BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih a ntisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Barito Selatan, sebagai berikut.
A. Permasalahan Pembangunan Barito Selatan Meskipun pembangunan di Kabupeten Barito Selatan
relatif telah mengalami
kemajuan, namun masalah – masalah mendasar yang akan dihadapi tahun – tahun
IV - 1
mendatang cukup besar yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyediaan infrastruktur serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 1. Masalah peningkatan ekonomi daerah Sekalipun adanya kawasan pengembangan ekonomi terpadu Daerah Aliran Sungai Barito (KAPET DAS Barito) yang berada di dalam dan membelah wilayah Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu potensi untuk pengembangan ekonomi masyarakat, namun pada beberapa kawasan tertentu telah mengalami penurunan fisik lingkungan sehingga terjadi longsor dan banjir sehingga harapan terjadinya peningkatan manfaat ekonomi masyarakat masih harus terus diupayakan. Secara umum
tingkat kesejahteraan rakyat masih rendah , yang tercermin dari
tingkat pendapatan yang masih rendah yang berakibat sulitnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini diakibatkan oleh daya dorong perekonomian, penyediaan infrastruktur terbatas, sempitnya lapangan pekerjaan dan penurunan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kabupaten Barito Selatan memiliki stigma sebagai daerah yang relatif kurang berkembang, dengan indikator rendahnya investasi, pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi, sebagian besar desa relatif tertinggal, sektor perdagangan dan indu stri relatif lambat berkembang . Sebagai perbandingan di tahun 2010, penyaluran kredit investasi di Barito Selatan sebesar 1.498 juta sementara di Kotawaringin Timur sebesar 2.354.431 juta (Bank Indonesia Kalteng 2010). Permasalahan dalam bidang ekonomi antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja,
pengangguran, pengembangan industri hilir,
penanganan budidaya perikanan, pengembangan tata niaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi.
Peluang untuk meningkatkan ekonomi
daerah masih terbuka di antaranya dengan kondisi antara lain: a. Kabupaten Barito Selatan memiliki peluang untuk meningkatkan nilai tambah, volume perdagangan domestik, dan devisa dari beragam komoditas potensial, di antaranya adalah karet, kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, duku, nenas, ikan, dan lain-lain. b. Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan ikan budidaya, khususnya dalam menghasilkan sumber daya protein ikan yang termurah. Hingga tahun 2010, produksi perikanan masih di bawah potensi lestari yaitu 60 kh/ha/tahun atau 7.003,25 ton yang didominasi oleh hasil perikanan budidaya (9,92%) dan perairan umum (81,78%). c. Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi pariwisata yang cukup beragam dan layak dikembangkan, baik wisata alam, wisata sejarah, maupun wisata budaya. Potensi obyek
IV - 2
wisata alam adalah taman maupun wisata budaya. Potensi obyek wisata alam adalah taman nasional, sungai, dan danau. d. Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi pertambangan dengan Kuasa Pertambangan (KP) sebanyak 32 perusahaan di mana 15 KP dalam tahap eksplorasi dan 18 KP sudah operasi produksi bahan galian batubara.
Potensi pertamb angan yang dapat
dikembangkan adalah terdapat diwilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai, dimana untuk tambang Batubara diperkirakan tersimpan potensi ± 250 juta ton (terduga)/ 160 juta ton (terukur) e. Luasan total kawasan permukiman dan penggunaan lahan lain di Kabupaten Barito Selatan seluas 177.704.56 Ha. 2. Masalah sumberdaya manusia Di bidang sumber daya manusia permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain belum meratanya jenjang pendidikan di daerah karena kondisi wilayah yang terpencil. Di samping itu juga kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik yang disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, terbatasnya jumlah guru dan belum memadainya fasilitas belajar terutama buku pelajaran, peralatan peraga pendidikan karena terbatasnya dana yang tersedia. Kabupaten Barito Selatan memiliki berbagai masalah dalam dunia pendidikan, di antaranya karena terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, masih rendahnya tingkat kualitas dan kesejahteraan guru, serta masih terbatasnya mutu pendidikan. Sumber daya manusia Barito Selatan masih perlu diting katkan. Dari jumlah penduduk 127.058 jiwa tingkat pendidikan penduduk tidak tamat SD mencapai 21,16%, SD 32,24%, SLTP 20,60%, SLTA 17,61% , SMK 1,25%, D1 1,46%, D3 0,96%, D4/S1 2,82%, dan S2/S3 0,13%. Kualitas angkatan kerja relatif masih rendah tingkat SDM yang bekerja terlihat dari tingkatan pendidikan 34,19 % yang bekerja diberbagai sektor memiliki tingkat pendidikan dasar tidak/belum tamat SD/sederajat. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) jelas akan membawa pengaruh terhadap kemampuan penyerapan pertumbuhan angkatan kerja yang selalu meningkat setiap tahun, baik akibat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), maupun bertambahnya tingkat setengah pengangguran. Pertumbuhan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun sebesar % baik untuk angkatan kerja laki-laki maupun perempuan. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja yang tidak berhasil terserap merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya secara bersama-sama.
IV - 3
Peningkatan kualiatas sumberdaya manusia juga menghadapi tantangan akrena r asio dokter (dokter u mum) per-jumlah penduduk relatif belum ideal karena seorang dokter umum harus mena ngani lebih dari 6.206
orang penduduk. Pada tahun 2010 jumlah
keseluruhan dokter berjumlah 30 orang, untuk jumlah penduduk sebesar 124.128 jiwa, sehingga seorang dokter spesialis haris melayani lebih dari 20.688 jiwa. Sebagian besar penduduk Barito Selatan bermukim di kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan umumnya dicirikan oleh lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal, antara lain rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, terbatasnya infrastruktur terbatas, akses kesehatan, minimnya akses pendidikan, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman perdesaan. Lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal akan menentukan daya saing yang akan mempengaruhi pembangunan masyarakat. Beberapa isu terkait lemahnya daya dukung dan
kualitas SDM perdesaan
tersebut, antara lain: (1) r endahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja tingginya jumlah desa
kesejahteraan ; (2) m asih
tertinggal dengan kondisi terbatas bidang infrastruktur,
akses
pendidikan, akses kesehatan, perekonomian rakyat yang belum berkembang serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih rendah. 3. Masalah Kesehatan Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di, khususnya di Barito Selatan belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Perkembangan di tahun 2011 jumlah tenaga kesehatan mencapai 442 orang, pertambahan cukup signifikan adalah jumlah bidan dan perawat. Sementara tenaga dokter spesialis hanya bertambah 1 orang dokter sejak tahun 2006 hingga 2010, yaitu dari 5 menjadi 6 dokter spesialis. Hingga tahun 2010 pembangunan prasarana kesehatan untuk masyarakat seperti Pos Kesehatan Desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah Pos Kesehatan Desa tahun 2007 terdapat 10 unit dan di tahun 2010 naik menjadi 58 unit, namun jumlah Puskesmas relatif tetap sejak tahun 2007 sampai tahun 2010. Secara geografis pada tahun 2011, hampir seluruh desa di wilayah Kabupaten Barito Selatan telah memiliki sarana kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan atau Pos Kesehatan Desa), sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah. Rasio dokter (dokter umum) per jumlah penduduk hingga tahun 2007 relatif belum ideal karena seorang dokter umum harus menangani lebih dari 6.206 orang penduduk. Pada tahun 2010 jumlah keseluruhan dokter berjumlah 30 orang, untuk jumlah penduduk sebesar 124.128 jiwa, sehingga seorang dokter harus melayani lebih dari 4.138 jiwa.
IV - 4
Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter umum dan dokter spesialis di, khususnya Barito Selatan belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu, distribusi dokter umum dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. 4. Masalah kualitas dan keterjangkauan pendidikan Pendidikan merupakan ujung tombak sebuah kemajuan daerah. Tingkat daerah salah satunya dapat diukur melalui seberapa besar tingkat
kesejahteraan kemajuan yang
diraihnya. Tak terkecuali Kabupaten Barito Selatan . Berbagai kendala dan permasalahan yang masih ditemui terkait dengan bidang pendidikan, adalah: a. Sebagian wilayah Barito Selatan yang begitu luas dan sulit dijangkau memerlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima. b. Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perlu ditingkatkan terutama pelayanan pendidikan pada masyarakat di daerah pedalaman/terpencil/terpinggir. c. Kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan satuan pendidikan masih perlu ditingkatkan. d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Masalah Pertanian Di bidang pertanian dihadapkan pada rendahnya daya saing dan nilai-nilai produkproduk pertanian dan masih ketergantungan terhadap import pangan dan peningkatan keragaman pengolahan produk pertanian yang mempunyai nilai jual yang kompetitif. Walaupun memiliki beragam hewan ternak, secara umum Kabupaten Barito Selatan mengalami produksi perternakan masih sangat terbatas dibandingkan dengan pertumbuhan dan kebutuhan konsumsi. Rata-rata konsumsi daging di Kabupaten Barito Selatan tahun 2010 sebesar 662.149 ton/tahun atau setara dengan 5,10 kg/kapita/tahun dan sebagian besar didatangkan dari luar yang mencapai 1.308,7 ton/tahun. Perkebunan karet yang luas dan produktif saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Kapasitas terpakai industri pengolahan getah karet baru mencapai 60%. Hal ini karena bahan baku masih banyak dijual ke Banjarmasin karena adanya persaingan harga. Jenis tanaman yang mempunyai potensi sebagai produk unggulan diwilayah Kabupaten Barito Selatan adalah : a. Budidaya tanaman kopi (GB.Awai, Dusun Selatan. b. Budidaya tanaman kelapa (seluruh kecamatan terutama GB.Awai) c. BUdidaya tanaman jagung (seluruh kecamatan terutama GB.Awai)
IV - 5
d. Budidaya tanaman karet (Dusun Utara, Dusun Selatan, Karau Kuala dan GB.Awai) e. Budidaya tanaman kelapa sawit (Dusun Utara, Dusun Selatan, dan GB.Awai) Perairan Umum, Kabupaten
Barito Selatan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS)
dengan panjang 900 km, di daerah aliran sungai tersebut bermuara anak-anak sungai serta terdapat danau (besar-kecil) dan rawa-rawa, kawasan ini mempunyai potensi untuk perikanan budidaya, tangkap dan daerah konservasi serta dapat pula menjadi bisnis agrowisata seperti di Danau Sababilah. Perairan Budidaya, Sarana Pendukung: -
Keramba percontohan di rantau kujang dan Mangkatip masing-masing 1 Unit
-
Balai Benih Ikan (BBI) di Palurejo Kecamatan GB.Awai 205 Ha
-
Stasiun Benih Ikan Lokal di Mankatip 0.25 Ha.
-
Stasiun Pe ndaratan Ikan Perairan Umum (SPIPU) & Pasar Benih di Kecamatan Dusun Selatan 0.25 Ha.
6. Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan Meskipun pembangunan perekonomian mulai membaik, secara umum pembangunan dibidang infrastruktur mas ih dihadapkan pada berb agai kendala dimana masih buruk nya kualitas jalan dengan kondisi
sedang 241,50 km, rusak berat dan rusak, meliputi jalan
kabupaten 65 km dan rusak berat 5,73 km. Hampir 90% lebih kondisi jembatan yang diwilayah Barito Selatan masih jembatan kayu sementara kemampuan anggaran infrastruktur hanya dalam kisaran 60 milyar per tahun, yang idealnya 300 milyar pertahun. Secara detail, permasalahan infrastruktur antara lain: a. Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan; Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan
Kabupaten Barito Selatan yang paling
utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar pembangunan daerah meliputi permasalahan aksesibilitas
bagi berjalannya roda daerah, irigasi teknis, dan
kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup: 1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antarkecamatan dan desa. Pelayanan umum karena semakin membaiknya akses jaringan jalan ke semua baik antar kecamatan, kabupaten, hingga antarprovinsi mesti
wilayah
diimbangi dengan jasa
layanan angkutan secara terpadu untuk memenuhi lalu lintas jalan barat-timur dan utaraselatan. Kondisi sarana dan prasarana sektor memadai dan modern masih belum
angkutan, khususnya terminal yang
memadai. Gambaran kondisi jalan di Kabupaten
Barito Selatan sebagai berikut. Kondisi j alan Strategis Nasional berstatus Jalan Nasional adalah ruas Jalan yang
IV - 6
menghubungkan: Buntok – Timpah – Bukit Rawi – Palangka Raya. Kondisi Perkerasan jalan saat ini sebagian rusak sangat berat (Ruas Buntok-Timpah) dan sebagian lagi masih belum dilapisi aspal. Buntok – Bambulung – Ampah – Tamiang Layang Kondisi Perkerasan jalan saat ini sebagian rusak sangat berat (Ruas Buntok-Sababilah) sebagian sudah berlapis aspal dan sebagian lagi masih belum dilapisi aspal Jalan Kolektor 2 (K2) yang bersatus jalan Provinsi Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 tahun 2009, tidak ada yang melintasi Kabupaten Barito Selatan, namun sehubungan dengan hal tersebut mengingat hierarki Kota Buntok sebagi PKW II sangat memerlukan Fungsi jalan tersebut. Fungsi jalan K2 yang akan diusulkan ke Provinsi meliputi Ruas Jalan Penghubung Jalan Strategis Nasional dan Jalan K1 dalam hal ini ruas jalan simpang Rikut Jawu –Tabak Kanilan – Sungai Paken – Rampamea. Jalan Kolektor 1 (K1) yang berstatus jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan Kota Banjarmasin – Banjarbaru – Martapura – Kandangan- Amuntai - Tamiang Layang Kabupaten Barito Selatan
–
- Kabupaten Barito Utara – Murung Raya. Kondisi
perkerasan jalan saat ini sudah beraspal atau hotmik sebagian lagi masih dalam kondisi Rusak Berat. Dengan demikian jalan kolektor primer K1 ini juga merupakan ruas jalan utama yang menghubungkan dua kecamatan utama di Kabupaten Barito Selatan yakni kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara. Jalan Kolektor 3 (K3) yang berstatus jalan Kabupaten adalah ruas jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan yang satu dengan simpul simpul pusat kegiatan lainnya dalam Kabupaten Barito Selatan Antara lain : 1.
Simpang Rikut Jawu – Tabak Kanilan– HPH/Km.20 – Sungai Paken-Rampa Mea ;
2.
Pendang – Jalan Strategis Nasional Ruas Kalahien
3.
Buntok – Karau Kuala – Mangkatip – Jenamas;
Kondisi perkerasan jalan Rikut Jawu – Tabak Kanilan – HPH/Km.20 – Sungai Paken Patas saat ini sebagian sudah beraspal atau hotmik sebagian lagi masih dalam kondisi Rusak sangat Berat. Jalan lokal yang berstatus jalan kabupaten meliputi :
Asam –jalan strategis nasional ;
Pararapak – K alahien; Sababilah -Danau ganting ; Ugang Sayu –Dangka , Pamangka – Mangaris; Keladan- Talio; Baru – Muara talang – Teluk Telaga ; Gunung Rantau -TalekoiBundar – Sungai paken; Tabak kanilan-Sire-Muka haji; Tabak kanilan- kayumban; Dangka – Baruang.
IV - 7
Salah satu pengembangan prasarana wilayah yang terkait dengan rencana pengembangan transportasi adalah sarana dan prasarana terminal penumpang diantaranya adalah Terminal angkutan darat dimana bus antar propinsi atau bus antar wilayah dalam propinsi dapat melakukan transit sesuai dengan jalur tujuan. Kondisi saat ini Kabupaten Barito Selatan memiliki terminal sebanyak 2 unit, dengan 1 unit terminal tipe B di Kecamatan Dusun Selatan dan lainnya dikategorikan sebagai terminal tipe C juga di Kecamatan Dusun Selatan. Dengan memperhatikan rencana struktur ruang yang telah dirumuskan rencana sistem jaringan jalan dan keberadaan terminal yang ada, jenis dan kelas pelayanannya, maka rencana terminal angkutan penumpang dan barang sebagai penunjang operasional angkutan di Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut : Terminal Penumpang Buntok Tipe B, Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C di Bangkuang, Tabak Kanilan Jenamas dan di Pendang, Terminal Barang Beringin tipe B di Buntok. 2) Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan. Karateristik geomorfologi pembentukan wilayah Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari daerah rawa dan daerah aliran sungai, menyebabkan
Kabupaten Barito Selatan
membutuhkan tranportasi antar moda yang memadukan antara transportasi darat dan sungai. Angkutan penyeberangan sebagai penghubung jaringan transportasi darat (jalan raya) dalam kerangka tatanan transportasi daerah berfungsi mempersatukan wilayah kabupaten yang terdiri dari beberapa sungai/anjir memegang peranan yang penting dan strategis. Selain itu, potensi sungai yang dapat dilayari sampai jauh ke pedalaman, khususnya mengangkut batu bara dan kayu melalui sungai dalam jumlah besar, sehingga potensi ini perlu dikembangkan sebagai alternatif jalan raya atau angkutan sungai, jauh lebih murah daripada angkutan jalan raya. Alat angkutan terdiri dari perahu, speed boat, perahu rumah, kapal sungai, bus air, truk air. Rencana moda angkutan penyeberangan lebih memanfaatkan keberadaan lokasi dan fungsi dermaga sungai dan anjir, terdiri dari: a. Pelabuhan (dermaga) sungai nasional, meliputi : Pendang, Kalahien, Buntok Kota, Bangkuang, Mangkatip, Kalanis, Rangga Ilung dan Jenamas pada Sungai Barito. b. Pelabuhan (dermaga) sungai provinsi, meliputi : Mangkatip pada Sungai Mangkatip dan Sungai Kalanis. c. Pelabuhan (dermaga) sungai kabupaten meliputi dermaga lokal yang berfungsi sebagai penunjang mobilitas perekonomian rakyat, menghubungkan daerah
IV - 8
perdesaan terpencil dan belum berkembang, serta transportasi lainnya belum berkembang. 3) Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan. Pertanian merupakan sektor/sub-sektor yang memiliki laju pertumbuhan PDRB
rata-
rata relatif tinggi yaitu 2,60 persen. Oleh karena itu, ketersediaan dan operasional sarana irigasi teknis menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung
agar sektor pertanian terus
dapat dipacu pertumbuhannya. Kondisi tersebut terlihat dengan data tahun 2010, dimana luas lahan pertanian dengan pengairan sederhana mencapai 8.705 Ha, sedangkan luas pengairan semi teknis 500 Ha. Luas lahan komoditi pertanian khususnya padi hybrida sebagian besar diarahkan di : Kecamatan Dusun Hilir 2.500 Ha ; Kecamatan Dusun Selatan 2.000 Ha; Intensifikasikan lahan lebak yaitu di : Kecamatan Jenamas 80 Ha , Kecamatan Dusun Hilir 75 Ha, Kecamatan Karau Kuala 50 Ha , Kecamatan Dusun Selatan 50 Ha , Kecamatan GB Awai 25 Ha. Pengembangan usaha produksi padi : Kecamatan Karau Kuala 100 Ha . Pengembangan usaha produksi palawija : Kecamatan Dusun Utara 85 Ha, Kecamatan GB Awai 125 Ha. Apabila dikaitkan dengan ketersediaan air untuk irigasi, dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Barito Selatan yang subur adalah wilayah yang berada di dekat aliran Sungai Barito. Wilayah Kabupaten Barito Selatan bagian utara kurang subur karena wilayah tersebut merupakan perbukitan bergelombang yang kedalaman tanahnya dangkal dan kekurangan air untuk mengairi tanam-tanaman. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk memanfaatkan danau yang ada merupakan salah satu cara menataguna air di Kabupaten Barito Selatan agar lahan di wilayah tersebut menjadi lebih produktif. Kebijakan pembuatan sumur bor juga merupakan salah satu cara mengatasi kekurangan air di wilayah tersebut sehingga lahan menjadi lebih produktif untuk tanaman perkebunan. Kebijakan yang perlu diambil terkait dengan pengembangan kawasan pertanian adalah mempertahankan lahan pertanian yang sudah ada, baik pertanian lahan basah maupun pertanian lahan kering. Kawasan pertanian umum diarahkan tersebar di bagian tengah Kabupaten Barito Selatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala dan Kecamatan Dusun Hilir. Dengan semakin tingginya perubahan fungsi tanah pertanian menjadi kawasan terbangun, maka untuk mempertahankan kawasan pertanian khususnya sawah beririgasi teknis dan lahan abadi pertanian pangan (sawah abadi) ini perlu ditingkatkan intensifikasinya. Untuk menunjang peningkatan dari nilai manfaat melalui peningkatan pelayanan irigasi dari setengah teknis menjadi teknis dan sederhana menjadi setengah
IV - 9
teknis. Pengembangan sawah selain padi juga dilakukan penerapan sistem mina padi, tumpang sari dan sebagainya. 4) Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat. Berbagai sumber energi yang dimiliki oleh masyarakat Barito Selatan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan sumber energi listrik yang hingga saat ini masih hanya bisa dinikmati oleh warga diperkotaan sementara untuk wilayah pedalaman/perdesaan belum seluruhnya mampu menikmati fasilitas listrik. Terdapat rencana pengembangan PLTU di Kabupaten Barito Selatan, dimana di rencanakan di Kota Buntok yang merupakan lokasi yang potensial karena sebagai pusat pertumbuhan/PKL di Kabupaten Barito Selatan. PLTU Buntok ini direncanakan dengan memanfaatkan hasil batubara di Kecamatan GB Awai dan Dusun Utara yang di distribusikan melalui Sungai Barito . Proyeksi kebutuhan listrik sampai dengan tahun 2015, kebutuhan total (VA) di Barito Selatan adalah
45.182.280 VA . Sedangkan pada
tahun 2030 ditargetkan semua desa dan dusun terlayani oleh listrik. Jumlah KK berlistrik PLN 22.21 KK atau 67,62 % . Jumlah KK Berlistrik Non PLN 3.8309 atau 11,69 %. Jumlah KK yang belum menikmati aliran listrik 6.797 KK atau 20,69 %. Ratio Elektrikal di Kabupaten Barito Selatan adalah 70,4 dan masih tinggi dibandingkan Rata-rata Kalimantan Tengah sebesar 47,4 % 7. Masalah pengelolaan sumberdaya alam Permasalahan yang dihadapi pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah pemanfaatan SDA yang eksploitatif namun kurang memperhatikan aspek pelestarian SDA yang dapat diperbaharui dan tidak menjaga daya dukung lingkungan. Aspek pengelolaan SDA dan LH yang mencakup peng
aturan kelembagaan, penegakan hukum,
penataan ruang, teknologi, data dan informasi. Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini menunjukan terjadinya penurunan kualitas daya dukung lingkungan yang cukup signifikan. Tingkat pencemaran air akibat maraknya lalulintas bahan tambang (batu bara) menunjukan tingkat yang menghawatirkan dan dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat. 8. Masalah pengembangan kapasitas birokrasi Permasalahan yang dihadapi dalam menggali potensi/sumber Pendapatan Daerah di berbagai daerah tentu saja berbeda, namun secara umum yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Selatan adalah : a. Kurangnya / terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang terdidik dan
IV - 10
terlatih (formal/non formal) dalam menganalisis, meneliti dan menggali potensi Pendapatan daerah sehingga belum diketahui sepenuhnya potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi riil. Untuk itu diperlukan peningkatan SDM Aparatur dan bekerjasama dengan para ahli dibidangnya dalam hal penelitian sumber-sumber potensi PAD yang ada di Kabupaten Barito Selatan. b. Lemahnya penataan administrasi, yang didalamnya termasuk pendaftaran, pendataan, penetapan, pembukuan, pelaporan, penagihan dan pengawasan dalam hal potensi daerah, aset daerah, objek dan subjek pajak/retribusi. Untuk masa yang akan datang diharapkan adanya Pembenahan administrasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. c. Peringkat pelayanan penanaman modal secara nasional berada di peringkat 169 (survey KPPOD tahun 2009). Kelemahan utama adalah pada sub indeks Inovasi dan Capaian. Sub Indeks Inovasi dan Capaian Keberhasilan ditujukan untuk melihat bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta sejauh mana capaian dari pelayanan yang selama ini mereka lakukan.
9. Desa Tertinggal Kabupaten Barito Selatan dengan luas wilayah 8.830 Km² terdiri atas 6 Kecamatan dan 93 Desa/Kelurahan (59 Desa Tertinggal). Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah mencanangkan Program Bedah Desa mulai Tahun 2008 sampai dengan 2011 yang bertujuan mewujudkan desa yang mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga mampu memacu pertumbuhan desa sekitarnya. Program ini diharapkan mampu memperbaiki ataupun merubah kondisi desa dan mampu menjadikan desa tersebut menjadi desa yang mandiri dan berdaya saing dengan sasaran selama 4 tahun sebanyak 61 desa yang terdiri dari 59 desa tertinggal dan 2 desa perbatasan khusus. Program Prioritas Bedah Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 – 2011 adalah : 1. Pembangunan sarana dan prasarana perdesaan (listrik desa, air bersih, jalan dan jembatan desa, lingkungan permukiman dan sarana ibadah). 2. Pembangunan prasarana Pemerintahan Desa (kantor desa, balai desa dan kantor BPD). 3. Peningkatan akses masyarakat terhadap Pendidikan dan Kesehatan (Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar) 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat (pertanian dalam arti luas).
IV - 11
5.
Pemerintahan Desa (pengembangan kegiatan tanah kas desa).
B. Isu Strategis 1. Kebijakan Internasional a. Komitmen internasional terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global Dalam berbagai forum internasional yang diikuti oleh bangsa-bangsa di dunia
seperti
Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim Tahun 2009 atau yang lebih dikenal
dengan
Copenhagen Summit
yang berlangsung pada bulan Desember 2009,
masyarakat
internasional menyadari perlunya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim global. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penurunan emisi karbon. Meskipun belum ada kesepakatan internasional mengenai target angka
penurunan karbon masing-
masing negara, namun Pemerintah Indonesia telah menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 26 persen pada tahun 2020 dan
meningkat menjadi 41 persen apabila ada
dukungan nyata negara-negara maju. Sementara itu, negara-negara maju menyatakan kesanggupan menurunkan emisi karbonnya sebesar 13-20 persen pada tahun 2020, kecuali Jepang dan Uni Eropa. bagian dari upaya penurunan emisi karbon tersebut, Pemerintah
Sebagai
Indonesia telah
menandatangani Letter of Intens kerjasama Indonesia-Norwegia di bidang kehutanan dan perubahan iklim. Kerjasama ini akan membantu Indonesia hutan secara lestari sekaligus mengurangi gas rumah
dalam mengelola sumber daya kaca yang keluar dari kegiatan
deforestasi dan kerusakan lahan gambut. Indonesia merupakan negara dengan profil emisi karbon yang unik karena sebagian besar berasal dari sektor kehutanan dan hutan gambut. Presiden RI dalam salah satu
arahannya menekankan bahwa kemitraan RI-Norwegia ini
harus berhasil karena saat ini Indonesia dinilai sebagai salah satu negara terdepan dalam urusan perubahan iklim. Pada tahap selanjutnya, Presiden RI telah menunjuk Provinsi Kalimantan
Tengah
sebagai provinsi percontohan untuk melaksanakan tahapan awal pengurangan emisi karbon dari kegiatan deforestasi dan degredasi atau lebih dikenal dengan istilah REDD + (Reducing Emissions from Deforestation and Forest sebagai provinsi percontohan
Degradation). Penetapan Kalimantan Tengah
penerapan REDD
+
diantara sembilan kandidat provinsi
diputuskan oleh Presiden RI pada Sidang Kabinet tanggal 23 Desember 2010. Terpilihnya Kalimantan Tengah didasarkan pada kombinasi hasil evaluasi kualitatif dan kuantitatif dimana terlihat bahwa Kalimantan Tengah merupakan provinsi ketiga terluas dalam hal tutupan hutan
serta kawasan gambutnya dan sedang menghadapi tantangan nyata
deforestasi dan
kerusakan gambut. Tingkat kesiapan dan komitmen dari Gubernur
Kalimantan Tengah dalam implementasi REDD
+
juga merupakan salah satu pertimbangan
IV - 12
dalam penunjukan tersebut. Penunjukkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan pelaksanaan akan membawa implikasi yang luas. Kalimantan Tengah harus mampu kompleksitas dari implementasi tersebut yang antara lain mencakup untuk menjamin terwujudnya transparansi dan anti korupsi, memberantas pembalakan liar, penataan batas kawasan
REDD+ mengelola
reformasi birokrasi
penegakan hukum dalam hutan, integrasi data bidang
kehutanan, perkebunan, pertambangan dan pertanian pada tingkat kabupaten/kota. Untuk ini Gubernur Kalimantan Tengah telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan tugastugas yang diberikan Presiden tersebut. Melalui kerjasama Indonesia-Norwegia, Pemerintah Norwegia akan mendukung dalam hal transformasi kelembagaan dan penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. b. Komitmen MDG’s 2015 Pemerintahan dan masyarakat kabupaten Barito Selatan memberikan dukungan dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) tahun 2015 yang telah menjadi kebijakan nasional sebagaimsna ditetapkan oleh PBB tahun 1990 dalam hal pemberantasan kemiskinan dan
kelaparan ekstrim,
gender dan pemberdayaan kaum wanita, penurunan tingkat terjadinya penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit
peningkatan persamaan kematian anak, antisipasi
lainya yang menjadi masalah
internasional, dan memastikan keberlangsungan lingkungan ( environmental sustainability ) sesuai target yang harus dicapai. 2. Kebijakan Nasional a. Kebijakan Pola Ruang Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah
Kebijakan Pola
Ruang Nasional untuk Kabupaten Barito Selatan Rencana Pola Ruang Nasional untuk Kabupaten Barito Selatan Meliputi : Kawasan Lindung “Bawo” yang masuk dalam Areal Heart Of Borneo (HOB), terletak di Kecamatan Gunung Bintang Awai 1.256,6 Ha. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas dan Barito (I/A/2) di mana
I – IV : Tahapan Pengembangan
, A : Rehabilitasi dan
Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi dan A/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan. Khusus untuk Kabupaten Barito Selatan yang terletak di Kecamatan Dusun Selatan, karau Kuala, Dusun Hilir dan Jenamas Wilayah Sungai (WS)
Barito – Kapuas (IIV/A/1) di mana I – IV : Tahapan
Pengembangan, A : Perwujudan Sistem Jaringan SDA, A/1 : Konservasi Sumber Daya
IV - 13
Air, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air Di luar kebijakan yang tertuang dalam RTRWN, juga terdapat kebijakan nasional yang berlaku di Barito Selatan yang terkait dengan status hutan, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 292 tanggal 31 Mei 2011 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.168.656 Ha. Perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas ± 689.666 Ha. dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 29.672 Ha. di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana khusus untuk Kabupaten Barito Selatan rinciannya adalah sebagai berikut:
Hutan Lindung seluas ± 89.096,905 ha
Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Sumber Daya Alam (KSA/KPA) seluas ± 77.506,67 ha.
b.
Kebijakan Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Barito Selatan. Kawasan Pelabuhan Khusus dan Terminal Kereta Api yang terletak di Kecamatan Karau Kuala khusus untuk Kabupaten Barito Selatan, dipergunakan untuk simpul Pengumpul Hasil Produksi Pertambangan, Kehutanan dan Pertanian. Kebijakan Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Kabupaten Barito Selatan
adalah 1) Kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan ekonomi yaitu
Kawasan
Strategis Minapolitan di kecamatan Dusun Selatan, dan kawasan pengembangan gambut (PLG) Meliputi Kecamatan Dusun Hilir, Jenamas, Dusun Selatan dan Karau Kuala; 2) Kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi Kawasan Situs Bawo (Situs Hindu Kaharingan) di Muara Malungai desa Bintang Ara; 3) Kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan 4) Kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan konservasi ekosistem air hitam (KEAH) yang terdapat di desa Batilap, Batampang, Simpang telo dan Sanggu (Danau Malawen), 5) Kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di Kabupaten Barito Selatan adalah kawasan strategis pengembangan sumber daya energi. c. Pemindahan Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Tengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengagendakan rencana pemindahan
IV - 14
Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam RPJMD Kalimantah Tengah 2010-2015. Untuk itu Kabupaten Barito Selatan sebagai sebagai salah satu kabupaten terdekat dari Ibukota Provinsi Palangka Raya serta menjadi daerah penghubung untuk kabupaten lainnnya di wilayah Barito merencanakan untuk menjadi kawasan yang akan menyangga posisi strategis Palangka Raya dalam bentuk penyiapan energi, pasokan air, dan pengembangan sektor pertanian dan perikanan (kawasan minapolitan)
serta sistem transportasi darat dan udara
sebagaimana
peruntukan tata ruang Barito Selatan sesuai rencana tata ruang Kalimantan Tengah. d. Green Province (Provinsi Hijau) Seiring dengan ditetapkannya provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu lokasi proyek percontohan REDD+ bersama delapan provinsi lainnya, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, SH juga mencanangkan Green and Clean Province dimnana mengharapkan komitmen dan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ini dimana semua kebijakan dari atas hingga bawah baik itu provinsi, kabupaten, kota, hingga desa harus mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. green province akan didukung p;eh Barito Selatan mengingat wilayah ini termasuk wiayah yang s udah begitu lama sumber daya dieksploitasi, faktanya rakyat tidak merasakan apapun juga. Rumusan provinsi hijau ini
yaitu TEBANG langsung TANAM,
GALI lalu TUTUP. e. Koridor Ekonomi Kalimantan Sesuai dengan kondisi sumber daya dan geografis Pulau Kalimantan, tema pengembangan Koridor Ekonomi Kalimantan dalam MP3EI adalah sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional. Hal ini tercermin dalam daftar rencana investasi fast-track MP3EI yang didominasi oleh kegiatan ekonomi utama energi (migas dan batubara) dan mineral (bauksit dan besi baja). Adapun kegiatan-kegiatan ekonomi utama di dalam Koridor Ekonomi Kalimantan akan berpusat pada empat pusat ekonomi yakni Kota Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, yang terkoneksi melalui Jalur Penghubung Koridor. Dalam rancangan Perpres Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan, pusat-pusat pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah: a. Pontianak diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor perkebunan, agroindustri, perdagangan, pertambangan (bauksit) dan pariwisata. b. Palangkaraya diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor perdagangan,
IV - 15
pertanian, dan pertambangan galian logam. c. Banjarmasin
diarahkan untuk mendorong perkembangan sektor
perkebunan,kehutanan pertambangan dan agroindustri serta industri pengolahan. d. Samarinda-Balikpapan-Tenggarong-Bontang
diarahkan untuk mendorong
perkembangan sektor industri pengolahan,pertambangan perdagangan dan jasa, perkebunan,dan kehutanan. e. Tarakan diarahkan untuk pengembangan kawasan peruntukan industri berbasis perkebunan, perikanan dan pertambangan minyak dan gas bumi yang berorientasi ekspor dan antarpulau, pusat promosi ekowisata, jasa pelayanan keuangan, pergudangan, dan perdagangan, dan pusat promosi investasi nasional. f.
Rencana Jaringan Kereta Api Kalimantan Tengah
Bagian Utara Kalimantan Tengah memiliki cadangan batubara ± 4,8 milyar ton dimana sampai saat ini masih belum dapat dieksploitasi dengan baik, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari 4,8 milyar ton batubara tersebut ± 50% diantaranya adalah batubara dengan kalori tinggi ( high grade/cooking coal ) yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satu kendala utama dalam pengelolaan batubara di Kalimantan Tengah adalah masalah transportasi dari daerah produksi (penambangan) ke outlet yakni Lupak Dalam yang berada di laut Jawa. Saat ini moda transportasi angkutan batubara dari Kabupaten Murung Raya ke outlet adalah kombinasi antara angkutan truk dan moda transportasi sungai Barito. Permasalahannya adalah sungai Barito ini tidak dapat dilayari sepanjang tahun terutama pada musim kemarau, karena kedalaman air yang tidak memadai untuk dilayari. Disamping itu di kota Muara Teweh terdapat jembatan H. Hasan Basry yang melintasi sungai Barito dengan bentang terpanjangnya hanya 60 meter dan jembatan tersebut berada pada daerah tikungan sungai ( meandering), sehingga sangat sulit untuk di lewati oleh tongkang-tongkang bermuatan berat. Jembatan ini sudah sering tertabrak oleh tongkang-tongkang yang lewat pada sungai tersebut. Akibatnya adalah produksi batubara tidak dapat ditingkatkan dan maksimal hanya ± 1,5 juta ton per tahun. Akibat lain adalah mahalnya ongkos angkut yang menyebabkan mahalnya harga jual batubara sehingga margin menjadi sangat kecil. Hal ini akan mempengaruhi tingkat keekonomian pengelolan batubara tersebut secara keseluruhan. Permasalahan lainnya adalah tingkat reliabilitas (keandalan) dan kontinuitas (
sustainability) produksi yang tidak dapat
dipastikan akibat sulitnya memprediksi masalah angkutan ini. Kondisi kedalaman sungai Barito di daerah Bangkuang sudah cukup memadai sehingga tongkang-tongkang besar sudah dapat melayari sungai Barito ini sampai dengan desa Bangkuang. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi adalah penentuan moda transportasi dari Puruk Cahu ke Bangkuang, sedangkan dari Bangkuang ke outlet (Lupak
IV - 16
Dalam) untuk sementara akan menggunakan moda transportasi sungai. Ada 3 (tiga) alternatif moda transportasi dari Puruk Cahu ke Bangkuang yakni moda transportasi sungai, jalan darat dan jalan kereta api. Dari kajian yang dilaksanakan didapat bahwa transportasi jalan kereta api merupakan pilihan yang paling ideal ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dengan pemilihan moda transportasi ini maka produksi batubara akan dapat ditingkatkan dari 1,5 juta ton per tahun menjadi 20 juta ton per tahun atau bahkan lebih. Dengan demikian maka tingkat keandalan dan kontinutas angkutan/produksi batubara akan dapat ditingkatkan. Di samping itu tingkat keekonomian dan margin akan dapat ditingkatkan pula. Trase jalan kereta api ruas Puruk Cahu-Bangkuang sepanjang 185 km dimulai dari Desa Palaci di Kabupaten Murung Raya menuju Desa Bangkuang yang terletak 45 Km di sebelah Selatan kota Buntok, ibukota Kabupaten Barito Selatan. Trase ini melewati 3 (tiga) kabupaten yakni Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan. Beberapa kecamatan akan yang dilalui jalan kereta api adalah Kecamatan Muaralaung (Kabupaten Murung Raya), Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Montalaat (Kabupaten Barito Utara), Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala dan Kecamatan Dusun Hilir (Kabupaten Barito Selatan). Beberapa manfaat yang didapat dari pembangunan jalan kereta api Puruk CahuBangkuang adalah sebagai berikut: 1.
Membuka isolasi wilayah
Saat ini salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan di Kalimantan Tengah adalah minimnya infrastruktur terutama bidang perhubungan, sehingga meskipun Provinsi Kalimantan Tengah dikaruniai sumberdaya alam yang berlimpah namun hal ini belum dapat dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karena kendala angkutan. Demikian pula halnya dengan rencana pembangunan di sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, pariwisata, kelautan dan perikanan juga mengalami kendala yang sama sehingga tidak dapat dikembangkan secara baik. Salah satu manfaat dari pembangunan jalan kereta api Puruk Cahu-Bangkuang adalah dalam rangka pengembangan wilayah. Dengan adanya jalan kereta api ini maka akses dari dan ke daerah pengaruh proyek akan terbuka sehingga lalu lintas penumpang dan barang akan menjadi lancar. Dengan mobilitas orang dan barang yang lancar maka daerah sekitar wilayah pengaruh proyek akan dapat berkembang dengan baik. Dengan kondisi lalu lintas yang lancar ini akan mempunyai dampak positif dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.
IV - 17
2.
Penciptaan lapangan pekerjaan
Dengan adanya pembangunan jalan kereta api maka akan terbuka lapangan pekerjaan di beberapa sektor antara lain pertambangan dan ikutannya, transportasi dan jasa. Di sektor pertambangan akan tercipta lapangan pekerjaan untuk berbagai keahlian baik keahlian tinggi ( expert), tenaga menengah maupun tenaga rendah/kasar. Demikian pula halnya dengan pembangunan jalan rel kereta api akan menciptakan lapangan pekerjaan juga dengan berbagai tingkat keahlian. Setelah jalan kereta api ini selesai dan beroperasi dengan baik untuk angkutan batubara akan tersedia lagi lapangan pekerjaan yang tidak sedikit seperti dijelaskan diatas. Dengan dibangunnya jalan kereta api ini maka akan terbuka peluang pembangunan di sektor lain selain pertambangan yakni pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, kelautan dan perikanan dan sebagainya. Tentunya hal ini merupakan peluang lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar dengan berbagai tingkat keahlian. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita mengantisipasi dengan cara menyiapkan tenaga kerja lokal yang saat ini belum memiliki keahlian sehingga pada saatnya nanti dapat merebut peluang yang ada melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara terencana, bertahap, konsisten dan sesuai permintaan pasar. 3.
Menambah pendapatan masyarakat dan pemerintah
Dengan terciptanya lapangan pekerjaan dalam berbagai sektor dengan beberapa tingkat keahlian sebagaimana diutarakan diatas maka pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga angka kemiskinan dan pengangguran diharapkan akan menurun secara signifikan. Demikian pula halnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut akan berkontribusi kepada keuangan pemerintah melalui pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 4.
Menunjang sektor-sektor strategis lain
Seperti diuaraikan di atas permasalahan utama yang dihadapi dalam melakasanakan pembangunan di kalimantan Tengah adalah minimnya infrastruktur perhubungan. Saat ini selain bidang pertambangan, sektor-sektor lain seperti perkebunan, pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata belum dapat dikembangkan secara optimal karena permasalahan infrastruktur perhubungan. Dengan dibangunnya jalan kereta api ruas Puruk Cahu-Bangkuang maka seluruh daerah pengaruh proyek akan dapat dikembangkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 5.
Mendukung integritas (kesatuan) wilayah
Saat ini wilayah Barito yang terdiri dari Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan dan Barito Timur meskipun sudah terhubungkan dengan jalan darat dengan wilayah lainnya
IV - 18
di Kalimantan Tengah namun kondisinya belum seperti yang diharapakan. Dengan terbangunnya jalan kereta api ruas Puruk Cahu-Bangkuang maka integritas wilayah akan lebih mantap lagi baik dari sisi ekonomi, sosial bidaya, pemerintahan, pertahanan dan keamanan. 3. Kebijakan Regional a. Kebijakan RPJMD di Kabupaten Wilayah Barito Berdasarkan pada k ondisi, permasalahan dan potensi kapuabaten di wilayah Barito
serta
memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kaliman tan Tengah, termasuk commond goals-nya, maka pembangunan Kabupaten di wilayah Barito tahun diorientasikan pada 5 (lima) prioritas, yaitu : 1. Infrastruktur Pembangunan pada bidang ini adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan antara kecamatan, kelurahan dan desa untuk membuka keterisolasian daerah dan membuka akses perekonomian dan kesehatan serta pendidikan sampai ke daerah-daerah pedalaman. 2. Pendidikan Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan di tunjang oleh tenaga guru yang baik di daerah 3. Kesehatan Peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan yang akan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat 4. Pengembangan Ekonomi Lokal • Peningkatan produktivitas subsektor pertanian, perikanan dan peternakan • Pengembangan kawasan perkebunan dan rehabilitasi hutan • Pemanfaatan SDA secara optimal dengan tetap memperhatikan harmonisasi lingkungan dan kelestarian SDA • Pengembangan daya saing industri dan perdagangan • Penguatan koperasi dan kelembagaan ekonomi lokal • Pengembangan kawasan transmigrasi 5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan berwawasan lingkungan mewujudkan
sumber daya alam dan lingkungan
hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, social budaya
masyarakat secara
berkesinambungan serta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan. 6. Penguatan Kelembagaan Otonomi Daerah Sementara ini pembangunan Kabupaten Murung Raya tahun 2009 difokuskan pada upaya, pembangunan infrastuktur, pendidikan, kesehatan dan pengurangan angka kemiskinan dan serta pelestarian lingkungan hidup. Upaya pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang
IV - 19
luas dan kompleks, yaitu menyangkut aspek sosial, budaya, fisik, ekonomi, dan bahkan politik. Karena itu, penyelesaiannya harus secara menyeluruh
(holistik) dan ditujukan untuk
meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian daerah maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan sumber
daya yang tersedia, maka pembangunan diprioritaskan
kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan jalan dan jembatan, perluasan lapangan
kerja dan serta pertumbuhan
ekonomi. Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka
pemeliharaan
dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. b. Isu Penyelesaian Batas Wilayah Perkembangan p enyelesaian sengketa tata batas antara Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dan Kabupaten Barito Timur (Bartim ) masih dalam tahap negosiasi yang tentunya menjadi agenda pembangunan ke depan.
Upaya penyelesaian sengke ta tata batas antara kedua
kabupaten itu belum selesai, karena dalam perundingan yang sedang berjalan masih menemukan banyak permasalahan. Sehingga, jelasnya, tim perunding keduabelah pihak, belum mendapatkan titik temu kesepakatan antar dua Kabupaten. di antaranya adalah peta yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, kemudian banyak hal lain yang tidak sesuai. Akibatnya, luas wilayah antara dua Kabupaten tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2002 tentang pemekaran kabupaten.
IV - 20
IV - 21
IV - 22
IV - 23
