BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BUDIDAYA LELE ANTARA PETANI DAN PEMASOK BIBIT DI DESA TAWANGREJO KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

63

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BUDIDAYA LELE ANTARA PETANI DAN PEMASOK BIBIT DI DESA TAWANGREJO KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis terhadap Praktik Kerjasama Budidaya Lele antara Petani dengan Pemasok Bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Pelaksanaan kerjasama budidaya lele yang dilakukan di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan melibatkan antara petani dan pemasok bibit. Kerjasama tersebut diawali dengan penawaran talangan dana dari pemasok bibit kepada petani berupa bibit dan pakan lele serta biaya operasioanal untuk dikelola dalam budidaya lele tersebut. Sebelum pemberian talangan dana diberikan pemasok bibit memberikan beberapa syarat bahwa petani harus menjual hasil panennya kepada dirinya dengan harga yang telah ditentukan oleh dirinya, hasil lele harus memenuhi tiga kategori yaitu konsumsi, pemancingan dan indukan, jika hasil panen tidak memenuhi salah satu dari ketiga kategori tersebut maka petani harus membesarkannya lagi dan syarat yang terakhir adalah sisa hasil penjualan panen harus dikurangi dengan pinjaman modal yang telah diberikan kepadanya. Setelah syarat – syarat tersebut diterima oleh petani, maka terjadi kesepakatan diantara keduanya yang dilakukan secara lisan di rumah pemasok bibit. Mulai dari awal pembibitan sampai panen semuanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

64

dilakukan

oleh

petani.

Walaupun

demikian

pemasok

tetap

ikut

bertanggungjawab yaitu dengan mengontrol keadaan lele dan memberikan masukan – masukan kepada petani agar panennya lebih baik. Praktik kerjasama tersebut dilakukan oleh petani lele karena mereka kekurangan modal dan penghasilan mereka sehari – hari bersumber dari pengelolaan lele. Kerjasama ini juga mencerminkan sikap saling membantu diantara para pihak dan keinginan untuk meringankan beban salah satu pihak. sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat al –Maidah ayat 2 yaitu :

…          …

‚Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.‛ (Q.S. : Al-Ma>idah : 2)1 Namun dilihat dari bentuk kerjasama budidaya lele yang terjadi di Desa Tawangrejo, bahwa pemasok bibit memberikan talangan dana berupa bibit dan pakan lele serta biaya operasional kepada petani dalam budidaya lele dianggap sebagai pinjaman yang harus dikembalikan kepadanya pada saat panen sesuai kesepakatan diawal, maka status pemasok bibit sebagai muqrid} (kreditur) dan petani sebagai muqtarid}} (debitur) maka kerjasama tersebut lebih tepat menggunakan akad qard.

Mud}ar> abah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain 1

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya : Terbit Terang, 2002), 141.


65

menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.2 Kerugian menjadi tanggungan pemilik modal jika kerugian tersebut bukan berasal dari kelalaian pengelola. Sedangkan dalam praktek kerjasama yang terjadi di Desa Tawangrejo adalah status pemasok bibit bukan

s}ahibul ma>l tetapi sebagai muqrid} sedangkan petani juga bukan

mud}arib tetapi sebagai muqtarid} dan dalam hal ini talangan dana yang diberikan bukan sebagai modal tetapi dianggap sebagai pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemasok bibit pada saat panen sesuai kesepakatan di awal. Meskipun keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama tersebut jelas tetapi keuntungan tersebut bukan berbentuk prosentase bagi hasil atas panen tersebut tetapi berdasarkan pada perhitungan masing masing pihak, akibatnya keuntungan yang didapatkan keduanya tidak sama. Secara umum memang petani merasa diuntungkan tetapi sebenarnya mereka merasa tertekan dengan syarat – syarat yang diberikan oleh pemasok bibit sebelum pemberian pinjaman tersebut diberikan tetapi mereka sangat membutuhkan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka terpaksa menerimanya. B. Analisis Mekanisme Bagi Hasil Kerjasama Antara petani dan pemasok lele di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Pelaksanaan bagi hasil antara petani dan pemasok lele telah dipaparkan dalam bab III, dimana hasil panen lele harus dijual kepada pemasok yang 2

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2013), 367


66

memberikan pinjaman tersebut dengan harga yang telah ditentukan olehnya dan hasil penjualan itu harus di kurangi dengan jumlah talangan dana yang dipinjam oleh petani. Sisa penjualan itulah yang menjadi milik petani dan mekanisme kerjanya diberikan sepenuhnya kepada petani lele. Dalam mud}a>rabah, pembagian keuntungan harus berupa presentase atau nisbah yang jelas di awal perjanjian dan kontribusi modal dalam usaha tersebut harus berupa uang dan tidak boleh berupa utang. Sedangkan dalam praktik kerjasama di desa Tawangrejo pemberian modal dianggap sebagai utang oleh pemasok bibit. Selain itu Pembagian keuntungan bukan berbentuk prosentase atau nisbah atas hasil panen tetapi berdasarkan perhitungan pendapatan masing – masing pihak pada saat panen, sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Hal ini tidak dibenarkan karena pembagian keuntungan merupakan rukun

mud}ar> abah yang yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat pembagian keuntungan yaitu harus dibedakan antara keuntungan dan modal bagi kedua pihak dan prosentase keuntungannya. Adanya ketidaksesuaian antara praktik kerjasama budidaya lele yang terjadi di Desa Tawangrejo dengan rukun dan syarat mud}ar> abah, maka menurut syara’ akad kerjasama mud}a>rabah tersebut menjadi batal dan tidak sah.

Qard} dianggap sah menurut syara’ jika memenuhi rukun dan syarat yang ada . Adapun rukun dan syarat qard} yaitu : a. Syarat-syarat qard} adalah sebagai berikut:


67

1) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan dan jumlahnya. 2) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan. 3) Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.3 b. Rukun qard} Menurut jumhur fuqaha, rukun qard} yaitu :4 1) ‘Aqi>d, yaitu muqrid} dan muqtarid} 2) Ma’qud ‘alaih, yaitu uang dan barang, 3) S}ighat, yaitu ija>b dan qabu>l Dari praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit di desa Tawangrejo tersebut dapat diketahui bahwa telah memenuhi rukun dan syarat qard}. Maka kerjasama tersebut lebih tepat menggunakan akad qard} meskipun dalam praktiknya masyarakat lebih mengenal sebagai kerjasama bukan utang piutang. Akan tetapi dalam praktiknya pemasok bibit telah menetapkan harga sebelum pinjaman modal diberikan kepada petani yang mengakibatkan rusaknya akad qard}, karena akad tersebut menjadi akad

qard}}u yang jarra naf’a>n (adanya kelebihan manfaat). Sebagaimana kaidah fiqih di bawah ini

ٍ ‫ُك ُّل قَ ْر‬ ُ‫ض َجَر نَ ْفعاً فَ ُه َو َحَرام‬ 3

Ismali Nawawi, Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Syariah, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), 302. 4 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Amzah, 2010), 278.


68

‚ setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah haram‛5 Sehingga telah jelas tidak sah karena telah dihukumi haram jika syarat tersebut terdapat dalam akad (fi sulbi al-aqdi), dan sah apabila syarat tersebut berada di luar akad. selain itu pinjaman tersebut juga mengandung unsur riba yang menurut hukum Islam adalah haram. Sesuai dengan hadis Imam Bukhari yang berbunyi :

ٍ ‫ُك ُّل قَ ْر‬ ‫ض َجّر َمْن َف ٍة فَهُوَ ِربَا‬ ‚Semua hutang yang menarik manfaat adalah riba.‛6 Menurut Imam Syafi’i yang dikutip oleh Syekh Abdurrahman Al Jaziri dalam bukunya menjelaskan bahwa qard} itu rusak bila mana yang menghutangkan mengambil manfaat tambahan, misalnya (meminta ganti) yang lebih banyak atau lebih bagus, seperti berutang gandum yang tidak bersih dengan syarat diganti gandum yang lebih bagus dan bersih, atau berutang uang kertas dengan syarat diganti uang emas.7 Dengan adanya syarat jarra naf’a>n fi sulbi al-aqdi yang telah dihukumi haram karena termasuk riba. Sehingga bisa dipastikan bahwa petani mengalami kerugian yang lebih besar dari pada pemasok bibit sebab ia harus menjual hasil panennya kepadanya dengan harga di bawah pasar dan hasil penjualan dikurangi dengan pinjaman modal yang telah diberikan oleh 5

Djazuli, Kaidah – Kaidah Fiqh Islam dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah Yang Praktis, (Jakarta : Kencana, 2007), 138 6 Fauziah Mz. Syarif Muhammad, Hadis Pilihan Sahih Bukhori, cet.1, (Surabaya: Bintang Timur, 1999) 57. 7 Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, Jilid 6, (Surabaya : Darul Ulum Press, 2001), 293.


69

pemasok bibit, sedangkan pemasok bibit mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari pada petani. Maka menurut hukum Islam kerjasama budidaya lele yang terjadi di Desa Tawangrejo menjadi haram dan tidak diperbolehkan.


BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BUDIDAYA LELE ANTARA PETANI DAN PEMASOK BIBIT DI DESA TAWANGREJO KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

Recommend Documents