BAB III DESKRIPSI INSTANSI A. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT. Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang
29
30
itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT. Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU No. 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. BPJS
31
Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan dahulu bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. Direktur utama saat ini adalah Elvyn G. Masassya. Menyadari
besar
dan
mulianya
tanggung
jawab
tersebut,
BPJS
Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan, mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
B. Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan 1. Visi BPJS Ketenagakerjaan “Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan” 2. Misi BPJS Ketenagakerjaan Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi : a. Tenaga Kerja
: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga
b. Pengusaha : Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. c. Negara
: Berperan serta dalam pembangunan
32
C. Wilayah Kerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta Jl. Bhayangkara No. 42 Surakarta Tel. (0271) 736637, 736630 Fax. (0274) 716261 Status Kantor: Cabang I
D. Nilai-Nilai BPJS Ketenagakerjaan 1. Iman : Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas. 2. Profesional : Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap positif terhadap perubahan dan pembaharuan. 3. Teladan : Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan pembimbingan (reward & encouragement), pemberdayaan. 4. Integritas : Berani, komitmen, keterbukaan 5. Kerjasama : Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang lain.
E. Makna Logo Perusahaan
Gambar 1 Logo BPJS Ketenagakerjaan (Sumber: www.bpjsketenagakerjaan.go.id)
1. Latar Belakang dan Konsep Dasar Logo BPJS Ketenagakerjaan Latar belakang dan konsep dasar logo BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: a. Esensi merek BPJS Ketenagakerjaan adalah lambang Jembatan bagi Kesejahteraan Pekerja Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan setiap pekerja Indonesia dengan kesejahteraan selama hidupnya melalui produk dan jasa yang dapat memberikan ketenangan pikiran saat bekerja.
33
b. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tujuan yang sama dalam merubah logo yaitu melengkapi kesuksesan transformasi terutama di budaya dan sikap dan membawa BPJS Ketenagakerjaan menjadi berkelas dunia. c. Diharapkan akan sesuai dengan gambaran tentang BPJS Ketenagakerjaan yang ingin disampaikan dalam setiap bentuk komunikasi dengan pelanggan, pemasok dan antar anggota organisasi sendiri. 2. Arti Bentuk dan Warna Lambang a. Hijau 1) Warna hijau melambangkan kesejahteraan. 2) Warna
hijau
diharapkan
dapat
merepresentasikan
nilai-nilai
pertumbuhan, harmoni, kesegaran, stabilitas dan keamanan. b. Putih 1) Warna putih melambangkan integritas. 2) Warna putih diharapkan dapat merepresentasikan kemurnian, kebersihan dan kesempurnaan sebagai simbol kebaikan. c. Kuning 1) Warna kuning melambangkan optimism. 2) Warna kuning diharapkan dapat merepresentasikan optimism, pencerahan dan kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik. d. Biru 1) Warna biru melambangkan keberlanjutan. 2) Warna biru diharapkan dapat merepresentasikan kepercayaan, kesetiaan, kebijaksanaan, kepercayaan diri, keahlian dan ketahanan jangka panjang. 3. Penggunaan Lambang Guna menjamin kesamaan gambaran tentang BPJS Ketenagakerjaan dalam setiap bentuk komunikasi yang terjadi baik kepada pelanggan, pemasok, dan antar anggota organisasi sendiri, maka penggunaan/aplikasi lambang perlu dibakukan pada:
34
a. Seluruh materi/dokumen legal BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan di seluruh jajaran BPJS Ketenagakerjaan. b. Seluruh materi dan program promosi eksternal, termasuk papan nama. c. Seluruh materi dan program promosi internal.
F. Struktur Organisasi 1. Kepala Kantor Cabang Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan operasional di Kantor Cabang, selaras dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan di Kantor Wilayah, guna memastikan pencapaian target Cabang dan wilayah secara optimal, sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Wewenang yang dimiliki Kepala Kantor Cabang : a. Memberikan persetujuan penempatan investasi dana di area kerjanya sesuai dengan batasan kewenangannya. b. Merekomendasikan pembentukan Kantor Cabang kelas I Pembantu baru. c. Merekomendasikan program PKP yang sesuai dengan kondisi Cabang kelas I. d. Mengajukan usulan mutasi dan promosi pegawai di Cabang kelas I untuk diajukan ke Kantor Wilayah. e. Memberi persetujuan pengadaan barang dan jasa untuk Kantor Cabang kelas I sesuai dengan batas kewenangannya. f. Memberikan persetujuan peremajaan sarana infrastruktur teknologi informasi. g. Memberikan persetujuan pencairan anggaran rutin. h. Menjadi perwakilan perusahaan di Cabang kelas I. 2. Kabid. Pemasaran Peserta PU (Penerima Upah) Merencanakan program pemasaran PU (untuk pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan formal melalui program Customer Relationship Management (CRM) di cabang yang selaras dengan
strategi pemasaran
wilayah, memantau dan membina kinerja Relationship Officer (RO) serta
35
mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan, guna memastikan target kepesertaan formal dan iuran di cabang tercapai dengan efektif dan efisien. Wewenang yang dimiliki Kabid. Pemasaran Formal adalah : a. Menyusun strategi tindak lanjut atas potensi yang ada. b. Mengajukan usulan target kepesertaan dan iuran. c. Menyetujui penerbitan KPJ berdasarkan permintaan RO. d. Menentukan akun untuk setiap RO. e. Menangani keluhan peserta dalam batas kewenangan. f. Menyetujui pengeluaran anggaran rutin. g. Mengajukan usul reward/punishment untuk RO. h. Melakukan negosiasi dalam batas kewenangannya 3. MO (Marketing officer) Tugas marketing officer terbagi menjadi 3 yaitu : a. Menyusun usulan program pemasaran untuk tim-nya, mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan kegiatan pemasaran
untuk mengakuisisi
kepesertaan baru atau mendapatkan kembali peserta yang telah keluar dari kepesertaan (untuk masuk kembali menjadi peserta), serta melakukan pembinaan kepada tim, guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran yang telah dibebankan. b. Mereview data potensi dan/atau melaksanakan kegiatan pemasaran untuk mengakuisisi kepesertaan baru atau mendapatkan kembali peserta yang telah keluar dari kepesertaan (untuk masuk kembali menjadi peserta), serta melakukan pembinaan kepada tim, guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran yang telah dibebankan. c. Mengumpulkan data potensi dan melaksanakan kegiatan pemasaran untuk mengakuisisi kepesertaan baru atau mendapatkan kembali peserta yang telah keluar dari kepesertaan (untuk masuk kembali menjadi peserta), guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran yang telah dibebankan. 4. Relationship Officer (RO) Menyusun
usulan
rencana
pengelolaan
kepesertaan
untuk
tim-nya,
36
mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan kegiatan pembinaan kepada peserta (sebagai bagian dari program Customer Relationship Management / CRM), memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat dan tepat, serta melakukan pembinaan kepada tim-nya, guna tercapainya tertib administrasi, terjalinnya hubungan baik dengan peserta, dan meningkatkan kepesertaan dan iuran yang telah ditetapkan. 5. Penata Madya Administrasi Pemasaran (PMAP) Menghimpun dan mengelola data yang terkait dengan kegiatan pemasaran dan administrasi kepesertaan, melakukan pelayanan dokumen administrasi dan penghitungan besar iuran serta denda (jika ada), guna menyediakan data yang akurat dan dokumen yang lengkap untuk mendukung kelancaran kegiatan pemasaran.Wewenang yang dimiliki Penata Madya Administrasi Pemasaran adalah : a. Melakukan verifikasi dokumen pendukung dari calon peserta b. Menginput data calon peserta serta pencetakan dokumen c. Melakukan pengolahan data administrasi dan dokumen bagi peserta d. Memberikan dukungan terhadap tugas Marketing/Relationship Officer 6. Kabid. Pelayanan Merencanakan,
mengkoordinasikan,
memantau
dan
mengevaluasi
penyelenggaraan dan pelayanan program JHT, JK, JPK dan JKK guna memastikan kegiatan pelayanan berlangsung lancar dan memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Wewenang yang dimiliki Kabid. Pelayanan : a. Menangani keluhan peserta dalam batas kewenangan. b. Menyetujui pengeluaran anggaran rutin. c. Melakukan negosiasi dalam batas kewenangannya. d. Mengevaluasi kinerja petugas pelayanan 7. Penata Madya Jaminan Pelayanan JHT – JP Melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung proses klaim program JHT & JP, menentukan iuran pertama yang harus dibayar, menentukan besar klaim dan memproses klaim sesuai ketentuan yang berlaku, guna memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada peserta dengan tepat jumlah dan tepat
37
waktu. Wewenang yang dimiliki Penata Madya Jaminan JHT – JP : a. Menetapkan besaran klaim b. Menolak pengajuan klaim yang belum memenuhi persyaratan 8. Penata Madya Jaminan Pelayanan JKK - JK Melakukan verifikasi dokumen pendukung dan perhitungan biaya sesuai ketentuan dalam proses klaim program JKK- JK, menentukan besar klaim dan memproses klaim, serta memantau kinerja dan melakukan pembinaan kepada mitra PPK, guna memenuhi kewajiban proses klaim kepada peserta dengan tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu. Wewenang yang dimiliki Penata Madya Jaminan JKK- JK: a. Menetapkan besaran klaim b. Menolak pengajuan klaim yang belum memenuhi persyaratan c. Menyusun draft Perjanjian Kerjasama 9. CSO (Customer Service Officer) Memberikan pelayanan kepada peserta maupun calon peserta sesuai kebutuhan (seperti pelayanan kepesertaan, iuran, pengajuan jaminan, permintaan informasi, dll), menangani keluhan peserta sesuai ketentuan, guna memenuhi kebutuhan dengan tepat sasaran dan tepat waktu, dan untuk menjaga kepuasan pelanggan sesuai standar yang ditetapkan. Wewenang yang dimiliki CSO : a. Memberi layanan informasi. b. Memproses pengajuan jaminan. c. Memproses pengajuan koreksi data. d. Menanggapi keluhan sesuai batas kewenangannya 10. Kabid. Keuangan & TI Memantau dan mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan teknologi informasi di Kantor Cabang, guna memberikan dukungan pada aspek keuangan & TI bagi kegiatan operasional yang efektif dan efisien. Wewenang yang dimiliki Kabid. Keuangan & TI : a. Mengevaluasi
dan
teknologi informasi.
mengusulkan peremajaan sarana
infrastruktur
38
b. Melakukan otorisasi pengeluaran kas sesuai dengan batas kewenangan. c. Memfinalisasi hasil pencatatan keuangan. 11. Penata Madya Keuangan Mengkompilasi usulan anggaran dari setiap Bidang di Kantor Cabang, melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran dan mencatat transaksi yang terjadi, serta memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan, guna menghasilkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta dipenuhinya kewajiban yang terkait dengan perpajakan. Wewenang yang dimiliki Penata madya keuangan : a. Melakukan verifikasi penerimaan dan pengeluaran. b. Memverifikasi pengajuan penggunaan dana. c. Menghitung kewajiban pajak. d. Menyelesaikan pembayaran klaim peserta e. Membuat laporan keuangan 12. Penata Madya TI Melaksanakan pengaturan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan hardware, software dan jejaring, serta mengelola database dan aplikasi, guna mengoptimalkan pengoperasian perangkat sistem informasi untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada peserta dan untuk efektivitas kegiatan operasional. Wewenang yang dimiliki penata madya TI : a. Melakukan maintenance hardware dan software b. Melakukan pengelolaan dan pengamanan database c. Menyelesaikan permasalahan terkait hardware, software dan database 13. Kabid. Pemasaran BPU (Bukan Penerima Upah) Merencanakan program pemasaran informal dan program khusus (untuk pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan di bidang jasa konstruksi dan sektor informal di cabang yang selaras dengan strategi pemasaran
wilayah,
memantau
dan
membina
kinerja
Relationship
Officer(RO) serta mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan, guna memastikan target kepesertaan serta iuran di bidang jasa konstruksi dan
39
sektor informal di cabang tercapai dengan efektif dan efisien. Merencanakan dan mengkoordinasikan penerapan program PKP, selaras dengan strategi di Kantor Wilayah, guna efektivitas dan efisiensi program untuk mendukung kegiatan pemasaran. Wewenang yang dimiliki Kabid. Pemasaran Informal : a. Menyusun strategi tindak lanjut atas potensi yang ada. b. Mengajukan usulan target kepesertaan dan iuran. c. Menyetujui penerbitan KPJ berdasarkan permintaan RO. d. Menentukan target untuk setiap RO. e. Menangani keluhan peserta dalam batas kewenangan. f. Menyetujui pengeluaran anggaran rutin. g. Mengajukan usul reward / punishment untuk RO. h. Melakukan negosiasi dalam batas kewenangannya 14. Penata Madya Pemasaran BPU (Bukan Penerima Upah) Melaksanakan kegiatan pemasaran (untuk mengembangkan kepesertaan) dan pembinaan kepada peserta di sektor informal dan, memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat dan tepat, guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran informal yang telah dibebankan dan untuk menjaga kepuasan peserta. Wewenang yang dimiliki Penata Madya Pemasaran BPU adalah : a. Melakukan kontak dengan calon peserta b. Melakukan negosiasi dalam batas kewenangannya c. Meminta data peserta 15. Penata Madya Kesejahteraan Peserta Melaksanakan kegiatan pemasaran (untuk mengembangkan kepesertaan) dan pembinaan kepada peserta di sektor jasa konstruksi memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat dan tepat, guna memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran jasa konstruksi yang telah dibebankan dan untuk menjaga kepuasan peserta. Wewenang yang dimiliki Penata Madya Kesejahteraan Peserta adalah : a. Melakukan kontak dengan calon peserta b. Melakukan negosiasi dalam batas kewenangannya
40
c. Meminta data peserta 16. Kabid. Umum & SDM Memantau dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan aset dan pelayanan umum bagi pegawai (seperti rumah tangga, kebersihan, keamanan, kearsipan, dsb), serta hubungan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal, guna memberikan dukungan pada aspek SDM & Umum bagi kelancaran kegiatan bisnis di kantor cabang. Wewenang yang dimiliki Kabid. Umum & SDM : a. Menetapkan kandidat calon pegawai baru. b. Menetapkan pembelian barang dan jasa sesuai dengan kewenangannya. c. Merekomendasikan vendor. d. Menetapkan kegiatan pelatihan dan pembinaan pegawai dalam batas wewenangnya. e. Memberikan teguran sehubungan dengan kinerja pegawai. f. Mewakili perusahaan dalam penanganan masalah hubungan industrial. 17. Penata Madya SDM a. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan pegawai, sehingga tersedia tepat waktu dan tepat kualifikasi; b. Melaksanakan pengelolaan administrasi (termasuk antara lain data lembur, cuti, sakit, dan lain-lain) pegawai Kantor Cabang agar tersedia data yang akurat; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat; d. Melaksanakan kegiatan pengembangan pegawai dalam rangka memenuhi kualifikasi SDM yang telah ditentukan; e. Mengkoordinasikan pemberian hak bagi pegawai sesuai ketentuan, sehingga hak pegawai terpenuhi tepat waktu; 18. Penata Madya UMUM a. Melaksanakan kegiatan kesekretarian, pengelolaan arsip, dan layanan umum lainnya, untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional; b. Melaksanakan pengelolaan aset, sehingga dapat diperdayakan secara
41
optimal; c. Melaksanakan penyediaan barang/jasa, sehingga tersedia tepat mutu dan tepat waktu; d. Melaksanakan pengelolaan atas kontrak kerja penyediaan barang/jasa dan mengelola database vendor untuk tertib administrasi dan hukum kelancaran kegiatan pengadaan; e. Melaksanakan program komunikasi dengan internal dan eksternal perusahaan, untuk menjaga citra perusahaan;
42
Bagan 3 STRUKTUR ORGANISASI BPJS KETENAGAKERJAAN Maulana Zulfikar (Kepala)
Sri Sudarmadi (Kabid. Pemasaran Peserta PU)
Dicky Hardianto (Ka. KCP)
Kristianto Joko (PMPP)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Fariz (MO) Rosta (MO) Rusydi (PMAP) Indah Suyaningtyas (RO) Yohana Desy Eka P (RO) Bramantyo E (MO) Rina (RO) Puji Susanti (RO)
Rafik Ahmad (Kabid. Pemasaran Peserta BPU)
1. Nurul Huda N(PMKP) 2. Haris Nur Y (PM BPU)
(Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta)
Herni Hartati (Kabid. Pelayanan)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dian K R (PMPJ JKK-JK) Heru (PMPJ JHT-JP) Ridwan (PMPJ JKK-JK) Anita Noor F (JHT-JP) Retno Wulandari (CS) Putri Nur Aulia (CS) Suko Fajar (CS) Maharani Cita Sasmi (CS)
M Widyanta (Kabid. Keuangan & TI)
Tauchid Widyatmoko (Kabid. Umum
1. Sukartini (PM Keu) 1.Nuning W (PM SDM) 2. Haditya R H (PM TI) 2.Bonni S (PM Umum) 3. Vita (PM Keu) 4. Rahardian (PM Keu)
Security: Driver: 1. Ali Purnomo S 1. Suwaji 2. Suwarji 2. Sidha 3. Sugeng R 4. Giyono 5. Setyo B 6. Andri
Office Boy (OB) 1. Wahyudi 2. Markaban 3. Ferry Cahyo
43
G. Dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan Dalam Penyelengaran pelayanan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai dasar hukum yang kuat menjalankan wewenangnya. Adapun dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan : 1. Undang – Undang RI No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2. Undang – Undang RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional 3. Undang – Undang RI No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja 4. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 5. Peraturan Pemerintah RI No. 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan kesembilan atas PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Modal awal Untuk Badan jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 8. Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial. 10. Praturan Presiden No. 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. 11. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 Tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 12. KEPPRES No. 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubunan Kerja.
44
13. KEPPRES Nomor 161 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Dan Direksi PT Jamsostek (Persero) Menjadi Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berikut profil
Direksi
Badan
Penyelenggara
Jaminan
Sosial
(BPJS)
Ketenagakerjaan. 14. PERMEN-12/MEN/2007
Tentang
Petunjuk
Teknis
Pendaftaran
Kepersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 15. PERMEN-20 Tahun 2012 Tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus. 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
45
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua 24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus. 26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. 27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah. 28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter Penasehat. 29. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun . 30. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi. 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terkait penyelenggaraan JKK-JK bagi Kepala
46
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2015.
H. Jenis Program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Adapun jenis program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah : 1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kecelakaan Kerja adalah santunan berupa uang sebgai pengganti biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, biaya pengobatan atau perawatan, biaya rehabilitasi serta santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya baik, fisik maupun mental, santunan kematian sebagai akibat peristiwa berupa kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan Kecelakan Kerja (JKK). Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-resiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar Iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24 persen sampai dengan 1,74 persen sesuai kelompok jenis usaha. Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015, harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan. Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2
47
kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan perusahaan segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung. 2. Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Kematian (JKM) adalah santunan kematian berupa uang tunai dan santunan berupa uang pengganti biaya pemakaman, seperti pembelian tanah (sewa atau retribusi), peti jenazah, kain kafan, transportasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adat istiadat, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kondisi daerah masing-masing dan tenaga kerja yang bersangkutan. Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian (JKM). Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal buka karena kecelakaan kerja.
Jaminan
Kematian
(JKM) diperlukan sebagai
upaya
meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Wajib menanggu Iuran Program Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta penerima gaji atau upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan. Iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap bulan. Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif (manfaat perlindungan 6 bulan tidak berlaku lagi), terdiri atas: a. Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah). b. Santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus. c. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
48
d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta. Besarnya iuran dan manfaat program JKM bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun. 3. Jaminan Hari Tua (JHT) Program Jaminan Hari Tua (JHT) diselenggarakan dengan sistem Tabungan Hari Tua, yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja setiap bulan di kredit pada rekening tenaga kerja secara individual dan mendapat tambahan hasil pengembangan setiap tahun. Dana jaminan hari tua pada hakekatnya semacam dana bersama dimana peserta memberikan iuran untuk dikelola dalam investasi bersama, sehingga hasil pengembangannya dibagikan kepada peserta, karena itu peserta Jaminan Hari Tua juga diberikan surplus hasil usaha BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan pengembangan dan surplus hasil usaha, apabila tenaga kerja: a. Mencapai umur 56 tahun, atau mengalami cacat total sehinga tidak dapat bekerja kembali atau meninggal dunia. b. Mengalami PHK setelah dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun c. berhenti bekerja karena mengundurkan diri, d. peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Manfaat lain dari keikutsertaan dalam jaminan sosial adalah sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan, diambil max 10%
49
dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun dan diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan. 4. Jaminan Pensiun (JP) Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Peserta Program Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari, pekerja pada perusahaan dan pekerja pada orang perseorangan. Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti Program Jaminan Pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan. Jenis manfaat jaminan pensiun; a. Pensiun hari tua b. Pensiun cacat c. Pensiun janda/duda d. Pensiun anak (manfaat pensiun anak berakhir apabila menikah, bekerja tetap, atau mencapai usia 23 tahun) e. Pensiun orang tua f. Pembayaran secara berkala diberikan apabila peserta mencapai masa iuran minimal 15 tahun. Apabila masa iuran tidak mencapai 15 tahun maka manfaat diberikan berdasarkan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan. g. Ketentuan lebih lanjut tentang manfaat diatur dengan Peraturan Presiden.
50
h. Iuran untuk penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang ditanggung bersama antara pekerja dan pemberi kerja. i. Ketentuan lebih lanjut tentang iuran diatur oleh Peraturan Pemerintah. Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun. Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai tidak
mendaftarkan
Pekerjanya,
Pekerja
dapat
langsung
mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.Dalam hal peserta pindah tempat kerja, Peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya Pemberi Kerja tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja. Jika sudah menjadi peserta Program Jaminan Pensiun maka peserta harus membayar iuran Program Jaminan Pensiun. Rincian iuran Program Jaminan Pensiun yaitu : a. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja. b. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk tahun 2015 batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). BPJS Ketenagakerjaan
menyesuaikan
besaran
upah
dengan
menggunakan faktor perkalian sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Selanjutnya
BPJS
Ketenagakerjaan
menetapkan
serta
mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1
51
(satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto. c. Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket. d. Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. e. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan. 5. Jaminan Jasa Konstruksi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan jaminan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerja kosntruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Selain itu, jaminan jasa konstruksi merupakan jaminan yang memberikan pertanggung jawaban untuk semua tenaga kerja (borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada sektor usaha jasa konstruksi atau proyek agar tenaga kerja merasa terlindungi ketika mengalami kecelakaan kerja pada saat berada di lokasi proyek, pada saat dijalan atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Tahapan kepesertaan yaitu setiap Kontraktor Induk maupun Sub Kontraktor yang melaksanakan proyek jasa konstruksi dan pekerjaan borongan lainnya wajib mempertanggungkan semua tenaga kerja (borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek tersebut kedalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Adapun proyek - proyek tersebut meliputi : a. Proyek-proyek APBD.
52
b. Proyek-proyek atas Dana Internasional. c. Proyek-proyek APBN. d. Proyek-proyek swasta, dll Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan besarannya ditetapkan sebagai berikut: a. Pekerjaan
Konstruksi
sampai
dengan
nilai
kontrak
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) iuran sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai kontrak kerja konstruksi. b. Pekerjaan
Konstruksi
100.000.000,-
(seratus
dengan juta
nilai
rupiah)
kontrak sampai
diatas
Rp
dengan
Rp
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka nilai iuran sebesar penetapan huruf a ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta ruiah). c. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). d. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
53
e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. 6. Bukan Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi : Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain. Untuk menjadi peseta meliputi: a. Dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta. b. Dapat mendaftar sendiri langsung ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
atau
mendaftar
melalui
wadah
atau
kelompok/mitra/payment poin (aggregator/perbankan) yang telah melakukan
Ikatan
Kerja
Sama
(IKS)
dengan
BPJS
Ketenagakerjaan. Jenis Program dan manfaat meliputi: a. Jaminan
Kecelakaan
Kerja
(JKK),
terdiri
dari
biaya
pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian (sesuai
54
label), biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap. b. Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan berkala. c. Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil pengembangannya. Iurannya meliputi: a. Jaminan kecelakaan kerja beriuaran 1 persen (berdasarkan nominal tertentu sesuai kemampuan penghasilan). b. Jaminan Kematian beriuan Rp. 6.800,c. Jaminan Hari Tua beriuaran 2 persen (berdasarkan nominal tertentu sesuai kemampuan penghasilan). Iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta Cara mendaftar menjadi peserta, yaitu: a. Mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan). b. Mengisi
formulir
F1
BPU
untuk
pendaftaran
wadah/Kelompok/Mitra Baru. Cara menghubunginya melalui : a. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. b. Wadah. c. Mitra/Payment Point (Aggregator/Perbankan) yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. d. Pembayaran iuran dapat dilakukan oleh peserta sendiri atau melalui
Wadah/Mitra/Payment
Point
/Aggregator
atau
Perbankan) selama bulanan/3 bulan/6 bulan/1 tahun sekaligus.
