BAB III DESKRIPSI PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN AKADEMIK A. Profil Singkat Tempat Program Latihan Akademik Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional dipimpin langsung oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Visi: Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Misi: Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk: 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. 2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). 3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari. 4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. 5. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. 7
B.
Susunan Organisasi Susunan organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya adalah : Kepala Kantor : Drs. Akur Nurasa, M.Si. 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Jaja Soetisna, S.Sos. a. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan : Achmad Komaruzaman b. Kepala Urusaan Umum dan Kepegawaian : Achmad Komaruzaman 2. Kepala Seksi. a. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan : Ir. Budi Sumasto 1) Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan : Daan Sudarmawan, ST. 2) Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah : Rajasa Iskandar, A.Ptnh b. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah : Lukman Hakim, SH. 1) Kasubsi Penetapan Hak Tanah : Diding Rosidin, SH. 2) Kasubsi Pengaturan Pemerintah : Yulianto, A.Ptnh 3) Kasubsi Pendaftaran Hak : Henda Yudis Ferian, SH. 4) Kasubsi Peralihan, Pembebanan Hak & PPAT : H. Tata Irta, SH. c. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan : Drs. Wahyudin 1)
Kasubsi Penatagunaan Tanah & Kawasan Tertentu : Dahraini, SH.
2)
Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah : Nining Wely Gustina, SH.
d. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan : Daryoto, SH. 1)
Kasubsi Pengendalian Pertanahan : Gatot Murtedjo, SH.
2)
Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat : Dudi Noviandi, S,Sos.MH.
e. Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Kepegawaian : Agah Nugraha, SH. 1) Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan : Asep Agusta, S.A.Ptnh 2) Kasubsi Perkara Pertanahan : Dindin Saripudin, SH
C.
Deskripsi Kerja Tiap Bidang Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2008 tentang uraian tugas sub bagian dan seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan uraian tugas urusan dan subseksi pada Kantor Pertanahan bab II pasal 27, susunan organisasi di Kantor Pertanahan terdiri dari : 1. Subbagian Tata Usaha 2. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan 3. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 8
4. Seksi Pengaturan dan Penetapan Pertanahan 5. Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan 6. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Seksi – seksi tersebut kemudian membawahi beberapa subseksi, dimana uraian tugasnya sebagai berikut : 1.
Kepala Subbagian Tata Usaha Tugas : 1) Pengelolaan data dan informasi 2) Penyusunan rencana program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah 3) Pelaksanaan urusan kepegawaian 4) Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana 6) Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program 7) Koordinasi pelayanan pertanahan Kepala Subbagian Tata Usaha membawahi : 1)
Urusan Perencanaan dan Keuangan Tugas :
menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta
laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi. 2)
Urusan Umum dan Kepegawaian Tugas : melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.
2.
Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tugas : Melakukan survei, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan. Perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan membawahi : 9
a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Tugas : menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, kerjasama teknis surveyor berlisensi, pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar – daftar lainnya di bidang pengukuran. b. Subseksi Tematik dan Potensi Tanah Tugas : menyiapkan survey, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survey potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah.
3. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah Tugas : Menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban berkas tanah hak. Pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akte Tanah ( PPAT ). Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah membawahi : a. Kepala sub Seksi Penetapan Hak Tanah Tugas : menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbanagn mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah. Penetapan dan/rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan. b. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Tugas : menyiapkan pelaksanaan pemeriksaaan, sarana dan pertimbanagn mengenai penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna Bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjang jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah. Rekomendasi pelepasan dan tukar menukar tanah pemerintah. c. Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tugas : menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak 10
pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, data komputerisasi pelayanan pertanahan serta serta pemeliharaan daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah, dan warkah serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah d. Kepala Sub Seksi PPH dan PPAT Tugas : menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembenanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pertanahan.
4. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Tugas : Menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan membawahi : a. Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Tugas :
Menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah, rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi dan pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan, penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, penerbitan ijin prubahan penggunaan tanah, penyusunan neraca penataguaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyesuaian
penggunaan
dan
pemanfaatan
tanah,
serta
melaksanakan
pengumpulan dan pengolahan pemeliharaan data tekstual dan spasial. b. Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah
Tugas : menyiapkan bahan usulan penetapan atau penegasan tanah menjadi objek landreform, penguasaan tanah-tanah objek landreform, pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah kawasan tertentu, usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari objek landreform, monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah brsama dan penerbitan administrasi landreform serta fasilitas bantuan keuangan atau permodalan, teknis dan pemasaran, usulan penegasan objek penataan tanah bersama untuk peremahaan permukiman kumuh, daerah 11
bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali, penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan, perkembangan teknis dan metode, promosi dan sosialisasi, pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat, kerjasama dan fasilitasi, pengelolaan basis data dan informasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsoidasi tanah.
5. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Tugas : menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayan masyarakat. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan membawahi : a. Kepala Sub Sekasi Pengendalian Pertanahan Tugas : Menyiapkan pemgelolaan basis data dan melakukan infentarisasi dan identifikasi, penyusunan saran dan tindak penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penerbitan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah. Pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara, penangan tanah terlantar dan tanah kritis. b. Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Tugas : Menyiapkan bahan infentariasasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguasaan, dan melaksanakan pmbinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakt, mitra kerja teknis dalm pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/ kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.
6. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Tugas : Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara membawahi : a. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
12
Tugas : Menyiapkan pengkajian hukum, sosial budaya ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendsi pembatalan dan penghentian hubungan hokum antara orang atau dan/atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa melalui media mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penangan sengketa dan konflik. b. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Tugas : Menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara usulan rekomendasi pembatalan dan pemberhentian hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan. Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota memiliki tugas sebagai sumber data pertanahan dan sumber pelayanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dilaksanakan sesuai dengan Intruksi Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 yaitu tentang Peningkatan Efesiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat dibidang Pertanahan. Dimana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang pertanahan, Kantor Pertanahan kabupaten Brebes selalu berupaya memberikan pelayanan prima melalui system loket.
D.
Deskripsi Kegiatan PLA Dari beberapa seksi yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, dalam kegiatan PLA ini penyusun sebenarnya hanya terlibat di satu seksi saja yaitu Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan. Hal ini mungkin di karenakan kompetensi mahasiswa dari Prodi Survey Pemetaan dan Informasi Geografi lebih sesuai di tempatkan di bidang tersebut daripada di Seksi lain. Adapun pekerjaan yang dilakukan di Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan salah satunya adalah pengukuran bidang tanah guna pembuatan sertifikat. Kegiatan ini pun terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya pendaftaran secara sporadis dan pendaftaran secara sistematis. Pendaftaran secara seporadis adalah pengukuran guna pembuatan sertifikat tanah dimana pengajuannya dilakukan oleh perseorangan. Sedangkan Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. 13
Beberapa program pendaftaran tanah secara sistematis, diantaranya : 1. Program nasional Agraria (Prona) a. Tujuan : Tujuan Penyelenggaraan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. b. Sasaran : Tujuan Penyelenggaraan PRONA adalah sertipikasi tanah bagi masyarakat golongan
ekonomi
lemah
sampai
menengah
yang
berada
di
desa
miskin/tertinggal, daerah penyangga kota, daerah miskin kota, pertanian subur atau berkembang, atau daerah pengembangan ekonomi rakyat. c. Kriteria Subyek : 1)
Pemilik Tanah golongan ekonomi lemah sampai menengah.
2)
Berdomisili di lokasi kegiatan Prona.
3)
Pemilik tanah korban bencana alam dan konflik sosial.
4)
Anggota organisasi : Perintis Kemerdekaan, Angkatan 45.
5)
Legiun Veteran, Pepabri, Warakawuri, Wredatama, ABRI, KORPRI, dan Pensiunan PNS.
6)
Pemilik tanah bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah obyek PRONA untuk tanah pertanian.
7) d.
Nadzir yang mengelola tanah wakaf untuk kepentingan keagamaan/sosial.
Kriteria Obyek : 1)
Tanah sudah dikuasai secara fisik.
2)
Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan)
3)
Bukan tanah warisan yang belum dibagi
4)
Tanah tidak dalam keadaan sengketa
5)
Lokasi tanah berada dlm wilayah Kabupaten lokasi peserta Program yg dibuktikan dg KTP
6)
Luas tanah maksimal 2.000 m2 utk tanah non pertanian dan maksimal 20.000 m2 utk tanah pertanian.
e.
Fasilitas Peserta : 1)
Bantuan biaya Pensertipikatan tanah. 14
2) f.
Pengurangan BPHTB sesuai peraturan perundang-undangan.
Kewajiban Peserta : 1)
Melengkapi surat dan/atau dokumen asli tanah yang diperlukan dalam proses sertipikasi tanah.
2)
Sanggup membayar BPHTB, uang pemasukan kepada negara dan biayabiaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3)
Menunjukkan letak dan batas bidang tanah serta memasang tanda batas.
2. Redistribusi Redistribusi tanah objek landform adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagai objek pengaturan penguasaan tanah kepada petani penggarap yang memenuhi syarat menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964. Redistribusi tanah merupakan suatu program pemerintah dimana didalamnya diadakan pembagian yang adil dan merata atas tanah yang merupakan menjadi suatu permasalahan yang sangat komplit, kemudian bobot permasalahan yang dihadapi akan semakin meningkat pula karena potensi dan luas tanah yang terbatas dan sebagian besar dikuasai dan dimiliki oleh orang-orang tertentu dan melampaui batas. Sehingga selayaknyalah penguasaan pengelola dan pemanfaatan tanah haruslah diprioritaskan kepada rakyat kebanyakan dengan prinsip keadilan. Redistribusi tanah merupakan
perombakan
mengenai pemilikan
dan
penggunaan tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan penguasaan Tanah Objek Redistribus dilakukan sebagai usaha restrukturisasi penguasaan Hak Atas Tanah yaitu demi terjaminnya kesejahteraan dan rasa keadilan para anggota masyarakat, khususnya para petani. Adapun salah satu program atau kinerja Redistribusi Tanah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yaitu “Tentang pembagian tanah dan
pemberian ganti rugi, yang mana kegiatan
pembagian tanah yang berasal dari pihak-pihak yang akan ditegaskan menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah (PPT) yang kemudian akan diberikan kepada para petani yang membutuhkan agar supaya para petani tersebut dapat meningkatkan produktifitas tanahnya dan bisa
mengembangkan usahanya. Pemberian jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan perangkat hukum 15
yang tertulis lengkap dan jelas, yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuannya. Adapun tujuan dari pelaksanaan Redistribusi Tanah adalah sebagai berikut: a.
Untuk menertibkan kedudukan hukum dari pada tanah-tanah yang dikerjakan atau di usahakan baik oleh para petani, Badan usaha, perusahaan-perusahaan maupun oleh pemerintah itu sendiri sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan keadilan kemanusiaan dan sosial ekonomi
b.
Membantu para petani penggarap atau buruh tani untuk mendapatkan Hak Milik Atas Tanah dan Tanda Bukti Hak yang berupa Sertifikat dalam
rangka
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya c.
Tujuan utama dari Redistribusi Tanah Objek untuk memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber kehidupan masyarakat petani Milik Atas Tanah pertanian,
berupa tanah melalui pemberian Hak
sehingga diharapkan dengan pembagian tanah
tersebut dapat dicapai kesejahteraan yang adil dan merata d.
pemantapan stabilitas dinamis penguasaan dan penggunaan Tanah Objek Redistribusi Adapun sasaran dari redistribusi tanah yaitu membagi-bagikan kembali
(Redistribusi) Tanah selanjutnya diberikan Hak Milik, yang kesemuanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dana taraf hidup petani penggarap Tanah Objek Redis dengan harapan terwujudnya kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah bagi penerima redistribusi. Objek pada pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform adalah tanah-tanah yang berasal dari kelebihan batas maksimum dan tanah absentee serta tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang beralih kepada negara dan tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara Persyaratannya pendaftaran tanah secara sistematis diantaranya : 1. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan. 2. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang). 3. Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu: a. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau 16
b. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959, atau c. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau d. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961, atau e. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau f. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau g. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau h. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau i. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau j. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau k. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. l. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum berlakunya UUPA. 4. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa diketahui Kades/Lurah dan 2 Saksi dari tetua adat / penduduk setempat. 5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan Biaya dan Waktu 1. Sesuai PP 46/2002 dan SE Ka. BPN No.600-1900 tanggal 31 Juli 2003 (Diluar biaya pengukuran dan pemetaan untuk Sporadik) 17
2. Waktu: 90 hari/100 bidang. 3. 1 (satu) hari kerja = 8 (delapan) jam Sebelumnya dilakukan penyuluhan terlebih dahulu, penyuluhan dilakukan kepada masyarakat pada suatu desa yang mengajukan untuk membuat sertifikat, penyuluhan ini ditujukan untuk memberikan informasi tentang tata cara pendaftaran, pengumpulan data yuridis, teknis pengukuran dan hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan ini. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, setelah semua proses persyaratn pendaftaran dipenuhi.. Pada tahap pengukuran tidak semua dikerjakan oleh petugas dari Kantor Pertanahan, akan tetapi dilimpahkan kepada pihak swasta yaitu perusahaan konsultan atau surveyor berlisensi, hal ini dikarenakan keterbatasan petugas yang ada di Kantor Pertanahan untuk pekerjaan yang sangat banyak. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidangbidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Dalam penetapan batas bidang tanah diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Bidang – bidang tanah yang sudah ditetapkan batas - batasnya kemudian diukur dan selanjutnya dipetakan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pita ukur atau meteran, dikarenakan luas bidang tanah yang diukur pada umumnya relativ kecil atau dibawah 2000m², untuk bidang tanah yang lebih luas dari 2000m² bisa menggunakan alat theodolit atau total station. Pada metode pengukuran dengan menggunakan pita ukur terdapat 2 jenis pengukuran, yaitu pengukuran jarak mendatar pada lahan datar dan pengukuran jarak datar pada lahan miring. 1. Pengukuran pada lahan mendatar Pengukuran jarak mendatar pada lahan datar relatif lebih mudah dibanding dengan pada lahan miring. Terdapat beberapa langkah pengukuran. a. Pasang atau letakan angka nol meteran ke patok di titik 1 18
b. Tarik atau rentangkan rol meter ke titik 2, selurus dan sedater mungkin dengan tarikan yang cukup, sehingga meteran tidak melengkung atau meral memanjang. (Pada lahan atau objek yang diukur datar dan rata pita ukur dapat ditempelkan pada permukaan objek yang diukur tersebut, tapi bila tidak rata, maka meteran harus direntangkan dengan jarak tertentu dan sejajar dengan rata-rata permukaan lahan atau objek yang di ukur tadi) c. Letakan atau impitkan pita meteran ke patok di titik 2 dibaca angka meteran yang tepat dengan patok di titik 2 tersebut. Bacaan ini menunjukkan jarak antara titik 1 dan titik 2 yang diukur. Angka yang dibaca Angka nol
Tarikan pita ukur
Permukaan tanah yang tidak rata
Gambar 3.1 Gambar pengukuran jarak datar
2. Pengukuran pada lahan miring Pengukuran jarak mendatar pada lahan miring tidak sesederhana seperti pada lahan datar. Ada 3 metode memperoleh jarak mendatar dengan meteran, yaitu : a. Metode Koreksi Metode ini hanya digunakan untuk pemperoleh data secara kasar. Pada metode ini yang diukur adalah jarak miringnya dan untuk memperoleh jarak mendatar dilakukan koreksi, seperti terlihat pada table berikut.
19
Tabel 3.1Tabel Metode Koreksi Pengukuran Pada Lahan Miring Jarak miring
Kemiringan
Koreksi jarang
Jarak mendatar
(M)
(%)
miring
sebenarnya (M)
100
1
0.005
99,995
100
2
0.020
99,980
100
3
0.045
99,955
100
4
0.080
99,920
100
5
0.125
99,875
100
10
0.500
99,500
b. Metode Taping Bertingkat Metode ini digunakan untuk mengukur jarak yang cukup jauh, sehingga pengukuran pada jarak tersebut dilakukan pengukuran per segmen dan pada setiap kali melakukan dilakukan sebagai berikut : 1)
Sampai mendekati titik akhir pengukuran dilakukan dengan jarak yang sama, misalnya 25 m
2)
Pada setiap ujung meteran digunakan unting-unting
20
Tarikan meteran A
25M
Unting-Unting
Permukaan tanah yang miring B
Gambar 3.2 Gambar Pengukuran Jarang Miring
c. Breaking Taping Metoda ini caranya hampir sama dengan Taping Bertingkat, bedanya jarak pad setiap kali pengukuran tidak harus sama. Pada lahan berlereng heterogen metoda ini lebih cocok digunakan daripada metode Taping Bertingkat. Dari uraian di atas terlihat bahwa pada pengukuran jarak mendatar dengan meteran pada lahan miring selain diperlukan patok untuk menendai titik-titik yang diukur, juga diperlukan unting-unting untuk menepatkan angka meteran dengan patok di titik pengukurandan bahkan untuk mengontrol datar tidaknya meteran dianjurkan menggunakan nivo tangan Pengukuran dengan menggunakan pita ukur dilakukan dengan cara menggambar sketsa terlebih dulu dari bidang yang akan diukur, gambar sketsa ini tidak perlu detil, tapi yang penting bentuk dan sudut atau
belokan dari batas bidang tergambar.
Selanjutnya menentukan basis dari bidang yang diukur dengan menghitung azimuth dari satu titik ke titik lain yang lurus, diusahakan basis adalah suatu benda yang relative permanen seperti tembok atau pagar rumah. Hal ini diperlukan sebagai titik awal penggambaran. Kemudian dilakukan pengukuran panjang dengan cara membentangkan pita ukur pada garis batas bidang yang relative lurus. Untuk seterusnya dilakukan seperti itu sampai semua batas bidang terukur atau terkelilingi. Mengukur batas bidang saja belum cukup, untuk bisa memetakan atau menggambarnya, harus membuat garis 21
diagonal dengan cara mengukur dari satu sudut batas ke sudut lainnya, juga dari titik basis yang sebelumnya dibuat ke sudut lain.
Gambar 3.3 pengukuran dengan pita ukur
Pengukuran ini sebaiknya dilakukan beberapa kali dari setiap sudut – sudut bidang yang diukur, karena akan berfungsi sebagai ukuran lebih atau kontrol yang nantinya saling mengikat. Setelah pengambilan data dari pengukuran selesai selanjutnya dilakukan pengolah data atau penggambaran. Penggambaran dari hasil pengukuran menggunakan pita ukur bisa dilukan dengan cara manual dan cara digital. Dengan cara manual bisa menggunakan kertas grafik, pensil, penggaris, busur derajat dan jangka. Sedangkan penggambaran di Kantor Pertanahan dilakukan dengan cara digital, yaitu dengan menggunakan software auto cad 2004.
E.
Jadwal Kerja Kegiatan PLA Berikut adalah jadwal kegiatan Program Latihan Akademik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya yang berlangsung kurang lebih selama tiga bulan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Mei.
22
Table 3.2 jadwal kegiatan PLA
Februari
Kegiatan
Maret
April
Mei
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Pengenalan lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya. mengikuti penyuluhan untuk pendaftaran tanah secara sistematik mengikuti pengukuran secara sistematik (redistribusi) dengan pihak swasta libur mengikuti
pengukuran
secara
sistematik
(program nasional agraria/prona) dengan pihak swasta.
evaluasi, pengumpulan data untuk bahan laporan
F. Masalah Yang Dihadapi Selama menjalani kegiatan PLA terdapat beberapa masalah yang dihadapi, diantaranya bersangkutan dengan kemampuan dalam mengolah data hasil pengukuran menggunakan software auto cad 2004. Disini saya mengalami kesulitan karena kurang menguasai software tersebut, karena pada kenyataanya program ini kurang dipelajari di kampus, padahal auto cad adalah software yang paling banyak digunakan oleh instansi ataupun pihak swasta dibidang pengukuran dan pemetaan. Kondisi ini dirasakan oleh semua mahasiswa yang melakukan PLA di Kantor Pertanahan Kab. Tasikmalaya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kami yang berkompetensi dibidang pengukuran, namun kurang menguasai dalam pengolahan data hasil ukuran tersebut. Pada akhirnya kami harus kembali belajar menggunakan software ini dari awal, beruntung petugas dari kantor maupun petugas dari pihak swasta memaklumi hal ini dan mau mengajarkannya pada kami.
23
Hal lain yang menjadi hambatan adalah tidak adanya penjadwalan yang jelas mengenai kegiatan yang akan kami lakukan selama PLA, pada awalnya pihak kantor memberi keleluasaan pada kami untuk menentukan hal apa saja yang ingin diikuti dan dikerjakan selama kegiatan PLA, namun karena keterbatasan pengetahuan kami, akhirnya hal tersebut tidak terwujud. Akan tetapi pada akhirnya hal ini bisa diatasi karena kami diikutsertakan pada kegiatan pengukuran yang waktunya relative lama.
24
