BAB IV BAGAIMANA FUNGSI PAJAK DALAM PEMBANGUNAN?
Ditinjau dari fungsinya, pajak memiliki salah satu fungsi, yaitu fungsi budgetair (sumber penerimaan negara). Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Fungsi penting ini telah berjalan sejak zaman kerajaankerajaan, pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan pendudukan Jepang, dan juga sejak masa kemerdekaan sampai dengan sekarang. Pentingnya fungsi pajak ini merupakan kaidah universal di berbagai negara bahkan dari zaman ke zaman. Lahirnya Magna Charta 1215 di Inggris merupakan salah satu bukti historis bahwa pajak sangat strategis bagi negara. Oleh karena itu, raja Inggris, berdasarkan piagam tersebut, diperbolehkan memungut pajak setelah mendapat persetujuan kaum bangsawan. Di negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, pemungutan pajak harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan rakyat atau persetujuan wakil rakyat (parlemen). Selain memiliki fungsi budgetair, pajak juga merupakan salah satu alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu di luar bidang keuangan yang lazimnya disebut kebijakan fiskal (Fiscal policy). Istilah fiskal dalam arti luas adalah segala sesuatu yang bertalian dengan keuangan negara dan bukan sematamata mengenai pajak. Istilah fiskal adalah sinonim dari istilah fiscus (bahasa Yunani), atau fisc (bahasa Perancis), yang berarti “keranjang uang” atau kas negara. Oleh karena itu, pada mulanya kata fiscal dalam fiscal policy memiliki arti yang sama dengan keuangan negara yang dalam bahasa Inggris lazim mencakup revenue, expenditures, and debt policy (Sumitro, 1988: 245-246). Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa tergantung kepada sumber
daya alam dan bantuan asing. Hal ini sejalan dengan pandangan Fjeldstad (2013:1) yang menyatakan bahwa “An effective tax system is considered central for sustainable development because it can mobilize the domestic revenue base as a key mechanism for developing countries to escape from aid or single natural resource dependency”. Hal ini mengandung makna bahwa sistem pajak yang efektif akan mampu menggerakkan roda pembangunan untuk dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan luar dan sumber daya alam. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kondisi keuangan negara tanpa kontribusi dari pajak sebagai sumber utama penghasilan bagi keuangan negara. Pembangunan tidak dapat dijalankan apabila sumber pendanaannya tidak tersedia. Kesulitan pendanaan pembangunan akan mengakibatkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sulit diwujudkan. Terkait hal ini, jika meminjam jargon demokrasi dari Abraham Lincoln, pajak adalah berasal dari rakyat, memperoleh persetujuan wakil rakyat, dan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Wakil Rakyat (DPR), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 A UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Sebagai pembanding, ada baiknya kita simak definisi pajak yang dikemukakan oleh Edwin R.A. Seligman dalam Essays in Taxation (New York, 1925) yang menyatakan bahwa “Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses encurred in the common interest of all, without reference to special benefit confered.” Kalimat “without
reference” belum banyak dipahami oleh masyarakat pada umumnya sehingga banyak yang menganggap tidak terdapat manfaat dalam membayar pajak. Bagaimanapun juga, uang pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan, apalagi secara perorangan (Brotodihardjo, 2013: 4). Dengan kata lain, pembayar pajak mendapat manfaat (benefit) secara tidak langsung dari pajak yang dibayarkan, misalnya negara tetap dapat survive, pembangunan dapat berjalan, kondisi perekonomian stabil atau bahkan membaik, dan pada gilirannya kemakmuran rakyat dapat meningkat. Menurut Brotodihardjo (2013: 6-7), terdapat 5 (lima) ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu: 1. 2. 3. 4.
5.
pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang; dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi kepada individual oleh pemerintah; pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik (public investment); pajak juga digunakan sebagai alat untuk mengatur (regulerand).
Gambar IV.1 Pembangunan Pelabuhan, didanai dari Pajak. Sumber: http://www.kabarbisnis.com/images/photo/Teluk_Lamong.jpg
Pajak yang dipungut oleh pemerintah melalui DJP dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pajak langsung (direct taxes) dan pajak tidak langsung (indirect taxes). Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap pendapatan dan kekayaan seseorang atau badan usaha yang disertai dengan surat ketetapan pajak, contohnya pajak pendapatan, pajak perseroan/pajak badan, pajak kekayaan dan sebagainya. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut dari pihak tertentu yang pemungutannya dilimpahkan oleh pemerintah kepada pihak/orang lain, contohnya pajak penjualan, pajak ekspor, pajak impor, bea meterai, pajak atas bunga bank, dividen, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kesadaran pajak, masyarakat masih perlu diberi informasi yang jelas bahwa meskipun para pembayar pajak tidak memperoleh manfaat langsung dari pembayaran pajak, namun mereka mendapat manfaat (benefit) secara tidak langsung, misalnya berupa peningkatan infrastruktur transportasi.
Pembangunan Nasional, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Definisi ini menjelaskan bahwa aktor pembangunan bukan hanya pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Di sisi lain, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025, “Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.”
Definisi ini lebih memfokuskan pada proses, ruang lingkup pembangunan, dan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, menekankan bahwa “Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan”. Apabila dieksplisitkan berdasarkan definisi di atas, maka tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Intinya Pembangunan Nasional dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bangsa. Dilihat dari segi prosesnya, kegiatan pembangunan merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang berlangsung tanpa henti (sustainable), dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Hal ini berarti bahwa pembangunan merupakan rangkaian upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbedaan antara satu periode dengan periode pemerintahan lainnya terletak antara lain pada prioritas pembangunan yang akan dilaksanakannya. Sebagai contoh, periode pemerintahan Presiden Jokowi merumuskan Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) yang akan dijalankan dalam pelaksanaan pembangunan di era pemerintahannya, yang isinya adalah sebagai berikut: 1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2. membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya; 7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik; 8. melakukan revolusi karakter bangsa; 9. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu: 1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Gambar IV.2 Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 Sumber: RPJMN, 2015-2019: 5-4
Secara umum, Strategi Pembangunan Nasional yang ditunjukkan dalam Gambar IV.2 menggariskan hal-hal sebagai berikut: 1. norma pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019, dapat dijelaskan dalam uraian berikut: a. membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; b. setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan
menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertum-buhan ekonomi yang berkelanjutan; c. aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem; 2. tiga dimensi pembangunan, yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019, dijelaskan sebagai berikut: a. dimensi pembangunan manusia dan masyarakat menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Oleh karena itu, pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko, pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama; b. dimensi pembangunan sektor unggulan memiliki prioritas, antara lain: kedaulatan pangan; kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; kemaritiman dan kelautan; pariwisata dan industri; c. dimensi pemerataan dan kewilayahan menjelaskan bahwa pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Oleh karena itu,
pembangunan harus dapat memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas: wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa; wilayah pinggiran; luar jawa; kawasan timur; 3. kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi yang diperlukan tersebut antara lain: a. kepastian dan penegakan hukum; b. keamanan dan ketertiban; c. politik dan demokrasi; dan d. tata kelola dan reformasi birokrasi; quickwins merupakan hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, ditentukan bahwa sesuai dengan visi pembangunan, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka Pembangunan Nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup: a. sasaran makro yang terdiri atas dua butir, yaitu: 1) pembangunan manusia dan masyarakat; 2) ekonomi makro;
b. sasaran pembangunan manusia dan masyarakat, yang meliputi: 1) kependudukan dan keluarga berencana; 2) pendidikan; 3) kesehatan; 4) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 5) perlindungan anak; dan 6) pembangunan masyarakat; c. sasaran pembangunan sektor unggulan, yang meliputi: 1) kedaulatan pangan; 2) pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi; 3) kedaulatan energi; 4) maritim dan kelautan; 5) pariwisata dan industri manufaktur; dan 6) ketahanan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas; d. sasaran pembangunan dimensi pemerataan, yang meliputi: 1) menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi; 2) meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu; e. sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah pemerataan, yang meliputi pembangunan antar wilayah, antara lain peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi luar Jawa, dan pembangunan kawasan perkotaan; f. sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan, yang meliputi: 1) politik dan demokrasi; 2) penegakan hukum; 3) tata kelola dan reformasi birokrasi; 4) penguatan tata kelola pemerintah daerah; dan 5) pertahanan dan keamanan. Dalam 6 (enam) sasaran pokok pembangunan tersebut, terdapat 22 butir sasaran pembangunan nasional yang harus dibiayai agar target-target yang
telah ditetapkan pemerintah tercapai. Diperlukan penerimaan negara dalam jumlah besar terutama dari penerimaan pajak. Sebagai sumber utama penerimaan negara, peranan pajak sangatlah penting untuk mendukung pembiayaan 22 butir sasaran pembangunan nasional tersebut. Agar mendapatkan gambaran yang lebih detail mengenai sasaran pembangunan nasional, Anda disarankan untuk membaca tabel 5.1 yang terdapat dalam dokumen RPJMN tahun 2015-2019 secara lengkap, yang meliputi 6 sasaran pokok pembangunan tersebut.
Untuk mewujudkan visi, misi, strategi, dan 9 (sembilan) Agenda Prioritas (Nawacita) tersebut dibutuhkan sumber pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit. Hal ini berarti diperlukan adanya peningkatan sumber-sumber pendapatan negara untuk membiayai kegiatan pembangunan tersebut. Menurut Brotodihardjo (2013: 9), sumber-sumber penghasilan negara tersebut pada umumnya terdiri dari: 1. perusahaan-perusahaan negara; 2. barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan; saham-saham yang dipegang negara, dan sebagainya; 3. denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum; 4. hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar; 5. hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya, misalnya sumbangan dari PBB; 6. ketiga macam iuran, yaitu pajak, retribusi, dan sumbangan. Sejalan dengan hal tersebut, Soemitro (1988: 106) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, sumber-sumber alam harus digunakan secara rasional, serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa pembangunan nasional memerlukan investasi yang jumlahnya sangat besar dan pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri hanya merupakan pelengkap saja.
Hal ini sejalan dengan asas berdikari dalam ekonomi sebagai salah satu unsur Trisakti Kabinet Jokowi-JK (2014: 5) yang menyatakan bahwa“...Kemampuan untuk memenuhi pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri.” Soemitro (1988: 106) menegaskan bahwa harus dilakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor, dan jasa-jasa ke investasi yang berguna bagi masyarakat. Penggunaan pendapatan negara tersebut menurut Penjelasan Pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, digunakan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
pelayanan umum; pertahanan; ketertiban dan keamanan; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata; budaya; agama; pendidikan; dan perlindungan sosial.
Adapun rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi), terdiri dari 1) belanja pegawai; 2) belanja barang; 3) belanja modal; 4) bunga; 5) subsidi; 6) hibah; 7) bantuan sosial; dan 8) belanja lain-lain. Dari keseluruhan sumber-sumber pendapatan Negara, pendapatan dari sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat signifikan. Dalam APBN Tahun 2016, target penerimaan Negara dari pajak adalah 1.360,1 Triliun atau 74,6% dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN-P Tahun 2015. Kontribusi pendapatan negara dari sektor pajak memiliki
kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, pajak akan semakin kokoh dalam posisi Primus Inter Pares sebagai sumber penerimaan negara.
Pajak erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Hampir seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, menempatkan pajak sebagai sumber penting untuk membiayai pembangunan di negaranya. Menurut Speigelenberg dalam Soemitro (1988: 247), pajak tidak semata-mata mempunyai functie budgeter atau “taxation for revenue only”, tetapi pajak dapat juga digunakan untuk: 1. mengatur tingkat pendapatan di sektor swasta; 2. mengadakan redistribusi pendapatan tersebut; dan 3. mengatur volume pengeluaran swasta. Sebagai penegasan, Soemitro (1988: 108-110) menyatakan bahwa Pajak dapat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur atau regulerend. 1.
Fungsi Anggaran (Budgetair)
Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini, salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak sebagai fungsi budgetair merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang ke dalam kas negara, yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Apabila masih terdapat sisa (surplus/public saving), dana tersebut digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Apabila surplus atau public saving tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan, maka terdapat alternatif pendanaan yang bersumber dari hutang (Soemitro, 1988: 108-109). Di dalam fungsi anggaran, terdapat fungsi demokrasi, dimana pajak merupakan salah satu penjelmaan dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Rakyat memberikan sejumlah penghasilannya dalam bentuk uang untuk membiayai
pengeluaran negara bagi kepentingan umum. Dengan membayar pajak, rakyat berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. 2.
Fungsi Mengatur (regulerend/regulating)
Berkaitan dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, Djojohadikoesomo (dalam Soemitro, 1988: 109) menyatakan bahwa “Fiscal Policy sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai tujuan bersamaan, yaitu secara langsung menemukan dana yang akan digunakan untuk public investment dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan private saving ke arah sektor-sektor produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan”. Dalam fungsi mengatur, pajak mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu mendorong penyaluran dana dari private saving ke private investment. Sebagai contoh, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan agar dapat mendorong investor menyalurkan dana yang tersimpan (private saving) ke dalam bentuk investasi (private investment) atau penanaman modal. Bentuk-bentuk fasilitas atau insentif pajak yang diberikan, antara lain dalam bentuk tax holiday maupun tax allowance. Menurut pendapat Musgrave dan Musgrave (dalam Winarno dan Ismaya, 2003: 403) Fiscal Function memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. a.
Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi adalah melakukan alokasi terhadap sumber dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika pasar tidak mau memproduksi suatu barang/jasa atau sarana umum karena pertimbangan inefisiensi, maka Pemerintah melakukan intervensi dengan menyediakan barang publik (public goods), seperti membangun jembatan, membangun pelabuhan, melakukan fogging untuk memberantas jentik nyamuk, dan sebagainya.
Dalam kaitan ini, Rosdiana dan Tarigan (2005: 4-9) menjelaskan bahwa “Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan public goods tersebut, apalagi ancaman dari public goods adalah selalu terjadi kekurangan dalam penyediaannya”. Sebagai contoh, penambahan jumlah polisi selalu tidak memadai dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, serta jumlah panjang jalan senantiasa selalu tidak seimbang dibandingkan dengan pertambahan jumlah kendaraan. Sumber pendanaan yang paling efektif bagi pembiayaan pengadaan barangbarang publik adalah melalui pemungutan pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Rosdiana dan Tarigan (2005: 13-15) bahwa pengadaan public goods yang didanai oleh pajak mempunyai kelebihan dibandingkan dengan alternatif pembiayaan, seperti: 1) cetak uang (printing money); 2) pinjaman luar negeri (borrowing abroad); 3) pinjaman dalam negeri (borrowing domestically), seperti menerbitkan obligasi Pemerintah; 4) menjual cadangan devisa (running down foreign exchange reserves). Sebagaimana kita ketahui, mencetak uang yang tidak terkendali dapat menyebabkan melambungnya harga-harga (inflasi) sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerawanan sosial. Selain itu, pinjaman dari luar negeri dapat mengakibatkan meningkatnya ketergantungan kepada pihak asing, sedangkan melalui penerbitan obligasi, pemerintah dapat menyebabkan crowding out atau sesaknya pasar karena di pasar juga sudah terdapat obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. b.
Fungsi distribusi
Fungsi Distribusi adalah menyeimbangkan pembagian pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Ketidaksempurnaan pasar dapat menyebabkan kesenjangan antargolongan semakin lebar. Hal ini dapat menyebabkan kecemburuan sosial. Untuk mencegahnya, negara melalui undang-undang dapat memaksa golongan masyarakat kaya untuk menyisihkan penghasilannya dengan mewajibkan mereka membayar pajak sesuai dengan kemampuannya (ability
to pay). Terkait hal ini, Rosdiana dan Tarigan (2005: 16-17) menjelaskan bahwa melalui pemungutan pajak, negara dapat menyediakan hal-hal sebagai berikut: 1) pelayanan kesehatan yang murah; 2) pendidikan yang terjangkau; 3) memberikan subsidi pengadaan rumah murah bagi masyarakat; 4) menyediakan subsidi barang-barang kebutuhan pokok dan sebagainya. c.
Fungsi Stabilisasi
Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi, karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Selain itu, untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang di antaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat di atasi. Dengan demikian, perekonomian diharapkan senantiasa dalam keadaan stabil. Fungsi stabilisasi, menurut Winarno dan Ismaya (2003: 403), ditekankan pada aspek penggunaan anggaran sebagai kebijakan untuk stabilisasi harga barang-barang kebutuhan masyarakat, untuk menjamin peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan untuk mempertahankan kesempatan kerja yang terbuka luas. Terkait dengan fungsi stabilisasi ini Rosdiana dan Tarigan (2005: 17-28) menyatakan bahwa “Masalah pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, suplai uang, nilai tukar dan aspek makro ekonomi lainnya tidak bisa diselesaikan oleh pasar secara otomatis sehingga pemerintahlah yang harus menangani hal-hal tersebut”.
Gambar IV.3 Pembagian Kartu Indonesia Sehat oleh Presiden Jokowi. Pembiayaan Kartu Sehat, Kartu Pintar, dan lain-lain dibiayai dari APBN yang sumber terbesarnya adalah dari pajak. Sumber: http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Kis-Lambai.jpg
Belakangan ini, terdapat kecenderungan bahwa kebijakan tax incentive dijadikan sebagai alternatif untuk memulihkan atau mendorong perekonomian suatu negara. Sebagai contoh, pemerintah telah menyesuaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2015 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu sebesar Rp 3.000.000 per bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Implikasi dari kebijakan ini adalah naiknya konsumsi sehingga penerimaan negara dari pajak konsumsi juga akan meningkat. Apabila konsumsi meningkat, maka suplai pun akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesempatan kerja sehingga akan terjadi penurunan
jumlah pengangguran. Fungsi stabilisasi ini lebih menekankan kepada fungsi regulerend dibandingkan dengan fungsi budgetair dari pajak. Apabila Anda perhatikan uraian tentang fungsi-fungsi pajak sebagaimana dikemukakan di atas, maka tampak jelas bahwa fungsi pajak amat penting dalam menjamin kontinuitas pelaksanaan fungsi pemerintahan negara dan dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Singkatnya fungsi pajak amat penting dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan guna mewujudkan tujuan nasional, khususnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Atas dasar apa pajak dibenarkan untuk dipungut dari masyarakat? Apalandasan akademik pemungutan pajak dari masyarakat?Berikut akan dikemukakan secara singkat teori dan asas pemungutan pajak. Terdapat beberapa teori pemungutan pajak, yang secara singkat dapat diuraikan dalam penjelasan di bawah ini. 1.
Teori Asuransi
Teori ini menyatakan bahwa pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena setiap orang mendapatkan perlindungan dan hak-haknya dari negara. 2.
Teori Daya Pikul
Berdasarkan teori ini, setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Menurut Prof. de Langen (dalam Soemitro dan Sugiharti, 2010: 28), daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri dan keluarganya.
3.
Teori Kepentingan
Menurut teori ini, besarnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan besarnya kepentingan Wajib Pajak yang dilindungi pemerintah. Semakin besar kepentingan yang dilindungi, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. 4.
Teori Daya Beli
Berdasarkan teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang atau anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama. 5.
Teori Kewajiban Pajak Mutlak
Menurut Soemitro dan Sugiharti (2010: 29-30), teori ini didasarkan pada organ theory dari Otto von Gierke yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada organ atau lembaga tersebut, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajibankewajiban, yang antara lain kewajiban membayar pajak, karena lembaga tersebut memberi hidup kepada warganya. Dengan demikian, pemungutan pajak untuk negara dapat dibenarkan. Secara akademik, dari 5 (lima) teori tersebut, terdapat 3 (tiga) teori yang logis diterima sebagai landasan scientific bahwa pemungutan pajak dapat dibenarkan, yaitu teori daya pikul, teori daya beli, dan teori kewajiban pajak mutlak, yang ketiganya bersifat universal dalam konteks pemungutan pajak oleh negara.
Adam Smith mengemukakan 4 (empat) landasan moral (the four maxims) dalam pemungutan pajak, antara lain: a. asas equity, yakni sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakat yakin bahwa pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan kemampuan keuangannya. Hal ini dimaknai bahwa, beban pajak ditanggung bersama oleh masyarakat suatu negara sesuai dengan asas keadilan dan
pemerataan. Masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi harus membayar pajak lebih besar daripada masyarakat yang berpendapatan rendah; b. asas certainty, yakni asas kepastian (certainty) yang menekankan bahwa harus ada kepastian baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat mengenai siapa yang harus dikenakan pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, serta besaran jumlah pajak yang harus dibayar, serta bagaimana prosedur pembayarannya; c. asas convenience, yakni asas kenyamanan yang menekankan bahwa pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat menyenangkan seperti saat menerima penghasilan/gaji, saat menerima bunga deposito atau saat menerima dividen dari saham yang dimilikinya atau sedang mendapat proyek, selain itu cara pembayarannya dipermudah, misalnya prosedurnya dibuat sederhana; d. asas economy, yakni jumlah pajak yang dipungut dapat ditekan seminimal mungkin dan hasil yang dipungut harus lebih besar daripada ongkos pemungutannya.
Membangun kesadaran pajak bukan hanya tanggung jawab instansi pajak. Warga negara juga memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Peranan ini dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Muatan pendidikan kesadaran pajak, meliputi penyampaian informasi kebijakan umum perpajakan, manajemen umum perpajakan, manajemen dan transparansi penggunaan pajak untuk pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesadaran membayar pajak. Pentingnya peranan pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kesadaran pajak, sejalan dengan pernyataan Organization of Economic Cooperation and Development(OECD) bahwa “Civic society also has a role in promoting tax payer education so that an informal debate can take place on tax policy in general, and tax incentives management and transparency in particular”. Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat madani juga
mempunyai peran dalam mempromosikan pendidikan kesadaran pajak sehingga terbangun pengertian tentang kebijakan pajak secara umum dan pengelolaan insentif serta keterbukaan pajak secara khusus. Menurut pendapat Soemitro (1988: 80) kesadaran pajak (tax consciousness) rakyat Indonesia masih rendah, dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih terstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi. Selanjutnya, Soemitro menambahkan bahwa kesadaran pajak harus diikuti dengan rasa tertarik untuk membayar pajak (tax madidness), dan akhirnya melahirkan sikap disiplin dalam membayar pajak (tax discipline). Soemitro membedakan antara kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dilandasi oleh pemahaman akan kegunaan dan manfaat pajak bagi masyarakat dan bagi dirinya (morally autonomous), sedangkan kepatuhan membayar pajak itu lebih didorong oleh faktor eksternal sehingga bersifat heteronomi secara moral (morally heteronomous). Apabila dibandingkan antara dengan kesadaran pajak rakyat Jepang dan rakyat Australia, maka kesadaran pajak rakyat Indonesia lebih rendah dibandingkan dnegan kesadaran pajak kedua bangsa tersebut. Padahal, tarif pajak badan/perusahaan dan tarif pajak perorangan di kedua negara tersebut jauh lebih besar dari tarif pajak badan dan perorangan di Indonesia. Menurut Ditjen Pajak (2015), warga Jepang sangat bangga ketika mereka membayar pajak karena hal tersebut merupakan wujud kecintaan mereka kepada negaranya. Di lain pihak, warga Australia dengan rasa tanggung jawab yang tinggi membayar pajak karena pajak yang mereka bayarkan akan digunakan untuk sektor-sektor strategis yang diperuntukkan bagi kesejahteraan kehidupan warga Australia sendiri. Hal ini berarti diperlukan adanya upaya sistematis dan sungguh-sungguh dari segenap elemen bangsa untuk meningkatkan kesadaran pajak, karena kontribusi pajak yang sangat siginifikan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa
mendesaknya upaya untuk membangun kesadaran pajak bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Schutz dalam Liliweri (1997: 196-199), terdapat tiga kebutuhan antarpribadi pada setiap individu, yaitu kebutuhan inklusi, kontrol, serta afeksi. Kebutuhan antar pribadi tersebut hanya bisa dipahami melalui perwujudan tingkah laku antarpribadi. Kebutuhan antar pribadi untuk inklusi adalah kebutuhan untuk mengadakan dan mempertahankan interaksi dan asosiasi dengan lingkungan sosialnya yang menyenangkan/memuaskan. Adapun yang dimaksud dengan konsep hubungan yang memuaskan ini mencakup hubungan psikologi yang menyenangkan dengan orang lain. AKTIVITAS Apabila dilihat dari data bahwa peranan penerimaan pajak sebesar 74,6% dari keseluruhan penerimaan Negara dalam APBN Tahun 2015 maka pembangunan tidak mungkin dijalankan tanpa pajak, meskipun sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan dan mengandalkan utang luar negeri. Untuk mencegah menjadi negara gagal dan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, maka kesadaran membayar pajak harus ditingkatkan. Kemukakan pendapat Anda, strategi apa yang harus ditempuh agar kesadaran membayar pajak masyarakat makin meningkat?
Kebutuhan inklusi ini menurut Schutz dalam Liliweri (1997: 196-199) difahami dari dua sisi, yaitu dari sisi tingkah laku inklusi dan dari sisi tipe inklusi (social, undersocial, oversocial, inklusi patologi). Dalam tataran tertentu teori tingkah laku inklusi dapat diaplikasikan dalam membangun kesadaran inklusi membayar pajak. Tingkah laku inklusi adalah tingkah laku yang ditujukan untuk mencapai pemuasan kebutuhan untuk berasosiasi, bergabung, dan mengelompokkan diri dengan orang lain.Dalam konteks membayar pajak, berdasarkan teori inklusi ini, dapat diasumsikan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan untuk membayar pajak, karena setiap orang memiliki kebutuhan untuk diterima atau bergabung dengan kelompok pembayar pajak yang diasosiasikan/dicitrakan sebagai kelompok warga negara yang baik (good citizen).
Interaksi antar para pembayar pajak dapat dicitrakan sebagai interaksi psikososial yang menyenangkan, terlebih lagi, jika kelompok para pembayar pajak tersebut dipublikasikan melalui media massa. Kondisi tersebut akan merupakan penguatan (reinforcement) yang mendorong peningkatan kesadaran pajak. Dengan demikian, pembayar pajak akan merasa dipandang oleh publik bahwa yang bersangkutan sejajar atau termasuk kelompok orang-orang yang terhormat karena telah memenuhi kewajiban pajaknya. Contoh konkrit tingkah laku membayar pajak dapat dilihat di daerah-daerah pedesaan dimana disiplin pembayaran PBB cukuptinggi. Di pedesaan, kontrol sosial terhadap kewajiban membayar pajak cukup tinggi. Dimana Kepala Desa dan/atau Kepala Kampung memiliki daftar pembayar PBB, dan dapat saja terjadi Kepala Kampung mengumumkan orang yang belum membayar PBB. Meskipun pada awalnya terkesan adanya penekanan, namun pada gilirannya kondisi tersebut akan berubah menjadi kebiasaan (habit) yang kemudian akan bertransformasi menjadi kesadaran. Hal ini logis karena pada dasarnya orang tidak mau terkucil atau dalam hal ini dikelompokkan kepada orang yang tidak taat pajak, dimana suasana tersebut secara psikologi tidak menyenangkan karena merasa gagal terlibat dalam suatu kelompok atau merasa gagal dalam bermasyarakat. Tingkah laku inklusi ada yang positif dan ada yang negatif. Berikut adalah 4 (empat) kategori tingkah laku inklusi yang positif, khususnya dalam konteks upaya meningkatkan kesadaran pajak, yaitu: 1. setiap orang membutuhkan keadaan bersama-sama dengan orang lain (togetherness). Dalam hal ini perlu adanya instrumen atau alat atau situasi dimana para pembayar pajak dikondisikan merasa bersama-sama dengan pembayar pajak lainnya kalau perlu diadakan acara gathering para pembayar pajak; 2. dalam konteks kegiatan sebagaimana disebut dalam poin 1 di atas maka akan terjadi saling berinteraksi antar sesama pembayar pajak meskipun hanya secara virtual;
3. tumbuhnya perasaaan menjadi bagian dari kelompok pembayar pajak sebagai warga negara terhormat sesuai dengan jargon “Orang Bijak, Taat Pajak”. 4. Selanjutnya, mereka berkelompok atau bergabung (association) sesama pembayar pajak, bisa dalam arti langsung tatap muka atau secara virtual. Agar para pembayar pajak merasa mendapat pengakuan dari negara bahwa mereka telah berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak mereka memperoleh penghargaan, misalnya dalam bentuk piagam penghargaan pembayar pajak.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, ditentukan bahwa sesuai dengan visi pembangunan, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka Pembangunan Nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama pembangunan, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sasaran Makro; Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; Sasaran Dimensi Pemerataan; Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
Untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut, dibutuhkan sumber pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit. Dari keseluruhan sumbersumber pendapatan Negara, pendapatan dari sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat signifikan. Dalam APBN Tahun 2015, target penerimaan Negara dari pajak adalah 1.360,1 Triliun atau 74,6% dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN Tahun Anggaran 2016. Kontribusi pendapatan negara dari sektor pajak memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.
Pajak memiliki fungsi penting dalam pembangunan bangsa. Pajak merupakan salah satu sumber utama untuk memasukkan uang/penerimaan ke dalam kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Selain itu, pajak juga merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan masyarakat. Pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan belum sepenuhnya disasari oleh rakyat Indonesia, khususnya yang mampu. Kesadaran pajak (tax consciousness) rakyat Indonesia masih rendah, dan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran pajak dapat dilakukan melalui pendidikan yang lebih terstruktur, agar rakyat Indonesia mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi, serta mengerti bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Diperlukan adanya upaya sistematis dan sungguh-sungguh dari segenap elemen bangsa untuk meningkatkan kesadaran pajak, karena kontribusi pajak yang sangat siginifikan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa mendesaknya upaya untuk membangun kesadaran pajak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pajak untuk pembangunan mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur atau regulerend. Sebagai fungsi budgeter, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan membiayai investasi pemerintah. penerimaan negara tersebut berasal dari rakyat, dialokasikan berdasarkan persetujuan wakil rakyat, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, di dalam fungsi anggaran terdapat perwujudan dari sistem demokrasi. Sebagai fungsi regulerend pajak juga merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan rakyat, antara lain melalui pemerataan alokasi dan distribusi pendapatan, serta tercapainya stabilitas ekonomi.
