BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG LEMBAGA AMIL ZAKAT, KERJASAMA DALAM EKONOMI ISLAM, MITRA SINERGI DAN PERBANKAN
A. Lembaga Amil Zakat Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, balk secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut.1 Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi lembaga amil zakat. Di camping itu, untuk menjadi lembaga amil zakat atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis ditengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses administratif dan selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaan secara formal.2 Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial (Qardhawi, 1987, dalam Dahlia Herliyani, 2005). Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya 1
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syaria, , (Jakarta: Kencana, 2010), Edisi 1, cet ke 2, h. 421. 2 Ibid, h. 422.
32
33
substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan juga tradisi sating menolong3. Terdapat beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yaitu: 1. Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran. 2. Menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahiq (orang yang berzakat). 3. Untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat. 4. Alasan caesoropapisme yang menyatakan ketidakterpisahkan antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan agama. Selain itu, juga untuk menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang menganut prinsip sekularisme, di mans terdapat perbedaan antara urusan agama dan juga urusan negara. Di Indonesia, pengelola zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang harus diikuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah badan amil zakat yang dikelola oleh negara 3
Nurul Huda dan Mohamad Haykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), Edisi 1, cet ke 1, h. 304.
34
Berta lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat haruslah bersifat:4 1. Independen. Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat donatur. 2. Netral. Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya. 3. Tidak berpolitik (praktis). Lembaga jangan sampai tedebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik. 4. Tidak bersifat diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di mans pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam meyalurkan dananya, lembaga tidak boleh berdasarka pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter- parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen. Oleh karena itu, dalam Islam
4
Ibid., h. 306-307.
35
terdapat beberapan langkah taktis hasil penelitian Yusuf Qardawi dalam kaitannya dengan pengentasan kerniskinan 5: a. Menggalakkan kerja di kalangan kaum miskin, baik dengan menyemangati maupun dengan cara memberikan lapangan pekerjaan. Kaum miskin harus terns ditingkatkan etos dan semangat kedanya. b. Mengusahakan jaminan dari kerabat yang kaya, di mana mereka akan turut membantu kerabatnya yang miskin. c. Mengoptimalkan pemungutan dan pendistribusian zakat, agar zakat mampu lebih berdaya guna dalam perekonomian. d. Jaminan dari perbendaharaan negara (baitul maal). e. Mewajibkan beberapa pemungutan lain yang dilakukan di luar kewajiban zakat untuk kaum muslim. f. Menganjurkan sedekah yang sifatnya sukarela. Dari keenam langkah taktis hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Qardawi, dirumuskan oleh Djamal Doa menjadi tiga kewajiban besar6: a. Kewajiban setup individu yang tercermin dalam kewajiban b. Kewajiban kekerabatan yang tercermin dalam jaminan antar satu rumpun keluarga. c. Kewajiban masyarakat dan pemerintah untuk menyediakan dana jaminan sosial yang diperoleh melalui zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, dan lainnya. Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan 5
M. Nur Rianto Arif, Teori Makro Ekonomi Islam, (Bandung, Alfabeta, 2010), cet ke 1,
6
Ibid, h. 246.
h. 245.
36
ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama: pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ads di muka bumf ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Kedua: status harta yang dimiliki oleh manusia adalah sebagai berikut. 1. Harta sebagai amanah (titipan, as atrust) dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Dalam bahasa Einsten, manusia tidak mampu menciptakan energi; yang mampu lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Pencipta awal segala energi adalah Allah SWT. 2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiki, menguasai, dan menikmati harta. 3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. 4. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah.7
7
9.
Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gems Insani, 2001), cet ke 1, h. 8-
37
B. Kerjasama dalam Sistem Ekonomi Islam Islam adalah agama kaffah dan syamil (komprehensif dan integratif) Yang diturunkan dan memuat segala sesuatu yang bersifat mendasar dan penting bagi manusia. Konsep kaffah dan syamil inilah yang mendorong manusia untuk bekerjasama satu sama lain. Kerjasama dilihat sebagai nilai dasar dalam filosofi ekonomi Islam. Dengan menafikkan adanya fenomena dikotomi antara globalisasi dan regionalisasi, pada dasarnya Islam adalah sebuah mainstream dalam mewujudkan kepentingan kerjasama ekonomi ini. Sehingga dengan kondisi adanya perbedaan ekonomi yang sangat besar mendorong kerjasama di antara negara-negara muslim, kerjasama ekonomi ini Yang prinsip-prinsipnya didasarkan pada motif normatif religius dan empirispragmatis pada dasarnya. Sistem ekonomi tidak boleh menjadikan manusia hanya sebagai alai belaka dalam mencapai tujuan ekonomi atau negara. Islam mencoba memandu manusia kearah aksi dan partisipasi individual langsung dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi melalui cara solidaritas dan kerjasama akan menghasilkan dinamika dan pertemuan ekonomi. Dengan demikian, individu bertanggung jawab atas efek moral dari tindakannya, termasuk dalam masalah ekonomi, sehingga transformasi dan pertumbuhan spiritual batinnya terkait erat dengan perkembangan komunitas.8 Tujuan sistem ekonomi Islam menunjukkan bahwa kesejahteman materil berdasar pada dasar yang tak tergoyahkan bagi nilai-nilai rohani yang 8
Zamir 1qbal dan Abbas Mirakhor, Penganiar Keuangan Islam: Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2008), Edisi 1, cet ke 1, h. 56-57.
38
mendasari suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam filosofi ekonomi Islam. Yang sangat mendasar dari sistem ekonomi Islam adalah menjadi berbeda dari sosialisme dan kapitalisme, yang mans keduanya duniawi dan tidak berorientasi ke nilai-nilai rohani. Apapun usaha untuk menunjukkan persamaan Islam dengan kapitalisme maupun sosialisme hanya dapat mempertunjukkan suatu ketiadaan pemahaman karakteristik dasar dari tiga sistem.9 Karena itu, Islam menggunakan kerjasama dan kompetisi dalam menata masyarakat ideal melalui harmonisasi dan rekonsiliasi antara dua kubu Yang berlawanan. Dari perspektif ini, orang bisa mengatakan bahwa karakteristik unik Islam adalah penekanannya terhadap, integrasi masyarakat manusia sebagai konsekuensi dari keesaan Allah SWT. Hingga detik ini, kepribadian Rasulullah SAW dimanifestasikan dalam berbagai peran sosial dalam komunitas, diarahkan kepada integrasi maksimum dan harmoni dalam masyarakat tersebut. Lebih jauh lagi, setiap aturan perilaku, termasuk yang dalam bidang ekonomi, didesain untuk membantu proses integrasi. Sebaliknya, semua praktik yang diharamkan secara langsung maupun tidak langsung adalah praktik yang menimbulkan disintegrasi sosial.10 Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang bisa dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individual11. Untuk sahnya kerjasama kedua belah pihak hares memenuhi syarat untuk mengadakan akad
9
Veithzal Riva’i dan Andi Buchari, Islamic Economics Ekonomi Syariah bukan OPSI, Tetapi SOLUSI, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Edisi 1, cet ke 1, h. 247. 10 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, op.cit., h. 57. 11 Tagiman, Kewarganegaraan, (Surakarta: CV Grahadi, 2004), cet ke 1, h. 7.
39
yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, Berta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari manapun. Kerjasama dan kolaborasi dalam konteks sebagaimana yang pernah disunahkan oleh Rasulullah SAW bersifat strategic tidak hanya dalam kaftan hubungan ekonomi, namun aplikasi untuk seluruh ruang kehidupan seperti ekonomi, politik, ptrtahanan dan keamanan, keadilan sosial, hukum, seperti hal lain yang menjadi penyangga umat dalam menyempurnakan amanah manusia sebagai khalifah. Pegangan dasar normatif ini seharusnya memberikan hasil kedasama yang kuat di antara negara-negara muslim dengan karakteristik kuat yang lebih dari sekedar dari perjanjian ekonomi, termasuk juga memiliki dimensi transedental, sosial, dan terutama moral.12 Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW menyebut secara jelas sifat kompetisi dan kedasama yakni manusia dapat bekerjasama dan berkompetisi demi kebaikan dan keburukan. Hal inilah yang mengarah kepada integrasi dan disintegrasi masyarakat manusia. Al-Qur’an dan sunnah menekankan bahwa kompetisi dan kerjasama harus digunakan dalam ketaqwaan dan keshalehan, bukan untuk kejahatan. Oleh karena itu, dalam Surat al-Maidah (5) ayat 2, Allah SWT berfirman:
12
Jusmaliani, op.cit., h. 97.
40
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’arsyia’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulanbulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatangbinatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat sikw-Nya”13 Senada dengan hal tersebut, orang-orang muslim didorong untuk berlomba-lomba
dalam
kebaikan.
Syariah
tidak
mengijinkan
adanya
penindasan atas pihak lain:14 Diutamakan bagi setiap muslim untuk sating bekerjasama di antara mereka sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT. Dalam Surah at-Taubah ayat 71:
13
Depertemen Agama RI, al-Hikmah al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), cet ke 3, h. 106. 14 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor , op.cit., h. 58.
41
Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka tact kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”15
C. Pengertian Mitra Sinergi 1. Pengertian Kemitraan Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kedasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum (Promkes Depkes RI) meliputi: a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan “mitra” atau “partner”.
15
Depertemen Agama RI, op.cit., h. 198.
42
b. Kemitraan
adalah
proses
pencarian/perwujudan
bentuk-bentuk
kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan pesan pecan masing-masing. d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi tintuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi togas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masingmasing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.16 2. Prinsip Kemitraan Terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan yaitu:
a. Prinsip Kesetaraan (equity) Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. b. Prinsip Keterbukaan 16
Kuswidanti, FKMUI, 2008, (Ditjen P2L & PM, 2004), Browsing di Yon-Net Pekanbaru, Rabu, 15 Mei 2013.
43
Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra). c. Prinsip Azastmanfaat bersama (mutual benefit) Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama. 3. Langkah-langkah Kemitraan Kemitraan memberikan nilai tambah kekuatan kepada masingmasing sektor untuk melaksanakan visi dan misinya. Namun kemitraan juga merupakan suatu pendekatan yang memerlukan persyaratan, untuk itu diperlukan langkah-langkah tahapan sebagai berikut: a. Pengenalan masalah b. Seleksi masalah c. Melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial melalui Surat menyurat, telepon, kirim brosur, rencana kegiatan, visi, misi. d. Melakukan identifikasi peran mitra/jaringan kerjasama antar sesama mitra dalam upaya mencapai tujuan, melalui: diskusi, forum pertemuan, kunjungan kedua belah pihak, dan lain-lain.
44
e. Menumbuhkan kesepakatan yang menyangkut bentuk kemitraan, tujuandan tanggung jawab, penetapan rumusan kegiatan memadukan sumber days yang tersedia di masing-masing mitra keda, dan lain-lain. Kalau ini sudah ditetapkan, maka setiap pihak terbuka kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bervariasi sepanjang masih dalam lingkup kesepakatan. f. Menyusun rencana kerja: pembuatan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan, pengaturan peran, tugas dan tanggung jawab. g. Melaksanakan kegiatan terpadu: menerapkan kegiatan sesuai yang telah disepakati bersama melalui kegiatan, bantuan teknis, laporan berkala, dan lain-lain. h. Pemantauan dan evaluasi. Dalam hubungan kemitraan harus membuat perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Firman Allah SWT. Surah al-Maidah (5) ayat 1:
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang
45
dikehendaki-Nya.17 4. Pengertian Sinergi Nilai sinergi dimaknakan sebagai: “Memelihara dan meningkatkan hubungan kerjasama donatur/muzaki secara harmonic untuk hasil yang terbaik”18
dengan
Menurut Deardorff dan Williams (2006) sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi daridua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Menurut Corning (1995) sinergi sesungguhnya ada dimana-mans di sekitar kita termasuk di dalam diri kita. Sinergi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, batudapat digunakan untuk membuat berbagai struktur seperti rumah, tembok, jalanan, dan sebagainya. Namun demikian, tanpa adanya semen dan usaha manusia maka batu-batu tali hanya menjadi tumpukan batu belaka yang tidak banyak gunanya. Pada tingkatan organisasi maka sinergi sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut dapatbegalan
dengan
balk
dan
sempurna
(well
and
excellent).
Sebagaimana manusia, sinergi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi adalah sinergi yang bersifat internal dan eksternal. Sinergi internal adalah 17
Depertemen Agama RI, Loc.cit. Arip Nugroho, Manajer Program Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, wawancara, Pekanbaru, Kamis, 20 Juni 2013. 18
46
sinergi antara organ-organ yang ada di dalam organisasi tersebut yang memungkinkan seluruh organisasi tersebut dapat bergerak wiring dan sejalan. Sama seperti manusia, suatu organisasi tidak dapat hidup sendiri. Suatu organisasi akan berinteraksi dengan lingkungan ekstemal.Sinergi dengan lingkungan zeksternal ini sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapatmencapai tujuan dari organisasi tersebut. Menurut Deardorff dan Williams (2006) sinergi bukanlah sesuatu yang dapat kita pegang oleh Langan kita tapi suatu istilah yang berarti melipatgandakan pengaruh (multiplier effect) yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu berlipatganda secara eksponensial melalui usaha bersama. Sinergi kelompok dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekedasama secara sinkron satu sama lain sehingga mereka dapatat bergerak dan berfikir sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, positif, memberdayakan, dan menggunakan cumber days kelompok secara keseluruhan. Sinergi (Synergy) adalah bentuk Kerjasama win-win yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Menurut Stephen Covey dalam bukunya 7 habits of highly effective people, jika 1 + 1 = 3, maka itulah yang disebut “Synergy”. Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Konsep bersinergi diantaranya adalah berikut ini:
47
a. Berorientasi pada hasil dan positif b. Perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigma c. Saling bekerjasama dan bertujuan sama serta adanya kesepakatan d. Sangat efektif diusahakan dan merupakan suatu proses Melalui sinergi, kedasama dari paradigma yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesepakatan demi hasil positif. Sinergi adalah proses yang harus dilalui masing-masing pihak, yang mana perlu waktu dan konsistensi. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membangun rasa saling percaya sehingga sinergi terbangun sebagai kedasama kreatif diantaranya: a. Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan orang lain. b. Jangan menilai buruk terhadap pihak lain. c. Jangan memberikan janji yang anda tak yakin memenuhinya. d. Jangan mengecewakan harapan orang lain. e. Mewujudkan sinergi adalah keberhasilan bersama yang terbina dari kebiasaan. Mewujudkan sinergi bukan berarti berkompromi di tengah, melainkan mencari alternatif ketiga dan mencapai puncak. Sinergi adalah perbedaan bukan persamaan. Sinergi akan membangun kedasarnakerjasama kreatif dengan cara menghonnati perbedaan, membangun kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan.
D. Pengertian Perbankan
48
Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat dinegara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktitivas keuangan lainnya. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank disuatu negara dipakai ukuran perumbuhan disuatu negara tersebut.19 Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup orang banyak. Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pemberian kredit, misalnya kepada masyarakat bisnis, maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat banyak.20 Menurut A.Abdurahman (2001) dalam ensiklopedi ekonomi keuangan dan perdagangan, “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, 19
Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, ( Jakarta: Kencana, 2010), Edisi 1, cet ke 1, h. 1. 20 Ibid, h.3-4.
49
pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan bendsbends berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain”. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 pasal 1 tentang PokokPokok Perbankan,” bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa jasadalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.21
21
Thamrin Abdullah & Prancis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta. Rajawali Pers, 2012), Edisi 1, cet ke 1, h.2-3.
