BAB III KONDISI EKSISTING INSTITUSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
III.1. SEJARAH DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Salah satu dari kementerian yang dibentuk sesaat setelah proklamasi kemerdekaan adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Pembentukan jenis dan nomenklatur kementerian pada saat itu tidak lepas dari pengaruh sistem pemerintahan Hindia Belanda. Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda "Openbare Werken". Di dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda bidang “Openbare Werken” tergabung ke dalam
“Dep. Van Verkeer &
Waterstaat” yang pada zamannya lebih dikenal sebagai “Dept V & W”. Departemen ini sebenarnya merupakan penggabungan dua departemen yaitu “Dept. Van Guovernements Bedri Jven” dan “Dept. Van Burgewrlijke Openbare Werken”. Dept V dan W dikepalai oleh seorang Direktur, yang membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten sesuai dengan tugas/wewenang depertemen ini, yang termasuk bidang PU (openbare werken) adalah afdeling waterstaat, dengan onder afdelingen: (1). Lands gebouwen, (2). Wegen, (3). Irrigatie & Assainering, (4). Water Kracht, dan (5). Constructie burreau (untuk jembatan). Di samping yang tersebut di atas, yang meliputi bidang PU (Openbare Werken) juga termasuk afdelingen havenwezen (Pelabuhan), afdelingen electriciteitswezen (Kelistrikan) dan afdelingen luchtvaart (Penerbangan Sipil).
Sementara itu, di daerah-daerah juga dibentuk organisasi “Openbare werken” sebagai berikut: a.
Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur urusan Waterstaat/openbare werken diserahkan pada Pemerintahan Provinsi yang disebut: “Provinciale Waterstaatdienst" (semacam Kanwil) dan dikepalai oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstaatsdients (H.P.W).
56
b.
Di wilayah Gouv. Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh "Sultanas Werken" (Yogya) "Rijkswerken" (Surakarta) dan “Mangkunegaran-werken".
c.
Untuk daerah luar Jawa, meliputi Gouv. Sumatera, Borneo (Kalimantan), dan Grote Oost (Indonesia Timur) terdapat organisasi "Gewestelijke Inspectie v/d Waterstaat" dikepalai oleh seorang Inspektur. Di wilayah Residentie (gabungan beberapa kabupaten) terdapat "Residentie Water Staatsdienst" yang dahulu dikenal dengan nama "Dienst der B.O.W". Organisasi
ini
dikepalai
oleh
"E.A.Q"
(Eerst
Aanwzend
Waterstaatsambtenar).
Sebagai pedoman bagi Kementerian “Openbare werken” dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan perundangundangan (Regelink) yakni A.W.R. 1936, B.W.R 1934 dan W.V.O/W.V.V.
Setelah Belanda menyerah kepada Jepang dalam perang Pasifik pada tahun 1942, maka Indonesia dibagi oleh Jepang dalam tiga wilayah pemerintahan militer, yaitu Jawa/Madura, Sumatera, dan Indonesia Timur serta tidak ada Pusat Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ketiga wilayah pemerintahan tersebut.
Di bidang pekerjaan umum, pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut, tetap diberlakukan organisasi pekerjaan umum bentukan Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang. Kantor pusat "V & W" di Bandung dinamakan "Kotubu Bunsitsu". Sejak saat itu, digunakan istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O) atau Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), di samping "Doboku" lazim dipergunakan. Kotubu Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah Pemerintahan di Jawa/Madura sedangkan hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah dan di Karesidenan-Karesidenan pada umumnya berdiri sendirisendiri.
57
Setelah Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun di lingkungan Pemerintahan Daerah. Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk kabinet yang pertama, maka para Menteri mulai menyusun organisasi beserta stafnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung “V & W” (dikenal dengan nama Gedung Sate).
Ketika Belanda ingin berkuasa kembali dengan membonceng (bersama) tentara sekutu masuk ke Indonesia, terjadilah pertentangan fisik dengan pemuda Indonesia yang mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum. (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa heroik "3 Desember 1945" yang kemudian tanggal 3 Desember tersebut ditetapkan sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum).
Seiring dengan revolusi fisik dari tahun 1945 s.d. 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta. Begitu juga halnya sebagian besar kementerian termasuk Kementerian PU mengungsi ke Purworejo. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta berpindah lagi ke Jakarta.
Sepanjang perjalanan sejarah, secara organisasional, Kementerian Pekerjaan Umum juga mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan situasi politik dan suksesi kepemimpinan yang terjadi pada masa itu. Sebagai gambaran, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: a.
Saat pertama kali dibentuk dan sampai dengan sebelum tentara Belanda masuk kembali ke Yogyakarta, susunan Kementerian Pekerjaan Umum Perhubungan dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai.
58
b.
Khusus pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum RIS dibagi dalam beberapa Departemen dengan beberapa Jawatan dan instansi.
c.
Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum RIS tersebut terdiri atas penggabungan tiga Departemen sebelum sistem federal, yaitu: (1) Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw yang masuk dalam kementerian Kemakmuran), (2) Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw dan (3) Departemen Van Scheepvaart.
d.
Penggabungan dari tiga Departemen dari pemerintahan federal dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum RIS dianggap perlu. Hal ini dimaksudkan agar hubungan tiga Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, dengan alasan perlunya koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan pula untuk melancarkan
semua
tugas
yang
dibebankan
pada
Kementerian
Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum RIS. e.
Pada masa Kabinet Dwikora atau Kabinet 100 Menteri, yang pada masa itu dibentuk Koordinator Kementerian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT) mengalami perubahan organisasi menjadi 5 (lima) departemen di bawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora yang ketika itu membawahi Departemen Listrik dan Ketenagaan, Departemen Bina Marga, Departemen Cipta Karya Konstruksi, Departemen Pengairan Dasar, dan Departemen Jalan Raya Sumatera.
f.
Pada masa Kabinet Ampera, sebagai kabinet pertama dalam masa Orde Baru, kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir. Soetami sebagai Menteri. Nama kementerian pada saat itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Nama ini dipakai sampai tahun 1976.
g.
Pada tahun 1976, yaitu pada masa Kabinet Pembangunan II, kementerian ini berubah menjadi Departemen Pekerjaan Umum. Nomenklatur ini paling lama bertahan yaitu selama 23 tahun, yaitu sampai dengan tahun 1999.
59
h.
Pada masa presiden Abdurachman Wahid (1999–2000), Departemen Pekerjaan Umum diganti menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil) dan dibentuk kementerian baru yaitu Kementerian Negara Pekerjaan Umum.
i.
Setelah presiden Abdurachman Wahid digantikan oleh Megawati menjadi presiden, Presiden Megawati (2000–2004) membentuk kabinet baru dan merubah “Departemen Kimbangwil” menjadi “Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah” (Kimpraswil).
j.
Pada masa presiden Susilo Bambang Yudoyono (2004–sekarang), Departemen Kimpraswil diubah kembali menjadi Departemen Pekerjaan Umum dan dibentuk institusi baru yaitu Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Tabel III.1. Perkembangan ke-PU-an di Indonesia22 Nama Masa Kedudukan
Bidang ke-PU-an Lands gebouwen Wegen Irrigatie & Assainering Water Kracht Constructie burreau (jembatan) Havenwezen (pelabuhan) Afd.Luchvaart (Penerbangan Sipil)
1. 2. Jaman Kolonial Belanda 3. (Ned. India) 4. (Tahun 1940) 5. 6. 7. Jaman Indonesia Merdeka, terdiri dari: 1. Listrik & Gas 2. Pengairan 3. Jalan-jalan 1. Fase 1945-1949 4. Gedung-gedung 5. Pelabuhan 6. Perkapalan 7. Lapangan Terbang Sipil 1. Pengairan dan Assainering 2. Jalan-jalan dan Penerbangan Sipil 3. Gedung-gedung 2. Fase 1949-1950 4. Perlautan 5. Perhubungan
22
Diolah dari website Dep. PU, Humas Puskompu, Humas Ditjen SDA
60
Nama Masa Kedudukan 3. Fase sesudah 1950
4. Tahun 1965
5. Tahun 1966
1. 2. 3. 4. 5.
Bidang ke-PU-an Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal PU Direktur Jenderal Perairan Direktur Jenderal Perumahan Direktur Jenderal Tugas-tugas khusus
1. 2. 3. 4. 5.
Departemen Listrik dan Ketenagaan Departemen Bina Marga Departemen Cipta Karya dan Konstruksi Departemen Pengairan Dasar Departemen Jalan raya Sumatera
1. 2. 3. 4.
Dep. Listrik dan Tenaga Dep. Bina Marga Dep. Pengairan Dep. Cipta Karya dan Konstruksi
Era Orde Baru : Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Departemen Pekerjaan Umum
6. Tahun 1966 – 1976 7. Tahun 1976 – 1999 Era Reformasi : 8. Tahun 1999 – 2001 9. Tahun 2001 – 2004 10. Tahun 2004 – sekarang
1. Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah 2. Kementerian Negara Pekerjaan Umum Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 1. Departemen Pekerjaan Umum 2. Kementerian Negara Perumahan Rakyat
Tabel III.2. Perkembangan nomenklatur Departemen Pekerjaan Umum22 No. 1 2 3 4
Tahun / Periode 1945 – 1950 1950 1950 – 1959 1959 – 1961
5 6 7 8
1961 – 1966 1966 - 1976 1976 – 1999 1999 – 2001
9 10
2001 – 2004 2004 – sekarang
Nomenklatur ke-PU-an Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Kementerian Muda Pekerjaan Umum (dibawah Kementerian Produksi) Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Departemen Pekerjaan Umum Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kementerian Negara Pekerjaan Umum Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Kementerian Negara Perumahan Rakyat
61
Sejak kemerdekaan sampai dengan tahun 1960, pembangunan infrastruktur kePU-an dilakukan langsung oleh pemerintah melalui Departemen/Kementerian Pekerjaan Umum dengan cara swakelola23. Pada masa tersebut, Dep. PU berperan sebagai regulator, pelaksana, sekaligus operator. Kemampuan pihak swasta dalam mebangun infrastruktur dimulai pada tahun 1960, pada saat dilakukan nasionalisasi perusahaan Belanda menjadi perusahaan negara. Mulai masa tersebut pembangunan infrastruktur selain dilaksanakan secara swakelola juga dilaksanakan oleh perusahaan negara tersebut yang diberikan secara penunjukkan langsung (tanpa tender).
Pada awal tahun 1970, dilakukan pembangunan berbasis Pelita (Pembangunan Lima Tahun), perusahaan negara berubah status menjadi BUMN dan pelaksanaan pembangunan insfrastruktur mulai dilaksanakan dengan cara tender. Peran Dep. PU sebagai pelaksana konstruksi mulai berkurang dan peran sebagai regulator mulai bertambah. Pada tahun 1990 peran Dep. PU sebagai regulator semakin meningkat sementara peran operator sudah ada yang diserahkan kepada BUMN.
Departemen Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Departemen Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi24: 1.
perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan permukiman;
2.
pelaksanaan uruian pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3.
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4.
pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5.
penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
23
Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana dengan menggunakan tenaga sendiri, tenaga dari luar, atau tenaga upah borongan 24 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005, Pasal 55 dan Pasal 56
62
III.2. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR Sesuai dengan unit kerja dan tugas eselon I25, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya air.
Tugas eselon I tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum. Ditjen SDA menyelenggarakan fungsi: a.
perumusan kebijakan teknik di bidang sumber daya air sesuai peraturan dan perundangan;
b.
penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air;
c.
pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air meliputi irigasi, rawa dan pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;
d.
pelaksanaan pengaturan pengelolaan sumber daya air;
e.
pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan sumber daya air dan evaluasi termasuk konservasi dan pemeliharaan;
f.
pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi di bidang sumber daya air;
g.
penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual di bidang sumber daya air; dan
h.
pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.
Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA dilakukan melalui unit organik yaitu Direktorat Pelaksana dan Unit Pelaksana Teknik (UPT), atau di lingkungan Ditjen SDA, UPT dikenal dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Balai Wilayah Sungai (BWS).
25
Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005, Pasal 34
63
Dalam menjalankan tugas pembangunan, sesuai dengan fungsi manajemen, fungsi koordinasi dilakukan oleh Sekretariat Ditjen SDA, fungsi pendukung dilakukan oleh Direktorat Bina Program dan Direktorat Bina Pengelolaan SDA, dan fungsi pelaksana dilakukan oleh Direktorat Irigasi, Direktorat Rawa dan Pantai, serta Direktorat Sungai, Danau dan Waduk. Fungsi utama unit organik ini melakukan fungsi
pengaturan,
pembinaan,
dan
pengawasaan,
serta
sedikit
fungsi
pembangunan. Fungsi pembangunan sebagian besar dilaksanakan oleh UPT. Sampai dengan saat ini, UPT di lingkungan Ditjen SDA berjumlah 32 unit, terdiri dari 12 unit BBWS, 19 unit BWS, dan 1 unit Balai Bendungan. UPT Ditjen SDA lebih dititikberatkan kepada fungsi pembangunan dan fungsi pembinaan, khususnya pembinaan teknis bidang sumber daya air.
Pelaksanaan pembangunan di daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang dilaksanakan oleh UPT merupakan salah satu penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa salah satu “urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum” adalah bidang sumber daya air.26
Pembangunan di bidang sumber daya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Selain itu, pembangunan di bidang sumber daya air juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman.
III.2.1 VISI DAN MISI DITJEN SUMBER DAYA AIR
Sumber daya air dari hari kehari semakin dirasakan penting oleh seluruh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari lamanya proses penyusunan dan pembahasan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena begitu banyak pihak yang merasa berkepentingan turut menyumbangkan pemikirannya dalam penyusunan undang-undang tersebut. Kesadaran dan kepedulian bersama 26
Sepuluh sub-bidang urusan pemerintah bidang pekerjaan umum meliputi : sumber daya air, bina marga, perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan, serta jasa konstruksi
64
untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air, di samping mendayagunakannya, merupakan hal yang positif dan perlu terus dikembangkan di masyarakat. Oleh karena itu, informasi mengenai kegiatan apa yang telah dan akan dilakukan perlu disebarluaskan sehingga masyarakat dapat ikut memahami dan pada akhirnya ikut merasa memiliki dan mau ikut menjaga serta memeliharanya. Kesadaran bahwa apa yang sudah dibangun adalah merupakan fasilitas yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat hendaknya dapat terus dipupuk dan dikembangkan sehinga pada saatnya masyarakat tidak hanya menerima apa yang telah dikerjakan pemerintah tetapi dapat ikut berpartisipasi dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya air sesuai dengan kemampuan masing-masing, termasuk menentukan apa yang sebenarnya mereka butuhkan sehingga arah pembangunan ke depan benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Untuk itu, Ditjen SDA memiliki tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam mewujudkan amanat tersebut, Ditjen SDA memiliki visi dan misi sebagai berikut27:
Visi : Gambaran umum keadaan yang akan dicapai pada tahun 2025:
Tertingkatkannya perlindungan masyarakat dari bencana daya rusak air. Tercapainya pengelolaan SDA berdasar pola pengelolaan wilayah sungai yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Terpenuhinya kecukupan air bagi sebagian besar masyarakat dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat. Terwujudkannya keterlibatan peran masyarakat secara aktif dalam pengelolaan SDA melalui Dewan SDA yg merupakan Forum Dialog dan Koordinasi antar Pemilik Kepentingan yang terlegitimasi. Terlaksanakannya suatu prinsip pembiayaan jasa pengelolaan SDA yang dapat memberikan insentif dan disintensif dgn memanfaatkan berbagai sumber daya secara sinergi dan teritegrasi.
27
Website Ditjen SDA (http://www.pu.go.id/satminkal/dijen_sda/data/visi & misi.asp)
65
Mengonservasi SDA secara berkelanjutan. Mendayagunakan SDA secara adil serta memenuhi Persyaratan kualitas dan kuantitas untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Mengendalikan daya rusak air. Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah dalam pengelolaan SDA. Meningkatkan keterbukaan serta ketersediaan data dan informasi dalam pengelolaan SDA.
Misi :
Adapun permasalahan, sasaran, arah kebijakan dan program dari pembangunan di bidang sumber daya air meliputi:
1.
Permasalahan Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam pembangunan di bidang sumber daya air, adalah: a.
Ketidakseimbangan
antara
pasokan
dan
kebutuhan
dalam
perspekfif ruang dan waktu. b.
Meningkatkan ancaman terhadap keberlangsungan sumber daya air (air permukaan dan air tanah).
2.
c.
Menurunnya kemampuan penyediaan air.
d.
Meningkatnya potensi konflik air.
e.
Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi.
f.
Makin meluasnya abrasi pantai.
g.
Lemahnya koordinasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.
h.
Rendahnya kualitas data dan sistem informasi.
i.
Kerusakan prasarana sumber daya air akibat bencana.
Sasaran Sasaran umum pembangunan sumber daya air adalah: a.
Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan.
b.
Terkendalinya potensi konflik air.
c.
Terkendalinya pemanfaatan air tanah.
66
d.
Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat.
e.
Berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan.
f.
Terkendalinya pencemaran air.
g.
Terlindunginya daerah pantai dari abrasi laut terutama pada pulaupulau kecil, daerah perbatasan , dan wilayah strategis.
h.
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat.
i.
Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi.
j.
Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan.
k.
Tersedianya data dan sistem informasi.
l.
Pulihnya kondisi sumber daya air (prasarana, air baku, banjir) terutama pada daerah perkotaan dan bencana.
3.
Arah Kebijakan Pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: a.
b.
Mewujudkan keserasian antara:
Konservasi dan pendayagunaan.
Hulu dan hilir; yang berkeadilan.
Pemanfaatan air permukaan dan air tanah; conjuctive use.
Pengelolaan demand dan supply.
Pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan panjang.
Pendayagunaan sumber daya air: prioritas rumah tangga di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis.
c.
d.
Irigasi:
Peningkatan fungsi, rehabilitasi dan O&M.
Skema insentif, menghindari alih fungsi.
Pengendalian banjir:
Konservasi non-konstruksi.
e.
Pengembangan sistem informasi.
f.
Penataan
kelembagaan,
peran
pembentukan Lembaga Dewan SDA.
67
dan
fungsi
stakeholders,
4.
Program Untuk mencapai sasaran dan arah kebikan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terdiri dari lima program di bawah ini, meliputi: a.
Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya.
b.
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
c.
Penyediaan dan pengelolaan air baku.
d.
Pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
e.
Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
III.2.2 KELEMBAGAAN DITJEN SUMBER DAYA AIR
Semenjak dibentuk unit kerja yang menangani bidang sumber daya air (dulu dikenal dengan pengairan), kelembagaan sumber daya air telah mengalami perubahan
nomenklatur
baik
nama
direktorat
jenderal
maupun
nama
direktoratnya. Perubahan tersebut mempengaruhi pula tugas dan fungsi direktorat jenderal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pengelolaan sumber daya air. Namun demikian, tugas pengelolaan bidang sumber daya air tetap menjadi tugas utama walaupun terjadi perubahan nomenklatur.
68
Tabel III.3. Nomenkatur Ditjen yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air Nama Departemen (Periode) Departemen Pekerjaan Umum (1976 – 1994) Departemen Pekerjaan Umum (1994 – 1999) Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (1999 – 2001)
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2001 – 2004) Departemen Pekerjaan Umum (2004 – sekarang)
A.
Nama Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pengairan Direktorat Jenderal Pengairan Direktorat Jenderal Pengembangan Perdesaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Nama Unit Kerja Sekretariat Ditjen, Direktorat Bina Program, Direktorat Sungai, Direktorat Rawa, Direktorat Irigasi I, Direktorat Irigasi II, Direktorat Peralatan Sekretariat Ditjen, Direktorat Bina Program, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Rawa, Direktorat Sungai, Direktorat Irigasi Sekretariat Ditjen, Direktorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pengairan Perdesaan, Direktorat Perdesaan Wilayah Barat, Direktorat Perdesaan Wilayah Tengah, Direktorat Perdesaan Wilayah Timur Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Sungai dan Danau
Sekretariat Ditjen, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Penatagunaan SDA, Direktorat SDA Wilayah Barat, Direktorat SDA Wilayah Tengah, Direktorat SDA Wilayah Timur Sekretariat Ditjen, Direktorat Bina Program, Direktorat Bina Pengelolaan SDA, Direktorat Sungai Danau dan Waduk, Direktorat Irigasi, Direktorat Rawa dan Pantai
PERIODE ORDE BARU (S.D. 1994)
Kelembagaan pengelolaan sumber daya air di tingkat pusat pada masa orde baru dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengairan28, melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum di bidang pengairan. Ditjen Pengairan melaksanakan fungsi: a.
perumusan kebijakan teknis dan pemberian perizinan dan pengaturan bidang pengairan,
b.
penyelenggaraan
peraturan,
pembinaan
dan
pembangunan
bidang
pengairan, c.
penyelenggaraan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok ditjen.
28
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 211/KPTS/1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum
69
Fungsi koordinasi dan penunjang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Pengairan yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen Pengairan. Sekretariat Ditjen Pengairan melaksanakan fungsi pelayanan informasi bidang pengairan; penelaahan peraturan bidang pengairan; urusan administratif kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
Fungsi technostructure dilaksanakan oleh Direktorat Bina Program Pengairan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang perencanaan, penyusunan program, pengembangan pemanfaatan sumber air berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pengairan. Fungsi yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Program Pengairan meliputi: penyusunan rencana dan program pengairan; penyusunan rencana pengembangan wilayah sungai; evaluasi proyek dan pemberian izin pemanfaatan air; kerjasama lintas sektoral, dan administrasi bantuan luar negeri.
Fungsi technostructure juga dilaksanakan oleh Direktorat Peralatan, yang bertugas melaksanakan
perencanaan,
pengadaan,
pembinaan
peralatan,
instalasi
pembekalan, jasa serta inventarisasi kekayaan milik negara. Fungsi yang dilaksanakan oleh Direktorat Peralatan adalah merencanakan kebutuhan dan melakukan pengadaan peralatan dan instalasi; menyimpan dan memelihara peralatan, instalasi, perlengkapan dan bahan; membina pengadaan jasa konstruksi dan jasa konsultan; inventarisasi dan dokumentasi kekayaan milik negara; pembinaan
teknis
pengadaan,
penyimpanan,
penyaluran,
pengoperasian,
pemerliharaan, dan penghapusan peralatan dan instalasi.
Fungsi pelaksanaan (operating core) dilaksanakan oleh direktorat teknis yaitu Direktorat Sungai, Direktorat Rawa, Direktorat Irigasi I, dan Direktorat Irigasi II. Masing-masing direktorat bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Pengairan di bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan, eksploitasi, pemeliharaan, pemanfaatan jaringan pengairan, sesuai bidangnya masing-masing. Fungsi yang diemban adalah penyusunan rencana dan program; pelaksanaan
70
survey, studi kelayakan, dan rencana teknis; pelaksanaan dan pembinaan teknis pembangunan/konstruksi;
serta
penyiapan
pelaksanaan
eksploitasi
dan
pemeliharaan.
Melihat tugas dan fungsi dari Ditjen Pengairan (masa periode sampai dengan tahun 1994) tersebut dapat diketahui bahwa pelaksana pembangunan baik di Pusat maupun di Daerah masih berada di tingkat Pusat. Semua kendali terhadap pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air berada di tingkat pusat. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah pada masa itu masih sangat kecil atau dapat dikatakan tidak ada porsi daerah kecuali untuk pekerjaan minoritas tertentu.
Selain itu pula terdapat keberadaan Kanwil Departemen Pekerjaan Umum di setiap provinsi yang berfungsi sebagai “kepanjangan tangan atau wakil” pemerintah pusat di daerah. Peran pemerintah daerah sangatlah terbatas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air.
Kelembagaan Ditjen Pengairan pada masa itu adalah:
Sekretariat Ditjen Pengairan, terdiri dari Bagian Informasi Tatalaksana, Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Bagian Umum.
Direktorat Bina Program Pengairan, terdiri dari Subdirektorat (Subdit.) Perencanaan Pembangunan Pengairan, Subdit. Perencanaan Wilayah Sungai, Subdit. Evaluasi Proyek, Subdit. Kerjasama Lintas Sektoral, Subdit. Administrasi Bantuan Luar Negeri, dan Bagian Tata Usaha.
Direktorat Sungai, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur, Subdit. Pengendalian Erosi dan Bencana Alam, Subdit. Pembinaan Eksploitasi dan Pemeliharaan, dan Bagian Tata Usaha.
Direktorat Rawa, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan
71
Wilayah Tengah, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur, Subdit. Pembinaan Eksploitasi dan Pemeliharaan, dan Bagian Tata Usaha.
Direktorat Irigasi I, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur, Subdit. Pemugaran, Subdit. Pembinaan Eksploitasi dan Pemeliharaan, dan Bagian Tata Usaha.
Direktorat Irigasi II, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur, Subdit. Pengembangan Air Tanah, Subdit. Pembinaan Eksploitasi dan Pemeliharaan, dan Bagian Tata Usaha.
Direktorat Peralatan, terdiri dari Subdit. Pengadaan Peralatan, Subdit. Pengadaan Instalasi, Subdit. Pengadaan Jasa, Subdit. Inventarisasi, dan Bagian Tata Usaha.
Tabel III.4. Jumlah jabatan struktural Ditjen Pengairan (s.d. 1994) No 1 2 3 4 5 6 7 8
B.
Nama Direktorat Ditjen Pengairan Sekretariat Ditjen Pengairan Direktorat Bina Program Pengairan Direktorat Sungai Direktorat Rawa Direktorat Irigasi I Direktorat Irigasi II Direktorat Peralatan JUMLAH
Es. I 1
1
Es. II
Es. III
Es. IV
1 1 1 1 1 1 1 7
5 6 6 6 6 6 5 40
15 24 24 23 24 24 19 153
PERIODE ORDE BARU (1994 – 1999)
Kelembagaan pengelolaan daya air di tingkat pusat pada masa orde baru dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengairan29, melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum di bidang pengairan. Ditjen Pengairan melaksanakan fungsi: a.
perumusan kebijakan teknis dan pemberian perizinan dan pengaturan bidang pengairan,
29
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 211/KPTS/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum
72
b.
penyelenggaraan
peraturan,
pembinaan
dan
pembangunan
bidang
pengairan, c.
penyelenggaraan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok ditjen.
Secara umum, tugas dan fungsi Ditjen Pengairan pada era sebelum 1994 dan sesudah 1994 tidak mengalami perubahan. Namun, pada era 1994 mengalami perubahan yang mendasar yaitu pada direktorat pelaksana. Pada era sebelum 1994, direktorat pelaksana adalah direktorat teknis sesuai sektor pengairan seperti sungai, rawa dan irigasi, sedangkan pada era setelah 1994, direktorat pelaksana adalah sesuai wilayah yaitu wilayah barat, tengah, dan timur. Selain itu, terdapat perubahan fungsi seperti fungsi peralatan yang dihilangkan.
Pada era setelah 1994 ini, fungsi koordinasi dan penunjang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Pengairan yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen Pengairan. Sekretariat Ditjen Pengairan melaksanakan pelaksanaan dan pembinaan hukum; urusan administratif kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, dan umum.
Fungsi technostructure dilaksanakan oleh Direktorat Bina Program, Direktorat Bina Teknik, dan Direktorat Pendayagunaan dan Pengamanan Sumber Daya Air.
Direktorat Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pembinaan perencanaan, penyusunan dan evaluasi program dan anggaran, serta pelaksanaan program pembangunan pengairan, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pengairan. Fungsi yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Program meliputi: penyusunan rencana umum pembangunan pengairan; penyusunan program dan anggaran pembangunan pengairan; pelaksanaan administrasi bantuan luar negeri; evaluasi pelaksanaan dan manfaat program pembangunan pengairan; dan pengembangan program pembangunan pengairan.
73
Direktorat Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Pengairan di bidang pembinaan penerapan teknologi pengairan, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pengairan. Fungsi yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Teknik adalah penyusunan rencana dan program pengembangan penerapan teknologi pengairan; penyiapan dan penyebarluasan
pedoman
dan
standar
pelaksanaan
pembangunan
serta
pemantauan dan evaluasi atas penerapan teknologi; serta pembinaan kegiatan survey, investigasi, perencanaan, dan perencanaan teknis.
Direktorat Bina Pendayagunaan dan Pengamanan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Pengairan di bidang pendayagunaan dan pengamanan sumber daya air, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pengairan. Fungsi yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Pendayagunaan dan Pengamanan Sumber Daya Air adalah pelaksanaan konservasi sumber daya air; pembinaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air; pembinaan peran serta swasta dan masyarakat; pembinaan lembaga pengairan; dan pengamanan sumber daya air.
Sementara itu, fungsi pelaksanaan (operating core) dilaksanakan oleh direktorat teknis yaitu Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat, Bina Pelaksanaan Wilayah Tengah, dan Bina Pelaksanaan Wilayah Timur. Masing-masing direktorat wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Pengairan di bidang pembinaan pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar bidang pengairan sesuai dengan wilayahnya, berdasarkan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pengairan. Sedangkan fungsi yang diemban adalah penyusunan rencana dan program kerja pembangunan, operasi dan pemeliharaan; pembinaan pelaksanaan pembangunan, operasi
dan
pemeliharaan;
dan
pembinaan
administrasi
pelaksanaan
pembangunan, operasi dan pemeliharaan. Wilayah Barat meliputi provinsi yang ada di Pulau Sumatera, sedangkan Wilayah Tengah meliputi provinsi yang berada di Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan. Sedangkan Wilayah Timur meliputi seluruh provinsi di luar Wilayah Barat dan Tengah.
74
Melihat tugas dan fungsi dari Ditjen Pengairan tersebut dapat diketahui pada masa periode 1994–1998, pelaksana pembangunan baik di Pusat maupun di Daerah masih berada di tingkat Pusat. Semua kendali terhadap pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air masih berada di tingkat pusat tetapi fungsi utama direktorat pelaksana sudah mengarah sebagai fungsi pembinaan. Pada masa itu sudah didengungkan wacana akan rencana desentralisasi pusat dan daerah, dan hilangnya fungsi kanwil departemen di setiap provinsi.
Kelembagaan Ditjen Pengairan pada masa tersebut adalah:
Sekretariat Ditjen Pengairan, terdiri dari Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Administrasi Perlengkapan, Bagian Hukum, dan Bagian Umum.
Direktorat Bina Program, terdiri dari Subdit. Perencanaan Umum, Subdit. Program dan Anggaran, Subdit. Administrasi Bantuan Luar Negeri, Subdit. Evaluasi Pelaksanaan dan Manfaat Program, Subdit. Pengembangan Program Sektoral, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Bina Teknik, terdiri dari Subdit. Sungai, Subdit. Irigasi, Subdit. Rawa dan Pantai, Subdit. Air Tanah, Subdit. Bangunan Besar, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Pendayagunaan dan Pengamanan Sumber Daya Air, terdiri dari Subdit. Konservasi Sumber Daya Air, Subdit. Bina Pendayagunaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, Subdit. Bina Peranserta Swasta dan Masyarakat, Subdit. Bina Lembaga Pengairan, Subdit. Bina Pengamanan Sumber Daya Air, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat terdiri dari Subdit. Wilayah Barat I, Subdit. Wilayah Barat II, Subdit. Wilayah Barat III, Subdit. Wilayah Barat IV, Subdit. Wilayah Barat V, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Tengah, terdiri dari Subdit. Wilayah Tengah I, Subdit. Wilayah Tengah II, Subdit. Wilayah Tengah III, Subdit. Wilayah Tengah IV, Subdit. Wilayah Tengah V, dan Subbagian Tata Usaha.
75
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Timur, terdiri dari Subdit. Wilayah Timur I, Subdit. Wilayah Timur II, Subdit. Wilayah Timur III, Subdit. Wilayah Timur IV, Subdit. Wilayah Timur V, dan Subbagian Tata Usaha.
Tabel III.5. Jumlah jabatan Struktural Ditjen Pengairan (1994 s.d. 1999) No 1 2 3 4 5 6 7 8
C.
Nama Direktorat Ditjen Pengairan Sekretariat Ditjen Pengairan Direktorat Bina Program Direktorat Bina Teknik Direktorat Pendayagunaan dan Pengamanan SDA Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Barat Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Tengah Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah Timur JUMLAH
Es. I 1
1
Es. II
Es. III
Es. IV
1 1 1 1
5 5 5 5
15 21 21 21
1 1
5 5
21 21
1 7
5 35
21 141
PERIODE KABINET REFORMASI (1999 – 2001)
Pada periode reformasi ini, Departemen Pekerjaan Umum mengalami perubahan yang cukup drastis. Nomenklatur departemen berubah menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pengairan berubah menjadi Direktorat Jendral Pengembangan Perdesaan. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengembangan Perdesaan30 adalah melaksanakan sebagian tugas pokok pemerintah di bidang pengembangan perdesaan. Fungsi Ditjen Pengembangan Perdesaan meliputi: a.
perumusan kebijakan teknis dan pemberian perizinan dan pengaturan bidang pengembangan perdesaan,
b.
penyelenggaraan
peraturan,
pembinaan
dan
pembangunan
bidang
pengembangan perdesaan, c.
penyelenggaraan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok ditjen.
30
Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 7/KPTS/M/2000 dan No. 23/KPTS/M/2000 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah
76
Fungsi koordinasi dan penunjang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Pengembangan Perdesaan yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen Pengembangan Perdesaan.
Sekretariat
Ditjen
Pengembangan
Perdesaan
melaksanakan
penyusunan rencana, program kegiatan, dan anggaran, pengembangan sistem informasi
dan
tatalaksana,
pembinaan
hukum;
urusan
administratif
kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, dan umum.
Fungsi technostructure dilaksanakan oleh Direktorat Program dan Evaluasi, dan Direktorat Pengairan Perdesaan.
Direktorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan penyusunan rencana umum program dan anggaran, prioritas program; pembinaan dan penyusunan studi kelayakan program; pengolahan, pengumpulan data, evaluasi dan penyajian data; penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan administrasi bantuan luar negeri; serta penyusunan pengembangan sistem informasi, evaluasi kinerja dan manfaat pelaksanaan program.
Direktorat Pengairan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan perencanaan teknik irigasi, rawa dan pantai; pembinaan dan perencanaan sungai, waduk, dan danau; penyiapan pemberdayaan lembaga pengelola prasarana; penyiapan fasilitasi operasi dan pemeliharaan prasarana; serta pengembangan air tanah.
Fungsi pelaksanaan (operating core) dilaksanakan oleh direktorat teknis yaitu Direktorat Perdesaan Wilayah Barat, Direktorat Perdesaan Wilayah Tengah, dan Direktorat Perdesaan Wilayah Timur. Masing-masing direktorat wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Pengembangan Perdesaan di bidang pembinaan pelaksanaan pengembangan sosial ekonomi dan pemberdayaan
masyarakat;
pengembangan
irigasi,
rawa,
dan
pantai;
pengembangan sungai, waduk, dan danau; pengembangan jalan perdesaan; dan
77
pengembangan air bersih dan sanitasi, sesuai dengan wilayahnya, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Pengembangan Perdesaan.
Namun demikian, dalam periode ini, pengelolaan sumber daya air ternyata juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah melalui Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air dan Direktorat Sungai dan Danau.
Kelembagaan Ditjen Pengembangan Perdesaan pada masa tersebut adalah:
Sekretariat
Ditjen
Pengembangan
Perdesaan,
terdiri
dari
Bagian
Perencanaan dan Informasi Tatalaksana, Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, dan Bagian Umum.
Direktorat Program dan Evaluasi, terdiri dari Subdit. Perencanaan Umum, Subdit. Pemrograman dan Pembiayaan, Subdit. Informasi Pengembangan Perdesaan, Subdit. Pendayagunaan Bantuan Luar Negeri, Subdit. Evaluasi Kinerja, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Pengairan Perdesaan, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknik Irigasi, Rawa dan Pantai, Subdit. Perencanaan Teknik Sungai, Waduk dan Danau, Subdit. Pemberdayaan Lembaga Pengelolaan Prasarana, Subdit. Fasilitas Operasi dan Pemeliharaan Prasarana, Subdit. Pengembangan Air Tanah, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Perdesaan Wilayah Barat, terdiri dari Subdit. Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Subdit. Pengembangan Irigasi, Rawa dan Pantai, Subdit. Pengembangan Sungai, Waduk dan Danau, Subdit. Pengembangan Jalan Perdesaan, Subdit. Pengembangan Air Bersih dan Sanitasi Perdesaan, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Perdesaan Wilayah Tengah, terdiri dari Subdit. Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Subdit. Pengembangan Irigasi, Rawa dan Pantai, Subdit. Pengembangan Sungai, Waduk dan Danau, Subdit. Pengembangan Jalan Perdesaan, Subdit. Pengembangan Air Bersih dan Sanitasi Perdesaan, dan Subbagian Tata Usaha.
78
Direktorat Perdesaan Wilayah Timur, terdiri dari Subdit. Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Subdit. Pengembangan Irigasi, Rawa dan Pantai, Subdit. Pengembangan Sungai, Waduk dan Danau, Subdit. Pengembangan Jalan Perdesaan, Subdit. Pengembangan Air Bersih dan Sanitasi Perdesaan, dan Subbagian Tata Usaha.
Kelembagaan di lingkungan Ditjen Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah pada masa tersebut yang melaksanakan fungsi pengelolaan sumber daya air adalah:
Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air, terdiri dari Subdit. Perencanaan Sumber Daya Air, Subdit. Konservasi Sumber Daya Air, Subdit. Pengelolaan Sumber Daya Air, Subdit. Sosialisasi Program Sumber Daya Air, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Sungai dan Danau, terdiri dari Subdit. Pelestarian Daerah Aliran Sungai, Subdit. Pengamanan Sungai, dan Pelestarian Rawa dan Danau, Subdit. Pengaman Kawasan Gunung Berapi, Subdit. Pencegahan Erosi Kawasan Pantai, dan Subbagian Tata Usaha.
Tabel III.6. Jumlah jabatan Struktural Ditjen Pengembangan Perdesaan dan Ditjen Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air (1999 s.d. 2001) No Nama Direktorat Es. I Es. II Es. III Es. IV Ditjen Pengembangan Perdesaan A 1 Ditjen Pengembangan Perdesaan 1 2 Sekretariat Ditjen Pengembangan Perdesaan 1 5 13 3 Direktorat Program dan Evaluasi 1 5 11 4 Direktorat Pengairan Perdesaan 1 5 11 5 Direktorat Perdesaan Wilayah Barat 1 5 11 6 Direktorat Perdesaan Wilayah Tengah 1 5 11 7 Direktorat Perdesaan Wilayah Timur 1 5 11 B 1 2 3
Ditjen Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Ditjen Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air Direktorat Sungai dan Danau JUMLAH
2
79
1 1 1
4 4
9 9
8
38
86
D.
PERIODE KABINET REFORMASI (2001 – 2004)
Pergantian pimpinan pemerintahan “di pertengahan jalan” membuat perubahan kembali terhadap nomenklatur Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah yang berubah menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Hal ini juga menyebabkan terjadinya perubahan nomenklatur terhadap direktorat jenderal yang ditugaskan menangani bidang sumber daya air. Pada tahun 2001, nomenklatur Direktorat Pengembangan Perdesaan berubah menjadi Ditjen. SDA. Nomenklatur ini tetap digunakan sampai dengan saat ini. Pada masa tersebut, Ditjen SDA31 mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya air. Fungsi yang diemban adalah perumusan kebijakan departemen dalam bidang sumber daya air; pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur bidang sumber daya air; dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
Fungsi koordinasi dan penunjang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen SDA yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Ditjen SDA. Sekretariat Ditjen SDA melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran rutin, pelayanan informasi publik; penyusunana rancangan peraturan, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana; pelaksanaan urusan administratif kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, dan umum; serta analisis dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan di bidang sumber daya air.
Fungsi technostructure dilaksanakan oleh Direktorat Bina Teknik dan Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air.
31
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
80
Direktorat Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, program dan pengganggaran, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis sumber daya air. Fungsi yang diemban adalah perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan pengembangan air baku, sungai, waduk, danau, irigasi, air tanah, rawa dan pantai serta bencana alam; penyusunan norma dan standar di bidang penanganan air baku, sungai, waduk, danau, irigasi, air tanah, rawa dan pantai serta bencana alam; perumusan kebijakan program jangka menengah dan tahunan serta penanganannya; bimbingan teknis di bidang penanganan air baku, sungai, waduk, danau, irigasi, air tanah, rawa dan pantai serta bencana alam; pengelolaan informasi tatalaksana di bidang penanganan air baku, sungai, waduk, danau, irigasi, air tanah, rawa dan pantai serta bencana alam; evaluasi pemanfaatan kegiatan penanganan air baku, sungai, waduk, danau, irigasi, air tanah, rawa dan pantai serta bencana alam.
Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang penatagunaan sumber daya air. Fungsi yang diemban adalah perumusan kebijakan pengembangan wilayah sungai, penyusunan pengembangan sistem pengelolaan wilayah sungai; perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air; penyusunan kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan bimbingan teknis hidrologi.
Fungsi pelaksanaan (operating core) dilaksanakan oleh direktorat teknis yaitu Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Barat, Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah, dan Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Timur. Masing-masing direktorat wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen SDA di bidang perumusan kebijakan perencanaan teknis, pelaksanaan, bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, sesuai dengan wilayahnya, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dirjen Sumber Daya Air.
81
Kelembagaan Ditjen SDA pada masa itu adalah:
Sekretariat Ditjen Sumber Daya Air, terdiri dari Bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Bagian Umum.
Direktorat Bina Teknik, terdiri dari Subdit. Penyiapan Kebijakan dan Strategi, Subdit. Penganggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Subdit. Air Baku, Sungai, Waduk, dan Danau, Subdit. Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Pantai, Subdit. Evaluasi Kinerja, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air, terdiri dari Subdit. Perencanaan Wilayah Sungai, Subdit. Pengelolaan Wilayah Sungai, Subdit. Konservasi Sumber Daya Air, Subdit. Kelembagaan Sumber Daya Air, Subdit. Hidrologi, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Barat terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit. Wilayah I, Subdit. Wilayah II, Subdit. Wilayah III, Subdit. Wilayah IV, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit. Wilayah I, Subdit. Wilayah II, Subdit. Wilayah III, Subdit. Wilayah IV, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Timur, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit. Wilayah I, Subdit. Wilayah II, Subdit. Wilayah III, Subdit. Wilayah IV, dan Subbagian Tata Usaha.
Tabel III.7. Jumlah jabatan Struktural Ditjen SDA (2001 s.d. 2004) No 1 2 3 4 5 6 7
Nama Direktorat Ditjen Sumber Daya Air Sekretariat Ditjen Sumber Daya Air Direktorat Bina Teknik Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Barat Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Timur JUMLAH
82
Es. I 1
1
Es. II
Es. III
Es. IV
1 1 1 1 1 1 6
4 5 5 5 5 5 29
12 11 11 11 11 11 67
E.
PERIODE KABINET INDONESIA BERSATU (2004 – SEKARANG)
Pengelolaan sumber daya air di tingkat pusat pada masa kabinet Indonesia Bersatu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air32, yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang sumber daya air. Ditjen SDA melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air; penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air; pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air meliputi irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk, bendungan termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah; pelaksanaan pengaturan sumber daya air; pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan sumber daya air dan evaluasi termasuk konservasi dan pemeliharaan; pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi di bidang sumberdaya air; serta penyusunan norma, standar, pedoman dan manual di bidang sumber daya air.
Fungsi koordinasi dan penunjang dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen SDA yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Ditjen SDA. Sekretariat Ditjen SDA melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran operasional, penyajian informasi publik; penyusunanan rancangan peraturan, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana; pelaksanaan urusan administratif kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, dan umum; serta analisis dan evaluasi hasil pengawasan kegiatan di bidang sumber daya air.
Fungsi technostructure dilaksanakan oleh Direktorat Bina Program dan Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air.
Direktorat Bina Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan strategi, penyusunan program dan anggaran, penatalaksanaan kerja sama internasional, penyelenggaraan data dan informasi serta evaluasi kinerja pengelolaan sumber daya air. Fungsi yang diemban adalah perumusan kebijakan 32
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum
83
dan strategi, dan penyiapan penyelenggaraan kerjasama investasi pengelolaan sumber daya air; pembinaan dan penatalaksanaan, pinjaman dan hibah, serta penyelenggaraan kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya air; penyusunan program dan anggaran pengelolaan sumber daya air; pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air; evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan sumber daya air; serta penyusunan norma, standar, pedoman dan manual dalam perumusan kebijakan dan strategi, penyusunan program dan anggaran, penatalaksanaan kerjasama internasional, evaluasi kinerja, dan penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air.
Direktorat Bina Pengelolaan SDA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan sumber daya air. Direktorat Bina Pengelolaan SDA melaksanakan fungsi penyiapan norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan sumber daya air; pembinaan pelaksanaan hidrologi dan kualitas air pada sumber air, perencanaan sumber daya air wilayah sungai, kelembagaan sumber daya air, kemitraan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta pengendalian pengelolaan sumber daya air; pembinaan dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Wilayah Sungai (PPK BLU WS); pembinaan dalam pelaksanaan pengusahaan sumber daya air oleh BUMN/BUMD33; pembinaan pelaksanaan AMDAL bidang sumber daya air; serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Fungsi pelaksanaan (operating core) dilaksanakan oleh direktorat teknis yaitu Direktorat Direktorat Sungai, Danau dan Waduk; Direktorat Irigasi; dan 33
BUMN/BUMD adalah Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan tugas pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan pengusahaan sumber daya air sesuai amanat UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
84
Direktorat Rawa dan Pantai. Masing-masing direktorat teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ditjen SDA di bidang perumusan kebijakan dan strategi, pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis, pembinaan program dan kegiatan,
pembinaan
pelaksanaan
konstruksi,
pembinaan
persiapan
dan
pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air, sesuai dengan kewenangannya yaitu bidang sungai, danau, waduk dan bendungan; bidang irigasi, air tanah, air baku; serta bidang rawa, tambak dan pengamanan pantai.
Masing-masing direktorat teknis melaksanakan fungsi perumusan kebijakan dan strategi serta program kegiatan; evaluasi kelayakan perencanaan dan program kegiatan; monitoring dan evaluasi program kegiatan; pembinaan dan evaluasi perencanaan teknis, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pendayagunaan lahan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air; pembinaan dan bantuan teknik kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pendayagunaan lahan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air; pembinaan penanggulangan dan penanggulangan bencana alam; serta penyusunan dan penyiapan norma, standar, pedoman, manual (NSPM) perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air.
Kelembagaan Ditjen SDA pada saat ini adalah:
Sekretariat Ditjen Sumber Daya Air, terdiri dari Bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, dan Bagian Umum.
Direktorat Bina Program, terdiri dari Subdit. Kebijakan dan Strategi, Subdit. Program dan Anggaran, Subdit. Kerjasama Luar Negeri, Subdit. Data dan Informasi Sumber Daya Air, Subdit. Evaluasi Kinerja, dan Subbagian Tata Usaha.
85
Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari Subdit. Hidrologi dan
Kualitas
Air,
Subdit.
Perencanaan
Wilayah
Sungai,
Subdit.
Kelembagaan Sumber Daya Air, Subdit. Kemitraan dan Peran Masyarakat, Subdit. Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Sungai, Danau dan Waduk, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur, Subdit. Bendungan, Subdit. OP dan Penanggulangan Bencana Alam, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Irigasi, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Timur, Subdit. Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah, Subdit. OP dan Penanggulangan Bencana Alam, dan Subbagian Tata Usaha.
Direktorat Rawa dan Pantai, terdiri dari Subdit. Perencanaan Teknis, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah Barat, Subdit. Pembinaan Pelaksanaan Wilayah
Timur,
Subdit.
Pengamanan
Pantai,
Subdit.
OP
Penanggulangan Bencana Alam, dan Subbagian Tata Usaha.
Tabel III.8. Jumlah jabatan Struktural Ditjen SDA (2004 s.d. sekarang) No 1 2 3 4 5 6 7
Nama Direktorat Ditjen Sumber Daya Air Sekretariat Ditjen Sumber Daya Air Direktorat Bina Program Direktorat Bina Pengelolaan Sumber Daya Air Direktorat Sungai, Danau, dan Waduk Direktorat Irigasi Direktorat Rawa dan Pantai JUMLAH
86
Es. I 1
1
Es. II
Es. III
Es. IV
1 1 1 1 1 1 6
4 5 5 5 5 5 29
12 11 11 11 11 11 67
dan
Struktur organisasi Ditjen Sumber Daya Air pada saat ini dapat dilihat pada gambar III.1 berikut.
Gambar III.1. Struktur organisasi Ditjen Sumber Daya Air
Seiring dengan perkembangan pemerintahan di Indonesia, aspek desentralisasi menjadi isu strategis yang harus diterapkan dalam semua aspek pemerintahan. Isu pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2004. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sumber daya air telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/PRT/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
87
Tabel III.9. Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai No Kriteria 1 Wilayah Sungai Lintas Negara 2 Wilayah Sungai Lintas Provinsi 3 Wilayah Sungai Strategis Nasional 4 WS Lintas Kabupaten/ Kota, dalam Provinsi 5 WS Dalam Kabupaten / Kota Jumlah
Jumlah WS 5 27 37 51 13 133
Permen PU No. 11A/PRT/M/2006
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu: a.
dilakukan sendiri oleh pemerintah (melalui Ditjen SDA atau UPT-nya),
b.
dilimpahkan sebagian urusan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi,
c.
ditugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
Gambar III.2. Skema Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
88
III.3. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DAERAH
Sejalan dengan penerapan peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, pengelolaan sumber daya air terbagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum (dalam pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh Ditjen SDA) dan di daerah dilakukan melalui UPT Ditjen SDA yang tersebar hampir di seluruh provinsi.
UPT adalah satuan organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, berprinsip pada dukungan terhadap pelaksanaan tugas organisasi induknya, bersifat mandiri, dan secara otonom mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapannya sendiri34.
UPT Ditjen SDA secara umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konsevasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai. UPT Ditjen SDA35 menyelenggarakan fungsi a) penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; b) penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai; c) pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai; d) penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai; e) operasi dan pemeliharaan 34
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian 35 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga
89
sumber daya air pada wilayah sungai; f) pengelolaan sistem hidrologi; g) penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air; h) fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai; i) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; dan j) pelaksanaan ketatausahaan UPT.
Gambar III.3. Struktur organisasi UPT Ditjen SDA
Tabel III.10. Jumlah jabatan Struktural UPT di lingkungan Ditjen SDA No 1 2 3 4 5
Nama UPT Balai Besar Wilayah Sungai (Tipe A) Balai Besar Wilayah Sungai (Tipe B) Balai Wilayah Sungai (Tipe A) Balai Wilayah Sungai (Tipe B) Balai Bendungan JUMLAH
Jml UPT 9 3 11 8 1 32
Es. II.b 9 3
12
Es. III.a
11 8 1 20
Es. III.b 45 12
57
Es. IV 99 27 44 24 4 198
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air dalam bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan/ pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian.36 Pemerintah 36
Lampiran PP No. 38 Tahun 2007, butir C dan PP No. 7 Tahun 2008
90
Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk unit kerja (Dinas Provinsi/Kab/Kota) yang bertugas melaksanakan tugas tersebut. Dalam hal ini Pemerintah provinsi membentuk dinas37 yang menangani pengelolaan sumber daya air. Nomenklatur dinas sangat beragam, mengingat penamaan dinas disesuaikan dengan keterbatasan pembentukan dinas, sehingga beberapa dinas melaksanakan beberapa tugas sektoral seperti penggabungan bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang keciptakaryaan, bidang tata ruang, dan sebagainya.
Sebagai contoh di Provinsi Jawa Tengah, dibentuk Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang merupakan suatu dinas yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di provinsi Jawa Tengah, sementara di provinsi DI Yogyakarta (DIY) dibentuk Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi DIY, dan yang bertugas dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air adalah Bidang Pengairan. Selain menangani bidang sumber daya air, Dinas Kimpraswil Provinsi DIY juga melaksanakan tugas bidang bina marga dan bidang cipta karya. Jadi, pembentukan dinas yang menangani pengelolaan sumber daya air sangat bergantung kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah yang memiliki keleluasaan untuk membentuk “banyak” dinas dapat menjadikan pengelolaan sumber daya air dalam satu dinas tersendiri, sedangkan yang memiliki keterbatasan akan membentuk dinas yang menangani beberapa tugas seperti urusan pengelolaan sumber daya air dan urusan lainnya, tetapi hal itu juga tidak terlepas dari besarnya beban tugas yang harus dilaksanakan oleh dinas tersebut.
Persyaratan akan jumlah dinas yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah didasarkan pada variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan bobot masing-masing sebesar 40%, 35% dan 25%. Apabila jumlah nilai yang diperoleh di bawah 40, maka jumlah dinas yang dapat dibentuk adalah 12 dinas, sedangkan untuk nilai 40 s.d. 70 dapat dibentuk 15 dinas, dan untuk nilai di atas 70 dapat dibentuk 18 dinas. Dari keseluruhan dinas yang dibentuk tersebut harus dapat melaksanakan 37
UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 41 tahun 2007
91
kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dalam pelaksanaan terjadi penggabungan beberapa tugas dan fungsi dalam satu dinas.
Sebagai contoh akan disampaikan dinas yang mengelola bidang sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut. Dinas SDA Provinsi Jawa Tengah38 melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan sebagai berikut: a.
Melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi di bidang sumber daya air yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
b.
Melaksanakan kewenangan di bidang sumber daya air yang bersifat lintas kabupaten/kota.
c.
Melaksanakan kewenangan kabupaten/kota di bidang sumber daya air yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d.
Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pemeliharaan di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dinas SDA Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi: a.
Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
b.
Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air.
c.
Pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan peningkatan, serta eksploitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air.
d.
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, perbaikan dan peningkatan, eksploitasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air.
e.
Pelaksanaan pengaturan pemanfaatan, pengendalian, dan pengembangan sumber daya air.
38
Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah (http://www.psda.jawatengah.go.id)
92
f.
Pelaksanaan
fasilitas
penyelenggaraan
koordinasi
dan
kerjasama
pengelolaan sumber daya air. g.
Pelaksanaan pengelolaan perizinan di bidang sumber daya air.
h.
Pelaksanaan perumusan penetapan standar pengelolaan sumber daya air permukaan.
Gambar III.4. Struktur Organisasi Dinas SDA Provinsi Jawa Tengah
Dinas Kimpraswil Provinsi DI Yogyakarta39 melaksanakan tugas sesuai kewenangan sebagai berikut: a.
Menyusun program dan pengendalian bina marga, pengairan, dan ciptakarya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
b.
Merumuskan kebijakan teknis di bidang bina marga, pengairan, dan ciptakarya.
c.
Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jalan provinsi dan nasional.
d.
Menyusun tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah
dengan
Pemerintah
Kabupaten/Kota,
serta
melaksanakan
pengendalian atas pelaksanaan tata ruang Propinsi dengan Kabupaten/Kota. 39
Website Pemda DIY, Dinas Kimpraswil Prov DIY (http://www.pemda-diy.go.id)
93
e.
Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan pengairan lintas Kab./Kota, tertentu serta strategis.
f.
Melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan
teknis
penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara. g.
Memfasilitasi bantuan teknis dibidang pengairan, bina marga, dan cipta karya Pemerintah Kabupaten/Kota.
h.
Memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, dan jasa konstruksi.
Dinas Kimpraswil Provinsi DI Yogyakarta menyelenggarakan fungsi: a.
Menyusun program dan pengendalian bina marga, pengairan, dan ciptakarya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
b.
Merumuskan kebijakan teknis di bidang bina marga, pengairan, dan ciptakarya.
c.
Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jalan propinsi dan nasional.
d.
Menyusun tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah
dengan
Pemerintah
Kabupaten/Kota,
serta
melaksanakan
pengendalian atas pelaksanaan tata ruang Provinsi dengan Kabupaten/Kota. e.
Melaksanakan
pengembangan
dan
pengelolaan
pembinaan
pengawasan
pengairan
lintas
Kabupaten/Kota. f.
Melaksanakan
dan
teknis
penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung negara. g.
Memfasilitasi bantuan teknis di bidang pengairan, bina marga, dan cipta karya Pemerintah Kabupaten/Kota.
h.
Memberdayakan sumberdaya dan mitra kerja di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, dan jasa konstruksi.
94
Gambar III.5. Struktur Organisasi Dinas Kimpraswil Provinsi DIY
III.4. HUBUNGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TINGKAT PUSAT DAN DAERAH
UPT merupakan unit pelaksana pusat yang berada di daerah dan melaksanakan tugas pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Keberadaan UPT di daerah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah pusat terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangannya. Namun demikian, mengingat UPT berada dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah terutama Pemerintah Provinsi, perlu adanya koordinasi yang baik antara UPT dengan pemerintah daerah. Hubungan kelembagaan antara UPT dan pemerintah daerah diwujudkan melalui peningkatan peran Kepala Daerah sebagai koordinator wilayah, sebagai pelaksana kegiatan pusat di daerah, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, secara dekonsentrasi ataupun secara tugas pembantuan.
95
Gambar III.6. Pola Pendelegasian Wewenang Pusat dan Daerah
Pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan melalui dua cara yaitu dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi40 merupakan pelimpahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan41 adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melakukan tugas tertentu.
40 41
UU No. 32/2004 ps. 1 angka 8 UU No. 32/2004 ps. 1 angka 9
96
Gambar III.7. Hubungan Kewenangan UPT dan Pemerintah Daerah
Harmonisasi hubungan pusat dan daerah diperlukan karena terjadinya perubahan pola pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah pusat, terutama disebabkan
adanya
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan Negara. Hal tersebut mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan fisik yang pada awalnya hanya dilaksanakan sendiri oleh Pusat tetapi kemudian dilaksanakan secara tugas pembantuan maupun dilaksanakan sendiri dan juga penambahan peran Kepala Dinas PU Provinsi dari koordinator wilayah menjadi pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tugas Pembantuan. Rentang kendali pelaksanaan kegiatan yang awalnya terpusat dan jauh diubah menjadi tidak terpusat dan dekat dengan pelaksanaan kegiatan.
97
Perubahan penyelenggaraan tersebut dapat dilihat pada gambar III.8 berikut.
Gambar III.8. Pergeseran Penyelenggaraan Pembangunan42
Dengan terbentuknya UPT di daerah diharapkan terjadi adanya: 1.
Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam sistem pengelolaan anggaran
2.
Pelayanan kepada masyarakat berorientasi pada input-output-outcome
3.
Meningkatnya kualitas infrastruktur PU
4.
Meningkatnya profesionalitas SDM
5.
Meningkatnya jenjang karir
6.
Meningkatnya tingkat koordinasi
7.
Meningkatnya manfaat bagi daerah.
42
Bahan Sosialisasi UPT, Ditjen SDA, 2006
98
