BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 4.1. Paparan Data Hasil Penelitian 4.1.1. Latar Belakang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama, disusunlah Panitia Pendirian IAIN Cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas
Syari’ah
yang
berkedudukan
berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964.
Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 tahun 1965. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN 1.1Sunan Ampel. Melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, pada pertengahan 1997 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi Sekolah
69
di
S
70
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel.
Di dalam rencana strategis pengembangannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang Sepuluh Tahun ke Depan (1998/1999-2008/2009), pada paruh kedua waktu periode pengembangannya STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas. Melalui upaya yang sungguh-sungguh usulan menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 50, tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Prof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, 21 Juni 2004 dijadikan sebagai hari kelahiran Universitas ini.
Sempat bernama Universitas Islam
Indonesia-Sudan (UIIS) sebagai
implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden RI, Dr. (Hc) H. Hamzah Haz pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan. Secara spesifik akademik, Universitas ini mengembangkan ilmu pengetahuan tidak saja bersumber dari metode-metode ilmiah
71
melalui penalaran logis seperti observasi, eksperimentasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Tetapi, juga dari al-Qur’an
dan
Hadits
yang
sel
paradigma integrasi. Oleh karena itu, posisi matakuliah studi keislaman: al-Qur’an, Hadits, dan Fiqih menjadi sangat sentral dalam kerangka integrasi keilmuan tersebut.
Secara kelembagaan, sampai saat ini Universitas ini memiliki 6 (enam) fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, menyelenggarakan Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI),
Syakhshiyyah
dan
(2)
Fakultas n Jurusan al-AhwalSyari’ah, al-
Hukum
Bisnis
Syari’ah
menyelenggarakan Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris,
dan
Jurusan
Pendidikan
Bahasa
Arab
(4)
Fakultas
Ekonomi,
menyelenggarakan Jurusan Manajemen, Akuntansi, Diploma III Perbankan Syariah, dan S-1 Perbankan Syariah (5) Fakultas Psikologi, dan (6) Fakultas Sains dan Teknologi, menyelenggarakan Jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur dan Farmasi. Adapun Program Pascasarjana mengembangkan 6 (enam) program studi magister, yaitu: (1) Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Program Magister Pendidikan Bahasa Arab, (3) Program Magister Agama Islam, (4) Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (5) Program Magister Pendidikan Agama Islam, dan (6) Program Magister
al-Ahwal
al-Syakhshiyyah.
Sedangkan
untuk
program
doktor
72
dikembangkan 2 (dua) program yaitu (1) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam dan (2) Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab.
Ciri khusus lain Universitas ini sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuannya adalah keharusan bagi seluruh anggota sivitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Melalui bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu al-Qur’an
dan
Hadi
dan melalui bahasa Inggris mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, Universitas ini disebut bilingual university. Untuk mencapai maksud terse-but, dikembangkan ma’had
atau
pesantren
tinggal
di
ma’had.
tradisi
universitas n.
kampus
Karena
di
itu,
dan ma’had
mana
selu
pendidikan atau
pesant
Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama yang intelek profesional dan/atau intelek profesional yang ulama. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saja menguasai disiplin ilmu masingmasing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai al-Qur’an
dan
Hadis
utama ajaran Islam.
Terletak di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang dengan lahan seluas 14 hektar, Universitas ini memordernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun
gedung
rektorat,
fakultas,
kantor
administrasi,
perkuliahan,
seba
73
laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olah raga, bussiness center, poliklinik dan tentu
masjid
dan
ma’had
yang
sudah
Development Bank (IDB) melalui Surat Persetujuan IDB No. 41/IND/1287 tanggal 17 Agustus 2004.
Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan nama Universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat nama tersebut cukup panjang diucapkan, maka pada pidato dies natalis ke-4, Rektor menyampaikan singkatan nama Universitas ini menjadi UIN Maliki Malang.
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang dipimpin Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.Universitas secara fungsional dibina oleh Menteri Agama Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dan pembinaan bidang ilmu umum secara teknis-akademis dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
Untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan bidang pendidikan kepada masyarakat, Universitas telah mengembangkan organisasinya menjadi Badan Layanan Umum (BLU) melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum.
lebih
74
Dalam rangka implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU), organisasi Universitas disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Adapun Pimpinan Badan Layanan Umum adalah:
1. Pemimpin Universitas adalah Rektor yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas kewajibannya. 2. Rektor mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan hubungan dengan lingkungannya. 3. Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. 4. Wakil Rektor terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (WR I), Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (WR II), dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (WR III). 5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan lembaga. 6. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
75
7. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama. 8. Rektor dan Wakil Rektor bertindak sebagai Pemimpin BLU dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Universitas.
Setelah ditetapakan sebagai Badan Layanan Umum (BLU), instaansi pemerintah diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, khususnya keuangan yang diperoleh dari sumbangan masyarakat, seperti uang pendaftaran mahasiswa baru, SPP, Praktikum dan dana Linnya. Dengan fleksibilitas penggunaan keuangan yaitu diharapkan UIN Maliki Malang harus berhasil meningkatkan kualitasnya. Instansi pemerintah yang berstatus BLU diberi peluanga untuk mengembankan sumber-sumber pendanaan sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Dengan
status
BLU
UIN
Malang
diberi
keleluasaan
untuk
mengembangkan program bisnis guna mendapatkan tambahan pendanaan, dengan catatan tidak menambah beban Mahasiswa misalnya dengan menaikkan besarnya SPP. Dengan beralihnya status UIN Malang sebagai BLU penuh, UIN Malang diberikan peluang untuk menambah kesejahteraan pegawai, dengan catatan dana penambahan kesejahteraan dipeoleh dari usah-usah bisnis yang dikembangkan dan bukan dana yang bersumber dari APBN. Dengan status BLU penuh mendorong seluruh pimpinan pada berbagai tingkatan hingga kepala bagian unit terbawah untuk memiliki jiwa intrepreneur atau jiwa kewirausahaan. Dengan jiwa tersebutlah agar terbentuk suatu pemikiran tidak hanya menghabiskan anggran tetapi bagimana
76
anggran tersebut bisa lebih dan dapat dimanfaatkan kembali untuk anggran berikutnya. Dengan system seperti pebisnis Inilah system BLU dapat dijalankan.
4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 1. Visi Menjadi universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran,
penelitian,
dan
pengabdian
kepada
masyarakat
untuk
menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat. 2. Misi 1) Mengantarkan mahasiswa memiliki kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, keluasan ilmu dan kematangan profesional. 2) Memberikan
pelayanan
dan
penghargaan
kepada
penggali
ilmu
pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bercirikan Islam. 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah. 4) Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.
77
3. Tujuan 1) Menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkann, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bercirikan Islam. 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bercirikan Islam, dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
4.1.3. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang aada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasoonal untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bagian Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) adalah sebagai berikut:
78
Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI UMUM, PERNCANAAN DAN KEUANGAN (AUPK)
Kepala Biro AUPK Dra. Hj. Cholidah
Kabag Umum Fathul Qorib, S.Ag
Kasubbag Tata Usaha Kusnadi, S.AP
STAF
Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum Siti Farkhatul Lu’aini, SE
Kasubbag Organisasi & Hukum Sarkowi, MA
STAF
Pgs. Kabag Keuangan & Akuntansi Triasih Esti N, MM
Kasubbag Pelaks.Anggaran & Perbendaharaan Hj. Umihanik, SE
Pgs. Kabag Keuangan & Akuntansi Triasih Esti N, MM
Kasubbag Perencanaan Program & Anggaran Imam Bani Mustolik, M.Pd
STAF
Kasubbag Rumah Tangga Fauzan AM, MM
Kepala Subbagian Kepegawaian Suki, SE
STAF STAF
Plt. Kasubbag Humas, Dokumentasi & Publikasi Dr. H. Sutaman, MA
STAF
Kelompok Jabatan Fungsional
STAF
Kasubbag Verifikasi, Akuntansi, & Pelaporan Keuangan Hanik Tasnida, SE
STAF
Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Program & Anggaran Novi Zulaikah, SE
STAF
79
4.2. Pembahasan dan Hasil Penelitian Penerapan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. Dimana PP 71 merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni meskipun didalam peraturan tersebut juga masih diakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana yang diatur didalam PP nomor 24 tahun 2005 selama masa transisi dimana pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat 5 (lima) tahun setelah peraturan ini diterbitkan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan. Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu
80
untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Pengelolaan keuangan PTN yang menerapkan BLU diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Beberapa peraturan utama yang secara khusus mengaturnya yaitu: (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (5) PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, (6) PMK No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, dan (7) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang pengelolaan keuangan berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual, yaitu suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.
81
Penerapan PP No. 71 tahun 2010 dalam pelaporan keuangan UIN Maliki Malang yang masih menerapkan Cash Towart to Acrual, hal ini diketahui dari metode Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Kepala Sub Bagian Akuntansi, sementara metode kedua yaitu dengan Observasi dengan melihat bagaimana penerapan PP No. 71 tahun 2010 pada laporan keuangan 2014 UIN Maliki Malang, selain itu Kasubag Akuntansi menjelaskan penyusunan laporan keuangan yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu: “Untuk Laporan Keuangan tahun 2014 UIN Maliki Malang masih berbasis Cash Toward To Acrual terdiri dari Laporan Realisasi Anggran, Neraca, Laporan Opersaional, dan Catatan atas Laporan Keuangan, penerapan yang dilakukan oleh UIN maliki malang yaitu dengan mengaku pendapatan dan belanja dengan basis kas sementara untuk neraca yaitu aset kewajiban dan Modal pengakuaannya dengan basis akrual. Pada periode ini yaitu tahun 2015 UIN Maliki malang mulai menerapkan akuntansi berbasis Akrual pada penyusunan laporan keuangannya. (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)” Adapun penerapan atas pengidentifikasian, pengungkapan, pencatatan, pengukuran yang telah dilakukan oleh UIN Maliki Malang atas transaksi yang telahdilakukan selama tahun berjalan. 4.2.1. Identifikasi Tahap pengidentifkasian adalah cara mengklasifikasi transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Pengidentifikasian bukti transaksi juga merupakan salah satu langkah awal dari perancangan jurnal langkah-langkah pengidentifikasiaan tersebut adalah:
82
Tahap identifikasi adalah tahap penentuan jenis trannsaksi yang bersumber dari adanya bukti transaksi sehingga dapat diketahui apakah transaksi tersebur dimasukkan dalam jenis transaksi yang sesuai sehingga pencatatan atas transaksi tersebut sesuai dengan jenisnya. Pengidentifikasian atas asset lancar yang dilakukan oleh UIN Maliki Malang adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi karakteristik transaksi 2. Membuat jurnal standar 3. Merancang jurnal berdasarkan jurnal standar Adapun tahapan pengidentifikasian transaksi ke dalam jurnal meliputi (Shiro:2015): a. Mengidentifikasi transaksi dari dokumen dan sumbernya b. Menentukan masing-masing akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan klasifikasikan berdasarkan jenisnya. c. Menetapkan apakah akun-akun tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi yang ada. d. Menetapkan apakah transaksi tersebut harus didebit atau dikredit akunnya. e. Memasukkan transaksi ke dalam buku jurnal. ”Begini Mbak untuk pengidentifikasian atas transaksi di UIN Maliki Malang dapat di Identifikasi dari Transaksi yang telah dilakuakn yaitu dari bukti transaksi yang diperoleh kemudian dari bukti transaksi tersebut dimasukkan dalam akun-akun kemudian dilihat dari bukti tersebut apakah apakah tansaksi yang terjadi mengalami penguranagn atau penambahan, kemudian dimaksukkan kedalam jurnal sesuai dengan jurnal standar yang ada, sehingga dapat menetapkan dalam debit atau ktredit atas transaksi tersebut (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”
83
1. Asset lancar a. Kas dan setara kas Transaksi yang diidentifikasi masuk dalam transaksi kas adalah apabila terdapat aliran kas yang masuk ataupun keluar untuk penerimaan ataupun pembayaran pendapatan dan belanja serta pengeadaan barang baik belanja modal maupun pengadaan persediaan yang dilakukan oleh UIN Maliki Malang. ” contohnya pembayaran atas pendapatan lain-lain seperti sewa gedung yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta pembelian persediaan termasuk pembelian ATK untuk keperluaan belajar dan Mengajar yang dilakukan dengan tunaisehingga terdapat aliran kas keluar (Kabag Akuntansi2014 Bu yona)” b. Piutang Transaksi yang termasuk jenis ini adalah transaksi atas pembeyaran SPP yang masih harus diterima. Pada akhir periode 2014 pengakuan atas pendaptan dimulai pada akhir tahun 2014 karena pengakuan atas pendapatan pada awal tahun 2014 masih menggunakan kas basis. “Di UIN Maliki Malang transaksi yang termasuk dalam jenis ini hanya bersumber dari pendapatan yang masih harus diterima dan Di UIN Maliki Malang bersumber dari SPP ((Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015) c. Persediaan Jenis transaksi yang masuk dalam persediaan adalah pembelian atas perlengkapan dan pemebelian ATK, serta keperluan mahasiswa dan dosen seperti alat-alat praktikum masuk dalam persediaan.
84
”Transaksi yang masuk dalam jenis persediaan di UIN Maliki Malang yaitu transaksi pembelian perlengkapan belajar dan mengajar serta kebutuhan Praktikum seperti Alat-alat habis pakai yang digunakan untuk Praktikum (Kabag Akuntansi Bu Triasih).” 2. Aset Tetap Transaksi yang termasuk dalam jenis ini adalah transaksi atas pembelian asset yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. “ Transaksi yang diidentifikasi masuk golongan jenis asset tetap adalah transaksi atas pembelian peralatan dan mesin, tanah, serta asset tetap lainnya, hal ini dpat dilihat dari bukti transaksi atas pembelian aset tetap (wawancara dengan Kabag Akuntansi 2014 Bu Yona).” 3. Kewajiban jangka Pendek Jenis transaksi yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek di UIN Maliki Malang adalah transaksi atas utang kepada pihak ketiga yaitu dosen dan PNS yang gajinya masih belum dibayar oleh pihak UIN Maliki Malang. “ Transaksi yang masuk dalam jenis ini adalah transaksi yang pengakuan atas belanja pegawai yaitu beban gaji yang masih harus dibayar oleh UIN Maliki Malang ((Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).” 4. Pendapatan “ Transaksi yang termasuk dalam jenis ini dari pembayaran SSP, wisuda, pendaftaran Mahasiswa baru, selain itu juga dari sewa dari pihak ketiga yang masuk pada pendapatan lain-lain serta pendapatan hibah (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”
4.2.2. Pengakuan Pengakuan atas akun-akun yang dimiliki uin maliki malang adalah sebagai berikut:
85
1. Aset Lancar a. Kas dan setara kas Pengakuan atas aset lancar yaitu kas dan setara kas yang dilakukan UIN Maliki malang sesuai paparan dari Kasubag akuntansinya yaitu: “ kas dan setara kas diakui pada saat kas diterima dan kas dikeluarkan dari kas BLU (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”
Pengakuan atas kas dan setara kas dalam PP No. 71 tahun 2010 di akui pada saat adanya aliran dana baik masuk maupun keluar. Dari pengakuan atas kas dan setara kas di UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. b.
Piutang “Pengakuan atas piutang yang dilakukan UIN Maliki Malang pada tahun 2014 pada akhir tahun anggaran diakui secara akrual basis atas pendapatan SPP saja sedangkan untuk pendapatan hibah dan Pendapatan Lain-lain masih kas basis begitupun yang dilakukan pada tahun 2015 masih sama dengan 2014 (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”
Didalam standar PP No. 71 tahun 2010 pada tahun 2010 pengakuan atas piutang adalah harus sudah akrual basis pada periode 2015 sehingga pada pengakuan atas piutang di UIN Maliki Malang belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.
86
c. Persediaan “Pengakuan persediaan yang dimiliki UIN Maliki Malang adalah diakui pada saat tarjadinya transaksi (accrual basis) pada saat diterima hak kepemilikannya (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”
Untuk pengakuan atas persediaan yang dijelaskan dalam Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu pada PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pengakuan
atas persediaan adalah diakui pada saat potensi manfaat
diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah. Sehingga pengakuan artas persediaan yang dimiliki UIN Maliki Malang Sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 pengakuan ini masih sama antar periode 2014 dengan 2015. 2. Aset Tetap Pengakuan aset ynag dimiliki UIN Maliki Malang adalah pada saat memiliki masa manfaat yang lebih dari 1 tahun, dan dapat dinilai setiap tahunnya dengan dengan menggunakan Nilai buku atas aset tersebut, pengakuan aset tetap ini pada tahun 2014 dan 2015 masih sama (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”
Pengakuan atas aset tetap dalam standart PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan atas aset tetap yang dimiliki UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010.
87
3. Kewajiban Kewajiban yang dimiliki UIN maliki malang adalah kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban pada pihak ke tiga. Pengakuan untuk kewajiban jangka pendek adalah pada saat kewajiban itu timbul.pengakuan atas kewajiban pada tahun 2014 dan 2015 masih sama sehingga tidak ada perbedaan untuk pengakuan atas kewajiban (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).” Pengakuan atas kewajiban dalam PP No. 71 Tahun 2010 adalah diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, atau pada saat kewajiban itu timbul. Sehingga pengakuan atas kewajiban sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010. 4. Pendapatan “Pengakuan atas pendapatan yang dimiliki UIN Maliki Malang untuk pendapatan usaha dan jas yaitu dari pembayaran SPP diakui pada saat kas diterima ata pendapatan tersebut, begitupun pengakuan pendapatan hibah dan pendapatan lain-lain juga masih berbasis kas. Pada tahun 2015 terjdi perubahan atas pengakuan pendapatan usaha dan jasa yaitu diakui pada saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima atas pendapatan tersebut, sementara untuk pendapatan hibah dan pendapatan lain masih menggunakan basis kas pada tahun 2015 (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)
Pengakuan atas pendapatan yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu untuk pengakuan pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi meskipun kas belum diterima. Sehingga pengakuan atas pendapatan tidak sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 karena pendapatan yang diakui dengan akrual basis hanya pendapatan usaha dan jasa saja sementara untuk pendapatan yang lain pada tahun 2015 masih berbasis kas. Karena seharusnya pengakuan pendapatan pada tahun 2015 harus sudah basis akrual.
88
5. Belanja “Pengakuan belanja yang dimiliki UIN Maliki Malang pada tahun 2014 dan 2015 masih basis kas (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”
Pengakuan atas belanja dalam PP NO. 71 tahun 2010 untuk periode 2015 harus sudah akrual basis, sehingga dari hasil wawancara tersebut pengakuan untuk belanja di UIN Maliki Malang belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. 4.2.3. Pencatatan Tahap pencatatan adalah memasukkan transaksi dalam buku jurnal harian. Pencatatan atas transaksi yang telah dilakukan oleh UIN Maliki Malang adalah disajikan dalam jurnal umum: 1. Pembelian aset tetap Jurnal untuk pembelian aset tetap yang dilakukan UIN Maliki malang terdapat dua pencatatan yaitu pda saat aset tetap masih deregister atau belum diverifikasi maka transaksi atas pembelian aset tetap dimasukkan ke dalam aset Tetap yang belum deregister adapun jurnalnya adalah:
Uraian Aset tetap yang belum diregister Utang yang belum diterima tagihannya Sumber: UIN Maliki Malang
Debet
Kredirt
xxx xxx
89
Setelah verifukasi atas aset Tetap tersebut akan dilakukan penjurnalan atas aset tetap dengan menghapus akkun aset tetap yang belum deregister jurnalnya adalah sebagai berikut: Uraian Aset tetap
Debet
Kredirt
xxx
Aset tetap yang belum diregister
xxx
Sumber: UIN Maliki Malang Pencatatan atas pembelian Aset Tetap yang dilakukan UIN Maliki malang sudah sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2. Perolehan persediaan Sama halnya dengan pembelian atas Aset tetap pencatatan atas pembelian persediaan. persediaan yang belum diverifikasi terlebih dahulu dimasukkan pada akun persediaan yang belum diregister, setelah verifikasi atas persediaan telah selesai baru diakui sebagi persediaan dengan menghapus akun persediaan yang belum diregister . Uraian persediaan yang belum diregister Utang yang belum diterima tagihannya Sumber: UIN Maliki Malang
Debet
Kredirt
xxx xxx
90
Uraian Persediaan
Debet
Kredirt
xxx
Persediaan yang belum diregister
xxx
Sumber: UIN Maliki Malang 3. Pendapatan PNBP Pendapatan PNBP yang dimiliki oleh UIN Maliki malang untuk tahun 2014 dan 2015 pencatatannya adalah sebagai berikut. Uraian Diterima dari entitas lain
Debet
Kredirt
xxx
Pendapatan PNBP
xxx
Sumber: UIN Maliki Malang 4. Pendapatan Hibah Pencatatan atas transaksi Pendapatan Hibah pada tahun 2015 dan 2014 sistem pencatatannya yaitu sebagi berikut: Uraian Diterima dari entita lain Pendapatan Hibah Sumber: UIN Maliki Malang
Debet
Kredirt
xxx xxx
91
5. Pendapatan usaha dan jasa Pencatatan yang dilakukan untuk pendapataan atas jasa pada tahun 2014 dan 2015 berbeda, karena pada tahun 2014 pengekuan atas pendapatan masih berbasis kas dan untuk tahun 2015 sudah berbasis akrual: Uraian Diterima dari entitas lain
Debet
Kredirt
xxx
Pendapatan Usaha dan Jasa lainnya (2014)
xxx
Sumber: UIN Maliki Malang Uraian Piutang pendapatan
Debet
Kredirt
xxx
Pendapatan Usaha dan jasa (2015)
xxx
Sumber: UIN Maliki Malang Uraian Diterima dari entitas lain Pendapatan usaha dan jasa (2015)
Debet
Kredirt
xxx xxx
Sumber: UIN Maliki Malang 6. Belanja Pegawai Pencatatan beban pegawai adalah beban-bean yang bersangkuttan dengan kegiatan operasional UIN Maliki malang seperti belanja gaji, belanja pemeliharaan, dan lain-lain. Pencatatan untuk belanja pegawai adalah:
92
Uraian Belanja pegawai
Debet
Kredirt
xxx
Ditagihkan ke entitas lain
xxx
Sumber: UIN Maliki Malang 7. Belanja Administrasi dan Umum Belanja administrasi Umun ini bersumber dari belanja untuk keperluan pegawai saja, adapun pencatatan untuk transaksi ini adalah: Uraian Belanja administrasi dan umum
Debet
Kredirt
xxx
Ditagihkan kepada entitas lain
xxx
Sumber: UIN Maliki Malang 8. Beban penyusutan Aset Tetap Pencatatan atas beban penyusutan ini masuk dalam jurnal penyesuaian adapun jurnal penyesuaian atas penyusutan aset tetap adalah : Uraian Beban penyusutan Akumulasi penyusutan aset tetap Sumber: UIN Maliki Malang
Debet
Kredirt
xxx xxx
93
9. Belanja yang masih harus dibayar Penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar ini muncul karena pada saat pelaporan masih harus membayar kepada pihak ke tiga seperti pembayaran gaji dosen adapun penyesuaiannya adalah: Uraian Beban gaji
Debet
Kredirt
xxx
Belanja yang masih harus dibayar
xxx
Sumber: UIN Maliki Malang Atas pencatatan yang telah dilakukan oleh UIN Maulana Malik Ibtrahim Malang bahwa yang dilakukan UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan SAIBA baik untuk jurnal standar setiap transaksi serta juga jurnal penyesuaiannya sudah sesuai dengan Sistem Akuntunsi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). 4.2.4. Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran atas pos-pos dalam lapuran keuangan adalah sebagai berikut: 1. Aset Lancar a. Kas dan setara kas “Pengukuran atas kas dan setara kas di UIN Maliki Malang adalah di ukur sebesar nilai nominal yang sesuai dengan besarnya kas yang ada (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”
94
Dalam standar PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa unruk pengukuran atas kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal, sehingga pengukuran atas pos kas dan setara kas sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. b. Piutang Pengukuran atas Piutang di UIN Maliki Malang adalah dicatat sebesar nilai nominal atas persediaan (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015). Pengukuran persediaan dalam PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa untuk pengukuran atas persediaan dicatat sebesar nilai nominal, sehingga pengukuran atas persediaan yang dilakukan UIN Maliki Malang sudah sesuai denga PP No. 71 tahun 2010. c. Persediaan “Persediaan yang dimiliki UIN Maliki Malang diperoleh dengan pembelian sehingga pengukuran atas persediaan sesuai harga perolehan untuk memperoleh persediaan tersebut (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).” Pengukuran atas persediaan dalam PP NO. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa persedaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, yang kedua dicatat sebesar biaya standart apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan dicatat sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Dari penjelasan tersebut bahwah Pengukuran atas persediaan di UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.
95
2. Aset tetap “Aset tetap yang dimiliki UIN Maliki Malang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan bangunan, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Tetap Liannya. Pengukuran Aset tetap yang kita miliki diukur atau dicatat sebesar harga perolehan (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”
Pernyataan standar PP No 71 Tahun 2010 tentang pengukuran atas aset tetap di catat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Sehingga pengukuran aset tetap di UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. 3. Kewajiban “kewajiban yang kita miliki pengukurannya menggunakan dicatat sebesar biaya kas yang seharusnya diserahkan untuk menyelesaikan utang tersebutatau sering disebut dengan nilai nominal (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).” Didalam PP No. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa pengukuran atas kewajiban dicatat sebesar nilai nominal sehingga pengukuran atas kewajiban di UIN Makiki malang sudah sesuai senga PP No. 71 tahun 2010. 4.2.5. Penyajian dan Pelaporan 1. Neraca Neraca adalah laporan yang meyajikan informasi tentang posisi keuangan BLU pada suatu tanggal tertentu, informasi yang disajikan dalam Neraca adalah
96
meliputi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh BLU. Laporan neraca dalam standar PP No. 71 tahun 2010 yaitu menyajikan informasi yang disajikan adalah: 1. Kas setara kas 2. Investasi jangka pendek 3. Piutang pajak dan bukan pajak 4. Persediaan 5. Investasi jangka panjang 6. Aset tetap 7. Kewajiban jangka pendek 8. Kewajiban jangka panjang 9. Dan ekuitas Adapun contoh format Neraca yang sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 berbasis akrual adalah sebagi berikut: Tabel 4.1 SETKER BLU NERACA Uraian Aset Aset lancar Kas Dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha Piutang Lain-lain Persediaan Uang Muka Biaya Dibayar Dimuka Jumlah Aset Lancar Investasi Jangka Panjang
20X1
20X0
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx
xxx
Xxx
97
Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx (xxx) Xxx
Aset Lainnya Aset Kerja Sama Operasi Aset sewa Guna Usaha Aset Tak Berwujud Aset Lin-Lain Jumlah Aset Lainnya Jumlah Total Aset
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx
Kewajiban Kewajiban Jangka pendek Utang Usaha Uatang Pajak Biaya Yang Masih harus Dibyar Pendapatan Diterima Dimuka Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah kewajiban Jangka pendek
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx
xxx xxx
Xxx Xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx
Kewajiban jangka panjang Jumlah Total Kewajiban Ekuitas Ekuitas Tidak Terikat Ekuitas Awal Surplus & Defisit tahun Lalu Surplus & defisit tahun Berjalan Ekuitas Donasi Jumlah Ekuitas Tidak Terikat
98
Ekuitas Terikat Temporer Ekuitas Terikat Permanen Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Sumber:PMK No. 76/PMK.05/2008 Dari kutipan wawancara beliau
xxx xxx xxx
Xxx Xxx Xxx
menjelaskan bagaimana penyajian atas
Neraca yang disajikan dalam Laporan Keuangan 2014 yaitu: “ Neraca yang kita miliki menyajikan informasi tentang asset lancar, asset tetap dan kewajiban dan ekuitas dana (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)”. 1. Aset lancar a. Kas dan setara kas Kas lainnya adalah kas yang ada pada BLU selain kas Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU. Termasuk dalam setara kas adalah akun kas lainnya dibendahara pengeluaran. ” Untuk kas dan setara kas disini diakui pada saat adanya aliran kas yang masuk ke BLU. Sementara untuk pengukuran atas kasnya dicacat sebesar nominal pada saat diterima (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)”. Jadi untuk pengakuan dan dan pengukuran atas kas dan setara kas di UIN Maliki malang sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 yang tercantum dam paragraph standar No 69 bahwa dijelaskan dalam paragraf tersebut pengukuran asset atas kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. b. Piutang Piutang dari kegiatan operasional BLU adalah hak tagih kepada pihak lain yang timbul karena adanya penyerahan kegiatan operasional BLU misalnya Piutang SPP mahasiswa.
99
” Piutang yang kami sajikan dalam laporan keuangan di Neraca adalah bersumber dari SPP yang dibayarkan dari mahasiswa yang belum dibayarkan sehingga piutang itu terjadi pada saat pendapatan belum diterima tetapi sudah diakui sebagai piutang. Dan untuk pengukuran piutang yang disajikan dalam Laporan Neraca sebesar nilai nominal (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)”. Dari uraian yang dipaparkan oleh kasubbag Akuntansi UIN malang piutang adalah pendapatan usaha dan jasa lainnya yang masih belum direalisasikan sehingga pengakuan atas piutang ini merupakan pengakuan pendapatan dengan akrual basis. Sementara untuk pengukurannya sudah sesuai sengan PP No. 71 tahun 2010 yang dijelaskan bahwa untuk pencatatan piutang dicatat sebesar nilai nominal. c. Persediaan Persadiaan adalah bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti bahan yang digunakan dilaboratorium untuk kegiatan paktikum atau penelitian. Beliau menjelaskan persediaan yang dimilik UIN Maliki Malang yaitu: “ Persediaan yang kita miliki untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pendidikan seperti alat-alat yang digunakan untuk laboratorium yang habis pakai serta perlengkapan untuk membantu proses belajar mengajar penghapus papan tulisdan juga perlengkapan kantor. Pengukuran persediaan tertuk persediaan sendiri adalah sebesar biaya perolehan karena persediaan didapat dari pembelian (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015)”. Dari kutipan wawancara dengan Kasubag Akuntansi tersebut untuk pengakuan atas persediaan pada PP No. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa
100
pencatatan atas persediaan yaitu yang pertama dicatat sebesar biaya perolehan jika diperoleh dengan pembelian, yang kedua dicatat dengan biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, yang terkhir dicatat dengan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Dan untuk pencatatan atas pengukuran persediaan yang dimiliki UIN Maliki Malang sudah sesuai dengan standar PP No. 71 tahun 2010 yaitu dengan mencatat atas persediaan sebesar biaya perolehan karena dipeoleh dengan pembelian. 2. Aset tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan dan atau dikuasai oleh BLU yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang digunakan dalam kegiatan BLU. Adapun aset tetap yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang adalah: ” Untuk aset tetap yang dimiliki UIN Maliki Malang yang mendukung kegiatan operasional UIN Maliki Malang yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, aset tetap yang dimiliki UIN Maliki Malang diklasifikasikan sebagai berikut 1) tanah, 2) peralatan dan mesin termasuk didalamnya kendaraan dinas, 3) Gedung dan bangunan, 4) Jalan irigasi dan jaringan, 5) Konstruksi dalam pengerjaan, 6) Dan aset tetap lainnya aset tetap lainnya ini termasuk pada extra countable yaitu nilainya dibawah ketentuan belanja modal tetapi masih diakui sebagai aset tetap. Untuk pengakuan dari aset tetap yang dimiki uin Maliki Malang adalah biaya yang keluarkan untuk memperoleh aset tersebut yang biasanya disebut harga perolehan. Sementara untuk pengukuran aset tetap yang dimilik UIN Malang
101
adalah diukur berdasarkan dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan setiap tahunnya (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015). Maka untuk aset tetap yang sudah dijelaskan oleh Bu Umi sebagai Kasubbag Akuntansi dapat disimpulkan untuk pengakuan dan pengukurannya sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 dimana untuk pengakuan atas aset tetap disebutkan bahwa pengakuan untuk aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Apabila penilaian aset tatap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat diperoleh. Dan untuk penyusutannya sendiri kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Sementara di UIN Maliki Malang beliau menjelaskan bahwa: ” Untuk metode penyusutan yang digunakan di UIN Maliki Malang dengan menggunakan sistem yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu dengan menggunakan SIMAK BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAK BMN tersebut aset tetap yang dimiliki sudah langsung menyusut.dalam aplikasi tersebut kita langsung memasukkan belanja modal atas aset yang kita miliki dan secara otomatis menyusut untuk aset yang kita miliki sehingga tidak perlu menghitung manual (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015). Sehingga peneliti juga kurang mengetahui mengenai metode yang digunakan untuk penyusutan atas aset tetap yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang, karena didalam Catatan atas Laporan Keuangan juga tidak dicantumkan untuk kebijakan Akuntansi Atas penyusutan aset tetapnya. 3. Kewajiban Kewajiban adalah kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiaannya dimasa depan akan mengakibatkan arus keluar dari
102
sumber daya BLU yang mengandung manfaat ekonomi adapun klasifikasi kewajiban yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang adalah: “ Kewajiban yang kita miliki disini hanya kewajiban jangka pendek adalah berasal dari biaya yang masih harus dibayar atas sampai tanggal pelaporan yaitu misalnya: kewajiban pada pihak ketiga gaji dosen dan pegawai PNS yang belum dibayar pada tahun berjalan. Beliau juaga menjelaskan pengakuan atas kewajiban sudah accrual basis untuk akhir tahun anggaran. Dan untuk pengukuran atas kewajiban yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang Adalah dicatat sebesar biaya kas yang seharusnya diserahkan untuk menyelesaikan utang tersebutatau sering disebut dengan nilai nominal (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015). Dari paparan yang sudah dijelaskan oleh Kasubbag Akuntansi UIN Maliki Malang, kewajiban yang dimiliki sudah sesuai dengan standart PP No 71 tahun 2010 atas pengakuan dan pengukuran kewajiban yang dijelaskan didalam standar bahwa kewajiban diakui jika besar kemugkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat peleporan, termasuk pengakuan akan utang gaji yang masih harus dibayar kepada pihak ketiga, sementara untuk pengukurannya dijelaskan bahwa kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. 4. Ekuitas dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang yang dimiliki BLU. “ Ekuitas dana yang dimiliki UIN Maliki Malang adalah selisih antara aset yang dimiliki dengan kewajiban yang dimikili (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).” Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan Kasubag Akuntansi penyajian laporan Neraca yang disajikan oleh Uin Maliki Malang
103
sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 dengan lampiran 2 yang menjelaskan laporan keunagan dengan dasar atas laporan keuangan Cash Towart to Accrual dimana dalam penyajian untuk neraca disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan atas aset, kewajban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya. Sementara yang sudah dilakukan oleh UIN Maliki Malang atas pengakuan aset kewajiban dan ekuitas pengakuannnya sudah akrual. Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat digambarkan penyajian laporan keuangan atas Neraca pada Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim malang adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 Neraca Universitas Islam Negeri maulana Malik Ibragim Malang Uraian Aset Aset Lancar Kas dan Setara Kas Kas pengeluaran BLU Kas-BLU Kas setara kas lainnya Jumlah kas dan setara kas Piutang Persediaan Jumlah Aset Lancar Aset tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan
20X1
20X0
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
104
Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap Jumlah Total Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Utang pada pihak ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban Ekuitas Ekuitas Dana Lancar Surplus & Defisit tahun lalu Jumlah Ekuitas Jumlah kewajiban dan Ekuitas Sumber: UIN Maliki Malang
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx Xxx
2. Laporan Operasional Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi seluruh pendapatan, belanja dan surplus/defisit operasional yang penyajiaanya disandingkan dengan periode sebelumya. Laporan Operasional yang di jelaskan dalam PP No. 71 tahun 2010 menyajikan informasi tentang: 1. Pendapatan-LO 2. Beban 3. Surplus/defisit dari operasi 4. Kegiatan non operasional 5. Pos luar biasa 6. Surplus/defisit-LO
105
Adapun contoh format penyajian laporan keuangan sesuai PSAP atas penyajian laporan operasional, contoh format laporan operasional dibawah ini adalah untuk laporan operasional Pemerintah Kota/Kabupaten adalah sebagi berikut: Tabel 4.3 Laporan Operasional SATKER BLU Uraian Pendapatan Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan ………. ………. Hibah Terikat Tidak Terikat Pendapatan APBN Operasional Investasi Pendapatan Usaha Lainnya Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Lain Sewa Jasa Lembaga Keuangan Dan Lain-lain Jumlah Pendapatan Biaya Biaya Layanan Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Dan Lain-lain Jumlah biaya Layanan Biaya Umum dan Administrasi Biaya Pegawai
20X1
20X0
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx
xxx
106
Biaya Administrasi Perkantoran Biaya pemeliharaan biayaLangganan Daya dan Jasa Biaya Promosi Dan Lain-lain Jumlah biaya Umum dan Administrasi Biaya Lainnya Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Dan Lain-lain Jumlah Biaya Lainnya Jumlah Biaya
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Surplus/Defisit Sebelum Pos Keuntungan /Kerugian Keuntungan/kerugian Keuntungan Penjualan aset Non Lancar Rugi penjualan Aset Non Lancar Rugi Penurunan Nilai Dan Lain-lain
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
Surplus/Defisit Sebelum Pos-Pos Luar Biasa Pos-pos Luar Biasa Pendapatan Dari Kejadian Luar Biasa Biaya dari Kegiatan Luar Biasa Surplus/defisit Tahun Berjalan Bersih Surplus/Defisit tahun berjalan Diluar Pendapatan APBN Sumber:PMK No. 76/PMK.05/2008
Penyajian Laporan Operasional yang disajikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang diperoleh dari wawancara berdama Kasubag akuntansi UIN Maliki Malang bahwa penyajian laporan Operasional adalah: ” laporan operasional yang disajikan oleh UIN Maliki Malang yaitu menyajikan informasi tentang kegiatan operasional yang dilakukan selama satu periode, dimana yang disajikan adalah pendapatan dan beban. Adapun
107
klsifikasi belanja adalah pendapatan Usaha dan Jasa pelayanan, pendapatan hibah dan Pendapatan lainnya. Sedangkan klasifikasi untuk beban adalah beban pegawai dan beban administrasi dan umum. Penyajian informasi ini digunakan untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh selama satu tahun dan beban yang dikeluarkan sehingga dapat mangetahui apakah selisih antara pendapatan dan belanja mengamali surplus atau defisit operasional atas kegiatan operasional (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).” Dari penjelasan Bu Umi tersebut laporan Operasional sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 karena dalam penyajian yang terdapat dalam standar dijelaskan informasi yang disajikan sudah sesuai baik informasi tentang Pendapatan dan Belanja serta penyajiannya disandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga penerapan yang dilakukan Uin Maliki malang sudah benar atas penyajian Laporan Operasional. adapun gambaran atas penyusunan Laporan Operasional UIN Maliki Malang adalah:
108
Tabel 4.4 Laporan Operasinal Universitas Islam Negeri aulana Malik Ibrahim Malang Uraian 20X1 Pendapatan Operasional Pendapatan Usaha dan Jasa Pelayana xxx Pendapatan Hibah xxx Pendapatan Lainnya xxx Jumlah pendapatan Operasional xxx Beban Operasional Beban Pegawai Beban Adminisrasi dan Umum Jumlah Beban Operasional Surplus/Defisit dari Operasional Sumber: UIN Maliki Malang
20X0 xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx
xxx
3. Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan yang menggambarkan tentang informasi mengenai realisali pendapatan, belanja, dan hibah dibandingkan dengan anggaran untuk setiap informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Perbandingan antara anggaran dan realisasi ini untuk menunjukkan ketercapaian target-target yang dicapai oleh BLU. LRA menyajikan informasi sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: 1. Pendapatan-LRA 2. Belanja 3. Transfer 4. Surplus/Defisit-LRA 5. Penerimaan Pembiayaan
109
6. Pengeluaran Pembiayaan 7. Pembiayaan Neto 8. Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran Contoh format Laporan Realisasi Anggaran sama dengan Laporan Operasional sehingga dapat digambarkan dalam contoh formatnya untuk Sakker BLU adalah sebagai berikut: Tabel 4.5 Laporan Realisasi Anggaran SATKER BLU Uraian Pendapatan Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan ………. ………. Hibah Terikat Tidak Terikat Pendapatan APBN Operasional alisaInvestasi Pendapatan Usaha Lainnya Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Lain Sewa Jasa Lembaga Keuangan Dan Lain-lain Jumlah Pendapatan Biaya Biaya Layanan Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan
Anggaran Realisasi % Realisasi 20X1 20X1 20X0
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
110
Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Dan Lain-lain Jumlah biaya Layanan Biaya Umum dan Administrasi Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya pemeliharaan biayaLangganan Daya dan Jasa Biaya Promosi Dan Lain-lain Jumlah biaya Umum dan Administrasi Biaya Lainnya Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Dan Lain-lain Jumlah Biaya Lainnya Jumlah Biaya
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
Surplus/Defisit Sebelum Pos-Pos Luar Biasa Pos-pos Luar Biasa Pendapatan Dari Kejadian Luar Biasa Biaya dari Kegiatan Luar Biasa
xxx
xxx
xxx xxx
xxx xxx
Surplus/defisit Tahun Berjalan Bersih Surplus/Defisit tahun berjalan Diluar Pendapatan APBN Sumber:PMK No. 76/PMK.05/2008
xxx xxx
xxx xxx
Surplus/Defisit Sebelum Pos Keuntungan /Kerugian Keuntungan/kerugian Keuntungan Penjualan aset Non Lancar Rugi penjualan Aset Non Lancar Rugi Penurunan Nilai Dan Lain-lain
111
Kasubbag Akuntansi menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan atas Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut: “Untuk Laporan Realisasi Anggaran itu sendiri mencakup informasi tentang membandingkan pendapatan dan belanja, dan hibah yang telah dianggarkan dengan realisasi yang terjadi (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).” Adapun yang informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam Badan Layanan Umum Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Klasifikasi pendapatan yang di miliki oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut: a) Pendapatan dan usaha jasa lainnya Pendapatan dan jasa usaha lainnya adalah pendapatan BLU yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi BLU “Pendapatan usaha dan jasa layanan yang dimiki UIN Maliki Malang itu bersumber dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa, biaya pedaftaran Mahasiswa baru, biaya untuk wisuda. Dan untuk pengakuan pendapatan usaha dan jasa Pelayanan ini diakui dengan basis Akrual (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).” b) Hibah Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan BLU dalam bentuk uang, barang, jasa atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang tidak perlu dibayar kembali, sehingga BLU mendapat Manfaat secara
112
langsung yang digunakan untuk mendukung fungsi BLU. Dalam kutipan wawancara dengan Bu Umi. ” Untuk pendapatan atas hibah di UIN Maliki Malang tidak memiliki pendapatan atas hibah tetapi dalam penyusunan laporan keuangan tetap dicantumkan untuk rekening Hibah dalam laporan keuangan karena untuk LK 2014 kita tidak mendapatkan hibah sehingga informasi atas Hibah untuk tahun ini tidak ada (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).” c) Pendapatan usaha lainnya Pendapatan usaha lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yag tidak berhubungan tugas dan fungsi BLU. Dalam kutipan wawancara bu umi menjelaskan tenrang pendapatan usaha lainnya. “Pendaptan usaha lainnya ini diperoleh dari pentewaan atas asset BLU seperti penyewaan gedung untuk acara Pernikahan, sewa Bus UIN Maliki malang, dan untuk pengakuan atas kegiatan sewa tersebut UIN MAliki Malang mengakuinya pada saat biaya sewa telah dibayarkan oleh pihak penyewa (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).” Dari uraian wawancara diatas bahwa untuk pendapatan Usaha lainnya diakuai pada saat kas diterima oleh UIN Maliki Malang disebut juaga dengan Cash Basis. Sehingga pada akhir periode perlu adanya penyesuaiaan jika pendapatan tersebut belum terealisasi. 2. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara Negara/Daerah. Rekening belanja yang terdapat dalam Laporan keuangan UIN Maliki malang dijelaskan dalam wawancara bahwa: “ Didalam Laporan Realisasi Anggaran yang kita miliki belaja itu terdiri dari belanja pegawai dan belanja operasional (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”
113
a. Belanja pegawai. “ Belanja pegawai yang kita miliki atau yang kita keluarkan adalah belanja untuk kepentingan pegawai saja. Seperti untuk administrasi seperti pembelian ATK untuk pegawai masuk pada belanka pegawai. Untuk pengakuan belanja pegawai untuk sekaraang ini sudah accrual basis sementara untuk pada tahun 2014 pengakuanya masih kas basis (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).”
b. Belanja operasional. “ Biaya operasional diklasifikasikan sebagai biaya-biaya yang diperlukan untuk pengeluaran pelayanan pendidikan seperti gaji pegawai, gaji dosen, biaya pemeliharaan. Untuk pengakuananya untuk sekarang ini sudah accrual basis sementar untuk tahun 2014 masih cash basis (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).” Dari penjelasan wawancara dengan Kasubag Akuntansi UIN Maliki Malang dapat dianalisis bahwa Laporan Realisasi Anggarannya untuk tahun 2014 belum sudah dengan PP No 71 Tahun 2010 dalam standar tersebut dijelaskan bahwa untuk organisasi yang belum siap secara penguh menggunakan akrual basis sepenuhnya menggunakan dasar atas Laporan keuangan dengan basis Cash Towart to Accrual dimana dalam dalam standar tersebut dijelaskan untuk basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja, sementara yang terjadi di UIN Maliki malang untuk pengakuan belanja untuk pegawai dan belanja operasional pengakuaannya masih cash basis, Sedangkan pendapatan pengakuannya sebagian berbasis akrual dan sebagian berbasis kas, sehingga perlu adanya penyesuaian pada akhir periode atas pendapatan dan belanja yang pengakuaanya masih berbasis kas. Sehingga LRA dapat disusun sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010, dimana dengan adanya
114
penyesuaian tersebut dalam penyusunan laporan LRA tersebut pengakuan atas pendapatan dan belanja dari awal seolah-olah sudah menggunakan accrual basis. Beritupun yang terjadi pada tahun 2015 untuk pengakuan atas belanja dan beban masih sama menggunakan basis kas sedangkan dalam standart harus sudah akrual untuk tahun 2015 sehingga untuk Laporan keuangan 2015 LRA belum sesuia dengan PP No. 71 tahun 2010. Ilustrasi LRA pada Laporan Keuangan tahun 2014 UIN Maliki Malang adalah: Tabel 4.6 Laporan Realisasi Anggaran Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim Malang Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi 2014 2014 2013 Pendapatan Pendapatan Usaha dan Jasa Layanan Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
Belanja Belanja Operasional Belanja pegawai Belanja Administrasi dan Umum Jumlah Belanja Operasional
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx
xxx
xxx
Surplus/Defisit
xxx
xxx
xxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sumber: UIN Maliki Malang
xxx
xxx
xxx
Biaya Operaional
4. Catatan atas Laporan Keuangan
115
Catatan atas laporan keuangan memuat pengungkapan dan penjelasan informasi yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan catatan atas laporan Keuangan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh pemahaman secara lebih lengkap atas Laporan keuangan BLU berdasarkan PP No. 71 tahun 2010. “Catatan atas laporan Keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan UIN Maliki Malang menjelaskan tentang penjelasan atas informasi yang terdapat dalam LRA, Neraca, dan Laporan Operasional, yaitu menjelaskan penjelasan-penjelasan seberhana misalnya pada pendapatan dijelaskan sumbernya darimana saja. Sementara untuk penjelasan atas LRA mengenai pendapatan yang tertealisasi berapa dari anggaran yang telah dianggarkan. Sementara untuk kebijakan atas penyusutan aset tidak dijelaskan karena UIN Maliki Malang menggunakan aplikasi dari Pemerintah bernama SIMAK BMN aplikasi ini adalah aplikasi langsung untuk penyusutan dengan memasukkan belanja Modal dan akan mengalami penyusutan secaera otomatis (Kasubag Akuntansi Bu Umihanik, 27 Mei 2015).” Penjelasan diatas dapat di analisis bahwa Catatatan atas Laporan keuangan yang disajikan oleh UIN Maliki Malang tidak sepenuhnya sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 sehingga penjelasan-penjelasan seperti pengukuran rekening-rekening yang perlu dinformsikan kepada pengguna Laporan keuangan, seperti metode penyusutan atas aset tetap serta pengukuran aset juga perlu disajikan, Informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan atas laporan keuangan juga perlu disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu juga menjelaskan atas rincian pendapatan dan belanja yang diperoleh dan yang dikeluarkan oleh UIN Maliki Malang, informasi tentang dasar pengukuran atas penyusunan laporan keuangan.
116
Dengan adanya informasi tersebut penguuna dapat lebih memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Serta juga dapat membandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Kesimpulan atas penelitian ini adalah bahwa laporan Keuangan tahun 2014 sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 Cash Towart to Accrual sedangkan Laporan Keuangan Tahun 2015 belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 karena Laporan Keuangan pada tahun 2015 masih Cash Towart to Accrual sedangkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 untuk pelaporan keuangan tahun 2015 harus sudah Full Accrual. Kendala yang diperoleh UIN Maliki Malang adalah karena pihak KPPN tidak Mengakui atas Utang untuk belanja yang masih harus dibayar sedangkan UIN Maliki Malang harus mengakui utang atas belanja yang masih harus dibayar. Karena tidak adanya titik temu antara keduanya sehingga UIN maliki Malang Mengikuti pusat yaitu KPPN.
