BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Akuntansi Pusat Biaya Sebagai Bagian dari Akuntansi Pertanggungjawaban 1.
Analisis Atas Kebijakan Keuangan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan penjabaran rencana kerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rencana keuangan daerah, diantaranya jumlah biaya untuk mendanai rencana-rencana tersebut. Pada tahun 2009 Kantor Kesbangpol dan Limas Kota Depok dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 8,250,366,929.05. Kebijakan keuangan pada Kantor Kesbangpol dan Limas Kota Depok Tahun Anggaran 2009 mengacu pada Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2009, atas dasar tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Kesbangpol dan Limas Kota Depok untuk Belanja Langsung sebesar Rp.7,138,066,780.00 dengan realisasi sebesar Rp. 7,094,164,930.00 (99%). Untuk Angaran Belanja Pegawai atau Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1,112,300,149.05 realisasi sebesar Rp. 904,092,186.00 (81%), dengan demikian Total Belanja pada Kantor
Kesbangpol dan Limas Kota Depok Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 8,250,366,929.05 realisasi sebesar Rp. 7,998,257,116.00 (97%). Kinerja Kantor ini tertuang dalam Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari 9 (sembilan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Salah
satu
karakteristik
dalam
menerapkan
akuntansi
pertanggungjawaban adalah adanya pusat - pusat pertanggungjawaban. Untuk dapat melakukan identifikasi terhadap pusat pertanggungjawaban, struktur organisasi institusi harus secara jelas memisahkan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing tingkatan manajemen. Berdasarkan
struktur
organisasi
yang
ada,
pusat-pusat
pertanggungjawaban pada Kantor Kesbangpol dan Limas Kota Depok yang dalam hal ini bertindak sebagai manajer pusat biaya telah diidentifikasi menjadi 4 (empat) pejabat, yaitu :
2.
1.
Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas;
2.
Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3.
Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri;
4.
Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat.
Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Kesbangpol dan Linmas dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah –langkah penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok 1.
Bendahara Pengeluaran menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.
2.
Bendahara Pengeluaran melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom ” neraca saldo” yang terdapat pada kertas kerja.
3.
Bendahara Pengeluaran membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom ”Penyesuaian” yang terdapat pada kertas kerja. Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk : a). Koreksi kesalahan/pemindahbukuan. b). Pencatatan jurnal yang belum dilakukan (accrual atau prepayment). c). Pencatatan piutang persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun.
4.
Bendahara Pengeluaran melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom ”neraca saldo setelah penyesuaian” yang terdapat pada kertas kerja.
5.
Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, Bendahara Pengeluaran mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memindahkannya ke kolom ”Laporan Realisasi Anggaran” yang terdapat pada kertas kerja.
6.
Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, Bendahara Pengeluaran mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen neraca dan memindahkannya ke kolom ”Neraca” yang terdapat pada kertas kerja.
7.
Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, Bendahara Pengeluaran dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.
3.
Penerapan Akuntansi Belanja di Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok a.
Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Posisi Kepala Kantor dalam hal pengelolaan keuangan adalah sebagai Pengguna Anggaran, dimana salah satu kewajiban Pengguna Anggaran dalam pengelolaan keuangan adalah membuat Laporan Keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca keuangan, serta membuat catatan atas laporan keuangan.
Di dalam struktur kewenangan pengelolaan keuangan Kantor Kesbangpol dan Linmas, Kepala Kantor mempunyai tanggung jawab pengelolaan keuangan terhadap program-program sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran; 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3. Program
peningkatan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja
keuangan; 4. Program peningkatan manajemen pelayanan; 5. Program peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. Dari kelima program tersebut, didapatkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program tersebut berjumlah Rp. 608,123,520.00 sementara realisasi anggaran yang terlaksana sebesar Rp. 604,119,450.00 dengan persentase realisasi sebesar 99.34%. Mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Kas yang menunjukkan nilai nihil untuk total Kas dan Saldo Buku tahun anggaran 2009, dan Registrasi Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran yang menunjukkan angka yang sama antara Jumlah Penerimaan Kas dan Jumlah Pengeluaran Kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, yaitu sebesar Rp. 8,367,497,513.00, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang menjadi tugas dan wewenang Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas yang tertuang dalam program kerja untuk tahun anggaran
2009 berkinerja baik, karena anggaran yang diterima direalisasikan dan diserap pada program kerja yang ada. b. Tiga Pejabat Kepala Seksi Posisi Kepala Seksi dalam struktur organisasi Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) terhadap pengelolaan keuangan daerah yang
diamanatkan Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas, dimana tugas pokok dan fungsi kepala seksi sebagai PPTK adalah : 1.
Mennyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan yang telah disepakati oleh Pengguna Anggaran
2.
Menyiapkan
administrasi
dan
teknis
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan 3.
Membuat Laporan Kegiatan Sebagai tindak lanjut dari tugas pokok dan fungsinya itulah setiap
akhir tahun Kepala Seksi melaporkan seluruh administrasi kegiatan dan pertanggugjawaban keuangannya kepada Kepala kantor Kesbangpol dan Linmas. 1.
Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pada tahun anggaran 2009, Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program
Pembinaan
Organisasi
Sosial
Kemasyarakatan
sebesar
Rp. 262,439,700 dengan realisasi sebesar Rp. 262,439,700, untuk pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan yaitu : 1). Fasilitisai pengiriman peserta Wasbang 2). Updating data LSM, Ormas, dan Partai Politik 3). Pemantapan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi aparatur Administrasi kegiatan yang dimaksud sebagai lampiran berupa bukti-bukti fisik atas pelaksanaan kegiatan untuk setiap kegiatan yang disertai dengan Laporan Kegiatan Kepala Seksi yang merangkum seluruh kegiatan. Dengan diserapnya seluruh anggaran Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terhadap kegiatan yang diamanatkan kepadanya. Tingkat penyerapan ini menjadi indikator bahwa kepala seksi dapat menjalankan sistem pengendalian manajemen dengan baik. 2.
Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri Pada tahun anggaran 2009, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) program kegiatan yaitu : a). Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik; b). Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2009 Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp. 5,676,615,200 dengan
realisasi
sebesar
Rp.
5,637,756,480
dengan
persentase
penyerapan sebesar 99.32% melalui 7 (tujuh) kegiatan yang ditanganinya yaitu : 1). Verifikasi Bantuan Parpol; 2). Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2009; 3). Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2009; 4). Studi banding pelaksanaan Pemilukada dalam rangka persiapan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010; 5). Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Pemilu 2009; 6). Sosialisasi Pilpres; 7). Tambahan Kekurangan Bilik Suara. Tingkat penyerapan anggaran yang mencapai persentase 99.32% menjadi indikator bahwa sistem pengendalian manajemen pada seksi ini berjalan baik, meskipun anggaran tidak dapat terserap sebesar 100%. 3.
Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Pada
tahun
anggaran
2009,
Kepala
Seksi
Perlindungan
Masyarakat mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Peningkatan Tertib Sosial sebesar Rp. 590,888,360 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 587,408,600 dengan persentase penyerapan sebesar 99.41% melalui 7 (tujuh) kegiatan yang ditanganinya yaitu : 1). Pelaksanaan Desiminasi Ranham; 2). Pelatihan Anggota Satuan Linmas;
3). Fasilitasi Kegiatan PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan masyarakat); 4). Fasilitasi Kegiatan KOMINDA; 5). Sosialisasi FKUB; 6). Pengadaan Seragam Linmas di 6 Kecamatan; 7). Tambahan Kekurangan Bilik Suara. Presentase penyerapan anggaran yang sebesar 99.41% menjadi indikator bahwa sistem pengendalian manajemen pada seksi ini berjalan baik, meskipun tingkat penyerapannya tidak mencapai 100%. Secara administratif, laporan keuangan yang di terbitkan oleh Kantor Kesbangpol Linmas telah sesuai dengan format penyusunan laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu: 1.
Format surat pernyataan laporan keuangan Kantor Kesbangpol dan Linmas sesuai dengan Lampiran E.XXII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya Nomor 59 tahun 2007.
2.
Format Laporan Realisasi Anggaran Kantor Kesbangpol dan Linmas sesuai dengan Lampiran E.XI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya Nomor 59 tahun 2007.
3.
Format Neraca Kantor Kesbangpol dan Linmas sesuai dengan Lampiran E.XII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya Nomor 59 tahun 2007.
4.
Format Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Kesbangpol dan Linmas sesuai dengan Lampiran E.XIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya Nomor 59 tahun 2007.
5.
Prosedur penyusunan Laporan Keuangan Kantor Kesbangpol dan Linmas sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD
tentang
Pedoman
Sistem
dan
Prosedur
Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Kinerja keuangan yang baik dapat dijadikan tolok ukur untuk penilaian pengendalian manajemen Kantor secara keseluruhan, artinya jika laporan keuangan menunjukkan kinerja yang baik, sistem pengendalian manajemen yang dilakukan oleh pejabat terkait di Kantor dinas ini berjalan dengan baik. B. Penerapan
Akuntansi
Belanja
Sebagai
Bagian
dari
Akuntansi
Pertanggungjawaban pada Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok Gambaran umum sistem akuntansi belanja pada Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok diawali dengan mekanisme pengganggaran, dimana di dalam mekanisme tersebut anggaran belanja disusun bersama dengan anggaran pendapatan dan anggaran pembiayaan. Anggaran tersebut disusun berdasarkan kebutuhan strategis Kantor Kesbangpol dan Linmas yang dihimpun dari hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
Mekanisme pengganggaran Kantor Kesbangpol dan Linmas disusun melalui tiga tahap sebagai berikut : 1.
Penyusunan APBD oleh Kepala Daerah (Walikota Depok) 1)
Walikota Depok menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya kepada seluruh SKPD selambat-lambatnya pada bulan Juni tahun berjalan.
2)
Walikota Depok bersama DPRD membahas kebijakan umum APBD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
3)
Mengacu pada kebijakan umum RAPBD yang telah disepakati, walikota dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara.
4)
Kebijakan umum yang menjadi prioritas dan plafon anggaran dijadikan acuan bagi setiap SKPD (khususnya Kantor Kesbangpol dan Linmas) untuk melaksanakan program kegiatan.
2.
Penyusunan APBD oleh Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas 1)
Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja dan rencana strategis yang akan dicapai.
2)
Kepala Kantor bersama DPRD membahas RKA-SKPD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
3)
Hasil pembahasan RKA dijadikan acuan bagi pejabat pengelola kuengan daerah (DPPKAD Kota Depok) dalam penetapan anggaran tingkat SKPD.
3.
Penetapan APBD 1)
Walikota bersama DPRD membahas RAPERDA tentang APBD disertai penjelasan dengan dokumen-dokumen pendukungnya, dilakukan pada minggu pertama bulan oktober tahun berjalan.
2)
Pembahasan berikutnya antara Walikota dan DPRD dilakukan pada 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran baru, dari pembahasan tersebut dihasilkan ketetapan APBD yang telah disetujui.
3)
APBD ditetapkan dengan PERDA.
Dalam mengeluarkan
merealisasikan rincian
anggaran
anggaran
belanja
belanja, untuk
Walikota setiap
Depok pengguna
anggaran/kepala dinas/kepala kantor. Berdasarkan rincian tersebut, Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas akan membuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk disahkan oleh pengelola keuangan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset daerah Kota Depok (DPPKAD)). Berdasarkan DPA tersebut, Kantor Kesbangpol dan Linmas melalui otorisasi Kepala Kantor melakukan transaksi-transaksi yang menimbulkan beban atau pengeluaran.
Pembebanan pengeluaran tersebut diwujudkan dengan pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibuat oleh Kepala Kantor. SPM tersebut ditujukan kepada DPPKAD. DPPKAD meneliti SPM tersebut dari sisi kebenaran perhitungan, persyaratan, serta ketersediaan anggaran dan kas. Apabila hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semua syarat dan perhitungan telah lengkap dan benar, maka DPPKAD akan memerintahkan bank yang menyimpan kas daerah dalam hal ini BANK JABAR BANTEN (BJB) untuk membayar melalui dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Apabila hasil penelitian tersebut menunjukkan kekurangan persyaratan atau kesalahan perhitungan atau tidak ada alokasi anggaran belanja, maka SPM akan dikembalikan ke Kantor Kesbangpol dan Linmas. Bank Jabar Banten yang menerima SP2D akan meneliti SP2D dari kebenaran perhitungan dan ketersediaan dana. Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dokumen sudah benar dan dana tersedia, maka bank akan mencairkan dana atau kas daerah dan menerbitkan nota debet. Nota debet beserta SP2D dan SPM akan dikembalikan ke Kantor Kesbangpol dan Linmas dan DPPKAD untuk pencatatan transaksi belanja. Hal tersebut menunjukkan bahwa kas daerah telah dikeluarkan sesuai dengan pembebanan dalam SPM oleh Kantor Kesbangpol dan Linmas.
C. Analisis Akuntansi Belanja Sebagai Alat Pengendalian Manajemen pada Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok Pengendalian manajemen merupakan proses yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menjamin bahwa aktifitas yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam upaya untuk mencapai tujuan institusi.
Sedangkan
dalam
konsep
akuntansi
pertanggungjawaban,
pengendalian adalah proses perbandingan antara hasil pelaksanaan atau realisasi kegiatan dengan
rencana anggaran yang telah ditetapkan
sebelumnya. Sarana untuk menyajikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan serta perbandingan anggaran dan realisasi oleh Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok ditunjukkan melalui laporan pertanggungjawaban pada setiap kegiatan. Laporan ini disamping merupakan pertanggungjawaban dari masing-masing kepala seksi juga dijadikan dasar oleh Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok untuk menilai kinerja masing-masing kepala seksi dalam menangani kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
Dengan
demikian
laporan
pertanggungjawaban
mendukung sistem pengendalian manajemen
bersifat
pada tahap pelaksanaan
kegiatan. Pengendalian yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok terhadap kebijakan anggaran adalah sebagai berikut :
1.
Ditetapkannya Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam setiap seksi, yang bertugas membantu proses administratif anggaran setiap seksi.
2.
Ditetapkannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai otoritas untuk membuat
komitmen dengan pihak
ketiga yang
bekerjasama dengan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok dalam penanganan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga. 3.
Diberlakukannya reward system bagi tenaga pengelola keuangan pada saat melaksanakan tugas penginputan data –data keuangan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok ke Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD). Berdasarkan pelaksanaan praktek yang ada dan teori yang telah
dikemukakan, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya sistem akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian manajemen sudah diterapkan di Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok, karena adanya : 1.
Terdapat struktur organisasi yang jelas dan tegas membedakan tugas pokok dan fungsi masing-masing pusat pertanggungjawaban.
2.
Penetapan pusat-pusat pertanggungjawaban sebagai alat manajemen dalam
menganalisis
laporan
pertanggungjawaban tiap-tiap
pusat
pertanggungjawaban yang berisi tentang realisasi pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan anggaran. 3.
Pemberian reward bagi pegawai yang memiliki jam kerja yang lebih tinggi atau yang menangani pekerjaan dengan spesifikasi keahlian khusus.
