BAB III ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Isu – isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 ( lima ) tahun terakhir, serta permasalahan terhadap yang masih dihadapi kedepan
dengan
mengidentifikasi
kondisi
atau
hal
yang
harus
diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas ( daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi / kejadian
yang menjadi isu strategis
adalah keadaaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang
dimaanfaatkan
lebih
akan
besar
atau
menghilangkan
sebaliknya, peluang
dalam
untuk
hal
tidak
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi
yang telah diidentifikasi untuk dipilih
menjadi isu-isu strategis serta melalukan telaahan terhadap visi, misi dan program KBPP serta Renstra sehingga
rumusan isu strategis yang
dihasilkan selaras dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta kebijakan dalam jangka menengah
( RPJMD ) Semesta
Berencana 2016-2021 Mengacu alternatif strategis dengan analis SWOT di atas , maka dapat dirangkum rumusan strategis sebagai berikut : 1. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi jangka panjang ; 2. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja (PKBR);
3. Meningkatkan pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ; 4. Meningkatkan
partisipasi
keluarga
dalam
pengasuhan
dan
pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja; 5. Memanfaatkan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB; 6. Meminimalkan kesenjangan gender dalam pembangunan 7. Meningkatkan
kualitas hidup perempuan dan tingkat partisipasi
angkatan kerja perempuan. 8. Meminimalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, traffiking 9. Meningkatkan
keterwakilan perempuan pada jabatan publik dan
politik 10. Masih ada beberapa peraturan Perundang undangan yang bias gender 11. Meminimalkan
kesenjangan
tingkat
partisipasi
angkatan
kerja
perempuan dari pada laki laki 12. Membuat data terpilah dan informasi KB dan PP 13. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia 14. Memanfaatkan Sarana dan prasarana III.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah : “ Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan “ Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021 yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: “Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”. Kota yang dimaksud dalam RPJPD adalah budaya yg bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih , budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh
falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bias memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak lagi sesuai dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertical ke arh tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bias memastikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggung jawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsapah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya. MISI. Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan focus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arah RPJPD, focus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021 dan guna mwujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain: 1. Penguatan
jati
diri
masyarakat
Kota
Denpasar
berlandaskan
kebudayaan Bali. 2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan local. 3. Peningkatan pelayanan public melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hokum (low enforcement). 4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan. 5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.
Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dengan misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Misi 1, yaitu : Penguatan
jati diri
masyarakat Kota Denpasar
berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu
:
Mewujudkan
Pemberdayaan
Lembaga
Pakraman,
Budaya
pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hokum, memelihara
kerukunan
internal
dan
antar
umat
beragama,
melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal social, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, dan etik dalam pembangunan. 2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan local, sesuai dengan misi 2 RPJPD, yaitu : menguatkan system ekonomi kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan
berkeadilan
adalah
meningkatkan
pembangunan
daerah,
mengurangi kesenjangan social secara menyeluruh, keberpihakan kepada
masyarakat,
menanggulangi
kemiskinansecara
drastic,
menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan
social
serta
sarana
dan
prasarana
ekonomi,
serta
menghilangkan diskriminasi dalam berbaagai aspek termasuk gender. 3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan public melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hokum (low enforcement), sesuai dengan Misi 3 RPJBD yaitu: mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat
perekonomian
berbasis
kerakyatan
didasarkan
pada
keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan,
mengedepankan
pembangunan
SDM
berkualitas
dan
berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan clan pencipta
iptek, pembangunan infrastruktur yang maju, serta reformasi di bidang hokum dan aparatur Negara. 4. Misi 4, yaitu: peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan misi
2
RPJPD
yaitu:
mewujudkan
penguatan
system
ekonomi
kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. 5. Misi 5, yaitu: penguatan keseimbangan pembanguan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana, sesuai dengan misi 4 RPJPD, yaitu: mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif adalah, memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal
(daerah,
nasional
dan
internasional)
sehingga
mampu
menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program-program sangat tergantung pariwisata, sedangkan priwisata sangat rentan terhadap factor keamanan, kondisi ini bias dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa Pakraman, Poltabes, dunia masyarakat dan pemerintah) dengan membangun sebuah system yang
lebih
mengedepankan
ketepatan
dan
jaringan
penanganan
masalah-masalah keamanan dan ketertiban. Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021, sesuai dengan kebijakan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 untuk RPJMD ke 3 ditujukan untuk. (1) Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia(SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif
dengan
meningkatkan infrastruktur masyarakat memfasilitasi
mengedepankan
penyertaan yang
maju.
memegang ketentuan
kualitas
pemanfaatan Pada
peran
Kondisi
sangat
ketentuan
dan
IPTEK, seperti
penting, masyarakat
daya
saing,
pembangunan
ini,
kemandirian
pemerintah yang
hanya
mengarah
padakemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan
terus tercipta melaui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatkan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang signifikan. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatkan daya saing dan penguasaan iptek diarahkan untuk menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu social dan kemanusiaan untuk menghasilakn teknologi dan memanfaatkan
teknologi
hasil
penelitian,
pengembangan
dan
perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapsitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-niali yang adi luhung, Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD yang ke-3 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025
juga
pembangunan
harus
nasional
mempertimbangkan
sebagaimana
arah
dituangkan
kenijakan
dalam
Agenda
Pembanguan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun keterkaitan misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Misi1 yaitu: Penguatan diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan cita 7: mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan
menggerakan
sector-sektor
strategis
ekonomi
domestic, dan cita 8: melakukan revolusi karakter bangsa. 2. Misi
2
yaitu
:
Pemberdayaan
masyarakat
Kota
Denpasar
berlandaskan kearifan local, sesuai dengan cita 5: Mdningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 3. Misi 3 yaitu : Peningkatan pelayanan public melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi
hokum
(low
enforcement),
sesuai
dengan
cita
2:
mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, cita 4: memperkuat kehadiran Negara
dalam melakukan reformasi system dan penegakan hokum bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 4. Misi 4 yaitu peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan
cita
3:
membangun
Indonesia
dari
pinggiran
dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, dan Cita6 : meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 5. Misi 5 yaitu : penguatan keseimbangan pembanguan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana,sesui dengan cita 1: menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara, dan cita 9 :
memperteguh
kebinekaan
dan
memperkuat
restorasi
Indonesia. III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
RPJP Nasional
Renstra KL
Renja KL
RKA KL
Rincian APBN
RPJM
RKP
RAPB N
APBN
Nasional
Pedoman RPJP Daerah
Dijabarkan
RPJM Daerah Pedoman
Diserasikan melalui Musrenbang Provisi
RKP Daerah
RAPB D
APBD
Renja PD
RKAPD
Rincian APBD
Diacu
Renstra PD
Pedoman
Pedoman
social
III.4 Telaahan Renacana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan HasilKLHSTer Permasalahan No kait Tugas Pelayanan danFungsi PD PD 1 Pengarusutam Minimnyaangg aan aran untuk Gender. implementasi pengarusutam aangender pada programprogram pemerintah. 2 Pengendalian Pelaksanaanp Angka rogram KeluargaBeren Kelahiran. canatidak optimal. 3
Kesehatan Reproduksi.
4
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
SebagaiFaktor Penghambat Budayapatri arkidi masyarakat.
Masyarakatmis kindan pendidikan rendah, mengutamakan anak laki-laki. Koordinasiprogr Bukan program amantar sektor prioritas belumberjalan sehingga dengan anggaran terbatas, baik,akses terhadap informasidanpela kemiskinandan yanan pendidikan kesehatanreprod yang rendah. uksibelum optimal. Pendampingan Budayapatriarki korban KDRT dimanapria belumoptimal. mendominasi.
Pendorong InstruksiPresid en No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusuta maan Gender dalam Pembanguna Biaya membesarkan n Nasional. anak semakinmahal .
Hubungan keluarga yang kondusif.
UndangUndang Republik Indonesia No. 23tahun 2004 tentang PenghapusanK ekerasan dalam Rumah Tangga.
HasilKLHSTer No kait Tugas danFungsi PD 5 Peningkatanku alitas hidupperempu andan anak.
Permasalahan Pelayanan PD Programkeluarg a berencana kurangmendapa tprioritas.
SebagaiFaktor Penghambat Anaklakilakilebih didambakan, stereotypelelaki Bali yangmalas dan tidak mengutamakan perempuan.
Pendorong Penurunan angka kematian ibu melahirkan danbayi.
III.5 Penentuan Isu-isu Stategis 1. Isu Strategis 1. Angka pemakaian kontrasepsi jangka panjang makin menurun; 2. Partisipasi Pria dalam ber KB masih Rendah 3. Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi remaja (PKBR); 4. Masih rendahnya pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi ; 5. Masih
rendahnya
partisipasi
keluarga
dalam
pengasuhan
dan
pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja; 6. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB; 7. Masih ada kesenjangan gender dalam pembangunan 8. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. 9. Masih ada kejadian tindakan kekerasan dalam rumah tangga,
dan
Kekerasan terhadap anak 10. Masih rendahnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondidisi khusus dan perlindungan anak 11. Masih rendahnya keterwakilan perempuan pada jabatan publik dan politik
12. Masih adanya beberapa peraturan Perundang undangan yang bias gender 13. Masih
rendahnya
tingkat
partisipasi
angkatan
kerja
daripada laki laki 14. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang 15. Sarana dan prasarana kurang memadai 16. Terbatasnya anggaran
perempuan
