BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan visi dan misi serta rancangan Rencana
Perencanaan
Pembangunan
Jangka
Menengah
(RPJM)
pemerintahan berikutnya. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan
semua
program
dan
kegiatan
mampu
mengatasi
permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan
untuk
menghasilkan
langkah-langkah
konkret
dalam
implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan. 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Blitar a. Bidang Kesehatan. Kualitas
pelayanan
belum
optimal
karena
belum
semua
sarana
pelayanan kesehatan melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Keterjangkauan dan pemerataan pelayanan dapat dilihat dengan rasio jumlah sarana yang ada. Jenis pelayanan bervariasi sesuai dengan tenaga dan peralatan yang tersedia. Belum semua peralatan dan tenaga tersedia sesuai kebutuhan dan standarisasi. Disamping itu rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sering terjadi terutama pada masyarakat miskin karena kendala biaya (cost barrier). Perilaku yang
kurang
pemberdayaan
mendukung masyarakat
pola
hidup
terhadap
bersih
dan
kesehatan
sehat
relatif
serta
rendah.
Terjadinya beban ganda penyakit dan rawan bencana sehingga masalah penyakit menular dan tidak menular ini menjadi beban ganda RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 1
dan akan mempengaruhi jenis serta jumlah pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat dimasa datang. b. Pendidikan. Kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Berbagai upaya pembangunan pendidikan termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar dua belas tahun yang dicanangkan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kabupaten Blitar. Namun demikian sampai saat ini tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah. Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi pula sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, (2) kesejahteraan pendidik yang masih rendah, (3) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, dan (4) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai. Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata. Adanya
ketimpangan
pemerataan
dan
perluasan
kesempatan
memperoleh pendidikan bukan saja terjadi pada penduduk usia sekolah, tetapi juga terjadi antar wilayah geografis, gender serta antar kawasan. Perkembangan pendidikan mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja. Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Sebagian dari masyarakat menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 2
dan belum memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu pendidikan belum menjadi pilihan investasi. Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil masih terbatas sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak terutama anak perempuan untuk mengakses layanan pendidikan. Selain itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai. Pendidikan non formal yang berfungsi sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (transition from school to work) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan pembinaan profesionalisme serta kompetensi vokasional belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Selain itu, format dan kualitas pendidikan non formal juga belum memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal. Pembangunan
pendidikan
belum
sepenuhnya
dapat
meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih cenderung memilih bekerja pada orang lain dibanding menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dengan
dilaksanakannya
desentralisasi
pendidikan,
pemerintah
kabupaten memiliki kewenangan yang lebih luas dalam membangun pendidikan di masing-masing wilayah sejak penyusunan rencana, penentuan
prioritas
program
serta
mobilisasi
sumberdaya
untuk
merealisasikan rencana yang telah dirumuskan. Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi yang memberikan RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 3
wewenang yang lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki termasuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan daerah dan satuan pendidikan lebih tanggap terhadap
kebutuhan
desentralisasi
dan
dilaksanakan
karena
tanggungjawab
setempat.
Namun
otonomi pendidikan belum
belum
mantapnya
masing-masing
demikian
tingkat
pelaksanaan
sepenuhnya
pembagian
dapat
peran
pemerintahan
dan
termasuk
kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan, serta belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten dengan acuan umum dari pemerintah pusat.
Disamping
itu
efektivitas
peran
serta
masyarakat
dalam
pembangunan pendidikan termasuk peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah juga belum optimal. c. Infrasruktur. Belum optimalnya pembangunan jalan dan jembatan serta sulitnya pembebasan lahan, kurangnya aksesbilitas diwilayah tertinggal/terpencil, Kurang tertibnya pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan oleh Pengguna Jalan yang mengakibatkan Hambatan lalu Lintas. Kerusakan jalan akibat kondisi alam/tanah ekspansif dan bencana alam yang mengakibatkan kerusakan sepanjang tahun. Berkembangnya daerah pemukiman dan industri telah menurunkan area
resapan
air
dan
mengancam
kapasitas
lingkungan
dalam
menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air seperti
waduk
meningkatnya
dan
bendungan
sedimentasi,
makin
sehingga
menurun
sebagai
menurunkan
akibat
keandalan
penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Terbatasnya kemampuan masyarakat yang berpenghasilan rendah akan tempat tinggal dan lingkungan hunian yang sehat. Terbatasnya RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 4
kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan perumahan beserta prasarana dan sarananya. Masih
lemahnya
pemahaman
pengelolaan/pembangunan
ketentuan
gedung
negara.
jasa
kontruksi dan
Masih
rendahnya
pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam bidang perumahan dan permukiman. Belum optimalnya cakupan pelayanan air bersih perpipaan di perkotaan dan pedesaan, Rendahnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan pedesaan. Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku untuk air minum. Masih rendahnya peran serta dan kemampuan
masyarakat
dalam
pelestarian
sumber
air
serta
pemeliharaan sarana air minum dan air limbah. Masih terbatasnya akses sarana sanitasi dasar di pedesaan, Belum optimalnya peran serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan air nimun dan air limbah, Meningkatnya volume sampah yang tidak diimbangi kinerja pengelolaan terutama pada tahap pembuangan akhir. Rendahnya akses jalan dan penyediaan infrastruktur penunjang pada kawasan-kawasan wisata maupun lokasi yang berpotensi sebagai tempat wisata menyebabkan pengelolaan disektor pariwisata masih sangat minim. Hal ini berakibat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Blitar masih rendah. d. UMKM dan Ketenagakerjaan Pertumbuhan UMKM di Blitar yang relatif rendah sebagai akibat belum bersinerginya potensi pertanian dengan upaya pemanfaatan maupun peningkatan nilai tambah pada produk-produk pertanian. Terbatasnya akses Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap sumberdaya produktif yang meliputi tiga aspek penting yaitu modal usaha yang bukan saja mencakup penyediaan kredit modal kerja tetapi
RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 5
juga kredit investasi, informasi dan pasar menjadi salah satu faktor penghambat tumbuhnya UMKM di Kabupaten Blitar. Jumlah pengangguran di Kabupaten Blitar disebabkan antara lain oleh rendahnya pertumbuhan dunia usaha dan pemulangan TKI ilegal. Di samping itu juga disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM angkatan kerja sehingga sulit mendapatkan pekerjaan atau bekerja di lapangan kerja yang kurang produktif dan berakibat pada rendahnya pendapatan yang diterima. e. Upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Sektor pertanian yang menjadi penggerak perekonomian daerah merupakan sektor yang sangat tergantung pada sumber daya alam. Saat ini efisiensi dan produktivitas pertanian relatif rendah disebabkan oleh skala usaha yang relatif sempit/kecil. Disamping itu rendahnya produktivitas
dapat
diilustrasikan
menurut
hasil
penelitian,
bahwa
kecepatan pertumbuhan nilai tambah bruto lebih lambat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja yang diciptakan. Dan juga, keterbatasan terhadap penyediaan sarana produksi termasuk upaya pengendalian hama dan penyakit, disamping kejadian bencana alam banjir dan kekeringan yang setiap tahun terjadi juga mengganggu sistem produksi. Khusus untuk padi, panen terbesar terletak dimusim hujan, sehingga kualitas rendah, dan harga jatuh. Selanjutnya untuk komoditi lain, seperti tembakau, tebu/gula juga terjadi dan hal ini disebabkan oleh perilaku petani yang ikut-ikutan menanam komoditi yang pada awal mulanya mempunyai
prospek
baik. Kondisi
demikian
mengakibatkan
tidak
stabilnya harga produk pertanian. Minimnya akses terhadap informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat petani/nelayan, dan masyarakat pesisir tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi. Akses petani RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 6
dan
nelayan
terhadap
prasarana
dan
sarana
transportasi
juga
menghambat pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sehingga menekan harga produk. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur termasuk armada penangkapan, sehingga belum mampu menjangkau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), konflik nelayan yang dapat menurunkan produktivitas, pengawasan dan keamanan laut yang belum optimal. Pola penganekaragaman pangan dan gizi yang masih rendah. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai bahan pangan pokok, dan kurangnya pemanfaatan pangan lokal sebagai
bahan
pangan
alternatif.
Seiring
dengan
pertumbuhan
penduduk, maka kebutuhan akan beras akan semakin meningkat, sedangkan kenaikan produksi beras / padi tidak seimbang dengan kenaikan konsumsi. Disamping itu kondisi tersebut ditunjang oleh tingkat kosumsi protein hewani masyarat dan kurangnya pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu yang berakibat pada terbatasnya kecukupan dan mutu pangan ditingkat rumah tangga. Pada umumnya angkatan kerja di pedeasan bertambah akan tetapi lahan pertanian telah berkurang dan terjadi alih fungsi sawah menjadi non sawah. Selain itu, sebagian besar kegiatan ekonomi di pedesaan masih mengandalkan produksi komoditas primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil. Tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di pedesaan. Petani dan pelaku usaha di kawasan pedesaan sebagian besar
sangat bergantung
pada
alam. Kondisi alam
yang
tidak
bersahabat akan meningkatkan risiko kerugian usaha seperti gagal panen karena banjir, kekeringan, maupun serangan hama penyakit. Pada RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 7
kondisi demikian, pelaku
industri kecil
yang
bergerak
di bidang
pengolahan produk-produk pertanian otomatis akan terkena dampak sulitnya memperoleh bahan baku produksi. Risiko ini masih ditambah lagi dengan fluktuasi harga dan struktur pasar yang merugikan. Lemahnya kegiatan ekonomi diluar sektor pertanian. Kegiatan ekonomi diluar sektor pertanian termasuk didalamnya industri kecil yang mengolah hasil pertanian maupun industri kerajinan serta industri lainnya sangat terbatas. Belum
berkembangnya
wilayah-wilayah
strategis
dan
cepat
tumbuh. Beberapa wilayah di Kabupaten Blitar mempunyai potensi yang apabila dikembangkan secara optimal akan menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah yang strategis dan dengan dukungan sarana prasarana yang memadai dapat membuat wilayah atau kawasan dimaksud cepat tumbuh dan berkembang. Namun demikian sampai dengan saat ini pengembangan wilayahwilayah tersebut masih mengalami beberapa kendala, antara lain: (1) adanya
keterbatasan
informasi
pasar
dan
teknologi
untuk
pengembangan produk unggulan; (2) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; (3) masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan; (4) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi; (5) belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak
pada
petani
dan
pelaku
usaha
RPJMD 2011-2106
swasta;
(6)
| Kabupaten Blitar
belum IV- 8
berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan
pengembangan
usaha
yang
berkelanjutan
dalam
perekonomian daerah; (7) belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan, serta (8) masih rendahnya sikap profesionalisme
dan
kewirausahaan
dari
pelaku
pengembangan
kawasan di daerah. Wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh bila sudah
berkembang
diharapkan
akan
dapat
berperan
sebagai
penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya yang miskin sumber daya dan masih terbelakang. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi adalah adanya lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Terjadinya kerusakan fisik pada ekosistem pesisir dan laut serta degradasi terumbu karang akibat illegal fishing. Belum memadainya data potensi dan konservasi mengenai air tanah, belum memadainya data daerah rawan bencana dan geologi lingkungan, lingkungan
lemahnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan hidup,
belum
konsistennya
peraturan
perundangan
pengelolaan lingkungan hidup mulai dari pusat sampai ke daerah dikaitkan dengan otonomi daerah; dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di segala strata kehidupan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; lemahnya pengawasan dan pengendalian kerusakan kualitas lingkungan yang ditandai dengan tinggi tingkat pelanggaran dan perusakan lingkungan. Lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup. Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum adanya koordinasi antar daerah dalam pengelolaan sampah secara terpadu, pencemaran air, sungai, pencemaran udara, RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 9
kualitas udara disebabkan pencemaran dari sumber bergerak (sektor transportasi) dan sumber tidak bergerak (industri); Pencemaran tanah, pencemaran tanah diakibatkan oleh pengelolaan sampah (padat) parsial, terutama pada wilayah-wilayah lokasi TPA. f. Belum optimalnya Pelaksanaan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (good governance). Reformasi
birokrasi
belum
berjalan
sesuai
dengan
tuntutan
masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan masih rendahnya pelaksanaan prinsip-prinsip good govermance seperti transparansi, akuntanbilitas dan partisipasi di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Belum
optimalnya
koordinasi
perencanaan
pembangunan,
perencanaan pembangunan yang dilaksanakan selama ini masih dirasakan belum optimal khususnya dalam koordinasi dan sinkronisasi. Masih
terbatasnya
profesionalisme
di
kalangan
aparatur.
Masih
terbatasnya jumlah tenaga profesional, terampil khususnya tenaga perencanaan di samping itu pula partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sangat terbatas, serta masih belum meratanya distribusi tenaga yang memenuhi kompetensi di Dinas/Instansi. Belum
optimalnya
penguasaan
dan
pemanfaatan
teknologi
informasi di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang
dan
kekuatan
dalam
pelaksanaaan
pemerintahan
dan
pembangunan, khususnya dalam sosialisasi dan pencarian alternatifalternatif
kebijakan
dalam
pelaksanaan
pemerintahan
dan
pembangunan maupun pengawasan. Belum optimalnya tingkat pelayan publik. Terbatasnya tenaga yang profesional dan terampil berpengaruh pada rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, serta rendahnya kualitas pelayanan umum. Belum optimal pelayan publik juga disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana. RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 10
Pola hubungan pemerintah dan masyarakat yang belum sesuai dengan
kebutuhan
masyarakat
yang
demokratisasi.
konstruktif dalam
Hubungan
pemerintah
dan
mendorong
proses konsolidasi
demokrasi belum berjalan dengan optimal yang disebabkan masih adanya aparat yang belum memahami perubahan paradigma birokrasi yang lebih mengedepankan pelaksanaan good govermance. Hal ini ditandai dengan belum terbukanya ruang publik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berada di dalam domain kemasyarakatan.
4.1.1. Identifikasi Permasalahan. Berdasarkan diperlukan
permasalahan
identifikasi
pembangunan
permasalahan
Kabupaten
Blitar
kekuatan
dan
berdasarkan
kelemahan guna mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar. 1. Kekuatan a. Tersedianya sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan b. Karakteristik Masyarakat Kab. Blitar yang terbuka, dinamis dan agamis c. Potensi Budaya lokal yang beraneka ragam d. Tersedianya sarana prasarana transportasi yang memadai (jalan, angkutan umum, terminal) e. Tingginya
asprasi
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan infrastruktur f. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup banyak g. Letak wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan. h. Jumlah
UMKM
yang
cukup
besar
berpotensi
dalam
pengembangan perekonomian RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 11
i. Potensi Sumber daya alam yang cukup banyak 2. Kelemahan a. Kinerja
aparatur
pemerintah
dalam
pelayanan
dan
penyelenggaraan urusan publik belum optimal b. Penyediaan lapangan kerja belum sesuai dengan jumlah penduduk usia produktif c. Produktifitas
dan
pemasaran
hasil
pertanian,
peternakan,
perikanan dan perkebunan belum optimal d. Belum adanya standardisasi produk dan rendahnya kualitas produk UMKM untuk dapat bersaing dengan produk daerah lain. e. Infrastruktur yang mendukung distribusi barang dan jasa belum tersedia merata f. Pengelolaan potensi sumber daya alam belum optimal g. Terdapat kawasan yang berpotensi mengalami bencana alam (banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami). 3. Peluang a. Meningkatnya solidaritas,keseimbangan, keharmonisan dan kerukunan umat beragama di Kab. Blitar b. Terbukanya peluang usaha dibidang agrobisnis dan agroindustri c. Adanya kerjasama / kemitraan (CSR) antara pemerintah dan swasta maupun dengan perguruan tinggi, LSM. d. Berkembangnya teknologi infomasi di lingkungan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. e. Adanya kebijakan pemerintah untuk menigkatkan pelayanan dibindang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. f. Adanya program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 12
g. Belum optimalnya penggalian potensi daerah sebagai sumber PAD h. Terbukanya pasar tenaga kerja di Luar Negeri i.
Meningkatnya kepedulian terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup
4. Tantangan a. Masuknya budaya asing yang bersifat negatif (pornografi, narkoba) sebagai akibat globalisasi dan perdagangan bebas. b. Disparitas
antar
wilayah
yang
dapat
berakibat
pada
disharmonisasi masyarakat. c. Perekonomian regional, nasional bahkan internasional yang dapat mempengaruhi investasi dan pengembangan usaha berbasis
lokal,
ketahanan
pangan
dan
peningkatan
kesejahteraan. d. Laju
Pertumbuhan
penduduk
yang terus meningkat
yang
berpengaruh pada kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, penyediaan fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan dan fasilitas lainnya. e. Angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban yang tidak segera teratasi berpengaruh pada stabilitas wilayah dan ketenteraman masyarakat. f. Lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik, perubahan iklim dan bencana alam yang belum diantisipasi berpengaruh pada berbagai aktivitas masyarakat. 4.2. Isu Strategis Dari proses identifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dirumuskan sebanyak 10 isu strategis yang dalam rangka
RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 13
merencanakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 sebagai berikut : 1. Peningkatan peran kehidupan umat beragama dan kearifan budaya lokal dalam pembangunan 2. Pembangunan kehidupan politik dan penegakan hukum 3. Perbaikan birokrasi dan tata pemerintahan 4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah 5. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran 6. Keterjangkauan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat 7. Kemudahan layanan kesehatan masyarakat 8. Pertumbuhan
ekonomi
melalui
revitalisasi
sektor
pertanian,
agroindustri,UMKM dan industri kreatif 9. Infrastruktur penunjang ekonomi dan investasi 10. Pembangunan ekonomi berkelanjutan
4.3. Fokus Pembangunan Sektoral Fokus
pembangunan
sektoral
merupakan
arahan
perencanaan
pembangunan dalam lima tahun kedepan dengan tetap memperhatikan perencanaan sebelumnya dan perencanaan strategis lainnya baik yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu yang akan datang. Hubungan antara fokus pembangunan sektoral dengan isu strategis adalah sebagai berikut ; Tabel 4.1. Hubungan Isu Strategis dan Fokus Pembangunan Sektoral
RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 14
No
ISU STRATEGIS
1
Peningkatan peran kehidupan Keagamaan dan kehidupan budaya umat beragama dan kearifan a. Forum Kerukunan Umat lokal dalam pembangunan beragama b. Festival budaya dan kesenian daerah c. Larangan kegiatan prostitusi di Kabupaten Blitar
2
Penegakan Hukum
Penyusunan Peraturan Daerah
3
Perbaikan birokrasi dan tata pemerintahan
Reformasi Birokrasi Kab. Blitar a. Penataan Kelembagaan b. Ketata laksanaan c. Pengembangan SDM
a. Pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi sektor pertanian, agroindustri dan UMKM b. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan a. Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri yang meliputi : Pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian, Sarana Budidaya, Pasca Panen dan Pemasaran hasil pertanian. b. Komoditas pangan andalan c. Budidaya kelapa sawit dan pengolahannya d. Lumbung desa dan lumbung pangan desa e. Pasar Agrobisnis f. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Tambakrejo g. Kawasan Minapolitan di Nglegok h. Kawasan Agropolitan di Kanigoro i. Kawasan pengembangan minyak Atsiri
4
c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing
FOKUS PEMBANGUNAN SEKTORAL
RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 15
j.
Pengembangan Kawasan budidaya peternakan dan perikanan
5
Pertumbuhan ekonomi melalui Industri, Perdagangan, Koperasi dan revitalisasi sektor pertanian, Penanaman Modal agroindustri, koperasi dan a. Putri Kencana UMKM. b. Revitalisasi pasar tradisional c. Koperasi d. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) e. Pabrik gula
6
Infrastruktur penunjang ekonomi dan investasi Pembangunan ekonomi berkelanjutan
Infrastruktur a. Jalan Lintas Selatan b. Pelurusan jalan Blitar – Malang c. Perencanaan awal Bandara di Kabupaten Blitar d. Stadion Olah Raga di Nglegok e. Pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan ibu kota kabupaten di Kanigoro f. Sanitasi masyarakat g. Penyediaan Air Bersih h. Pembangunan perumahan rakyat i. Rehabilitasi infrastruktur pertanian j. Infrastruktur kawasan wisata
7
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
Penanggulangan Kemiskinan a. Bantuan modal usaha produktif b. Penganggulangan kemiskinan berbasis kluster c. Pemanfaatan CSR d. Optimalisasi peran TKPKD Kab. Blitar
8
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
Ketenagakerjaan a. Informasi dan Pelatihan RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 16
ketenagakerjaan b. Fasilitasi TKI c. Transmigrasi 9
Infrastruktur penunjang ekonomi dan investasi Pembangunan ekonomi berkelanjutan
Pariwisata Pengembangan wisata alam, wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Agrowisata
10
Keterjangkauan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat
Pendidikan a. Pengembangan SDM b. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan c. Peningkatan mutu dan manajeman pendidikan
11
Kemudahan layanan kesehatan masyarakat
Kesehatan a. Jamkesda b. Peningkatan Sarara dan prasarana c. Puskesmas/Pustu d. Badan Layanan Umum Daerah e. Penyuluhan kesehatan f. Posyandu g. Posyandu lansia
12
Perbaikan birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Penegasan Batas-batas wilayah Fasilitasi Permasalahan Tanah Perkebunan Revitalisasi Aset-aset daerah Pelayanan publik : a. SOP (Standart operration prosedur ) b. TAP (transparansi, akuntabilitas, partisipasi) c. Pelayanan Perijinan Satu Pintu d. e – KTP e. e - Goverment
RPJMD 2011-2106
| Kabupaten Blitar
IV- 17
