BAB III DESKRIPSI TEMPAT PROGRAM LATIHAN AKADEMIK DAN PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN AKADEMIK

BAB III DESKRIPSI TEMPAT PROGRAM LATIHAN AKADEMIK DAN PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN AKADEMIK

3.1 Deskripsi Tempat Program Latihan Akademik 3.1.1 Profil Tempat Program Latihan Akademik Nama

: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat

Bentuk Badan Hukum : Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat Alamat

: Jl. Naripan No. 25 Bandung 40111 – Jawa Barat Telepon (62-22) 4204871 Fax. (62-22) 4231570 Website : www.bplhdjabar.go.id Email : [email protected]

3.1.2 Sejarah Kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat Pelaksanaan fungsi kewenangan lingkungan hidup tingkat Provinsi Jawa Barat sebelum tahun 1998 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui unit kerja Biro Bina Lingkungan Hidup. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bapedalda Provinsi Jawa Barat maka Biro Bina Lingkungan Hidup melebur menjadi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Bapeldada) Provinsi Jawa Barat. Bapeldada Provinsi Jawa Barat beroperasi sejak tanggal 11 Agustus 1998 dengan pimpinan Drs. Dodo Perdata, MA serta berkantor sementara di Jl. Merak No. 13 Bandung. Pada tahun 1999 kantor Bapeldada berlokasi tetap di Jl. Sampurna No. 18 Bandung setelah sempat terlebih dahulu berkantor sementara di Jl. Garut No. 11 Bandung. Kemudian seiring terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2001, terjadi estafet kepemimpinan BPLHD ke Ir. Lex Laksmana Zainal Lan, Dipl. HE. Kepemimpina beliau kemudian diserahkan kepada Ade Suhanda Adnawijaya, SH, M. Si pada tahun 2004. Pada tahun Salmin Alfajri, 2014 Analisis overlay untuk pembuatanpeta rincian penggunaan lahan di kawasan lindung hutan dan nonhutan Jawa Barat Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

34

2006, kepemimpina BPLHD diserahkan kepada Dr. Ir. Agus Rachmat, M.T. kepemimpinan beliau berakhir dengan memasuki purna bhakti pada tahun 2008 dan digantikan oleh Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. SE, M. Eng. Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi Jawa Barat berubah lagi menjadi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat berdasarkan Perda No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

3.1.3 Arti Lambang BPLHD Provinsi Jawa Barat

Gambar 3.1 Logo BPLHD Provinsi Jawa Barat Sebagai instansi yang bergerak di bidang lingkungan hidup BPLHD ingin menunjukkan semangat etos kerja yang ditunjukkan pada logo BPLHD diatas, diantaranya: a. Gambar logo Jawa Barat menunjukkan bahwa BPLHD adalah instansi di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. b. Gambar daun tersenyum menunjukkan bahwa BPLHD dan semua staf didalamnya selalu ramah dan tersenyum dalam melayani masyarakat. c. Tulisan green dan smile office menunjukkan bahwa BPLHD selalu berusaha untuk menghijaukan dan terlihat segar juga selalu tersenyum dalam setiap kegiatannya.

3.1.4 Visi dan Misi BPLHD Provinsi Jawa Barat Sebagai instansi pemerintahan, BPLHD juga memiliki visi dan misi yaitu: 3.1.4.1 Visi BPLHD Provinsi Jawa Barat

Salmin Alfajri, 2014 Analisis overlay untuk pembuatanpeta rincian penggunaan lahan di kawasan lindung hutan dan nonhutan Jawa Barat Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

35

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Dalam rangka mendukung Visi Jawa Barat yaitu “TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA”, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat sebagai perangkat daerah menetapkan visi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian, BPLHD

Provinsi Jawa Barat menetapkan visi yaitu “MENJADI AGEN PERUBAHAN

DALAM SIKAP DAN PRILAKU RAMAH LINGKUNGAN GUNA MENCAPAI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN 2013” 3.1.4.2 Misi BPLHD Provinsi Jawa Barat Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan disusunnya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal organisasi , mengetahui peran dan program – programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Pada misi ke 4 Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (2008 – 2013) yaitu: “MENINGKATKAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”, yang bertujuan menciptakan keseimbangan daya dukung dan daya tamping lingkungan, dengan sasaran 1) terkendalinya pertumbuhan dan persebaran penduduk; 2) terjaganya kecukupan air baku; 3) berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana; 4) meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat. Kriteria tersebut merupakan harapan masyarakat Jawa Barat untuk hidup berkecukupan baik sandang maupun pangan secara berkelanjutan, hal ini dapat terwujud apabila fungsi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat tercipta. Misi BPLHD Provinsi Jawa Barat yang sedang dan akan kita wujudkan dalam Program atau Kegiatan pada tahun 2008 – 2013 yang merupakan penjabaran dari Misi Jawa Barat pada butir 4 yaitu adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah); b. Menjaga keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan rakyat; c. Mengelola lingkungan berdasarkan perkembangan sains dan teknologi; d. Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan dunia usaha dan industry; Salmin Alfajri, 2014 Analisis overlay untuk pembuatanpeta rincian penggunaan lahan di kawasan lindung hutan dan nonhutan Jawa Barat Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

36

e. Membangun kewaspadaan dan partisipasi masyarakat yang responsive; f. Mebangun masyarakat peduli lingkungan (green society); g. Meningkatkan efektifitas penerapan peraturan lingkungan; h. Mengembangkan balai kliring (clearing house) lingkungan hidup. 3.1.5 Tugas Pokok BPLHD Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 tahun 2001 tentang Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok yaitu: merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan di bidang Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan yang dilimpahkan.

3.1.6 Fungsi Pokok BPLHD Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi: a. Penyelenggaran koordinasi dan pengendalian lingkungan hidup meliputi Tata Kelola, Konservasi dan Mitigasi Bencana dan Penataan Hukum, Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan; b. Penyelenggaraan fasilitas pengendalian lingkungan hidup kepada Kabupaten atau Kota dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup; c. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan.

3.1.7 Rencana Program Kerja dan Rencana Strategis (Renstra) BPLHD Provinsi Jawa Barat


37

Rencana Program beserta sasarannya yang ada di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: a. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan, dengan sasaran: 1. Mengurangi beban pencemaran badan air oleh industry dan domestic; 2. Mengurangi beban emisi dari kendaraan bermotor dan industry; 3. Mengawasi pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3; 4. Mengembangkan produksi yang lebih bersih (Cleaner Production) dan EPCM (Environmental Pollution Control Manager). b. Program Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup, dengan sasaran: 1. Mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis; 2. Menanggulangi kerusakan lahan bekas pertambangan, TPA dan bencana; 3. Meningkatkan konservasi air bawah tanah; 4. Rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati. c. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran: 1. Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi dengan perubahan iklim; 2. Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana; 3. Meningkatkan kemampuan dan jumlah sumber daya penanggulangan bencana. d. Program Pengelolaan Kawasan Lindung, dengan sasaran: 1. Melakukan penataan dan perbaikan fungsi kawasan lindung; 2. Meningkatkan pengamanan dan perlindungan kawasan; 3. Mengembangkan kawasan lindung baru; 4. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan lindung. e. Program Pengelolaan Ekosistem dan Laut, dengan sasaran: 1. Meningkatkan kondisi kawasan mangrove dan terumbu karang; 2. Meningkatkan vegetasi pelindung pantai; 3. Menyiapkan pranata pengelolaan pesisir, laut dan pulau kecil. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) untuk tahun 2008 – 2013 merupakan langkah – langkah kontribusi BPLHD Provinsi Jawa Barat untuk pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu prinsip perencanaannya pun dilandasi dan dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki lembaga ini sebagai Salmin Alfajri, 2014 Analisis overlay untuk pembuatanpeta rincian penggunaan lahan di kawasan lindung hutan dan nonhutan Jawa Barat Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

38

Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan oleh PERDA No. 22 Tahun 2008, dimana BPLHD Provinsi Jawa Barat selaku institusi tingkat Provinsi, peranannya menjadi fasilitator guna mengimplementasikan makna Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan perkembangan minat masyarakat. Berdasarkan kajian kewenangan lembaga teknis daerah, BPLHD Provinsi Jawa Barat menitik beratkan peranannya selaku coordinator dan fasilitator bagi seluruh stake holder (pihak terkait) yang terdiri dari institusi sektoral, mayarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan LSM di tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Dalam Rencana Strategis ini program maupun kegiatan merupakan refleksi dari pada visi, misi yang telah ditetapkan pada tahun 2008 yang merupakan perencanaan yang berkesinambungan dan berkaitan sangat erat, sehingga dengan demikian pada tahun 2008 – 2013 besar kemungkinan tidak banyak perubahan kecuali untuk program – program bersifat wajib (mandotary programme) yang dicanangkan oleh pusat seperti Proyek Ptokasih (Program Kali Besih), Langit Biru (Program Pengendalian Pencemaran Udara) dan ADIPURA tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan dalam arti kata perencanaan pengembangannya dan tujuan serta sasarannya. Pada pelaksanaanya, Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat serta pihak eksekutif dan legislative, baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan dalam upaya – upaya pengendalian lingkungan hidup dalam skala makro maupun mikro, khususnya dalam aspek – aspek yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang menjaddi kewenangan BPLHD Provinsi Jawa Barat.

3.1.8 Struktur Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Struktur Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat adalah dapat dilihat pada gambar berikut. Sementara itu komposisi jabatan structural dan jabatan fungsional Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 serta Keputusan Gubernur Nomor 821.27/Kep.490.T/Peg/2005 tentang Salmin Alfajri, 2014 Analisis overlay untuk pembuatanpeta rincian penggunaan lahan di kawasan lindung hutan dan nonhutan Jawa Barat Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

39

Jabatan Fungsional, maka komposisi jabatan structural dan jabatan fungsional dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.1 Komposisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat No

Jabatan

Perda No. 22 Tahun

Kepgub No.

Struktural/Fungsional

2008

821.27/Kep.490.T/Peg/2005

1

Eselon II

1

-

2

Eselon III

5

-

3

Eselon IV

11

-

17

-

Jumlah

Tabel 3.2 Komposisi Pegawai BPLHD Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Kondisi Bulan Desember 2008 No

Golongan

Pendidikan

I

II

III

IV

1

Jumlah

1

SD

2

SLTP

2

3

SLTA

6

26

32

4

Sarjana Muda/Akademi

2

10

12

5

Strata 1 (S1)

28

2

30

6

Strata 2 (S2)

18

6

24

7

Strata 3 (S3)

1

1

1 2


40

Jumlah

1

10

82

9

Gambar 3.2 Struktur Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat

3.1.9 Deskripsi Pekerjaan Tiap Bidang di BPLHD Provinsi Jawa Barat 1. Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat


41

Tugas

Pokok:

merumuskan,

menetapkan,

memimpin,

mengkoordinasikan,

dan

mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok badan serta mengkoordinasikan dan membina UPTB

2. Sekretaris Badan Tugas Pokok: menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Tugas Pokok: melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum, dan perlengkapan. a. Sub Bagian Keuangan Tugas Pokok: melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan badan. b. Sub Bagian Perencanaan dan Program Tugas Pokok: melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.

4. Bidang I Tata Kelola Lingungan Tugas Pokok: menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi tata kelola lingkungan. a. Sub Bidang PELHS Tugas Pokok: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelarasan dan evaluasi lingkungan hidup strategis. b. Sub Bidang Pengkajian Amdal dan Teknologi Lingkungan Tugas Pokok: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengkajian amdal dan teknologi lingkungan.

5. Bidang II Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tugas Pokok: menyelenggarakan pengkajian teknis serta fasilitasi pengendalian pencemaran lingkungan. Salmin Alfajri, 2014 Analisis overlay untuk pembuatanpeta rincian penggunaan lahan di kawasan lindung hutan dan nonhutan Jawa Barat Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

42

a. Sub Bidang Pemantauan PPL Tugas Pokok:

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi

pemantauan pencemaran lingkungan. b. Sub Bidang Pembinaan PPL Tugas Pokok:

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi

pembinaan pengendalian pencemaran lingkunngan. 6. Bidang III Konservasi SDA dan Mitigasi Bencana a. Kepala Bidang III Tugas Pokok: menyelanggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis serta fasilitasi konservasi SDA dan mitigasi bencana. b. Sub Bidang KSDA Tugas Pokok: melaksnakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi konservasi SDA dan pemulihan kerusakan lingkungan. c. Sub Bidang Mitigasi Bencana Tugas Pokok: melaksnakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi mitigasi bencana.

7. Bidang IV Penataan Hukum, Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas a. Kepala Bidang IV Tugas Pokok: menyelanggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan. b. Sub Bidang Penataan Hukum Lingkungan Tugas Pokok: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan hukum lingkungan. c. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan Tugas Pokok: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kapasitas dan kemitraan lingkungan.

8. Humas(Front Office)


43

3.2 Deskripsi Pelaksanaan Program Latihan Akademik 3.2.1 Deskripsi Kegiatan Program Latihan Akademik Kegiatan penulis selama melakukan kegiatan program latihan akademik di kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat di bidang Konservasi Sumber Daya Alam(KSDA) adalah kegiatan GIS, seperti: penulis membuat peta analisis overlay menggunakan software Arc GIS, layouting dan men-digit peta. Selain itu, penulis juga membantu bagian administrasi dan hal lainnya, seperti: membantu persuratan yang masuk dan keluar, dan sekali – kali penulis membantu karyawan di di bidang Konservasi Sumber Daya Alam(KSDA) membuat power point dan excel.

3.2.2 Jadwal Kerja Kegiatan Program Latihan Akademik Jadwal kerja penulis melakukan kegiatan program latihan akademik di kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat di bidang Konservasi Sumber Daya Alam(KSDA) adalah setiap hari kerja yaitu senin – jumat. Setiap karyawan dan peserta magang diharuskan melakukan apel pagi jam 07:30 WIB dan mulai bekerja pada jam 08:00 WIB, istirahat siang pada jam 12:00 – 13:00 WIB, setelah itu kita diharuskan kembali bekerja sampai jam pulang yakni jam 16:00 WIB. Kegiatan program latihan akademik dimulai dari minggu ke-dua bulan Oktober 2013 hingga akhir desember 2013, selama itu penulis mempunyai kewajiban untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi tugas penulis di tempat program latihan akademik.

3.2.3 Masalah dan Cara Penyelesaian Pada setiap kegiatan yang dijalani selalu ada kendala atau masalah yang dihadapi, namun setiap kendala atau masalah tentu memiliki jalan keluar untuk mengatasi hal itu. Dalam kegiatan program latihan akademik, masalah – masalah yang penulis hadapi selama kegiatan program latihan akademik antara lain: a.

Pada minggu pertama penulis melakukan kegiatan program latihan akademik di kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat di bidang Konservasi Sumber Daya Alam(KSDA), penulis bingung kegiatan apa yang harus dilakukan, karena penulis tidak mendapatkan info terkait gambaran kegiatan PLA yang akan dilakukan di bidang KSDA. Penulis hanya diberikan


44

orientasi awal oleh Divisi Humas BPLHD Provinsi Jawa Barat terkait sejarah, visi, misi, bidang – bidang dan jadwal kegiatan PLA. Cara Penyelesaian: Penulis bertanya langsung kepada ketua bidang KSDA yakni ibu nita tentang hal – hal yang harus penulis lakukan di bidang KSDA, kemudian ibu nita memberikan gambaran apa yang harus dikerjakan sehingga penulis dapat memulai kegiatan PLA di bidang KSDA. b.

Penulis masih kurang paham terkait penggunaan tool – tool yang ada pada software Arc GIS, seperti dalam pembuatan peta analisis overlay, layouting dan proses digitasi. Cara Penyelesaian: Penulis berkonsultasi dengan kang Reza Sopiyana(karyawan di KSDA) dan kang Arif Nurrohman(karyawan di Bidang I).

3.2.4 Pembimbingan Penulis melakukan pembimbingan oleh Dosen Pembimbing Tetap dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Dosen Luar Biasa di di kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat di bidang Konservasi Sumber Daya Alam(KSDA).

3.2.4.1 Pembimbingan dari Dosen Tetap Program Latihan Akademik di Universitas Pendidikan Indonesia Pembimbingan oleh Dosen Pembimbing Tetap di Universitas Pendidikan Indonesia dilaksanakan pada bulan mei sampai sebelum dilaksanakannya pengumpulan TA, hari melakukan bimbimbingan bervariasi tergantung keberadaan dosen di kampus dan kesibukan dosen pembimbing tetap. Dosen Pembimbing Tetap yaitu Bapak Ir. Yakub Malik, M. Pd. Konsultasi yang dilakukan adalah mengkoreksi hasil dari tugas akhir yang penulis buat, melakukan kunjungan ke tempat program latihan akademik di kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat di bidang Konservasi Sumber Daya Alam(KSDA) dan memberikan tips – tips kepada penulis dalam mengatasi masalah – masalah yang penulis hadapi dalam proses pembuatan tugas akhir ini.


45

3.2.4.2 Pembimbingan dari Dosen Luar Biasa Program Latihan Akademik di BPLHD Provinsi Jawa Barat Pembimbingan oleh Dosen Luar Biasa Program Latihan Akademik di BPLHD Provinsi Jawa Barat dilaksanakan semenjak penulis melaksanakan kegiatan PLA di kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat sampai selesai. Dosen Luar Biasa PLA yaitu Ibu Nita Nilawati, S.P dan dibantu oleh Kang Reza Sopiyana serta Kang Arif Nurrohman. Banyak hal yang penulis konsultasikan dengan dosen luar biasa seperti bagaimana tatacara kegiatan yang harus penulis lakukan untuk pertama kali dalam kegiatan PLA di bidang KSDA di kantor BPLHD Provinsi Jawa Barat. Dosen Luar Biasa PLA juga memberi masukan dan kritikan kepada penulis terkait tugas akhir yang penulis buat. Kemudian penulis berkonsultasi dengan Kang Reza Sopiyana dan Kang Arif Nurrohman terkait kesulitan – kesulitan yang penulis hadapi dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab penulis di bidang KSDA.


46

BAB III DESKRIPSI TEMPAT PROGRAM LATIHAN AKADEMIK DAN PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN AKADEMIK

Recommend Documents