infrastruktur Sosialisasi dan promosi Setuju dengan ukuran 3 kg, tapi diharapkan lagi lebih kecil (1-2kg) Seluruh prosedur perizinan usaha ke pangkalan dan pangkalan yang tersedia. Lama pengurusan izin rata – rata 1-1,5 bulan Sudah ada promosi dan infrastruktur dan menunggu arahan Pemprop serta Pemerintah Pusat Memiliki rencana program pengembangan


4.2.3 Pemahaman Pemerintah Daerah Dalam Program LPG Umumnya informasi penggunaan LPG sudah diketahui setiap pemerintah daerah, melalui pemberitaan media massa dan surat pemberitahuan dari instansi propinsi dan pusat. Melalui survei yang dilakukan wilayah Bekasi dapat dijelaskan bahwa Pemda Bekasi telah mengetahui program nasional LPG pengganti minyak tanah pada sektor rumah tangga dan usaha kecil, infomasi hampir seluruhnya berasal dari media massa. Permasalahan utamanya pemerintah daerah tidak mengetahui teknis pelaksanaan (implementasi) program di wilayahnya yang meliputi kerangka waktu implementasi, bagian wilayah yang diprioritaskan mekanisme pengaturan dan pengawasan pembagian peralatan, pengawasan distribusi, peran dan tanggung jawab Pemda terhadap sukses dan gagalnya program. Disamping itu, adanya informasi yang kurang disosialisasikan antara pemerintah pusat dan Pemda. Selain itu pemerintah daerah juga belum memberdayakan penyampaian informasi pada setiap wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Pusat, Direktorat Jenderal Migas, BPH dan Instansi terkait lainnya perlu mengambil tindakan dengan menyampaikan atau mendiskusikan rencana program teknis pelaksanaan pada setiap wilayah propinsi dengan mengundang pemerintah propinsi serta pemerintah kabupaten.


Untuk itu Pemerintah Pusat diharapkan dapat menyiapkan beberapa hal yakni pertama, roadmap program LPG pengganti minyak tanah nasional, kedua, program setiap wilayah meliputi peta wilayah, kapasitas, teknis pelaksanaan, sistem dan mekanisme pasokan dan rencana jalur distribusi setiap wilayah. Ketiga, rencana sistem dan mekanisme pengaturan dan pengawasan serta peran Pemerintah daerah terkait. Keempat, membangun sistem informasi berbasis teknologi guna pemberian layanan informasi terhadap konsumen, stake holder dan Pemerintah Daerah. Serta kelima, pertimbangan otorisasi Pemda yang lebih luas pada pengawasan dan pengaturan distribusi LPG agar mendapatkan performa yang efektif, efisien dan tercapainya keseimbangan supply-demand.

4.2.4 Kesiapan Pemda Bekasi Dalam Mendukung Program LPG Setiap Pemda khususnya DKI Jakarta, Bekasi dan Tangerang telah memberikan perhatian yang besar tehadap rencana ini. Hal terlihat dari perkiraan presentase konsumen minyak tanah beralih ke LPG setiap tahunnya di setiap wilayah. Pada wilayah Bekasi optimistik program substitusi dapat diselesaikan dalam waktu 4 tahun pada laju rata-rata 25% konversi/tahun (PT. Koneba, 2006). Untuk

mendukung

program

substitusi

tersebut

Pemda

Bekasi

mengalokasikan anggaran dengan prioritas utama melakukan rencana aksi monitoring dan pengawasan.

Adapun prioritas program Pemda Bekasi

keseluruhan dalam mendukung program substitusi minyak tanah ke LPG dapat dilihat pada Tabel 4.11. Tabel 4.11 Prioritas Program Pemda Bekasi untuk Mendukung Program Subsitusi Minyak Tanah ke LPG Urutan Prioritas

Pemda Kabupaten Bekasi

Monitoring & Pengawasan

1.

Sosialisasi & Promosi

2.

3.

Perberdayaan Pangkalan & Pangkalan MT

Perbaikan Infrastruktur

4.

Sumber: PT. Koneba, 2006


4.2.5 Peminatan dan Kendala Dalam Program LPG di Kabupaten Bekasi Dari hasil survei yang dilakukan Pemda Bekasi kondisi yang dianggap menghambat minat beralih ke LPG adalah keraguan pada kehandalan (titik penyediaan dan kontinuitas) pasokan, penggunaan kompor LPG yang relatif berbeda dengan minyak tanah dan pola pembelian LPG kurang fleksibel dibanding Minyak tanah (terkait dengan tabung). Dari kondisi di atas terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni dengan perencanaan sistem dan jaringan suplai yang handal. Faktor yang meliputi kehandalan pasokan adalah adanya persaingan usaha dalam PSO LPG, regulasi dan kebijakan yang kuat dan konsisten dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Disamping itu, melakukan sosialisasi dan promosi serta demo penggunaan kompor LPG sampai ke tingkat desa demi meningkatkan pengetahuan dan mengurangi ketakutan masyarakat dalam penggunaan kompor LPG. Serta mempertimbangkan ukuran tabung LPG yang lebih kecil untuk meningkatkan fleksibilitas pembelian LPG dan mengakomodir suara masyarakat kelas bawah.

4.3

KESEIMBANGAN PASOKAN LPG Sumber pasokan LPG berasal dari produksi lokal LPG baik dari kilang gas,

pengilangan minyak bumi (oil refinery) maupun LPG plant ( tapping process dan

flare gas attraction). Berikut adalah nama sumber produsen LPG dan lokasinya di wilayah Jawa Barat (Tabel 4.12): Tabel 4.12 Sumber Produsen LPG di wilayah Jawa Barat (dalam M-Ton/tahun)

Nama Sumber Mundu Yudistira Hp Wahana Insan Nugraha Odira Energy Persada*) Sumber daya kelola Balongan

FG.DOH JAWA BAG.BARAT**) FG.ARII/BPONWJ**)

Lokasi Cirebon-jawa barat Karawang-jawa barat Karawang-jawa barat Bekasi-jawa barat

thn 2007 5.178 50.000

thn 2008 4.505 50.000

thn 2009 12.000 50.000

thn 2010 12.000 50.000

thn 2011 12.000 50.000

thn 2012 12.000 50.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Indramayu-jawa barat Indramayu-jawa barat Jawa bagian barat

1.716

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

275.338

303.000

303.000

404.000

404.000

404.000

-

-

-

35.979

35.979

35.979

Jawa bagian barat

-

-

-

16.658

16.658

16.658

422.232

450.505

458.000

611.637

611.637

611.637

Dalam satuan ton

Sumber: Ditjen Migas, 2007

*) Plant LPG baru **)Proyeksi pemanfaatan flare gas utk produksi LPG di sumur gas existing

4.3.1 Sumber pasokan Depot LPG


Merupakan LPG yang dipasok dari tempat penyimpanan LPG (depot) yang didatangkan dari luar (baik dalam pulau jawa maupun luar jawa). Tabel 4.13 menyajikan daftar depot dan kapasitas penyimpanannya yang berada di Jawa. Tabel 4.13 Sebaran Depot di Jawa beserta Kapasitas Penerimaannya per Tahun Nama sumber

Lokasi

thn 2007

thn 2008

thn 2009

thn 2010

thn 2011

thn 2012

208.965

204.636

160.354

481.435

808.326

1.035.000

-

85.047

161.881

300.000

549.774

600.000

-

-

-

283.500

510.550

392.036

Depot Plumpang

Jakarta utara

Depot Indramayu*) Depot Jakarta 2*)

Sukra,indramayujawa barat DKI Jakarta

Depot Surabaya

Jawa timur

238.812

383.762

370.234

410.993

675.970

986.450

Depot Pasuruan*)

Jawa timur

-

-

-

638.900

915.313

1.353.991

Depot Banten*)

Serang-Banten

-

-

-

-

40.000

85.047

447.777

673.445

692.469

2.114.828

3.499.933

4.452.524

Beban storage per tahun (dalam ton)

*)Depot Indramayu akan digunakan pada tahun 2008 depot Jakarta 2 difungsikan tahun 2009 depot pasuruan tahun 2010 depot banten adalah depot lokal.

Besarnya pasokan LPG dihitung dengan acuan kapasitas nasional. Jika pembagian pasokan setiap wilayah disesuaikan dengan kebutuhan LPG wilayah tersebut, maka akan terjadi keseimbangan kebutuhan pasokan. Besarnya pasokan yang didatangkan ke daerah tersebut tergantung pada kapasitas depot di wilayah jika wilayah tersebut kekurangan pasokan.

4.4

NILAI KESETARAAN LPG Nilai kesetaraan antara LPG dengan minyak tanah merupakan salah satu

faktor dasar pemikiran pengalihan minyak tanah ke LPG. Tabel 4.14 menampilkan data kesetaraan antara LPG dengan minyak tanah yang menjadi dasar pemikiran dan perhitungan program pengurangan subsidi BBM nasional.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tabel 4.14 Data kesetaraan antara LPG dengan Minyak Tanah Minyak Tanah Keterangan 0,81 Density 10.478,95 Nilai Kalori (Kcal/kg) 8.487,95 Nilai Kalori (Kcal/liter) 0,40 Effisiensi Aparat (kompor) 3.395,18 Nilai efektif kalori/liter (3x4) 1,00 Kesetaraan manfaat 3395,18 Kcal (Liter) 1,00 Kesetaraan manfaat 3395,18 Kcal (kg) 1,76 Kesetaraan manfaat 3395,18 Kcal (kg) Sumber: Ditjen Migas, 2007


LPG 0,56 11.254,61 6.302,58 0,53 3.340,37 1,02 0,57 1,00

4.5

NILAI KEEKONOMIAN RANTAI SUPLAI DISTRIBUSI LPG NASIONAL Faktor utama yang melatarbelakangi program substitusi energi nasional

dari minyak tanah ke LPG adalah untuk mengurangi beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah. Dalam sub bab ini akan dibahas secara rinci komponen perhitungan harga LPG nasional sehingga nantinya akan dapat dihitung berapa nilai keekonomiannya. Setelah didapatkan nilai keekonomian LPG maka dapat diketahui nilai subsidi LPG yang ditanggung Pemerintah dengan memperhitungkan nilai jual LPG yang harus dibayar oleh masyarakat. Selain daripada itu, besaran perbandingan nilai subsidi minyak tanah dengan nilai subsidi LPG yang ditanggung oleh Pemerintah dapat dihitung sehingga akan diketahui jumlah pengurangan subsidi yang akan ditanggung oleh Pemerintah setelah bergulirnya program substitusi energi nasional ini. Komponen-komponen dalam struktur harga LPG nasional dijelaskan secara detail di bawah ini. A. Biaya Bahan Baku Biaya bahan baku merupakan komponen utama penyusun struktur harga LPG nasional. Pasokan LPG nasional berasal dari tiga sumber yakni bahan baku eks kilang Pertamina, bahan baku eks Kilang KPS dan bahan baku eks impor. Harga

LPG

yang

dijadikan

patokan

adalah

CP

Aramco

LPG.

Cara

penghitungannya adalah dengan mencari nilai rata-rata harga CP Aramco dalam satu periode. Adapun cara perhitungan untuk mencari harga penyerahan (BPP Kilang) produk LPG = CP + Ref.Memo dari Pengolahan tiap bulan. Tabel 4.15 menampilkan cara perhitungan bahan baku (termasuk biaya angkut) produk LPG dengan asumsi harga CP Aramco USD 502,22 / MT dan kurs rupiah Rp 9.300/USD.


Tabel 4.15 Perhitungan Biaya Bahan Baku LPG

SIMULASI PERHITUNGAN BAHAN BAKU PRODUK LPG

SOURCE

kilang (non cash)

BIAYA

TONAGE

895.102

CP Aramco = USD 502,224 PRICE UNIT % US$/MT 502,22 82,88%

PRICE US$ 449.541.707

KPS dan Hulu

hulu (non cash )

santan medco Jabung Arar

impor TOTAL SUPLAI Biaya Bahan Baku =

5,09%

492,22

27.072.320

34.000 36.000 35.000 4.000

3,15% 3,33% 3,24% 0,37%

522,22 325,00 537,22 502,22

17.755.616 11.700.000 18.802.840 2.008.896

164.000

15,19%

471,58

77.339.672

20.898

1,94%

698,10 501,36

14.588.894

55.000

1.080.000

4.662,66

Sumber: PT Pertamina (Persero), 2007

100,00 %

541.470.273

Rp/kg

B. Biaya Operasi Yang termasuk dalam struktur biaya penyusun biaya operasi adalah sebagai berikut: -

biaya operasi depot (terminalling fee), rule of thumb yang dipakai ada perhitungan terminalling fee untuk investasi baru adalah USD 29/MT;

-

losses, untuk perhitungan biaya losses dipakai nilai baku perhitungan Pertamina yakni 0,4% dari sub total biaya bahan baku;

-

biaya filling fee, sesuai dengan hasil kajian Pertamina dengan LAPI ITB maka nilainya di tahun anggaran 2007 naik menjadi Rp 203,83 / kg;

-

transport fee; transport fee di tahun 2007 naik sebesar 48,16% dari tarif sebelumnya yakni Rp 490 / ton km (rata-rata Rp 59,71 / kg). Tabel 4.16 menyajikan data perhitungan tarif lama transport fee tahun 2006 dengan nilai tarif rata-rata Rp 59,71 / kg;


Tabel 4.16 Perhitungan Transport Fee

NAMA SPPBE

SUPPLY POINT

JARAK KM

Throughput MT./Bln.

1 2 3 4 5

UPMS-I Medan PT. Wanantara Dharma S. PT. Trihatras Nusantara PT. Dharma Mitra Impreza PT. Subur Intisurya Gas PT. Sinar Mandiri Alam S.

P. Susu P. Susu P. Susu T. Uban Kil. Dumai

171 133 125 <30 225

2.000 1.287 435 850 1.240

30 30 30 30 30

167.580 83.874 26.644 12.495 136.710

6

UPMS-II Palembang PT. Masula Agung G.

P. Layang

586

1.431

30

410.897

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

UPMS-III Jakarta PT. Eramina Kencana PT. Sinar Mutiara Indah PT. Dastraco Selaras PT. Remaja Bangun K. U. PT. Suryandra Nusa Bhakti PT. Nuralam Pertiwi Sakti PT. Eriks Dharma Sentosa PT. Bumindo Gas Utama PT. Karyabhakti Insan Ut. PT. Giga Intrax PT. Irajaya PT. Kenrope Utama PT. Sumbahan Wirakartika PT. Binaloka Cipta PT. Gasindo Citra Perwira PT. Bajubang Gasindo PT. Mandalagiri Karya Ry. PT. Purnatarum Murni R.

T. Priok T. Priok T. Priok T. Priok T. Priok T. Priok T. Priok T. Priok T. Priok T. Priok T. Priok T. Priok T. Priok Balongan Balongan Balongan Balongan Balongan

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 73 48 80,3 52,3 140,8 211 179,7 197,2 189,5 186,3

1.540 2.388 2.180 944 3.060 2.008 4.266 3.506 1.734 1.028 1.032 2.817 463 1.338 1.951 1.848 1.637 1.572

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30

30.184 46.805 42.728 18.502 59.976 39.357 83.614 68.718 62.025 24.179 40.606 72.191 31.943 138.336 171.791 178.569 152.004 143.503

25 26 27 28 29 30

UPMS-IV Semarang PT. Dirgantara Bhakti S. PT. Manggala Puri sakti PT. Lumbung Energi Bumi PT. Bhakti Bunga Ananda PT. Restu Gas Aji PT. Dharma Sarana R.

Cilacap Cilacap Cilacap Cilacap Cilacap Cilacap

153 366 365 228 288 336

1.092 2.239 1.443 2.400 1.294 1.266

30 30 30 30 30 30

81.867 401.542 258.081 268.128 182.609 208.434

31 32 33 34 35 36

UPMS-V Surabaya PT. Geha Inti Citra (Mlg) PT. Sinar hasil Buana (Kdr) PT. Adhi Kartika Satria PT. Indotama Aryanusa PT. Surya Mitra Impresa PT. Andhika Dian Utama

Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya

98 130,4 <30 44 76 <30

2.426 1.618 695 1.811 1.185 1.712

30 30 30 30 30 30

116.497 103.384 10.217 39.045 44.129 25.166


TARIF (Rp 490;/Ton/Km) Radius JML. Biaya Min., KM Rp.000;/Bln.

NAMA SPPBE

SUPPLY POINT

JARAK KM

Throughput MT./Bln.

37 38

PT. Suman Gaung Persada PT. Sinar Mutiara Ind.(Bali)

Surabaya T.Manggis

<30 67

1.187 2.203

39

UPMS-V Surabaya PT. Dewata Gassari

T.Manggis

55,4

2.236

30

60.698

<30 <30

2.456 69.818

30 30

36.103 4.168.904 59,71

UPMS-VII Makasar PT. Yudhaguna Saritirta Makasar PT. Permata Alam Sul. *) Makasar TOTAL Tarif Rata-rata (Rp000;/MT atau Rp/Kg) Keterangan : *) Belum Operasi Sumber: PT Pertamina (Persero), 2007

40 41

-

TARIF (Rp 490;/Ton/Km) Radius JML. Biaya Min., KM Rp.000;/Bln. 30 17.449 30 72.324

biaya penggantian valve / tabung afkir. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan struktur biaya penggantian valve dan tabung afkir adalah sebagai berikut: 1. umur penggunaan tabung 25 tahun; 2. tabung harus dites ulang setiap 5 tahun; 3. tabung rata-rata harus dicat ulang tiap 2,5 tahun; 4. dalam waktu 25 tahun 20% tabung mengalami kerusakan foot-ring; 5. untuk perputaran pengisian tabung 12 kg diasumsikan tiap RT memiliki 2 tabung, konsumsi LPG 1,5 tabung (18 kg) perbulan, tabung yang ada di outlet, agen, SPPBE, dan retester 10% dari jumlah yang ada di RT atau 0,2 tabung per RT maka dapat diketahui sirkulasi tabung adalah 18 kg per 2,2 tabung per bulan atau 98 kg per tabung per tahun. Untuk biaya pemeliharaan tiap tabung dalam waktu 20 tahun dapat dilihat pada Tabel 4.17.


Tabel 4.17 Biaya Pemeliharaan Tiap Tabung dalam Waktu 20 Tahun

Frekuensi

JENIS PEMELIHARAAN 1. Penggantian Tabung

Harga Sat. Rp

Jml Biaya Rp

Biaya

Jenis

Rp/Th

Biaya

1

172.500

172.500

8.625 Resale

2. Penggantian Valve

4

17.500

70.000

3.500 Resale

3. Tes Ulang

4

3.500

14.000

700 Operasi

4. Cat Ulang

5. Penggantian Footring

6. Pemeliharaan lain-lain

7

11.000

77.000

3.850 Operasi

0,2

25.000

5.000

250 Operasi

1

10.000

10.000

500 Operasi

Jml Angg. Resale Pemel.

242.500

12.125

Jml Angg. Operasi Pemel.

106.000

5.300

348.500

17.425

TOTAL


Dari Tabel 4.17 di atas maka dapat ditentukan nilai biaya penggantian valve dan tabung afkir adalah (Jml Angg. Resale Pemel.) dibagi jumlah sirkulasi tabung (Rp12.125 / 98 kg per tabung per tahun) sehingga diperoleh nilai Rp123,72 per kg. -

biaya pemeliharaan / perawatan tabung. Asumsi yang digunakan sama dengan asumsi yang digunakan pada perhitungan biaya penggantian valve / tabung afkir. Dari tabel 4.17 maka dapat ditentukan nilai biaya pemeliharaan / perawatan tabung adalah Jml Angg. Operasi Pemel. dibagi jumlah sirkulasi tabung (Rp5.300 / 98 kg per tabung per tahun) sehingga diperoleh nilai Rp54,08 per kg.

C. Biaya Pemasaran Yang termasuk dalam struktur biaya pemasaran adalah sebagai berikut:

1. cost of money, nilainya dihitung dengan asumsi bunga SBI 12,75% dengan total hari persediaan / stock 9 hari;

2. promosi, nilainya disesuaikan dengan anggaran tahunan dibagi dengan target total penjualan LPG tahunan; 3. asuransi, nilainya merupakan fixed cost yang ditetapkan oleh Pertamina; dan


4. overhead, nilai overhead ini dibuat berdasarkan asumsi konsolidasi usulan anggaran biaya operasional unit usaha gas domestik. D. Margin Pertamina, nilainya ditetapkan oleh Pertamina. E. Margin Agen. nilainya diatur oleh Pemerintah melalui Hiswana Migas. F. Pajak (ppn) 10%. Tabel 4.18 menampilkan summary simulasi perhitungan struktur harga jual keekonomian LPG Pertamina nasional tahun 2007. Tabel 4.18 Simulasi Perhitungan Struktur Harga Jual Keekonomian LPG Nasional STRUKTUR HARGA JUAL KEEKONOMIAN ELPIJI PERTAMINA

NASIONAL

TAHUN 2007 dst

Asumsi

CP= 502.22 US$/MT

Kurs: 9.300,00 Rp/US$

Komponen

I. BIAYA BAHAN BAKU & BIAYA ANGKUT

sub Total Rp / Kg

Rp / Kg

US$/MT

501,36

4.662,66

Persentase (terhadap harga jual)

-

Bahan baku eks kilang Pertamina:

82,88%

502,22

3871,05

416,24

53,5%

-

Bahan baku eks kilang KPS (& Hulu):

15,19%

471,58

665,98

71,61

9,2%

-

Bahan Baku eks import (CIF):

1,94%

698,10

125,63

13,51

1,7%

Biaya bahan Baku rata2

501,36

501,36

Sub total Biaya Bahan Baku

4.662,66

II. BIAYA OPERASI

-

Operasi Depot (Terminalling Fee)

-

Losses

-

Filling Fee SPPBE

-

Transport fee SPPBE

-

Penggantian valve / tabung Afkir

+

758,45

269,70

18,65

203,83

88,47

123,72


64,5%

-

Pemeliharaan / Perawatan tabung

-

Discount Harga Tabung

54,08

+

0,00

+

Sub total Biaya Operasi

terhadap harga Jual

758,45

III. BIAYA PEMASARAN

10,5%

109,18

-

Cost of Money

14,66

-

Promosi

12,96

-

Asuransi

3,51

-

Overhead

78,05

+

Sub total Biaya Pemasaran

109,18

Harga Pokok Penjualan LPG

5.530,29

"Rencana" Margin Pertamina

481

+

382,80

Harga sebelum pajak

259.71

"pembulatan" Harga sebelum pajak

-

%

sub Total Rp / Kg

Rp / Kg

US$/MT

Komponen

1,5%

5,3%

5.913,09

5790.00

ppn 10 %

591,31

Harga jual ex Pertamina

+

8,2%

+

10,06%

6.504,40

IV. Margin Agen (rata-rata)

USULAN Harga Jual ex Agen


727,41

Rp7.231,81

Rp7.231,81

4.5 PERBANDINGAN SUBSIDI MINYAK TANAH DENGAN LPG Seperti sudah dijelaskan dimuka, bahwa dengan adanya program substitusi energi nasional dari minyak tanah ke penggunaan LPG ditujukan untuk menekan jumlah subsidi yang harus ditanggung oleh Pemerintah untuk mengamankan posisi APBN. Adapun setelah mendapatkan struktur biaya penyusun harga LPG Pertamina nasional pada Tabel 4.18 di atas maka kemudian akan dapat dihitung perbandingan besarnya subsidi yang ditanggung pemerintah untuk penggunaan minyak tanah maupun LPG nasional. Setelah diketahui besarya subsidi untuk masing-masing bahan bakar tersebut maka dapat diketahui berapa selisih pengurangan subsidi yang akan dinikmati oleh Pemerintah dengan adanya program pengalihan pemakaian energi nasional dengan penggunaan LPG (lihat Tabel 4.19).


100,0%

Tabel 4.19 Simulasi Perhitungan Perbandingan Subsidi Minyak Tanah dan LPG Kurs

9.300

Rp/US$

Minyak Tanah

Perbandingan

Kesetaraan

1

Harga Jual ke masy.

2.500

a. Total Potensi (100% peralihan M.Tnh)

Liter

Rp/liter

11.385.583

kiloliter (1)

b. Realisasi Penjualan LPG saat ini

LPG

0,57

4.250

Kg

Rp/kg

6.542.264

MT/tahun

1.080.000

MT/tahun

Harga Keekonomian sebelum pajak

5.150

Rp/liter (2)

6.574

Rp/kg

Harga Jual Subsidi sebelum pajak

2.273

Rp/liter

3.864

Rp/kg

Besaran subidi

2.877

Rp/liter

2.711

Rp/kg

Total Subsidi

32,75

Triliun Rp /tahun

15.02

Selisih

17,73

Triliun Rp /tahun

Triliun Rp /tahun

Sumber: PT. Pertamina & Depkeu, 2006

Keterangan: (1) Data Penjualan minyak tanah tahun 2005 (2) Publikasi PERTAMINA harga kerosene Non Subsidi per Mei 2006

Dari Tabel 4.19 di atas dapat dilihat bahwa ternyata harapan Pemerintah untuk menekan subsidi BBM dengan adanya program pengalihan energi nasional melalui penggunaan LPG dapat tercapai. Dengan adanya program substitusi energi tersebut Pemerintah diperkirakan dapat menghemat anggaran subsidi sebesar Rp15,02 trilliun per tahunnya.


BAB V PERHITUNGAN KEEKONOMIAN TRANSPORTASI SPPBE DAN PEMBAHASAN 5.1

MODEL & SIMULASI PERHITUNGAN KEEKONOMIAN Sebelum melakukan simulasi perhitungan keekonomian, akan ditampilkan

model ekonomi dari usaha transportasi SPPBE yang dibuat berdasarkan pengembangan model biaya usaha transportasi SPPBE tersebut. Adapun setelah model tersebut ditampilan, sebagai langkah awal akan dilakukan perhitungan estimasi biaya secara keseluruhan berdasarkan data historis yang telah dikumpulkan. Adapun simulasi perhitungan keekonomiannya akan dilakukan dengan menggunakan Transportation Economic and Investment Model (TEIM) yang dikembangkan oleh PT. Hikeza Putra Utama – Divisi Transportasi, sebuah perusahaan PMDN yang bergerak di bidang transportasi dan penyewaan alat berat. TEIM merupakan program macro excel untuk perhitungan keekonomian transportasi darat dengan menggunakan armada truk. Komponen biaya yang akan dijadikan parameter dasar dalam simulasi perhitungan keekonomiannya akan ditentukan dengan menghitung komponen biaya CAPEX dan OPEX dalam suatu proses kerja sebuah usaha transportasi SPPBE.

5.1.1 Pengembangan Model Biaya Dalam perhitungan ini model yang dikembangkan terdiri dari 7 tahapan dan langkah utama. Tahapan pertama adalah dengan mengumpulkan data finansial yang ada berdasarkan data aktual yang telah berjalan atau berdasarkan data anggaran. Tahapan kedua adalah mengidentifikasi kegiatan yang berhubungan dalam proses kerja dan alur usahanya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi seluruh biaya CAPEX dan OPEX yang diperkirakan harus dikeluarkan dalam pengoperasian armada truk selama proses pengangkutan


berlangsung. Tahapan setelah itu adalah mengidentifikasi kegiatan dan struktur biaya penyusunnya. Setelah diidentifikasi struktur biaya penyusunnya maka akan dikumpulkan data historis untuk seluruh cost driver yang telah diidentifikasi dan setelah tahapan tersebut dilakukan maka akan dapat dihitung seluruh biaya pokok yang akan timbul dari sebuah proses kerja dan alur bisnis dari perusahaan transportasi SPPBE. Tahapan terakhir adalah menghitung biaya jasa keseluruhan dengan menampilkan cash flow mencakup cash inflow dan cash outflow yang pada akhirnya akan dijadikan parameter untuk menghitung perolehan indikator ekonomi dari usaha transportasi SPPBE tersebut. Bentuk model ekonomi dari usaha transportasi SPPBE berdasarkan pengembangan model biaya usahanya terlihat pada Gambar 5.1. COLLECT FINANCIAL DATA

1

IDENTIFY ACTIVITIES

2

Modify

DEVELOP COST FLOW MODEL

3

preliminary

IDENTIFY COST DRIVER

4

COLLECT COST DRIVER DATA

5

CALCULATE ACTIVITY COST

6

DEVELOP COST FLOW MODEL

7 Gambar 5.1 Pengembangan model biaya transportasi SPPBE

5.1.2 Komponen Biaya Transportasi SPPBE Komponen-komponen biaya ditentukan untuk menghitung besarnya biaya CAPEX dan OPEX pada usaha transportasi SPPBE. Parameter yang diperlukan untuk menghitung besarnya biaya CAPEX seperti dijelaskan di bawah ini.


A. Banyaknya armada truk sebagai sarana pengangkutan LPG Banyaknya armada truk yang diperlukan ditentukan dari throughput produksi LPG SPPBE dan jarak tempuh dari kilang LPG Tanjung Priok ke lokasi SPPBE di wilayah Bekasi (lihat Tabel 5.1). Tabel 5.1 Penentuan Banyaknya Armada Truk Jenis armada truck Nissan Diesel Tronton CWA 260

Kapasitas tangki LPG truck

15.500 kg (15,5 ton)

Kapasitas throughput SPPBE

4.650 ton / bulan

Jumlah hari kerja per bulan

25 hari

Jarak Titik Suplai ke SPPBE (Dasar perhitungan fee transportasi) Radius tempuh per trip (PP)

40 km

Frekuensi trip per hari per unit

3 trip

Banyaknya kendaraan yang diperlukan

4 unit

Harga per unit + tangki (termasuk PPN)

Rp

Total harga 4 armada truk

Rp 2.320.120.000

80 km

580.030.000

Setelah mengetahui jumlah armada yang dibutuhkan untuk menunjang operasional pengangkutan LPG sesuai dengan throughput SPPBE tersebut, perlu diputuskan skema pembelian 4 unit armada truk tersebut. Pada thesis ini diasumsikan pengusaha transportasi SPBBE memutuskan untuk memperoleh kredit dari perusahaan leasing dengan komponen struktur biaya leasing ditampikan pada Tabel 5.2. Tabel 5.2 Komponen Struktur Biaya Leasing Harga 4 unit truk termasuk PPN

Rp 2.320.120.000

Uang Muka (dalam %)

25%

Biaya Uang Muka (dalam rupiah)

Rp

Hutang Pokok

Rp 1.740.090.000

Tipe kredit

Addb / In Advance

Rate Flat Jual

10,60%

Rate EFF Jual

18,56%

Discount Rate Factor

12,00%

Tenor Pinjaman

48 Bulan

Provisi

0,5%

Asuransi Jual (selama tenor)

4%

580.030.000

Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 menyajikan simulasi perhitungan komponen struktur biaya leasing sesuai dengan data pada Tabel 5.2


Tabel 5.3 Simulasi Perhitungan Komponen Struktur Biaya Leasing KENDARAAN

ITEM 1

TOTAL

Nissan Diesel / Tronton Tangki CWA260 / 2007

Merk / Jenis

Type / Thn

Harga Rp (Exclude PPN)

527.300.000,00

Harga Rp (include ppn) / Unit

580.030.000,00

Total Units

4

4 (Unit)

CREDIT CONDITION Uang Muka (%)

25,00%

Type (addB=0 ; addM=1)

0

18,56%

Rate EFF jual

Tenor (Month)

48

Provisi

0,50%

Insurance :

AAB

(All Risk + RSMD)

Tipe Insurance

% Asuransi Thn ke 1

1,00%

% Asuransi Thn ke 2

1,00%

% Asuransi Thn ke 3

1,00%

%- Ass Jual (selama tenor)

4,00%

Premi Asuransi ( Cash )

1,00%

Premi Asuransi ( Kredit )

0,00%

Polis Asuransi/unit

50.000,00

CREDIT CONDITION DETAIL Harga Unit Rp

DP Rp

2.320.120.000,00

2.320.120.000,00

580.030.000,00

580.030.000,00

Hutang Pokok Rp

1.740.090.000,00

Insurance in Credit

-

Total Hutang Pokok Rp

Bunga

AR / Hutang Pokok + Bunga Rp

Cicilan (per bulan)

Insurance+DP+Provisi

1.740.090.000,00 -

1.740.090.000,00

1.740.090.000,00

737.798.160,00

737.798.160,00

2.477.888.160,00

2.477.888.160,00

51.622.000,00

51.622.000,00

23.201.200,00

23.201.200,00

200.000,00

200.000,00

:

Insurance in Cash

Polis

Administration

-

Sub 1 Provisi

Down Payment

Sub 2

Total Sub 1 + Sub 2

TOTAL Insurance+DP+Provisi :

-

23.401.200,00 8.700.450,00

23.401.200,00 8.700.450,00

580.030.000,00

580.030.000,00

588.730.450,00

588.730.450,00

612.131.650,00

612.131.650,00

612.131.650,00

612.131.650,00


Tabel 5.4 Pembayaran Pertama yang harus Dibayar untuk Keperluan Leasing First Payment

TOTAL (Rp)

:

Insurance in Cash

23.201.200,00

Polis

200.000,00

Administration

-

Provisi

8.700.450,00

First Installment

51.622.000,00

Down Payment

580.030.000,00

Notary Fee

-

Total First Payment

663.753.650,00

Bayar Ke Creditor / Leasing

83.723.650,00

Bayar ke Dealer

580.030.000,00

Dalam menghitung biaya operasi angkutan LPG melalui transportasi darat (skid tank) diperoleh melalui data hasil kunjungan kerja dan kunjungan lapangan. Datanya meliputi komponen biaya selama dalam pengangkutan. Hasil tersebut kemudian dikompilasi dan diperoleh besaran biaya operasinya.

Konsep yang

digunakan adalah konsep biaya langsung dan biaya tidak langsung, karena mempunyai sifat antisipatif terhadap perubahan.

Kondisi ini adalah usaha

antisipasi perusahaan transportasi SPPBE jika terjadi perubahan terhadap harga dari faktor – faktor yang mempengaruhi komponen OPEX, misal spare part, bunga bank dan lainnya sehingga perusahaan dapat menjustifikasi ulang kepada bohier sehingga tidak merugikan kedua belah pihak akibat fee transportasi angkutan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi real yang ada. Perhitungan cash flow sangat ditentukan berdasarkan besarnya biaya OPEX, dengan memperhatikan struktur biaya penyusunnya. Struktur biayanya meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

5.1.3 Perhitungan Biaya Langsung Biaya yang berpengaruh langsung terhadap operasional perusahaan transportasi LPG trucking. Komponen dari struktur biaya penyusun biaya langsung dan simulasi perhitungannya dijelaskan di bawah ini. 1.

Bunga Modal + Cicilan Hutang Pokok Bunga modal adalah nilai bunga pinjaman yang ditentukan oleh perusahaan leasing yang memberikan pinjaman ditambah dengan nilai


cicilan hutang pokok tiap bulannya. Pada penulisan ini, asumsi nilai bunga modal yang diberikan oleh leasing adalah 10,6% rate flat yang terhitung sama dengan 18,6% rate effektif dalam jangka waktu 48 bulan masa pinjaman dengan DP 25% dari nilai total harga pembelian. Adapun hasil perhitungan

menunjukkan

bahwa

jumlah

hutang

pokok

sebesar

Rp1.740.090.000 sehingga nilai cicilan hutang pokok ditambah bunga modal yang harus dibayarkan tiap bulannya ke perusahaan leasing sebesar Rp 51.622.000. 2.

Asuransi Kendaraan Biaya asuransi kendaraan merupakan biaya yang tidak dapat dielakkan selama pengusaha transportasi SPPBE memutuskan untuk melakukan investasi melalui perusahaan leasing. Selain daripada itu, keuntungan menggunakan asuransi ialah dapat mengcover kerugian yang dialami oleh pengusaha jika terjadi sesuatu hal yang menimpa unit armada yang diasuransikan. Pada penulisan ini diasumsikan nilai asuransi jual selama tenor sebesar 4% dengan rincian pembayaran pertama dilakukan pada saat pembayaran DP dilakukan dengan nilai 1% dan tiap tahun berjalan berikutnya selama tenor dengan nilai yang tetap sebesar 1% (lihat Tabel 5.5) Tabel 5.5 Asumsi Nilai Asuransi Kendaraan TOTAL (Rp)

INSURANCE BREAKDOWN

3.

Asuransi Thn ke 2

23.201.200,00

Asuransi Thn ke 3

23.201.200,00

Asuransi Thn ke 4

23.201.200,00

Biaya Perawatan / Maintenance Biaya perawatan / maintenance merupakan salah satu struktur penyusun biaya langsung yang meliputi penggantian oli, gemuk serta pembaharuan komponen mesin kendaraan. Dalam perhitungan awal investasinya dilakukan dengan merincikan data perkiraan biaya untuk oli gemuk serta penggantian komponen kendaraan tersebut (lihat Tabel 5.6).


Setelah data tersebut dimasukkan dalam komponen perhitungan maka total biaya maintenance operasi hariannya untuk pengoperasian armada truk Nissan CWA 260 dapat diketahui dengan sebelumnya menetapkan asumsi perhitungan jumlah jam kerja harian dan jumlah hari kerjanya per bulan. Tampilan hasil perhitungan biaya maintenance operasi harian dari unit Nissan CWA 260 dapat dilihat pada Gambar 5.2. Tabel 5.6 Data Perkiraan Biaya Service & Penggantian Parts Kendaraan CLASS

List No.

1

2

LUBRICANT (LT/HOUR) 3 4

CWA260 20 0 0,04 0,04 0,004 Sumber: PT. Hikeza Putra Utama – Transport Division, 2007

5

0,02

Rp/lt

25.000

REPAIR COST (Rp/HOUR) PARTS (US$) 9,150

0,333333

Gambar 5.2 Hasil perhitungan biaya maintenance operasi harian

Adapun untuk perhitungan biaya maintenance untuk tahun ke 2, 3 dan tahun ke 4 ditentukan dengan asumsi yang terlihat pada Tabel 5.7.


Rp 3.050

Tabel 5.7 Perhitungan Kenaikan Biaya Maintenance Asumsi biaya maintenance kendaraan

% % % %

4.

% Kenaikan

Maintenance tahun ke 2 dari tahun 1 Maintenance tahun ke 3 dari tahun 2 Maintenance tahun ke 4 dari tahun 3 Maintenance tahun ke 5 dari tahun 4

5,00% 7,50% 10,00% 12,50%

Gaji Pokok Sopir Dalam thesis ini sistem kepegawaian untuk penjatahan kompensasi kepada awak kendaraan dalam hal ini sopir truk menganut sistem gaji pokok minimal dengan mengacu kepada kompensasi yang lebih tinggi di penjatahan uang jalan. Yang menjadi justifikasi perusahaan menganut sistem gaji pokok minimal untuk mencegah faktor kemalasan pada diri sopir untuk melakukan target trip / ritasi hariannya jika sudah mendapatkan gaji pokok yang besar walaupun mereka tidak mencapai target trip / ritasi harian yang ditentukan oleh perusahaan. Adapun yang menjadi tanggungan yang diberikan kompensasi oleh perusahaan hanya sopir armada. Perusahaan tidak mengangkat posisi kernet sebagai karyawan dari perusahaan sehingga porsi kompensasi kepada kernet diserahkan kepada sopir bersangkutan yang menjadi tandem kernet tersebut. Posisi kernet merupakan posisi free lance yang direkomendasikan oleh sopir namun tetap harus diketahui dan disetujui oleh manajer lapangan yang berwenang. Sebagai asumsi kenaikan porsi gaji pokok tersebut tiap tahunnya maka ditetapkan tiap tahun akan ada kenaikan sebesar 10% dari gaji pokok tahun sebelumnya selama armada truk belum mencapai masa jual kembali /

resale. 5.

Biaya Gas / Uang Jalan Sopir Yang termasuk dalam komponen perhitungan uang jalan sopir adalah biaya yang harus dikeluarkan dalam proses kerja pengangkutan LPG dari titik suplai LPG Pertamina sampai ke SPBBE. Biaya ini meliputi biaya bahan bakar, biaya tol, biaya perawatan kecil (tambal ban), biaya retribusi di jalan baik retribusi pemerintah (DLLAJR) ataupun koordinasi wilayah setempat jika ada, uang makan sopir serta porsi kompensasi sopir. Perhitungan uang jalan tersebut harus dapat mencakup seluruh biaya


tersebut di atas agar tidak terjadi komplain dari sopir yang dapat menyebabkan operasional pengangkutan mengalami hambatan. Asumsi pemakaian bahan bakar yang digunakan sesuai data dari dealer Nissan yakni efisiensi armada tersebut dalam kondisi muatan yakni 1 liter untuk 3,2 km dan dalam kondisi tidak bermuatan yakni 1 liter untuk 5,6 km. Sisa dari nilai biaya BBM tersebut digunakan untuk mencover seluruh biaya yang termasuk dalam komponen perhitungan uang jalan sopir yang telah dijelaskan di atas. Perhitungan biaya gas / uang jalan sopir ini dapat dibuat model regresi sederhananya dengan menggunakan data historis yang yang ada pada perusahaan transportasi untuk mendapatkan besaran nilai uang jalan untuk tiap trip / ritasinya dengan perbandingan besaran fee transportasi

yang

diperoleh

oleh

pengusahanya

ataupun

dengan

perbandingan besaran harga BBM kondisi real. 6.

Biaya Ban Biaya ban merupakan komponen biaya operasional langsung yang vital. Kondisi harga ban saat ini yang terus naik menyebabkan pengusaha transportasi harus mencari cara untuk menekan biaya ban. Harga ban lokal merk Bridgestone ataupun Gajah Tunggal saat ini sudah mencapai di atas Rp 2.000.000 untuk tiap setnya sehingga pengusaha transportasi khususnya dalam penulisan thesis ini memilih untuk memakai ban impor produksi dari India dengan justifikasi ketahanan ban India yang mencapai 40.000 km hampir menyamai ketahanan ban lokal merk Bridgestone dan Gajah Tunggal dengan catatan kondisi pemakaian di jalan aspal. Kondisi alam di India yang cukup panas juga hampir mirip dengan kondisi di Indonesia yang juga cukup panas. Harga ban impor produksi India ini dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan ban lokal yakni senilai Rp 1.700.000 untuk tiap setnya yang terdiri dari ban luar, ban dalam dan ban perut. Sebenarnya terdapat opsi lain yang lebih murah yakni ban impor produksi China. Namun ban impor produksi China sering mendapatkan komplain mudah robek dan daya tahannya kurang dari ban impor produksi India. Hal ini mungkin dikarenakan perbedaan iklim di China yang sangat


dingin dibandingkan di Indonesia yang relatif panas. Dengan asumsi perhitungan jarak tempuh per ritasinya 80 km (PP) dengan jumlah ritasi per harinya 3 ritasi dan jumlah hari kerja nya 25 hari dalam sebulan maka diperkirakan dalam waktu 7 bulan sekali perusahaan harus mengganti ban untuk tiap armada truk yang dioperasikannya. 7.

Biaya KIR Armada Truk Biaya KIR untuk armada harus dikeluarkan setiap periode enam bulan sekali atau dua kali dalam setahun. Besaran nilai yang harus dikeluarkan untuk pengurusan KIR truk ditentukan oleh dinas perhubungan melalui DLLAJR dengan asumsi selama masa pengoperasian armada besaran biaya tersebut tetap tidak ada kenaikan.

8.

Biaya STNK Armada Truk Berbeda dengan biaya KIR truk, biaya pengurusan / perpanjangan STNK dikeluarkan hanya satu kali dalam setahun. Besaran nilai biaya perpanjangan STNK tersebut sesuai dengan nilai pajak kendaraan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui instansi kepolisian dengan asumsi selama masa pengoperasian armada besaran biaya tersebut tetap tidak ada kenaikan.

5.1.4 Perhitungan Biaya Tidak Langsung Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan transportasi SPPBE yang tidak berkaitan langsung dengan operasional angkutan LPG, namun berhubungan secara keseluruhan. Komponen struktur biaya penyusun biaya tidak langsung dijelaskan di bawah ini. 1.

Biaya kepegawaian Yang dimaksud dengan biaya kepegawaian adalah beban gaji pegawai / pimpinan selain dari awak kendaraan yang mengangkut LPG. Bentuk badan usaha untuk usaha transportasi SPPBE ini adalah berbentuk perseroan terbatas (PT). Adapun struktur organisasi dari perusahaan


transportasi SPPBE dalam penulisan thesis ini seperti terlihat pada Gambar 5.3. Direktur / Pimpinan

Manager Operasional

Staff Administrasi Staff Umum Staff Operasional Lapangan Mekanik Gambar 5.3 Struktur organisasi transportasi SPPBE

Melalui struktur organisasi tersebut dapat diketahui biaya kepegawaian seperti terlihat pada Tabel 5.8 berikut: Tabel 5.8 Perhitungan Besarnya Biaya Kepegawaian Transportasi SPPBE Tenaga Kerja

Direktur / Pimpinan

Jumlah (Orang) 1

3.500.000

Kenaikan per tahun 10%

Manajer Operasional

1

1.750.000

10%

Staf administrasi

1

750.000

10%

Staf umum

1

750.000

10%

Staf operasional lapangan

2

900.000

10%

Mekanik

1

1.250.000

10%

7

9.800.000

TOTAL

2.

Gaji,Rp/Bln

Biaya Pengelolaan Umum & Administrasi Biaya dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan dan penyusutan asset dalam kegiatan tersebut, meliputi: a) Biaya Admin / ATK kantor; b) Listrik, telepon dan air minum; c) Pemeliharaan kantor; d) Biaya perjalanan dinas; dan e) Biaya cadangan lainnya.


3.

Penyusutan Armada Dalam menghitung penyusutan armada digunakan metode garis lurus (straight line method), yakni metode penyusutan yang dihitung berdasarkan penurunan nilai pembelian pada suatu tahun tertentu. Input yang digunakan dalam menghitung penyusutan ini adalah jumlah tahun kendaraan masih beroperasi sebelum masa penjualan kembali dengan memperhitungkan nilai residu / resale dari harga kendaraan. Pada thesis ini diasumsikan masa penjualan kembali dilakukan pada akhir masa tenor pinjaman dengan nilai penyusutan awal 25% dan nilai penyusutan bulanan sebesar 2%. Tabel 5.9 menampilan hasil simulasi perhitungan nilai penyusutan kendaraan / resale. Tabel 5.9 Perhitungan Resale Value 4 Unit Armada LPG Trucking BULAN KE0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NILAI PENYUSUTAN / RESALE (Rp) 1.740.090.000,00 1.705.288.200,00 1.671.182.436,00 1.637.758.787,28 1.605.003.611,53 1.572.903.539,30 1.541.445.468,52 1.510.616.559,15 1.480.404.227,96 1.450.796.143,41 1.421.780.220,54 1.393.344.616,13 1.365.477.723,80 1.338.168.169,33 1.311.404.805,94 1.285.176.709,82 1.259.473.175,63 1.234.283.712,11 1.209.598.037,87 1.185.406.077,11 1.161.697.955,57 1.138.463.996,46 1.115.694.716,53 1.093.380.822,20 1.071.513.205,76 1.050.082.941,64 1.029.081.282,81 1.008.499.657,15 988.329.664,01 968.563.070,73 949.191.809,31 930.207.973,13


BULAN KE32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

5.2

NILAI PENYUSUTAN / RESALE (Rp) 911.603.813,67 893.371.737,39 875.504.302,64 857.994.216,59 840.834.332,26 824.017.645,61 807.537.292,70 791.386.546,85 775.558.815,91 760.047.639,59 744.846.686,80 729.949.753,06 715.350.758,00 701.043.742,84 687.022.867,99 673.282.410,63 659.816.762,41

PERHITUNGAN CASH FLOW Setelah diperoleh hasil CAPEX dan OPEX baik biaya operasi langsung

maupun biaya operasi tidak langsung selanjutnya dibuat Cash Flow dengan sebelumnya merincikan Cash Inflow dan Cash Outflow.

5.2.1 Perhitungan Cash Inflow Perhitungan Cash Inflow untuk perusahaan transportasi SPBBE didapatkan dari fee transportasi yang akan dibayarkan oleh Pertamina / Bohier sesuai dengan kapasitas LPG yang diangkut setiap bulan sesuai dengan kapasitas troughput LPG dari SPPBE tersebut. Tabel 5.10 menampilkan simulasi perhitungan Cash Inflow perusahaan transportasi SPBBE dan Tabel 5.11 menampilkan simulasi cash inflow selama 4 tahun. Tabel 5.10 Simulasi Perhitungan Cash Inflow Transportasi SPPBE KOMPONEN INFLOW :

Throughput (MT/Bulan)

Rp/Sat

Jarak (Km)

Total (IDR)

PEMBAYARAN NET DITERIMA DARI BOHIER PER BULAN

Fee Transportation

4.650

40

726

135.036.000

SUB TOTAL

135.036.000

135.036.000

TOTAL


Tabel 5.11 Simulasi Cash Inflow Selama 4 Tahun INFLOW

Parameters

Pembayaran / Bulan

Thn

Tertagih

Rp.

Ke 1

135.036.000,00

135.036.000,00

2

135.036.000,00

135.036.000,00

3

135.036.000,00

135.036.000,00

4

135.036.000,00

135.036.000,00

5.2.2 Perhitungan Cash Outflow Setelah mendapatkan hasil perhitungan biaya langsung dan tidak langsung maka dapat disimulasikan Cash Outflow selama masa pengoperasian armada sebelum mencapai masa jual kembali yang ditampilkan pada Tabel 5.12. Tabel 5.12 Simulasi Cash Outflow Selama 4 Tahun OUT FLOW Thn ke

Maintenance Rp / bln

BAN Rp / 7 mths

BBM Rp / bln

Sopir Rp / bln

Parameters STNK Rp / year

KIR Rp / 6 mths

1

8.474.995,43

4.000.000,00

32.250.000,00

11.220.000,00

4.000.000,00

24.000.000,00

2

8.898.745,20

4.400.000,00

32.250.000,00

11.220.000,00

4.000.000,00

24.000,000,00

3

9.566.151,09

4.840.000,00

32.250.000,00

11.220.000,00

4.000.000,00

24.000.000,00

4

10.522.766,19

5.324.000,00

32.250.000,00

11.220.000,00

4.000.000,00

24.000.000,00

5

11.838.111,97

5.856.400,00

32.250.000,00

11.220.000,00

4.000.000,00

24.000.000,00

Thn ke

Salaries / mth

Bank&Leasing / mth

Other / mth

B.Umum&Adm / mth

Rental/Subkontr

1

9.800.000,00

-

-

3.500.000,00

-

2

10.780.000,00

-

-

3.850.000,00

-

3

11.858.000,00

-

-

4.235.000,00

-

4

13.043.800,00

-

-

4.658.500,00

-

5

14.348.180,00

-

-

5.124.350,00

-

5.2.3 Simulasi Cash Flow Setelah perhitungan cash inflow dan cash outflow didapatkan, maka dapat dibuat simulasi perhitungan cash flownya. Tabel 5.13 menampilkan hasil simulasi perhitungan cash flow tahunan perusahaan transportasi SPPBE.


Tabel 5.13 Simulasi Cash Flow Tahunan Perusahaan Transportasi SPPBE 12 SUMMARY CASH FLOW PER : 12 MONTHS

IRR = 32,76% CASH IN

Payment

5

4

3

2

1

1.620.432.000,00

1.620.432.000,00

1.620.432.000,00

1.620.432.000,00

-

Maintenance

-

-

-

-

-

Driver

-

-

-

-

-

Operation

-

-

-

-

-

Other Income

-

-

-

-

-

Tax Return

-

-

-

-

-

-

-

-

-

659.816.762,41

1.620.432.000,00

1.620.432.000,00

1.620.432.000,00

1.620.432.000,00

659.816.762,41

RESALE

TOTAL CASH IN

CASH OUT 5

4

3

2

1

COGS

Insr. + Polis+Adm

23.401.200,00

-

-

-

-

DP+Provisi

588.730.450,00

-

-

-

-

Maintenance Exp.

101.699.945,10

106.784.942,36

114.793.813,03

126.273.194,33

-

Gas

387.000.000,00

387.000.000,00

387.000.000,00

387.000.000,00

-

Driver exp.

48.000.000,00

52.800.000,00

58.080.000,00

63.888.000,00

-

Tire

11.220.000,00

22.440.000,00

22.440.000,00

11.220.000,00

-

KIR

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

-

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

-

-

-

-

-

-

619.464.000,00

619.464.000,00

619.464.000,00

619.464.000,00

-

1.811.515.595,10

1.220.488.942,36

1.233.777.813,03

1.239.845.194,33

-

159.600.000,00

175.560.000,00

193.116.000,00

212.427.600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159.600.000,00

175.560.000,00

193.116.000,00

212.427.600,00

-

1.971.115.595,10

1.396.048.942,36

1.426.893.813,03

1.452.272.794,33

-

(350.683.595,10)

224.383.057,65

193.538.186,97

168.159.205,67

659.816.762,41

(350.683.595,10)

(126.300.537,46)

67.237.649,51

235.396.855,18

895.213.617,59

STNK

Grace period

Installment to Creditor

TOTAL C O G S

OPERATING COST

Gaji & B. Umum + Admin

Bank&Leasing

Rental/Sub-kontrak

TOTAL OPR. COST

TOTAL CASH OUT

NET CASH FLOW

END BALANCE

NPV w/o Calculating Resale Value IRR w/o Calculating Resale Value

:

:

IDR 110.391.320,95

32,76%


5.3

PERHITUNGAN INDIKATOR KELAYAKAN EKONOMI Dari hasil cash flow yang ditampilkan di atas, maka akan diperoleh

indikator kelayakan ekonomi seperti terlihat pada Tabel 5.14 berikut ini: Tabel 5.14 Indikator Kelayakan Ekonomi

No.

Indikator Ekonomi

Nilai Keekonomian

1

Internal Rate of Return (IRR)

32,76%

2

Net Present Value (NPV), (x rupiah)

3

Pay Out Time (POT), tahun

5.4

ANALISA SENSITIVITAS

110.391.320,95

2,6

Analisa sensitivitas dilakukan untuk mengetahui apakah yang menjadi pengaruh dominan dalam perhitungan keekonomian, dapat diketahui perubahan beberapa parameter, diantaranya perubahan penambahan dan pengurangan CAPEX, OPEX, dan fee transportasi terhadap base case IRR 32,76% yang hasilnya seperti terlihat pada Gambar 5.4.

Gambar 5.4 Pengaruh perubahan parameter


BAB IV PEMBANGUNAN JARINGAN MODA DISTRIBUSI LPG NASIONAL

Recommend Documents