BAB IV ANALISIS TERHADAP FUNGSI REPRESENTASI ANGGOTA DPD DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DAERAHNYA (YOGYAKARTA) A. Rencana Pembangunan DIY Rencana pembangunan merupakan sarana kebutuhan yang vital untuk memajukan suatu daerah agar dapat menarik sehingga mendapat income yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Untuk anggota DPD DIY sendiri rencana pembangunan yang digambarkan oleh para anggota dengan cara memperjuangkan isu-isu yang berkembang di Yogyakarta untuk diangkat menjadi isu nasional sehingga mendapatkan dana real yang digunakan untuk pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Afnan Hadikusumo selaku anggota DPD DIY komite 2 memberikan saran terhadap Pemda DIY untuk menyiapkan perubahan terkait dengan Perda RTRW DIY. Rancangan perda RTRW diubah dikarenakan prosedurnya seperti itu meskipun tidak masuk Prolegda. Apabila dianggap sangat darurat maka bisa menganjurkan Perda diluar prolegda. Sesuatu yang baru DPD DIY bersama Pemda DIY dapat mengubah Perda RTRW. Pengubahannya dapat dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri. Sebelum Perda RTRW disahkan akan dikoreksi dahulu oleh kemendagri, sehingga perubahan tersebut dapat dilakukan melalui kemendagri. Berdasarkan pengalaman bapak Drs. Afnan Hadikusumo selaku anggota DPD DIY Komite 2. Perubahan Perda paling cepat dalam waktu tiga bulan. Kalau kasasi Pemda DIY ditolak tentu saja harus mengubah RTRW.
55
Perubahan Perda RTRW ini dapat diajukan oleh eksekutif dan disetujui DPRD. Atau bisa juga DPRD DIY yang mengajukan disetujui oleh eksekutif. 1 Dari penjelasan rencana pembangunan DIY yang disarankan oleh DPD. Maka fungsi reprensentasi anggota DPD DIY sebenarnya sudah dilakukan. Di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 tahun 2014 dijelaskan bahwa Fungsi representasi itu mencakup tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Fungsi legislasi adalah
fungsi
yang
terkait
dengan
pembuatan rancangan undang-undang. Dalam hal ini DPD DIY mengalami keterbatasan kewenangan tentang pembuatan rancangan undang-undang. DPD hanya dapat memberikan saran terkait dengan rancangan undang-undang. Saran yang diberikan oleh DPD merupakan hasil dari pengamatan di daerah langsung. Alur pengajuan rancangan undang-undang yang dimiliki oleh anggota DPD yaitu dimulai dari DPD membuat rancangan undang-undang yang kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas di parlemen. Setelah rancangan undang-undang tersebut memenuhi persyaratan di DPR, selanjutnya DPR memutuskan rancangan undang-undang tersebut. RUU yang diterima DPR kemudian diajukan pada pemerintah. Setelah itu pembahasan RUU oleh DPR bersama dengan Pemerintah tanpa keikutsertaan anggota DPD. Setelah melalui pembahasan antara DPR dan Pemerintah, maka terbentuklah undang-undang yang berasal dari DPD. Dalam kenyataannya saran tersebut sudah dilakukan anggota DPD DIY terkait dengan pembangunan di daerah DIY. Isi saran anggota DPD DIY
1
Wawancara dengan Bapak Afnan Hadikusumo anggota DPD DIY Komite 2, hari Jumat Tanggal 12 agustus 2016
56
menyarankan agar perda rencana tata ruang wilayah untuk diubah. Hal itu berkaitan dengan pembangunan bandara yang ada di Kulonprogo. Tujuan dari perubahan perda tersebut yaitu untuk mempercepat pembangunan bandara. Pembangunan bandara tersebut merupakan faktor untuk penunjang ekonomi di DIY maka dari itu anggota DPD DIY memperjuangkan terkait dengan infrastruktur yang ada di DIY. Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang melaksanakan undang-undang. Fungsi tersebut dilakukan apabila undang-undang yang berasal dari DPD sudah disahkan dan diputuskan bersama antara DPR dan Pemerintah. Dalam perturan tata tertib DPD no 1 tahun 2014 DPD mempunyai ha katas pengawasan terhadap lembaga pelaksana undang-undang yaitu eksekutif yang diwakili pemerintah. Namun anggota DPD sudah melalui tahap pengawasan tetapi belum maksimal. Hasil saran yang diberikan kepada pemda terkait dengan perubahan perda RTRW tersebut merupakan hasil dari pengawasan langsung dari DPD. Untuk terlealisasinya perubahan perda tersebut masih menunggu kesepakatan dengan DPRD. Fungsi anggaran hak dari lembaga dalam menentukan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN tersebut disusun secara bersama-sama antara DPR dan pemerintah. DPD hanya dapat memberikan pendapat melalui DPR. Untuk memutuskan APBN DPD tidak memperoleh hak suara tersebut. DPD hanya berhak mengusulkan terkait dengan aspirasi dari daerah untuk dimasukan dalam APBN. Dalam kenyataannya fungsi anggaran tersebut dilakukan oleh
57
anggota DPD DIY dengan membawa aspirasi terkait dengan pembangunan bandara di Kulonprogo. Bandara tersebut dibangun dengan dasar untuk pemekaran dan pemerataan ekonomi di DIY. Melalui bandara tersebut maka akses kegiatan perekonomian di DIY semakin meningkat. Pembangunan bandara tersebut dipercepat untuk menghadapi MEA. Dalam menyambut MEA tentunya pemerintah, DPD dan DPR harus menyiapkan strategi yang matang agar tidak ketinggalan terkait dengan perkembangan pembangunan dan ekonomi dunia. Dalam upaya meningkatkan pembangunan anggota DPD DIY melakukan perubahan terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan perencanaan pembangunan bandara di Kulonprogo. Rencana perubahan perda itu merupakan saran yang membutuhkan pertimbangan. Fungsi representasi tersebut dijalankan oleh anggota DPD DIY salah satunya memberikan saran kepada Pemda untuk merubah Perda RTRW dalam rangka meningkatkan pembangunan di Yogyakarta. Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur seperti lahan parkir, dan bandara sebagai penunjang roda ekonomi di Yogyakarta. Setelah mengalami perubahan Perda terkait dengan RTRW, pemerintah setempat dapat melakukan perubahan rencana pembangunan di Yogyakarta. Pelaksanaan pembangunan tersebut tentu diawasi oleh anggota DPD DIY. Di dalam peraturan DPD No 1 Tahun 2014 pasal 5 bahwa DPD juga ikut serta dalam melakukan pengawasan setelah pembangunan tersebut dilaksanakan. Hal tersebut merupakan hasil dari penerapan fungsi representasi anggota DPD DIY yang dilakukan secara optimal apabila sudah mendapatkan persetujuan dalam merubah Perda tersebut.
58
B. Kontribusi Anggota DPD DIY untuk DIY dalam peningkatan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Cholid Mahmud selaku anggota DPD DIY komite 1. Kontribusi Anggota DPD DIY yaitu memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada saat rapat rancangan APBN. Memperjuangkan aspirasi itu tentu dipilih terlebih dahulu sebelum disampaikan di dalam parlemen. Setelah di dalam parlemen, pembahasan aspirasi tersebut disampaikan pada saat menyusun rancangan APBN anggota DPD dari masingmasing daerah menyampaikan aspirasinya yang dibawa dari daerah untuk disinergikan dengan isu daerah yang lain dan nasional. Hal itu bertujuan agar Negara tidak membuat anggaran tidak penting untuk pembangunan daerah karena dapat menyebabkan anggaran yang tidak wajar. Dalam upaya ini anggota DPD hanya memperjuangkan aspirasi dari daerahnya
masing-masing.
Dalam
fungsi
representasi
anggota
DPD
memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang berkembang di Yogyakarta untuk memajukan pembangunan di Yogyakarta. Anggota DPD menyampaikan aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat untuk diperjuangkan di parlemen dengan harapan aspirasi yang diperjuangkan dapat disetujui oleh di Parlemen. Peran DPD tentunya juga dibantu oleh DPRD. Selain memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat anggota DPD DIY juga mempunyai peran dalam pembuatan undangundang yang diusulkan kepada DPR.2
2
Wawancara dengan bapak cholid Mahmud anggota DPD DIY komite 1 diakses pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 10.30
59
Pengajuan undang-undang yang diajukan oleh DPD DIY berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah serta pemekaran daerah. Melalui prolegnas cara dari anggota DPD untuk merancang undang-undang secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas merupakan instrument perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Contohnya Undang-undang No 13 Tahun 2012 adalah merupakan hasil dari paripurna DPR RI dan DPD turut serta dalam paripurna tersebut. Dari penjelasan yang sudah tertulis maka dapat dianalis prolegnas merupakan instrument yang penting agar fungsi representasi DPD itu tersampaikan. Mengajukan prolegnas merupakan hak dari anggota DPD hal itu tercantum pada peraturan DPD Nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib pasal 6 dan pasal 7. Fungsi representasi anggota DPD DIY dalam pembangunan di DIY sudah dilaksanakan dengan baik namun belum tentu diwujudkan. Dengan bukti usulan-usulan dalam pengaturan
pembangunan
semua
sudah
diwakili
dalam
undang-undang
keistimewaan DIY. Usulan-usulan yang disampaikan dalam parlemen tiu dipertimbangkan dahulu melalui sinkronisasi dengan daerah lain. Sinkronisasi ini mempunyai tujuan agar pembangunan tersebut di nasionalkan sehingga semua daerah mengalami pemerataan pembangunan. Daerah Yogyakarta mengalami pembangunan yang cepat pada setiap desa yang berada di provinsi DIY. Setiap desa berlomba-lomba membuat desa wisata, ditambah lagi program pemerintah yang segera menyelesaikan pembangunan bandara di Kulon progo. Fungsi representasi anggota DPD DIY sudah dilaksanakan walaupun usulanusulan tersebut sebagian belum dapat dilaksanakan, setidaknya anggota DPD sudah
60
melakukan fungsi representasi sebagai wakil daerah yang wajib mendengar aspirasi dari masyarakat. DPD DIY harus lebih kreatif dan lebih peka terhadap aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat.
C.
Upaya Anggota DPD dalam meningkatkan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya Anggota DPD dalam memperjuangkan aspirasi yaitu mempercepat
pembangunan yang berada di daerah Sleman dan Yogyakarta. Berdasarkan wawancara dengan bapak Cholid Mahmud selaku anggota DPD DIY Komite 1. Pembangunan di daerah Sleman dan Yogyakarta harus dipercepat dalam menghadapi MEA. Visi pembangunan jangka panjang DIY sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia tenggara. Visi tersebut disampaikan pada rapat koordinasi yang diselenggarakan pada bulan desember tahun 2015 lalu terkait sinkronisasi aspirasi yang diterima oleh DPD DIY. Percepatan pembangunan di DIY menjadi potensi penggerak perekonomian di DIY. Pembangunan bandara internasional yang menjadi pintu gerbang perekonomian dengan skala regional. Upaya penyampaian aspirasi yang dilakukan DPD DIY sudah dilaksanakan. Melalui prolegnas upaya pembangunan melalui aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada DPD DIY. Aspirasi yang dibawa dari daerah disingkronkan dengan daerah yang lain dan pusat. Langkah itu diambil untuk menghindari adanya kecemburuan karena merasa daerah satu lebih istimewa maka daerah lain dianggap tidak penting. Penyebab tersebut tidak lain karena adanya keistimewaan suatu
61
daerah yang terlebih dahulu mempunyai perjanjian untuk mendapatkan keistimewaan tersebut. Secara tidak langsung apabila hal itu terjadi maka pembangunan yang terjadi didaerah Indonesia pun tidak merata. Akhirnya mempunyai dampak yang sangat besar baik dari segi pendidikan, ekonomi, budaya dan kependudukan. 3 Apabila sudah disahkan selanjutnya pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Bappeda selaku pelaksana atas disahkannya sebuah undang-undang atau perda yang isinya berupa pembangunan daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bappeda DIY sebagai eksekutor dalam pembangunan DIY. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Danang Setiadi selaku Kasubid perencanaan sektorat. Peran DPD diperlukan untuk Bapeda dalam memperjuangkan aspirasi yang akan diajukan parlemen. DPD meminta bahan pembahasan rencana pembangunan pada tahun depan untuk di usulkan sehingga dapat di laksanakan di tahun 2017.4 Upaya anggota DPD dalam pembangunan DIY bahwa dalam perencanaan pembangunan di tahun 2017, DPD akan difokuskan melalui pendekatan kewilayahan pada upaya penanggulangan kemiskinan dan perbaikan infrastruktur. Upaya tersebut disinkronkan dengan program nawa cita presiden pada lima tahun kedepan untuk pembangunan DIY. Pembangunan difokuskan DPD dalam menanggulangi kemiskinan dalam upaya meratakan kesejahteraan di DIY agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara wilayah. Sinergi perencanaan pembangunan di daerah juga harus mengakomodir paradigma maupun perubahan dinamika dalam
3
Wawancara dengan bapak cholid Mahmud anggota DPD DIY komite 1 hari kamis tanggal 15 Juni 2016 pukul 10.30 4 Wawancara dengan bapak Danang Setiadi Kasubid Sektorat Bappeda senin 14 juli 2016 pukul 09.00
62
perencanaan pembangunan, salah satunya adalah perubahan mainset perencanaan dan penganggaran yang sudah tidak lagi mengedepankan konsep money follow function namun lebih mengedepankan money follow program dimana anggaran Negara harus berorientasikan pada manfaat untuk rakyat dan prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dari penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwa fungsi representasi anggota DPD DIY sudah dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPD. Dalam memperjuangkan aspirasi tersebut anggota DPD, terlebih dahulu meminta data dari Bappeda terkait dengan pembangunan di tahun 2017. Hal itu bertujuan untuk disinkronkan antara aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan rancangan program tahun 2017 dari presiden. Jika sudah disingkronkan makan data tersebut digunakan anggota DPD DIY sebagai dasar dan bukti di dalam parlemen bahwa pembangunan tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat DIY . Memperjuangkan aspirasi masyarakat DIY merupakan upaya memberantas kemiskinan di DIY. Disetujui atau tidaknya aspirasi yang sudah disampaikan wakil daerah itu merupakan hasilnya, yang terpenting adalah proses memperjuangkan aspirasinya sebagai bukti bahwa fungsi representasi anggota DPD DIY sudah benar dilaksankan walaupun akhirnya tidak disetujui.
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Anggota DPD dalam meningkatkan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
63
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Cholid Mahmud selaku anggota DPD DIY Komite 1, DPD DIY mempunyai faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Faktor pendukung anggota DPD Komunikasi yang terjalin baik antara DPD, DPRD dan BAPPEDA. Perlunya komunikasi yang terjalin secara intensif perlu dilakukan disetiap lembaga. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar tujuan pembangunan di DIY terlaksana secara maksimal dan transparan antara setiap lembaga. Saling bekerja sama dengan tujuan untuk pembangunan daerah, kerja sama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif harus sinkron. Pembangunan daerah bukanlah program yang mudah dan tidak bisa di pandang sebelah mata karena pembangunan daerah yang pesat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.5 Saling mengingatkan dalam masalah tugas dan fungsi masing-masing anggota. Tugas dan fungsi setiap lembaga itu berbeda, dengan cara saling memberi masukan cara untuk mengingatkan kewajiban pada setiap lembaga baik eksekutif dan legislatif. Setelah Faktor pendukung selanjutnya adalah faktor penghambat Anggota DPD. Dari beberapa pengalaman yang sudah di alami kekurangan sebagai hambatan DPD DIY dalam menjalankan fungsinya. Dengan telah diperjelas fungsi dan kedudukan lembaga DPD yang merupakan lembaga negara yang beperan dalam lembaga legislatif, yang sebenarnya fungsinya sama halnya dengan DPR, sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi pertimbangan.
5
Wawancara dengan bapak cholid Mahmud anggota DPD DIY komite 1 hari kamis tanggal 15 Juni 2016 pukul 10.30
64
Namun, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya DPD masing sangat terbatas dalam menjalani tugas dan wewenangnya sebagai lembaga legislatif, tidak bisanya mengambil keputusan politik dalam hal mengajukan rancangan undangundang yang berkaitan dengan bidang DPD, dimana keputusan politik undangundang yang diajukan oleh DPD masih berada di lembaga DPR. Keinginan lembaga DPD adalah menjadi lembaga yang bisa setara dengan DPR dalam fungsi legislasi, dapat mengambil keputusan politik untuk kepentingan-kepentingan daerah dalam skala nasional dalam kebijakan perundang-undangan. Oleh karena itu DPD dari awal terbentuk sampai sudah dua periode saat ini menginginkan perubahan Undang Undang Dasar 1945 yang kelima, dengan mengupayakan agar kelembagaan DPD lebih bisa setara dengan DPR dalam menghasilkan perundangundangan yang memihak kepentingan rakyat Indonesia. Perubahan amandemen inilah menjadi hambatan dan tantangan bagi DPD, karena DPD sudah melakukan perjuangan dalam mengajukan perubahan amandemen UUD 1945 tapi sampai saat ini belum juga dapat berhasil karena dukungan politik di lembaga DPR sendiri belum terlihat jelas untuk menjadikan DPD ini sebagai lembaga legislatif yang setara dengan DPR. Padahal komitmen perubahan amademen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga telah mengubah sistem ketatanegraan kita, yang menjadikan lembaga legislatif ini menjadi lembaga dua kamar. Terbentuknya DPD adalah sebagai lembaga yang mewakili daerah demi mengusung proses berjalannya otonomi daerah dengan baik. Memang sangatlah sulit bagi DPD untuk mengajukan perubahan Amandemen Undang-Undang Dasar 65
1945, hal ini membutuhkan proses yang panjang dalam mencapai perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Meskipun saat ini Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dimana dalam UndangUndang tersebut diatur tugas dan kewenangan DPD secara rinci Pasal 224 namun DPD bisa mengajukan undang-undang yang diajukan pada tingkat pembahasan, tapi tidak bisa memberikan keputusan terhadap undang-undang yang diajukan. Hal ini memungkinkan DPD bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tersebut UU No.27 Tahun 2009 agar DPD bisa memberikan keputusan terhadap Undang-undang yang diajukan DPD ke DPR, tapi hal ini bisa saja di tolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dalam amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 22 D dimana DPD hanya bisa mengajukan Undang-Undang yang berkaitan dengan bidang DPD, tidak ada bunyi bisa membahas dan memberikan keputusan dalam undang-undang yang diajukan oleh DPD. Sistem hukum ketatanegaraan kita mengatur undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang lebih tinggi (UUD). Inilah yang menjadi ragu akan fungsi DPD dalam kelembagaan ketatanegaraan di Indonesia di satu sisi Undang-undang yang mengatur DPD UU No.27 Tahun 2009 memberikan tugas dan kewenangan yang lebih proposional terhadap DPD di tingkat pembahasan dengan DPR tingkat I, tapi di Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, DPD hanya diberikan kewenangan mengajukan perundangundangan yang berkaitan dengan bidang DPD. Oleh karena itu meskipun dengan fungsi dan kewenangan DPD yang masih sangat lemah dalam UUD 1945 maupun UU No.27 Tahun 2009 bukan berati DPD tidak bekerja untuk kepentingan daerah
66
yang di wakilinya, oleh karena itu adalah konsekunsi anggota DPD yang dipilih oleh daerah melalui pemilihan umum untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi daerahnya. Saat ini dengan UU No.27 Tahun 2009 mengatur DPD untuk berkantor di daerah pemilihannya Pasal 227 ayat 4, ini adalah wujud mengefektifkan kinerja DPD agar aspirasi di daerahnya dapat tersalurkan ke pusat untuk dijadikan kebijakan nasional secara komperhensif. Dengan berkantor di daerah maka akan memperbaiki atau menata hubungan kerja dengan pemerintah daerah maupun DPD di daerahnya untuk memecahkan persoalan di daerah secara bersama-sama demi kesejahteraan daerah maupun masyarakat luas secara umum. Bila pada masyarakat daerah teralisasi aspirasinya oleh DPD maka masyarakat daerah akan lebih percaya dengan kelembagaan DPD. Hal inilah yang menjadi momentum bagi DPD agar peran dan fungsinya selama ini terbatas bisa secara proses akan menguatkan kelembagaan DPD yang sesungguhnya dalam proses legislasi, pengawasan maupun pertimbangan. Perubahan amandemen akan menjadi lebih mudah bila dukungan politik itu dari masyarakat daerah ruang lingkup anggota DPD DIY sendiri seperti Komunikasi antara DPD dan Lembaga yang lain.6 Dari penjelasan diatas bahwa Anggota DPD sangat sedikit ruang lingkup dan wewenangnya. Ditambah dengan tidak memiliki hak vote di parlemen, membuat DPD hanya sia-sia menjalankan
6
Wawancara dengan bapak Danang Setiadi Kasubid Sektorat Bappeda senin 14 juli 2016 pukul 09.00
67
fungsinya sebagai wakil daerah yang menyampaikan aspirasi di pusat karena apa yang disampaikan tidak mendapat dukungan karena DPD sendiri tidak memiliki hak vote. Secara tidak langsung Anggota DPD DIY tidak maksimal dalam menjalankan fungsi reprentasinya. Memperjuangkan aspirasi dari masyarakat sudah disampaikan namun belum tentu di setujui oleh parlemen. Kewenangan yang terbatas membuat DPD semakin kecil ruang lingkupnya.
68
