BAB III POLIGAMI MENURUT PP No. 45 TAHUN 1990
1. Ketentuan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, di dalam bagian menimbang PP No. 45 Tahun 1990 ditegaskan:1 a. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundangundangan
yang
berlaku,
termasuk
menyelenggarakan
kehidupan
berkeluarga. c. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. 1
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta:Rineka Cipta, 2005, hlm.271.
36
d. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegaskan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. e. Penegasan didalam menimbang PP No. 45 Tahun 1990 tersebut ditegaskan lagi dalam penjelasan umum yang secara otentik di muat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424.2 Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 disebutkan ruang lingkup pengertian Pegawai Negeri yaitu sebagai berikut: 1) Pegawai Negeri terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil Pusat b. Pegawai Negeri Sipil Daerah c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.3 3)Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu: a. Pegawai Bulanan di samping pensiun b. Pegawai Bank milik Negara 2
Ibid., Victor M. Situmorang, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990, hlm.20. 3
37
c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara d. Pegawai Bank Milik Daerah e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah f. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa. 4 4)Pejabat adalah: a. Mentri b. Jaksa Agung c. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen d. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara e. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I f. Pimpinan Bank milik Negara g. Pimpinan Badan Usaha milik Negara h. Pimpinan Bank Milik Daerah i. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.5 Berdasarkan
Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990
yang ditetapkan dan
diundangkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto bersama Menteri atau Sekretaris Negara Moerdiono pada tanggal 6 September 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS pada bagian III diatur tentang PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang terdapat beberapa ketentuan, yakni: 4 5
Sudarsono, op.cit., hlm.273. Ibid.,hlm.274.
38
1) PNS yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. 2) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat. 3) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. 4) Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. 5) Membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk tim pelaksana Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1983 dan Peraturan
Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dilingkungan masing-masing. 6) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka Pejabat tersebut di anggap telah menolak permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang yang di sampaikan oleh PNS bawahannya. 7) Apabila hal tersebut dalam angka 6 diatas ternyata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.6
6
Ibid., hlm.279.
39
Berdasarkan Pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa: 1) Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat. 3) Permintaan izin sebagaimana dalam ayat (1 ) diajukan secara tertulis. 4) Surat permintaan izin sebagaimana dalam ayat 3, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.7 Sedangkan dalam Pasal 5 PP No. 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa: 1) Permintaan izin sebagaimana dalam pasal 3 dan pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran hirarki. 2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima perimintaan izin tersebut.8 Bagi PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi aturan -aturan sebagaimana tercantum dalam Surat EdaranNomor: 48/SE/ 1990 yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 1990 oleh
7 8
Undang-undangPerkawinan di Indonesia, Surabaya : Arkala, hlm.154. Ibid., hlm.155.
40
Presiden Republik Indonesia dan didampingi oleh Mentri atau Sekretaris Negara Republik Indonesia Moerdiono, yang antara lain isinya: 1). PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat. 2). Izin untuk beristri lebih dari seorang, hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu alternatif dan ketiga syarat kumulatif, yaitu: Syarat alternatif: a.
Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b.
Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.9
c.
Syarat kumulatif: a.
Ada persetujuan tertulis
b.
PNS Pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
c.
Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.10
Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai kedudukan dan peran penting serta menentukan, karena ia adalah unsur aparatur negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional 9
Ibid., hlm.114. Ibid., hlm.115.
10
41
seperti dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional diperlukan adanya Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaataan kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat
11
Dalam rangka usaha untuk lebih
meningkatkan dan menegakkan disiplin PNS serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik sengaja ataupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Beberapa perubahan itu salah satunya adalah larangan bagi PNS Wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat.12 2. Larangan bagi PNS wanita untuk menjadi istri poligami dalam Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990. Produk hukum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaaanya PP No. 9 Tahun 1975 berlaku untuk semua warga Indonesia, untuk PNS selain kedua produk hukum tersebut, juga tunduk pada PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Hal ini dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi 11 12
Pola Pembinaan Ketatalaksanaan Peradilan Agama, 2000,hlm. 4. Sudarsono, op.cit., hlm. 272.
42
contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam membina kehidupan berkeluarga. PP tersebut secara tidak langsung
dimaksudkan untuk
memperketat dan mempersulit izin perceraian dan izin poligami 13 . Sanksi pelanggarannya terdapatdalam pelanggaran disiplin berat yang ada di PP No. 30 Tahun 1980 tentang disiplin PNS, yang kemudian diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto dan Mentri atau Sekretaris Negara Republik Indonesia Moerdiono tentang ketentuan yang berlaku bagi PNS wanita dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu diatur di dalam bagian IV dan V surat edaran ini.14 A. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat 1) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. 2) Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua, ketiga atau keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.15
13
Setiawan Budi Utomo,Fiqih Aktual, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm.266. Sudarsono, op.cit., hlm.280. 15 Ibid., 14
43
B. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai: a. Pimpinan Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, Mentri, Jaksa Agung, Pimpinan
Lembaga
Pemerintahan
Non
Departemen,
Pimpinan
Kesekretariatan, Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesian di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden. b. Bupati atau Walikota madya Kepala daerah Tingkat II termasuk wakil Bupati atau Walikota madya kepala Daerah Tingkat II dan Walikota didaerah khusus ibu kota Jakarta serta walikota administratif, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Mentri dalam negeri. c. Pimpinan atau Direksi Bank Milik Negara dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden. d. Pimpinan atau Direksi Bank Milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah , wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Daerah tingkat I atau Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan. e. Anggota Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Mentri atau pimpinan instansi induk yang bersangkutan.
44
f. Kepala Desa, Perangkat desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.16 Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat, selain itu berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya tugas kedinasan itu merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Berkaitan dengan itu maka setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan untuk mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disertai atau ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari serta dalam perbuatan dalam melaksanakan tugas. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur negara, Abdi Negara, dan Abdi Mayarakat wajib setia, taat dan mengabdi sepenuhnya kepada Pancasila sebagai falsafah dan Ideologi negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 kepada Negara dan kepada Pemerintah.17 Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus
16 17
Ibid., hlm.281. Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama, Pedoman Kepegawaian, 2006, hlm.7
45
mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan
pikiran
serta
menyelenggarakan
mengarahkan tugas
segala
Pemerintahan,
daya
bahwa
dan
tenaganya
Pegawai
Negeri
untuk berada
sepenuhnya dibawah pimpinan Pemerintah. Hal ini perlu untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas. Menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.18 3. Sanksi Pelanggaran sesuai PP No. 45 Tahun 1990 Sanksi disiplin merupakan penerapan disiplin setelah adanya kejadian dikarenakan cara preventif tidak bisa dilakukan. Sanksi disiplin atau sanksi administratif diberikan bagi Pegawai yang melanggar, sehingga yang lain tidak meniru dan yang bersangkutan akan jera dan insyaf. 19 Terhadap PNS yang melanggar disiplin Pegawai baik karena tidak melaksanakan kewajiban atau karena mengerjakan larangan, mereka akan dikenakan sanksi. Besar kecilnya sanksi terkait dengan berat ringannya pelanggaran. Sanksi pelanggaran PP No. 45 Tahun 1990 dijelaskan di dalam pasal 15 yang antara lain isinya: 1.) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban atau ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (2), pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 18 19
Ibid., hlm.8 Ibid., hlm.5.
46
14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga, atau keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah
satu hukuman disiplin berat berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Ngeri Sipil.20 2.) PNS wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 3.) Atasan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.21 Berdasarkan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto dan Mentri atau Sekretaris Negara Republik Indonesia Moerdiono yang mengatur tentang sanksi bagi PNS tentang ketentuan-ketentuan izin cerai dan izin beristri lebih dari satu atau untuk menjadi istri kedua bagi Pegawai Negeri Sipil wanita memiliki akibat hukum tersendiri.22 a) Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan atau Pejabat, kecuali Pegawai Bulanan Pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 20
Undang-undang Perkawinan, op.cit., hlm.57. Ibid., hlm.58 22 Sudarsono, op. cit., hlm. 282. 21
47
Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan diantaranya:23 1. Tidak memberitahukan perkawinannya secara tertulis kepada Pejabat dalam
jangka
waktu
selambat-lambatnya
satu
tahun
setelah
perkawinan dilangsungkan. 2. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan dari Pejabat. 3. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. 4. Melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya. 5. Tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian. 6. Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga atau keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan. 7. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
23
Ibid.,
48
8. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian. 9. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya PNS dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah. b) Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.24 c) Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian. d) Apabila Pegawai bulanan disamping pensiun melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan atau menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dan atau menolak melaksanakan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dibebaskan dari jabatnnya .
24
Ibid., hlm. 283.
49
e) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin menurut ketentuan pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. f) Sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah bagi: 1. Pegawai bulanan disamping pensiun 2. Pegawai Bank Milik Negara 3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara 4. Pegawai Bank Milik Derah 5. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah 6. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan didesa.25 Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu diadakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan dan sanksi perlu dimuat dalam peraturan: 1) Keharusan setia dan taat pada: a. Pancasila b. Undang-undang Dasar 1945 c. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
25
Ibid., hlm.284.
50
d. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku serta melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berhak.26 e. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. f. Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaikbaiknya g. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan. 2) Larangan dalam peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut: a. Menjadi Pegawai Negeri Asing tanpa izin Pemerintah b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil. c. dan lain-lain.27 Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran disiplin bisaberbentuk lisanmaupun tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan norma etik Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran disiplin tidak hanya berlaku di dalam tugas jam kerja tetapi juga diluar tugas jam kerja..28
26
Victor M. Situmorang, op.cit., hlm.31. Ibid., hlm.32. 28 Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama, op.cit.,hlm.54. 27
51
Isi dari PP Nomor 53 Tahun 2010 atas perubahan PP No. 30 Tahun 1980 adalah bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban-kewajiban dan larangan dapat dijatuhi sanksi atau hukuman pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut:29 1. Tingkat hukuman disiplin Tingkat hukuman disiplin yaitu: hukuman disiplin ringan, hukuman disipilin sedang, dan hukuman disiplin berat.30 a. Hukuman disiplin ringan terdiri dari: 1) Teguran lisan 2) Teguran tertulis 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.31 b. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari: 1). Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun 3).Penundaan
pangkat
setingkat
lebih
rendah
selama
1
tahun
(sebelumnya di PP Nomor 30 tahun 1980 merupakan hukuman disiplin berat).
29
Ibid., hlm.55 Istomo Gatot,Himpunan Lengkap Undang-undang dan Peraturan –peraturan Kepegawaian Negara, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1982, hlm.761 31 Ibid., hlm.762. 30
52
c. Hukuman disipilin berat, terdiri dari: 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 sampai dengan 35 hari kerja. 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 sampai 40 hari kerja 3) Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 sampai dengan 45 hari kerja 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.32 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 memuuat tentang ketentuanketentuan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai pengganti peraturan perundang-undangan dibidang pemberhentian Pegawai sebagai PNS yang diatur dalam PP No. 15 Tahun 1951, PP No. 68 Tahun 1958, PP No. 239 Tahun 1961. Selain dari peraturan tersebut diatas, PP No. 32 Tahun 1979 juga merupakan perwujudan dari pasal 23 PP No. 8 Tahun 1974 (tentang Pokok.-pokok Kepegawaian, dalam pasal 23 PP No. 8 Tahun 1974 ditentukan bahwa:33
32 33
Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama, op.cit., hlm.56. Victor M. Situmorang, op.cit., hlm.46.
53
1) PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena: a. Permintaan sendiri b. Telah mencapai usia pensiun c. Adanya penyederhanaan organisasi Pemerintah d. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai PNS.34 2) PNS yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat. 3) PNS dapat diberhentikan dengan hormat, karena: a. Melanggar sumpah atau janji PNS, Sumpah atau janji jabatan negeri atau peraturan disiplin PNS. b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya empat tahun atau diancam dengan hukuman lebih berat.35 4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
34 35
Ibid., Ibid., hlm.47.
54
b. Melakukan penyelewengan terhadap Ideologi, UUD 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pancasila .36
36
Ibid.,
