BAB III FATWA MAJELIS TARJIH PP MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN PEZINA. A. Profil Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Jogjakarta

BAB III FATWA MAJELIS TARJIH PP MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN PEZINA

A. Profil Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Jogjakarta Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat yang sampai saat ini masih eksis di antara kita dan masyarakat. Berdirinya organisasi ini dipelopori oleh Muhammad Darwis atau lebih dikenal dengan K. H. Ahmad Dahlan yang berdomisili di Jogjakarta. Gerakan ini diberi nama oleh pendirinya dengan maksud untuk bertafa‟ul (berpengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya „izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita. Pendirian Muhammadiyah sebagai upaya penyempurnaan pemikiran beliau dalam melaksanakan Islam dengan sebenar-benarnya dan sebaikbaiknya. Sebelum resmi menjadi organisasi, embrio Muhammadiyah merupakan gerakan atau bentuk kegiatan dalam rangka melaksanakan agama Islam secara bersama-sama. Perkumpulan ini diprakasai oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan dan bermula di kampung Kauman. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan dan hasutan datang bertubi-tubi

41

42

kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiyai palsu, karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen dan macam-macam tuduhan lain. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun rintangan-rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaharuan Islam di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, disamping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulamaulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Dalam gerakannya itu beliau dibantu oleh sahabat-sahabatnya. Ini mebuktikan bahwa untuk melaksanakan Islam tidak bisa dilakukan sendirian, tetapi harus bersama-sama dengan yang lain. Karenanya, belakangan K. H. Ahmad Dahlan memilih orang-orang yang sepaham, yang juga mempunyai pemikiran jangka jauh. Jadi tidak asal orang biasa. Sebabnya karena gerakan

43

ini tidak cukup hanya untuk satu-dua tahun saja, melainkan untuk terus menerus. Untuk itulah akhirnya diangkat beberapa murid (santri). Kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H (bertepatan tanggal 18 November 1912 M) Muhammadiyah diresmikan menjadi organisasi persyarikatan dan berkedudukan di Yogyakarta, dipimpin langsung oleh KH. A. Dahlan sendiri sebagai ketuanya.1 Majlis tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqih. Majlis ini dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta, dengan K.H. Mas Mansur sebagai ketuanya yang pertama. Majlis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalanpersoalan

khilafiyat,

yang

pada

waktu

itu

dianggap

rawan

oleh

Muhammadiyah. Kemudian Majlis Tarjih itulah yang menetapkan pendapat mana yang yang dianggap paling kuat, untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Dalam perkembangan selanjutnya, Majlis Tarjih tidak sekedar mentarjihkan masalah-masalah khilafiyat, tetapi juga mengarah pada penyelesaian

persoalan-persoalan

baru

yang

belum

pernah

dibahas

sebelumnya.2 Sehubungan semakin banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh Majlis Tarjih, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 telah

1

Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Malang, Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha, Malang Desember 1990 hal 3. 2 Djamil Fathurrahman, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, Jakarta: Logos Publishing House, 1995 hal 64.

44

menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam pasal 2 Qaidah tersebut disebutkan, bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut: 1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya. 2. Menyusun tuntunan aqidah, akhlaq, ibadah, mu’amalah dunyawiyyah. 3. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandang perlu. 4. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat. 5. Mempertinggi mutu ulama. 6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan.3 Berdasarkan tugas pokok dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Majlis Tarjih, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa Majlis ini merupakan lembaga ijtihad Muhammadiyah. Tugas utamanya adalah menyelesaikan segala maca persoalan kontemporer, ditinjau dari segi fiqih. Tentu yang dimaksud ijtihad di sini adalah ijtihad jama‟i. Memang dalam perkembangan awal, ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah lebih banyak bersifat ijtihad intiqa‟i atau ijtihad tarjihi. Namun dalam perkembangannya yang terakhir sudah mengarah kepada ijtihad insya‟i.4

3

Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah, (Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih, 1971), hal. 2. 4 Djamil Fathurrahman, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, Jakarta: Logos Publishing House, 1995, hal. 67.

45

B. Fatwa PP Muhammadiyah Tentang Hukum Menikah Dengan Pezina Mengenai surat an-Nur ayat 3 dapat kami jelaskan sebagai berikut: Para ulama tafsir menerangkan bahwa maksud ayat tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang menjadikan perzinaan sebagai kebiasaan atau pekerjaan, itulah yang tidak boleh dan tidak layak untuk menikahi atau dinikahi orangorang yang beriman. Laki-laki mukmin tidak boleh dan tidak pantas menikahi mereka, dan perempuan mukminah tidak boleh dan tidak pantas dinikahi mereka. Adapun laki-laki dan perempuan yang pernah berzina dan telah bertaubat, kemudian menikah dengan orang mukmin atau mukminah, hal itu dibenarkan. Apabila sesudah pernikahan masih juga berbuat zina, maka kepada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan talak (untuk suami) atau cerai gugat (untuk istri) dengan alasan zina, sesuai dengan KHI Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/1975 pasal 19 (a) yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;”. Pengajuan permohonan talak atau cerai gugat tersebut ditujukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri, sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1): “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak” KHI pasal 129 dan Pasal 73 ayat (1): “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat,

46

kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat” KHI pasal 132 ayat (1).5 Selanjutnya kami berpendapat pula bahwa, meskipun pernikahan seorang muslimah yang baik dengan lelaki muslim yang pezina dan pernikahan seorang muslimah yang pezina dengan lelaki muslim yang baik itu tercela dan tidak pantas, selagi orang yang berzina tersebut belum bertaubat, namun pernikahan tersebut tetap sah, sesuai dengan ayat berikut:

                    Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. an-Nuur: 32)6 Dan sesuai dengan hadis berikut:

‫ الَع ُهللُيَعِّرُهللم ْنحلَعَعر ُهللم ْنحلَعالَع َعل‬: ‫ َع َعل َع ُهلل ُهللل اِئ َع َّل اُهلل َعَعْن ِئ َع َع َّل َع‬: ‫َع ْن َع اِئ َع َع َع ِئ َع اُهلل َعْنْن َع َع اَع ْن‬ ) ‫( ه اب ق اد طين ب م ج‬ Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Yang haram itu tidak mengharamkan yang halal.” (HR. al-Baihaqi, ad-Daruquthni dan Ibn Majah) Akan tetapi, seorang laki-laki muslim haram menikahi seorang perempuan yang musyrikah, walaupun musyrikah ini orang baik-baik (bukan pezina). Demikian pula seorang laki-laki musyrik haram menikahi seorang

5

Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Seputar Perzinahan dan Akibat Hukumnya, 2008, hlm. 3-4. 6 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Semarang: Al Waah, 1999, hal. 494.

47

perempuan muslimah, meskipun muslimah ini orang yang suka berzina. Pernikahan tersebut semuanya tidak sah hukumnya, berdasarkan firman Allah:

                                              Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayatayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah: 221).7

C. Istinbath Hukum PP Muhammadiyah Tentang Hukum Menikah Dengan Pezina Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah melakukan ijtihad kolektif (ijtihad jama‟i). Tugas ini diemban oleh suatu lembaga yang disebut Majelis Tarjih. Memang semula Majelis ini hanya menangani masalahmasalah ibadah mahdlah, dan sesuai dengan namanya, tugas lembaga ini lebih mengarah kepada ijtihad tarjihi atau ijtihad intiqa‟i. Namun dalam perkembangan berikutnya, sejak awal tahun 1968, Majelis ini sudah

7

Ibid, hal. 43.

48

melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah fiqih kontemporer, seperti masalah bunga bank, asuransi, keluarga berencana, dan lain-lain. Dalam masalah ini sifat ijtihadnya sudah mengarah kepada ijtihad ibtida‟i atau ijtihad insya‟i. Agaknya, persyaratan ijtihad yang telah dirumuskan oleh ahli ushul fiqih, secara kolektif, telah dipenuhi oleh lembaga ini.8 Sumber hukum utama dalam pandangan Muhammadiyah tidak berbeda dengan NU bahkan seluruh umat Islam dalam berbagai mazhab dan aliran yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Artinya al-Qur’an merupakan rujukan utama dalam menetapkan hukum. Sedangkan Sunnah berfungsi sebagai penjelas terhadap al-Qur’an. Tentu penjelasan dari sunnah tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskan al-Qur’an. Karena itu menurut ahli hadis salah satu tolak ukur untuk menyeleksi hadis adalah harus diuji dengan al-Qur’an. Ulama’ ushul dalam mencari hukum yang ada dalam al Qur’an dengan jalan istinbath, yaitu dengan memahami nash yang qath‟i. Kemudian ijtihad terhadap nash yang belum menunjukkan suatu masalah. Ijtihad juga dilakukan dalam memahami masalah yang hanya ditunjukkan oleh jiwa nash, yaitu kemaslahatan. Rumusan tersebut oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah diistilahkan dengan ijtihad bayani, ijtihad qiyasi dan ijtihad istislahi: 1. Ijtihad bayani adalah pola ijtihad yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik), yaitu kapan suatu lafal diartikan secara majaz, bagaimana memilih salah satu dari lafal musytarak (ambigu), ayat yang menunjukkan 8

Wawancara dengan bapak Dr. H. Muchammad Ichsan LC. M.A., Senin tanggal 2 Februari 2014.

49

umum dan khusus, ayat yang menjelaskan akan arti yang qath'i dan dzanni, kapan dalil dianggap perintah itu wajib dan kapan pula dianggap sunnah, larangan dianggap haram atau makruh. Dengan kata lain, ijtihad bayani adalah menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al Qur’an dan hadits. 2. Ijtihad qiyasi atau disebut dengan ta'lili, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk mendapatkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya secara langsung. Dalam pola ijtihad ini dimasukkan semua penalaran yang menjadikan illat sebagai titik tolaknya. Disini dibahas cara-cara menemukan illat, persyaratan dan penggunaannya di dalam qiyas dan istihsan serta pengubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan illat baru. 3. Ijtihad istislahi adalah ijtihad yang mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan. Pola ini dapat dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut: a. Metode istihsan b. Metode sadd al dzari'ah c. Metode maslahah mursalah d. Metode urf yang tidak bertentangan dengan nash dan tidak mendatangkan mafsadah Artinya bahwa prinsip metode ijtihad istislahi ini menempuh tiga tingkatan, yaitu dharuriyat (primer), hajjiyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier).

50

Muhammadiyah pada dasarnya menerima metode ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ahli ushul fiqhi terdahulu, namun di sana sini terdapat modifikasi atau kombinasi seperlunya. Ijma yang dibahas dalam ushul fiqih tidak dalam setiap periode diterima oleh Muhammadiyah. Organisasi ini hanya menerima konsep ijma yang terjadi dikalangan sahabat. Hal ini mengisyaratkan bahwa ijma tidak mungkin terjadi lagi setelah masa sahabat. Pada masa sahabat dimungkinkan adanya ijma karena umat Islam masih sedikit jumlahnya. Sedangkan ruang lingkup ijtihad bagi Muhammadiyah adalah: a. Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil dzanny b. Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits Majelis tarjih ketika menemukan pertentangan dalil yang mana masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda-beda (ta‟arrudh al-adillat), maka langkah-langkah yang diambil adalah: a. Al jam‟u wa al taufiq, yaitu menerima semua dalil walaupun secara eksplisit terdapat pertentangan. Sedangkan untuk kebutuhan praktis, majelis tarjih mempersilahkan umatnya untuk memilih salah satu dalil tersebut. b. Al tarjih, yaitu memilih dalil yang lebih kuat unutk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah. c. Al naskh, yaitu mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.

51

d. Al tawaqquf, yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru. Dalam permasalahan ini Majlis Tarjih PP Muhammadiyah berpendapat bahwa mengenai surat an-Nuur ayat 3, mereka berpendapat ini sebuah larangan pernikahan antara seorang mukmin menikahi wanita yang menjadikan perzinaan itu sebagai pekerjaan karena itu sebuah tindakan yang tercela.9 Majlis Tarjih PP Muhammadiyah dalam melakukan istinbath hukum mengenai pernikahan seorang mukmin dengan seorang wanita yang menjadikan zina sebagai kebiasaan atau sebuah pekerjaan dengan mencari sumber dari dalil-dalil sebagai berikut:10 Al-Qur’an menjadi sumber pertama dalam istinbath hukum, yaitu surat an-Nuur ayat 3:

                    Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oranorang yang mukmin”. (an-Nuur: 3)11 Menurut Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ayat tersebut bersifat dzahir al dilalah dan bersifat umum. Dzahir al dilalah dilihat dari kata al zaani, karena kata tersebut tidak mengandung arti yang lain kecuali orang 9

Wawancara dengan bapak Drs. Supriatna, M.Si., Senin tanggal 2 februari 2014. Wawancara dengan bapak Dr. H. Muchammad Ichsan Lc. M.A., Senin tanggal 2 februari 2014. 11 Departemen Agama RI, op. cit, hal. 494. 10

52

yang berzina. Sedangkan ayat tersebut dikatakan umum („aam) karena ayat tersebut berlaku bagi semua pelaku zina.12 Asbabul nuzul ayat diatas adalah sebuah hadits dari Amru bin Syu’aib meriwayatkan dari bapaknya, dari pamannya:

‫جده أن مرثد ب أيب مرثد اغ ي‬ ‫مر ب شع ب أب‬ ‫ب د ا ب ألخ س‬ ‫ديقت ل جئ إىل ا يب‬ ‫ك ن ُيمل أل ى مبك ك ن مبك بغ يق ل هل ق ك ن‬ ‫فق ي ل ا أنكح ق ؟ ل فسك ين ف زا از ن ال‬ ‫ا‬ . ‫ل يل ال ت كح‬

‫ي كح إال زن أ م رك فد ين فقرأه‬

Artinya: “Dari Abdullah bin Akhnas dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, sesungguhnya Martsad bin Abi Martsad al Ghonawy membawa tawanan perang dari Makkah dan di Makkah ada seorang perempuan pelacur disebut dengan (nama) Anaq dan ia adalah teman (Martsad). (Martsad) berkata: “Maka saya datang kepada Nabi SAW lalu saya berkata: “Ya Rasulullah, Saya nikahi Anaq?” Martsad berkata: “Maka beliau diam, maka turunlah (ayat): “Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Kemudian beliau memanggilku lalu membacakannya padaku dan beliau berkata: “Jangan kamu nikahi dia.” (HR. Abu Dawud) Dari kisah Martsad tersebut jelas Nabi melarang Martsad menikah dengan seorang pelacur yang bernama Anaq. Jadi jelas surat an-Nuur ayat 3 adalah dalil sebuah larangan bagi seorang mukmin menikahi seorang pelacur sebelum ia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah dan berjanji akan meninggalkan pekerjaan zina.14

12

Wawancara dengan bapak Dr. H. Muchammad Ichsan Lc. M.A., Senin tanggal 2 februari 2014. 13 Sulaiman bin al Asy’as al Sijistani, Sunan Abi Dawud, Jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hal. 212. 14 Wawancara dengan bapak Dr. H. Muchammad Ichsan Lc. M.A., Senin tanggal 2 februari 2014.