BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Rancangan Akhir Renstra Dinas Peternakan 2014-2019

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunankarena dampaknya yangsignifikan bagi kinerja Dinas Peternakan dimasa datang.Informasi tersebut disusun dengan nomenklatur berikut. 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan SKPD

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi terhadap pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur diperlukan dalam rangka pembangunan pertanian di Provinsi Jawa Timur 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PeternakanProvinsi Jawa Timur Aspek Kajian

(1)

Gambaran pelayanan SKPD

Capaian/Kondisi Saat ini

(2)

Standar yang Digunakan

(3)

Angka prevalensi penyakit PHMS brucellosis masih tinggi yakni diatas 2,5% pada ternak sapi perah

SOP pengendalian penyakit Brucellosis oleh Kementan

Nilai titer antibody penyakit PHMS Flu burung masih rendah yakni di bawah 70% pada unggas

SOP pengendalian penyakit Flu Burung oleh Kementan

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

(4)

- Penyediaan vaksin brucella yang masih belum sesuai dengan jumlah ternak rentan - Rendahnya pembiayaan untuk kompensasi terhadap pemotongan sapi yang posisif brucella - Penyediaan vaksin Flu Burung yang masih belum sesuai dengan jumlah ternak rentan - Rendahnya pembiayaan untuk kompensasi terhadap pemusnahan unggas yang posisif flu burung

26

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(5)

- Rendahnya kesadaran peternak akan arti penting penyakit brucellsosis - Masih ada Lalu lintas ternak antar Provinsi yang ilegal

Masih ada Lalu lintas ternak antar Provinsi yang ilegal

Permasalahan Pelayanan SKPD

(6)

Kurangnya SDM teknis (medis dana paramedis veteriner)

- Kurangnya SDM teknis (medis dana paramedis veteriner) - Kurangnya fasilitas laboratorium untuk melakukan diagnosis secara tepat dan cepat



Aspek Kajian

(1)

(2)

Kajian Renstra Kementerian Pertanian


(3)



Shearing kab/kota dalam upaya pengambilan sampel

(4)

Prosentase residu antibiotika pada bahan asal hewan masinh tinggi (29%)

SNI 01-63662000

Peredaran obat hewan illegal cukup tinggi

PP no 78 1992

Masih banyak unit usaha produk hewan yang belum di audit NKV

UU No. 18/2009, PP NO. 95/2012, Permentan No. 381/2005

Lab. Kesmavet di Jawa Timur masih belum ada yang terakreditasi

UU No. 18/2009, PP NO. 95/2012

Presentase kelompok peternak yang melakukan recording mencapai 30% Surat Keterangan Layak Bibit yang diterbitkan UPTD belum dapat dilakukan Pencapaian produksi peternakan dan populasi ternak masih dibawah target

Sasarankelompok yang melakukan recording = 70%

Dukungan anggaran sangat terbatas untuk meningkatkan jumlah sampel yang representatif Sarana pengujian di KEMENTAN dan biayanya sangat mahal Kurangnya sarana dan prasarana pelaksanaan audit dan sosialisasi NKV Kurangnya sarana dan prasarana untuk menuju proses akreditasi lab. Kesmavet Keterbatasan jumlah pegawas bibit ternak

Sasaran SKLB yang diterbitkan UPT=10%

Keterbatasan jumlah pegawas bibit ternak

Sasaran produksi dan populasi

- Ketersediaan potensi Sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam peningkatan produksi dan populasi ternak - Keterbatasan anggaran


(5)

(6)

Jumlah pengawas obat hewan di kabupaten/kota Sarana dan prasarana transportasi belum memadai

Kompetensi SDM terbatas

-

Kompetensi SDM yang terbatas

Sarana recording belum memadai

SDM dan sarana yang terbatas

Permintaan terhadap bibit yang mempunyai SKLB masih kurang

SDM dan sarana yang terbatas

-

Inovasi dan teknologi peternakan Aksesbilitas permodalan bagi peternak Membanjirnya produk impor

-

-

Kajian Renstra Kab/ Kota

Kajian RTRW

Pencapaian produksi peternakan dan populasi ternak masih dibawah target

-

Karakter masyarakat petani yang masih tradisional

Sasaran produksi dan populasi

-

Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 Permentan No 50 Tahun

- Ketersediaan potensi Sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam peningkatan produksi dan populasi ternak - Keterbatasan anggaran

Belum dilakukan pemetaan dan penetapan kawasan peternakan

27

-

Inovasi dan teknologi peternakan Aksesbilitas permodalan bagi peternak Membanjirnya produk impor

-

-

Minat peternak terhadap komoditas ternak yang akan dikembangkan

-

Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal. Keterbatasan akses peternak terhadap permodalan Lemahnya kapasitas dan kelembagaan peternak Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi perternakan Rendahnya produktivitas ternak Keterbatasan SDM peternakan dan kesehatan hewan Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal. Keterbatasan akses peternak terhadap permodalan Lemahnya kapasitas dan kelembagaan peternak Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi perternakan Pengembangan kawasan peternakan yang mempunyai keterkaitan dengan



Aspek Kajian

(1)

(2)

-

-

-

-

-

-

(individual farming) Luas lahan rata-rata <0,25 ha dan pendapatan peternak rendah Masih tingginya angka kemiskinan peternak Rendahnya penguasaan teknologi pengolahan dan hasil pemasaran perdesaan Rendahnya kualitas hasil produk peternakan sehingga daya saing rendah Kepemilikan ternak yang belum memenuhi standar usaha (hanya 1-2 ekor/peternak) sedangkan standarnya 4-5 ekor/peternak Belum optimalnya penggunaan sumberdaya alam dan SDM yang mendukung agribisnis peternakan


(3)

2012


(4)

berdasarkan potensi



(5)

(6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

pusat distribusi pakan ternak Mempertahankan sumberdaya genetik sebagai potensi daerah Pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan daerah dengan keunggulan komparatif dan kompetitif Kawasan peternakan yang berpotensi penularan penyakit zoonosis ditempatkan terpisah dengan permukiman penduduk. Peningkatan populasi ternak melalui peningkatan mutu genetik. Mengoptimalkan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk pelayanan dan perlindungan masyarakat Meningkatkan kualitas kesehatan hewan dan produk pangan asal hewan melalui tindak pengamanan ternak sesuai dengan prosedur pengamanan penyakit hewan menular. Peningkatan pengendalian pemotongan hewan betina produktif Meningkatkan pembinaan teknis terpadu dalam rangka mempertahankan potensi Jawa Timur sebagai gudang Nasional ternak sapi potong. Peningkatan peranserta Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dalam rangka mendukung program pembangunan peternakan di Jawa Timur.


Aspek Kajian

(1)

Kajian KLHS


-

-

-

-

(2)

Kebanyakan peternak telah menerapkan eco-farming yaitu pengelolaan limbah ternak menjadi bahan yang bermanfaat seperti untuk pupuk dan biogas Masih ada pemeliharaa n ternak yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga menimbulka n polusi bau Penyebaran penyakit hewan menular kepada manusia Seiring dengan meningkatny a populasi ternak mengakibatk an peningkatan emisi gas rumah kaca yang berasal dari kotoran ternak dan proses pencernaan, terutamanya yang berasal dari hewan ternak besar


(3)

Permendagri Nomor 67 Tahun 2012


(4)

Pembinaan good farming practice perlu diintensifkan



(5)

Belum dilakukan kajian akademis terhadap KLHS

-

-

(6)

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis Manajemen pakan dan pengelolaan limbah Penetapan kawasan peternakan sesuai dengan potensi setempat

isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnyadapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No (1) 1

Isu Strategis Dinamika Internasional (2) Tujuan Millenium Development Goal’s antara lain menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dengan demikian diperlukan komitmen pengurangan tingkat kemiskinan dan pemenuhan

Dinamika Nasional (3)

DinamikaRegional/Lokal

Lain-lain

(4)

(5)

Swasembada daging 2014 dan swasembada susu 2020

Terjadi penurunan populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau sebesar 24,1% berdasarkan hasil Sensus

29


kebutuhan pangan bergizi bagi masyarkat, khususnya protein hewani.

2

Pertanian 2013. Penurunan populasi ini dapat berpengaruh pada produksi hasil peternakan. Jawa Timur belum bebas penyakit Flu Burung dan Brucellosis

Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit hewan yang baru muncul dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging animal diseases) yang dapat menular ke manusia (zoonosis).Wabah Zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, atau pertahanan dan keamanan.

Populasi ternak tidak merata sehingga menimbulkan lalu lintas ternak antar Provinsi

3

Liberalisasi perdagangan dunia menimbulkan ancaman membanjirnya produk impor yang dapat mengancam kelangsungan usaha peternak lokal

Maraknya peredaran daging impor di pasar tradisional sebagai akibat dibukanya keran impor daging oleh Pemerintah Pusat.Hal ini dapat berpengaruh pada penurunan minat budidaya peternakan

Usaha peternakan Jawa Timur masih didominasi oleh para peternak skala kecil dan merupakan mata pencaharian salah satu dari sub sistem pertanian, dimana karakteristiknya adalah mempunyai lahan sempit, bermodal kecil dan produktivitas yang rendah

4

Adanya tuntutan perlakuan terhadap hewan ternak hendaknya mengikuti prinsip-prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare). Pengabaian terhadap animal welfare berpotensi menjadi salah satu hambatan dalam perdagangan internasional. Perlu untuk mempercepat penerapan kesejahteraan hewan agar mampu meningkatkan daya saing produk di pasar bebas.

Berdasarkan ketentuan UU No 18 Tahun 2009, pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di Rumah Potong yang berstandar NKV guna menjamin terpenuhinya standar aman, sehat, utuh dan halal.

Masih banyak pemotongan illegal diluar RPH serta masih sedikit RPH yang ber-NKV.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Provinsi Jawa Timur dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timurterhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Visi: Jawa Timur lebih sejahtera, berakhlak, berkeadilan, mandiri dan berdaya saing. No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih


(1)

(2)

(3)

1

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi. Program peningkatan Produksi Peternakan

-

Produksi dan produktifitasternak yang masih di bawah kinerja yang diharapkan.

30

Faktor

-

Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Kurangnya SDM teknis peternakan dan kesehatan

-

Dukungan pemerintah melalui APBN. Ternak sapi


-

-

2

Program Pengembangan Agribisnis Peternakan

-

3

Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan

-

wilayah perbibitan, budidaya dan pembesaran belumdipetakan dan ditetapkan. pemberantasan penyakit hewan ternak masih belum tertangani dengan baik terutama penyakit-penyakit yang bersifat sporadis dan belum mampu dibebaskan seperti flu burung dan brucellosis pada sapi perah.

Data dan informasi di tingkat kelompok peternak masih minim. Minimnya pemanfaatan teknologi

Belum mantapnya sistem dan pelayanan pembinaan kelompok peternak. Jumlah tenaga pendamping penyuluh peternakan masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kelompok peternak yang ada.

hewan. Kurangnya sarana dan prasarana. - Kurangnya tenaga medis veteriner dan paramedis veteriner. - Kurangnya sarana dan prasarana lembaga kesehatan hewan seperti puskeswan dan check point. - akses produk impor peternakan mengancam peternak lokal sehingga dapat menurunkan minat pada subsektor peternakan. - Kualitas sdm kelompok peternak relatif masih rendah. -

-

potong dan sapi perah merupakan komoditas utama dan andalan di Jawa Timur. Partisipasi pemerintah kab/kota.

- Diversisifikasi produk pascapanen telah banyak dilakukan. - Teknologi pascapanen.

- Partisipasi pemerintah kab/kota.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Kabupaten/ Kota

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014, permasalahan pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur beserta

31faktor

penghambat

dan

31faktor

pendorong

keberhasilan

pembangunan pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.4.berikut

Tabel. 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Sebagai Faktor

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Produksi Daging, Telur, Susu

Rendahnya produktivitas ternak

31

Ketersediaan Sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam

Potensi ternak di masingmasing wilayah


Sebagai Faktor

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal. Keterbatasan akses peternak terhadap permodalan Lemahnya kapasitas dan kelembagaan peternak Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi perternakan Rendahnya produktivitas ternak Keterbatasan SDM peternakan dan kesehatan hewan

peningkatan produksi dan populasi ternak Keterbatasan anggaran

Komitmen pemerintah Kab/ Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031dan KLHS, maka permasalahan pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Rencana Tata Ruang Faktor Permasalahan No Wilayah terkait Tugas dan Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong Fungsi SKPD (1) 1

(2) Kawasan budidaya

(3)

(4)

(5)

Pengembangan kawasan peternakan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak

Belum dilakukan pemetaan dan penetapan kawasan

Minat peternak terhadap komoditas ternak yang akan

32


Peningkatan peran-serta Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dalam rangka mendukung program pembangunan peternakan di Jawa Timur. Meningkatkan pembinaan teknis terpadu dalam rangka mempertahankan potensi Jawa Timur sebagai gudang Nasional ternak sapi potong. Peningkatan pengendalian pemotongan hewan betina produktif Meningkatkan kualitas kesehatan hewan dan produk pangan asal hewan melalui tindak pengamanan ternak sesuai dengan prosedur pengamanan bio security hazard Mengoptimalkan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk pelayanan dan perlindungan masyarakat Peningkatan populasi ternak melalui peningkatan mutu genetik Kawasan peternakan yang berpotensi penularan penyakit zoonosis ditempatkan terpisah dengan permukiman penduduk. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan daerah dengan keunggulan komparatif dan kompetitif Mempertahankan sumberdaya genetik sebagai potensi daerah

33

peternakan berdasarkan potensi

dikembangk an


Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Faktor

No

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Seiring dengan meningkatnya populasi ternak mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berasal dari kotoran ternak dan proses pencernaan, terutamanya yang berasal dari hewan ternak besar Kebanyakan peternak telah menerapkan eco-farming yaitu pengelolaan limbah ternak menjadi bahan yang bermanfaat seperti untuk pupuk dan biogas Masih ada pemeliharaan ternak yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga menimbulkan polusi bau Penyebaran penyakit hewan menular kepada manusia

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis

Belum dilakukan kajian akademis terhadap KLHS

Pembinaan good farming practice perlu diintensifkan

Penetapan kawasan peternakan sesuai dengan potensi setempat

Manajemen pakan dan pengelolaan limbah

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang meliputi : analisa Renstra Kementerian Pertanian; analisa Renstra SKPD lingkup Peternakan Kabupaten/Kota; analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : a.

Adanya tuntutan perlakuan terhadap hewan ternak hendaknya mengikuti prinsip-prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare). Pengabaian terhadap animal welfare berpotensi menjadi salah satu hambatan

dalam

perdagangan

internasional.

Perlu

untuk

mempercepat penerapan kesejahteraan hewan agar mampu meningkatkan daya saing produk di pasar bebas. b.

Liberalisasi

perdagangan

dunia

menimbulkan

ancaman

membanjirnya produk impor yang dapat mengancam kelangsungan

34


usaha peternak lokal. Usaha peternakan Jawa Timur masih didominasi oleh para peternak skala kecil dan merupakan mata pencaharian salah satu dari sub sistem pertanian, dimana karakteristiknya adalah mempunyai lahan sempit, bermodal kecil dan produktivitas yang rendah. Diperlukan penumbuhan daya saing produk peternakan lokal. c.

Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit hewan yang baru muncul dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging animal diseases) yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Wabah Zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, atau pertahanan dan keamanan. Diperlukan pengendalian penyakit hewan menular yang lebih intensif.

d.

Terjadi penurunan populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau sebesar 24,1% berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013. Penurunan populasi ini dapat berpengaruh pada produksi hasil peternakan. Diperlukan usaha peningkatan populasi.

e.

Belum terintegrasinya usaha peternakan dengan potensi lahan usaha yang tersedia, akibat belum terpadunya pengembangan wilayah

dengan

penetapan

komoditas

unggulan

disetiap

Kabupaten, sehingga menyulitkan dalam mengalokasikan kegiatan yang tepat untuk masing-masing wilayah/ tidak fokus serta menyebabkan input produksi menjadi relatif tinggi dan menurunkan daya saing produk, sehingga perlunya pemetaan dan penetapan kawasan sesuai dengan potensi wilayahnya. f.

Berdasarkan ketentuan UU No 18 Tahun 2009, pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di Rumah Potong yang berstandar NKV guna menjamin terpenuhinya standar aman, sehat, utuh dan halal. Namun masih banyak pemotongan illegal diluar RPH serta masih sedikit RPH yang ber-NKV.

g.

Pertumbuhan sektor peternakan melambat, dari 3,92% tahun 2009 menjadi 1,03% tahun 2013. Demikian pula kontribusi terhadap PDRB menurun dari 3,07% tahun 2009 menjadi 2,25% tahun 2013. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur periode 2014-2019 sebesar 7-8%, kontribusi dari sub sektor peternakan ditarget kan sebesar lebih dari 4 % per tahun.

35

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents