BAB III PEMBAHASAN. Dari beberapa pertimbangan hakim dalam proses memutuskan perkara

BAB III PEMBAHASAN A. Pertimbangan Hukum Dari beberapa pertimbangan hakim dalam proses memutuskan perkara antara PT.Bank Rakyat indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Dewata Abdi Nusa.telah terjadi hubungan hukum (rechtsbetrekking) sehingga hakim dalam proses mempelajari sampai memutuskan perkara ini dengan beberapa hasil pertimbangan hakim di antaranya. Bahwa berdasarkan surat permohonan

pemohon agar

pengadilan Niaga Surabaya menyatakan Termohon I dan Termohon II Pailit dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan termohon I dan termohon II tidak membayar lunas hutangnya terhadap pemohon tersebut dan kreditur lainnya.---------------menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut pemohon telah ajukan surat P-1 s/d P-14 tanpa mengajukan bukti-bukti.selanjutnya pertimbangan majelis hakim berpendapat permohonan pemohondi kabulkan seluruhnya, dan karenanyabiaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada termohon I dan Termohon II ;--------------dan pertimbangan Hakim selanjutnya secara yuridis yang mengabulkan permohonan pemohon secara penuh dalam kepailitan PT. Dewata Abdi Nusa dan Drs.Dewa putu Wibawa. Yaitu Majelis Hakim mengingat Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta pasal-pasal dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara.

82

83

84

A. Akibat Hukum dari Putusan Pailit No. Perkara 16/Pdt. Pailit/2013/PN.Sby. PT. Dewata Abdi Nusa Terhadap Jaminan hak tanggungan atas nama orang lain. Adapun akibat dari hukum kepailitan secara umum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang No 37 Tahun 2004 Pasal 21 “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan” dan selanjutnya dalam pasal 22 disebutkan ketentuan dimaksud dalam pasal 21 tidak berlaku terhadap: a)

Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan bukan oleh debitor sehubungan

pekerjaannya,

perlengkapannya,

alat-alat

medis

yang

dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu. b)

Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim pengawas; atau

c)

Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Perikatan Debitor sesudah ada Putusan pernyataan pailit, apabila debitor sudah dinyatakan pailit kemudian timbul perikatakan, maka perikatan debitor tersebut tidak dapat dibayar dari harta pailit. Demikian ditentukan dalam pasal 25 UUKPKPU ketentuan tersebut juga diatur dalam FV yang masih diberlakukan UUK.

Kedua ketentuan tersebut juga mengatur

85

sama bahwa terhadap hal di atas terdapat pengecualian yaitu apabila perikatan yang dimaksud menguntungkan harta pailit.dan selanjutnya tercantum dalam pasal 31 UUKKPU maka setelah diketahui adanya Putusan pernyataan Pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilakasanakan termasuk atau juga dengan menyadera debitur.dan memperhatikan pasal 31 UUKPKPU di atas maka diketahui bahwa dengan adanya putusan pailit mengakibatkan segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan semenjak itu tidak suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor (Pasal 31 Ayat (1) UUKPKPU selanjutnya pasal 31 ayat (2) UUKPKPU menyebutkan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretanya. Jadi ketentuan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUKPKPU tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) FV yang tidak dihapus oleh UUK. Namun dalam kontek jaminan Hak Tanggungan debitor (Pailit) kepada pihak ketiga.seperti yang kita ketahui kedudukan harta pihak peminjam, tercantum dalam pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (Tanggungan) atas utangnya. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang

86

berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam. Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berutang (Pihak peminjam) atas perikatan utangnya. berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan. Dari keterangan di atas bahwa dengan adanya pernyataan pailit terhadap PT. Dewata Abdi Nusa pasal 1131 sudah memberikan kewenangan pelaksanaan undang-undang tersebut. dalam KUH Perdata pasal 1320 menjelaskan tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian ada beberapa point diantaranya. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu bertemunya anatara penawaran dan penerimaan.83 Bahwa harus ada persetujuan antara para pihak dalam mengadakan perjanjian. Demikian pula harus ada kesepakatan antara waraga negara indonesia dan warga asing dan pembuatan perjanjian nominee tersebut. Jika dilihat dari fakta hukum yang ada, maka fakta-fakta yang ada 83

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, dalam Disertasi Nella Hasibuan Fakultas Hukum Brawijaya. 2012. h. 68.

87

menunjukkan bahwa Termohon yaitu PT. Graha Dewata Abdi nusa dan Dewa PUTU RAKA WIBAWA atas nama pribadi. telah wanprestasi terhadap kesepakatan/perjanjian (Bukti P-4-P-9a) terlampir. dengan Termohon /para Pemohon. Maka sudah jelas bahwa tuntutan Permohonan Pailit oleh Termohon Pailit/para Pemohon adalah melalui gugatan wanprestasi pada pengadilan Negeri Surabaya bukan tuntutan kepailitan pada pengadilan niaga surabaya. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Dalam kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.84 Sehingga dari putusan pengadilan Niaga pembuktian yang dilakukan oleh Hakim terlalu mudah untuk melakukan pailit terhadap PT. Dewata Abdi Nusa. Ketika dikorelasikan dengan Pasal 50 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan.85 Karena selama ini Lembaga yang paling fundamental dalam penyelesaian proses kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan telah ditunjuk secara khusus untuk menangani perkara kepailitan.86 Maka dari itu tindakan hukum yang dilakukan oleh Bank BRI untuk mempailitkan PT. Graha Dewata Abdi Nusa sudah melanggar hukum pasal 1320 KUH Perdata. Karena dilihat dari awal perjanjian antara TERMOHON dan PEMOHON tercantum dalam bukti (Bukti P-5 Dan P-5a).Bank BRI kurang menjaga prinsip kehati-hatian seperti yang tertuang dalam pasal 8 undang-undang Perbankan indonesia 1992/1998. 84

Sudarsono, Kamus Hukum. Cet. 5, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 578. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 86 Theresia Endang Ratnawati, Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009. h. 150. 85

88

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit, Bank antara lain.87 1)

Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas I’tikad dan kemampuan serta kesanggupan debitu untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 ayat (1));

2)

Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai sesuai dengan ketentuan yang ditetapakn oleh Bank Indonesia (Pasal 8 ayat (2)); Sehubungan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian kredit tersebut di atas, Bank umum dan perkreditan Rakyat wajib melakukan analisis kredit yang mendalam atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitor, dan memiliki serta

menerapkan

pedoman

perkreditan

dalam

melaksanakan

perkreditannya.dari penafsiran tentang aturan perkreditan Bank indonesia maupun Bank perkreditan Rakyat ada kebijaksanaan perkreditan Bank (KPB) yang nantinya antara kreditor dan Debitor saling berpedoman dalam prinsip kehati-hatian. Dan ada sistem pengawasan kredit. Berkaitan

dengan

Putusan

pengadilan

Niaga

No

perkara

16/Pdt.Pailit/2013/PN.Sby tidak bisa dilaksankan, karena ada pihak ke-3 yang secara sah menurut hukum telah melakukan transaksi jual beli dengan PT.Dewata Abdi Nusa. Keterangan (Berkas Perlawanan pihak ketiga terlampir) juga termasuk harta pailit. maka dari sinilah Melihat dari hasil putusan Pengadilan Niaga pada 87

Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Cet. 2, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 80.

89

Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sudah jelas bahwa terjadi kekeliruan dalam menafsiri fakta hukum yang ada. Padahal dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana

diatur

dalam

undang-undang

ini.”88

Hakim

lalai

dalam

mempertibangkan Kajian hukumnya yang terjadi antara pemohon dan termohon. bahwa judex facti secara fakta dalam menjatuhkan putusannya tanpa melakukan pertimbangan yang matang (Onvoldoende gemotiveerd)89 B.

Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Pailit PT. Dewata Abdi Nusa. Adapun dalam setiap proses penyelesaian sengketa ataupun perkara,

pengadilan atau hakim mengeluarkan putusan tidak hanya menyalin dari hasil putusan Copy Paste sebelumnya. Namun hakim di sini berperan aktif dalam menemukan hukum atau menciptakan hukum baru sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun junto pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengadilan atau hakim itu merupakan unsur yang penting dalam

88

Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Cet. II, (Jakarta; Indonesia Legal Center Publishing for Law and Justice Reform, 2007), h. 3. 89 Onvoldoende gemotiveerd adalah bahasa Belanda yang sering digunakan Mahkamah Agung dalam putusan-putusan untuk menyebut jika hakim pertama dan banding tak cukup pertimbangan. Dalam bahasa Inggris lazim disebut insufficient judgement. Ada yang mengartikannya sebagai pertimbangan yang tidak cukup lengkap, ada pula yang menyebutnya putusan yang kurang pertimbangan.

90

menemukan dan mengembangkan hukum. Berkaitan dengan hasil putusan Pengadilan dengan Nomor perkara 16/Pdt.Pailit/2013/PN.Sby setelah mempelajari dan menagnalisa tentang amar putusan yang tercantum dalam salinan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA tersebut majelis hakim dalam penafsiran atau penjelasannya dengan menggunakan metode hukum yang hanya terpaku pada Undang-undang. bahwa sudah kita ketahui bersama dalam bukunnya Sudikno martokusumo menerangkan bahwa peraturan Perundang-undangan itu tidak jelas dan tidal lengkap. Berkaitan dengan sebuah putusan menurut Von Savigny tidak bisa dilakukan semaunya, tetapi harus dilakukan secara bersamaan untuk mencapai tujuan.90 Maka dalam hal ini hakim dalam putusannya ini hanya berpacu pada satu Undang-undang saja yaitu berkaitan dengan Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiaban pembayaran utang Nomor 37 Tahun 2004. Sehingga judex facti yang lain terabaikan. seharusnya sebelum menafsirkan dalam memberikan Putusan agar putusannya terlihat sistematik dan mudah dipahami dalam hal ini suatu penemuan hukum seorang hakim memilah atau memilih fakta-fakta relevan dan yang tidak relevan dengan suatu objek yang ditanganinya sehingga ketika hakim sudah melakukan dua tahapan ini. konstatir adalah suatu tahapan diamana seorang hakim menghimpun ( inventarisasi) fakta-fakta yang muncul dalam persidangan . adapun Kualifisir adalah suatu tahapan dimana hukum atau perumusan hukum yang baik dalam proses menyelesaikan sengketa di pengadilan ada tiga tahapan yang termuat dalam bukunya Sudikno Martokusumo (Penemuan Hukum) dalam

90

Sudikno Martokusumo, Penemuan Hukum. Cet. 5, (Yokyakarta; Liberty, 2007), h. 56.

91

suatu putusan yaitu: Konstatir, kualifisir, dan konstituir. Adapun melihat kasus yang terjadi ada beberapa undang-undang yang harus menjadi pijakan.setelah hakim meakukan tiga tahapan ini baru hakim bisa mengambil Undang –undang sebagai pijakan untuk memutus perkara yang di tanganinya. Maka dari itu dari proses penyidikan Hakim dalam mempelajari kasus dari awal sampai di putuskannya. Hakim hanya berpedoman pada Undang-undang. dilihat dari Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur (dalam hal ini adalah Pemohon/Termohon) tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.91 Ketika dalam sebuah perjanjian salah satu pihak tidak bisa melakukan Sebagaimana Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya yaitu: a) Berbuat sesuatu; b) Tidak berbuat sesuatu; dan c) Menyerahkan sesuatu.92 C. Substansi Putusan hakim pailit ditinjau dari hukum Islam. Hasil putusan atau substansi dari putusan pengadilan Niaga Surabaya Nomor perkara 16/Pdt.Pailit/2013/PN.Sby dalam pertimbangan hukumnya tercantum dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “ Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan. Pengadilan,atas permohonannya sendiri maupun atas permohonanya sendiri maupun atas kreditornya, ditinjau dari pengertian diatas bahwa secara fakta hukum yang sudah dijelaskan di atas bahwa secara Undang-Undang Kepailitan Majelis Hakim dalam 91

Nindyo Pramono. Hukum Komersil. Cet.1. 2003. (Jakarta; Pusat Penerbitan UT), h. 2. Marhainis Abdulhay. Hukum Perdata Materil. Dalam Analisis Putusan Chairul lutfi di Bandung (Jakarta; Pradnya Paramita, 2004), h. 53. 92

92

putusannnya sudah memenuhi syarat awal dalam memutuskan Pailit, terhadap PT. Dewata Abdi Nusa. Karena dalam fakta hukum yang terjadi antara Pihak Pemohon dan termohon telah terjadi hubungan hukum (rechtsbetrekking) dan keduanya sama-sama terikat hukum perjanjian dalam sebuah kredit modal kerja dalam pengembangan perumahan sarana dan prasarana.dan salah satudari keduanya terjadi wanprestasi. Dan pertimbangan hakimyang kedua dalam isi putusannya yaitu mengacu pada pasal 8 ayat (4) yang menyatakan. ” Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persayaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)telah dipenuhi”.

Dari penafsiran isi di atas bahwa yang menjadi permasalahan yang perlu dikaji ulang dalam pasal 8 ayat (4) itu mengandung pengertian yang liberal dan terlalu mudah dalam menyatakan sebuah perusahaan atau perorangan dinyatakan pailit. hal ini bertentangan dengan asas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran utang. Adapun korelasi tentang hukum kepailitan islam maupun hukum kepailitan mengatur hal yang sama, yaitu pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor, namun demikian,pada awal perkembangan hukum kepailitan dibeberapa negara dengan sistem hukum Barat, jadi inisiator dalam permohonan pailit yang dari kreditor diadopsi dari hukum barat. Dalam hukum keapilitan islam,permohonan, permohonan pernyataan pailit dapat disampaikan oleh seorang atau lebih kreditor, dimana hak para kreditor ada pada harta debitor.

Al-Buhuty berpendapat,

tidak sah apabila hakim

93

mengumumkan putusan pailit tanpa adanya permohonan pemilik hak, yaitu kreditor.93 Dalam analisis ini Al-buhuty menyatakan bahwa ketika hakim mengeluarkan pernyataan Pailit terhadap suatu perusahaan atau perorangan maka tidak sah dalam keapilitannya itu, karena beberapa hal yang dijadikan pijakan dalam pendapat ini yaitu, secara tersurat bahwa seorang hakim harus benar-benar dalam proses pertimbangan hukum mengenai kepailitannya tersebut.

‫إى اإل فالس فى ا لشرع يطلق على هعيي أحد ُوا أى يستغر الديي هالَ الوديي فال يكوى فى‬ ‫هالَ بديوًَ والثاًى أى اليكوى لَ هال هعلوم اصال‬ Ulama fikih mendefinisikan taflis sebagai keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya.94 Dalam islam istilah kepailitan dikenal dengan taflis. Muflis hartanya dililit utang.95 Bahwa dalam islam diajarkan bagaimana ketika anatara pihak debitur dan kreditur sama-sama mempunyai kewajiban untuk menyelesaiakan utangnya maka, dalam Islam diajarkan bahwa bagi debitur yang mempunyai utang kepada beberapa kreditur bagaimanapun ia harus melunasi utangnya sebagai kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan baik dalam keadaan pailit apalagi dalam keadaan mampu. Utang adalah tetap utang dan wajib dilunasi sesuai janji antar pihak yang bertransaksi. Menurut Islam utang finansial marupakan haqq al-adami (hak manusia) yang dalam kondisi apapun harus

93

Mansur ibnu Yunus ibn Idris al-buhuty,Dalam buku Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, (Yokyakarta; Total Media, 2008), h. 369. 94 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fikih Muamalah, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 195. 95 Asy-syarhul kabir wa hasyiyatud daasuugii. dalam bukunya Wahbah Zuhaili. Fiqih Islam Waadillatuhu. Jilid 6. h. 416.

94

dilunasi.96 Al-Qur’an menggariskan, bahwa utang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta warisan orang yang meninggal. (QS. an-Nisa: 11-12).

                                                                                                                                                       

96

Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, h. 395.

95

                              “Allah mensyariatkan (Mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (Yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.97 Dan jika anak itu semua perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memeperoleh setengah (Harta yang ditinggalkan) dan kedua ibu bapak, bagian masing-masing seper enam enam harta yang ditinggalkan. Jika ia yang meninggal mempunyai anak.dan ia meninggal tidak punya anak dan diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.jika dia (yang meninggal) mempunyia beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya, tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah.sungguh Allah maha mengetahui dan baijksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalakan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak. Maka kamu mendapat serempat dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar huatangnya.para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutang-hutangmu jika seorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggal ayah dan tidak meninggal anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan yang tidakmeninggkan ayah. Dan tidak meninggal anak,tetapi mempunyai saudar laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu.maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudaraseibu itu, lebih dari seorang maka mereka bersama-sama dari bagian sepertiga itu setelah dipenuhi wasiatnya dibuatnya atau setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan (Kepada Ahli Waris) demikian ketentuan Allah, mengetahui, maha penyantun.98 Memahami isi ayat di atas bahwa Pembayaran utang harus diprioritaskan, meskipun sampai menghabiskan seluruh harta peninggalan dan diutamakan di atas 97

Bagian laki-laki dua kali dengan perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (Lihat Qs. Annisa;34) 98 QS. An-Nisa: 11-12.

96

semua tanggungan dari pada wasiat dan warisan. Maka dari itu terdapat dua peristiwa penting pernaha Nabi praktekkan sebagai praktik dari ketentuan alQur’an ini. Pertama, Nabi tidak berkenan menshalati orang yang meninggal dunia sebelum diselesaikan utang-utangnya atau setidak-tidaknya ada kesanggupan dari ahli waris untuk menyelesaikannya. Kedua, berkenaan dengan orang yang mati syahid, Nabi menegaskan bahwa seluruh dosannya terampuni kecuali utang.99 Maka dari itu Islam mengajarkan kita tentang toleran dan memberikan waktu kepada si berutang untuk sampai bisa melunasinya seperti kandungan ayat di bawah ini: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”100 Ayat tersebut menawarkan tiga alternatif penyelesaian kepailitan utang:

a. Penangguhan pembayaran utang sampai debitur punya kemampuan mengembalikan

utangnya.

Dalam

konteksnya

perlu

diadakannya

penjadwalan ulang (rescheduling) pembayaran utang bersama dengan lembaga debitur dan pihak kreditur. Peringanan pembayaran utang sesuai dengan kemampuan debitur. b. Pemberian keringanan ini besar kecilnya atau prosentasenya disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

c.

Pembebasan seluruh utang. Dalam kondisi dimana debitur benar-benar

mengalami kesulitan, tidak mampu membayar utang, adalah sangat 99

Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul as- Salam, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), III: 48. QS. Al-Baqarah: 280.

100

97

manusiawi dan terpuji bila kreditur mau membebaskan debitur dari seluruh utangnya. Dan ditegaskan oleh hadis Nabi SAW.

ّ ‫هي فرّج عي هسلن كربة هي كرب ال ّد ًيا فرّج‬ ,‫ّللا عٌَ كربة هي كرب يوم القياهة‬ ّ ‫وّللا في عوى العبد‬ ( ‫هادام العبد في عوى أخيَ (رواٍ الوسلن‬ “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR. Muslim) Substansi ayat dalam surat al-Baqarah: 280 ini pada dasarnya sama dengan substansi pasal 222 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan:101 1.

Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kereditor atau oleh kreditur

2.

Debitur yang tidak dapat memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana pedamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

3.

Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang

101

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 37 Tahun 2004.

98

meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Maka dalam Pernyataan Putusan Pailit terhadap PT. Dewata Abdi Nusa dan Dewa Putu Raka Wibawa nomor perkara 16/Pdt.Pailit/2013/PN.Sby secara substansi putusan dikorelasikan dengan hukum islam mengenai kepailitan sangatlah merugikan pihak-pihak lain yaitu pihak ke tiga. Dan Islam dalam menyikapi kepailitan tidak semerta-merta melumpuhkan si berutang, namun ada jalan alternatif bagaimana proses penyelesaiannya saling menjaga kemaslahatan kedua belah pihak, seperti yang sudah tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 280 di atas. Pembebasan utang bagi debitur yang benar-benar tidak mampu lagi mambayar tersebut sesuai dengan karakter ekonomi Islam yang bersifat ilahiyah, insaniyah, akhlaqiyah dan tawazun.102

102

Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, h. 404.