BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan lebih mendalam tentang respon bidan terhadap kebijakan BPJS Kesehatan Dalam Biaya Pengklaiman Dana Non Kapitasi Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Wilayah Kerja Puskesmas Patumbak tahun 2016. 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2.1 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Rawat Inap Patumbak. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Puskesmas Patumbak merupakan Puskesmas rawat inap yang sudah mampu PONED dan juga sudah banyak melakukan pelayanan kebidanan dan neonatal dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Pembiayaan kebidanan dan neonatal yang banyak melakukan BPJS Kesehatan, sehingga sistem pembiyaan tidak langsung ke tangan bidan, sehingga memerlukan waktu dan proses yang panjang untuk dapat pengklaiman dana dari BPJS Kesehatan untuk bidan. 3.2.2 Waktu Penelitian Penelitian akan dilaksanakan pada bulan 18 Januari 2017 sampai 2 Mei 2017.

34

Universitas Sumatera Utara

35

3.3 Informan Penelitian Dari tabel dibawah ini dapat terlihat bahwa jumlah informan penelitian ini adalah 6 orang, yang terdiri dari Kepala Puskesmas berumur 39 tahun dengan pendidikan Dokter, Bidan Koordinator. Bidan inti PONED berumur 47 tahun dengan pendidikan S2, 4 bidan Puskesmas bagian KIA, dan Bendahara Pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang bertanggungjawab dalam pendanaan dana non kapitasi JKN sebagai informan kunci untuk keabsahan data . Karakteristik dari masing-masing informan pada penelitian ini, dapat dilihat pada tebel berikut : Tabel 3.1 Karakteristik Informan Informan Informan 1

Jabatan Bendahara Pendapatan

Dinkes

Umur

Pendidikan

37

S1

Kab. Deli Serdang Informan 2

Kepala Puskesmas

39

Pend. Dokter

Informan 3

Bidan Puskesmas

47

S2

Informan 4

Bidan Puskesmas

45

S2

Informan 5

Bidan Puskesmas

36

D III

Informan 6

Bidan Puskesmas

40

D III

3.4 Metode Pengumpulan data Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik.


36

1. Wawancara mendalam (indepth interview) yaitu melakukan tanya jawab terhadap informan yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Studi dokumentasi, data diperoleh dari catatan/laporan rutin pencatatan setiap pelaksanaan persalinan, dan bukti foto. 3. Pengamatan (observasi) yaitu mengamati kegiatan, sarana dan prasarana di bagian KIA Puskesmas Patumbak. 3.5 Jenis dan Sumber Data 1. Data primer yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang dikumpulkan melalui observasi yaitu dengan melihat kegiatan serta sarana dan prasarana di puskesmas dan wawancara baku terbuka dengan probing (pendalaman pertanyaan) dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Pedoman tersebut digunakan untuk memudahkan wawancara, penggalian data dan informasi. 2. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari profil Puskesmas Patumbak. 3.6 Uji Validitas Data Uji validitas data dalam penelitian kualitatif disebut dengan triangulasi. Triangulasi digunakan sebagai tehnik pemeriksaan, keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Saryono dan Anggraeni, 2010). Triangulasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu melalui wawancara mendalam dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.


37

3.7 Triangulasi Menurut Patton dalam Moleong (2012) untuk menjaga kualitas dam keakuratan data dilakukan triangulasi. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan memilih yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Sehingga yang dapat menjadi sumber informasi keakuratan data dalam penelitian ini ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. 3.8 Metode Analisis Data Menurut Miles dan Huberman (2012) terdapat tiga metode analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 1. Reduksi Data Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. 2. Penyajian Data Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisi data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan data disusun dapat dilakukan dalam bentuk matriks,grafik jaringan dan bagan, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.


38

3. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.


39

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Daerah Penelitian 4.1.1

Gambaran Umum Puskesmas Patumbak Puskesmas Patumbak didirikan sejak tahun 1976, yang terletak di jalan

Pertahanan Desa Sigara-gara daerah Patumbak Kecamatan Patumbak Kabupaten Dli Serdang. Sejak tahun 2013 Puskesmas Patumbak sudah menjadi rawat inap dan menyusul menjadi Puskesmas Mampu PONED. Letak Puskesmas Patumbak sangat strategis yaitu tidak jauh dari pinggir jalan dimana besrsebelahan dengan kantor Kecamatan Patumbak dan ada 2 sekolah dasar sehingga sangat mudah untuk dijangkau masyarakat. Batas-batas wilayahnya adalah : a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Deli Tua dan Kec. Medan Amplas b. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Amplas dan Kec. Percut Sei Tuan c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan STM Hilir dan Kec. Tanjung Morawa d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan STM Hilir dan Kec. Biru-biru Pelayanan yang diberikan pada Puskesmas Patumbak adalah : (1) KIA, (2) KB, (3) Gizi, (4) PKM, (5) Usila, (6) Laboratorium, (7) Farmasi, (8) Pengobatan, (9) UKM, (10) Kesling, (11) UKG, (12) SP2TP. Adapun menjadi visi dari Puskesmas Patumbak adalah Kesehatan mantap, mandiri, tanggap dan profesional. Sedangkan yang menjadi misi dari Puskesmas Patumbak adalah kemenadirian, pemeliharaan kesehatan, pelayanan individu, keluarga dan masyarakat. 39 Universitas Sumatera Utara

40

4.1.2 Wilayah Kerja Puskesmas Patumbak Kecamatan Patumbak terdiri 8 desa dan 52 dusun. Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Dusun di Kecamatan Patumbak 2016 No

Desa

Jumlah Dusun

1

Marindal I

12

2

Marindal II

7

3

Patumbak I

7

4

Patumbak II

5

5

Sigara-gara

6

6

Patumbak Kampung

7

7

Lantasan Lama

4

8

Lantasan Baru

4

JUMLAH

52

Pada tahun 2015 penduduk Kecamatan Patumbak berjumlah 93.658 jiwa dengan rincian 47.527 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki dan 46.131 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga yang ada di Kecamatan Patumbak sebanyak 23.420 KK. 4.1.3

Sumber Daya Manusia Puskesmas Patumbak Puskesmas Patumbak dipimpin oleh seorang dokter. Berdasarkan data

yang diperoleh di Puskesmas Kecamatan Patumbak maka diperoleh data Tenaga Kesehatan sebanyak 63 orang dan Tenaga Umum 6 orang, dengan rincian sebagai berikut :


41

Tabel 4.2 Sumber Daya Manusia Puskesmas Patumbak No.

Tenaga Kesehatan

Jumlah

1

Dokter Umum

5

2

Dokter Gigi

4

3

Perawat

9

4

Perawat Gigi

2

5

Bidan

33

6

Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat

3

7

Tenaga Ahli Sanitasi

0

8

Tenaga Teknisi Medis/ Lab

1

9

Umum

6

4.2 Respon Bidan Terhadap Kebijakan Pengklaiman Dana Non Kapitasi Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Prinsip-prinsip penyelenggaraan JKN

berdasarkan Undang-Undang

Nomor 24 tahun 201, mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut: kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dan amanah dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial. Manfaat jaminan kesehatan yang bisa diperoleh dalam program JKN bersifat pelayanan perseorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan kebidanan dan neonatal. Cakupan pelayanan kebidanan dan neonatal yang termasuk di dalam program JKN meliputi: pelayanan pemeriksaan kehamilan (antenatal care), pertolongan persalinan (intranatal care), pemeriksaan bayi baru lahir (neonatus), pemeriksaan pascasalin (postnatal care) dan pelayanan Keluarga Berencana setelah melahirkan (BPJS Kesehatan, 2013).


42

Program JKN memberikan jaminan pembiayaan pada pelayanan kebidanan dan neonatal berdasarkan pembayaran non kapitasi. Peserta JKN mendapatkan pelayanan kebidanan pada puskesmas-puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan swasta yang bekerjasama dengan BPJS. Manfaat pelayanan kebidanan dan neonatal yang diberikan oleh JKN berupa : Pemeriksaan ANC, pelayanan persalinan, pemeriksaan PNC dan bayi baru lahir (neonatus) dan pelayanan keluarga berencana. Indonesia menuju UHC berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 13 yang menyatakan bahwa: setiap orang berkewajiban ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan Sosial. Program JKN juga memberikan jaminan pembiayaan pada pelayanan kebidanan dan neonatal berdasarkan pembayaran non kapitasi untuk mendapatkan pelayanan kebidanan pada puskesmas-puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan swasta yang bekerjasama dengan BPJS (BPJS Kesehatana, 2014). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2014tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan pada pasal 11 ayat 1 (a) menyatakan bahwa: jasa pelayanan kebidanan, neonatal, dan keluarga berencana yang dilakukan oleh bidan atau dokter bersifat non kapitasi yaitu besaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.


43

4.2.1 Respons Bidan pada Proses dan Alur Pengklaiman Dana Non Kapitasi oleh BPJS Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan terdiri dari Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Kepala Puskesmas Patumbak dan Bidan Puskesmas diperoleh informasi sebagai berikut : “proses dan alur pengklaiman dana non kapitasi dibilang cukup panjang ya, dimulai dari puskesmas melakukan jasa pelayanan, kemudian memverifikasi data ke BPJS kesehatan, setelah dari BPJS mentransfer dana tersebut ke rekening Dinas Kesehatan, setelah ke dinkes di transfer lagi ke Pemkab, kemudian setelah dari pemkab nantinya Puskesmas mengambil uangnya ke dinkes setelah dapat informasi dari dinkes.” (Informan 1) Menurut Informan yang sebagai pemegang kebijakan pengklaiman dana non kapitasi dipegang oleh Bendaha Pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan masih cukup panjang, dimana alur pendanaan yang diterima oleh puskesmas dalam setiap melakukan jasa pelayanan masih dikatakan cukup rumit. “Ya kalo alur untuk dana non kapitasi pasti panjang karna menyangkut jasa pelayanan, berbeda dengan dana kapitasi yang langsung dikasi di muka, di mulai dari puskesmas yang telah memalukakan pelayanan, kemudian memverifikasi data ke BPJS Kesehatan, kemudian dana yang sudah di dapat diberi ke kas daerah, nanti Puskesmas mengambilnya ke dinas kesehatan.” (Informan 2) Sama halnya dengan Dinas Kesehatan, pihak Puskesmas juga menyatakan alur yang dilakukan untuk pengklaiman dana non kapitasi masih cukup rumit

dan berbelit-belit, berbeda

halnya

dengan penerimaan


44

pengklaiaman dana non kapitasi dimana dana diterima langsung oleh pihak puskesmas dari BPJS Kesehatan tanpa adanya proses dan alur yang panjang. “Alurnya cukup rumit ya karna berputar-putar, jadi jumlah persalinan yang ada pada satu bulan diklaim berapa jumlah persalinannya, kemudian jumlahnya diserahkan ke BPJS untuk di klaim, kemudian dari BPJS dana di setor ke Pemkab, setelah itu di setor ke rekening Dinas Kesehatan, dan nanti dinas memberi informasi ke puskesmas jika dana sudah keluar.” (Informan 3) “Ya saya begitu kurang paham ya, karena udah tuntutan kerjaan jadi ikuti aja alurnya, kan ada bagian yang sudah menanganinya, jadi saya menjalani aja apa yang harus dikerjakan untuk diklaim. Memang sih karna perjalanan uang itu panjang dan terlalu berlebihan dalam pengklaiman yang penting dana yang terklaim keluar.” (Informan 4) Sebagai bidan yang melakukan jasa pelayanan, tentunya menganggap pengklaiman dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan untuk jasa perorangan masih terlalu beputar-putar dan berlebihan, hanya sebatas keuangan harus diikuti banyak prosedur terlebih dahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Proses dan alur pengklaiman dana non kapitasi oleh BPJS untuk Puskesmas masih cukup sulit, karena memerlukan alur yang berputar – putar sehingga dana yang diterima bidan tidak secara langsung yang berbeda halnya dengan dana kapitasi, dimana pengklaiman langsung diserahkan BPJS ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan hanya sebagai pengontrol bagaimana pemanfaatan dana di FKTP tersebut. Ini diperkuat dari pernyataan informan 1 yang mengatakan bahwasanya alur dari pengklaiman dana non kapitasi masih sedikit di persulit oleh BPJS karena takut adanya kecurangan.


45

Proses dan alur yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk tingkat Puskesmas sudah sesuai dengan “Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan”(BPJS Kesehatan 2013) 4.2.2 Respons Bidan tentang Persyaratan Pengklaiman Dana Non Kapitasi oleh BPJS Kesehatan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan tentang persyaratan klaim dalam penerimaan dana non kapitasi diperoleh informasi sebagai berikut : “Syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim persalinan itu ada Kartu Keluarga, KTP, Kartu BPJS Kesehatan, Foto Ibu dan Bayi, Form dari Bidan yang jumlah lembarannya ada 10, surat lahir di tandatangani bidan penolong dan persetujuan kapus, yang nantinya ini akan di serahkan ke BPJS Kesehatan untuk diklaim dan sebelum berkas diserahkan diverifikasi terlebih dahulu secara online oleh petugas klaim. Kesulitannya dalam syarat klaim ini tidak ada hanya saja ketika waktu persalinan sudah hampir mendekati awal bulan, ya pasti sudah keteter dalam persiapan syarat klaimnya .” (Informan 3) Persyaratan yang disiapkan dalam melakukan pengklaiman tidak banyak, hanya saja ada beberapa form yang wajib diisi bidan untuk di verifikasi terlebih dahulu secara online oleh petugas verifikasi. “Kalo syaratnya ya dek, pastinya harus ada kartu kepesertaan BPJS oleh pasien, kemudian Kartu Keluarga, KTP, form yang di isi bidan, partograf, dan foto ibu serta bayinya supaya dapat diklaim, dan kesulitannya itu pas lagi melengkapi berkas-berkas yang harus di isi, sementara kerjaan lain juga ada yang harus di siapkan segera.” (Informan 4)


46

Hasil pernyataan bidan dalam melengkapi berkas klaim tidak ada kesulitan, hanya saja ada beberapa faktor yang mejadi kendala dalam melengkapi berkas klaim, diantaranya bidan ada pekerjaan lain atau persalinan terjadi di awal bulan karena sudah sudah hampir medekati batas waktu pengklaiman. “KK, KTP, Foto persalinan, pengisian partograf, form pendaftran pengklaiman dan form-form lainnya, sedangkan kesulitan yang didapat untuk menyiapkan syarat-syarat klaim tidak ada ya, karna terkadang pasien sendiri yang masih kurang lengkap membawa syarat-syarat persalinan dengan menggunakan BPJS, sehingga menunggu keluarga pasien menyerahkan berkas terlebih dahulu.” (informan 5) Informasi lain adanya kendala dalam pengklaiman juga terjadi pada pasien yang melakukan persalinan, karena masih ada keluarga pasien ketika bidan menolong persalinan tidak lengkap membawa syarat persalinan dengan BPJS Kesehatan atau masyarakat yang bersangkutan tidak membayar iuran BPJS Kesehatan, sehingga adanya tunggakan-tunggakan yang harus diurus terlebih dahulu oleh pihak keluarga pasien. “ Syarat-syarat pengklaiman masih sesuai dengan peraturatan BPJS ya dek, misal dari KK, Kartu BPJS, KTP suami dan istri, terus ada berkasberkas yang wajib diisi, serta nanti setelah melahirkan melampirkan foto bayi dan ibunya, dan untuk kesulitan dalam melengkapi syaratsyarat klaim hanya ribet saja karna banyak yang perlu di isi secara manual.” (Informan 6) Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk persyaratan klaim dana non kapitasi oleh BPJS masih sedikit sulit, karena harus ada form-form yang wajib di isi oleh bidan, sementara bidan masih ada pekerjaan yang lain harus


47

diselesaikan dan juga terkadang kesulitan dalam mengisi syarat klaim juga dikeluhkan bidan terhadap masyarakat yang saat melakukan persalinan tidak lengkap membawa syarat-syarat yang dibutuhkan, apalagi dalam kondisi waktu yang mendesak untuk mengajukan berkas klaim dengan segera. Dan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013) “Analisis Kelengkapan Persyaratan Klaim Asuransi Jamkesmas dan Jampersal Pada Sistem INA-CBGs di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta”. 4.2.3 Respons Bidan Pada Ketepatan Waktu Pelaksanaan Klaim Dana Non Kapitasi di FKTP Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bendahara dinas kesehatan kabupaten Deli Serdang, Kepala Puskesmas, dan Bidan Puskesmas Patumbak didapatkan informasi sebagai berikut : “Waktu yang dibutuhkan bidan dalam batas pengklaiman pada setiap tanggal 5 setiap bulannya kalau tidak salah. Nah, setelah bidan melakukan

pengklaiaman

di

bulan

berikutnya

BPJS

setelah

memverifikasi berkas klaim dana di transfer seperti alur tadi, kemudian pada akhir bulan biasanya sudah bisa diambil. Hanya saja terkadang dinas untuk tidak berulang-ulang mengambilnya karna masih ada administrasi lagi yang perlu di siapkan, jadi biasnya tunggu 3 bulan atau lebih dana klaim baru bisa di ambil oleh puskesmas.” (Informan 1) Pernyataan yang diberikan oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang bahwasanya waktu pengklaiman di beri batas waktu, paling lama setiap tanggal 5 setiap bulannya setelah melakukan jasa pelayanan.


48

“setiap tanggal 5 bulan berikutnya berkas terakhir diserahkan, sedangkan dana cair tidak tentu, tunggu berbulan-bulan baru ada dananya.” (Informan 2) Begitu juga pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas patumbak, bahwasanya pengklaiman dana non kapitasi diberi batas waktu, sedangkan pencairan dana dibutuhkan waktu berbulan-bulan. “kami harus menyerahkan berkas itu paling lama tanggal 5, tapi sebelumnya ketika melakukan pengklaiman berkas di isi secara online lewat sistem P-Care, setelah itu apabila berkas yang asli diserahkan lewat tanggal 5 pengklaiman sudah hangus dan tidak berlaku lagi, jadi tidak bisa mengklaim di bulan-bulan berikutnya.” (Informan 3) Pernyataan bidan juga tidak jauh beda dengan pernyataan informan 1 dan 2, batas pengklaiaman jasa pelayanan yang mereka berikan paling lama diberikan pada tanggal 5 sebelumnya, hanya saja sebelum mengklaim berkas secara manual, terlebih dahulu di verifikasi secara online oleh petugas klaim dengan sistem aplikasi Primary Care (P-Care). “kalo untuk waktu kalaim paling lama tanggal 5 itu dek, jadi untuk berkas waktunya haru diajukan paling lama tanggal segitu, sedangkan dana keluar terkadang tidak jelas, tunggu beberapa bulan setelah diklaim baru ada.” (Informan 4) “ya dek, kalo masalah waktu untuk pengajuan paling lama tanggal 5 pada bulan berikutnya, tapi sebelumnya udah didaftarkan secara online, jadi kalo apa yg sudah tertera di P-Care harus diserahkan, kalo tidak dan sudah melewati batas waktu berkas yang diklaim sudah tidak berlaku lagi dan digagalkan klaimnya.” (Informan 5)


49

Beberapa informasi yang disampaikan hanya batas waktu pengklaiman saja yang diperketat, tidak halnya dengan waktu pencairan dana, harus menunggu berbulan-bulan terlebih dahulu agar dana dapat turun langsung ke pemberi jasa pelayanan. “untuk batas waktu itu dek paling lama pada awal bulan, jadi berkas harus disiapkan secepatnya sebelum tanggal 5. Setelah lewat tanggal 5 berkas yang mau dklaim dihanguskan. Sedangkan pencairan dana masih tidak tentu kapan keluarnya.” (Informan 6) Hasil wawancara pada seluruh informan tentang waktu pelaksanaan klaim terbagi atas 2 yaitu waktu dalam pengajuan berkas, dan waktu dalam mendapatkan pencairan dana. Waktu dalam pelaksanaan berkas tidak ada kesulitan oleh bidan, hanya saja kesulitan yang didapat ketika ada pasien persalinan yang bersalin sudah mendekati jadwal batas pengklaiaman jadi harus segera dikerjakan, sedangkan waktu dalam pencairan dana rata-rata bidan mengalami keluhan karena waktu keluar dana selalu tidak tepat waktu tunggu beberapa bulan kemudian baru ada informasi pencairan dana klaim, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Malonda (2015) Analisis Pengajuan Klaim Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano”. Informasi ini diperkuat oleh informan 1 yang menyatakan bahwasanya “ dana klaim dikeluarkan tunggu beberapa bulan, sehingga pengambilan ke kas daerah sekaligus karena masih ada prosesproses adminidtrasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan dalam pengambilan dana”, sehingga Dinas tidak berulang-ulang melakukan proses administrasi setiap bulannya untuk mengambil dana klaim di Pemerintah Kabupaten. 4.2.4 Respons Bidan Tentang Kesesuaian Besaran Klaim Yang Diberikan Kesesuaian besaran klaim yang di dapatkan oleh bidan dalam pelaksanaan persalinan BPJS didaptkan informasi sebagai berikut :


50

“besaran yang diterima oleh FKTP itu dari BPJS di beri sepenuhnya ke rekening kas daerah, kemudian dari kas daerah di ambil oleh dinas untuk puskesmas sebesar 80 %, dan nanti 80% itu diberikan hak sepenuhnya ke puskesmas, sedangkan 20% nya lagi itu diambil untuk sebagai uang admsinistrasi untuk pemkab.” (Informan 1) Berdasarkan informasi yang didapat dari pemegang kebijakan, besaran klaim dana non kapitasi yang diberikan kepada bidan tidak 100 % penuh, ketika dana yang di dapat di transfer ke Pemerintah kabupaten di potong sebesar 20% untuk dimasukkan ke Kas Daerah (KASDA). “kalau masalah besaran dana yang keluar gimana ya dek, ya gak terlalu banyak karna sudah tuntutan kerjaan yang penting harus profesional. Agak berat juga memberitahunya gimana.” (Informan 3) “ya gak banyak cuma beberapa persen aja dari dana yang seharusnya di dapat. Jadi misal yang diklaim 2 juta, yang di dapat hanya 1,5 juta. Belum lagi ada potongan sana sini.” (Informan 4) Masalah besaran dana yang didapatkan oleh bidan tidak banyak diungkap hanya saja karena tuntutan pekerjaan mereka harus melakukanya demi profesionalisme. “dana yang diberikan tidak penuh dek, kalau tidak salah ada potongan 20% itu untuk diberikan ke Pemerintah Kabupaten. Kalau menurut saya 20% itu kebanyakan, paling tidak dipotong maksimal 10% jadi kan nampak penghargaan yang diberikan kepada bidan.” (informan 5) Potongan yang diberi Pemerintah Kabupaten dianggap cukup besar, dengan 20% dianggap kurang diberi penghargaan terhadap jasa pelayanan kebidanan, harapan bidan adanya potongan setidaknya 10% dari hasil dana pengklaiman yang diberikan BPJS Kesehatan. Begitujuga dengan pencairan


51

Dana yang tidak sesuai harapan, waktu dalam pencairan juga tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh bidan. “aduh gimana ya, ya seperti itulah dek, dananya diterima tidak banyak dan waktu keluarnya dana pun tidak tentu, karna sudah sistem pemerintahannya seperti itu.” (Informan 6) Berdasarkan

hasil

wawancara

diatas dapat

disimpulkan

bahwa

permasalahan pengklaiman dana yang didapatkan oleh bidan puskesmas masih belum sesuai oleh jasa yang telah mereka lakukan. Pembagian dana non kapitasi juga sudah tertera sebanyak 80% diterima bidan dan Puskesmas, sedangkan 20% di potong untuk biaya administrasi untuk pemerintah kabupaten. 4.2.5 Respons Informan Terhadap Kepuasan Dan Harapan Dalam Klaim Dana Non Kapitasi Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan terkait kepuasan dan harapan bidan terhadap pengklaiman dana non kapitasi untuk jasa pelayanan yaitu: “Kalau dibilang puas tidaknya, ya pasti tidak, kan yang kita selamati itu nyawa sekali 2, dan diberi biaya segitu. Tapi ya namanya sudah pekerjaan, dan kita di pemerintahan ya harus diterima dan dijalani. Harapannya sih kedepannya ada sedikit penambahan besaran dana dan sesuailah dengan tenaga yang diterima oleh pasien.” (Informan 3) “ya jelas tidak puas la dek, tapi karna sudah pekerjaannya seperti itu ya harus profesional, kan kita pegawai masih ada uang masukan selain itu, berbeda dengan bidan swasta, tapi harapan saya untuk kedepannya klaim ya didapatkan untuk jasa pelayanan ya sebaiknya harus di


52

tambah la, kan bukan gampang membantu orang melahirkan.” (informan 4) Berdasarkan informasi yang didapat oleh bidan kurangnya kepuasan yang didapatkan karena tidak sesuainya jasa yang diberikan dengan hasil yang didaptkan, dengan harapan adanya penambahan besaran klaim untuk jasa pelayanan non kapitasi pada kebijakan-kebijakan selanjutnya. “ya begitulah dek, apapun yang didapat diterima aja. Gak bisa pulak kan kita menuntut banyak kalo dipemerintahan ini. Ya harapannya untuk danan nonkapitasi buat persalinan sebaiknya sedikit di tambah, jadi kalo ada pemotongan tidak banyak berkurangnya.” (Informan 5) “gak bisa saya jelaskan dek, gak enak aja ngomongnya. Ya tanya aja sama bendaharanya seperti apa dana yang didapat.yang penting apa yang jadi tugas saya ya saya laksanakan saja. Kalo harapannya sih, disesuaikanla dana yang di dapat dengan hasil kerja yang dilaksanakan.” (Informan 6) Tidak sedikit bidan berharap bahwasanya ada penambahan besaran dana no kapitasi terhadap jasa pelayanan yang mereka berikan, hanya karena tuntutan pekerjaan sebagai pegawai pemerintahan, tidak ada kesesuaian besaran yang diberikan sehingga kurang puas bidan dapat berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan. Berdasarkan informasi yang didapat dari kepuasan dan harapan bidan untuk pemerolehan dana non kapitasi masih kurang memuaskan, karna masih dianggap belum sesuai dengan jasa pelayanan yang mereka berikan. Dan Harapan bidan terhadap dana yang diberikanmasih sangat banyak, diantaranya yaitu menyesuaikan dana yang diberikan terhadap jasa pelayanan yang telah mereka lakukan, ini sesuai dengan penelitian Zakiah (2015).


BAB V PEMBAHASAN 5.1 Proses dan Alur Dana Non Kapitasi BPJS Kesehatan untuk Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Menteri Kesehatan no.28 tahun 2014 menyatakan dana non kapitasi merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Mekanisme pembayaran klaim non kapitasi pelayanan JKN oleh BPJS Kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah dilakukan sesuai ketentuan berlaku. Pembayaran klaim non kapitasi di FKTP milik pemerintah diantaranya yaitu pelayanan kebidan dan neonatal, dalam pelayanan kebidanan dan neonatal, FKTP harus mengikuti beberapa prosedur yaitu mengikuti berbagai syarat dan proses untuk dapat mengklaim dari jasa pelayanan mereka. Dalam alurnya penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, pembayaran dana oleh BPJS ke FKTP pemerintah daerah langsung ke Dinas Kesehatan Kab/Kota yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah (KASDA) atau langsung dari BPJS Kesehatan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah (Permenkes No.19, 2014). Dari hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Patumbak Kabupaten Deli Serdang dalam pengklaiman dan non kapitasi beberapa informan menyatakan bahwa jasa pelayanan yang diklaim ke BPJS mengikuti beberapa alur, yaitu pengklaiman BPJS untuk dana non kapitasi didahului oleh pemverifikasian data secara online dengan menggunakan sistem Primary Care (P-Care), setelah

53


54

dilakukan verifikasi semua data dan jumlah uang yang didapat untuk jasa pelayanan sudah tertera di aplikasi tersebut. Petugas kesehatan pemberi pelayanan menyiapkan seluruh berkas dan syarat klaim untuk langsung diantarkan ke BPJS Kesehatan, setelah berkas diverifikasi oleh BPJS Kesehatan, maka dana yang sudah diklaim ditransfer langsung oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Dinas Kesehatan, setelah itu Dinas Kesehatan Kabupaten menyerahkan dana klaim tersebut ke Pemerintah Kabupaten untuk masuk ke Kas Daerah, dan nanti Dinas Kesehatan memberi sebagian dana yang sudah diklaim ke puskesmas yang sudah melakukan jasa pelayanan. Kesimpulan informasi yang didapat bahwa pengklaiman dana non kapitasi untuk tingkat FKTP merupakan alur yang panjang sehingga dapat mempengaruhi kapasitas waktu pencairan dana, sehingga tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan diantaranya bidan yang melakukan pertolongan persalinan harus menunggu beberapa waktu untuk keluarnya dana tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan alur dan proses yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk pengklaiman dan non kapitasi dengan Permenkes no. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasionan.

Gambar 5.1 Alur Pemanfaatan Dana Non Kapitasi


55

5.2 Persyaratan dalam Pengajuan Klaim Dana Non Kapitasi oleh BPJS Kesehatan Pengklaiman dana non kapitasi harus di dasarkan kepada pelaksanaan jasa pelayanan, dalam menghindari adanya kecurangan (fraud) saat melakukan pengklaiman. BPJS Kesehatan memberikan beberapa persyaratan untuk melancarkan proses pengklaiman diantaranya dalam proses verifikasi klaim persalinan dan neonatal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menurut BPJS Kesehatan diantaranya : 1) kuitansi asli dan sudah bermaterai, 2) formulir pengajuan klaim (FPK), 3) rekapitulasi pelayanan yaitu nama, nomor identitas, tanggal pelayanan, GPA (Gravid, Partus, Abortus), jenis persalinan, besaran tarif paket, jumlah seluruh tagihan, 4) Fotokopi identitas peserta BPJS, 5) Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan, 5) Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh faskes dan peserta atau anggota keluarga (BPJS Kesehatan, 2014). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan, informasi dari pencatatan dan pelaporan perkembangan hasil pemeriksaan dan diagnosis dibutuhkan untuk dapat memutuskan treatment apa yang selanjutnya harus diberikan dan keputusan untu melakukan perujukan. Begitu pula dengan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan sebagai laporan produktifitas dan syarat pengklaiman dana. Pada permenkes no 71 tahun 2013 disebutkan bahwa fasilitas kesehatan wajib membuat laporan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan secara berkala setiap bulannya ke BPJS Kesehatan.


56

Sebagian besar bidan, tidak ada pelaporan khusus mengenai pelayanan yang diberikan untuk peserta Jaminan Kesehatan. pelaporan yang dilakukan dengan menggabungkan pelayanan peserta dan non peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, dan tidak disediakan form secara khusus untuk mencatat dan melaporkan pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS. Selain pelayanan kesehatan dalam daftar pelayanan kebidanan dan neonatal dengan tarif non kapitasi, bidan memiliki kewenangan melakukan pelayanan kesehatan yang lebih luas sesuai dengan Permenkes nomor 1464 tahun 2010. Berdasarkan informasi dari penelitian yang di dapat dari beberapa informan dalam persyaratan klaim mengatakan bahwa syarat-syarat dalam pengajuan klaim persalinan di Puskesmas Patumbak yaitu Kartu Keluarga, Kartu BPJS Kesehatan, Foto ibu dan Bayi, Form dari bidan, Partograf, dan surat lahir ditandatangani bidan yang menolong dan persetujuan Kepala Puskesmas. Hasil wawancara juga didapatkan bahwa tidak ada kesulitan dalam pengisisan berkas klaim, hanya saja kesulitan yang ada ketika persalinan sudah mendekati jadwal pengajuan klaim, yang sering terjadi kesulitan lain yaitu pada pasien yang tidak lengkap membawa syarat-syarat untuk persalinan, dan juga masyarakat juga sering menunggak dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kulo, dkk (2014) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana yang Berasal dari Program Jaminan Kesehatan Nasional

di

RSUD Datoe

Binangkang Kabupaten Bolaang

Mongondow menyatakan bahwa kelengkapan persyaratan administrasi dan ketepatan waktu verifikasi berkas klaim sangat menetukan dalam pembayaran


57

klaim oleh BPJS Kesehatan. Pelaksanaan teknis dalam pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan didapatkan bahwa informan memahami dengan jelas syaratsyarat untuk mengajukan klaim. Terdapat beberapa hambatan dalam proses verifikasi berkas, misalnya verifikator biasanya tidak bisa membaca diagnosa dan prosedur yang dituliskan dokter ataupun bidan penanggungjawab pasien, berkas klaim yang tidak lengkap, dan kendala lain juga terjadi ruangan-ruangan perawatan yang terlambat memasukkan berkas perawatan pasien. 5.3 Besaran Klaim Dana Non Kapitasi terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Salah satu upaya yang telah disepakati seluruh pemangku kepentingan untuk dijalankan oleh BPJS Kesehatan adalah melakukan penerapan model pembayaran prospektif, ini tertera dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamantkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan untuk tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tindakan persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh bidan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah, dan pemeriksaan Post Natal Care (PNC)/ neonatus sesuai standar dilaksanakan dengan 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus


58

pertama dan kedia (KN1 & KN2) sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar BPJS Kesehatan diyakini akan membawa perubahan besar dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling disorot adalah mekanisme pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan kepada penyedia pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Patumbak terkait penerimaan dana yang didapatkan oleh bidan masih dianggap bidan belum sesuai dengan keinginan mereka, karena pelayanan yang dilakukan bidan bukanlah hanya sekedar kematian, tapi bagaimana dapat menyelamatkan dua nyawa dengan persalinan secara normal. Dan besaran klaim yang didapat bidan sesuai dengan Peraturan Bupati kabupaten Deli Serdang jasa pelayanan yang di dapat untuk dana non kapitasi sebesar 80%, sedangkan 20% dipotong sebagai uang administrasi yang nantinya akan di masukan ke kas daerah. Menurut Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa semua penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah. Penerimaan atas jasa layanan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada BPJS Kesehatan yang diterima SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, maka harus dianggarkan dalam kelompok pendapatan PAD (Permendagri No.27, 2013). Termasuk dana hasil pembayaran


59

klaim Jaminan Kesehatan Nasional, walaupun hanya sekedar numpang lewat ke kas daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Kulo,dkk (2014), dengan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa yang menjadi hambatan adalah mekanisme atau proses pencairan yang terlalu lama karena harus menyesuaikan dengan RKASKPD. Penelitian ini juga sejalan dengan Wintera (2005) yang menyatakan bahwa besaran jasa medis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pembayaran kapitasi , besaran yang diterima oleh dokter puskesmas dari pasien Askes setiap bulan relatif kecil bila dibadingkan dengan penerimaan jasa medis dari pasien non-Askes. 5.4 Ketepatan Waktu dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengklaiman Dana Non Kapitasi di FKTP Mengikuti tertib administrasi pada sebuah kebijakan dapat membantu suatu lembaga dalam mengatasi permasalahan administrasi, salah satunya yaitu tertib dalam maslah waktu. Waktu merupakan kondisi dimana lembaga dapat mengatur sebuah kebijakan. Pada Permenkes RI no. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan JKN, kebijakan pelayanan pengklaiman dana non kapitasi di FKTP dalam pemberian berkas klaim kepada BPJS Kesehatan diberi batas waktu selambat-lambatnya tanggal 5 pada setiap bulannya, misal jika ada persalinan terdapat bulan Januari, maka bidan puskesmas memberikan syaratsyarat klaim paling lama pada tanggal 5 pada bulan Februari. Jika pengklaiman jasa pelayanan diatas tanggal 5 maka pengklaiman tersebut akan hangus, dan tidak bisa diganti pada bulan berikutnya.


60

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Patumbak batas waktu pengklaiaman sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah, paling lama memberi berkas klaim pada tanggal 5 setiap awal bulan jika adanya persalinan, adanya kerumitan bidan jika ada persalinan pada waktu mendekati batas waktu klaim. Kesulitan mempersiapkan berkas klaim bukan hanya dari bidan saja, tetapi juga dari peserta BPJS, dimana terkadang masyarakat tidak membawa perlengkapan berkas klaim untuk mendapatkan pelayanan, bukan hanya itu saja terkadang masyarakat masih banyak menunggak dalam membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga pelayanan yang seharusnya sesegera mungkin terkadang menjadi tertunda. Hal ini sejalan dengan penelitian Kulo,dkk (2014), dengan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa yang menjadi hambatan adalah mekanisme atau proses pencairan yang terlalu lama karena harus menyesuaikan dengan RKASKPD. Di samping itu juga pemerintah daerah yang lambat mengeluarkan Surat Keputusan untuk bendahara SKPD yang menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana hasil klaim. 5.5 Kepuasan dan Harapan dalam Pelaksanaan Pengklaiman Dana Non Kapitasi di FKTP Keberhasilan setiap bidang kesehatan akan melibatkan faktor Sumber Daya Manusia, sehingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia menjadi sisi yang sangat penting yang perlu dicermati guna mensejajarkan kesejahteraan tenaga kesehatan di Indonesia. Disadari bahwa peranan manusia dalam suatu


61

institusi sangat perlu mendapatkan perhatian yang mendalam, karena bukan hanya sebagai penggerak utama atas kelancaran jalannya suatu program. Peningkatan produktivitas kerja tenaga kesehatan yang ada akan dapat meningkatkan hasil yang lebih baik. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas kerja yaitu melalui pemberian upah atau insentif yang memuaskan. Kepuasan merupakan fungsi dan kesan kinerja dari harapan. Jika kinerja melebihi harapan yang diinginkan, maka pekerja sangat puas, jika kinerja belum memenuhi apa yang diinginkan dan jika kinerja dibawah harapan yang diinginkan maka pekerja tidak puas (Tjiptono dan Diana, 2003). Upah atau insentif sangatlah penting bagi setiap pekerja sebagai individu, karena besarnya ukuran upah insentif yang diberikan mencerminkan ukuran produktivitas kerja seseorang. Program-program upah insentif juga penting dilaksanakan oleh sebuah institusi, karena mencerminkan tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mempertahankan Sumber Daya Manusianya serta dengan pelaksanaan pemberian upah insentif yang dilakukan institusi dapat mempengaruhi organisasi dan kerjasama dengan tenaga kerjanya. Berdasarkan hasil penelitian tentang kepuasan dan harapan bidan terhadap dana yang didapat dari hasil pengklaiman dana non kapitasi untuk jasa pelayanan terhadap pertolongan persalinan masih kurang memuaskan dan masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh bidan. Ketidak sesuaian besaran klaim yang diterima bidan menjadi faktor utama serta dapat mempengaruhi kualitas bidan dalam melaksanakan persalinan sekajutnya. Ini merupakan menjadi faktor resiko terhadap kualitas bidan dalam menangani kasus persalinan.


62

Berdasarkan hasil analisis koordinasi pelaksanaan pembiayaan KIA di Kabupaten Lombok Tengah, program Jampersal juga belum berjalan optimal. Walaupun tidak ditemukan terjadinya tumpang tindih pembiayaan dan tidak ada pelayanan KIA yang tidak terbiayai, namun masih ditemukan adanya iuran biaya untuk obat maupun biaya rujukan serta tidak dilibatkannya pihak swasta dalam program Jampersal (Erpan, 2011). Penelitian yang dilakukan di Tanjung Pinang, Sumatera utara, Sulawesi Selatan

dan

Sumbawa

tentang

Jampersal

dan

Jamkesda

menyatakan

ketidakpuasan bidan terhadap klaim jasa pelayanan kebidanan yang diberikan olhh pemerintah. Plafon biaya yang kecil membuat tidak semua bidan bersedia mengikuti program Jampersal. Di kabupaten Buol Sulawesi Selatan untuk klaim Jampersal sering mengalami keterlambatan dalam pencairan dana dan adanya pemotongan dana hingga 25% berdasarkan surat keputusan bupati (Zakiah, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wintera (2005) yang menyatakan bahwa tingkat kepuasa dokter puskesmas dalam sistem pembayaran kapitasi yang diterapkan PT. Askes di Kabupaten Donggala masih rendah. Ketidakpuasan ini dirasakan karena besaran dana yang diterima sangat kecil, bersifat tidak adil, keterlambatan dalam pembayaran, sulitnya mengklaim biaya rawat inap dan adanya penggunaan yang berlebihan oleh pasien.


BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan 1. Proses dan alur dalam pelaksanaan kebijakan pengklaiman dana non kapitasi di FKTP melalui tahap verifikasi online dengan aplikasi P-Care, kemudian berkas yang telah di verifikasi diserahkan ke BPJS Kesehatan dan dana yang didapat di transefer ke rekening Dinas Kesehatan, setelah itu Dinas Kesehatan menyerahkan ke Pemerintah Kabupaten dan di masukkan ke dalam Kas Daerah.

Setelah

semua

proses

berlangsung,

Dinas

Kesehatan

menginformasikan kepada Puskesmas yang telah melakukan klaim untuk mengambil dana klaimnya. Sehingga hal tersebut memperumit jalannya pencairan dana klaim. 2. Persyaratan dalam pengajuan klaim dana non kapitasi untuk pertolongan kebidanan dan neonatal yaitu diantaranya Kartu Keluarga, Kartu BPJS Kesehatan, Partograf, Form dari Kebidanan yang sebanyak 10 lembar, Foto ibu dan bayi, Surat Lahir yang ditandatangani oleh bidan penolong persalinan melalui persetujuan Kepala Puskesmas. Hanya sedikit kendala yang ada dalam pemenuhan berkas klaim jika dalam kondisi batas waktu yang sedikit. 3. Dalam pengumpulan berkas untuk segera dikumpulkan waktu yang dibutuhkan paling lama tanggal 5 pada bulan berikutnya, setelah lewat dari tanggal tersebut berkas klaim yang sudah terverifikasi secara online akan hangus.

63


64

4. Besaran klaim yang diterima bidan untuk jasa pelayanan kebidanan dan neonatal sebesar 80%, sedangkan 20% dipotong untuk biaya administrasi ke Pemerintah Kabupaten untuk dimasukkan ke Kas Daerah (KASDA). 5. Ketidakpuasan bidan dalam penerimaan dana klaim dapat mengacu kepada kualitas dan produktivitas bidan dalam menolong persalinan selanjutnya. 6. Bila dilihat dari jumlah klaim yang diterima sebagian besar partisipan menyatakan tidak pantaslah untuk jasa bidan yang menanggung resiko dua nyawa sekaligus. Partisipan berharap adanya peningkatan jumlah klaim. 6.2 Saran 1. Bagi Pemerintah diharapkan melakukan pertimbangan dalam pengubahan alur pencairan dana klaim non kapitasi tahun 2017 yang dinilai menyulitkan Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. 2. Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pemotongan administrasi maksimal sebesar 10% maka Pemkab diharapkan agar membuat acuan yang jelas mengenai hal tersebut. 3. Dinas kesehatan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentang kebijakan biaya tambahan dari APBD untuk menambah jumlah klaim pelayanan kebidanan dan neonatal.


BAB III METODE PENELITIAN

Recommend Documents