BAB IV PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM

BAB IV PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM

Dalam bab IV ini akan memaparkan beberapa pembahasan yang antara lain meliputi: (a) Hakikat Pendidikan Islam, (b) Kurikulum Pendidikan Islam, (c) Demokrasi dan Humanisme dalam Pendidikan Islam, (d) Kerangka Berfikir Demokrasi dalam Pendidikan Islam, (e) Kerangka Berfikir Humanistik dalam Pendidikan Islam, (f) Format Pendidikan yang Demokratis dan Humanistik dalam Pendidikan Islam. Sebagai sebuah sistem, pendidikan Islam memiliki berbagai komponen1 yang antara satu dan lainnya saling terkait, dan didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah, serta pendapat para ulama dan warisan sejarah yang sesuai dengan al-Qur‟an dan al-Sunnah tersebut. Nilai-nilai ajaran Islam tersebut antara lain keadilan, kejujuran, kesederajatan, keseimbangan, keterbukaan, kemanusiaan, kesesuaian dengan fitrah manusia, kesesuaian dengan tempat dan perkembangan zaman, keunggulan, profesionalitas, keikhlasan, dan akhlak mulia lainnya. Dalam berbagai komponen pendidikan tersebut telah terjadi paradigma baru sebagai akibat dari perkembangan global, era reformasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan masyarakat, agama, filsafat, dan 1

Komponen pendidikan Islam terdiri dari visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, pendidik, peserta didik, manajemen pengelolaan, sarana dan prasarana, atmosfer akademik, kerja sama dan evaluasi. Berbagai komponen tersebut memiliki hubungan fungsional simbiotik antara satu dan lainnya, dan membentuk sebuah sistem yang khas, yakni didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat di dalam dengan al-Qur‟an dan al-Sunnah. Abudin Nata, Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 327,

118

ideologi sebuah bangsa, serta perkembangan politik pada negara di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Berbagai paradigma baru pendidikan sebagai akibat dari adanya perubahan tersebut antara lain sebagai berikut: Pertama, dari segi visinya. Paradigma baru pendidikan harus diupayakan kepada upaya menyiapkan masa depan bangsa agar mampu berkompetisi di era global. Di dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 misalnya dinyatakan bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan

sebagai

pranata

sosial

yang

kuat

dan

berwibawa

untuk

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.2 Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, harus mampu menyesuaikan visinya dengan visi pendidikan nasional tersebut. Visi dan oreintasi pendidikan Islam yang selama ini beroreintasi ke masa lalu dengan cara mentransformasikan berbagai ilmu keislaman yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan zaman, harus mengalami perubahan. Dengan cara demikian, tamatan pendidikan Islam tidak hanya dapat berkiprah di sektor marginal dan terpinggirkan, melainkan disektor yang lebih luas dan diperhitungkan orang. Lulusan pendidikan seharusnya tidak hanya dapat „‟ berenang di kolam yang sempit, melainkan berenang di samudra yang luas”3

2

Lihat: Rencana Strategis Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hlm. 6. 3

Pendidikan Islam harus mampu melakukan transformasi nilai-nilai ajaran-ajaran Islam ke dalam spektrum kehidupan yang lebih luas, sehingga lulusan pendidikan lembaga pendidikan Islam tidak hanya dapat berenag di kolam yang sempit, melainkan mampu berenang di samudra

119

Kedua, dari segi misinya. Paradigma baru pendidikan diarahkan pada upaya: (1) perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.4 Tradisi penelitian Islam telah melahirkan sejumlah tokoh intlektual Muslim yang bertaraf nasional maupun internasional. Al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Khaldun dan lainnya dari Timur Tengah dan sekitarnya, Nawawi alBantani, Mahfudz al-Tirmizi, Khalil Bangkalan Madura, Hasyim Asy‟ari, dan lainnya dari Indonesia.

yang luas. Dengan demikian, mereka tidak akan menjadi para pecundang yang mudah dijangkiti oleh psikologi orang yang kalah, melainkan sebagai orang yang tampil penuh percaya diri dan mampu merebut berbagai peluang yang ada. Mereka menjadi orang-orang yang mampu mengakses berbagai peluang dan terbebas dari penyakit stres yang kini melanda sebagian besar bangsa Indonesia. Banyaknya orang stres ini mengakibatkan banyak orang yang kurang mampu menggunakan akal sehatnya, mudah tersinggung dan terpancing emosional dan tempramental. Orang-orang yang demikian itu amat mudah disusupi oleh ideologi radikal yang dapat melakukan berbagai perbuatan anarkis, sebagaimana hal yang demikian itu telah menjadi fenomena kontemporer yang perlu diamati dan sekaligus dicarikan pemecahannya dengan arif dan bijaksana. Lihat: Jamhari dan Jajang Jahrani (ed), Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, Cet. I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 1. 4

Rencana Strategis Pendidikan Nasional..,

120

Ketiga, dari segi tujuannya. Paradigma baru pendidikan saat ini tidak lagi tertumpu kepada pemberian pengetahuan yang bersifat kognitif, melainkan harus disertai dengan mengamalkannya, menginternalisasikannnya dalam diri, dan menggunakannya bagi kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan sifat sebuah ilmu yang di samping memiliki dimensi akadems berupa teori dan konsepkonsep, juga memiliki dimensi pragmatis berupa keterampilan menerapkan teori dan konsep-konsep tersebut.5 Keempat, dari segi kurikulum. Paradigma baru pendidikan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum bukan hanya yang tertulis di atas kertas, melainkan seluruh aktivitas yang memengaruhi terjadinya pembelajaran. Kurikulumyang berada di atas kertas hanya kurikulum yag bersifat potensial, sedangkan kurikulum yang sesungguhnya adalah kurikulum yang benar-benar aktual, yakni berbagai aktivitas yang memengaruhi aspek kognetif, apektif, dan psikomotorik.6 Kelima, dari segi pendidik. Paradigma baru pendidikan melihat bahwa, guru, dosen atau pendidik bukan lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan hanya salah satunya saja. Di samping itu masih terdapat berbagai sumber informasi yang dapat diakses oleh peserta didik, yakni informasi yang terdapat pada berbagai mass media baik media cetak maupun elektronik, Internet, dan lain sebagainya. Peran dan fungsi guru saat ini selain sebagai

5

Abudin Nata, Manajemen Pendidikan.., hlm. 144.

6

Zakiah Daradjat, Pendidikan dalam Keluarga dan Sekolah, Cet. I, (Jakarta: Ruhama, 1999), hlm. 1-18.

121

informant juga sebagai motivator, dinamisator, fasilitator, dan inovator pendidikan yang menciptakan kondisi pembelajaran pada peserta didik. Keenam, dari segi peserta didik. Paradigma baru saat ini melihat peserta didik sebagai mitra kegiatan belajar mengajar yang harus diperlakukan secara adil, manusiawi, egaliter, demokratis, dihormati hak-hak asasinya, dan sebagainya. Hal ini mengharuskan seorang guru tidak dapat lagi memutuskan program pembelajarannya sendiri tanpa persetujuan siswa. Mereka harus melayani kepentingan peserta didik dan bukan sebaliknya. Sebagaimana yang dikehendaki oleh konsep Total Quality Management.7 Ketujuh, dari segi proses belajar mengajar. Paradigma baru pendidikan saat ini, sebagaimana dinyatakan pada Bab IV, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan, serta psikologi peserta didik. Kedelapan, dari segi lingkungan. Paradigma baru pendidikan saat ini, melihat bahwa lingkungan yang memengaruhi kegiatan pendidikan bukan hanya yang terbatas dalam ruangan kelas, melainkan lingkungan global yang lebih luas yang memungkinkan diakses melalui teknologi informasi. Untuk itu, pendidikan 7

Konsep Total Quality Management adalah sebuah konsep manajement yang melihat seluruh komponen yang mendukung pelaksanaan manajement harus dalam keadaan

yang unggul, ditangani oleh tenaga kerja yng andal, tim kerja yang kompak, serta diabdikan sepenuhnya bagi terpenuhinya kepuasan pelanggan. Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, Total Quality Management, Cet. 3, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2003), hlm. 1-4.

122

di masa sekarang harus melihat lingkungan global sebagai faktor yang memengaruhi terjadinya kegiatan pembelajaran. Kesembilan, dari segi sarana prasarana. Paradigma baru pendidikan saat ini, melihat bahwa sarana prasarana tidak hanya ditentukan oleh status kependidikannya, melainkan oleh kemungkinan memanfaatkannya. Untuk itu, sarana prasarana yang ada di masyarakat dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan, melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Untuk itu, program pemanpaatan berbagai sarna prasarana yang ada di masyarakat melalui skema kerja sama perlu dilakukan. Kesepuluh, dari segi manajemen pengelolaannya. Paradigma baru pendidikan saat ini, melihat bahwa kegiatan pendidikan harus dikelola dengan pendekatan manajemen bisnis yang bertumpu pada pemberian pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan sebagai mana yang dijumpai dalam konsep Total Quality Management, sebagaimana tersebut diatas. Kesebelas, dari segi pendanaannya. Paradigma baru pendidikan saat ini, melihat bahwa dana pendidikan harus dilihat sebagai alat dan investasi. Biaya pendidikan yang dikeluarkan peserta didik harus sebanding dengan produk layanan yang mereka terima. Dengan cara demikian, berapapun biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik akan dilakukan dengan senang hati.8 Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa, perkembangan dunia pendidikan saat ini amat bergerak cepat. Seluruh komponen pendidikan harus terus diinovasi dan dikembangkan sesuai dengan paradigma baru pendidikan.

8

Abudin Nata, Manajemen Pendidikan.., hlm. 141-149.

123

Dalam konteks ini, pendidikan Islam memiliki potensi dan peluang yang besar untuk berkembang, sepanjang mampu merespons secara positif terhadap seluruh perkembangan paradigma baru pendidikan tersebut, dengan didukung kesiapan sumber daya manusia yang ada.

A. Hakikat Pendidikan Islam

1.

Pengertian Pendidikan Islam Pengertian pendidikan Islam menurut bahasa Arab ada beberapa istilah

yang dipergunakan untuk menunjukkan pendidikan antara lain adalah at-ta‟lim yang berarti pengajaran, at-tadib yang berarti pendidikan yang bersifat khusus, attarbiyah yang berarti pendidikan.9 Menurut Abdur Rahman An-Nahlawi menjelaskan bahwa at-tarbiyah memiliki tiga asal kata, yaitu dari: a. Raba-yarbu yang berarti bertambah dan tumbuh. b. Raba-yarba dengan wazan khafiya-yakhfas, berarti menjadi besar. c. Rabba-yarubbu dengan wazan madda-yamuddu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara.10 Sedangkan perbedaan at-tarbiyah dengan at-ta‟lim menurut Muhammad Athiyah al-Abrasyi bahwa at-tarbiyah yaitu: Untuk mempersiapkan dan mengarahkan potensi seseorang agar tumbuh dan berkembang. Melalui attarbiyah, dikembangkan potensi seseorang untuk mencapai tujuan yaitu 9

Asnelly Ilyas, Mendambakan Anak Saleh, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hal.20.

10

Ibid

124

“kesempurnaan”. At-tarbiyah menuntut pekerjaan yang teratur, kemajuan yang terus-menerus, kesungguhan,

dan pemusatan pikiran pada anak

untuk

perkembangan jasmani, akal, emosi, dan kemauannya. Kemudian at-ta‟lim hanya terfokus pada penyampaian pengetahuan dan pemikiran-pemikiran guru dengan metode yang dikehendakinya. Tujuan yang hendak dicapai dari at-ta‟lim adalah mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian. Sedangkan tujuan at-tarbiyah menjadikan anak kreatif.

11

Dalam hal ini menurut Zuhairini, yang dikutip oleh

Muhaimin menjelaskan bahwa dalam Islam pada mulanya pendidikan disebut dangan kata “ta‟lim” dan “ta‟dib” mengacu pada pengertian yang lebih tinggi, dan mencakup unsur-unsur pemgetahuan („ilm), pengajaran (ta‟lim) dan pembimbingan

yang

baik

(tarbiyah).

Sedangkan

menurut

Langgulung,

pendidikan Islam itu setidak-tidaknya tercakup dalam delapan pengertian, yaitu Al-tarbiyah al-diniyah (pendidikan keagamaan), ta‟lim al-din (pengajaran agama), al-ta‟lim al-diny (pengajaran keagamaan), al-ta‟lim al-Islamy (pengajaran keIslaman), tarbiyah alMuslimin (pendidikan orang-orang Islam), al-tarbiyah fi al-Islam (pendidikan dalam Islam), al-tarbiyah „inda al-Muslimin (pendidikan di kalangan orang-orang Islam), dan al-tarbiyah al-Islamiyah (pendidikan Islam).12 Beberapa ayat al- Qur‟an yang berkaitan dengan kata-kata tarbiyah adalah seperti pada firman Allah:

         11

Asnelly Ilyas. Mendambakan.., hlm. 21.

12

Muhaimin. Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2004),

hlm.36.

125

   ÄÛÙá x ã =By v ãÅ  “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". Q.S. Al-Isra‟ ayat 24. Menurut Djumberansjah Indar dan dikutip oleh Baharuddin dan Moh. Makin, kata rabbayani pada ayat ini mempunyai arti rahmah, yaitu ampunan dan kasih sayang, yang orang tua memberi makan, kasih sayang, pakaian, dan merawat ank-anaknya.13

        ÄßØá x ã =Fe ãÅ    “Fir'aun menjawab: "Bukankah Kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) Kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama Kami beberapa tahun dari umurmu” Q.S. Al-Syu‟ara‟ ayat 18. Sedangkan kata ta‟lim dengan kata kerja „allama sudah digunakan pada zaman Nabi, baik dalam al-Qur‟an, Al-Hadis maupun dalam pemakaian seharihari. Kata „allama dapat ditemukan dalam ayat ini:

          

13

Baharuddin dan Moh. Makin, Pendidikan Humanistik, Konsep, Teori, dan Aplikasi Praksis dalam Dunia Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm.141.

126

   ÄØÚá Õ=^çe ãÅ   “Dan

Dia

mengajarkan

pada

Adam

nama-nama

(benda-benda)

seluruhnya…. “ Q.S. Al-Baqarah ayat 31. Dan dalam ayat lain, Allah berfirman:

                   ÄÝØá gjne ãÅ   “Hai manusia kami telah diberi peringatan tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatukarunia yang nyata.” Q.S. Al-Naml ayat 16. Kata „allama pada ayat kedua di atas mengandung pengertian sekedar memberi tahu atau memberi pengetahuan, dan tidak mengandung arti pembinaan kepribadian, karena kecil kemungkinan memberi pembinaan kepribadian kepada Adam melalui nama-nama benda. Lain halnya dengan pengertian rabba dan addaba, karena di situ jelas terkandung pengertian pembinaan, pimpinan, dan pemeliharan. Sedangkan dalam Enclyclopedia education, pendidikan agama diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan orang beragama, dengan demikian dapat diarahkan kepada pertumbuhan moral dan karakter, pendidikan agama tidak cukup hanya memberikan pengetahuan tentang

127

agama saja akan tetapi disamping pengetahuan agama, mestilah ditekankan pada felling attitude, personal ideal, aktivitas, kepercayaan.14 Sedangkan menurut Muhaimin, pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu al-Qur‟an dan As-Sunnah. Dalam pengertian yang pertama ini, pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut.15 Menurut Mohammad Fadil Al-Djamaly, pendidikan Islam adalah proses mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan juga mengangkat derajat kemanusiaannya, sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) dan kemampuan ajarannya (pengaruh dari luar).16 Sehubungan dengan itu, Abdurrahman Al-Bani menyatakan bahwa pendidikan (tarbiyah) terdiri dari empat unsur. Pertama, menjaga dan memelihara fitrah anak sebelum baligh. Kedua, mengembangkan seluru potensi dan kehidupan yang bermacam-macam. Ketiga, mengarahkan seluru fitrah dan potensi ini menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Keempat, proses ini dilakukan secara bertahap. Dari sini diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengembangkan seluruh potendi anak didik secara bertahap menurut nilai-nilai normatif Islam.17 2.

Dasar-Dasar Pendidikan Islam 14 15

Zuhairini. Dkk, Metodologi Pendidikan Agama, (Solo: Ramadhani,1993), hlm.10. Muhaimin. Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2004),

hlm.29. 16

Baharuddin dan Moh. Makin.., Pendidikan Humanis, hlm. 144

17

Ibid, hlm. 108.

128

Pendidikan Islam, baik sebagai konsep maupun sebagai aktivitas yang bergerak dalam rangka pembinaan kepribadian yang utuh dan paripurna, memerlukan suatu dasar yang kokoh. Kajian tentang pendidikan Islam tidak boleh lepas dari landasan yang terkait dengan sumber ajaran Islam yang mendasar. Ada tiga dasar pendidikan Islam yang fundamental, yaitu, al-Qur‟an, al-Sunnah, dan Ijtihad. a.

al-Qur’an al-Qur‟an diakui oleh orang-orang Islam sebagai firman Allah, dan

karenanya ia merupakan dasar bagi hukum mereka. Sebenarnya, al-Qur‟an merupakan himpunan wahyu Tuhan yang sampai kepada Nabi Muhammad Saw. dengan perantara malaikat Jibril. al-Qur‟an tidak diwahyukan secara keseluruhan, tetapi turun secara sebagian-sebagian, sesuai dengan timbulnya kebutuhan, dalam masa kira-kira dua puluh tiga tahun.18 Diturunkannya al-Qur‟an secara berangsurangsur bertujuan untuk memecahkan setiap problema yang timbul dalam masyarakat. Dan juga menunjukkan suatu kenyataan bahwa pewahyuan total pada suatu waktu adalah mustahil, karena al-Qur‟an turun menjadi petunjuk bagi kaum Muslimin dari waktu kewaktu yang selaras dan sejalan dengan kebutuhan yang terjadi.19 al-Qur‟an sepenuhnya beroreintasi untuk kepentingan manusia. Segala persoalan terdapat hal pokonya di dalam al-Qur‟an. Dan al-Qur‟an sebagai tempat pengambilan yang menjadi sandaran segala dasar cabang, yang menjelaskan tentng pranata susila yang benar bagi manusia. al-Qur‟an berisi aturan yang sangat 18

Khoirun Rosyadi, Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

19

Ibid

129

lengkap dan tidak punya cela, mempunyai nilai universal dan tidak terkait dengan ruang dan waktu, nilai ajarannya mampu menembus segala dimensi ruang dan waktu. Dapat dipahami, kalau al-Qur‟an merupakan sumber inspirasi dan aktivitas manusia dalam setiap sendi kehidupannya, yang akan mengantarkan manusia mampu berdialog secara ramah dengan dirinya sendiri, dengan alam sekitar, dan dengan Tuhannya, maka al-Qur‟an menjadi landasan kokoh dan paling

strategis

bagi

oreintasi

pengembangan

intlektual,

spritual,

dan

keparipurnaan hidup manusia secara hakiki. b. al-Sunnah Dijadikannya al-Sunnah sebagai dasar pendidikan Islam tidak terlepas dari fungsi al-Sunnah itu sendiri terhadap al-Qur‟an. Fungsi al-Sunnah terhadap al-Qur‟an adalah sangat penting. Ada beberapa pembenaran yang mendesak untuk segera ditampilakan, yaitu: a) al-Sunnah menerangkan ayat-ayat al-Qur‟an yang bersifat umum. Maka dengan sendirinya yang menerangkan itu terkemudian dari yang diterangkan, b) al-Sunnah menghidmati al-Qur‟an. Memang al-Sunnah menjelaskan mujmal al-Qur‟an, menerangkan musykilnya dan memanjangkan keringkasannya.20 Ada beberapa pernyataan al-Qur‟an yang menjelaskan secara gamblang bahwa setiap rasulyang diutus untuk dipatuhi (Q.S. An-Nisa ayat 64); bahwa Nabi Muhammad Saw. rasul terakhir dan teladan. Mengikuti dan patuh pada jalan rasul merupakan satu-satunya jalan bagi seseorang untuk mencintai-Nya dan dicintai-

20

Ibid, hlm. 155.

130

Nya, dan sebagai cara agar segala dosa diampuni (Q.S. Ali Imron ayat 31). Setiap masalah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perbedaan harus dikembalikan kepada Allah dan rasul-Nya, kepada al-Qur‟an dan al-Sunnah, agar tercapai harmoni yang kreatif, yang memancarkan kesucian batin dan keagunganNya. c.

Ijtihad Berakhirnya kenabian dengan wafatnya Rasulullah Muhammad Saw.

pada hakikatnya mengandung nilai yang sangat penting bagi manusia. Manusia, dengan demikian, tidak dapat lain kecuali kembali kepada kemampuannya sendiri dengan al-Qur‟an sebagai wahyu dan Sunnah rasul sebagai teladan, untuk berikhtiar menghadapi dan menyelesaikan persoalannya sendiri di muka bumi ini. Ijtihad sebagai langkah untuk memperbaharui interprestasi dan pelembagaan ajaran Islam. dalam kehidupan yang berkembang merupakan semangat kebudayaan Islami.21 Ijtihad yang dimaksud disini adalah pengertian yang luas, bukan ijtihad yang oleh sementara para ulama disebut sebagai Ijtihad fardhi dan jama‟i, kedua model ijtihad itu terjadi karena adanya keterikatan ruang dan waktu. Seseorang yang melakukan ijtihad disebut sebagai mujtahid. Seorang mujtahid senantiasa

menggunakan

akal-bidinya

untuk

memecahkan

problematika

kemanusiaan dalam kehidupannya. Orang yang senantiasa menggunakan akalbudinya oleh al-Qur‟an disebut sebagai ulul albab. Menurut al-Qur‟an ulul albab adalah kelompok manusia tertentu yang diberi keistimewaan oleh Allah Swt. Di antara keistimewaannya adalah mereka 21

Khoirun Rosyadi, Pendidikan Profetik.., hlm. 158.

131

diberi hikmah dan pengetahuan, di samping pengetahuan, yang diperoleh mereka secara empiris.22

B. Kurikulum Pendidikan Islam

Dalam kosa kata arab istilah kurikulum dikenal dengan kata manhaj yang bearti jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya. Apabila pengertian ini dikaitkan dengan pendidikan maka manhaj

atau kurikulum bearti jalan terang yang dilalui pendidik atau guru

latihdengan orang-orang yang dididik atau dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka.23 Dalam penyusunan kurikulum, dapat dilihat dari prinsip-prinsip sebagai berikut; (1) Ruh Islamiyah, setiap yang berkaitan dengan kurikulum termasuk falsafah, tujuan, metode dan lainnya harus berdasar pada agama dan akhlak Islam. Terisi dengan jiwa agama Islam dan bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan spritual dan akhlak dalam membina pribadi mukmin,24 (2) universal, antara tujuan dan kandungan kurikulum harus meiputi segala aspek pribadi pelajar, kandungan juga meliputi segala aspek yang berguna untuk membina pribadi pelajar yang berpadu dan bermanfaat bagi perkembangan masyarakat,25 (3) Balancing, antara tujuan dan kandungan kurikulum harus memiliki keseimbangan (balance) dalam

22

Ibid. Umar Muhammad al-Thaumi al-Syaibani, Filsafat Pendidikan Islam, Terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang,1979), hlm. 478. 23

24

Umar Muhammad al-Thaumi al-Syaibani.., hlm. 520.

25

Ibid

132

penyusunannya. Agama Islam yang merupakan sumber ilham kurikulum dalam menciptakan falsafah dan tujuan-tujuannya menekankan kepentingan duniawi dan ukhrawi dengan memperhatikan perkembangan jasmani, akal, jiwa dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.26 (4) Sesuai dengan perkembangan psikologis, prinsip ini berkaitan dengan bakat, minat kemampuan pelajar, kebutuhan pelajar dan kondisi realistis lingkungan alam sekitar dimana pelajar itu hidup dan berinteraksi.27 (5) Memperhatikan lingkungan sosial, dalam lingkungan sosial ini, kurikulum harus akomodatif dalam proses pemasyarakatan bagi pelajar, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, kebiasaan dan sikap, cara berfikir dan tingkag laku, kerjasama dan tanggung jawab serta pengorbanan pada lingkungannya. Bagi masyarakat kurikulum harus akomodatif untuk ikut mengembangkan dan mengubah masyarakat kearah yang lebih baik.28 Kurikulum agama merupakan pemandu utama bagi penyelenggaraan pendidikan secara formal, yang menjadi pedoman bagi setiap guru, kepala sekolah dan kerangka (framework) pendidikan dalam pelaksanaan tugas mereka seharihari. Lebih dari itu, kurikulum merupakan pengejawantahan dari tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kerena itu, kurikulum memuat jumlah mata pelajaran, garis pokok pengajaran, dan jumlah jam belajar masing-masing mata

26

Ibid, hlm 521.

27

Abudin Nata, Sejarah Pendidikan Islam,( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004),

hlm. 17. 28

Husein Sulaiman Qurah, Al-Ushul Al-Tarbauriyah fi Bina Al-Manhaj, (Cairo: Dar alMa‟arif, 1975), hlm. 47-49.

133

pelajaran dalam satu minggu, selama satu tahun ajaran pada jenjang pendidikan tertentu. 29 Tantangannya bagi pendidikan agama adalah bagaimana mendorong peserta didik untuk menjadi orang yang memiliki kompetensi sesuai pendidikan yang ditempuhnya. Pendidikan agama adalah pendidikan yang kompleks karena menyentuh keseluruhan ranah pendidikan. Pendidikan gama tidak saja menyampaikan materi pengetahuan agama kepada peserta didik tetapi juga harus membimbing mereka untuk berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan agama. Oleh karena itu konsep pendidikan agama yang sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah sistem pendidikan yang holistik, konprehensif, dan integral. Sudah saatnya untuk mengubah paradigma pendidikan agama yang diajarkan kepada peserta didik, yaitu mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai perilaku dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik bukan hanya dituntut untuk mengetahui dan menghapal, akan tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam tindakan nyata sehari-hari.30 Secara teknis Anshari, memberikan pengertian pendidikan Islam adalah: sebagai proses bimbingan (pimpinan, tuntunan, usulan) oleh subyek didik terhadap perkembangan jiwa (pikiran, perasaan, kemauan, intuisi dan sebagainya), dan raga obyek didik dengan bahan-bahan materi tertentu, pada wktu tertentu,

29

Azyumardi Azra, Strategi Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 4. Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2003), hlm. 18. 30

134

dengan metode tertentu, dan dengan alat perlengkapan yang ada kearah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam.31 Pengertian pendidikan Islam diatas dioperasionalkan dalam bentuk Pendidikan Agama Islam yang orientasinya pada usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan Agama Islam.32 Al-Syaibani menetapkan empat dasar pokok dalam kurikulum pendidkan Islam, yaitu dasar religi, dasar falsafah, dasar psikologis, dan dapat pula ditambah dasar organisatoris.33 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu adalah merupakan landasan yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap mental. Dalam pengertian yang lebih luas, kurikulum merupakan segala kegiatan yang dirancang oleh lembaga pendidikan dan yang disajikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut pengertian ini segala pengalaman yang dialami peserta didik adalah kurikulum. sebah, kurikulum tidak terbatas hanya pada pengalaman, ruang dan tempat tertentu, tetapi pada setiap pelajaran yang berlangsung. Ini sejalan dengan pendapat Harold B. Alberty da Elsie J. Alberty dalam Ahmad Tafsir yang mengatakan, kurikulum adalah semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan peraturan-peraturan.34 31

Anshari, Agama dan Kehidupn, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 85. Muhaimin,et al, Kawasan dan Wawasan Studi Islam, (Jakarta: Kencana, Prenada Media, 2008), hlm. 75. 32

33

Umar Muhammad al-Thaumi al-Syaibani, Filsafat.., hlm. 523-532.

34

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 32.

135

Dalam meletakkan cetak biru (blue print) pendidikan Islam adalah dengan mengintegrasikan ajaran-ajaran idiologi dan pandangan Islam secara menyeluruh ke dalam mata pelajaran (subject matter) pada kurikulum di sekolah.35

1.

Tujuan Pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam, adalah identik dengan tujuan hidup setiap

orang Muslim.36 Tujuan hidup setiap orang Muslim. Dalam al-Qur‟an dinyatakan:

       ÄÝÜá $ ä} < ã ?e ãÅ “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” Q.S. Al-Dzariyat ayat 56.

                 ÄÙÚØá Õ=^çe ãÅ “Ibrahim berkata: "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". Q.S. Al-Baqarah ayat 132.

35

Azyumardi Azra, Esei-Esei Intlektual Muslim dan Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 7. 36 Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT Alma‟arif, 1981),hlm.48.

136

Dalam menetapkan tujuan pendidikan itu harus dipengaruhi oleh nilai normatif-religius. Jadi, bahasan kali ini akan menjelaskan kajian tentang tujuan pendidikan dalam perspektif Islam yang akan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, mencakup tujuan umum, tujuan akhir, tujuan sementara, dan tujuan operasional pendidikan Islam.37 a.

Tujuan Umum Pendidikan Islam Tujuan umum pendidikan Islam adalah tujuan Islam yang akan dicapai

melalui semua kegiatan kependidikan, baik dalam bentuk pendidikan maupun dengan cara atau kegiatan yang lain. Tujuan umum pendidikan Islam meliputi seluru aspek kemanusiaan, yakni aspek sikap, tingkah laku, keterampilan, kebiasaan, dan pansangan. Tujuan umum pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil atau Muslim paripurna. Menurut A. Malik Fadjar, tujuan demikian masih dalam pengertian abstrak-umum. Oleh karena itu harus dilakukan substansiasi sehingga yang abstrak-umum itu menjadi operasional. al-Atas mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk menciptakan manusia yang baik. Sedangkan Marimba berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya orang-orang yang berkepribadian Muslim. Selain itu, AlAbrasyi mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya manusia yang berakhlak mulia. Bahkan lebih umum lagi, Munir Mursyi mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia sempurna. Jadi, secara umum dapat diambil jalan tengah bahwa tujuan umum pendidikan Islam

37

Baharuddin dan Moh. Makin, Pendidikan Humanistik.., hlm.175.

137

adalah

terbentukknya

manusia

yang

berkepribadian

Muslim

untuk

menghambakan diri kepada Allah sesuai dengan tujuan penciptanya. b.

Tujuan Akhir Pendidikan Islam Sudah dimaklumi bahwa pendidikan Islam berlangsung seumur hidup,

karena itu tujuan akhir pendidikan Islam adalah pada saat hidup manusia di dunia telah berakhir. Formulasi tujuan akhir pendidikan Islam dalam al-Qur‟an. Dapat dipahami melalui firman Allah beriku ini:

            ÄÙ×Øá l ã =jQ d ãÅ “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenarbenar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.” Q.S. Al-Imran ayat 102. c.

Tujuan Sementara Pendidikan Islam Tujuan sementara merupakan tujuan yang akan dicapai setelah anak didik

(peserta didik) diberi sejumlah pengetahuan dan pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan (formal). Tujuan sementara merupakan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan di atasnya. Dalam kegiatan pendidikan Islam, terutama pendidikan formal, tujuan sementara untuk membentuk manusia sempuna atau insan kamil sudah harus kelihatan walaupun dalam

ukuran

yang

sederhana

pada

setiap

jenjang

pendidikannya,

sekurangkurangnya beberapa ciri pokoknya sudah tampak pada pribadi anak didik.

138

d.

Tujuan Operasional Pendidikan Islam Tujuan operasional pendidikan Islam merupakan tujuan praktis yang

akan dicapai oleh kegiatan pendidikan Islam (al-tarbiyah al-Islamiyah). Sebuah kegiatan pendidikan Islam dengan bahan (materi) yang sudah dipersiapkan untuk mencapai tujuan tertentu dari kegiatan tersebut merupakan sebuah tujuan operasional. Dalam operasionalisasi pendidikan formal, tujuan operasional ini disebut tujuan instruksional. Yakni tujuan yang hendak dicapai setelah kegiatan pendidik (instruksional) tertentu berakhir.

2.

Metode Pendidikan Islam Metode38 pendidikan Islam merupakan aspek penting untuk mentransfer

ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa. Sehingga terjadi proses internalisasi dan pemilikan ilmu oleh siswa. Adapun prinsip-prinsip yang harus diketahui dalam metode pendidikan Islam adalah: a.

Prinsip Kesesuaian dengan Psikologi Anak Dalam menumbuhkan dan memelihara motivasi ini pendidik harus

mengakulturasikan atau memadukan antara persuation dan determination supaya anak didik tidak lemah dan tidak pula memiliki sifat kekerasan. 39 Suatu ungkapan 38

Metode pengjran adalah rentetan terarah bagi guru yang menyebabkan timbulnya proses belajar pada murid-murid atau jalan yang dengannya pelajaran itu menjadi terkesan, Edgard Gruce Wesley, Teaching Social Studies in High Scool, (Boston: USA Press, 1950), hlm. 421. Ghunaimah mengatakn bahwa metode pengajaran adalah cara-cara guru yang praktis dalam menjalankan tujuan-tujuan dan maksud-maksud pengajaran, Moh.Abd.Rahim Ghunaimah, Tarikh al-Jami‟at al-Islamiyah al-Kubra, (Maroko: Dar al-Tiba‟ah al-Mugribiyah, 1953), hlm. 77. 39

Umar Muhammad al-Thaumi al-Syaibani, Filsafat .., hlm. 595.

139

menarik mengenai permasalahan ini dapat dikemukakan sebagaimana perkataan Ali.r.a. “Dalam hati ada syahwat, sifat ingin dan sifat benci. Datangilah ia sewaktu ia sedang ingin. Sebab kalau hati dipaksa ia akan jadi buta”.40 b. Menjaga Tujuan Pelajaran Tujuan pelajaran yang sudah diketahui oleh siswa perlu dijaga dan dikembangkan bahkan membimbingnya sehingga ia menyukai pelajaran. Tugas guru dalam hal ini adalah menolong siswa untuk menentukan tujuannya dalam belajar dan menjaga tujuan pelajaran tersebut dalam proses belajar mengajar.41 c.

Memelihara Tahap Kematangan Menjaga tahap kematangan murid dalam proses belajar dimaksudkan

agar usaha pengajaran dapat mencapai pada titik optimal dan memungkinkan pelajar mengambil manfaat dari usaha-usaha pendidikan yang diberikan.42 d. Partisipasi Praktikal Penekanan pada prinsip ini adalah pada amal (action) untuk menanamkan dan meneguhkan tujuan pelajaran. dalam tercapainya perubahan dalam pendidikan dapat diketahui melalui tingkah laku dan metode pelaksanaannya melalui pengamalan dan partisipasi yang berulang-ulang.43 Metode pendidikan Islam, berarti cara yang teratur dan diyakini baik untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Islam melalui ajarannya yang universal, menunjukkan betapa pentingnya suatu metode dalam pencapaian tujuan. Seperti 40

Muhammad Abu Zahrah, Tanzim al-Islam li al-Mujtama‟, (Cairo: Maktabah alMasriya, tt), hlm. 187. 41 42

43

Umar Muhammad al-Thaumi al-Syaibani, Filsafat.., hlm. 598. Ibid. Ibid, hlm. 604.

140

metode-metode pendidikan Islam secara umum berikut ini: (a) Metode situasional, metode ini mendorong peserta didik untuk belajar dengan perasaan gembira dalam berbagai tempat dan keadaan, (b) Metode tarhib wat-targhib, metode ini mendorong peserta didik untuk mempelajari bahan pelajaran atas dasar minat (motif) dengan kesadaran pribadi tanpa ada paksaan dan tekanan, (c) Metode Tanya jawab, (d) Metode musyawarah dan diskusi, (e) Metode nasihat dan ceramah, (f) Metode uswa hasanah, yaitu metode pemberian teladan yang baik kepada peserta didik. Psikologi menjelaskan bahwa anak memiliki beberapa kecenderungan di antaranya adalah kecenderungan untuk meniru atau hub taqlid, (g) Metode demonstrasi, (h) Metode humaniora, metode ini mengutamakan kerjasama antara pendidik dan peserta didik, juga keselarasan antara teori denagn praktik riil di dalam kehidupan nyata.44

3.

Guru Menurut Pendidikan Islam

Pendidik, ialah orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik. Maksudnya seorang pendidik hanya manusia dewasa yang kerenahak dan kewajibabnya bertanggung jawab tentang pendidikan anak didik..45 Adapun menurut literatur kependidikan Islam, seorang guru biasa disebut sebagai ustadz, mu‟allim, murabbiy, mursyid, mudarris dan mu‟addib. Kata ustadz biasa digunakan untuk memanggil seorang profesor. Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban

44

Baharuddin dan Moh, Makin, Pendidikan Humanistik.., hlm.200-202.

45

Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT Alma‟arif, 1981), hlm. 37.

141

tugasnya. Kata mu‟allim berasal dari kata dasar „ilm yang berarti menangkap hakikat sesuatu. Dalam setiap „ilm, terkandung dimensi teoritis dan dimensi amanah. Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, dan berusaha membangkitkan peserta didik untuk mengamalkannya.46 Menurut Al-Abrayi, sebagaimana dikutip olek Ahmad Tafsir, syarat dan sifat guru antara lain adalah: 47

a.

Guru harus selalu mengetahui karakter murid.

b.

Guru harus terus berusaha meningkatkan keahliannya, baik dalam bidang yang diajarkannya maupun dalam cara mengajarkannya.

c.

Guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berbuat berlawanan dengan ilmu yang diajarkannya. Secara lebih terperinci, persyaratan dan sifat-sifat pendidik (Muslim) adalah mempunyai tujuan, tingkah laku, dan pola piker yang bersifat rabbani. Selain itu guru harus ikhlas, sabar, jujur dalam menyampaikan apa yang diserukannya, dan harus mampu mengelola siswa dan tegas dalam bertindak serta meletakkan perkara secara proporsional. Guru juga harus mempelajari praksis anak didik dan bersifat adil kepada semua siswa.48

Dalam hubungan Murid dan Guru dalam Pendidikan Islam, di sini seorang guru lebih berfungsi sebagai fasilitator

atau petunjuk jalan kearah

penggalian potensi anak didik. dengan demikian guru bukanlah segala-galanya, 46

Muhaimin, Paradigma pendidikan.., hlm. 44-49.

47

Moh. Makin, Pendidikan Humanistik.., hlm.182. Ibid. hlm.183.

48

142

sehingga cendrung mengannggap anak didik bukan apa-apa; manusia yang kosong yang perlu diisi.49

dengan kerangka dasar pengertian ini dan hubungan

murid dan pendidik dapat pula sekaligus dihindari apa yang disebut “banking concept”50dalam pendidikan yang banyak di kritik

sekarang ini. dari pola

hubungan guru dan murid ini dapatlah dikemukakan prinsip-prinsip umum yang mendasari, yaitu: a)

Prinsip Humanistik Dalam kegiatan proses belajar mengajar, dominasi tidak berada pada

guru saja dan bukan pula pada siswa, akan tetapi proses pembelajaran

itu

berlangsung dengan dasar-dasar kemanusiaan. Mengajar anak didik dengan rendah hati dan memberikan petunjuk dan mengarahkannya sesuai dengan kecendrungan-kecendrungan pemikiran anak didik.51 b) Prinsip Egaliter Dalam prinsip ini bukanlah guru yang menduduki posisi tinggi dan murid dianggap yang terrendah, tetapi antara guru dan murid berada dalam posisi yang sama yang memiliki kesederajatan dalam pembelajaran. Dan bukan pula seperti yang dikemukakan oleh Bullet bahwa ciri pendidikan Islamklasik adalah teacher

49

Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, hlm. 6.

50

Banking Concept of Education adalah salah satu istilah yang diperkenalkan Paulo Preire. Konsep ini merupakan suatu gejala dimana guru berlaku sebagai penyimpan yang memperlakukan murid sebagai tempat penyimpanan semacam bank yang kosong yang karenanya perlu di isi. dalam proses seperti ini murid tidak lebih sebagai gudang, yang tak kreatif sama sekali, murid dianggap berada dalam kebodohan absolut (absolute ignurance) ini merupakan suatu penindasan kesadaran manusia. Ibid, hlm. 7 51 Ahmad Syalabi, Sejarah Pendidikan Islam, terj. Muchtar Yahya dan Sanusi latif, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 298.

143

oriented, sehingga kualitas suatu pendidikan tergantung pada guru,52 tetapi all oriented, (berorientasi pada guru dan murid) dan tentu pula kualitas pendidikan itu bergantung pada guru dan murid.

c)

Prinsip Demokrasi Dalam sistem pembelajaran, pendidik memiliki sifat yang baik, terbuka

dan tidak otoriter. sikap keterbukaan antara guru dan murid merupakan hal pokok yang perlu dikembangkan. Dalam proses belajar mengajar, murid bebas mengeluarkan pendapat, baik untuk bertanya maupun mengkritik guru, dan berada pada tingkat norma-norma religi.53 Sedangkan, Guru dalam perspektif

al-Mawardi54 adalah orang yang

memiliki kepribadian yang baik, yakni berakhlak dan beradab. Akhlak dan adab yang harus dimiliki guru diantaranya adalah (1) bersifat rendah hati, (2) tidak ujub, (3) memiliki keteladanan, (4) memiliki kejujuran ilmiah, (5) mau dan selalu belajar, (6) tidak anti kritik, (7) menyayangi murid, (8) ikhlas dalam mengajar, (9) tidak kikir untuk memberikan ilmu yang terbaik kepada muridnya, (10) suka memberi nasihat dan menyayangi muridnya, (11) tidak suka membentak muridnya, (12) tidak meremehkan muridnya (remaja dan pemula) dan (13) tidak suka membuat muridnya prustasi.

52

Richard W. Bullet, The Petrician of Nisbaper, a Study in Medieval Islamic Social History, (Harvard: Harvard University Press, 1872), hlm. 54. 53 Abudin Nata, Sejarah, hlm. 22. 54

Abu Hasan „Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, Adab al-Dunya wa al –Din, (Bairut, dar al-Fikr, 1995), hlm. 78-90

144

Dallam konteks ini, dalam Ihya‟ al-Ghazali menempatkan guru pada posisi yang spesipik dan menempatkannya sebagai profesi mulia dan istimewa. Menurut al-Ghazali, guru pada hakekatnya adalah (1) pembimbing hati dan jiwa manusia, pada posisi ini guru berfungsi sebagai orang yang bertugas menyempurnakan, menyucikan dan membimbing hati manusia untuk bertaqarrub kepada Allah,55 (2) pewaris para nabi (waratsat al-anbiya‟), profesi guru adalah profesi terbaik setelah kenabian,56 sebagai pewaris nabi, guru harus mengikuti jejak Nabi (mursyid al-mu‟allim: pembimbing para guru) dalam teori dan praktik pendidikan terutama pada aspek keikhlasan mengajar,57 (3) pelaksana tugas kekhalifahan (guru adalah khalifah Allah di bumi),58 (4) menjaga khazanah ilmu Allah, guru adalah orang yang diberi otoritas untuk memberikan khazanah ilmu kepada orang-orang yang memerlukannya,59 (5) mediator antara Allah dan hamba-Nya, guru adalah penuntun manusia mendekat kepada Allah dan membimbingnya menuju surga, (6) spritual fathter

60

bagi murid, guru adalah

bapak spritual yang penuh kasih sayang dalam membimbing muridnya menuju

55

Al-Ghazali, Ihya‟ „ulum ad-Din, Juz XI, (Beirut, Dar al-Fikr, 1980), hlm. 14.

56

Ibid, hlm. 14. Ibid, hlm 56.

5757

58

59

Ibid, hlm 14. Ibid.

60

Spritual Father bagi muris bearti seorang guru telah meniru cara rasul mendidik. Posisinya sebagai spritual father jauh lebih tinggi daripada posisi orang tua kandung murid sendiri. Sebab orang tua kandung hanya mengantarkan manusia ke dunia –negeri yang fana dan akan sirna- sementara guru mengantarkan anak didik menuju keselamatan abadi-akhirat. AlGhazali, Ihya‟, h. 55. Mizan, h. 145. fatihah, hlm. 132.

145

kebahagiaan abadi (negeri akhirat), (7) pembimbing belajar bagi murid,61 (8) pembina moral murid,62 (9) pengapresiasi berbagai ilmu,63 yakni tidak berwawasan sempit, tidak fanatik dan melecehkan ilmu lain, (10) guru adalah “dokter jiwa” (memiliki kecakapan diagnostik) yang memiliki variasi metode bimbingan moral sesuai dengan perbedaan individual murid,64 (11) guru adalah model,

65

dalam dirinya terintegrasi antara ilmu dan amal; keselarasan antara

ucapan dan perbuatan, dan (12) guru adalah orang yang berada pada peringkat atau level tertinggi dalam penguasaan ilmu.66

61

Menurut al-Ghazali, ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan guru dalam membimbing belajar murid, yaitu; (1) membimbing motivasi belajar, (2) membimbing murid belajar sesuai dengan jenjang dan tingkat kemampuannya, dan (3) membimbing murid belajar dari pengetahuan yang bersifat konkrit (jali ) meningkat kepada pengetahuan yang bersifat abstrak (kahfi ), . Al-Ghazali, Ihya‟ Juz 1, h. 56. Mizan, h. 146-147. fatihah, hlm. 135. 62

Di sini al-Ghazali menekankan posisi guru sebagai sebagai seorang mu‟addib dan muhadzdib (pembimbing adab dan akhlak). Al-Ghazali menekankan guru untuk memiliki kemampuan untuk membina moralitas-spritualitas myrid dengan menggunakan pendekatanpendekatan yang tepat. Ia menganjurkan agar guru menggunakan metode tidak langsung (indenct approach) dalam mengatasi akhlak buruk muridnya. . Al-Ghazali, Ihya‟ Juz 1, h. 56-57. Mizan, h. 147. fatihah, hlm. 136. 63

Di sini al-Ghazali menekankan bahwa guru harus memiliki sikap apresiatif terhadap berbagai disiplin ilmu diluar spesialisasinya dan menumbuhkan pula sikap itu kepada muridnya. Seorang guru juga harus memotivasi muridd untuk belajar ilmu-ilmu lainnya diluar spesialisasi ilmu yang dipelajarinya saat itu dan memperingatkan muridnya agar tidak meremehkan ilmu lain yang tidak dikuasainya atau yang bukan menjadi kecendrungannya. . Al-Ghazali, Ihya‟ Juz 1, hlm. 57. Mizan, hlm. 147. fatihah, hlm. 136-137. 64 Di sini al-Ghazali menginginkan agar guru memiliki kemampuan mendiagnosa perbedaan individual anak didik baik fisik maupun psikisnya. Mengingat perbedaan individual itu, al-Ghazali memperingatkan agar seorang guru jangan menggunakan satu metode bimbingan saja sebab menggunakan satu metode saja justru akan mematikan hati anak didik seperti seorang dokter yang menggunakan satu obat untuk menyembuhkan penyakit yang berbeda-beda, akhirnya sang dokter akan membunuh banyak pasennya Al-Ghazali, Ihya‟ Juz lll, hlm. 59. 65

Dalam Ihya‟ al-Ghazali menyatakan bahwa hendaknya seorang guru mengamalkan ilmunya. Janganlah perkataannya mendustai perbuatannya, karena ilmu itu ditangkap dengan penglihatan sedang amal itu ditangkap dengan mata hati, sementara orang-orang yang hanya melihat jumlahnya lebih banyak. Al-Ghazali, Ihya‟ Juz 1, hlm. 58. Mizan, hlm. 150-151. fatihah, hlm. 138. 66

Ada empat level tingkat manusia berkaitan dengan ilmu, yaitu (1) level thalab (pencari ilmu, masih pelajar), (2) level tahshil (penguasaan ilmu dan kemampuan memproduk pengetahuan), (3) level istibshar (fase pengalaman, pendalaman dan penghayatan ilmu), (4) level

146

Dalam uraian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa guru dalam pandangan Islam menempati posisi terhormat dan mulia. Tugas tersebut merupakan sarana ta‟abbudiyah kepada Allah, dan sebagai salah satu tugas kekhalifaannya.

4.

Siswa Menurut Pendidikan Islam Mental atau psikis anak berkembang sejalan dengan perkembangan fisik

atau tubuhnya. Kondisi itu mengakibatkan anak belum mampu betanggung jawab sendiri atas sikap dan perilaku, bukan saja kepada masyarakat dan Allah Swt, tetapijuga kepada dirinya sendiri. Usaha membantu dan menolong anak agar menjadi dewasa disebut aktivitas pendidikan. al-Qur‟an. Dalam surah Yusuf ayat 22 Allah Swt. berfirman::

           ÄÙÙá [A q}Å “Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka.” Q.S. Yusuf ayat 22. Ilmu kebijaksanaan yang diberikan Allah Swt. itu adalah manifestasi dari kedewasan psikis untuk memperoleh ilmu kebijaksanaan yang benar yang diridhai Allah Swt. Setiap anak yang lahir dalam keadaan tidak langsung dewasa, memerlukan

pendidikan,

yang

memungkinkan

anak

memperoleh

ilmu

kebijaksanaan.67

tabshir (mengajarkan ilmu). Level keempat merupakan level paling mulia dan tertinggi. Pada level inilah guru berada. Artinya, untuk menjadi seorang guru, seseorang harus meniti semua level ini dari level pertama sampai terakhir baru ia pantas menjadi guru. Lihat Ihya‟, hlm. 92-93. 67 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik..,hlm. 201.

147

Faktor peserta didik merupakan faktor pendidikan yang paling penting, peserta didik merupakan raw material (bahan mentah) di dalam proses transformasi pendidikan.68 Komponen pendidikan yang lain adalah peserta didik. Peserta didik adalah indivudu yang sama seperti manusia dewasa (pendidik). Perserta didik merupakan manusia dewasa yang berukuran kecil, artinya, dari struktur dan kondisi fisiologis dan psikis, dia memiliki dimensi-dimensi yang sama dengan manusia dewasa. Sebagai individu, ia memiliki kebutuhan biologis dan psikis, persis seperti pendidik. Oleh karena itu, pendidik perlu bahkan harus memperhatikan dua dimensi ini dengan baik demi terciptanya praktik pendidikan yang benar-benar humanistik.69 Dikutip dari Hasan Langgulung dalam bukunya konsep pendidikan Al- Ghazali. Tugas-tugas peserta didik menurut Al-Ghazali antara lain adalah:70 a)

Belajar sebagai sarana ibadah kepada Allah.

b) Semampu mungkin murid hendakknya menjauhkan diri dari urusan dunia dan mengurangi ketergantungan dirinya. c)

Bersifat tawadhu‟ (tenda hati).

d) Harus mempelajari ilmu pengetahuan yang terpuji baik agama ataupun duniawi. e)

Belajar sesuai dengan usia tinggkat perkembangan.

f)

Murid perlu mengetahui nilai pengetahuan dari segi manfaat yang ia peroleh. 68

Zuhairini dan Abdul Ghofir. Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang dan UM Press, 2004), hlm. 14. 69

Zuhairini dan Abdul Ghofir, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang dan UM Press, 2004), hlm. 14. 70 Ibid.

148

5.

Evaluasi Pendidikan Islam

Evaluasi Pendidikan Islam Rangkaian akhir dari komponen pendidikan adalah evaluasi.71 Evaluasi dalam pendidikan dalam Islam telh menggariskan tolak ukur yang serasi dengan tujuan pendidikan, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. tujuan jangka pendek adalah membimbing manusia agar selamat di dunia, sedangkan jangka panjang membimbing manusia untuk kesejahtraan akhirat. Perlu diperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar pelaksanaan evaluasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a.

Prinsip Objektivitas Pemberian nilai yang dilakukan pendidik merupakan bagian integral dari

proses belajar mengajar. Evaluasi didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif yang meliputi aspek kognetif, apektif, dan psikomotorik.72 Dalam Islam penilaian ini meliputi penilaian dalam segi ucapan, perbuatan, dan hati sanubari, yang dikenal dengan istilah qauliyah, fi‟liyah, dan qalbiyah.73 b. Prinsip Keadilan Keadilan merupakan prinsip pokok penting yang harus diperhatikan seorang guru dalam evaluasi. Tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan . Dalam 71

Evaluasi adalah suatu proses tindakan untuk menentukan sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan. Yuyun Nurkancana dan PPN Sumantara, Evaluasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 1. 72 A. Tabrani Rusyan,dkk, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 211. 73

Sayyid Sabiq, al-Aquid al-Islamiyah, terj. Muhammad Abdai Rathomy, Aqidah Islam Pola Hidup Manusia Beriman, (Bandung: Dipenogoro, 1977), hlm. 17.

149

proses pemberian nilai ini ada dua macam penilaian yang perlu diperhatikan yaitu penilaian norm referenced dan orientation referenced. Yang pertama berkaitan dengn hasil belajar sedang yang kedua berkaitan dengan penempatan. c.

Prinsip Kejujuran Dalam proes penilaian, seorang guru harus mengatakan sesuatu dengan

realitas konkretnya,74 tanpa mengurangi esensi kebenarannya. Orang yang menilai seperti ini dalam Islam disebut dengan shadiq.75 Dengan demikian, seorang guru yang melakukan penilaian harus meyakini terhadap hasil penilaiannya. Perlu didingat tidak boleh menilai sesuatu yang belum diketahui secara pasti76 (sesuatu yang meragukan). d. Prinsip Keterbukaan Penilaian yang berkaitan denga tujuan akhir proses belajar mengajar dilakukan dengan sistem penilaian keterbukaan. Dalam artian, penilaian tersebut mempergunakan sistem yang jelas, sistematis dan teratur sehingga tidak menimbulkan sikap kebingungan bagi murid.77

C. Demokrasi dan Humanisme dalam Islam

1.

Demokrasi dalam Islam

74

Ahmad Amin, al-Akhlaq, terj. Farid Ma‟ruf dengan judul Ilmu Akhlak, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 68. 75 76

77

Ali Hasan, Tuntunan Akhlaq, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 44. Abudin Nata, Sejarah, hlm. 141. A. Tabrani Rusyan, Pendekatan, hlm 212.

150

Memperbincangkan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis. Sebab, Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asasasas yang mengatur masalah ibadah, akhlak, dan muamalat manusia. Sedangkan, demokrasi

sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antaranggota

masyarakat serta simbol yang diyakini membawa banyak nilai-nilai positif.78 Polemik hubungan demokrasi dengan Islam ini berakar pada sebuah ketegangan teologis antara rasa keharusan memahami dokrin yang telah mapan oleh sejarah dinasti-dinasti Muslim dengan tuntutan untuk memberikan pemahaman baru pada dokrin tersebut sebagai respon atas fenomena sosial yang terus berubah.79 Muhammad Natsir, ketua Masyumi (1952-1958), misalnya, mendukung demokrasi walaupun dia mempunyai penafsiran berbeda tentang demokrasi. Menurutnya, Islam adalah ssistem demokratis, dalam pengertian bahwa Islam menolak istibdad (despotisme), absolutisme, dan otoritarianisme. Hal ini tidak berarti bahwa semua hal dalam pemerintahan Islam diputuskan melalui Majelis Syura. Keputusan-keputusan demokratis diimplementasikan hanya pada masalahmasalah yang tidak disebutkan secara spesifik dalam syariah, sehingga tidak ada keputusan demokratis, misalnya, pada larangan judi dan zina.80

78

Namun demikian, sebagian filsuf ada yang beranggapan bahwa demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang dinilai paling buruk. Pemerintahan yang didasarkan atas demokrasi adalah pemerintahan yang pemimpinnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kondisi seperti itu hampir sulit didapatkan, yang tampak dihadapan mata adalah segelintir orang menentukan atau mengendalikan orang banyak. Yedi Purwanto, Masa Depan Partai Politik Islam dalam Pertarungan Pemilu 2009, Jurnal Sosioteknologi, edisi 16 Tahun 8, (April 2009), hlm. 543. 79 M. Imdadun Rahmat, Demokrasi dan Penegakan Keadilan, makalah, disampaikan dalam Halqah Islam di Pesantren Cijawura Bandung, Bandung 15-17 Juni 2007, hlm. 1. 80

Muhammad Natsir, Islam Demokrasi? dalam bukunya, Capita Selecta, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 452.

151

Sementara itu, Ismail Suny81 adalah salah satu dari mereka yang masih memegang ide kedaulatan Tuhan, sementara otoritas rakyat adalah kepercayaan suci yang harus berada dalam batas-batas kehendak Tuhan. Menurutnya, kedaulatan rakyat, sebagaimana juga yang dipahami di Indonesia pada dasarnya merupakan penerapan kedaulatan Tuhan oleh semua rakyat sebagai hamba-Nya, di mana implementasi aturan-aturan Tuhan dalam kehidupan sosial dan politik diimplementasikan oleh rakyat melalui wakil mereka. Sejalan dengan Suny, Abdoerraoef juga memperkenalkan ide kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat hanya berfungsi sebagai implementasi dari kedaulatan Tuhan namun Abdoerraoef tidak sendapat dengan Suny bahwa kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan negara dapat dikumpulkan bersama-sama dan mempunyai status sama. Abdoerraoef juga tidak setuju bahwa sistem politik Islam adalah teokrasi, yang bearti kekuasaan dipegang oleh Tuhan, dan karena itu manusia harus mematuhi kekuasaan ini yang secara tidak langsung menyatakan kepatuhan pada Tuhan. Dia menjelaskan penolakannya terhadap teokrasi dengan menyatakan bahwa jika ada perselisihan atau perang antara dua negara teokrasi, maka tidak mungkin memutuskan mana yang harus didukung, karena menurut teokrasi, keduanya berasal dari Tuhan. Abdoerraoef mendukung bahwa sistem politik Islam adalah yang sekarang ini kita sebut demokrasi sebagai sistem yang mencakup pemerintahan itu sendiri, partisipasi politik anggotaanggotanya, kebebasan spritual dan persamaan di muka hukum.82

81

Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Aksara Baru, edisi ke-6, 1987), hlm.7. 82 Abdoerraoef, Al-Qur‟an dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 205.

152

Sementara itu, Jalaluddin Rahmat memandang demokrasi sebagai istilah yang mempunyai pengertian berbeda-beda. Dia mendukung demokrasi sebagai konsep bagi sistem politik yang didasarkan pada dua prinsip, partisipasi politik dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini menyebabkan rakyat berpartisipasi dalam keputusan-keputusan publik dan melindungi hak-hak asasi manusia, yakni hak kebebasan berbicara, hak mengontrol kekuasaan dan hak persamaan di muka hukum. Konsep demokrasi ini tidak hanya sesuai dengan Islam, tetapi juga merupakan perwujudan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa.83 Berbeda dengan mereka, intlektual Muslim di Indonesia tidak mempunyai persoalan dengan gagasan kedaulatan rakyat dewasa ini. Menurut Munawir Sjadzali, tidak dapat diingkari bahwa pada hakekatnya kedaulatan tertinggi berada pada Tuhan, tetapi konsep kedaulatan rakyat tidak pernah diartikan untuk menolak kedaulatan Tuhan. Secara historis, kedaulatan rakyat diperkenalkan untuk menentang kedaulatan monarki, yang ketika itu mempunyai kekuasaan absolut.84 Hubungan antara Islam dan demokrasi merupakan hubungan yang kompleks. Sebab, dunia Islam tidak hidup dalam keseragaman ideologis sehingga terdapat satu spektrum panjang terkait hubungan antara Islam dan demokrasi ini. Dalam kaitan ini, Khalid Abu al-Fadl

85

mengatakan bahwa meskipun al-Qur‟an

tidak secara spesifik dan eksplisit refprensi terhadap satu bentuk pemerintahan 83

Jalaluddin Rahmat, Islam dan Demokrasi, dalam Magnis Suseno, dkk, Agama dan Demokrasi, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyrakat, 1992), hlm. 43. 84 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 172. 85

Khalid Abu al-Fadl, Islam dan Tantangan Demokrasi, (Jakarta: Ufuk Press, 2004),

hlm. 12.

153

tertentu, tetapi dengan gamblang memaparkan seperangkat nilai sosial dan politik penting dalam suatu pemerintahan untuk Muslimin. Di antaranya adalah tiga nilai penting berikut: keadilan melalui kerja sama sosial dan prinsip saling membantu;86 membangun suatu sistem pemerintahan konsulatif yang tidak otokratis; melembagakan kasih sayang dalam interaksi sosial.87 Masykuri Abdillah, juga melihat bahwa di dalam al-Qur‟an tidak dapat ditemukan konsep negara karena konsep negara adalah buah pemikiran yang muncul belakangan. Bahkan, kata daulah Islamiyah sendiri adalah kata baru yang muncul di abad ke-20. istilah daulah Islamiyah baru dipakai sejak masa Dinasti Mu‟awiyah dan Abbasyiah, yang dipakai dalam arti dinasti. Meskipun demikian, ia juga melihat bahwa di dalam al-Qur‟an terdapat prinsip-prinsip hidup berkemasyarakatan yang di antaranya kejujuran dan tanggung jawab (al-amanah); permusyawaratan (al-syura‟); mendahulukan perdamaian (al-silm), dan kontrol (amr ma‟ruf nahy munkar).88 Secara prinsipil hal ini sejalan dengan dotrin politik dari konsep demokrasi. Dalam konteks ini, John. L. Esposito dan James P. Piscatori, sebagaimana yang dikutip Riza Sihbudi, menyatakan bahwa Islam pada kenyataannya memberikan kemungkinan pada bermacam interprestasi, Islam bisa digunakan untuk mendukung demokrasi maupun kediktatoran, republikanisme

86

Di antaranya terungkap dalam QS. Al-Hujarat (49): 13 dan QS. Hud (11): 119.

87

QS. Al-An‟ Am (6): 12 dan QS. Al-Anbiya‟ (21): 77. Masykuri Abdillah, Negara Ideal menurut Islam dan Implementasinya pada Masa Kini, dalam Islam, Negara dan Civil Society, (Jakarta: Paramida, 2005), hlm. 73-75. 88

154

maupun monarki.89 Lebih lanjut, John. L. Esposito dan James P. Piscatori, mengidentifikasi tiga pemikiran mengenai hubungan Islam dengan demokrasi. Pertama, Islam menjadi sifat dasar demokrasi karena konsep syura‟, ijtihad, dan ijma‟ merupakan konsep yang sama dengan demokrasi. Kedua, menolak bahwa Islam berhubungan dengan demokrasi. Menurut pandangan ini, kedaulatan rakyat tidak bisa berdiri di atas kedaulatan Tuhan, juga tidak bisa disamakan antara Muslim dan non Muslim dan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi equality. Ketiga, sebagaimana pandangan pertama bahwa Islam merupakan dasar demokrasi, meskipun kedaulatan rakyat tidak bisa bertemu dengan kedaulatan Tuhan, perlu diakui bahwa kedaulatan rakyat tersebut merupakan subordinasi hukum Tuhan. Term ini dikenal dengan nama theodemocracy yang diperkenalkan oleh al-Maududi.90 Sejalan dengan apa yang disampaikan John. L. Esposito dan James P. Piscatori di atas, A. Ubaedillah Abdul Rozak, menegaskan secara garis besar wacana

Islam dan demokrasi terdapat tiga kelompok pemikiran. Pertama, pandangan yang menyatakan jika Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda, Kedua, Islam berbeda dengan demokrasi. Ketiga, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung demokrasi

91

Terdapat tiga kelompok yang

mempunyai perbedaan pandangn terhadap demokrasi, yaitu:

89

John. L. Esposito dan james P. Piscatori dalam Riza Sihbudi, Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 124-125. 90 John. L. Esposito and James P. Piscatori, Democratization and Islam, Middle Journal 45, No. 3, (1991), hlm. 427-440. 91

A. Ubaedillah Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education), Demokrasi, Hak Asasi, Manusia dan masyarakat Madani, Edisi revisi II, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 158-159.

155

1.

Islam dan Demokrasi adalah Dua Sistem yang Berbeda Kelompok ini sering disebut kelompok Islamis atau Islam Idiologis.

Menurut kelompok ini, Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda. Mereka memandang jika Islam sebagai sistem alternatif demokrasi sehingga demokrasi sebagai konsep Barat tidak tepat dijadikan acuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.92 Logika yang sering dipakai oleh kelompok Islamis ini adalah pemerintahan demokrasi berasal dari Barat dan Barat bukanlah Islam sehingga Barat adalah kafir. Segala yang kafir tentunya berdosa. Terlebih lagi karena Islam telah memberi tuntunan total melalui al-Qur‟an bagi seluruh sendi kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Oleh karena itu, layak dan wajiblah seorang Muslim untuk mendukung pemerintahan yang menetapkan syariat Islam sebagai kewajiban agamanya. Pilihannya cukup jelas, yang satu berdosa, dan yang satu wajib sehingga mendatangkan surga. Menurut kelompok ini, demokrasi merupakan sistem kafir karena telah meletakkan kedaulatan negara di tangan rakyat bukan Tuhan. Pandangan ini didukung oleh cendikiawan Shaikh FadlAllah Nuri, Sayyid Qutub, Shaikh Muhammad Mutawwali al-Sha‟rawi, dan Ali Benhajd. Shaikh FadlAllah Nuri mengatakan salah satu kunci gagasan demokrasi, persamaan semua warga negara adalah inposible dalam Islam.93 Sayyid Qutub mengatakan bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah sebagaimana tercantum dalam al-Qur‟an. Ia percaya syariat Islam 92 93

Ibid John. L. Esposito and James P. Piscatori, Democratization, hlm. 436.

156

sudah sangat lengkap sebagai suatu sistem moral dan hukum sehingga tidak diperlukan legislasi lain. sementara, Shaikh Muhammad Mutawwali al-Sha‟rawi menyatakan Islam tidak bisa dipadukan dengan demokrasi. Selain itu, Ali Benhajd mengatakan bahwa konsep demokrasi harus digantikan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang Islami.94 2.

Islam Berbeda dengan Demokrasi Kelompok ini menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam,

tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti yang dipahami dan dipraktikkan di negara-negara Barat. Sebaliknya, jika demokrasi dimaknai secara subtantif, yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat, Islam merupakan sistem yang demokratis. Intinya, kelompok ini berpandangan bahwa demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Di antara tokoh Muslim yang mendukung pandangan ini adalah alMaududi. Menurutnya, dalam demokrasi sekuler Barat, pemerintahan dibentuk dan diubah dengan pelaksanaan pemilihan umum. Demokrasi dalam Islam juga memiliki wawasan yang mirip, tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa jika di dalam sistem Barat suatu negara demokratis menikmati hak kedaulatan mutlak, dalam demokrasi Islam kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batar yang digariskan hukum Ilahi.95

94 95

Ibid Abu „Ala Al-Maududi, Hukum

157

Selanjutnya, Dr. Imaduddin Abdurrahim, salah satu tokoh perintis pergerakan Islam kampus dalam bukunya Islam Sistem Nilai Terpadu menulis sebagai berikut: “Para Ulama kita ketika itu dengan sengaja tidak menggunakan istilah “kedaulatan rakyat”, yang biasanya dipakai sebagai terjemahan dari kata “demokrasi”, yang berasal dari falsafah barat. Demokrasi ini berasal dari kata “demos” dan “cratos” yang bearti rakyat punya kedaulatan membuat dan menciptakan hukum. Di dalam ajaran Islam, kita meyakini bahwa hanya Allah yang berdaulat menciptakan hukum. Manusia hanya membuat derivasi hukum menjadi peraturan pelaksana dari sunnah Allah Swt. Kebanyakan negara berpenduduk mayoritas Muslim sekarang ini telah merubah landasan dan falsafah hidup mereka menjadi nasionalisme, sosialisme, feodalisme, dengan sistem authoritarisme bahkan sekulerisme dan isme-isme lain yang asing bagi ajaran Islam yang asli.”96 Dr. Anis Malik Toha dalam disertasinya membuktikan bahwa pada hakikatnya pluralisme adalah sebuah agama yang menentang keberadaan agamaagama. Beliau menganalisis bahwa demokrasi adalah perwujudan libeeralisme dalam politik. Sebab menurutnya, liberalisme terbukti memiliki karakter totaliter (totality).97 Hal ini dapat dilihat bahwa demokrasi memproyeksikan diri sebagai wasit yang netral di antara kelompok-kelompok agama yang sedang bertikai dan saling berebut klaim kemutlakan, demokrasi justru berubah peran menjadi salah satu kelompok tersebut.98 Senada dengan itu, pengamat politik Islam dan Peneliti Lembaga Studi Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI), Dr.Bachtiar Effendy, menekankan bahwa penerimaan demokrasi di dunia Islam Indonesia

96

Imaduddin Abdurrahim, Islam Sistem Nilai Terpadu, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 138, 142. 97 Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 131. 98

Ibid, hlm. 43.

158

khususnya haruslah disertai pribumisasi. Beliau juga mengkritik cendikiawan Muslim yang melakukan demokrasi Islam yang terkesan dipaksakan. 3.

Islam Membenarkan dan Mendukung Demokrasi Kelompok ini sering disebut dengan kelompok moderat atau leberal.

Menurut kelompok ini, Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktikkan. di negara-negara maju. Penerimaan ini disebabkan apa yang dianggap prinsip-prinsip demokrasi sesungguhnya juga terkandung dalam ajaran Islam seperti, keadilan („adl), persmaan (musdwah), musyawarah (syura‟), dan sebagainya. Pandangan ini mendapat banyak dukungan dari cendikiawan Muslim, di antaranya Yusuf al-Qardhawi. Ia berpendapat bahwa subtansi demokrasi sebenarnya berasal dari ajaran Islam, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut: a)

Dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan memilih yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam, Islam menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya.

b) Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan, amar makruf dan nahi munkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. c)

Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Oleh karena itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada

159

kandidat yang sebenarnya tidak layak, bearti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan. d) Penerapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya, dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura‟. Mereka menunjuk Umar sebagai kandidat khalifah sekaligus memilih salah seorang diantara mereka untuk menjadi khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka, yaitu Abdullah ibn Umar. e)

Juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Meski demikian, Asy-Syaikh mengakui kelemahan-kelemahan yang ada

dalam sistem demokrasi selain kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Dengan menggunakan kaidah ushul fiqh apabila yang wajib tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itupun hukumnya menjadi wajib. AsySyaikh berpendapat bahwa umat Islam perlu mengambil manfaat dari demokrasi. Bahkan, dalam bukunya, min fiqh ad-daulah fil Islam mengemukakan keheranannya terhadap kalangan yang menolak demokrasi. Dia berkata,”Atau bisa saja Anda berkata, subtansi demokrasi serupa dengan ruh syura‟ Islam.”99

99

Yusuf al-Qardhawi, Min Fiqh ad Daulah fil Islam, (Edisi Terj.), (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2006), hlm. 205.

160

Dengan demikian, dapat dipahami dari tiga pandangan diatas merupakan akumulasi yang berangkat dari kriteria umum Islam dan demokrasi sehingga ketiga pandangan tadi tidak berjalan beriringan, tetapi berlawanan. Karena itulah, untuk melihat hubungan Islam dan demokrasi, setidaknya harus dilihat dari sisi sistem, dasar-dasar politik dan nilainya. Jika demokrasi dari segi sistemnya yang diikuti dengan realisasi asas pemisahan antara kekuasaan, model seperti ini juga ditetapkan dalam Islam. Demikian pula halnya jika yang dimaksudkan demokrasi itu terkait dengan adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu, misalnya asas persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan berfikir dan berkeyakinan, keadilan sosial dan sebagainya, hak-hak tersebut juga terdapat dalam al-Qur‟an. Menurut

Azyumardi

Azra,

prinsip-prinsip

yang

menjadi

dasar

penerimaan demokrasi melalui kerangka fiqh siyasah tidak terlihat mengurangi kedaulatan Tuhan. Ia menjelaskan, jika kedaulatan Allah terhadap makhluk-Nya merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Allah tetap Mahakuasa atas makhluk-Nya meski ada kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, kedua bentuk kedaulatan yang sebenarnya tidak sebanding tak perlu dipertentangkan.Atas dasar kerangka itulah, para pemimpin umat Muslim umumnya dapat menerima demokrasi, khususnya di Indonesia sejak negara ini memaklumkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.100

100

Azyumardi Azra, Lagi, Soal Islam dan Demokrasi, Republika, (28 Mei 2009).

161

Dari berbagai paparan tentang Islam dan demokrasi, maka dapat dirumuskan konsep demokrasi yang sejalan dengan ajaran Islam, yaitu konsep demokrasi yang setidak-tidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut: a)

Demokrasi tersebut berada dibawah payung agama (tidak bertentangan dengan al-Qur‟an dan Hadis).

b) Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah. Mekanisme musyawarah hanya berlaku pada persoalan „ijtihad, bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh al-Qur‟an dan Hadis. c)

Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama dan harus dipatuhi oleh semua warga dengan kesadaran yang tinggi.

d) Rakyat diberi kebebasan menyuarakan aspirasinya selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. e)

Kemaslahatan umat haruslah menjadi prioritas yang utama. Adapun, dari beberapa paparan tentang konsep demokrasi menurut

beberapa tokoh dan pandangan intelektual Muslim di atas, tidak dimaksudkan untuk mengeksplorasi

gagasan-gagasan demokrasi dalam Islam, tetapi untuk

mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana respons beberapa tokoh dan intlektual Muslim terhadap gagasan-gagasan demokrasi.

2.

Humanisme Dalam Islam Humanisme, baik sebagai gerakan maupun sebagai aliran, menyimpan

cita-cita dan usaha mendasar untuk menempatkan dan memperlakukan manusia secara lebih manusiawi. Ada proses humanisasi yang hendak diupayakan. Dalam

162

proses inilah keberadaan agama menjadi penting untuk direfleksikan, sebab umumnya diyakini

bahwa agamapun menyimpan cita-citaserupa. Namun

merefleksikan keberadaan agama dalam proses humanisasi ternyta merupakan perkara yang tidak sederhana. Dikatakan tidak sederhanakarena usaha ini mau tidak mau akan menyentuh wilayah kontradiktif. Di satu sisi agama diklaim sebagai jalan dan penjamin keselamatan, cinta, dan perdamaian, jalan kearah hidup yang lebih manusiawi. Klaim kebenaran agama biasanya didasarkan pada wahyu Tuhan yang termuat dalam kitab-kitab suci. Struktur agama umumnya, baik secara eksplisit maupun implisit, mendasarkan pada kebenaran ini. Absolutisme kebenaran agama muncul ketika wahyu Tuhan tersebut diklaim sebagai kebenaran tunggal. Kebenaran agama diyakini sebagai satu dan mutlak, selalu dan dimanapun. Konsekuensinya adalah hanya satu agama yang benar. Pemikiran humanisme yang berdasarkan atas agama menghendaki agar kaum agama mempunyai perhatian dalam menciptakan tata sosial moral yang adil dan egaliter. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghilangkan apa yang dalam agama disebut 101

sebagai fasad fil ardl.

Kalangan humanis beragama juga memandang manusia, nilai,

dan kebebasannya sebagai tujuan. Selain itu, pengenalan Tuhan dan kekuasaan-Nya adalah satu jembatn untuk mencapai kepada tujuan tersebut.

Dalam Islam pandangan tentang humanisme dapat dieksplorasi dengan mengembalikan pemaknaan agama pada nilai-nilai kemanusiaan. Manusia perlu ditempatkan sebagai subjek dan objek dalam proses humanisasi agama. Apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan manusia dan masyarakat adalah tujuan dari

101

Mamad Sa‟bani.S, Memahami Agama Post Dogmatik, (Semarang, Aneka Ilmu, 2002),

hlm. 60.

163

pembelaan agama. Secara vertikal dan tarnsedental, bisa saja pengamalan agama untuk orientasi kepada Tuhan, tetapi dalam agama juga terkandung dimensi horizontal, imanental, dan humanistik, yaitu beragama untuk manusia dan memenuhi harapan kemanusiaan. Pada konteks ini, Joel L. Kreamer dalam Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival During the Buyid Adge menulis bahwa humanisme Islam mempunyai spirit yang berorientasi kepada keinginan untuk menyerap seluruh pengetahuan Yunani dengan menghidupkan kembali falsafahnya serta untuk mengembalikan warisan ilmu pengetahuan dan falsafah Yunani Kuno. Oleh karena itu, para sarjana Islam abad pertengahan ini terlibat aktif dalam menyerap pengetahuan falsafah Yunani dan Arab secara keseluruhan sebagai pembentukan karakter dan pikiran.102 Happy Susanto dalam artikel yang dimuat dalam Harian Sinar Harapan mengatakan bahwa humanisme dalam Islam mengandung dua dimensi yaitu rasionalitas (rasionality) dan pembebasan (humanity). Dua dimensi ini harus melekat pada teks agama yang perlu dicarikan pemaknaannya secara kontekstual.103 Abdurrahman Mas‟ud menegaskan bahwa humanisme Islam adalah memanusiakan manusia sesuai dengan perannya sebagai abd dan khalifah Allah di bumi ini,

104

yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang nyata, fitri dan rasional.

Lebih lanjut ia menjelaskan, humanisme Islam merupakan konsep keagamaan

102

Joel L. Kreamer, Renaisans Islam, (Bandung: Mizan, 2003), hlm.28.

103

Happy Susanto, Islam Humanis, Harian Sinar Harapan, (15 Oktober 2003).

104

Abdurrahman Mas‟ud, Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Relegius sebagai Paradigma Pendidikan Islam, ( Yogyakarta: Gama Media, 2002),Hlm. 130.

164

yang menempatkan manusia sebagai manusia, serta upaya humanisasi ilmu-ilmu dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia.105 Humanisme Islam juga dikenal dengan istilah humanisme teosentris, sebagaimana konsep iman yang diaktualisasikan dalam amal saleh. Menurut Kuntowijoyo, humanisme bersifat teosentris, artinya manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, namun tujuannya untuk mansuia itu sendiri.106 Maksudnya, keyakinan relegius yang berakar pada

pandangan teosentris selalu dikaitkan

dengan amal atau perbuatan manusia, keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Atas dasar itulah konsep humanisme Islam melarang mendewakan manusia atau makhluk lain dan juga tidak merendahkan manusia sebagai makhluk yang hina dan berdosa. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa Humanisme Islam adalah memanusiakan manusia sesuai dengan perannya sebagai abd dan khalifah Allah di bumi yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang nyata, fitri, dan rasional. Melarang mendewakan manusia atau makhluk lain dan tidak merendahkan manusia sebagai makhluk hina dan berdosa. Humanisme dalam konsep Islam haruslah didasarkan pada hubungan sesama umat manusia, baik hubungan sesama Muslim ataupun hubungan dengan umat lainnya. Pembicaraan tentang humanisme dalam Islam, membawa kita untuk membicarakan sebuah kerajaan yang telah memprakarsai adanya paham atau

105

Ibid, hlm. 193.

106

Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Interprestasi Untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1993),

hlm. 229.

165

gerakan ini, yakni Dinasti Buwaihiyyah. Sebab, pada masa Dinasti Buwaihiyyah inilah lahir suatu paham atau gerakan yang disebut humanisme. Paham atau gerakan humanisme ini timbul ketika Dinasti Buwaihiyyah berkuasa di wilayah Irak dan Iran bagian utara yang sebelumnya adalah wilayah kekuasaan Dinasti Abbasyiah. Kelahiran Dinasti Buwaihiyyah ini dipicu oleh terjadinya split intern Dinasti Abbasyiah dengan lepas kendalinya kekuasaan khalifah dan meluasnya perselisihan masyarakat di ibu kota Bagdad.107 Dinasti ini didirikan oleh tiga bersaudara dari putra-putra Buawaih (Buya), yaitu Ali, Hasan, dan Ahmad yang kemudian mendapat gelar dari Khalifah al-Mustakfi sebagai Imad al-Daulah (Fondasi Negara), Rukn al-Daulah (Penyanggah Negara), dan Mu‟izzal al-Daulah (Penegak Negara). Masa Dinasti Buwaihiyyah merupakan titik puncak dari apa yang disebut humanisme karena atmosfir budaya pada saat itu yang kosmopolitan. Secara general, gerakan ini adalah sebuah gerakan yang lebih mengedepankan corak falsafah Yunani khusunya Platonik dan Aristetoles. Mainstream merekapun bersifat Platonik dan spekulasi dalam bidang metafisika merupakan perpaduan antara Aristetolianisme dan Neoplatonisme. Setidaknya, hal itu bisa dilihat dari kajian kurikulum yang berstandar pada klasifikasi autentik Aristetoles tentang ilmu. Di sana, mereka banyak memasukkan cabang falsafah dalam kajian mereka diantaranya tata bahasa, puisi, retorika, logika, etika politik, metafisika, dan

107

Joel L. Kreamer, Humanisme in the Renaisans of Islam, Terjemahan , Renaisans Islam: Kebangkitan Intlektual dan Budaya pada Abad Pertengahan, (Bandung: Mizan, 2003), hlm.18.

166

sebagainya.108 Sebelumnya, gerakan ini adalah gerakan yang dirintis oleh seorang dari golongan filusuf Kristen, Yahya Ibn „Adi dan murid-muridnya. Adapun murid-muridnya tersebut ada dua golongan yang terdiri dari golongan Kristen dan Muslim.

Pertama,

meneruskan

tradisi

(Kristen)

dalam

menyunting,

menerjemahkan, dan mengomentari teks-teks secara cermat sekali, yang diantaranya adalah Hunain ibn Ishaq. Aliran ini disebut oleh Richard Wilzer “aliran Kristen Bagdad”. Kedua, para sarjana Muslim seperti, Isa ibn „Ali (putra wazir terkenal, Ali ibn „Isa).109 Dalam perkembangannya, paham kemanusiaan ini sempat mengalami ketegangan dengan agama. Ketegangan ini berawal ketika buku-buku Ibnu Rusyd yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, lalu disebut sebagai Latin Averoesm atau Averoesme Latin. Rupanya, pembagian antara khawas dan awam ini bagi orang-orang Eropa begitu impresif

sehingga mereka langsung mengambil

kesimpulan bahwa Ibn Rusyd sebetulnya membela adanya dua kebenaran, yaitu kebenaran falsafah dan kebenaran agama dan kedua-duanya tidak perlu dipersatukan. Akibatnya, mereka betul-betul membedakan antara ilmu dan agama. Itulah permulaan dari sekulerisme yang sampai sekarang masih bertahan di Barat. Ia juga muncul dalam humanisme Barat karena humanisme adalah suatu paham yang mempercayai kemampuan manusia terutama kualitas manusia sebagai makhluk. Jika seorang Barat mengaku sebagai I am humanist, bearti almost I am

108

Madjid Fakhri, Sejarah Filsafat Islam, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), hlm. 264.

109

Ibid.

167

secularist karena humanisme itu juga berasal dari falsafah Yunani yang distimulasi oleh Islam.110 Berdasarkan argumentsi diatas, secara genealogis, paham kemanusiaan atau humanisme di Barat boleh dikatakan mewarisi atau masih merupakan kelanjutan langsung dari pemikiran Islam yang diintroduksi oleh Ibn Rusyd. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam dan humanisme tidak selamanya berada pada ruang penuh pertentangan. Islam memiliki ajaran kedamaian dan kebenaran yang hakiki. Dalam pada itu, Islam memiliki ciri-ciri konsep ketuhanan, kerasulan, dan ajaran-ajaran yang menunjukkan kesatuan yang murni.111 Islam merupakan wahyu yang memiliki ajaran berupa al-Qur‟an yang berisikan petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang salah, kisah-kisah, hukum, dan moralitas. al-Qur‟an juga membicarakan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Artinya, al-Qur‟an menegaskan fungsi manusia, tugas manusia, tujuan penciptaan manusia, kebutuhan manusia, dan hakikat manusia.112 Hal ini karena pada dasarnya Islam merupakan agama untuk manusia. Segala sesuatu yang terkandung dalam al-Qur‟an adalah untuk bimbingan dan perkembangan manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan fitrahnya. Dalam konteks ini, Amin Abdullah menjelaskan bahwa al-Qur‟an menjadikan manusia sebagai objek kritik yang tidak ditemui dalam istilah-istilah

110

Budhy Munawar Rachman (ed), Ensiklopedi Nurcholis Madjid: Sketsa Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban, (Jakarta: Yayasan Pesantren Indonesia Al-Zaytun, 2008), hlm. 73. 111 112

Abdul Madjid, (et. all), Al-Islam, (Malang: UMM Press, 1998), hlm. 42. Ibid.., hlm. 57.

168

agama selain Islam. al-Qur‟an terlibat dalam transformasi sosial manusia dan Nabi Muhammad Saw. berperan dalam mentransformasikan tanah Arab dari sebuah tatanan masyarakat penyembah berhala, pertalian darah, dan kekerabatan menuju komunitas masyarakat berkeyakinan yang lebih maju, yakni komunitas Muslim. Hal ini dijelaskan dengan pertanyaan Rasulullah SAW. menjelang wafatnya kepada pengikutnya “Apakah mereka akan kembali kepada perilaku yang lama ?” Mereka menjawab, “Ya Rasulullah, kita tidak akan pernah kembali.” Sementara itu, hingga kini terbukti masyarakat Arab telah lama meninggalkan ritual dan penyembahan berhala dan tidak kembali lagi.113 Dalam paradigma Islam, humanisme haruslah dipahami sebagai suatu konsep dasar kemanusiaan yang tidak berdiri dalam posisi bebas. Ini mengandung pengertian bahwa makna atau penjabaran arti memanusiakan manusia itu harus selalu terkait secara teologis. Oleh karena itu, agar dapat mengetahui dasar dan nilai humanisme dalam Islam, kita harus berpegang kepada al-Qur‟an dan Sunnah rasul sebagai sumber hukum Islam yang Utama. Dalam Islam, dasar pemikiran humanisme ini sebenarnya sudah terumuskan dalam konsep khalifatullah. Konsep ini dapat dilacak pada sumber dasar Islam yakni al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 30-32 berikut: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama 113

Hasan Hanafi, dkk, Islam dan Humanisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.

189-190.

169

(benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." QS. Al-Baqarah ayat 30-32. Substansi dari firman Allah Swt. di atas ada tiga hal secara jelas diterangkan sebagai berikut: 1.

Manusia adalah makhluk pilihan Tuhan.

2.

Keberadaan manusia dengan segala kelebihannya dimaksudkan sebagai wakil Tuhan di atas bumi.

3.

Manusia adalah pribadi yang bebas, yang menanggung segala risiko atas perbuatannya. Prinsip-prinsip diatas sangat melekat dengan kehidupan kaum Muslim

yang ketika mereka memulai menjalankan shalat, mereka memutuskan hubungan dengan seluruh ikatan duniawi. Mereka tunduk dan bersujud di hadapan Tuhan, lalu berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangan seraya mengagungkan-Nya. Ketika mereka selesai melaksanakan shalat, mereka memulai kehidupan baru mereka. Mereka mengakhiri shalat mereka dengan salam dan berdoa dengan mengharapkan kesehatan, keamanan, dan kedamaian bagi orang lain, yang merupakan tindakan mulia dalam Islam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Buchari bersumber dari Abdullah bin Amr, ra: “Pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW: “Islam manakah yang paling baik? (Ayyul Islam khayrun?)” Rasulullah Saw, menjawab “ Memberikan makan (kepada orang miskin), mengucapkan salam (taqra‟u

170

salam) kepada orang yang kau kenal („arafta) maupun yang tidak engkau kenal (lam ta‟rif)”.114 Penggalan hadis di atas juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah Saw, dengan tegas mengajarkan agar setiap Muslim mendoakan keselamatan dan memberikan pertolongan kepada siapapun tanpa memandang status, kedudukan bahkan keyakinannya. Sebab hal ini merupakan amalan Islam yang utama. Dapat dipahami, bahwasanya Islam tidaklah bertentangn dengan pemikiran humanisme, tetapi sejalan dan mendukung pemikiran humanisme. Bahkan, Kuntowijoyo mengatakan jika Islam adalah sebuah humanisme, yaitu agama yang sangat mementingkan manusia sebagai tujuan sentral115 sebab agama adalah untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Pengamalan dalam beragama, di samping sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan, juga diorientasikan untuk membebaskan manusia dari segala macam ketidakadilan, penindasan, dan kemiskinan. D. Kerangka Berfikir Demokratis dalam Pendidikan Islam

Masyarakat Indonesia menginginkan terwujudnya suatu masyarakat baru. yaitu, masyarakat yang mengharapkan terwujudnya kemajuan, keejahteraan, kebahagiaan, keterbukaan, keadilan, saling menghormati dan menghargai. Selain itu, masyarakat yang di dalamnya ada penegakan hukum dengan adil, hak asasi manusia yang dihargai, dan masyarakat yang baldatun toyyibatun warabbun gofur

114

Shahih Buchari, Kitab al-Iman No. 11, dan 27, dan kitab Isti‟zan, hadis No. 5767: AlNasai, Bab Iman, hadis No. 13. 115

Kuntowijoyo, Paradigma.., hlm. 229.

171

(bangsa yang aman sejahtera dalam ampunan Allah) bagi seluruh penghuninya. Masyarakat yang demikian disebut pula dengan istilah masyarakat madani. Dakam Kamus Arab-Indonesia, Munawir menjelaskan istilah madani sebenarnya berasal dari bahasa Arab, madaniy. Kata madaniy berakar dari kata kerja madana yang bearti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah menjadi madaniy yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata.116 Dengan demikian, istilah madaniy dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Namun demikian, secara umum istilah masyarakat madani dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yaitu, masyarakat yang telah berperadaban maju yang mempunyai nilai-nilai luhur dan menghasilkan suatu budaya yang baik. Istilah Masyarakat Madani sebenarnya hanya salah satu diantara beberapa istilahyang sering digunakan orang. Menurut Gellner, sperti yang dikutip Mahasin, istilah Masyarakat Madani sebagai terjemahan bahasa Inggris dari civil society Kata civil cociety berasal dari bahasa Latin, yaitu civitas dei yang artinya kota Ilahi dan

society yang berarti masyarakat. Dari kata civil

akhirnya membentuk kata civilization yang bearti peradaban.117 Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat madani atau civil society ialah kondisi suatu komunitas yang jauh dari praktik monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, dicekal, diganggu 116

Munawir, A.W, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.

1320. 117

Mahasin, Masyarakat Madani dan Lawan-Lawannya: Sebuah Mukadimah, dalam Gneller, Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat menuju Kebebasan, terj, Hasan, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 9.

172

kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi dan sejenisnya. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif

dalam menghadapi berbagai persoalan

sosial. Di Indonesia, istilah masyarakat madani atau civil siciety baru populer pada 1990-an, bersamaan dengan masa berkembangnya keterbukaan politik. Masyarakat madani yang didambakan dan sedang diperjuangkan oleh kekuatan reformatif bangsa Indonesia adalah suatu masyarakat yang bercirikan prinsip sebagai berikut: 1.

Demokrasi sebagai ciri utama masyarakat madani memiliki konsekuensi yang luas diantaranya adalah menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi-organisasi yang mandiri sehingga memungkinkan

pengawasan

yang

aktif

dari

masyarakat

terhadap

pemerintahan dan pembangunan. 2.

Kepastian hukum atau masyarakat yang diwarnai oleh rule of law bukan kekuasaan yang sangat dominan, melainkan hukumlah yang perlu ditegakkan.

3.

Egalitarian artinya suatu masyarakat yang memperjuangkan keadilan.

4.

Penghargaan yang tinggi atas human dignity.

5.

Kemajemukan budaya dan bangsa dalam satu kesatuan. Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat yang multi etnik sekligus multi kultural.

173

6.

Religius, yaitu masyarakat sipil yang diinginkan bukan suatu masyarakat yang sekuler materialistik, melainkan etis religius.118 Untuk mewujudkan masyarakat madani menuntut suatu pendidikan yang

sesuai, yaitu pendidikan yang mampu membangun kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam membangun masyarakatnya sendiri, yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik, pendidikan yang menghargai

kemuliaan

manusia (dignity);

individualitas

dan kebebasan

(akademis); pendidikan yang mengakui adanya perbedaan dan keanekaragaman; serta pendidikan yang mengakui adanya persamaan hak, dan pendidikan yang berupaya mengembangkan segenap potensi peserta didik secara optimal. Di sinilah urgensinya Pendidikan Islam yang demokratis. Pendidikan Islam sesungguhnya memiliki sebuah potensi besar dalam pemberdayaan pendidikan rakyat secara keseluruhan dengan kedekatannya kepada masyarakat Muslim, pendidikan Islam merupakan potensi dalam pembentukan civil society, masyarakat madani, atau masyarakat kewargaan pada tingkat akar rumput kaum Muslimin. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dapat menjadi sebuah wahana pendidikan kritis bagi rakyat; membebaskan lapisan terbawah masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Disini, pendidikan Islam dapat menjadi lembaga pendidikan penting dalam penanaman dan penumbuhan demokrasi. Baik secara normatif maupun empiris Islam bukanlah anti demokrasi.119 Secara normatif Islam memang tidak menjelaskan bagaimana bentuk demokrasi 118

Diding Nurdin, Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani, Harian Pikiran Rakyat, Minggu 23 November 2008.

174

yang dianut, namun ajaran Islam mengandung prinsip dan kaidah yang merupakan kata kunci dari isu demokrasi.120 Di antara kaidah demokrasi dimaksud adalah: Pertama, kaidah ta‟aruf (saling mengenal). Prinsip dasarnya diambil dari QS. AlHujarat ayat 13. Bahwa demokrasi terkait dengan interaksi sesama manusia, dan dalam keterkaitan itu terdapat saling memahami atau mengenal (ta‟aruf), adalah sesuai dengan karakter manusia sebagai homo-social. Ta‟aruf berjalan kalau ada equality (persamaan), liberty (kebebasan), komunikasi dialogis tanpa adanya satu kelompok atau kelompok yang, dan ta‟aruf mempunyai asumsi negara hukum.121 Kedua, kaidah syura‟ (musyawarah). Banyak ayat al-Qur‟an maupunhadis yang memerintahkan untuk bermusyawarah,, misalnya QS. Al-Syura‟ ayat 38 dan QS. Ali Imron ayat 159. Dalam hubungannya dengan demokrasi, syura (musyawarah) merupakan salah satu ajaran Islam yang penting dalam al-Qur‟an. Secara sederhana, syura‟ diartikan dengan pengambilan keputusan secara bersama dan menghilangkan dominasi perorangan. Apa yang diinginkan dalam syura‟ sebenarnya tidak semata-mata terletak pada bentuk formal dari pengambilan keputusan itu. Akan tetapi lebih kepada landasan ajaran yang bertujuan menjaga semangat kolektivitas di satu sisi dan di sisi lain mengurangi dominasi perorangan dan kesalahan individual yang sering kali terjadi di tengah kehidupan manusia. Dalam syura mensyaratkan adanya kebebasan berpendapat yang dari sini dapat terwujud kebebasan aktualisasi diri. Bahkan ada yang memahami bahwa martabat

119

Rahmat, Jalaluddin, “Islam dan Demokrasi” dalam Agama dan Demokrasi,(Jakarta: P3M, 1994), hlm. 40-41. 120

Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 91-91.

121

Ibid.

175

seseorang akan rendah bila menolak hak untuk memberikan pendapatnya terhadap hal-hal yang sudah diketahui. Pada intinya, syura‟ merupakan syariat memberikan hak kepada individu-individu untuk menegaskan apa saja yang disukai selama tidak menimbulkan kerusakan.122 Ketiga, kaidah ta‟awun (kerja sama). Dalam demokrasi ada kerja sama antarberbagai pihak. Kerja sama dalam pendapat Islam berdasarkan mutual cooperation , di samping dalam rangka kebajikan dan takwa, bukan perbuatan dosa dan permusuhan. Dalam konteks nasional, ta‟awun ini hanya dapat berjalan jika dualisme ekonomi, monopoli, oligopoli, nepotisme dan ersatz capitalism dihilangkan, lalu diganti dengan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan kolusi.123 Keempat, kaidah mashlahah atau menguntungkan masyarakat.124 Kalau pelaksananya adalah pemerintah, maka seluruh programnya adalah dituukan bagi kemakmuran masyarakat umum. Aspirasi masyarakat menjadi penting untuk dipertimbangkan agar ditindaklanjuti. Kelima, kaidah „adalah atau keadilan. Islam mengharuskan keadilan secara mutlak (QS. AlNisaa‟ ayat 58 dan QS. Al-An-„Am ayat 152). Keadilan diungkapkan oleh alQur‟an antara lain dengan kata-kata al-„adl, al-qisth, al-mizan, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. „Adl yang bearti “sama”, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan. Qisth arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut), ini tidak harus mengantarkan adanya persamaan. Bukankah “bagian” dapat saja diperoleh oleh satu pihak? karena itu, 122

M.Quraish Shihab, Wawasan..., hlm. 132.

123

Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam..,hlm. 99.

124

Ibid.., hlm. 100.

176

kata qisth lebih umum daripada kata „adl, dan kerena itu pula ketika al-Qur‟an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata qisth itulah yang digunakan. Mizan berasal dari akar kata wazan yang bearti timbangan. Oleh karena itu, mizan adalah “alat untuk menimbang”. Namun dapat pula bearti “keadilan” karena bahasa seringkali menyebut “alat” untuk makna hasil penggunaan alat itu.125 Dapat dipahami bahwa pendidikan Islam yang demokratis adalah sebuah pola pendidikan dan pembelajaran yang setidak-tidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1.

Pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan fitrahnya.

2.

Pendidikan yang menempatkan pendidik dan peserta didik sebagai subjek pendidikan yang saling berintegrasi, saling mengisi, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

3.

Pendidikan yang memilki komitmen yang tinggi terhadap keilmuan dan konsisten dengan prinsip belajar tuntas.

4.

Pendidkan yang tidak hanya berhenti pada retorika dan teori, tetapi ada langkah-langkah konkret estafet dan penngalaman ilmu.126

5.

Pendidikan yang menghargai adanya perbedaan (the raight to be different) antarpendidik dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik.

125

M.Quraish Shihab, Wawasan..., hlm. 111-112. Syamsul Muarif dan Ahmad Barizi, Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralis dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktulisasi Tradisi Khilaf dalam Islam, (Malang: Kerja sama UMM dengan FSIF, 2001), hlm. 138. 126

177

6.

Pendidikan yang mengakui dan menghargai adanya kebebasan setiap individu untuk mengaktualisasikan diri dan memberi kesempatan kepada pesert didik untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri.

7.

Pendidikan yang berkembang di dalamnya komunikasi struktural

dan

kultural antara pendidik dengan peserta didik sehingga terjadi interaksi yang sehat dan bertanggung jawab.127 Demokratisasi dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai pembebasan pendidikan dan manusia dari struktur dan sistem perundangan yang menempatkan

manusia

sebagai

komponen.128

Menurut

Hujair

Sanaky,

demokratisasi pendidikan merupakan pendidikan hati nurani. Artinya, pendidikan yang lebih menghargai potensi manusia, lebih humanis, beradab, dan sesuai dengan cita-cita masyarakat madani.129 Melalui demokratisasi pendidikan, diharapkan akan terjadi proses kesetaraan antara pendidikan dan peserta didik di dalam proses belajar mengajar. Sementara Moh. Shofan dalam realistik Education, mengatakan demokrasi pendidikan bukan hanya prosedur, melainkan juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat mnusia. Dengan demikian, demokratisasi pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif tanpa harus mengorbankan martabat dirinya.130 127

Hujair Sanaky, Paradigma, hlm. 245.

128

Ainun Naqin dan Ahmad Sauqi, Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2008), hlm. 61. 129

Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia, cet. 1, (Yogyakarta: safira Insania Press, 2003), hlm. 245. 130 Moh. Shofan, ed. Realistik Education; Menuju Masyarakat Utama, (Yogyakarta: Ircisod), hlm. 123.

178

Sedangkan Mastuhu, menyatakan bahwa demokratisasi pendidikan adalah gagasan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi manusia menurut

kondisi

subjektif

atau

kemampuannya

untuk

mengembangkan

kemungkinan-kemungkinan yang dapat diraihnya.131 Demokratisasi pendidikan berguna untuk menyiapkan peserta didik agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, terbiasa mendengar dengan baik dan menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan rakyat, ikut merasa memiliki, sama-sama merasakan suka dan duka dengan masyarakatnya, dan mempelajari kehidupan masyarakatnya. Mewujudkan pendidikan yang demokratis bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab, berbagai

kendala

yang tidak mendukung terbentuknya

demokratisasi pendidikan tidak mudah disingkirkan begitu saja. Menurut H.A.R. Tilaar, setidaknya ada lima tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan demokrasi pendidikan termasuk pendidikan Islam, Pertama, pendidikan yang penuh kesombongan, Kedu, sistem pendidikan yang elitis, Ketiga, Proses domestifikasi, Keempat, Proses pembodohan, Kelima, budaya korporasi.132 Dengan demikian, pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai pribadi individu yang unik dan mempunyai potensi yang perlu diwujudkan dan dikembangkan secara optimal. Dalam

131

Mastuhu, Demokrasi Pendidikan Islam Indonesia, Makalah disampaikan dalam diskusi panel Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, (Malang, 26 Oktober 1996). 132 H.A.R. Tilaar, Multikultural Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 297-299.

179

pendidikan yang demokratis, peserta didik sungguh ditempatkan sebagai subjek belajar, dilibatkan dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, menganalisis, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Pendidikan yang demokratis pada esensinya adalah pendidikan yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu pola pendidikan yang menghargai perbedaan pendapat, kebiasaan untuk mengaktualisasikan diri, kebebasan intlektual, kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri, pendidikan yang mengembangkan moral, dan pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta-Nya.133 Dalam pendidikan demokratis perlu dikembangkan komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dan peserta didiksehingga akan terjadi interaksi yang sehat dan bertanggung jawab. Peserta didik boleh saja berpendapat, berperasaan, dan bertindak sesuai dengan langkahnya sendiri dan mungkin berbeda dengan pendidiknya asalkan ada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkannya.134 selain itu, dalam pendidikan demokratis kemerdekaan dan kebebasan peserta didik untuk beraktualisasi dan berekspresi harus dijunjung tinggi. Hal ini sesuai dengan indikator dari demokrasi yang harus terbuka, rasional, mengutamakan motivasi umum, jujur, bebas tekanan (paksaan), dan menaati aturan yang telah ditetapkan bersama. Snauwaert, sebagaimana dikutip Zamroni mengatakan, pendidikan yang demokratis haruslah mendasarkan diri pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan

133

Diding Nurdin, Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani, Harian Pikiran Rakyat, (23 November 2008) 134

Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan.., hlm. 245.

180

menitikberatkan pada tujuan untuk mengembangkan pada diri siswa

empati,

toleransi, respek pada yang lain, dan memiliki pandangan sebagai warga bangsa dan warga masyarakat global. Sebab, pendidikan demokratis akan selalu terkait dengan masalah hak asasi dan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan atas dasar kemampuan mereka.135 Dalam

konteks

ini,

pendidikan

yang

demokratis

harus

dapat

mengembangkan toleransi dan sosial trust di kalangan anak didik. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan kesempatan, bahkan mendorong setiap anak didik untuk hidup bersama dan saling menghargai melalui kebiasaan hidup berdampingan, serta berinteraksi dengan individu-individu dan kelompokkelompok yang memiliki perbedaan dengan dirinya. Ini artinya, pendidikan yang demokratis menuntut adanya kondisi yang saling menghargai, kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan ide dan gagasan, serta keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah. Sampai di sini dapat dipahami bahwa pendidikan Islam yang demokratis adalah sebuah pola pendidikan dan pembelajaran yang setidak-tidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut; (1) Pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan fitrahnya, (2) Pendidikan yang menempatkan Pendidik dan peserta didik sebagai subjek pendidikan yang saling berintegrasi, saling mengisi, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, (3) Pendidikan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap keilmuan dan konsisten dengan prinsip-prinsip belajar tuntas, 135

Zamroni, Demokrasi dan Pendidikan dalam Transisi; Perlunya Reoreintasi Pengajaran Ilmu-Ilmu Sosial di Sekolah Menengah, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta: 2002, hlm. 15.

181

(4) Pendidikan yang tidak berhenti pada retorika dan teori, tetapi ada langkahlangkah konkret estafet dan pengalaman ilmu, (5) Pendidikan yang menghargai adanya perbedaan antarpendidik dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik, (6) Pendidikan yang mengakui dan menghargai adanya kebebasan setiap individu untuk mengaktualisasikan diri dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bersaing dalam mewujudkan diri sendiri, (7) Pendidikan yang di dalamnya berkembang komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dengan peserta didik sehingga terjadi interaksi yang sehat dan bertanggung jawab, (8) Pendidikan yang memberikan kesempatan, bahkan mendorong setiap anak didik untuk hidup bersama dan saling menghargai melalui hidup berdampingan, (9) Pendidikan yang di dalamnya terdapat kondisi yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan, dan adanya keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas, (10) Pendidikan yang berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendorong seoptimal mungkin berkembangnya potensi diri peserta didik, (11) Pendidikan yang menghargai kemulyaan manusia (dignity) individualitas dan kebebasan,(12) Pendidikan yang menempatkan pendidik dan anak didik secara proporsional, (13) Pendidikan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan menitikberatkan pada tujuan untuk mengembangkan pada diri siswa sikap empati, toleransi, dan respek pada yang lain (sosial trust) di kalangan anak didik, (14) Pendidikan yang memahami kebutuhan manusia untuk selalu bersikap maju, bersifat fleksibel dan adapatif terhadap perkembangan zaman, (15) Pendidikan yang lebih mengutamakan proses daripada hasil.

182

E. Kerangka Berfikir Humanistik dalam Pendidikan Islam

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan Allah Swt. Jika dibandingkan dengan makhluk lain manusia adalah makhluk terbaik yang menyimpan banyak potensi, sperti memiliki akal (aql), hati (qalbu) dan tubuh (raga). Ada tiga kata yang digunakan al-Qur‟an untuk menunjuk kepada manusia :

1.

Menggunakan kata yang terdiri dari huruf alif, nun dan sin semacam insan, ins, nas atau unnas,

2.

Menggunakan kata basyar,

3.

Menggunakan kata Bani Adam dan zurriat Beliau.136

136

M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an: Tafsir Maudu‟I Atas Pelbagai Persoalan Umat. (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hal. 277. Lihat pula, Save M. Dagun, Filsafat Eksistensialisme, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1990), hal. 7. Letak perbedaan manusia dengan ciptaan yang lain adalah pada hakikat manusia itu. Hakikat manusia terletak dalam eksistensi dan aktivitasnya. Bila kita membatasi pandangan tentang manusia hanya bertolak dari segi ini saja maka gambaran kita terhadap manusia tidak lain sebagai materalisme antropologi. Tentu pandangan ini juga tidak lebih dari pandangan merendahkan martabat manusia. Teka-teki kehidupan jasmani manusia tetap menjadi persoalan bagi ilmuan terutama pandangan akan pemisahan jiwa dan jasmani manusia. Sampai batas ini, maka kita menganggap kehidupan manusia itu sebagai materialisme biologis. Selanjutnya menurut pandangan al-Quran, tidak menjelaskan secara tegas asal-usul kejadian manusia secara rinci. Dalam hal ini al-Quran hanya menjelaskan mengenai prinsip-prinsipnya saja. Ayat-ayat mengenai hal tersebut terdapat dalam surat Nuh 17, Ash-Shaffat 11, Al-Mukminuun 12-13, Ar-Rum 20, Ali Imran 59, As-Sajdah 7-9, Al-Hijr 28-29, dan Al-Hajj 5. Adapun kata Bani Adam dan zurriyat Adam, yang berarti anak Adam atau keturunan Adam, digunakan untuk menyatakan manusia bila dilihat dari asal keturunannya.). Dalam alQur‟an istilah bani adam disebutkan sebanyak 7 kali dalam 7 ayat Lihat Quraish Shihab, 1996: 278. Menurut Thabathaba‟i dalam Samsul Nizar (2001: 52), penggunaan kata bani Adam menunjuk pada arti manusia secara umum. Dalam hal ini setidaknya ada tiga aspek yang dikaji, yaitu: Pertama, anjuran untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah, di antaranya adalah dengan berpakaian guna manutup auratnya. Kedua, mengingatkan pada keturunan Adam agar jangan terjerumus pada bujuk rayu setan yang mengajak kepada keingkaran. Ketiga, memanfaatkan semua yang ada di alam semesta dalam rangka ibadah dan mentauhidkanNya. Kesemuanya itu adalah merupakan anjuran sekaligus peringatan Allah dalam rangka memuliakan keturunan Adam dibanding makhluk-Nya yang lain. Konsep Bani Adam dalam bentuk menyeluruh adalah mengacu kepada penghormatan kepada nilai-nilai kemanusian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia dalam konsep Bani Adam, adalah sebuah usaha pemersatu (persatuan dan kesatuan) tidak ada perbedaan sesamanya, yang juga mengacu pada nilai penghormatan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian serta mengedepankan HAM. Karena yang

183

Dari sumber materil potensi tersebut, tampak jelas bahwa manusia memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk Tuhan lain di muka bumi ini. Keistimewaan tersebut dapat dilihat dari sisi penciptaan fisik maupun personalitas karakternya. Karena keistimewaan itu, manusia memiliki tugs dan kewajiban yang berbeda dengan makhluk lain. Berbeda dengan makhluk lain, manusia adalah pelaku sejarah yang menentukan seluruh tatanan dalam kosmos ini. Dia bertanggung jawab terhadap masa depan peradaban di muka bumi. Oleh karena itu, dalam konsepsi Islam, manusia diberi gelar khalifatullah, makhluk yang harus memerankan segala sifat Tuhan di muka bumi sehingga tatanan kosmos tetap berjalan seimbang. Manusia sebagai khalifah dalam pengertian wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan dan sebagai hamba Allah, pada dasarnya mengandung implikasi moral sehingga kehidupannya harus dibatasi oleh nilai-nilai dan etika ketuhanan. Manusia tidak diperkenankan untuk menentang hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Sebaliknya, ia harus mendasarkan seluruh kehidupannya atas nilai-nilai dan norma-norma universal dan eternal, yaitu wahyu Illahi. Menurut Jalaludin Rahmat, peran yang dilakonkan oleh manusia menurut statusnya sebagai khalifah Allah setidak-tidaknya terdiri dari dua jalur, yaitu jalur horizontal dan jalur vertikal. Peran dalam jalur horizontal mengacu kepada bagaimana manusia mengatur hubungan yang baik dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.137 Mengatur disini tidak hanya dalam pengertian sosio politik

membedakan hanyalah ketaqwaannya kepada Pencipta. Sebagaimana yang diutarakan dalam QS. Al-Hujarat: 13). 137 Jalaludin Rahmat, Teologi Pendidikan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 31.

184

atau mengendalikan alam secara ilmiah, tetapi yang lebih fundamental adalah dicakupnya

konsep

sifat

yang

mengandung

pengertian,

pemerintahan,

pengendalian, dan pemeliharaan diri manusia oleh dirinya sendiri. Mengatur dalam hal ini bukan juga sesuai dengan kemauan manusia itu sendiri, melainkan sesuai dengan kehendak Allah. Semuanya itu peran dalam jalur vertikal menggambarkan bagaimana manusia berperan sebagai mandataris Allah. Dalam peran itu, manusia penting menyadari bahwa kemampuan yang dimilikinya untuk menguasai

alam

dan

sesama

manusia

adalah

karena

penugasan

dari

Penciptanya.138 Dengan posisi istimewa sebagai khalifah Allah tersebut, manusia juga disebut sebagai makhluk teomorfis (cerminTuhan). Sebagai makhluk teomorfis maka manusia tidak hanya memiliki unsur-unsur kemanusiaan, tetapi juga unsurunsur Ilahiah. Sebagai konsekuensinya, manusia berpotensi untuk dapat memantulkan semua sifat Tuhan. Potensi ini hanya akan terealisasi ketika manusia mencapai tingkat kesempurnaannya, yaitu insan kamil. Potret manusia seperti inilah yang dikehendaki dalam bangunan pendidikan Islam. Dalam konteks ini, maka paradigma pendidikan Islam harus menyentuh dan mengacu pada dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan theocentris (hablum minAllah) dan dimensi kemanusiaan

anthropocentris (hablum minannas).

Keseimbangan dalam dua hubungan ini akan berdampak positif terhadap posisi manusia dalam memerankan tugas kemanusiaannya.

138

Ibid,hlm. 31,

185

Di samping itu, pendidikan khususnya pendidikan Islam juga harus mampu mengantarkan manusia (peserta didik) untuk menjawab pencarian manusia tentang hakikat hidupnya. Dari mana ia berasal? Bagaimana asal usulnya? Seberapa lama akan hidup? Untuk apa ada di dunia dan kemana akan kembali? Apa tujuan hidup ini? Untuk apa ia hidup? Apa tujuan hidupnya? Untuk apa bekerja? Untuk apa harta yang dimiliki?

Tuntutan untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan di atas tidak sekadar dianjurkan dalam al-Qur‟an, tetapi ia berkedip-kedip di dalam fungsi otak ketiga manusia yang disebut kecerdasan spritual atau God Spot (titik Tuhan).139 Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang sangat mendasar dan

dapat

membantu

manusia

untuk

mengungkap

kesadaran

fitrah140

kemanusiaannya yang cendrung pada kebenaran (hanif) dan menjadikan manusia lebih manusiawi. Oleh sebab itu, pendidikan harus diarahkan pada pengembangan dan kesadaran beberapa hal berikut: (1) Manusia yang menyadari ada kekuatan yang Maha Agung yang mengatur hidup manusia. (2) Manusia yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai manusia. (3) Manusia yang memahami dan memanfaatkan potensi dirinya. (4) Manusia yang menghargai dirinya sendiri sebagai manusia. (5) Manusia yang menghargai manusia lain. (6) Manusia yang bersedia menerima manusia lain dengan segala kekurangan dan 139

God Spot atau rasa bertuhan dalam Islam sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari dimensi keagamaan karena God Spot adalah lobus temporal yang berkaitan dengan pengalaman relegius atau spritual seseorang. Taufik Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ: Antara Neorosisain dan Al-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 127. 140

Kata fitrah dalam al-Qur‟an, dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 28 kali. Sebanyak 14 kali diantaranya dalam konteks uraian bumi dan langit, sisanya disebut dalam konteks pembicaraan tentang manusia baik yang berkaitan dengan fitrah penciptaan maupun fitrah keberagamaan. Ahmad Mubarok, Al Irsyad an Nafsy: Konseling Agama Teori dan Kasus, (Jakarta: Bina Rena Parawira, 2000), hlm. 35.

186

kelebihannya. (7) Manusia yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki semangat untuk memperbaiki diri. (8) Manusia yang tidak memaksakan kehendaknya atas manusia lain. (9) Manusia yang menyadari bahwa setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. (10) Manusia yang bertanggung jawab serta penuh kasih sayang terhadap manusia lain. Pendidikan dalam Islam ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan untuk bertuhan, kebutuhan akan makna hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, serta kebutuhan akan rasa aman dan mencapai kebahagiaan. Maka, pendidikan yang sesuai dengan tujuan ini adalah pendidikan yang berkarakter humanis, yaitu pola pendidikan yang bertujuan memanusiakan manusia, sesuai dengan perannya di muka bumi sebagai hamba dan wakil Allah Swt. Di sinilah pendidikan Islam sebagai proyeksi kemanusiaan (humanisasi) memiliki peran yang sangat signifikan. Melalui pendekatan humanistik ini, pendidikan benar-benar menjadi upaya bantuan bagi anak untuk menggali dan mengembangkan potensi dirinya dengan optimal. Berapa penting konsep humanisme untuk diterapkan dalam dunia pendidikan ini telah tergambarkan dengan jelas dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, Abdurrahman Assegaf, dkk

dalam ringkasannya

mengtakan bahwa...Manusia dalam kebebasannya mengolah spritualitasnya untuk dapat menyadari eksistensi Tuhan. Menyadari eksistensi Tuhan akan melahirkan tanggung jawab kepada Sang Ilahi. Pendidikan bukan hanya memberikan keleluasaan terhadap pengabdian spritual, melainkan yang lebih penting lagi harus memungkinkan terselesainya berbagai peristiwa tragis kemanusiaan seperti

187

penindasan, pembodohan, teror, radikalisme, keterbelakangan, dan permasalahan lingkungan.141 Dengan

demikian,

pengembangan

pendidikan

Islam

haruslah

memperhatikan potensi dasar manusia yang ideal dan menyediakan serta menciptakan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam segala aspek baik secara individual maupun secara kolektip. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada keunggulan dan perkembangan intlektualitas (IQ) semata, tetapi juga harus mampu memfasilitasi perkembangan kecerdasan emosi (EQ), kecerdasan spritual (SQ), serta memberikan pembinaan hati nurani, jati diri, rasa tanggung jawab, sikap egaliter, dan kepekaan normatif (makna nilai dan tata nilai), sesuai dengan sasaran utama pendidikan, yaitu pengembangan semua potensi yang dimiliki manusia. Selain itu, pendidikan dalam Islam harus meletakkan kebebasan manusia sebagai dasar pijakan operasional sekaligus sebagai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Sebab, pada hakikatnya, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia dalam rangka mempertahankan hidup, dalam hidup, dan penghidupan manusia sebagai abdullah dan khalifatullah di muka bumi. Di era global ini, aktualisasi dan implementasi humanisme dalam pendidikan dan khususnya pendidikan Islam merupakan tuntutan dan bahkan suatu keharusan. Aktualisasi merupakan sebuah upaya perwujudan dari proses pengejawantahan diri dalam dunia pendidikan Islam. Dengan mengaktualisasikan 141

Abdurrahman Assegaf, dkk, Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan, Ringkasan Hasil Penelitian, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

188

sisi-sisi kemanusiaan diharapkan menjadi real dalam dunia pendidikan Islam untuk kebutuhan hidup sekarang142 dan masa yang akan datang. Menurut Abdurrahman Mas‟ud,143 upaya aktualisasi humanisme dalam dunia pendidikan Islam ini setidaknya dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut: 1.

Keberagaman

yang

cendrung

menekankan

hubungan

vertikal

dan

kesamarataan ritual. 2.

Kesalehan sosial yang agaknya masih jauh dari orientasi masyarakat kita.

3.

Potensi peserta didik belum dikembangkan secara proporsional.

4.

Pendidikan belum berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia atau belum individual oriented.

5.

kemandirian anak didik dan tanggung jawab (responsibility) masih jauh dalam capaian dunia pendidikan. Dengan demikian, pendidikan yang memanusiakan (humanisasi) akan

tercipta dengan pola pendidikan yang berbasis pada pembelajaran bukan pengajaran. Dimana, pribadi manusia yang kompleks dan unik, termasuk anak didik, akan diperhatikan tidak semata-mata hanya melihat modul pelajaran yang sangat tekstual. Di sini, pendidikan yang humanistik diyakini mampu menyiapkan dan membentuk generasi bangsa yang cerdas nalar, cerdas emosional, dan cerdas spritual.

142

Sodiq A. Kuntoro, Pengembangan Ilmu Pendidikan, makalah disampaikan dalam Seminar Pengembangan Ilmu Pendidikan, di Gedung Serbaguna FIP Universitas Negeri Yogyakarta, (5 Aprl 2008). 143

Abdurrahman Mas‟ud, Menggagas Format Pendidikan non Dikotomik (Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam), (Yogyakarta: Gema Media, 2002), hlm. 15.

189

Dalam pandangan Abdurrahman Mas‟ud, humanisme dalam pendidikan adalah proses pendidikan yang lebih memerhatikan aspek potensi manusia sebagai makhluk sosial (berkemanusiaan) dan sebagai makhluk religius (berketuhanan), serta individu yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengembangkan potensipotensinya.144 Sementara, Baharudin dan Muh. Makin mengatakan bahwa pendidikan berparadigma humanistik merupakan praktik pendidikan yang memandang manusia sebagai suatu kesatuan yang integralistik, yakni pendidikan yang memandang manusia sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrahnya tertentu untuk dikembangkan secara maksimal.145 Selain itu menurut Mukhtar, pendidikan humanis lebih memandang manusia sebagai manusia, yaitu makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah atau potensi tertentu. Dalam hal ini, manusia digambarkan sebagai makhluk yang optimis dan penuh harapan.146 Pendidikan humanistik sangat menghormati harkat dan martabat manusia (peserta didik), termasuk apa yang ada dalam diri peserta didik. Pendidikan humanistik memberi kemerdekaan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri sendiri secara penuh. Oleh karena itu, faktor paling penting dalam pendidikan humanistik adalah upaya memunculkan dan menumbuhkan kesadaran dalam diri manusia didik yang sedang mengalami pertumbuhan dan pembentukan jati diri. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengenal, memahami, dan mengakui secara realistis kenyataan dirinya sebagai makhluk unik yang multidimensional. 144

Ibid, hlm. 135.

145

Baharudin dan Muh. Makin.., Pendidikan.., hlm. 23.

146

Mukhtar, Desain Pembelajaran PAI, (Jakarta: Misaka Galiza, 2005), hlm. 82.

190

Pendidikan berparadigma humanis memberikan pendidikan kepada seluruhan bagian yang membentuk anak didik. Yaitu, tidak hanya menghafalkan informasi dan menjejalkannya atau melatih anak menjadi robot agar guru menjadi senang karena anak akan mengeluarkan jawaban-jawaban yang dikehendaki guru yang dikatakan sebagai “benar”. Akan tetapi, pendidikan harus mengembangkan semua lapisan kesadaran manusia dan secara berangsur-angsur mengarahkan individu menuju tujuan yang tidak terbatas. Dengan demikian, pendidikan humanistik sebenarnya merupakan pendidikan keseluruhan (holistic education).147 Sebab, di dalam proses pendidikan tidak terdapat bagian kesadaran manusia yang terabaikan dan tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak ditangani. Pendidikan holistik merupakan proses pembelajaran yang menuntut adanya aktivitas-aktivitas kelas yang berpusat pada pemelajar, bermakna, dan otentik. Dalam konteks ini, peserta didik merupakan komponen yang harus dilibatkan secara aktif dan total. Aktif berarti peserta didik tidak hanya menjadi tempat menabung ilmu pengetahuan gurunya, tetapi dilibatkan secara total. Artinya, peserta didik harus dipandang sebagai manusia dengan segala dimensi

147

Pembelajaran holistik menggunakan pengetahuan awal, dan minat peserta didik, sebagai spring board dalam pembelajaran dan mendukung pengkonstruksian pengetahuan secara aktif. Pembelajaran holistik juga menyediakan makna dan tujuan belajar dan melibatkan para pemelajar dalam interaksi sosial untuk mengembangkan pengetahuan melalui aktivitas pemecahan masalah dan berpikir. Pembelajaran holistik menghendaki pergeseran peran pemelajar dari pengamat informasi secara pasif menjadi pemelajar aktif, pemecah masalah secara mandiri, pemikir kritis dan kreatif dalam menganalisis dan mengaplikasikan fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari. Kemampuan pemecahan masalah dan berfikir kritis dan kreatif merupakan hakikat tujuan pendidikan dan menjadi kebutuhan bagi peserta didik untuk menghadapi kehidupan di dunia nyata. I Wayan Santyasa, Model Problem Solving dan Reasoning sebagai Alternatif Pembelajaran Inovatif, makalah disampaikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) V: dengan tema “ Menata Pendidikan Nasional yang Bermutu untuk Membangun Kualitas Kehidupan dan Peradaban Bangsa”, (Surabaya, 5-9 Oktober 2004), hlm. 3.

191

humanistiknya. Peserta didik harus dipandang sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab mengembangkan dirinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mereka harus ditempatkan dan diperlakukan sebagai manusia yang sama-sama memiliki kebebasan dan kemerdekaan, seperti halnya pendidik dan manusia lainnya. Hal ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan humanistik yang lebih diorientasikan untuk memanusiakan manusia, yaitu membantu anak didik untuk mengembangkan dan mengenal dirinya sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu mereka untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga tercipta iklim kemanusiaan yang lebih utuh. Sedangkan, hubungan anatara pendidik dengan peserta didik berada dalam posisi egaliter, yaitu belajar bersama yang sama sekali tidak menimbulkan kontradiksi. Keduanya berinteraksi dalam memberikan informasi pengetahuan secara horizontal tanpa adanya perendahan martabat salah satunya. Dalam hal ini, pendidik hendaklah berperan sebagai fasilitator dan fartner dalam proses pendidikan, dalam rangka mencapai sebuah penyadaran diri anak didik sebagai manusia. Oleh karena itu, seorang pendidik benar-benar dituntut mampu memberikan motivasi dan menumbuhkan kesadaran anak didiknya mengenai makna belajar. Dengan demikian, pola hubungan pendidik dan peserta didik adalah pendidk belajar dari peserta didik dan peserta didik belajar dari pendidik. Kemudian pendidik menjadi rekan (fartner) pesrta didik yang melibatkan diri dan menumbuhakan daya pemikiran kritis, produktif, dan progresif peserta didiknya. Dengan kata lain, keduanya saling memanusiakan, baik pendidik maupun peserta

192

didik sama-sama menjadi subjek yang belajar, subjek yang bertindak dan berpikir. Oleh karena itu, tidak ada lagi istilah yang satu mendominasi yang lain atau pendidik menindas peserta didik dan sebaliknya. Kedua belak pihak berada pada kondisi yang sama, saling berinteraksi dalam dialog. Dapat

dipahami,

bahwa

pendidikan

berparadigma

humanistik

merupakan praktik pendidikan yang memandang manusia sebagai manusia, makhluk terbaik ciptaan Tuhan yang memiliki fitrah-fitrah tertentu yang harus dikembangkan secara optimal. Dengan demikian, peserta didik mampu memerankan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba sekaligus duta Allah di alam semesta dengan sempurna sesuai kehendak Sang Pencipta. Pendidikan humanistik dapat pula dikatakan sebagai pola pendidikan yang menghargai keragaman karakteristik peserta didik dan berupaya untuk mengembangkan setiap potensi peserta didik secara optimal sehingga mereka memiliki kecakapan untuk beradaptasi dan hidup selaras dengan kondisi pribadi dan lingkungannya. Berdasarkan paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam yang humanistik adalah pola pendidikan dan pembelajaran yang setidaknya memiliki karakteristik berikut; (1) Pendidikan yang menghargai dan mengembangkan segenap potensi manusia secara utuh, baik dimensi kognetif, apektif dan psikomotorik, (2) Pendidikan yang mengembangkan semua aspek kecerdasan manusia (intlektual, emosional, dan spritual) secara utuh dan seimbang, (3) Pendidikan yang di dalamnya terdapat interaksi antara siswa dan guru yang tulus, ikhlas, saling percaya, dan saling memahami satu dengan yang lain, (4) Pendidikan yang di dalamnya penuh penghormatan dan penghargaan,

193

jauh dari tindak kekerasan, penindasan, serta pelecehan harkat dan martabat manusia, (5) Pendidikan yang menekankan pada pertumbuhan dan perkembangan diri peserta didik secara utuh sehingga mereka menjadi pribadi dewasa yang matang dan mapan serta mampu menghadapi berbagai masalah dan komplik dalam kehidupan sehari-hari dengan arif dan bijaksana, (6) Pendidikan yang di dalamnya terdapat proses pemkbelajaran yang mendorong terjadinya interaksi dalam kelompok dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi pengalaman, mengungkapkan ide-ide kreatif, kebutuhan, dan perasaannya sendiri sekaligus memahami orang lain, (7) Pendidikan yang mengembangkan metode pembelajaran yang dapat menggerakkan setiap siswa untuk menyadari diri, mengubah perilaku, dan belajar dalam aktivitas kelompok melalui permainan, bermain peran, dan metode aktif lainnya, (8) Pendidikan yang di dalamnya terdapat pendidik yang peduli, perhatian, menerima siswa apa adanya, dan memiliki pandangan positif terhadap siswa sesuai fitrah kemanusiaannya, (9) Pendidikan yang mengembangkan sistem penilaian yang memungkinkan keterlibatan siswa, misalnya siswa menilai kemajuan yang telah dicapai sendiri melalui evaluasi diri, (10) Pendidikan yang lebih mengutamakan proses daripada hasil dan lebih mendahulukan reward (pemberian hadiah) daripada punishment (pemberian hukuman).

F.

Format

Pendidikan

yang

Demokratis

Pendidikan Islam

194

dan

Humanistik

dalam

Memperbincangkan format pendidikan, tentuanya tidak terlepas pula denagn

hubungan

dengan

kajian

tentang

desain

pembelajaran.

Dalam

pembelajaran ada beberapa model desain pembelajaran yang mengacu pada pendekatan sistem, antara lain model yang dikembangkan Jerrold E. Kemp, model Walter Dick & Lou Carey, dan model I Nyoman Sudana Degeng, dan lain-lain.148

1. Model J.E. Kemp Kemp (1985)

mengemukakan beberapa alasan pentingnya desain

pengembangan pembelajaran, antara lain (1) tingkat hasil belajar atau keterampilan yang diperoleh peserta didik masih jauh dari harapan, (2) biaya program pembelajaran yang terlalu tinggi, (3) alokasi waktu yang dibutuhkan untuk program pembelajaran lebih lama daripada yang dikehendaki, (4) adanya keinginan untuk mengubah metode pembelajaran yang konvensional ke metode yang lebih mandiri dan sesuai dengan kecepatan individu, (5) peserta didik merasa kurang puas terhadap program pembelajaran, (6) masukan dari hasil penelitian, rekomendasi dari para pakar dan laporan dari pengalaman penyelenggaraan program yang menghendaki perubahan, (7) masih banyak isi program pembelajaran yang perlu ditambah atau direvisi, (8) persyaratan kemampuan atau keterampilan di lapangan kerja yang sudah berubah, dan (9) penyesuaian program pembelajaran dengan tuntutan kebutuhan administrasi. 2.

Model Dick & Carey

148

Muhaimin, (et.al), Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 221-223.

195

Model desain pembelajaran (1985) mengacu pada pendekatan sistem (sistem approach). Berbeda dengan pandangan tradisional bahwa proses pembelajaran meliputi guru, siswa, dan mata pelajaran. Isi yang harus dipelajari termuat dalam buku pelajaran, dan menjadi tanggung jawab guru untuk mengajarkan isi tersebut kepada siswa. Mengajar dapat ditafsirkan sebagai satu kegiatan dalam memasukkan isi atau bahan dari buku ke kepala siswa dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengeluarkan kembali segala informasi untuk dites. Dengan pendekatan ini, cara memperbaiki pembelajaran adalah dengan jalan memperbaiki gurunya, yaitu meminta guru belajar lebih banyak pengetahuam, belajar lebih banyak metode dan sebagainya yang semuanya terpusat pada guru (teacher centered). Pendekatan sistem (sistem approach). memandang bahwa pembelajaran adalah suatu proses sistematik, yang tiap komponennya penting sekali bagi keberhasilan belajar peserta didik. Sistem didefinisikan sebagai seperangkat bagian-bagian yang memiliki keterkaitan dan semuanya bekerjasama menuju tercapainya tujuan yang jelas batasannya. Bagian-bagian sistem tersebut memiliki keterkaitan

untuk

masukan

dan

keluarannya,

dan

keseluruhan

sistem

menggunakan balikan untuk menentukan apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Semua komponen sistem dalam pembelajaran mempunyai peranan penting yang semuanya harus berinteraksi secara efektif agar dapat mencapai tujuan belajar yang diharapkan.

3.

Model Degeng

196

Model Degeng (1989) dikembangkan dengan berpijak pada variabelvariabel yang mempengaruhi pembelajaran, yaitu kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Keterkaitan antarkomponen dalam sistem pembelajaran diformulasikan dalam langkah-langkah desain pembelajaran. Langkah-langkah tersebut adalah: a.

analisis tujuan dan karakteristik bidang studi,

b.

analisis sumber belajar (kendala)

c.

analisis karakteristik pelajar,

d.

menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran,

e.

menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran,

f.

menetapkan strategi pembelajaran isi pembelajaran,

g.

menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran, dan

h.

mengadakan pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran

Kedelapan langkah tersebut apabila didiagramkan akan tampak sebagaimana pada gambar berikut:

Tabel 4 Bagan Model Desain Pembelajaran Dageng

Analisis

Penetapan strategi penyampaian

sumber belajar

197

Analisis tujuan dan karakteristik isi

Penetapan tujuan belajar dan isi

Penetapan strategi pengorganisasia n Penetapan strategi pengelolaan

Analisis karakteristik pelajar

Prosedur pengukuran hasil pembelajaran

Titik tolak praksis pendidikan bermula dari keyakinan bahwa manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Dimulai sejak seseorang baru lahir, pada hakikatnya ia telah memerlukan bantuan orang lain Tanpa bantuan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya, bayi itu tidak akan dapat memiliki kecukupan hidup yang memadai bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Dari perspektif filosofis, keyakinan itu mengisyaratkan adanya pusat perhatian yang utama dalam pendidikan, yaitu manusia dengan segala potensi kemanusiaannya yang

memerlukan proses

pendidikan. Pendidikan sebenarnya adalah bentuk pendidikan mampu

memfungsikan

kesadaran

manusia

untuk

yang benar-benar

bergerak

membentuk

pengetahuan yang lebih luas secara bebas. pendidikan bukan hanya transfer ilmu dari pendidik ke peserta didik, melainkan juga mentransformasikan nilai-nilai ke dalam jiwa, kepribadian, dan struktur keasadaran manusia didik itu. Pendidikan juga bukan sekadar proses kegiatan belajar mengajar, melainkan juga sebagai proses penyadaran untuk menjadikan manusia yang utuh. Seperti yang dikatakan Ahmad Ludjito bahwa hakikat pendidikan adalah proses humanisasi, yang

198

mengandung implikasi bahwa tanpa pendidikan, manusia tidak akan menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya.149 Atas dasar itu, dalam memperbincangkan suatu paradigma pendidikan termasuk pendidikan Islam seyogyanya berangkat dan berorientasi dari kerangka dasar pemikiran tentang manusia. Hal ini disebabkan manusia merupakan aktor utama dalam pendidikan. Pencarian paradigma pendidikan Islam ini haruslah dimulai dari konsep manusia menurut Islam dan pandangan Islam terhadap Iptek, kemudian baru dirumuskan konsep atau sistem pendidikan Islam secara utuh.150 Pencarian paradigma dalam pendidikan Islam haruslah mengacu pada dua dimensi, yakni dimensi ketuhanan

theocentris (hablum minAllah) dan

dimensi kemanusiaan anthropocntris ( hablum minannas). Keseimbangan dalam dua hubungan ini akan brdampak positif terhadap posisi manusia dalam memerankan tugas kemanusiaannya. Bila tidak seimbang, ia akan mengakibatkan kerusakan dan kehinaan bagi manusia itu sendiri.

Sebagaimana firman Allah Swt. berikut:

                   149

Ahmad Ludjito, Filsafat Nilai dalam Islam, dalam Chabib Thoha, (ed,,.), Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 21. 150

Mastuhu, Pemberdayaan Sistem Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 15.

199

                 ÄÙØØ ál ã =jQ d ãÅ   “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.” QS. Ali Imron ayat 112. Paradigma pendidikan Islam harus menundukkan manusia dalam posisinya sebagai manusia seperti yang digambarkan Allah sebagai makhluk terbaik, makhluk yang sempurna dan istimewa, hamba Allah yang mulia, yang berfungsi sebagai abd Allah sekaligus pemimpin atau pengelola bumi (khalifah fil ardh) yang terlahirkan dalam keadaan fitrah dan menyukai kebajikan (kebenaran), serta makhluk yang di dalam dirinya tersimpan berbagai potensi hebat yang harus dikembangkan secara utuh dan maksimal. Dengan demikian, akan terbentuk manusia yang benar-benar “manusiawi”, yakni manusia yang memahami tentang Tuhannya, hakikat dirinya, dan lingkungannya. Masyarakat yang relegius, demokratis dan humanis tentunya memerlukan berbagai praksis pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang relegius, demokratis, dan humanis pula. Oleh karena itu, penyelenggaran pendidkan yang sentralistik sekuleristik, baik di dalam manajemen maupun di dalam penyusunan kurikulum, harus diubah dan disesuaikan kepada tuntutan

200

pendidikan yang relegius, demokratis dan humanis. Demikian pula dalam menghadapi kehdupan global yang kompetitif dan inovatif, proses pendidkan harus pula mampu mengembangkan kemampuan untuk berkompetensi di dalam kerja sama, mengembangkan sikap inovatif, dan selalu ingin meningkatkan kualitas. Paradigma pendidkan yang sesuai dan diyakini dapat mewujudkan citacita luhur di atas adalah paradigma pendidkan yang demokratis dan humanistik,yaaitu, sebuah format pendidkan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan fitrah kemanusinnya. Pendidikan yang menghargai dan mengembangkan segenap potensi manusia baik dimensi kognetif, afektif, dan psikomotorik secara utuh dan seimbang. Pendidikan demokratis dan humanistik merupakan pola pendidkan yang memiliki komitmen tinggi terhadap keilmuan dan konsisten dengan prinsip belajar tuntas.151 Juga, pendidkan yang menghargai adanya perbedaan antara pendidik dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik. Selain itu, pendidkan yang mengakui dan menghargai adanya kebebasan setiap individu untuk mengaktualisasikan diri, dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bersaing dalam perwujudan diri. Dalam Islam tidak terdapat sebuah format pendidikan yang baku, melainkan hanya terdapat nilai-nilai moral dan etis yang seharusnya mewarnai sistem pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang demokratis dan humanistik. Berbagai komponen yang terdapat dalam suatu sistem pendidikan , seperti, dasar pendidikan, tujuan kurikulum, metode, pola, hubungan guru dengan murid dan 151

Depdiknas, Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tuntas, (Mastery Lerning), (Jakarta: Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengh. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2000).

201

lain sebagainya setidaknya harus memiliki karakterisitik nilai-nilai moral dan etis ajaran Islam. 1.

Dasar pendidikan Islam yang Islami Dalam struktur ajaran Islam, tauhid merupakan hal yang amat

fundamental dan mendasari segala asfek kehidupan para penganutnya, tak terkecuali aspek pendidikan. Dalam kaitan ini, seluruh pakar sependapat bahwa dasar pendidikan Islam adalah tauhid. Melalui dasar ini dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut; Pertama, kesatuan kehidupan. Bagi manusia ini berarti bahwa kehidupan duniawi menyatu dengan kehidupan ukhrawinya. Sukses atau kegagalan ukhrawi ditentukan oleh amal duniawinya. Kedua, kesatuan ilmu. Tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, karena semuanya bersumber dari satu sumber, yaitu Allah Swt. Ketiga, kesatuan iman dan rasio. Karena masing-masing dibutuhkan dan masing-masing mempunyai mempunyai wilayahnya sehingga harus saling melengkapi. Keempat, kesatuan agama. Agama yang dibawa oleh para Nabi kesemuanya bersumber dari AllahSwt, prinsip-prinsip pokoknya menyangkut akidah, ayari‟ah dan akhlak tetap sama dari zaman dahulu sampai sekarang. Kelima, kesatuan kepribadian manusia. Mereka semua diciptakan dari tanah dan Ruh Ilahi. Keenam, kesatuan individu dan masyarakat. Masing-masing harus saling menunjang.152 Dalam konteks ini, dasar tauhid yang dikembangkan dalam Islam akan mengarah kepada kesatuan dengan Tuhan, manusia (masyarakat) dan alam semesta. Wawasan tentang ketuhanan akan menumbuhkan idiologi, idialisme,

152

Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an.., hlm. 382-383.

202

cita-cita dan perjuangan. Wawasan tentang manusia akan menumbuhkan kearifan, kebijaksanaan, kebersamaan, demokrasi, egalitarian, menjunjung tinggi nilai humanisme, dan sebaliknya menentang anarkisme dan kesewenang-wenangan. 2.

Fungsi dan tujuan pendidikan yang Islami Fungsi pendidikan yang Islami harus berfungsi sebagai penyiapan kader-

kader khalifah dalam rangka membangun kehidupan yang makmur, dinamis, harmonis dan lestari. Dengan demikian, pendidikan Islam mestinya adalah pendidikan yang paling ideal, karena memiliki wawasan kehidupan yang utuh, seimbang, dan multidimensional. Dengan demikian, pendidikan yang Islami mengemban misi melahirkan manusia yang tidak hanya memanfaatkan persediaan alam, tetapi juga manusia yang mau bersyukur kepada yang membuat manusia dan alam, memperlakukan manusia sebagai khalifah dan memperlakukan alam tidak hanya sebagai objek penderita semata, tetapi sebagai komponen integral dari sistem kehidupan.153 3.

Metode pendidikan yang Islami Sejalan dengan dasar dan fungsi pendidikan yang Islami, maka metode

pendidikan yang Islami bertolak dari pandangan yang melihat manusia sebagai sasaran pendidikan sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan, memiliki perbedaan dari segi kapasitas intlektual, bakat dan kecendrungan, memiliki sifat-sifat yang positif dan sifat-sifat yang negatif, keterbatasan dan seterusnya. Berdasarkan pandangan yang demikian, maka pendidikan Islam akan memperlakukan sasaran didikiannya secara adil, bijaksana, demokratis, sabar, pemaaf, manusiawi dan

153

Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan.., hlm. 184.

203

seterusnya. Dengan pandangan tang demikian, maka pendidikan yang dialami akan menerapkan metode pendidikan yang manusiawi, menyenangkan dan menggairahkan anak didik. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa metode pendidikan yang diterapkan dalam proses belajar mengajar belum terwujud sebagaimana yang diharapkan. Dalam kaitan ini, dirasakan perlu dikembangkanwawasan emansi-patoris dalam proses belajar mengajar. Sehingga bagi anak didik cukup memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam rangka memiliki kemampuan metodologis

untuk mempelajari materi atau substansi

ajaran Islam. Dalam hubungan ini, kesempatan-kesempatan “bebas” harus dikembangkan secara dialogis.154 4.

Kurikulum pendidikan yang Islami Kurikulum pendidikan yang Islami harus dirancang berdasarkan konsep

tauhid dalam hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan prinsip ini, maka berbagai pengetahuan, yakni pengetahuan agama, pengetahuan sosial, pengatahuan alam, pengetahuan filsafat dan pengetahuan khusus yang langsung diperoleh manusia dari Tuhan melalui proses penyucian diri, pada dasarnya adalah berasal dari Tuhan. Dengan dasar ini, maka akan terjadi integrasi antara berbagai pengetahuan tersebut dan seluruhnya diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.155 Untuk lebih mensistematikkan bagaimana format pendidikan yang demokratis dan humanistik, dapat diformulasikan dalam bentuk bagan berikut:

154

Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm.

155

Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan.., hlm. 185.

255.

204

Tabel 3 Bagan Format Pendidikan yang Demokratis dan Humanistik dalam Pendidikan Islam

IDEAL (Nilai-Nilai)

FENOMENA KONTRADIKTIF

REKOMENDASI

PENDIDIKAN ISLAM (PARADIGMA)

REALITAS (Praksis Pendidikan)

P

DEMOKRATIS

PROSES p

FORMAT PENDIDIKAN YANG DEMOKRATIS DAN HUMANISTIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM

HUMANISTIK

SOLUSI

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN YANG DEMOKRATIS DAN HUMANISTIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Pada bagan di atas, fenomena kontradiktif dimaknai sebuah gambaran kronologis kondisi dunia pendidikan kita saat ini. Artinya, ada kesenjangan, berlawanan, dan bertentangan antara konsep ideal dan realitas praksis pendidikan.

205

Pendidikan yang idealnya mempunyai tujuan yang mulia, penguatan pada aspek emosi, spritual, kepribadian, kesadaran diri, mandiri, dan kritis, tetapi justru pada kenyataannya menghasilkan manusia yang miskin dan kering akan nilai-nilai. Berbagai macam kasus yang merebak dalam kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan kita, tidak hanya dilkukan oleh orang dewasa, tetapi juga anakanak yang masih dalam pengawasan dan tanggung jawab sekolah, masyarakat, dan keluarga.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa, pendidikan belum

mempunyai peran signifikan dalam proses membangun kepribadian bangsa kita kearah jiwa demokrasi dan humanis. Sebagai sebuah sistem, pendidikan Islam memiliki berbagai komponen yang antara satu dan lainnya saling terkait, dan didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah, serta pendapat para ulama dan warisan sejarah yang sesuai dengan al-Qur‟an dan al-Sunnah tersebut. Nilai-nilai ajaran Islam tersebut antara lain keadilan, kejujuran, kesederajatan, keseimbangan, keterbukaan, kemanusiaan, kesesuaian dengan fitrah manusia, kesesuaian dengan tempat dan perkembangan zaman, keunggulan, profesionalitas, keikhlasan, dan akhlak mulia lainnya. Nilai-nilai tersebut akan lebih mempunyai makna apabila diaplikasikan dalam sebuah format pembelajaran yang akan mampu menjadi sebuah solusi terhadap problematika dunia pendidikan kita saat ini. Secara sistematis, format pendidikan yang demokratis dan humanistik tersebut dapat dipahami dalam tabel berikut ini:

206

Tabel 3 Format Pendidikan yang Demokratis dan Humanistik dalam Pendidikan Islam

N0

Komponen

1 2 3

Prinsip Landasan Visi

4

Misi

5

Tujuan

Paradigma Pendidikan Islam Demokratis dan Humanistik  Prinsip-prinsip kemanusiaan dan demokrasi  Al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijtihad  Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.  (1) perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia  Tidak tertumpu kepada pemberian pengetahuan yang bersifat kognitif, melainkan harus disertai dengan mengaplikasinya, mengamalkannya, menginternalisasikannnya dalam diri, dan menggunakannya bagi kepentingan masyarakat.  Membentuk pribadi Khalifah, „abdullah, insan saleh, masyarakat saleh, yang mengikuti petunjuk agama Islam.  Mengembangkan fitrah manusia berdasarkan

207

6

Kurikulum

7

Pendidik

8

Peserta Didik

hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia ideal (insan kamil),  Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar kemanusiaan.  Merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah di dalam kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat  Membentuk manusia unggul secara intlektual, kaya dalam amal, anggun dalam moral, dan kebijakan yang bertumpu pada keimanan.  Mewujudkan manusia yang mampu beribadah kepada Allah, baik dalam pikiran, amal, maupun perasaan.  Proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada penumbuhan, intergritas, otonomi kepribadian, serta sikap yang sehat (positif) terhadap diri sendiri, dan orang lain, menuju terciptanya manusia ideal (insan kamil).  Kurikulum yang benar-benar aktual, yakni berbagai aktivitas yang memengaruhi aspek kognetif, apektif, dan psikomotorik.  Kurikulum menekankan pada intergrasi intlektual, emosional, spritual dan tindakan nyata.  Kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman dan pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi peserta didik.  Kurikulum harus dapat membantu peserta didik menghadapi masalah kehidupan seharihari secara arif dan bijaksana.  Kurikulum harus memperhatiakan hakikat dan kebutuhan siswa serta masyarakat dan masalah pokok yang digumuli peserta didik.  Kurikulum harus menyajikan materi yang memungkinkan bagi tumbuhnya sikap kritis bagi peserta didik.  Proses pendidikan dan pembelajaran menuntut adanya hubungan emosional yang baik antara pihak pengajar dan peserta didik.  Berperan sebagai fasilitator, motivator, konselor, dan dinamisator.  Peserta didik sebagai mitra kegiatan belajar mengajar yang harus diperlakukan secara

208

9

Proses Belajar Mengajar

 







10

Pendekatan Pembelajaran Metode

11

Lingkungan

12

Sarana Prasarana



adil, manusiawi, egaliter, demokratis, dihormati hak-hak asasinya. Mengacu pada prinsip humanistik. demokrasi, dan egaliter. Proses pembelajaran mendorong terjadinya proses interaksi dalam kelompok dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi pengalaman, mengungkapkan ide kreatif, kebutuhan, dan perasaannya sendiri sekaligus belajar memahami orang lain. Pembelajaran bersifat dialogis, kritis dan komunikatif struktural dan kultural antara pendidik dengan peserta didik sehingga terjadi interaksi yang sehat dan bertanggung jawab. Pembelajaran yang memberikan kesempatan bahkan mendorong setiap anak didik untuk belajar hidup bersama dan saling menghargai melalui kebiasaan hidup berdampingan. Pembelajaran yang mendorong seoptimal mungkin berkembangnya potensi peserta didik sesuai fitrah kemanusiaannya secara utuh. Student center (berpusat pada peserta didik).

 Mengembangkan metode pembelajaran yang mampu menggerakkan setiap siswa untuk menyadari diri, mengubah perilaku, aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan.  Lingkungan global yang lebih luas yang memungkinkan diakses melalui teknologi informasi. Untuk itu, pendidikan harus melihat lingkungan global sebagai faktor yang memengaruhi terjadinya kegiatan pembelajaran.  Sarana prasarana tidak hanya ditentukan oleh status kependidikannya, melainkan oleh kemungkinan memanfaatkannya. Untuk itu, sarana prasarana yang ada di masyarakat dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan, melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Untuk itu, program pemanpaatan berbagai sarna prasarana yang

209



13

Manajemen Pengelolaan

14

Pendanaan



15

Evaluasi

    

ada di masyarakat melalui skema kerja sama perlu dilakukan. Kegiatan pendidikan harus dikelola dengan pendekatan manajemen bisnis yang bertumpu pada pemberian pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan sebagai mana yang dijumpai dalam konsep Total Quality Management. Dana pendidikan harus dilihat sebagai alat dan investasi. Biaya pendidikan yang dikeluarkan peserta didik harus sebanding dengan produk layanan yang mereka terima. Dilaksanakan sepanjang waktu. Mengembangkan sistem evaluasi yang memungkinkan keterlibatan peserta didik. Lebih mengutamakan proses dari pada hasil. Evaluasi terjadi dalam dua arah. Evaluasi bersipat adil dan objektif.

Dalam konteks ini, Y. Priyono dalam artikel yang dipublikasikan Kompas, Sabtu, 23 Juli 2005, menawarkan beberapa strategi yang harus dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang demokratis dan humanis, yakni sebagai berikut: (a) Hindari Indoktrinasi (b) Biarkan siswa aktif dalam berbuat, bertanya, bersikap kritis terhadap apa yang dipelajarinya, dan mengungkapkan alternatif pandangannya yang berbeda dengan gurunya. (c) Hindari Paham Bahwa Hanya Ada Satu Nilai Saja yang Benar (d) Guru tidak berpandangan bahwa apa yang disampaikannya adalah yang paling benar. (e) Beri Kebebasan Anak Didik untuk Berbicara

210

(f) Siswa mesti dibiasakan untuk berbicara. Siswa berbicara dalam konteks penyampaian gagasan serta proses membangun dan meneguhkan sebuah pengertian. (g) Berilah “Peluang” Bahwa Siswa Boleh Berbuat Salah (h) Kesalahan merupakan bagian penting dalam pemahaman. Guru dan siswa menelusuri bersama di mana telah terjadi kesalahan dan membntu meletakkannya dalam kerangka yang benar. (i) Kembangkan Cara Berfikir Ilmiah dan Kritis (j) Dengan ini siswa diarahkan untuk tidak selalu mengiyakan apa yang dia terima, tetapi dapat memahami sebuah pengertian dan memahami mengapa harus demikian. (k) Berilah kesempatan yang luas kepada siswa untuk bermimpi dan berfantasi. Kesempatan bermimpi dan berfantasi bagi siswa menjadikan dirinya memiliki waktu

untuk

dapat

berandai-andai

tentang

sesuatu

yang

menjadi

keinginannya. Dapat dipahami, bahwa format pendidikan yang demokratis dan humanistik dalam pendidikan Islam berpotensi besar untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas nalar, cerdas emosional, berjiwa besar, aktif, kreatif. dan mampu mengatasi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapinya dengan lebih arif dan bijaksana serta mampu memerankan fungsi kemanusiannya, sebagai abd (hamba) dan khalifah (wakil) Tuhan di alam semesta. Walaupun disadari untuk mewujudkan pendidikan yang demokratis dan humanistik dalam pendidikan Islam memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai kendala yang tidak

211

mendukung terbentuknya

pendidikan demokratis dan humanistik dalam

pendidikan Islam tidak mudah disingkirkan begitu saja. Meski demikian, membangun, memperkenalkan, dan menerapkan pendidikan dan khususnya pendidikan Islam yang demokratis dan humanistik adalah mutlak untuk dilakukan secara integral, sistematis, dan didukung semua pihak. Apalagi mengingat pendidikan adalah sebuah investasi yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Ini artinya, format pendidikan Islam yang demokratis dan humanistik

sudah

saatnya untuk diaplikasikan dan dikembangkan karena pola ini mempunyai potensi besar bagi keberhasilan pendidikan.

212

213