99
BAB IV ANALISIS TEORI UANG ABU HAMID AL-GHAZALI DAN JHON MAYNARD KEYNES SERTA RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA
Setelah penulis dapat mengumpulkan data-data dari kepustakaan yaitu berupa buku karangan Abu Hamid Al-Ghazali “Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn” dan buku karangan Jhon Maynard Keynes “The General Theory of Employment, Interest, and Money”, buku-buku ekonomi, serta sumber-sumber lainnya, maka analisis terhadap teori al-Ghazali dan Jhon Maynard Keynes tentang uang dalam ekonomi adalah sebagai berikut : A. Teori Uang dalam Perspektif Abu Hamid Al-Ghazali dan Jhon Maynard Keynes 1.
Teori Uang dalam Perspektif Abu Hamid Al-Ghazali Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Ihyâ ‘Ulûm al-Dîn yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, Ia menjelaskan bahwa uang merupakan inovasi yang menjadi solusi dari permasalahan jual beli dengan cara pertukaran barang dengan barang atau yang lebih dikenal dengan barter. Menurutnya sangat sulit menyatukan kehendak dan ukuran suatu benda yang memiliki karakter yang berbeda. Seperti orang yang memiliki za’farân misalnya ia membutuhkan unta untuk tunggangan, begitu pula orang yang memiliki unta membutuhkan za’farân, meskipun keduanya memiliki kehendak yang selaras namun sangat sulit ditentukan berat dan ukuran yang adil diantara kedua benda tersebut, terlebih kedua pihak memiliki kebutuhan yang tidak selaras, maka sangat sulit adanya pertukaran. Perumpamaan
berbagai
contoh
tersebut
menggambarkan
akan
pemahaman Al-Ghazali yang sangat baik tentang problematika barter. Dan apa yang dibahas oleh al-Ghazali tentang permasalahan pada transaksi barter, oleh para ekonomi modern banyak diakui. Sadono Sukirno misalnya ia menjelaskan bentuk-bentuk masalah yang dihadapi apabila perdagangan dijalankan secara barter. Menurutnya, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh
100
transaksi sistem barter ini diantaranya:1) Perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras (double coincidence of wants),
2) Penentuan
harga sukar dilakukan, 3) Perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Berbagai keterbatasan barter tesebut, maka diperlukan suatu alat yang mampu berperan lebih baik dalam transaksi jual beli. Itulah yang menurutnya mendasari munculnya kebutuhan akan uang di masyarakat. Sekaligus mengakibatkan terjadinya transformasi dari barang-barang sebagai uang menjadi standar mata uang yang disepakati. Al-Ghazali dalam teorinyanya tentang fungsi uang (function of money) menjelaskan ada dua fungsi
uang yang membuat orang dapat mudah
memanfaatkannya, serta mudah menggunakannya secara efektif, tanpa harus membawa barang-barang miliknya dalam memenuhi kebutuhan untuk ditukarkan dengan milik orang lain. Menurut Al-Ghazali Allah memberikan karunia nikmat dinar dan dirham (mata uang) sebagai hakim dan penengah diantara benda-benda yang lainnya. Sehingga semua benda yang dibutuhkan dapat dipertukarkan dengan uang tersebut. Artinya, uang merupakan alat perantara (wasîlah) antara penjual dan pembeli atau antara orang yang memiliki barang dan jasa dan orang yang membutuhkannya. Selanjutnya, AlGhazali menjelaskan fungsi lain dari uang yang penting, yaitu uang sebagai pengukur nilai suatu barang (miqdâr). Dalam kitab monumentalnya Ihyâ Ulûm al-Dîn yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya ia memberikan permisalan bahwa unta menyamai 100 dinar demikian juga minyak za‟faran menyamai 100 dinar. Keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran maka keduanya bernilai sama. Kedua fungsi uang yang diuraikan Al-Ghazali tersebut, jika dilihat dan dibandingkan dalam teori ekonomi moneter modern, maka terdapat titik temu dan tidak jauh berbeda. Dalam teori moneter modern dikenal uang mempunyai empat fungsi dan dua diantaranya adalah uang sebagai media pertukaran (medium of exchange) dan uang sebagai alat satuan hitung (unit of account). Pernyataan Al-Ghazali ini menunjukan bahwa motif seseorang memegang uang tunai (money demand) adalah motif untuk transaksi (money
101
demand for transaction) dan berkaitan dengan fungsi uang itu sendiri. Dalam ekonomi Islam ada dua motivasi dalam memegang uang, yaitu motivasi transaksi (money demand for transactions) dan motivasi berjaga-jaga (money demand for precautionary). Oleh karena motif seseorang akan uang hanya sebatas untuk transaksi dan berjaga-jaga, maka uang tidak diharapkan pada nilai guna pada bendanya secara langsung. Atau lebih tepatnya nilai intrinsik suatu mata uang yang ditunjukkan oleh real existence-nya dianggap tidak pernah ada. Al-Ghazali mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Artinya al-Ghazali memberi isyarat bahwa uang tidak memiliki harga pada bendanya, namun semua benda yang dihadapkan padanya dapat dinilai harganya. Pernyataan ini menunjukan bahwa uang bukan merupakan komoditas atau benda yang dapat diperjualbelikan. Teori Al-Ghazali bahwa uang bukan komoditas dan tidak memiliki nilai intrinsik pada akhirnya terkait dengan permasalahan lainnya seputar larangan riba dan jual beli uang, serta larangan penimbunan akan uang. Al-Ghazali dalam teorinya tentang uang, juga menegaskan larangan terhadap tindakan riba. Secara sederhana riba adalah tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang bâtil. Alasan mendasar Al-Ghazali dalam mengharamkan riba adalah karena riba merupakan perbuatan dhalim dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Hal ini didasarkan pada motif dicetaknya uang itu sendiri, yakni hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang semata, bukan sebagai komoditas. Karena itu, perbuatan riba adalah tindakan yang keluar dari tujuan awal penciptaan uang dan dilarang secara jelas dalam Al-Qur‟an maupun Al-Hadits. Salah satu contoh yang termasuk dalam kategori riba adalah jual beli mata uang. Dalam hal ini, Al-Ghazali melarang praktik yang demikian ini. Baginya, jika praktik jual beli mata uang diperbolehkan maka sama saja dengan membiarkan orang lain melakukan praktik penimbunan uang yang akan
berakibat
pada
kelangkaan
uang
dalam
masyarakat.
Karena
102
diperjualbelikan, uang hanya akan beredar pada kalangan tertentu, yaitu orang-orang kaya. Sama halnya dengan riba, memperjual belikan uang dan menimbun uang (money hoarding) adalah suatu kedhaliman. Menurut Al-Ghazali alasan dasar pelarangan menimbun uang karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi yang melekat pada uang itu. Sebagaimana disebutkannya, tujuan dibuat uang adalah agar beredar di masyarakat sebagai sarana transaksi dan bukan untuk dimonopoli oleh golongan tertentu. Teori ini sesuai dalam teori ekonomi Islam saat ini, dimana uang adalah benda publik bersifat mengalir (flow concept) yang sirkulasinya memiliki peran signifikan dalam perekonomian masyarakat. Karena itu, ketika uang ditarik dari sirkulasinya (ditimbun), akan hilang fungsi penting di dalamnya. Untuk itu, praktik menimbun uang dalam Islam dilarang keras sebab akan berdampak sistemik pada perekonomian suatu negara. Teori ekonomi menjelaskan bahwa antara jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang tersedia mempunyai hubungan erat sekaligus berbanding terbalik. Jika jumlah uang beredar melebihi jumlah barang yang tersedia, akan terjadi inflasi. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit dari barang yang tersedia maka akan terjadi deflasi. Keduanya sama-sama penyakit ekonomi yang harus dihindari sehingga antara jumlah uang beredar dengan barang yang tersedia harus selalu seimbang di pasar. 2.
Teori Uang dalam Perspektif Jhon Maynard Keynes Teori uang Keynes dalam bukunya The General Theory of Imployment, Interest, and Money yang telah dipaparkan sebelumnya, dikatakan bahwa teori uang keynes adalah teori yang berasal dari teori Cambridge, tetapi keynes memang mengemukakan sesuatu yang betul-betul berbeda dengan teori moneter klasik. Pada hakikatnya perbedaan ini terletak pada penekananan oleh Keynes pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai store of Wealth dan bukan sebagai medium of exchange saja. Teori ini kemudian terkenal dengan nama teori Liquidity Preference. Dalam teori Liquidity Preference ini keynes memaparkan bahwa ada tiga motif seseorang untuk memegang uang tunai
103
yaitu motif transaksi (transaction motive), motif berjaga-jaga (precautionary motive), dan motif spekulasi (Speculative motive). Pertama, motif transaksi. Permintaan akan uang dari masyarakat untuk tujuan ini dipengaruhi oleh tingkat national income dan tingkat suku bunga. Semakin tinggi national income semakin besar volume transaksi dan semakin besar pula kebutuhan uang untuk memenuhi tujuan transaksi. Demikian pula keynes berpendapat bahwa permintaan akan uang untuk tujuan transaksi inipun tidak merupakan suatu proporsi yang selalu konstan, tetapi dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya tingkat bunga (seperti halnya dalam teori cambridge). Hanya saja faktor tingkat bunga untuk permintaan transaksi untuk uang ini tidak ditekankan oleh keynes (seperti halnya teori cambridge) dalam analisis selanjutnya. Salah satu sebab adalah karena ia ingin menekankan peranan tingkat bunga dalam penentuan permintaan akan uang untuk tujuan lain, yaitu spekulasi. Kedua, motif berjaga-jaga. Keynes mengemukakan pengeluaran diluar rencana transaksi normal, misalnya untuk pembayaran keadaan-keadaan darurat seperti kecelakaan, sakit, dan pembayaran yang tak terduga lain. Menurut keynes permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan uang untuk bertransaksi, yaitu terutama dipengaruhi oleh tingkat penghasilan orang tersebut, dan mungkin dipengaruhi pula oleh tingkat bunga. Ketiga, motif spekulasi. Sesuai dengan namanya, motif dari pemegang uang ini adalah terutama bertujuan untuk memperoleh “keuntungan” yang bisa diperoleh, seandainya si pemegang uang tersebut meramal apa yang akan terjadi dengan betul. Konsep teori keynes secara garis besar, uang dianggap tidak memberi penghasilan, sedang obligasi dianggap memberikan penghasilan berupa sejumlah uang tertentu setiap periode yaitu berupa bunga. Dengan kehadiran bunga ini, motif seseorang tidak lagi hanya atas alasan transaksi dan berjagajaga, tetapi juga berdasarkan motif spekulasi. Motif spekulasi ini terbentuk
104
akibat bunga mendorong uang menjadi komoditi, dimana sejumlah uang memiliki harganya sendiri yaitu bunga. Dan mau tidak mau terbentuklah pasar bagi komoditi uang ini. Orang bisa berspekulasi mengenai perubahan tingkat bunga diwaktu mendatang yang berarti juga perubahan harga pasar obligasi diwaktu mendatang dengan membeli obligasi dan menjualnya diharapkan akan memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, menurut keynes bila tingkat bunga diperkirakan turun maka orang lebih suka memegang kekayaan dalam bentuk obligasi daripada uang tunai, karena bukan hanya obligasi memberikan penghasilan tertentu per periode tapi juga bisa memberikan penghasilan capital gain berupa kenaikan harga obligasi. Dan bila tingkat bunga diperkirakan akan naik, maka orang akan memilih memegang uang tunai daripada obligasi. Pendapat keynes ini menunjukan bahwa seseorang dihadapkan kepada dua keadaan dan dua pilihan dalam memegang kekayaan dalam bentuk uang tunai atau aset non riil berupa obligasi. Uang tunai dianggap tidak memberikan
penghasilan,
sedangkan
obligasi
dianggap
memberikan
penghasilan berupa sejumlah uang tertentu yang merupakan harga setiap periode dari uang tersebut. Motif spekulasi ini sesuai dengan konsep teori modern konvensional yaitu time value of money yang berarti nilai uang yang dimiliki saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang masa yang akan datang. Uang yang dipegang saat ini lebih bernilai karena dapat berinvestasi dan bisa mendapatkan bunga, atau nilai uang yang berubah (cenderung menurun) dengan berjalannya waktu. Dan dalam konsep ini harga uang yang harus dibayar untuk penggunaan uang adalah tingkat bunga.
B. Persamaan dan Perbedaan serta Faktor Penyebab Perbedaan Perspektif antara Abu Hamid Al-Ghazali dan Jhon Maynard Keynes Tentang Teori Uang Setelah penulis analisa mengenai perbandingan antara pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali dan Jhon Maynard Keynes terkait dengan teori uang dari data yang
105
ada pada bab sebelumnya, kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dalam memberikan pemikiran-pemikirannya. 1.
Fungsi uang Al-Ghazali dan Keynes sama-sama berpendapat bahwa fungsi uang dalam perekonomian adalah sebagai alat transaksi atau alat pertukaran (Medium of exchage) dan alat satuan hitung (unit of account). Dalam sejarah yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa uang merupakan inovasi dalam menyelesaikan kendala-kendala dalam melakukan pertukaran yang lebih dikenal dengan barter. Oleh karena, fungsi uang sebatas alat pertukaran dan alat satuan hitung, maka fungsi uang sebagai penyimpan kekayaan tidak pernah ada. Menyimpan kekayaan dalam bentuk uang sama dengan menimbun uang karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi yang melekat pada uang itu. Larangan Al-Ghazali tentang penimbunan uang sesuai dengan teori uang dalam ekonomi Islam yang menganggap uang adalah alat untuk masyarakat banyak (public goods) dan bukan monopoli perorangan. Sebagai alat umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Uang memiliki konsep mengalir (flow concept), maka uang harus berputar dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif . Ketika uang banyak beredar untuk hal-hal yang produktif maka akan memiliki efek sistemik terhadap kegiatan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Keynes mengemukakan fungsi lain dari uang, yaitu sebagai penimbun kekayaan (store of wealth) dan bukan sebagai alat pertukaran(medium of exchange) saja. Meski menurutnya menyimpan kekayaan dengan uang bukan lah hal yang tepat karena tidak mampu memberikan penghasilan berupa bunga dan capital gain.
2.
Motif permintaan akan uang Jhon Maynard Keynes dalam bukunya mengemukakan sebuah teori tentang permintaan
akan uang atau
yang dikenal
dengan liquidity
preference (preferensi likuiditas). Teori preferensi likuiditas ini menyebutkan
106
bahwa ada tiga motif utama yang menentukan jumlah permintaan uang dalam sebuah perekonomian, yaitu: motif transaksi (transaction motive), motif berjaga-jaga (precautionary motive), dan motif spekulasi (speculation motive) Pendapat Keynes jika kita komparasikan dengan pendapat Al-Ghazali, jelas terlihat bahwa motif transaksi Keynes tidaklah bertentangan dengan konsep Al-Ghazali bahwa motif seseorang memegang uang adalah untuk mempermudah dalam melakukan transaksi dalam jual beli. Sesuai dengan fungsi dasar uang itu sendiri sebagai media pertukaran (medium of exchange). Motif berjaga-jaga dalam ekonomi Islam tidak bertentangan, karena motif ini merupakan motif seseorang untuk menabung demi kepentingan masa depan, terutama dalam menghadapi kebutuhan ekonomi yang tidak dapat diduga, seperti sakit, kecelakaan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Maka, motif ini sangat sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Motif berjaga-jaga ini pun bagi seorang muslim terbatas. Islam tidak membolehkan ada uang
tanpa guna. Hanya disimpan semata dan tidak
dimanfaatkan. Uang yang disimpan dan didiamkan, zakatnya mengacu kepada zakat emas. Yaitu bila telah melewati batas nishâb yaitu 85 gram dan telah melewati masa setahun penuh , harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % dari jumlahnya. Pengenaan zakat pada uang yang disimpan dan didiamkan inilah yang mendorong seseorang untuk memanfaatkan uangnya kedalam usaha yang produktif, yaitu usaha dalam sektor riil. Uang yang beredar di sektor riil dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga distribusi pendapatan masyarakat dapat meningkat dan merata. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang disertai dengan keseimbangan sektor riil (barang dan jasa) berimplikasi pada peningkatkan pendapatan nasional. Adapun motif spekulasi dalam pengertian Keynes tidaklah sesuai dengan konsep Al-Ghazali. Kita ketahui bahwa motif spekulasi ini dimaksudkan untuk
memperoleh
keuntungan
dan
menumpuk
kekayaan
memanfaatkan perubahan tingkat suku bunga yang fluktuatif.
dengan
107
3.
Pandangan terhadap bunga Al-Ghazali yang melarang praktek riba (bunga). Bagi Al Ghazali larangan praktek riba adalah mutlak, karena selain itu sebuah tindakan yang merugikan orang lain, kemungkinan terjadinya eksploitasi dalam jual beli dan utang piutang serta adanya ketidakadilan dalam transaksi. Lain halnya dengan Keynes yang berpendapat bahwa bunga merupakan hadiah atau harga dari keengganan seseorang memegang uang tunai . Bila tingkat bunga diperkirakan turun maka orang lebih suka memegang kekayaan dalam bentuk obligasi dari pada uang tunai, karena bukan hanya obligasi memberikan penghasilan tertentu per periode tapi juga bisa memberikan capital gain berupa kenaikan harga obligasi, bila tingkat bunga diperkirakan akan naik, maka orang akan memilih memegang uang tunai daripada obligasi. Aktifitas
mencari pendapatan dari hasil membungakan uang akan
membuat orang menjadi malas bekerja pada sektor riil, dan akan semakin sedikit uang yang berputar pada sektor riil, karena makin banyaknya uang diperdagangkan dengan mengharapkan bunga. Mengambil bunga (riba) dari uang merupakan bentuk penjajahan ekonomi dari orang kaya terhadap orang yang miskin. Si miskin harus bekerja keras untuk melunasi hutang dan riba (bunga) yang dipungut oleh orang kaya, padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya saja ia kesulitan. Sehingga dapat dikatakan riba bertentangan dengan ajaran Islam yang selalu menganjurkan umatnya untuk saling membantu (ta’awwun) dan saling melindungi satu sama lain ( takafful). Setelah melihat pernyataan-pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa di antara sebab perbedaan pemikiran Al-Ghazali dan Keynes tentang teori uang, dikarenakan keduanya berbeda dasar keilmuan. Sehingga menurut penulis, bahwa dengan berbedanya sumber-sumber dan dasar keilmuan yang mereka pelajari, maka akan berbeda pula cara berfikir mereka. Al-Ghazali adalah seorang ulama yang sangat menjunjung tinggi nilainilai keislaman. Sehingga, apa yang ditulisnya selalu didasarkan pada AlQur‟an dan Al-Hadits. Al-qur‟an dan Al-Hadits merupakan sumber ajaran
108
Islam yang tidak mendikotomikan antara dunia dan akhirat, agama dan pengetahuan, agama dan ekonomi, dan seterusnya. Sebaliknya, Islam justru mengitegrasikan berbagai bidang kehidupan.1 Nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama menjadi dasar Imam AlGhazali dalam berfikir. Hal tersebut nampak pada ide dan gagasan mengenai ekonomi yang selalu menampilkan isu-isu sufistik, termasuk dalam teorinya tentang uang sangat kental dengan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-qur‟an dan Hadits. Al-Ghazali melarang penimbunan, perdagangan uang, tindakan spekulasi, pemalsuan uang, dan pengambilan riba (bunga), karena menurutnya tindakan-tindakan tersebut termasuk kedalam perbuatan dzalim (merugikan orang lain) dan termasuk perbuatan tidak mensyukuri nikmat Allah. Teori ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan akan keadilan dan menghindarkan tindakan yang dapat membawa bahaya (madharat) dan membawa kerusakan (mafsadat). Sementara itu, di barat sejak dahulu berkembang paham sekularisme, dimana ilmu pengetahuan bersifat otonom dan terbebas dari ajaran agama. Hal ini pengaruh dari pertarungan yang berlangsung berabad-abad antar akal dan wahyu untuk menguasai jalan hidup manusia, keduanya tidak pernah sejalan dan harmonis hingga saat ini.2 Paham inilah yang masih mempengaruhi para ilmuan barat termasuk Jhon Maynard Keynes dalam mengemukakan teori ekonominya, dimana peran agama tidak lagi menjadi dasar keilmuanya. Sekulerisme keilmuan Keynes nampak pada teorinya tentang uang. Dalam teorinya, bunga merupakan instrumen penting dalam perekonomian modern dan bunga menjadi faktor penyebab seseorang untuk bertindak spekulatif. Dalam praktiknya motif spekulasi yang dikemukakan oleh Keynes tersebut dapat berpengaruh besar terhadap fungsi uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan 1
Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahan Islam Sebagai Agama Universal, (Yogyakarta: LKIS, 2004),h. 34 2 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra, (Bandung: Rosda Karya,2005), h. 236.
109
sebagai alat tukar dalam perdagangan.3 Teori Keynes tentang bunga dan motif spekulasi ini bertentangan dengan ajaran agama yahudi dan kristen yang berkembang di eropa, dimana pengambilan bunga dan tindakan yang dapat merugikan orang lain merupakan perbuatan yang dilarang. Bagi agama Yahudi larangan mengenai bunga dan larangan berbuat yang dapat merugikan orang lain banyak terdapat dalam kitab suci mereka baik dalam Old Testament (perjanjian lama) maupun undang-undang Talmud. Demikian juga dalam kalangan kristiani yang menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Banyak dari para Pendeta kristen yang sepakat akan larangan bunga ini, bahkan larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang.4
C. Relevansi Teori Uang Abu Hamid Al-Ghazali dan Jhon Maynard Keynes Terhadap Sistem Keuangan Di Indonesia Relevan kata yang diambil bahasa asing “Inggris” yang secara tekstual berarti “sesuai,cocok”. Sedangkan relevansi berarti bersangkut paut, berguna secara langsung.5 Relevansi yang dimaksud dalam hal ini ialah sebuah keterkaitan dalam konteks hubungan, kesesuaian atau keterkaitan yang paling mendasar mengenai teori Abu Hamid Al-Ghazali dan Jhon Maynard Keynes terhadap sistem keuangan yang ada di Indonesia saat ini. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam sistem keuangan di Indonesia terdapat tiga pasar keuangan (financial market) yang saling berkaitan dan sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, yaitu: Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing. Sistem Ekonomi Islam tidak menafikan financial market yang hadir di era globalisasi dan modern, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mefungsikan sistem keuangan saat ini agar sesuai dengan nilai-nilai syari‟ah Islam. 3 4
Mustafa Edwin, Op.cit., h. 249 Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 43-
46. 5
Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 84
110
Saat ini sistem keuangan di Indonesia masih didominasi dan mengekor kepada sistem keuangan kapitalisme barat. Hal ini nampak jelas pada instrumeninstrumen moneter dan instrumen keuangan lainnya yang masih menggunakan bunga sebagai pengendali moneter dan harga yang harus dibayar oleh unit defisit dana kepada unit surplus dana. Kaitanya dengan bunga Keynes berpendapat bahwa dengan kehadiran bunga ini, motif seseorang tidak lagi hanya atas alasan transaksi dan berjaga-jaga, tetapi juga berdasarkan motif spekulasi. Motif spekulasi ini terbentuk akibat bunga mendorong uang menjadi komoditi, dimana sejumlah uang memiliki harganya sendiri yaitu bunga. Dan mau tidak mau terbentuklah pasar bagi komoditi uang ini. Berbeda dengan motif transaksi dan berjaga-jaga yang menjadikan faktor pendapatan sebagai faktor yang mempengaruhi. Sudah jelas bagi Al-Ghazali uang fungsinya sebatas media pertukaran dan alat satuan hitung. Ketika uang dijadikan komoditas dan memiliki harga berupa bunga, maka hal ini sama seperti memenjarakan fungsi uang dan merupakan suatu tindakan kezhaliman yang dapat merugikan orang lain. Bukti dari pengambilan bunga sebagai tindakan zhalim dan dapat merugikan orang lain nampak pada dampak inflasi yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentu harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan.6 Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa banyak negara berkembang. Meskipun pinjaman itu memang 6
Muhammad Syafi‟i Antonio, Op.cit., h. 67
111
bermanfaat, yaitu dapat menciptakan sumberdaya yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan proses pembangunan, namun pinjaman itu jelas ada juga biayanya. Pada tahun-tahun terakhir ini, bagi banyak negara-negara berkembang biaya tersebut telah jauh melebihi keuntungan atas manfaatnya. Biaya terbesar dari semakin menumpuknya utang-utang luar negeri itu adalah meningkatnya beban pembayaran angsuran utang (debt service). Angsuran utang tersebut terdiri dari amortisasi (yaitu, pembayaran utang pokok) dan pembayaran bunga yang apabila tidak segera dilunasi akan menumpuk; yang berdasarkan perjanjian diambil dari pendapatan dan tabungan riil dalam negeri. Apabila utang-utang terus membesar atau tingkat suku bunganya meningkat, maka dengan sendirinya pembayaran angsuran utang juga meningkat. Padahal pembayaran angsuran utang itu harus dilakukan dengan menggunakan devisa. Dengan kata lain, kewajiban membayar angsuran utang hanya dapat dilakukan dari penghasilan ekspor, pengurangan impor, atau dengan menarik pinjaman baru dari luar negeri. Dalam keadaan normal, kewajiban negara untuk membayar angsuran utang itu bisa dipenuhi dengan hasil pendapatan ekspornya. Dengan demikian apabila komposisi impor berubah, atau suku bunga tiba-tiba meningkat pesat, yang menyebabkan semakin besarnya pembayaran yang harus dilakukan dalam melunasi utang, atau apabila penerimaan ekspor mendadak berkurang, maka pemerintah negara-negara berkembang yang bersangkutan akan mengalami kesulitan untuk membayar angsuran utangnya.7
7
Michael P. Todaro dan Stepen C. Smith, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Jakarta: Erlangga, 2003) h. 128
112
Tabel 1. Jumlah Utang Negara Indonesia dan Rasio Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Utang Tahun Pemerintah 2000 1.234,28 T 2001 1.273,18 T 2002 1.225,15 T 2003 1.232,5 T 2004 1,299,5 T 2005 1.313,50 T 2006 1.302,16 T 2007 1.389,41 T 2008 1.636,74 T 2009 1.590,66 T 2010 1.676,15 T 2011 1.803,49 T 2012 1.977.71 T 2013 2.375,49 T 2014 2.608,77 T 2015 3.113,64 T Sumber : Data Statistik BI, 2016
Rasio terhadap PDB 89% 77% 67% 61% 57% 47% 39% 35% 33% 28% 26% 25% 27% 29% 26% 27%
Data di atas menunjukan utang negara Indonesia yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2015. Meskipun peningkatan utang negara diikuti oleh peningkatan PDB yang ditandai dengan rasio terhadap PDB yang semakin rendah, namun utang negara yang didominasi oleh sistem bunga tetap sulit untuk berkurang apalagi sampai terlunasi. Selain itu, sistem perbankan khususnya konvensional, yang masih mendominasi sistem keuangan di Indonesia masih belum terlepas dari praktek bunga dalam pemberian kreditnya. Bahkan suku bunga kredit masih dinilai cukup mahal, dibandingkan dengan negara-negara tetangga, sehingga belum mampu menjadi penggerak utama dalam peningkatan produksi riil.
113
Tabel 2. Perkembangan Suku Bunga Perbankan (% pertahun) Tahun 2011-2015 Tahun
KMK 2011 12,18 2012 11,5 2013 12,14 2014 12,81 2015 12,48 Sumber: OJK dan BI
Kredit KI 12,04 11,28 11,83 12,36 12,12
KK 14,15 13,58 13,13 13,58 13,88
Deposito 4,52 4,52 7,2 6,72 6,94
BI Rate 6,75 5,75 5,75 7,5 7,5
Ket: KMK = Kredit Modal Kerja, KI = Kredit Investasi, KK = Kredit Konsumsi Suku bunga patokan BI rate yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ternyata tidak selamanya diikuti, dan bank sentral sendiri tidak punya mekanisme untuk memaksakan suku bunga tertentu. Tabel di atas ini memperlihatkan bahwa meskipun suku bunga patokan (BI rate) diturunkan pada tahun 2013, namun suku bunga kredit masih terlalu tinggi, bahkan cenderung tidak berubah. Dalam kondisi demikian, maka jelaslah investasi menjadi sangat tertekan karena sumber utama pembiayaan kegiatan produksi di sektor riil adalah perbankan (pasar modal baru terbuka bagi perusahaan besar). Pengucuran kredit yang sudah terbatas itu, investasi portofolio justru merebut bagian besarnya sehingga sektor riil pun kian terpuruk. Sektor keuangan Indonesia mencatat perkembangan sangat pesat, sama seperti negara lain di Asia Pasifik. Dampak dari terlalu cepat sektor keuangan, lambat laun sektor ini meninggalkan sektor riil. Menurut ilmu ekonomi tradisional, sektor keuangan semata-mata merupakan cerminan dari sektor riil karena fungsinya hanya untuk pembiayaan. Berapa transaksi yang terjadi di sektor riil, kurang lebih itu pula yang tercatat pada sektor keuangan. Namun sejak beberapa dasawarsa silam, sektor keuangan sudah menjadi bisnis tersendiri. Uang bukan cuma alat pembayaran, melainkan juga menjadi komoditas yang lazim diperdagangkan. Secara global, perubahan ini mulai terjadi sekitar tahun 1973 tidak lama setelah Amerika Serikat melepaskan jaminan emas terhadap dollar yang diedarkannya. Sejak saat itu, sektor keuangan tumbuh luar biasa sekian kali lipat lebih besar daripada sektor riil. Kalau di tahun 1985 nilai perdagangan aset-aset keuangan
114
(khususnya devisa) mencapai US$ 15 miliar per hari, maka di akhir 1990 jumlahnya sudah lebih dan US$1 triliun per hari, dan di tahun 2007 sudah mendekati US$ 3 triliun. Inilah fenomena ekonomi gelembung (bubble economy) yang sangat berbahaya, karena perekonomian balon semu ini mudah pecah dan secara mendadak bisa melumpuhkan perekonomian, bahkan membangkrutkan negara serta merugikan banyak orang, karena perkembangan di sektor keuangan memang tidak lagi mencerminkan dinamika ekonomi di masyarakat (secara riil).8 Di sisi lain, penggalakan perdagangan obligasi negara (Surat Utang Negara) sebagai instrumen pembiayaan fiskal pemerintah Indonesia membuat investasi finansial kian penting dan karenanya dibuat kian menarik di Indonesia. Pemerintah menawarkan suku bunga cukup kompetitif (lebih tinggi daripada suku bunga simpanan), dan dijamin aman, sehingga kian banyak dana masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mengalir ke investasi portofolio, sehingga pada akhirnya sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan produktif kian terbatas. Berikut ini ditampilkan perkembangan portofolio Surat Utang Negara di Indonesia: Tabel 4. Surat Utang Negara (SUN) dan Sukuk Negara Tahun SUN Sukuk 2011 1.187,66 T 77,73 T 2012
1.361,10 T
124,44 T
2013
1.661,05 T
169,28 T
2014
1.931,22 T
206,10 T
2015
2,346,73 T
296,07 T
Sumber: Kementerian Keuangan dan OJK Tabel di atas menunjukan, bahwa surat berharga milik pemerintah berupa Surat Utang Negara (SUN) dari tahun 2011 sampai tahun 2015 kian meningkat tercatat Surat Utang Negara di tahun 2011 hanya pada nilai Rp. 1.187,66 T dan meningkat 97 % di tahun 2015 yang mencapai Rp. 2,346 T. Ini menunjukan penyerapan dana melalui surat berharga SUN meningkat dengan signifikan. Demikian halnya sukuk negara yang terus mengalami peningkatan ditahun 2011 8
Faisal Basri, Catatan Satu Dekade Krisis: Transformasi, Masalah Struktural, dam Harapan Ekonomi Indonesia, ( Jakarta : Esensi, 2009), h. 20
115
hanya berkisar 77,73 T dan naik 281 % di tahun 2015 yang mencapai 296,07 T hal ini menunjukan banyak investor yang tertarik pada instrumen ini. Kehadiran Perbankan Syari‟ah telah memunculkan harapan baru bagi banyak orang, khususnya bagi umat Islam di Indonesia akan sebuah sistem keuangan syari‟ah berbasis sektor riil dan bebas bunga dengan prinsip bagi hasil mudhârabah dan musyârakah (profit and loss sharing) sebagai core product dalam Islamic Financial institution.9Pernyataan ini senada dengan visi dan misi yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan perbankan syari‟ah yang sehat serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan kontribusi bagi terciptanya sistem kestahanan perbankan dan pembangunan nasional. Visi pengembangan Perbankan Syari‟ah nasional adalah terwujudnya sistem perbankan syari‟ah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syari‟ah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual. Misi pengembangan perbankan perbankan syari‟ah nasional adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syari‟ah yang kompetitif, efisiensi dan memenuhi prinsip syari‟ah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.10 Perbankan syari‟ah pada praktiknya lebih banyak menyalurkan dananya dengan prinsip jual beli (murâbahah) dibandingkan dengan prinsip bagi hasil. Akad murabahah sendiri lebih cenderung pada jenis pembiayaan yang bersifat konsumtif. Berikut data pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syari‟an dan Unit Usaha Syari‟ah berdasarkan jenis akadnya:
9
Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 120 10 Sulaeman Jajuli, Produk Pendanaan Bank Syari’ah, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 263
116
Tabel 5. Pembiayaan berdasarkan jenis akad Bank Umum Syari‟ah dan Unit Usaha Syari‟ah (IDR No
2011
2012
2013
2014
2015
Pembiayaan Bagi Hasil
29.189
39.690
53.499
60.466
70.146
Mudhârabah
10.229
12.023
13.625
14.094
14.815
Musyârakah
18.960
27.667
39.874
46.320
55.331
Lainnya
-
-
-
51
-
Piutang
69.628
100.470
120.142
117.481
120.324
Murâbahah
56.365
88.004
110.565
110.885
115.605
Qardh
12.937
12.090
8.995
5.963
3.948
Istishnâ‟
326
376
582
633
770
3
Pembiayaan Sewa (Ijârah)
3.839
7.345
10.481
9.257
8.972
4
Salam
-
-
-
-
-
102.655
147.505
184.122
187.204
199.442
1
2
Indikator
Total
Sumber: OJK tahun 2015 Data di atas menunjukan total penyaluran dana melalui pembiayaan di Bank Syari‟ah terus mengalami peningkatan sejak tahun 2011 dengan total pembiayaan 102,6 T hingga tahun 2015 mencapai 199,4 T. Tabel di atas juga menunjukan pembiayaan murâbahah masih mendominasi mendominasi hingga 58% produk perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan murâbahah pada bank umum syariah dan unit usaha syariah sebesar Rp. 115,6 T sedangkan pembiyaan mudhârabah dan musyârakah masing-masing hanya sebesar Rp.14,8 T dan Rp.55,3 T. Data
tersebut
mengindikasikan
bahwa
bank
syariah
cenderung
memperaktekkan akad-akad yang memberikan kepastian profit dan minim resiko, sehingga sebagian besar bank syariah lebih tertarik menggunakan dan mengutamakan prinsip jual beli yang keuntungannya dapat secara langsung dipastikan. Kecilnya pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad mudhârabah dan musyârakah menjadi indikator semakin kecilnya peranan perbankan syari‟ah dalam memberdayakan sektor produktif di masyarakat. Padahal, di dalam sistem bagi hasil terdapat prinsip keadilan, yang menurut AlGhazali keadilan merupakan syarat adanya kesejahteraan masyarakat.
117
Penerapan Prudential banking principle (prinsip kehati-hatian bank)11 akan tingginya risiko pembiayaan bagi hasil (mudhârabah dan musyârakah) merupakan alasan yang banyak dikemukakan oleh para pelaku industri perbankan syari‟ah akan minimnya pembiayaan dengan prinsip ini. Di samping itu banyak pula pertimbangan lain yang menjadi alasannya, seperti: sumber daya insani yang belum memadai, kurangnya fleksibelitas penggunaan dana, ketakutan kehilangan kepercayaan dari depositor, dan masih banyak yang lainnya12 Memang, penerapan prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang sangat penting dalam manajemen perbankan konvensional maupun syari‟ah, namun bank syari‟ah jangan sampai karena hal tersebut mengkesampingkan pembiayaan bagi hasil mudhârabah dan musyârakah; yang merupakan core product dan memiliki nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan serta mampu mendukung sektor riil produktif sebagaimana visi dan misi perbankan syari‟ah itu sendiri. Kondisi demikian menjadikan masyarakat pengusaha domestik (terutama kalangan Usaha Kecil dan Menengah, UKM) tetap sulit memperoleh sumber pendanaan dalam jumlah memadai dan berbiaya wajar untuk menunjang berbagai kegiatan produktifnya, sekalipun sebenarnya dana masyarakat yang tersedia di perbankan dan dana masyarakat umum cukup melimpah. Jika situasi timpang seperti ini terus berlanjut, maka output nasional lambat laun akan tertekan, dan dalam waktu bersamaan masalah pengangguran (dan rendahnya produksi sektor ril) tetap sulit diatasi. Hal ini dibuktikan di Indonesia dengan angka pengangguran (terbuka) yang tidak kunjung mengalami penurunan secara signifikan, dan begitu sulit untuk dapat ditekan hingga satu digit. Apa pun retorika para politisi dan pejabat pemerintah, dalam kenyataannya pengangguran tetap menjadi masalah besar yang selalu ada di Indonesia.13
11
Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah pasal 35 dan Undangundang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 2. 12 Ascarya dan Diana Yumanita, Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syari’ah Indonesia, dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, (vol. 8, no. 01, 2005), h. 23 13 Faisal Basri, Op.cit., h. 22
118
Tabel 3. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2013 - 201514 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tidak/belum pernah sekolah Tidak/belum tamat SD SD SLTP SLTA Umum/SMU SLTA Kejuruan/SMK Akademi/Diploma Universitas Total
2013 Februari
2014
Agustus
Februari
2015
Agustus
Februari
Agustus
112.435
81.432
134.040
74.898
124.303
55.554
523.400
489.152
610.574
389.550
603.194
371.542
1.421.873
1.347.555
1.374.822
1.229.652
1.320.392
1.004.961
1.821.429
1.689.643
1.693.203
1.566.838
1.650.387
1.373.919
1.874.799
1.925.660
1.893.509
1.962.786
1.762.411
2.280.029
864.649
1.258.201
847.365
1.332.521
1.174.366
1.569.690
197.270
185.103
193.517
254.312
251.541
425.042
434.185
7.240.897
7.410.931
195.258 398.298
495.143
565.402
653.586
7.147.069
7.244.905
7.454.767
7.560.822
Sumber: BPS tahun 2015 Sampai Agustus 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7.560.822 orang, ini mengalami peningkatan dibandingkan TPT tahun 2013 dan 2014. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pengangguran terbesar tahun 2015 terjadi pada mereka yang berpendidikan SMU sebanyak 2.280.029 orang dan SMK sebanyak 1.569.690. Dari data tersebut juga, dapat dilihat adanya peningkatan tingkat pengangguran bagi mereka yang menamatkan perguruan tinggi. Hal ini menunjukan belum tersedianya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas sudah dapat diketahui bahwa salah satu penyebab tingginya pengangguran di Indonesia ialah karena terbatasnya investasi produktif. Fenomena minimnya investasi produktif ini ternyata bukan disebabkan oleh kelangkaan dana semata, melainkan karena alokasi dana itu yang tidak sebagaimana seharusnya. Terlalu banyak dana yang dibiarkan “menganggur” dan diparkir di investasi portofolio yang meskipun mendatangkan pendapatan (bunga) dan capital gain bagi pemiliknya, namun tidak menyumbangkan apa-apa bagi peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja. Hal lain yang turut 14
Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tercipta akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja, mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang mengurangi tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan industri. Lihat Sadono Sukirno, Makroekonomi: Teori Pengantar, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 330.
119
memperburuk situasi adalah lebih dipentingkannya investasi portofolio itu sendiri, karena oleh pemerintah sendiri, dana-dana yang berputar dalam investasi finansial tersebut kian diandalkan untuk menutup defisit neraca anggaran pemerintah.15 Menariknya investasi finansial dan mata uang Asia Tenggara yang digolongkan sebagai emerging market memang banyak mengundang para pelaku pasar uang mengadu nasib di kawasan ini. Namun sulit pula untuk mengatakan bahwa gejolak nilai tukar semata-mata merupakan persoalan atau fenomena moneter. Bagaimanapun, sektor moneter umumnya dan sektor keuangan khususnya merefleksikan keadaan sektor riil. Sektor keuangan tak akan pernah lepas kaitan sama sekali dengan sektor riil, karena pada hakikatnya sektor keuangan merupakan penopang dinamika sektor riil. Kecuali kalau memang uang tidak lagi sekadar alat tukar (medium of exchange), alat hitung (unit of account), dan atau penyimpan nilai (store of value); melainkan juga telah menjelma menjadi komoditi yang diperdagangkan seperti barang dan jasa pada umumnya. Kalau memang demikian, umat manusia tinggal menunggu terperosok ke dalam kemelut krisis.16 Menurut Miranda S. Goeltom yang dikutup oleh Deliarnov, krisis yang terjadi di berbagai negara tahun 1997-1998 termasuk Indonesia persis seperti pendekatan yang dikembangkan oleh Krugman dan Coorsetti, yang memasukan peran moral hazard induced investment dalam menganalisis faktor-faktor penyebab krisis. Di samping itu memang ada unsur kesengajaan oleh pihak-pihak yang melakukan kejahatan di pasar modal, pada nilai tukar mata uang asing, dan pada instrumen keuangan. Menurutnya spekulan yang paling ditakuti seluruh dunia adalah George Soros dengan Quantum Fundnya.17 Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 adalah karena spekulator yang selama bertahun-tahun percaya bahwa mengalirnya dana investor asing akan terus membuat rupiah stabil, kemudian berubah pandangan dan percaya bahwa investor
15
Faisal Basri, Loc.cit. Faisal Basri, Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia, ( Jakarta: Erlangga, 2002), h. 15 17 Deliarnov, Ekonomi Politik: Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif, (Erlangga: Jakarta, 2006), h. 179. 16
120
asing akan keluar dari Indonesia, seperti di Thailand dan Malaysia. Akibatnya, para spekulator valas mengubah strategi, meminjam rupiah untuk membeli dollar dan berharap kenaikan dollar akan lebih dari cukup untuk menutup pinjaman rupiah mereka. Aksi jual rupiah para spekulator menjadikan nilai rupiah merosot dan tambah membuat panik investor, kemudian menjual saham dan surat utang Indonesia mereka untuk membeli dollar. Reaksi panik investor membuat reaksi berantai negatif di pasar valas, pasar uang, dan pasar modal. Di mana rupiah sempat terpuruk dari Rp 2.300 per dollar AS pada bulan Juni 1997 ke Rp 16.000 pada awal 1998.18 Pelemahan rupiah yang sangat tajam terhadap dolar dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: Gambar 1. Grafik trend nilai tukar USD/IDR sejak tahun 1991
Grafik di atas menunjukkan bahwa kurs rupiah terhadap dolar mengalami fluktuasi dari akhir tahun 1997 hingga saat ini, bahkan di tahun 1998 Indonesia pernah mengalami pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS paling dalam, yang menyebabkan krisis moneter di tahun itu. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa spekulator valas dan pasar tidak saja dapat mempercepat arus masuk investor asing, seperti dari tahun 1990 sampai pertengahan 1997, tetapi juga dapat mempercepat keluarnya investor dari Indonesia, seperti pada awal krisis moneter di tahun 1998. Jauh sebelum teori uang Jhon Maynard Keynes berkembang di Indonesia dengan dengan sistem keuangan konvensional dan beberapa permasalahan
18
Ibid., h. 180.
121
tersebut di atas, sebenarnya Abu Hamid Al-Ghazali telah memberikan gambaran yang mendasar mengenai teori keuangan. Berdasarkan kajian mengenai pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali yang telah diuraikan sebelumnya. Al-Ghazali memberikan peringatan akan pentingnya memfungsikan uang sebagaimana mestinya bahwa Allah memberikan karunia nikmat dinar dan dirham (mata uang) sebagai hakim dan penengah diantara benda-benda yang lainnya dan sebagai alat satuan hitung saja. Sehingga, Al-Ghazali ini juga menunjukan bahwa kebutuhan seseorang memegang uang (money demand) adalah motif untuk transaksi dalam jual beli (money demand for transaction). Jhon Maynard Keynes dalam teori nya liquidity preference (preferensi likuiditas). Teori ini menyebutkan bahwa ada tiga motif utama yang menentukan jumlah permintaan uang dalam sebuah perekonomian, yaitu: motif transaksi (transaction motive), motif berjaga-jaga (precautionary motive), dan motif spekulasi (speculation motive). Motif ketiga inilah yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh sistem keuangan di Indonesia. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam dunia global saat ini tindakan spekulasi sangat tinggi, terutama dalam pasar finansial, seperti pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Ketika seorang spekulan meramal masa depan yang tepat yang tepat, maka ia akan memperoleh keuntungan, begitu sebaliknya ketika seorang spekulan meramal dengan ramalan yang salah, maka ia akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, Pasar finansial saat ini menjadi ladang spekulasi bagi para spekulan untuk meraup keuntungan dari ramalan mereka. Tindakan spekulasi menurut penulis berdampak sistemik terhadap perekonomian, karena dengan motif spekulasi orang lebih banyak menggunakan uangnya pada sektor non riil seperti di pasar finansial dengan mengharapkan keuntungan ramalan bunga dan fluktuasi kurs. Sehingga berdampak pada lesunya sektor riil yang berdampak pula pada lemahnya investasi dan produksi, meningkatkan tingkat pengangguran, serta rawan terhadap melemahnya nilai mata uang dan krisis. Melihat karakteristik dan cara spekulasi dengan mengedepankan nilai ketamakkan (greediness) tanpa mempedulikan nilai-nilai keadilan serta bertindak
122
dhalim terhadap yang lain, maka Islam secara tegas menentang motif spekulasi. Motif spekulasi ini tidak ada bedanya dengan perjudian, karena keuntungan seseorang selalu disandarkan atas kerugian orang lain. Berdasarkan kajian tersebut, penulis menilai teori uang Abu Hamid AlGhazali lebih relevan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan di Indonesia saat ini. Mengembalikan fungsi uang sebagai alat transaksi dan satuan hitung, pelarangan atas riba,dan larangan memperdagangkan dan menimbun uang yang dianggap mampu menghindari motif spekulatif. Dengan demikian, diharapkan uang lebih banyak beredar di sektor riil yang produktif dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan produktifitas, dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Nasional. Indonesia sampai saat ini masih menganut dualisme sistem keuangan yakni kapitalisme (konvensional) dan ekonomi Islam, bahkan sistem keuangan konvensional dengan instrumen bunga masih dominan dibandingkan dengan keuangan syari‟ah di Indonesia, sehingga tidak mudah untuk merubah suatu sistem yang sudah lama dipraktikan di negara ini. Namun, hal ini janganlah menjadi penghalang untuk menerapkan sistem keuangan sebagaimana yang AlGhazali rumuskan dalam teorinya. Berkembangnya sistem keuangan syari‟ah merupakan indikator positif bahwa sebagian masyarakat Indonesia telah menerima dengan baik sistem ini, hal ini juga terlihat pada lembaga-lembaga pendidikan negeri maupun swasta yang berlomba-lomba membuka program studi yang berkaitan dengan keuangan syari‟ah. Tingginya minat masyarakat akademisi untuk mempelajari sistem keuangan syari‟ah, harus menjadi sarana untuk memberikan pemahaman dan kesadaran moral bahwa bunga, tindakan spekulatif, perdagangan dan penimbunan uang merupakan akar permasalahan dalam sistem keuangan saat ini. Peran para kaum cendekiawan, ilmuwan, dan „ulama menjadi sangat penting dalam mengedukasi dan mensosialisasikan sistem keuangan syari‟ah kepada masyarakat umum. Edukasi dan sosialisasi harus terus menerus dilakukan di
123
berbagai kalangan masyarakat melalui berbagai media, baik itu dalam bentuk seminar, diskusi, maupun ceramah dengan memberdayakan peran tokoh agama. Pada tataran pelaksanaan, diperlukan adanya upaya dari kalangan praktisi (lembaga keuangan syari‟ah) untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Maka, lembaga keuangan syari‟ah harus menunjukan komitmennya dalam menerapkan prinsip keuangan syari‟ah bebas bunga, dengan mengeluarkan dan menerapkan produk-produk yang lebih memiliki nilai keadilan dan nilai produktif seperti pola bagi hasil mudhârabah dan musyârakah. Selain itu, ada peran pihak regulator yang tidak kalah penting dalam mendukung penerapan sistem keuangan syari‟ah ini. Regulator merupakan salah satu pengambil kebijakan publik dalam suatu tatanan negara yang didalam tugas dan fungsinya melahirkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk aturan-aturan. Regulator diharapkan ikut dalam berperan membuat kebijakan dan aturan yang pro terhadap sistem keuangan syari‟ah ini.
Diharapkan dengan adanya sinergisitas di kalangan akademisi, praktisi, regulator, dan masyarakat umum untuk menerapkan teori uang Abu Hamid AlGhazali; Mengembalikan fungsi uang sebagai alat transaksi dan satuan hitung, pelarangan atas riba, serta larangan memperdagangkan dan menimbun uang dapat menyelesaikan permasalahan sistem keuangan di Indonesia saat ini.
