BAB III SOP PENATAUSAHAAN DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT MASUK
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Dasar Hukum : 1. PERMENDAGRI 54/2009 2. PERBUP Lamongan 48/2008 3. PERBUP Lamongan 66/2008 4. PERBUP Lamongan 23/2011 Keterkaitan : Mendagri, Bupati, Kabag,Kasubbag, Staf
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif
413.033 / 3.01 / 2013 5 Januari 2013
Disahkan oleh
Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset
Nama SOP
SOP Penatausahaan dan Pengadministrasian Surat Masuk
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Tata Naskah Dinas
Peralatan/ Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Agenda Kasubbag 4. Lembar Disposisi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP Penatausahaan Surat Masuk belum maksimal maka proses Pencatatan Nomor Surat Masuk penatausahaan dan pengadministrasian surat masuk belum berjalan secara optimal.
5 Pebruari 2013
BAB III SOP PENATAUSAHAAN DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT KELUAR
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Dasar Hukum : 1. PERMENDAGRI 54/2009 2. PERBUP Lamongan 48/2008 3. PERBUP Lamongan 66/2008 4. PERBUP Lamongan 68/2008 5. PERBUP Lamongan 23/2011 Keterkaitan : Mendagri, Bupati, Sekda, Asisten Administrasi,Kabag,Kasubbag, Staf
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Tata Naskah Dinas 2. Dapat Mengoperasikan Komputer
Peralatan/ Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Agenda Kasubbag 4. Lembar Disposisi Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP Surat Keluar belum dilaksanakan secara maksimal maka Surat Keluar Pencatatan Nomor Surat Keluar mengalami penundaan pengiriman
413.033 / 3.02 / 2012 5 Januari 2013 5 Pebruari 2013 Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset SOP Penatausahaan dan Pengadministrasian Surat Keluar
BAB III SOP PENYUSUNAN SURAT PERJALANAN DINAS SKPD
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 2. Perbup Lamongan No. 27/2012
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Aturan Perjalanan Dinas
Keterkaitan : Kepala SKPD, Staff/TU, PNS yang melakukan perjalanan dinas, Bendahara Pengeluaran
Peralatan/ Perlengkapan : 1. Buku Standar Analisis Biaya (SAB) 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer
413.033 / 4.01 / 2012 5 Januari 2013 5 Pebruari 2013 Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset SOP Penyusunan Surat Perjalanan Dinas SKPD
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP Penyusunan Surat Perjalanan Dinas SKPD belum dilaksanakan secara Pendataan atas rincian dan syarat biaya perjalanan dinas maksimal maka akan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan perjalan dinas
BAB III SOP ABSENSI MANUAL PEGAWAI
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
Dasar Hukum : 1. Perbup Lamongan No. 35 Tahun 2012 2. Perda Lamongan No. 11/2007 3,. Pebup Lamongan No.28 Tahun 2012
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Aturan Kepegawaian
Keterkaitan : Kabag, Staf, TU bag. Kepegawaian
Peralatan/ Perlengkapan : 1. Buku Absensi Harian 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer
413.033 / 5.01 / 2012 5 Januari 2013 5 Pebruari 2013 Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset SOP Absensi Manual Pegawai
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP Absensi Manual Pegawai tidak berjalan secara optimal maka Pendataan dan pencatatan kehadiran pegawai pengawasan terhadap kehadiran pegawai tidak akan berjalan secara maksimal
BAB III SOP PEMBUATAN KARTU PEGAWAI (KARPEG)
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
413.033 / 5.02 / 2012 5 Januari 2013 5 Pebruari 2013 Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset SOP Pembuatan Kartu Pegawai
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Aturan Kepegawaian
2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil; Keterkaitan : Kabag, Staf, TU Bag. Kepegawaian, BKD
Peralatan/ Perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP Pembuatan Kartu Pegawai ini belum dilaksanakan maka Pembuatan Pencatatan dan pendataan biodata pegawai dan kelengkapan pengajuan Kartu Pegawai Kartu Pegawai akan terjadi kesalahan
BAB III SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN NILAI 10 JUTA
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
413.033 / 6.01 / 2012 5 Januari 2013 5 Pebruari 2013 Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset SOP Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Nilai 10 Juta
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan 1. Memahami Aturan dan Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
Keterkaitan : PPTK, PPK, Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang dan Jasa, PPHP, Bendahara Pengeluaran
Peralatan/ Perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai 10 Juta ini belum Pencatatan dan pendataan kelengkapan berkas pengajuan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan maka akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa
BAB III SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA SAMPAI DENGAN NILAI 50 JUTA
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
413.033 / 6.02/ 2012 5 Januari 2013 5 Pebruari 2013 Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset SOP Pengadaan Barang dan Jasa Sampai Dengan Nilai 50 Juta
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan 1. Memahami Aturan dan Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
Keterkaitan : PPTK, PPK, Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang dan Jasa, PPHP, Bendahara Pengeluaran
Peralatan/ Perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan nilai 50 Juta ini belum Pencatatan dan pendataan kelengkapan berkas pengajuan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan maka akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa
BAB III SOP PENCAIRAN KEUANGAN
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
413.033 / 7.01 / 2012 5 Januari 2013 5 Pebruari 2013 Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset SOP Pencairan Keuangan
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 2. Perdirjen Perbendaharaan No. PER 66/PB/2005
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Aturan dan Tata Cara Pencairan Keuangan
Keterkaitan : PPTK, Bendahara, PPK, Pengguna Anggaran, Kuasa BUD
Peralatan/ Perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP Pencairan Keuangan ini belum dilaksanakan maka akan terjadi Pencatatan dan pendataan kelengkapan berkas pengajuan Pencairan keuangan kesalahan dalam mengajukan pencairan
BAB III SOP TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN LEMBUR PEGAWAI
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Dasar Hukum : 1. Perbup Lamongan No. 35 Tahun 2012 2. Perda Lamongan No. 11/2007 3. Pebup Lamongan No.28 Tahun 2012
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
413.033 / 7.02 / 2012 5 Januari 2013 5 Pebruari 2013 Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset SOP Tata Cara Permintaaan dan Pembayaran Lembur Pegawai
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Aturan Permintaan dan Pembayaran Lembur Pegawai
Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan : Bank, DPPKA bagian Perbendaharaan, PPTK, Bendahara Pengeluaran, PPK (Pejabat 1. Buku Standar Analisis Biaya (SAB) Penatausahaan Keuangan),PA/KPA 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP Permintaan Pembayaran Uang Lembur belum dilaksanakan secara Pendataan atas rincian dan aturan pembayaran lembur pegawai maksimal maka akan terjadi kesalahan dalam pembayaran lembur pegawai
BAB III SOP PENGAJUAN SPP
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Dasar Hukum : 1. UU No. 17 Th 2003 Psl. 28 Tentang Keuangan negara 2. PP 58 Th 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
413.033 / 7.03 / 2012 5 Januari 2013 5 Pebruari 2013 Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset SOP Pengajuan SPP
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Aturan dan Pengajuan SPP
Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan : Bank, DPPKA bagian Perbendaharaan, PPTK, Bendahara Pengeluaran, PPK (Pejabat 1. Alat Tulis Kantor Penatausahaan Keuangan),PA/KPA 2. Komputer Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP Pengajuan SPP tidak dilaksanakan maka Pengajuan SPP tidak berjalan Pencatatan dan pendataan kelengkapan Pengajuan SPP dengan baik
BAB III SOP PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTERAN
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
413.033 / 8.01 / 2012 5 Januari 2013 5 Pebruari 2013 Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset SOP Penyusunan Laporan Semesteran
Dasar Hukum : 1. UU No. 17 Th 2003 Psl. 28 Tentang Keuangan negara 2. PP 58 Th 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Aturan dan Tata Cara Penyusunan Laporan Semesteran
Keterkaitan : Kabag, Kasubbag Keuangan, Staf, Bagian Akuntansi
Peralatan/ Perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP Penyusunan Laporan Semesteran ini belum dilaksanakan maka akan Pencatatan dan pendataan kelengkapan kelengkapan dalam Penyusunan Laporan Semesteran terjadi kesalahan dalam Penyusunan Laporan Semesteran tersebut
BAB III SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TAHUN
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
413.033 / 8.02 / 2012 5 Januari 2013 5 Pebruari 2013 Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset SOP Penyusunan Laporan Akhir Tahun
Dasar Hukum : 1. UU No. 17 Th 2003 Psl. 28 Tentang Keuangan negara 2. PP 58 Th 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Aturan dan Tata Cara Penyusunan Laporan Akhir Tahun
Keterkaitan : Kabag, Kasubbag Keuangan, Staf, Bagian Umum, Bagian Akuntansi
Peralatan/ Perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP Penyusunan Laporan Akhir Tahun ini belum dilaksanakan maka akan Pencatatan dan pendataan kelengkapan Penyusunan Laporan Akhir Tahun terjadi kesalahan dalam Penyusunan Laporan Akhir Tahun
BAB III SOP PEMBAYARAN SEWA TANAH BENGKOK
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
413.033 / 9.01 / 2012 5 Januari 2013 5 Pebruari 2013 Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset SOP Pembayaran Sewa Tanah Bengkok
Dasar Hukum : 1. UU No. 17 Th 2003 Psl. 28 Tentang Keuangan negara 2. PP 58 Th 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Aturan Penatausahaan dan Pengadministrasian Bendahara Penerimaan
Keterkaitan : Kabag, Kasubbag Keuangan, Bendahara Penerimaan, Staf Kelurahan, Bank
Peralatan/ Perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP Pembayaran Sewa Tanah Bengkok tidak dilaksanakan maka Pencatatan dan pendataan kelengkapan SPJ Pembayaran Sewa Tanah Bengkok Pengadministrasian dan Penatausahaan SPJ Penerimaan tidak berjalan dengan baik
BAB III SOP PEMBAYARAN KONSTRIBUSI PUPUK ORGANIK
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
413.033 / 9.02 / 2012 5 Januari 2013 5 Pebruari 2013 Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset SOP Pembayaran Konstribusi Pupuk Organik
Dasar Hukum : 1. UU No. 17 Th 2003 Psl. 28 Tentang Keuangan negara 2. PP 58 Th 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami Aturan Penatausahaan dan Pengadministrasian Bendahara Penerimaan
Keterkaitan : Kabag, Bendahara Penerimaan, Staf BUMD, Bank
Peralatan/ Perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Apabila SOP Pembayaran Konstribusi Pupuk Organik tidak dilaksanakan maka Pencatatan dan pendataan kelengkapan SPJ Pembayaran Konstribusi Pupuk Organik Pengadministrasian dan Penatausahaan SPJ Penerimaan tidak berjalan dengan baik
