BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan
hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Bentuk
perlindungan
yang
diberikan
terhadap
anak
korban
penyalahgunaan narkotika adalah menyiapkan atau menyelenggarakan rehabilitasi baik rehabilitasi medis yaitu pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit atau cedera melaluipanduan intervensi medik untuk mencapai kemampuan fungsional yang optimal., maupun rehabilitasi sosial yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar dapat kembali melaksanakan funsi sosial dalam kehidupan masyarakat yang tujuannya menghindari korban dari tekanan pengedar narkotika, kerusakan mental, fisik, dan psikis anak dan kemudian memberikan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika guna tumbuh kembang anak dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa 2.
hambatan yang dihadapi POLRI dalam menghindari anak dari sanksi pidana adalah anak yang berhadapan dengan hukum memang terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai batas usia anak yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berusia dibawa 12 tahun tidak
53
54
boleh di pidana, anak yang berusia dibawa 14 tahun tidak dapat di pidana namun dapat dikenakan tindakan, dan anak yang berusia dibawa 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana, sehinggah hambatan yang dihadapi POLRI untuk menghindari anak dari sanksi pidana akan sulit apabila anak yang berperkara dengan hukum tersebut berusia di bawa 18 tahun dengan ancaman pidana yang lebih dari 7 tahun penjara, selain itu hal yang memperberat anak untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah apabila anak yang berperkara dengan hukum tersebut telah berulang-ulang kali melakukan tindak pidana baik yang sejenis ataupun tidak sejenis. Hal tersebut yang merupakan hambatan untuk menghindari anak dari sanksi pidana sehingga memungkinkan anak untuk dikenakan sanksi pidana guna untuk kepentingan umum dan kebaikan anak itu sendiri.
A. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 1. Dalam hal rehabilitasi agar pemerintah lebih mengutamakan anak di serahkan kembali kepada orang tua untuk di asuh dan mewajibkan melaporkan perkembangan anak setiap bulannya hingga anak berumur 18 tahun. Dalam hal rehabilitasi agar pemerintah memberikan fasilitas yang memadahi bagi anak penyalahguna narkotika, agar tidak menggangu psikologis dan mental anak, dalam hal letak rehabilitasi, tempat rehabiltasi, dan alat-alat kelengkapan pemenuhan rehabilitasi anak, serta
55
lebih banyak melakukan pembinaan anak diluar pendidikan formal, misalnya dengan melakukan penyuluhan mengenai bahayanya narkotikan bagi anak, dengan sesering mungkin. 2. Mengenai hambatan POLRI hukum untuk menghindari anak dari sanksi pidana untuk lebih memperhatikan lagi mengenai anak yang diancam pidana diatas 7 tahun agar tidak menjadi patokan untuk dipidana namun lebih melihat dari aspek psikologis anak mengenai tindak pidana yang lakukan apa maksud dan tujuan anak melakukan tindak pidana narkotika. Sehinggah hal tersebut yang menjadi patokan apakah anak yang berperkara dengan hukum dapat di pidana atau tidak.
DAFTAR PUSTAKA Buku : Barda Nawawie Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Media Grafika, Jakarta ………………………………., Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008,hlm 22 M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta Made Sadhi Astuti, 2003, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, Universitas Negeri Malangpers, Malang. MG. Endang Sumiarni, 2003, Perlindungan Hukum Terhadapa Anak Dalam Hukum Pidana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Soedjono Dirjosiworo, 1987, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung
Website www.google.com, Media Indonesia, Togar Sianiar, Penyalahgunaan Narkoba, Korban, atau Penjahat, 31 agustus 2008 www.google.com, Ilmu Hukum, Bram Edrisy, Penyalahgunaan Narkotika,hlm 1, 24 Oktober 2013 www.google.com. Materi Kuliah Kebijakan Hukum Pidana. A. Aziz Maulana SH,MH. Kebijakan Hukum Pidana.HLM 1. 2011
Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia
