BAB III BERITA, KEKERASAN DAN PEREMPUAN ACEH. Kekerasan terhadap perempuan makin marak terjadi. Perempuan mengalami

BAB III BERITA, KEKERASAN DAN PEREMPUAN ACEH Kekerasan terhadap perempuan makin marak terjadi. Perempuan mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikis, tidak hanya itu, dalam peraturan daerah pun perempuan selalu termarjinalkan keberadaannya. Perempuan lebih banyak didiamkan. Bahkan ketika mengalami kekerasan seksual perempuan bisanya akan menjadi obyek pembahasan dan menanggung malu akibat hal tersebut. Perempuan sebagai korban kekerasan tidak selalu mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap mereka sebagai korbannya. Hukuman yang diterima oleh pelaku terkadang lebih ringan dibandingkan penderitaan yang dialami oleh korban. Dalam proses hukum yang berjalan dalam penanganan kasus kekerasan seringkali korban menerima pertanyaan penyelidikan yang justru membuat mereka tersudutkan dan seakan mengalami “kekerasan dalam bentuk lain” yang tidak kalah hebat. Masyarakat Indonesia yang masih menganut budaya patriarkhi, perempuan mengalami kekerasan baik secara langsung maupun tidak, seringkali justru menjadi orang yang disalahkan, misalnya kasus pemerkosaan. Ketika melaporkan tindak pemerkosaan yang dialami korban pemerkosaan juga tidak langsung dipercaya telah diperkosa mereka masih harus membuktikan pemerkosaan yang telah mereka alami. Padahal bukan hal mudah untuk membuktikan pemerkosaan yang terjadi. Ini

1

2

menunjukkan bahwa pemerkosaan yang merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan akan tetapi tidak memberikan perlindungan pada perempuan bahkan seringkali menyalahkan perempuan sebagai korbannya. Kekerasan terhadap perempuan menimbulkan rasa malu dan mengintimidasi perempuan, ketakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya dan dalam feminis radikal kultural perempuan menjadi korban diskriminasi akibat konstruksi gender yang membagi ciri dan sifat femininitas pada perempuan dan maskulinitas pada laki-laki. Perempuan adalah pihak yang sangat dirugikan dalam praktik patriarki yang dilakukan oleh lakilaki. Bahkan ketika perempuan sudah mengalami kekerasan terlebih kekerasan seksual banyak yang akan menyalahkan perempuan atau perempuan tersebut dianggap pantas mengalami hal tersebut. Dan perempuan juga didiamkan atas hal yang dialaminya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat tentang segala macam bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan Aceh yang dimuat oleh Merdeka.com sebagai salah satu media online nasional. Di media lokal Aceh perempuan tidak diberikan ruang untuk bersuara. Media lokal lebih banyak memuat tentang peraturan daerah yang seharusnya dijalankan dengan benar. Perempuan tidak diberikan tempat untuk menyuarakan dirinya. Berbeda dengan media nasional yang lebih umum. Tidak terikat dengan peraturan daerah tertentu dan juga pemahaman tentang hak azasi

3

perempuan lebih luas. Sehingga seharusnya perempuan dapat menyuarakan dirinya dengan lebih lantang terhadap apa yang dialami. Di mana media nasional seharusnya memiliki konvensi nilai yang lebih dibandingkan media lokal Aceh. Seharusnya media nasional dapat mendukung perempuan untuk dapat menyuarakan suara mereka karena di Aceh mereka tertahan oleh peraturan daerah yang banyak didukung oleh media. Dan media nasional seharusnya dapat melihat dari segi pemberitaan yang berbeda dari yang dimuat pada media lokal. Namun dalam pemberitaan di media nasional perempuan juga mengalami hal yang sama. Para awak media biasanya lebih cenderung memanfaatkan berita yang kontroversial agar menarik minat pembaca. Perempuan sebagai obyek kekerasan akan sangat dapat menarik perhatian masyarakat. Yang sangat disayangkan adalah ketika perempuan menjadi korban kekerasan, mereka tidak dibela malah cenderung dijadikan sasaran untuk penarik minat masyarakat. Pembingkaian berita yang diangkat adalah sisi penderitaan yang dialami oleh korban. Bukan sisi pembelaan agar korban dapat perlindungan. Dalam pemberitaan sisi patriarki terkadang sangat kuat terasa. Teks menunjukkan bahasa yang digunakan tidak membantu para korban kekerasan dalam memperjuangkan haknya. Media yang seharusnya menjadi sarana yang berimbang dalam menyampaikan berita seringkali juga menyalahkan korban. Pelaku juga lebih memiliki ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Media yang

4

memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Media cenderung mengungkap mengapa korban diperkosa ketimbang hukuman apa yang pantas untuk pelaku pemerkosaan. Media sering menggambarkan bahwa penyebab pemerkosaan karena perempuan sebagai pemicunya. Hal tersebut membuat korban pemerkosaan yang mengalami tindakan pemerkosaan bukan hanya telah mengalami tindak kekerasan sebagai seorang perempuan, akan tetapi karena pemberitaan media tersebut membuat masyarakat seringkali ikut menyalahkan perempuan sebagai korbannya. Ketika perempuan menjadi korban dari kekerasan media lebih banyak memberitakan perempuan sebagai obyek yang patut dikasihani dan perempuan sebagai penyebab terjadinya kekerasan tersebut. Jarang ada media yang membela atau memberikan ruang bagi perempuan untuk berbicara dan membela dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena sistem patriarki yang sangat kuat melekat di masyarakat dan juga peraturan-peraturan yang hampir secara keseluruhan merupakan ciptaan dari laki-laki.

5

Tabel. 3 Analisa Framing Entman terhadap Berita Kekerasan di Aceh Framing Entman Defined problems

Berita I Pembisuan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan media massa (P1, K1 dan K2; P6, K1).

Berita II Laki-laki pelaku tindakan kekerasan seksual diberikan ruang gerak yang lebih luas, sedangkan perempuan didiamkan baik oleh aparatur negara maupun media massa (P1, K1, K2 dan K3).

Diagnose causes

Perempuan dianggap pelaku meskipun tidak ada bukti yang jelas dan mengalami kekerasan seksual berupa pemerkosaan (P1, K1 dan K2; P3, K1).

Laki-laki pelaku tindakan pemerkosaan diberikan ruang bertindak lebih dalam hal melakukan pembelaan diri (P1, K1 dan K2; P2, K2).

Make judgement

Pelanggar syariat Islam dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan media tidak memuat sesuai dengan kode etik jurnalistik (P3, K1; P4, K1; P5, K1; P6, K1; dan P9, K1).

Laki-laki melakukan pelanggaran KHUP dan juga hukum syariat Islam akan diproses secara hukum (P6, K1 dan K2).

Dalam berita ini penyelesaian yang disarankan adalah penyelesaian dengan cara lakilaki yaitu dengan menggunakan hukum yang sudah ditetapkan oleh laki-laki (P3, K1; P7, K1; P8, K1; dan P9, K1).

Sistem penyelesaian kasus yang dimuat dalam berita ini menggunakan sistem laki-laki (P6, K1, K2, dan K3).

moral

Treatment recommedation

Berita III Media massa memberikan gambaran bahwa laki-laki memiliki kekuasaan dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan terutama dalam keluarga (P1, K1 dan K2; dan P2, K1). Sang pelaku dapat mendiamkan keluarganya dengan mengancam dikarenakan dia merasa bahwa dia pemimpin keluarga dan superior (P4, K1, K2 dan P5, K1). Pelaku harus diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan hukum yang berlaku, serta media harus lebih memuat berita yang berbasis gender (P5, K1; P6, K1; dan P8, K1, K2). Penyelesaian yang digunakan oleh media dan pelaku sendiri merupakan cara laki-laki (P4, K2, K3; dan P9, K1).

Berita IV Media menunjukkan superioritas dari laki-laki terhadap perempuan yang dianggap pasien karena membutuhkan bantuannya (P1, K1, K2; P2, K1, K2; P7, K1, K2; dan P8, K1, K2).

Berita V Media menggambarkan bahwa laki-laki dapat melakukan segala bentuk kejahatan baik itu perkosaan atau pencurian (P1, K1; P2, K1, K2, K3; P3, K1; dan P6, K1, K2).

Pelaku pencabulan melakukan berbagai cara untuk memperdaya korban agar berhasil melakukan tindakan cabul (P1, K1; dan P2, K1, K2). Pelaku harus diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan hukum yang berlaku (P4, K1, K2; dan P5, K1, K2).

Pelaku dapat melakukan kejahatan sesuai dengan kemauannya tanpa takut akan hukum yang berlaku (P1, K1, K2 dan P6, K1, K2).

Penyelesaian yang digunakan oleh media dan pelaku sendiri merupakan cara laki-laki (P12, K1; dan P13, K1).

Media memuat cara penyelesaian yang digunakan yaitu dengan cara lakilaki (P6, K1, K2).

Pelaku harus diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan hukum yang berlaku, namun bukan hukum syariat (P5, K1 dan K2).

6

3.1. Analisa Framing Entman terhadap Berita Kekerasan Berita kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih saja menjadi konsumsi yang menarik bagi masyarakat. Terlebih dalam pemberitaan kasus kriminal seperti pemerkosaan, perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang ikut andil sehingga menyebabkan kasus terjadi, bukan murni sebagai korban kejahatan kaum laki-laki. Atau jika ada kasus pelecehan maka seolah perempuanlah yang salah. Dalam beberapa narasi berita, penggunaan kosa kata masih berorientasi seksual, seperti “dipaksa melayani nafsu”, “bertubuh molek”, dan sebagainya. Dominasi pekerja media dan jurnalis laki-laki dianggap membuat media dan pers sering terjebak membuat berita atau produk dari kaca mata laki-laki. Perempuan dianggap sebagai komoditas yang layak dijual. Hasil penelitian lengkap dapat dilihat di lampiran. 3.1.1. Defined Problem Dalam penelitian ini Defined Problem adalah elemen yang pertama kali melihat mengenai framing, yang merupakan master frame paling utama, yang menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan, ketika ada masalah atau peristiwa. Dalam hal ini, masalah yang ada kemudian didefinisikan dan bagaimana suatu masalah/isu dilihat atau sebagai masalah apa yang ada. Masalah-masalah yang ada dilihat mulai dari pembentukan image yang dilakukan media serta keterkaitan media dalam membuat berita-berita tentang perempuan di Aceh. Dari setiap berita kekerasan yang diberitakan oleh Merdeka.com jika ditinjau secara kontinyu memperlihatkan bahwa berita yang dimuat memposisikan perempuan sebagai korban yang pantas

7

mengalami hal tersebut karena posisi perempuan dalam susunan masyarakat ataupun tatanan sosial dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Terlebih di Indonesia yang struktur masyarakat patriarkinya masih sangat kental. Terlebih kasus yang terjadi di Aceh, pasti akan menjadi sorotan bagi masyarakat banyak, tidak hanya di Indonesia tetapi juga mancanegara. Hal ini disebabkan karena Aceh memiliki sesuatu yang istimewa berupa Qanun Syariat Islam, yang dianggap kontroversial dan terkadang dianggap melanggar HAM, khususnya bagi perempuan. Padahal jika ditinjau lebih jauh, Qanun tersebut berlandaskan syariat Islam yang tidak memberatkan untuk perempuan saja. Media saat ini masih memberikan gambaran perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam ranah kehidupan, yaitu ranah publik dan ranah pribadi. Di mana ranah publik biasanya ditempati oleh laki-laki, dan ranah pribadi ditempati oleh perempuan. Perempuan dianggap tidak penting untuk hadir di ranah publik. Perempuan tidak sebebas atau semampu laki-laki dalam menyampaikan apa yang diharapkannya, kapan dan di mana harapan mereka, karena kata-kata dan tata cara penggunaannya dibuat oleh kelompok yang dominan, yakni kaum laki-laki. Media massa sering menganggap perempuan sebagai subjek manusia yang bukan laki-laki, dan sering pula dihadirkan sebagai mesin operasional, obyek pemberitaan, obyek fatish, obyek peneguhan pola kerja patriarki, obyek seksis, bahkan bisa jadi sebagai obyek pelecehan dan kekerasan. Media seolah tidak

8

memberikan ruang secara adil terhadap perempuan karena kuasa patriarki di dalamnya. Otoritas kuasa, dan kontrol laki-laki atas media juga dirasakan lebih dominan karena laki-laki lebih dahulu memasuki wilayah tersebut. Gambaran media membuat kekerasan terhadap perempuan akan menimbulkan rasa malu dan mengintimidasi perempuan itu sendiri, ketakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya dan dalam feminis radikal kultural perempuan menjadi korban diskriminasi akibat konstruksi gender yang membagi ciri dan sifat femininitas pada perempuan dan maskulinitas pada laki-laki. Perempuan adalah pihak yang sangat dirugikan dalam praktik patriarki yang dilakukan oleh laki-laki. Bahkan ketika perempuan sudah mengalami kekerasan terlebih kekerasan seksual banyak yang akan menyalahkan perempuan atau perempuan tersebut dianggap pantas mengalami hal tersebut. Dan perempuan juga didiamkan atas hal yang dialaminya. 3.1.1.1. Berita I : Ketahuan berzina, perempuan di Aceh diarak dan diperkosa delapan pemuda Dalam berita kekerasan yang dialami oleh perempuan di Aceh menunjukkan perempuan Aceh selalu dalam posisi subordinat. Berita pertama yang berjudul Ketahuan berzina, perempuan di Aceh diarak dan diperkosa delapan pemuda menunjukkan adanya pembisuan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan media massa. Di mana Yus, perempuan yang dituduh

9

melakukan tindakan mesum dengan Wah, lalu diperkosa oleh delapan laki-laki dan akan dihukum cambuk. Yus dianggap pelaku yang pantas dihukum karena melanggar syariat Islam. Dalam berita di atas, Merdeka.com mengidentifikasikan berita dengan informasi kemalangan yang dialami Yus sebagai seorang perempuan yang dituduh berzina lalu diperkosa, juga dipukuli warga dan akan mendapatkan hukuman cambuk. Yus dan Wah yang dituduh melakukan tindakan zina digrebek oleh delapan laki-laki yang akhirnya memperkosa Yus sebelum datang warga lainnya yang mengarak, dipukuli, dan memandikan kedua pelaku mesum yang akhirnya diserahkan kepada polisi syariat karena tuduhan melanggar Qanun Syariat tahun 2013 nomor 14 tentang khalwat atau mesum Yus sehingga akan dihukum cambuk. Merdeka.com memperlihatkan posisi yang awalnya bersimpatik kepada Yus yang mengatakan bahwa Yus mengalami kemalangan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kemalangan (ke·ma·lang·an) berarti keadaan malang atau kesusahan (sejak kecil ia sudah dirundung); kecelakaan, kesialan atau kerugian (ia tertimpa – yang tidak diduga sebelumnya) pada paragraf pertama kalimat pertama, namun pada paragraf ketiga kalimat pertama Merdeka.com lalu menetapkan Yus sebagai pelaku perzinahan yang pantas diperkosa dan dicambuk karena perbuatan zinanya tersebut sesuai yang dikatakan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Meskipun

Merdeka.com

awalnya

bersimpati

kepada

Yus

dengan

menggunakan kata “kemalangan” atas tuduhan yang diberikan masyarakat dan

10

Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Ibrahim Latief, namun penggunaan kata “pelaku” pada paragraf selanjutnya malah mengukuhkan pernyataan Ibrahim Latief bahwa Yus memang telah melakukan zina dengan Wah. Meskipun tidak ada keterangan yang lebih jelas tentang apa yang dilakukan oleh Yus dan Wah. Apakah mereka benar-benar melakukan perzinahan atau tidak? Tidak ada keterangan yang lebih jelas. Serta dalam berita tidak memuat sedikit pun keterangan dari Yus atau Wah yang mengakui bahwa mereka adalah pelaku zina, bahkan keterangan Yus sebagai korban perkosaan pun tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaan yang dialami mau itu sedih, kesal atau lainnya. Frame persoalan yang muncul dari berita yang berjudul “Ketahuan berzina, perempuan di Aceh diarak dan diperkosa delapan pemuda” ini adalah bahwa pelaku zina layak mendapatkan hukuman dari warga meskipun ada hukum syariat yang berlaku dan perempuan yang dianggap berzina pantas diperkosa juga dipukuli warga walaupun tidak disebutkan dengan jelas dalam berita tersebut apakah benar dia berzina? Merdeka.com menekankan, seolah-olah Yus dan Wah benar-benar melakukan tindakan zina. Meski tetap memberikan rasa simpati atas apa yang dialami oleh Yus atas tindakan pemerkosaan, dihukum warga serta hukuman cambuk dari Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Ada perbedaan antara ranah publik dengan ranah pribadi yang umum yaitu bahasa yang merupakan cara tepat untuk memperbesar perbedaan gender dan lingkaran pengaruh seksual dalam sebuah aktivitas. Dalam logika asumsi dual lingkaran pengaruh, kata-kata perempuan biasanya dihubungkan dengan tinggal di

11

rumah, sebuah dunia yang kecil dalam sebuah komunikasi antar manusia. Dunia pribadi ini tidak penting dibandingkan dengan dunia besar pada debat publik yang signifikan, tempat di mana kata-kata kaum laki-laki didengar. Menurut Kramarae, “bahasa adalah buatan kaum laki-laki”. Bahasa pada sebuah kebudayaan tertentu tidak digunakan secara merata oleh para pengguna/pembicaranya, tidak semua pengguna bahasanya memiliki kontribusi yang sama dalam pembentukan bahasa tersebut. Perempuan tidak sebebas atau semampu laki-laki dalam menyampaikan apa yang diharapkannya, kapan dan di mana harapan mereka, karena kata-kata dan tata cara penggunaannya dibuat oleh kelompok yang dominan, yakni kaum laki-laki. Hal ini terlihat jelas dalam pemuatan berita tentang Yus di Merdeka.com dimana keterangan yang dimuat merupakan keterangan dari dua orang laki-laki yang memiliki jabatan di instansi negara, yaitu Ibrahim Latief yang merupakan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa dan juga AKBP Hariadi, Kapolres Kota Langsa. Hal ini menunjukan adanya dominasi patriarki yang dilakukan Merdeka.com atas pemuatan berita tersebut dengan hanya memuat keterangan dari petugas negara yang merupakan laki-laki yang dituliskan pada paragraf kedua kalimat pertama, paragraf kelima kalimat pertama, paragraf keenam kalimat pertama dan juga paragraf 7, 8 dan 9. Pernyataan-pernyataan tersebut hanya dilansir dari keterangan Ibrahim Latief dan AKBP Hariadi, dan tidak ada keterangan dari Yus yang merupakan obyek dalam kasus ini. Perempuan mengalami penindasan karena adanya sistem dunia yang juga menindas, ketika alat produksi dikuasai oleh segelintir orang seperti yang ada pada pespektif feminisme radikal kultural. Yus sebagai perempuan yang merupakan

12

korban sekaligus yang dituduh sebagai pelaku malah dibisukan oleh media dengan cara tidak ada sedikit pun konfirmasi dari Yus terhadap kasus yang dialaminya. Tidak hanya Yus tetapi Wah pun tidak dimintai keterangan juga. 3.1.1.2. Berita II : Nekat, pemuda terobos rumah coba perkosa gadis di Aceh Nekat, pemuda terobos rumah coba perkosa gadis di Aceh, berita ini menggambarkan laki-laki pelaku tindakan kekerasan seksual diberikan ruang gerak yang lebih luas, sedangkan perempuan didiamkan baik oleh aparatur negara maupun media massa. Pemerkosaan yang dilakukan seorang pemuda berinisial SFZ (21) berhasil digagalkan oleh pihak keluarga. Kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi adalah bentuk pemerkosaan terhadap perempuan termasuk pemerkosaan dalam perkawinan, tindakan pemukulan atau serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, pelecehan terhadap perempuan, dan kekerasan terselubung. Identifikasi permasalahan dalam berita ini adalah tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh SFZ (21), sekitar jam 03.00 WIB dini hari SFZ menerobos sebuah rumah seorang gadis dan mencoba memperkosa gadis yang berumur 19 tahun tersebut, seperti yang ditunjukan dalam berita pada paragraf pertama kalimat kedua dan paragraf ketiga kalimat pertama. Merdeka.com menekankan, SFZ melakukan indikasi ingin memerkosa sang gadis. Tindakan pemerkosaan ini melanggar pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Merdeka.com memuat tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh SFZ (21) terhadap gadis berumur 19 tahun gagal karena diketahui oleh ibu sang korban karena teriakan korban yang berhasil kabur ke kamar sang ibu. Di dalam teks ditunjukan

13

bahwa sang gadis dan ibunya tidak hanya tinggal diam dengan melakukan perlawanan terhadap pelaku dengan mencoba menangkap pelaku tersebut. Dalam feminisme radikal kultural, Marilyn French berpendapat bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan lebih kepada biologis daripada sosial. Stratifikasi laki-laki di atas perempuan pada gilirannya mengarahkan kepada stratifikasi kelas. French mengklaim, bahwa nilai-nilai feminin harus dimodifikasi ke dalam masyarakat laki-laki yang telah diciptakan oleh ideologi patriakal. Berita ini menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya juga dapat membela dirinya dan melakukan perlawanan atas hal yang dianggap tidak pantas atau merugikan mereka. Perempuan yang dianggap sebagai subordinat dan dibawah laki-laki dapat melawan terhadap kekerasan yang terjadi. Perempuan dapat membela dirinya. Meskipun begitu dalam teks ini Merdeka.com memuat indikasi keberpihakan dari pihak polisi maupun media kepada pelaku dengan memuat atau menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap masalah yang dialami oleh sang korban. Di mana pelaku adalah laki-laki. Dalam kasus ini tidak memuat keterangan baik dari sang pelaku maupun sang korban sebagai orang yang dibahas dalam berita ini. Berita ini hanya memuat keterangan dari AKP Teguh Yano Budi. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perempuan juga dapat didiamkan dengan tidak langsung menuntut si pelaku. Tetapi pihak Polisi menyarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Padahal itu merupakan tindakan yang melanggar UU pasal 285 KUHP. Penyaranan menyelesaikan secara kekeluargaan dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh SFZ tersebut bukan hal yang besar

14

tetapi tindakan yang bisa dimaklumi dan dimaafkan oleh korban dan keluarga. Adapun ketidakadilan gender terjadi dalam kasus ini karena adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki. Bahkan dalam ranah hukum. 3.1.1.3. Berita III : Dukun sakti di Aceh perkosa anaknya hingga hamil 5 kali Dalam berita Dukun sakti di Aceh perkosa anaknya hingga hamil 5 kali, media massa memberikan gambaran bahwa laki-laki memiliki kekuasaan dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan terutama dalam keluarga. Sang ayah melakukan kekerasan seksual berupa perkosaan terhadap anak perempuannya yang berumur 30 tahun selama 15 tahun dan telah hamil sebanyak 5 kali. Budaya patriarkhi yang menganggap laki-laki adalah superior dan perempuan adalah lemah, maka laki-laki merasa wajar berlaku sekehendak hatinya terhadap perempuan termasuk melakukan pelecehan seksual. Belum adanya dukungan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, baru ada dalam Kitab Hukum Pidana, dengan persyaratan harus ada bukti, saksi. Merdeka.com mengidentifikasikan berita dengan informasi kemalangan menimpa seorang gadis bernama Mawar (bukan nama asli) yang mengalami kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri S (55) selama 15 tahun seperti yang dimuat pada paragraf pertama dalam berita. Pada umumnya perempuan masih memandang bahwa pemimpin itu laki-laki. Mereka menganggap laki-laki dilahirkan ke dunia memang untuk mempunyai posisi di ranah publik. Pemimpin itu jatah kaum laki-laki, konstruksi sosial bahwa

15

perempuan itu lemah dan ranah kiprahnya di domestik ini sangat kuat dan begitu diyakini oleh kaum perempuan. Jika ada perempuan yang mengekspresikan minat dan kemampuannya serta menuntut haknya untuk menjadi pemimpin dianggap sebagai hal yang berlebihan (nilai-nilai HAM tidak dihormati). Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa sang anak didiamkan dengan ancaman pembunuhan dan juga tindakan kekerasan yang dilakukan sang pelaku baik itu terhadap korban dan juga keluarganya. Dalam keluarga, role laki-laki sebagai kepala keluarga dianggap sebagai suatu role yang memang telah mengikat pada diri laki-laki, begitu juga dengan role perempuan sebagai ibu rumah tangga. Laki-laki yang dianggap sebagai sosok yang kuat, agresif, rasional, dan dominan pun dianggap sangat cocok dengan kewajibannya sebagai nahkoda sebuah keluarga, sementara perempuan yang dianggap emosional, tidak rasional, dan pasif pun dianggap sangat cocok dengan urusan domestik atau rumah tangga. Hal ini ditambah dengan faktor biologis, di mana perempuan dibuahi oleh laki-laki, hamil, lalu melahirkan anak. Feminisme Radikal bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan obyek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privatpublik. "The personal is political" menjadi gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk (black propaganda)

16

banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang Undang RI no. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini S merupakan pelaku kekerasan seksual dan fisik yang sangat kejam. Dan dalam berita ini Merdeka.com tidak mendiamkan perempuan. Meskipun Mawar sang korban dan keluarganya seperti ibu dan adik-adiknya tidak dimintai keterangan tetapi dalam berita ini dimuat tanggapan dari Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pidie Jaya, Rosmiati. Namun tetap menonjolkan superioritas dari sang Ayah yang dapat mendiamkan keluarga selama bertahun-tahun. S menunjukan bahwa dia sebagai kepala keluarga merupakan sosok yang kuat, agresif dan harus dipatuhi. Adanya kekerasan dalam keluarga bisa disebabkan relasi yang tidak seimbang yaitu ada pihak yang diposisikan dalam posisi “superior” dan pihak lainnya diposisikan dalam posisi “inferior”, sehingga ada pihak yang tersubordinasi. Dalam rumah tangga, pada umumnya yang menjadi pihak superior adalah laki-laki (suami, ayah, anak laki-laki) sementara pihak inferior adalah perempuan (isteri, ibu dan anak perempuan). Yang dimaksud subordinasi adalah perbedaan peran dan posisi terhadap laki-laki dan perempuan yang menempatkan keduanya dalam situasi berlawanan atau saling melengkapi. Dalam pemberitaan ini, media online Merdeka.com melakukan konstruksi identitas terhadap pelaku pemerkosaan bahwa pelaku merupakan ayah kandung korban. Media online Merdeka.com juga merepresentasikan bahwa sebenarnya

17

pelaku adalah orang yang “bejat” yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Tidak hanya itu pelaku juga mengancam anggota keluarganya yang lain jika mereka memberitahukan hal yang dilakukan kepada masyarakat. Kasus ini terbongkar karena kecurigaan warga atas keanehan yang mereka rasakan ketika melihat gerak gerik sang pelaku. S seharusnya dikenai hukuman sesuai dengan hukum syariat Islam serta pasal 285 KUHP juga atas tindakan pemerkosaan yang dilakukannya terhadap Mawar sang anak dan juga Undang Undang RI no. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun karena S berhasil kabur hal tersebut belum dapat terlaksana. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan digambarkan sebagai orang yang harus diam dan tidak dapat melakukan perlawanan apapun tanpa bantuan dari masyarakat. Sisi patriarki sang pelaku ditunjukan sangat kuat bahkan saat polisi dan warga ingin menangkapnya dia berhasil kabur. 3.1.1.4. Berita IV : Dukun cabul di Aceh pakai sperma untuk 'obati' pasien Media menunjukkan superioritas dari laki-laki terhadap perempuan yang dianggap pasien karena membutuhkan bantuannya tergambar dalam berita Dukun cabul di Aceh pakai sperma untuk 'obati' pasien. Di mana Din melakukan tindakan cabul dengan dalang pengobatan kepada para pasiennya. Dalam berita tersebut, Merdeka.com mengidentifikasikan berita dengan informasi tentang dukun cabul yang membuka prakteknya di Desa Lhokguci, Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Sang dukun melakukan berbagai cara untuk mengelabui para pasiennya

18

agar dapat melakukan tindakan cabul, termasuk dengan mengatakan bahwa spermanya dapat mengobati berbagai penyakit dan pasien akan sembuh total. Masyarakat patriarkal menggunakan fakta tertentu mengenai fisiologi perempuan dan laki-laki sebagai dasar untuk membangun serangkaian identitas dan perilaku maskulin dan feminin yang diberlakukan untuk memberdayakan laki-laki di satu sisi dan melemahkan perempuan di sisi lain. Masyarakat patriarkal menyakinkan dirinya sendiri bahwa konstruksi budaya adalah “alamiah” dan karena itu “normalitas” seseorang tergantung pada kemampuannya untuk menunjukkan identitas dan perilaku gender. Menurut Millet, ideologi patriarkal dalam akademi, institusi keagamaan, dan keluarga membenarkan dan menegaskan subordinasi perempuan terhadap laki-laki yang berakibat bagi kebanyakan perempuan untuk menginternalisasi diri terhadap laki-laki. Jadi dapat disimpulkan bahwa menjadi perempuan disebabkan oleh nilainilai kultural dan bukan oleh hakikatnya, oleh karena itu, gerakan dan teori feminisme berjuang agar nilai-nilai kultural yang menempatkan perempuan sebagai Liyan, sebagai kelompok “yang lain”, yang termajinalkan dapat digantikan dengan keseimbangan yang dinamis antara perempuan dan laki-laki. Merdeka.com memperlihatkan posisi tidak senang akan tindakan yang dilakukan oleh sang dukun yang bernama Muhammad Din tersebut dengan menyebutkan sang pelaku sebagai dukun cabul, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cabul (ca·bul) berarti keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan) pada paragraf pertama kalimat pertama. Namun di sisi lain Merdeka.com

19

seperti menegaskan bahwa sang pelaku memiliki kekuatan untuk mengelabui sang pasien. Menunjukkan bahwa pelaku sangat memiliki power untuk melakukan tindakan cabul terhadap para pasien di bawah umur. Pelaku memerintahkan keluarga pasien untuk tidak tinggal di tempat agar dia dapat melakukan tindakan tersebut. Laki-laki ditempatkan dalam posisi superior oleh budaya, adat, agama dan dikuatkan oleh undang-undang (Undang-undang Perkawinan). Hal ini juga terjadi dalam praktek pengobatan baik itu medis maupun tradisional. Penafsiran yang kurang tepat terhadap kondisi ini menyebabkan laki-laki bertindak sewenang-wenang bahkan melakukan kekerasan karena tidak paham secara benar dengan apa yang ada dalam ajaran agama, budaya, adat dan undang-undang. Perempuan dituntut untuk melakukan berbagai kewajiban, namun pemenuhan hak-haknya sering dilupakan. Dengan kondisi demikian, perempuan lebih mudah mengalami ketidakadilan, menjadi sasaran kesewenang-wenangan dan rentan mengalami kekerasan. Kondisi ini jelas tergambar dalam berita yang dimuat oleh Merdeka.com. Pencabulan yang dilakukan Din diketahui oleh pihak kepolisian karena laporan dari korban ACF. ACF memberikan keterangan bahwa pelaku meminta korban untuk masuk ke kamar mandi dan memandikannya sekaligus mencabulinya dengan dalih bagian dari proses pengobatan. Dalam teks di atas menunjukkan bahwa para pasien tidak melakukan tindakan apapun atas pencabulan yang dilakukan pelaku karena kebohongan yang dilakukan sang pelaku sebagai orang yang dapat mengobati berbagai penyakit.

20

3.1.1.5. Berita V : Polres Aceh Barat tangkap pencuri dan pemerkosa ABG Sedangkan dalam berita Polres Aceh Barat tangkap pencuri dan pemerkosa ABG media menggambarkan bahwa laki-laki dapat melakukan segala bentuk kejahatan baik itu perkosaan atau pencurian dan perempuan selalu menjadi korban empuk. Seperti yang dilakukan pemuda berusia 21 tahun di Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Dia mencuri sekaligus melakukan pemerkosaan terhadap seorang gadis. Perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Kekerasan seksual ini bisa dilakukan laki-laki terhadap perempuan tapi bisa juga sebaliknya. Namun yang umum terjadi pelakunya adalah lelaki. Perkosaan merupakan perbuatan memaksa dalam melakukan hubungan senggama, baik dengan cara persuasif maupun represif. Singkat kata, perkosaan adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan lakilaki (homoseksual), perempuan dengan perempuan (lesbian), yang dilakukan tidak atas dasar kesukarelaan dan sarat dengan pemaksaan. Dalam berita di atas, Merdeka.com mengidentifikasikan berita dengan informasi tentang seorang pemuda yang bernama Herman Syahputra pelaku pencurian dan pemerkosaan yang ditangkap oleh polisi. Pelaku memperkosa perempuan muda berinisial MF (26) pada Jumat 10 Januari 2014. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin

21

kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menafikkan perlindungan atas eksistensi manusia. Tidak lain dan tidak bukan ialah sistem kapitalisme sekular yang memisahkan agama dan kehidupan. Seperti Merdeka.com yang menggambarkan bagaimana pelaku melakukan aksinya terhadap korban mengalami perkosaan setelah awalnya disekap terlebih dahulu oleh pelaku. Merdeka.com menegaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya itu saja. Tetapi masih banyak kejahatan lainnya seperti mencuri sepeda motor. Kasus ini terbongkar karena polisi berhasil melacak keberadaan HP milik korban yang dicuri oleh pelaku. Dalam teks menunjukan bahwa saat melakukan hal tersebut sang korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku. 3.1.2. Diagnose Causes Diagnose clause merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai actor dari suatu peristiwa. Apa penyebab dari suatu masalah, siapa atau aktor yang dianggap sebagai penyebab mereka? Siapa atau apa yang banyak diberitakan? Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula. Dalam kasus ini lebih banyak berita dilakukan pada perempuan yang menjadi korban yang tidak bisa memberikan keterangan apapun.

22

Pemberitaan di koran yang menyebutkan korban pemerkosaan sebagai, misalnya, “cantik” atau “seksi”, secara tidak langsung menyatakan bahwa perempuan itu pantas untuk diperkosa. Media di Indonesia sering menggambarkan korban sebagai genit, penggoda, lemah dan dungu, dan sepantasnya mendapat perlakuan itu. Namun si pemerkosa, karena dia adalah laki-laki, cenderung diberi toleransi dengan mengatakan bahwa mereka melakukan perundungan seksual tersebut karena mereka sedang khilaf, kesetanan, atau tak mampu menahan nafsu birahinya. Cara media menggambarkan korban menunjukkan bagaimana bahasa dan tulisan telah menjadi alat untuk melecehkan perempuan melalui media. Korban juga seringkali mengalami pelecehan oleh petugas kepolisian yang secara tidak langsung mengatakan bahwa mereka mengundang tindak pemerkosaan melalui tingkah laku mereka, penampilan fisik atau cara berpakaian. Serta korban sering tidak diberikan ruang untuk menyuarakan apa yang terjadi. Perempuan yang menjadi korban hanya dijadikan obyek berita agar berita yang beredar mendapat banyak pembaca. Hasil penelitian Robinson dan Bessel (2002) bahwa dalam melaporkan kasus pemerkosaan, perempuan korban pemerkosaan diperkosa lagi untuk kedua kalinya oleh media (second rape by the media). Tidak hanya cukup di situ bahkan dalam ranah hukum pun perempuan mengalami penyiksaan. Hal ini dapat dilihat jika lakilaki yang tidak berhasil melakukan tindakan pemerkosaan diberikan ruang untuk membela dirinya. Para pelaku diberi hak untuk melakukan mediasi dengan korban

23

dan tidak langsung dikenakan hukum pidana atau hukum syariat yang berlaku di Aceh. Kekerasan seksual yang ditampilkan media dengan menampilkan imajinasi seksual, menaikkan syahwat pembaca, dan menjadikan perempuan sebagai obyek yang telah menjadi korban. Sikap tidak empatis pada korban, dan bias yang berpihak dan bersimpati pada pelaku, menimbulkan kesan media kurang adil dalam memberitakan korban. Apalagi jika perempuan korban dikategorisasikan, dengan stigma “bukan perempuan baik-baik”. Penyampaian bahasanya seakan-akan menampilkan seorang korban perkosaan menikmati hubungan seks dan seakan pula tidak membawa dampak yang berarti bagi korban. Ada kalimat-kalimat yang mencerminkan bahasa di mana seolah-olah perempuan adalah mahkluk yang lemah dan tidak berdaya. Pola pikir dalam penulisan berita demikian sangat mungkin mewakili pola pikir kebanyakan masyarakat yang menganggap enteng dalam menanggapi beritaberita kekerasan seksual terhadap perempuan. Belum lagi masalah kekerasan gender dalam bingkai pornografi. Meskipun terdapat berbagai perbedaan mengenai pornografi, umumnya kegiatan itu sendiri dianggap sebagai pelecehan seksual terhadap salah satu jenis kelamin. Jenis kekerasan perempuan dalam budaya pornografi tersebut termasuk kekerasan yang bersifat nonfisik, (Mansour Fakih, 2013) yakni kekerasan dalam bentuk pelecehan terhadap kaum perempuan dijadikan obyek demi keuntungan industri media.

24

3.1.2.1. Berita I : Ketahuan berzina, perempuan di Aceh diarak dan diperkosa delapan pemuda Perempuan dianggap pelaku meskipun tidak ada bukti yang jelas dan mengalami kekerasan seksual berupa pemerkosaan. Yus dituduh sebagai pelaku mesum sehingga ditangkap oleh Polisi Syariat Islam, tidak hanya itu Yus juga diperkosa delapan pemuda. Kramarae dalam Griffin (2009, 454) menyatakan, “Bahasa dari suatu budaya tertentu tidak melayani semua pembicara yang sama, karena tidak semua pembicara berkontribusi dengan cara yang sama dengan formulasinya. Perempuan (dan anggota kelompok subordinat lainnya) tidak sebebas atau mampu sebagai laki-laki untuk mengatakan apa yang mereka inginkan, karena kata-kata dan norma-norma untuk penggunaan mereka telah dirumuskan oleh kelompok dominan, laki-laki.” Dalam berita ini, Merdeka.com memposisikan Yus sebagai penyebab masalah. Sehingga Yus akan dikenakan hukuman cambuk karena tuduhan mesum atau zina yang dilakukan dengan Wah. Awalnya Merdeka.com bersimpatik terhadap Yus yang mengalami nasib buruk karena diperkosa delapan laki-laki dan akan dihukum cambuk oleh Dinas Syariat Islam akibat melanggar Peraturan Daerah berupa Qanun. Simpatik Merdeka.com dilihat dari kata-kata yang digunakan dalam berita yaitu kata “kemalangan” pada paragraf pertama kalimat pertama.

25

Pada paragraf kedua Merdeka.com menunjukkan hal yang berbeda yaitu keberpihakan atas apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Ibrahim Latief, bahwa Yus adalah pelaku. Ini ditunjukan pada paragraf ketiga Merdeka.com di mana tidak lagi menggunakan kata “tuduhan” tetapi menggunakan kata-kata “pelaku” dan tidak adanya keterangan dari Yus juga menunjukkan keberpihakan dari Merdeka.com ke instansi pemerintahan, seperti Dinas Syariat Islam dan Kepolisian. Yus sebagai penyebab masalah, yang dianggap melakukan mesum pantas dikenakan hukuman cambuk sesuai Qanun yang ditetapkan di Aceh. Tudingan Yus sebagai penyebab masalah dalam frame berita ini juga dikuatkan oleh pernyataan dari Ibrahim Latief pada paragraf kedua yang mengatakan bahwa melakukan hubungan seksual di luar nikah melanggar Syariat Islam.) Hukuman cambuk memang benar adanya jika ada yang melanggar Qanun Syariat Islam telah diimplementasikan di Aceh sejak tahun 2006. Dalam kasus ini Merdeka.com tidak menjelaskan secara detail apakah benar Yus melakukan zina dengan Wah seperti yang dituduhkan warga dan dibenarkan oleh Ibrahim Latief. Ini terlihat dengan tidak adanya keterangan langsung dari Yus ataupun Wah sebagai pelaku tindakan mesum. Merdeka.com hanya memuat pemberitaan dari keteranganketerangan dinas syariat dan pihak kepolisian. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas sangat jelas adanya pembisuan terhadap perempuan dalam kasus ini

26

dikarenakan perempuan tidak diberikan ruang untuk membela dirinya atau memberikan keterangan atas apa yang sedang terjadi saat itu. 3.1.2.2. Berita II : Nekat, pemuda terobos rumah coba perkosa gadis di Aceh Dalam berita ini laki-laki pelaku tindakan pemerkosaan diberikan ruang bertindak lebih dalam hal melakukan pembelaan diri. Pemuda berinisial SFZ (21) yang melakukan tindakan pemerkosaan terhadap gadis 19 tahun di rumah sang gadis. Merdeka.com mengungkapkan bahwa yang menjadi penyebab masalah adalah SFZ. Dalam berita ini yang menjadi awal masalah adalah SFZ yang mengendap-endap masuk ke kamar sang target seperti yang dimuat pada paragraf kedua kalomat kedua. Pelaku hendak memerkosa gadis berumur 19 tahun. Tetapi tindakan pemerkosaan yang hendak dilakukan SFZ diketahui oleh ibu korban karena mendengar teriakan sang anak yang terlebih dahulu sadar ketika tubuhnya dijamah oleh SFZ. Dan sang ibu melakukan perlawanan serta berusaha untuk menangkapnya. Namun para pemerkosa berhasil kabur. Adanya ‘ketidakadilan gender’ yang termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi nilai gender (Faruk, 1999:12-13). Oleh karena itu, perempuan lebih sering dicitrakan sebagai perempuan patriarki, yaitu citra perempuan yang dibayangi laki-

27

laki. Aziz (2003) mengemukakan bahwa citra ini dapat dilihat berdasarkan tiga unsur, yaitu pembawaan, peranan seks dan status seorang perempuan itu. Ketiga unsur ini berdasarkan unsur budaya seperti ideologi, sosial, ekonomi, pendidikan, kekuasaan, mitos dan agama. Seperti dalam kasus ini SFZ sebagai penyebab masalah, melakukan tindakan yang melawan hukum berupa tindakan pemerkosaan yang melanggar pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Meski begitu Merdeka.com memuat bahwa tindakan tersebut masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan seperti yang diutarakan oleh AKP Teguh Yano Budi dalam paragraf enam kalimat pertama dan kedua. Perempuan atau korban dalam kasus ini mengalami pendiaman dengan cara yang dilakukan oleh polisi yang menyarankan menyelesaikan secara kekeluargaan. Padahal tindakan dari SFZ seharusnya memang diproses dengan hukum pidana. Kasus ini menunjukkan seperti pendapat Kate Millet (1990) yang menunjukkan, dalam masyarakat, peran perempuan dibentuk berdasarkan struktur patriarki, yaitu sebuah struktur masyarakat yang berasaskan lelaki sebagai orang yang berkuasa, dan segalanya selalu merujuk lelaki. Struktur patriarki menghasilkan apa yang disebut dengan istilah politik seksual (sexual politics). Pembentukan dan pengukuhan struktur patriarki dalam suatu masyarakat itu dapat dipahami melalui teori patriarki yang berasaskan pro pembudayaan. Melalui politik seksual, lelaki mengungkapkan tanggapannya terhadap perempuan dengan tanggapan yang stereotip.

28

Kesalahan tanggapan stereotip ini adalah menganggap perempuan itu seorang penggoda dan akan membawa kesesatan, serta kehancuran. Pandangan stereotipe masyarakat terhadap perempuan, yakni pembakuan diskriminatif antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sudah dibakukan sifat yang sepantasnya, sehingga tidak mampu keluar dari kotak definisi yang membakukan tersebut. Stereotipe adalah pelabelan atau penanda terhadap sesuatu kelompok tertentu, dan stereotipe ini selalu menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya. Anggapan masyarakat tentang tugas utama kaum perempuan kaum perempuan yang bersolek atau mempercantik diri hanya ingin diperhatikan oleh lawan jenis, dan bila terjadi pemerkosaan atau pelecehan seksual itu merupakan kesalahan perempuan (Faruk, 1999: 16). Stereotipe laki-laki atas perempuan diungkapkan dalam bentuk kekuasaan laki-laki untuk melakukan kekerasan fisik, psikis baik verbal maupun nonverbal terhadap perempuan. Kekerasan (Violence) adalah sarana atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap semua manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Bias gender menjadi salah satu penyebab munculnya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berdasarkan bias gender disebut sebagai Gender-related violence (Fakih, 2013: 17). 3.1.2.3. Berita III : Dukun sakti di Aceh perkosa anaknya hingga hamil 5 kali

29

Pelaku perkosaan terhadap anak kandungnya yang juga merupakan dukun dapat mendiamkan keluarganya dengan mengancam dikarenakan dia merasa bahwa dia pemimpin keluarga dan superior. S merupakan pelaku pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri, mengancam istri dan anaknya yang lain untuk tidak membuka suara baik itu ke keluarga maupun pihak mana pun. Dalam rumah tangga, pada umumnya yang menjadi pihak superior adalah laki-laki (suami, ayah, anak laki-laki) sementara pihak inferior adalah perempuan (isteri, ibu dan anak perempuan). Yang dimaksud subordinasi adalah perbedaanperbedaan peran dan posisi terhadap laki-laki dan perempuan yang menempatkan keduanya dalam situasi berlawanan atau saling melengkapi. Bila diperhatikan dengan seksama, pembedaannya cenderung menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah, kurang bernilai dan merugikan. (Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati: 2010). Dalam kasus ini Merdeka.com menggambarkan bahwa adanya patriarki yang kuat dari sang ayah atau pelaku terhadap keluarganya. Patriarki adalah suatu sistem dimana adanya relasi yang timpang antara yang mendominasi dan yang didominasi, dimana yang mendominasi mengontrol yang didominasi. Biasanya ini berkenaan terhadap ekspresi gender dimana yang mendominasi adalah kaum-kaum maskulin (superior) sedangkan yang didominasi adalah kaum-kaum feminine (inferior). Di mana sang korban yang sudah diperkosa berkali-kali dan hamil ini didiamkan dengan ancaman ingin dibunuh menggunakan parang. Tidak hanya korban, tetapi sang istri

30

yang sekaligus ibu korban serta adik-adik korban pun harus menutup mulut atas tindakan bejat yang dilakukan sang ayah. Patriarki membuat laki-laki (atau individu maskulin) dalam keluarga saja misalnya, si Ayah menjadi kepala rumah tangga, menjadi pemegang kekuasaan absolut dalam keluarga, dalam hal pemerintahan laki-laki akan lebih dipercaya dalam memimpin karena dalam sistem patriarki laki-laki maskulin lah yang menjadi jenis kelamin superior, dalam hal beribadah laki-laki yang akan menjadi imam yang memimpin ibadah, dan lain-lain. Tidak hanya itu dalam kehidupan ekonomi pun karena sistem patriarki sudah mengkontruksikan laki-laki lah penopang ekonomi keluarga. Patriarki membuat perempuan dalam keluarga akan mengutamakan anak laki-laki dari pada perempuan untuk penerus marga, kemudian dari pembagian harta warisan perempuan akan selalu mendapat bagian yang paling sedikit dari laki-laki, kepemilikan atas perempuan (perempuan dijadikan hak milik laki-laki) dengan cara pembelian perempuan melalui mas kawin artinya perempuan dijadikan obyek (barang), tubuh perempuan menjadi makanan empuk atas kekuasaan baik politik tubuh perempuan yang mengekang kebebasan perempuan dalam berbusana, stigma yang mengatakan perempuan adalah sumber dosa dan maksiat karena tubuh yang dimilikinya sehingga akan muncul tindakan kriminalisasi atas perempuan (pelecehan seksual, pemerkosaan), bahkan dalam sistem patriarki perempuan menjadi kelas nomor dua dalam masyarakat.

31

Terlihat jelas dalam berita ini bahwa sang ayah sangat menganut sistem patriarki dengan melakukan perkosaan dan juga ancaman terhadap orang yang dianggap olehnya menentang apa yang diinginkannya. Bahkan dia menunjukan kekuasaan kepada masyarakat sekitar dengan menyembuhkan luka hanya dengan usapan tangan tanpa perlu melakukan upaya medis. Pelaku sebagai pihak dominan karena dapat memberikan kesembuhan dengan hebat atas pasiennya yang subordinat. Sama hal juga yang dilakukan dalam keluarganya di mana dia dapat mengancam keluarganya dengan selalu meletakkan parang yang sangat tajam di leher sang korban, yang merupakan anak kandungnya sendiri. Dalam feminis radikal melihat bahwa akar penindasan kaum perempuan adalah dominasi laki-laki. Pelaku yang merupakan laki-laki sekaligus kepala keluarga menyadari akan hal itu sehingga dia dapat melakukan segala hal termasuk pemerkosaan dan ancaman sesuka hatinya. Dan media juga kembali mengukuhkan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku memang sesuai dengan sistem patriarki yang ada. Teks pemberitaan kerap memarjinalkan perempuan, hal tersebut dapat terlihat ketika pemaparan kejadian, suara laki-laki mendapatkan hak penuh untuk mengemukakan perihal kasus. Namun dalam kasus ini keterangan yang dimuat juga hanya dari pihak polisi, warga, serta Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pidie Jaya. Merdeka.com juga menggambarkan bahwa banyak warga yang sadar atas keganjilan yang ada di keluarga tersebut. Misalnya saja kenyataan bahwa sang anak Mawar belum pernah menikah tetapi dia hamil enam

32

bulan, bahkan mungkin sudah berkali-kali hamil tanpa suami. Sedangkan sang pelaku yang ayahnya sendiri dicurigai karena berperilaku sangat aneh dan tertutup. Laki-laki ditempatkan dalam posisi superior oleh budaya, adat, agama dan dikuatkan oleh undang-undang (Undang-undang Perkawinan). Penafsiran yang kurang tepat terhadap kondisi ini menyebabkan laki-laki bertindak sewenang-wenang bahkan melakukan kekerasan karena tidak paham secara benar dengan apa yang ada dalam ajaran agama, budaya, adat dan undang-undang. Perempuan dituntut untuk melakukan berbagai kewajiban, namun pemenuhan hak-haknya sering dilupakan. Dengan kondisi demikian, perempuan lebih mudah mengalami ketidakadilan, menjadi sasaran kesewenang-wenangan dan rentan mengalami kekerasan. Kondisi ini jelas tergambar dalam berita yang dimuat oleh Merdeka.com. Pelaku memperkosa sang anak dengan ancaman akan dibunuh, bahkan saat melakukan hubungan tersebut pelaku tidak ragu meletakkan parang di leher sang korban agar dia mau menuruti keinginan sang pelaku. Sang istri dan anak-anaknya yang lain hanya bisa diam tanpa dapat melakukan pembelaan dalam bentuk apapun juga jika ingin sang korban dan mereka sendiri selamat. 3.1.2.4. Berita IV : Dukun cabul di Aceh pakai sperma untuk 'obati' pasien Pelaku pencabulan melakukan berbagai cara untuk memperdaya korban agar berhasil melakukan tindakan cabul. Din merupakan pelaku cabul ditangkap oleh Polisi karena laporan dari salah satu korban. Dalam berita ini, Merdeka.com memposisikan Din

33

sebagai penyebab masalah. Sehingga Din ditahan atas tuduhan melanggar hukum berupa melakukan tindakan pencabulan. Din sebagai penyebab masalah akan menjalani proses hukum sesuai yang dengan hukum yang berlaku. Din melanggar Undang-Undang pasal 81 ayat 1 dan atau ayat 2 KUHP karena pelaku diduga mencabuli korbannya dengan memandikannya sebagai syarat pengobatan serta diperberat lagi dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kasus ini menunjukkan seperti pendapat Kate Millet (1990) yang menunjukkan, dalam masyarakat, peran perempuan dibentuk berdasarkan struktur patriarki, yaitu sebuah struktur masyarakat yang berasaskan lelaki sebagai orang yang berkuasa, dan segalanya selalu merujuk lelaki. Struktur patriarki menghasilkan apa yang disebut dengan istilah politik seksual (sexual politics). Pembentukan dan pengukuhan struktur patriarki dalam suatu masyarakat itu dapat dipahami melalui teori patriarki yang berasaskan pro pembudayaan. Melalui politik seksual, lelaki mengungkapkan tanggapannya terhadap perempuan dengan tanggapan yang stereotip. Kesalahan tanggapan stereotip ini adalah menganggap perempuan itu seorang penggoda dan akan membawa kesesatan, serta kehancuran. Pandangan stereotipe masyarakat terhadap perempuan, yakni pembakuan diskriminatif antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sudah dibakukan sifat yang sepantasnya, sehingga tidak mampu keluar dari kotak definisi yang membakukan tersebut. Stereotipe adalah pelabelan atau penanda terhadap

34

sesuatu kelompok tertentu, dan stereotipe ini selalu menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya. Anggapan masyarakat tentang tugas utama kaum perempuan kaum perempuan yang bersolek atau mempercantik diri hanya ingin diperhatikan oleh lawan jenis, dan bila terjadi pemerkosaan atau pelecehan seksual itu merupakan kesalahan perempuan (Faruk, 1999: 16). Stereotipe laki-laki atas perempuan diungkapkan dalam bentuk kekuasaan laki-laki untuk melakukan kekerasan fisik, psikis baik verbal maupun nonverbal terhadap perempuan. Kekerasan (Violence) adalah sarana atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap semua manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Bias gender menjadi salah satu penyebab munculnya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berdasarkan bias gender disebut sebagai Gender-related violence (Fakih, 2013: 17). Pada umumnya kaum feminis radikal menganut pandangan bahwa para perempuan telah dicuci otaknya oleh tipe ideologi patriarkhi, yang menghasilkan gambaran stereotipe lelaki yang kuat dan perempuan yang lemah (Selden, 1996: 138). Seperti yang terjadi dalam kasus ini, perempuan dan anak-anak didiamkan tanpa diberikan ruang untuk memberikan suara. Perlakuan cabul yang dilakukan oleh Din dapat dikatakan penggambaran bahwa laki-laki kuat dengan mengandalkan sistem pengobatan tradisional yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan sperma dan tindakan cabul yang dilakukannya.

35

3.1.2.5. Berita V : Polres Aceh Barat tangkap pencuri dan pemerkosa ABG Pelaku dapat melakukan kejahatan sesuai dengan kemauannya tanpa takut akan hukum yang berlaku. Herman merupakan pelaku dua kejahatan sekaligus berupa pencurian dan juga pemerkosaan. Dalam berita ini, Merdeka.com memposisikan Herman sebagai penyebab masalah. Sehingga Herman ditahan atas tuduhan melanggar hukum berupa melakukan tindakan pencurian sekaligus pemerkosaan. Herman sebagai penyebab masalah akan menjalani proses hukum sesuai yang dengan hukum yang berlaku. Herman melanggar Undang-Undang pasal 362 KUHP tentang pencurian dan 285 KUHP tentang pemerkosaan. Kasus ini menunjukkan seperti pendapat Kate Millet (1990) yang menunjukkan, dalam masyarakat, peran perempuan dibentuk berdasarkan struktur patriarki, yaitu sebuah struktur masyarakat yang berasaskan lelaki sebagai orang yang berkuasa, dan segalanya selalu merujuk lelaki. Struktur patriarki menghasilkan apa yang disebut dengan istilah politik seksual (sexual politics). Pembentukan dan pengukuhan struktur patriarki dalam suatu masyarakat itu dapat dipahami melalui teori patriarki yang berasaskan pro pembudayaan. Melalui politik seksual, lelaki mengungkapkan tanggapannya terhadap perempuan dengan tanggapan yang stereotip. Kesalahan tanggapan stereotip ini adalah menganggap perempuan itu seorang penggoda dan akan membawa kesesatan, serta kehancuran.

36

Pandangan stereotipe masyarakat terhadap perempuan, yakni pembakuan diskriminatif antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sudah dibakukan sifat yang sepantasnya, sehingga tidak mampu keluar dari kotak definisi yang membakukan tersebut. Stereotipe adalah pelabelan atau penanda terhadap sesuatu kelompok tertentu, dan stereotipe ini selalu menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya. Anggapan masyarakat tentang tugas utama kaum perempuan kaum perempuan yang bersolek atau mempercantik diri hanya ingin diperhatikan oleh lawan jenis, dan bila terjadi pemerkosaan atau pelecehan seksual itu merupakan kesalahan perempuan (Faruk, 1999: 16). Stereotipe laki-laki atas perempuan diungkapkan dalam bentuk kekuasaan laki-laki untuk melakukan kekerasan fisik, psikis baik verbal maupun nonverbal terhadap perempuan. Kekerasan (Violence) adalah sarana atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap semua manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Bias gender menjadi salah satu penyebab munculnya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan berdasarkan bias gender disebut sebagai Gender-related violence (Fakih, 2013: 17). 3.1.3. Make Moral Judgement Elemen framing ini dipakai untuk membenarkan atau member argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk

37

mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak. Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? Membuat keputusan moral di balik peristiwa yang telah terjadi, mengenai aspek-aspek yang dinilai berguna dalam pengambilan dan penayangan berita yang dilihat oleh peneliti. Kekerasan terhadap perempuan dijumpai pada pemberian peran terbatas sebagai pelaksana fungsi reproduksi di rumah sebagai ibu rumah tangga dan ini ditengarai ideologi patriarki berada di balik semua bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut. Selain itu, informasi yang berisi kekerasan terhadap perempuan melalui berbagai cerita yang mereka muat sebagai komoditas industri tersendiri. Peningkatan bentuk-bentuk kekerasan tertentu terhadap perempuan mengindikasikan akan kepentingan ekonomis tersebut. Dengan lain perkataan, pembelaan atau pemberitaan yang tidak menggunakan perempuan sebagai obyek kekerasan ternyata kalah dengan kepentingan ekonomi politik untuk menjual komoditas informasi yang makin melanggengkan kepentingan ideologi kapilatlisme. Meskipun dalam pemberitaan terkadang dimuat juga hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kasus pemerkosaan serta terkadang juga ada keterangan dari Komnas Perlindungan Perempuan, namun tidak lantas pemberitaan tersebut berpihak kepada perempuan sebagai korban. Malah dalam beberapa berita semakin menguatkan posisi perempuan sebagai subordinat dalam masyarakat patriarki. Tidak

38

hanya itu, dalam penulisan pun banyak berita yang ditulis wartawan saat ini tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang ada. Banyak dapat dilihat bahwa pemberitaan saat ini lebih mengutamakan pageview atau oplah dari pembaca daripada ketepatan isi. Terlebih di media online yang terus dapat berubah dalam hitungan detik. Media online berbeda dengan media cetak yang biasanya diterbitkan harian dan bisa dikatakan lebih akurat. Berita yang dimuat dalam Merdeka.com yang juga merupakan media online pun mengalami hal yang sama. Kekurangan sekaligus kelebihan media online adalah berita bisa saja tidak akurat atau lengkap, tetapi hal itu dapat berubah dengan cepat karena untuk memperbaiki atau meralat berita yang salah juga dapat dilakukan dengan cepat dengan koneksi internet yang saat ini berkembang dengan pesat. Tetapi hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk media atau wartawan dapat menulis berita seenaknya tanpa memperhatikan kode etik yang berlaku. 3.1.3.1. Berita I : Ketahuan berzina, perempuan di Aceh diarak dan diperkosa delapan pemuda Pelanggar syariat Islam dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan media tidak memuat sesuai dengan kode etik jurnalistik. Yus dan Wah diarak, dipukuli, dan dimandikan karena dituduh melakukan mesum, pemerkosaan atas Yus yang dilakukan oleh delapan laki-laki sudah melanggar aturan syariat yang ada. Dalam

39

pemberitaan juga menggunakan kata “pelaku” dapat dikatakan sebagai sebuah judgement terhadap Yus dan Wah sudah melanggar kode etik jurnalistik. Merdeka.com membingkai kasus mesum dan pemerkosaan yang dialami Yus sebagai suatu kasus yang melanggar syariat Islam. Di mana Yus mengalami nasib yang malang karena tertangkap, disiksa serta akan diberikan sanksi berupa hukuman cambuk, berdasarkan Qanun Syariat Islam. Qanun yang terkait penerapan hukuman cambuk tertera dalam Qanun tahun 2003 nomor 12 (tentang khamar/minuman keras dan sejenisnya), nomor 13 (tentang maisir/perjudian) dan nomor 14 (tentang khalwat/mesum). Namun pembingkaian yang langsung menyatakan bahwa Yus dan Wah adalah “pelaku” merupakan hal yang juga melanggar kode etik jurnalistik karena hal tersebut dapat dikatakan sebuah judgement terhadap Yus dan Wah tanpa melakukan konfirmasi kebenaran kepada keduanya. Kode etik jurnalistik yang dilanggar adalah kode etik dari Dewan Pers 2006, pasal 3 yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah”. Merdeka.com hanya menggandalkan narasumber yang berasal dari instansi tertentu yang berjenis kelamin laki-laki. Otoritas jabatan digunakan sebagai tameng untuk membenarkan kejadian yang dialami oleh Yus. Padahal jika ditinjau ulang dalam berita ini tidak jelas apakah benar Yus dan Wah melakukan tindakan zina. Pihak Merdeka.com hanya mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh

40

narasumber yang cuma laki-laki dan dari instansi, bukan korban atau pelaku dari kasus tersebut. Terlebih dalam berita tidak menyebutkan adanya saksi mata yang melihat langsung apakah Yus dan Wah benar-benar berzina. Tidak hanya itu, para pemerkosa yang ditangkap juga tidak diberikan ruang untuk bersuara. Tidak ada keterangan dari Yus, Wah ataupun para pemerkosa, memperlihatkan bahwa Merdeka.com seharusnya lebih bijak dalam menyebarkan berita. Harus ada keseimbangan berita dimana para pelaku atau korban juga dimuat keterangannya. Dalam berita ini Merdeka.com tidak melakukan verifikasi kepada Yus selaku korban yang mendapatkan tuduhan sebagai pelaku mesum. Merdeka.com seharusnya selalu berusaha mengamati peristiwa secara langsung, ketimbang hanya mengandalkan pada sumber-sumber lain, yang kadangkadang berusaha memanipulasi atau memanfaatkan pers. Informasi yang didapat harusnya terlebih dahulu dikonfirmasikan kepada korban atau pelaku dari kasus tersebut. Keterangan dari korban dan pelaku sangatlah penting dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Salah satu taktik yang dilakukan narasumber adalah mengadakan media event, yakni suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk menarik perhatian media. Verifikasi, pengecekan latar belakang, observasi langsung, dan langkah peliputan yang serius bisa memperkuat, dan kadangkadang membenarkan bahan-bahan awal yang disediakan narasumber. Dalam kasus ini Merdeka.com tidak memuat asas praduga tak bersalah. Asas ini menyatakan

41

bahwa Yus dan Wah harusnya diberlakukan sebagai orang yang tidak bersalah karena belum adanya keputusan dari hukum yang ada. 3.1.3.2. Berita II : Nekat, pemuda terobos rumah coba perkosa gadis di Aceh Laki-laki melakukan pelanggaran KHUP dan juga hukum syariat Islam akan diproses secara hukum. SFZ melakukan tindakan pemerkosaan yang merupakan tindakan kekerasan dan melanggar KUHP yaitu pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berita mengenai pemerkosaan yang dialami gadis 19 tahun yang tidak disebutkan nama dan inisial ini memberikan penilaian bahwa SFZ melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana ini dapat dimaklumi dengan tidak langsung dituntut dengan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku tetapi masih diberikan celah untuk berdiskusi dengan keluarga korban. Penyelesaian masalah ini dianggap dapat dilakukan secara kekeluargaan. Perempuan menjadi subjek sosial yang dikorbankan lawan jenisnya. Kasus perkosaan misalnya jelas-jelas menempatkan perempuan sebatas sebagai subordinasi dan obyek kepentingan (kebutuhan, kepuasan dan keserakahan seksual) laki-laki. Sebenarnya jika dilihat SFZ juga melakukan tindakan melanggar syariat Islam yang merupakan peraturan daerah yang sudah berlaku di Aceh. Tindakan tersebut sudah melanggar Qanun nomor 14 (tentang khalwat/mesum). Di mana SFZ ingin memperkosa sang gadis. Tetapi di Aceh dalam penanganan kasus pemerkosaan yang

42

padahal notabenenya juga merupakan kasus mesum dilakukan dengan menggunakan hukum pidana bukan hukum syariat. Pelaku kekerasan yang berupa kejahatan perkosaan saat tertentu disikapi oleh masyarakat bukan lagi sebagai kejahatan yang menarik, karena selain sudah setua sejarah kehidupan manusia, juga masyarakat sendiri serta media massa kurang memberikan responsi terhadapnya. Sehingga jika diselesaikan secara kekeluargaan merupakan hal yang wajar dan tidak menjadi suatu kendala besar. Tindakan yang dilakukan SFZ meskipun dia belum melakukan pemerkosaan tetapi dia telah mencoba melakukan tindakan pemerkosaan yang dapat dikenakan juga hukuman sesuai Undang-Undang yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mendakwa pelaku atas aksi tindakan pemerkosaan yang hendak dilakukan. Tetapi dalam hal ini tindakan tersebut masih ingin dibicarakan lagi dengan kekeluargaan dan pihak polisi menyarankan bahwa tindakan tersebut bisa diselesaikan dengan keluarga tanpa melibatkan pihak kepolisian. Dalam hal ini tidak ada pemuatan keterangan dari pelaku maupun korban atau keluarga korban. Berita ini dilansir dari keterangan sang polisi yang menangani kasus ini. 3.1.3.3. Berita III : Dukun sakti di Aceh perkosa anaknya hingga hamil 5 kali Pelaku harus diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan hukum yang berlaku. Rumah S digrebek oleh warga untuk menuntut pertanggungjawabannya atas tindakan bejat yang telah dilakukannya terhadap anaknya sendiri. Hukum pidana

43

memasukan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai bagian perbuatan yang melanggar hukum dan norma masyarakat berkewajiban untuk berperilaku sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku kaedah hukum tidak hanya memainkan peran dalam hubungan pemberi perintah (pembentuk UU) dan penerima perintah melainkan juga berfungsi di dalam dan di belakang hukum positif. Pembentukan

RUU

KUHP

adalah

salah

satu

bentuk

kebijakan

hukum/criminal policy tanpa menghilangkan sistem hukum dengan rumusan hukum yang tepat bagi kebutuhan masyarakat aparatur hukum yang mampu dan siap menjalankan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam perjalanannya RUU KUHP menjadi hukum yang ditetapkan oleh manusia dan dibuat oleh manusia, yang sasarannya untuk dipatuhi oleh masyarakat, di mana RUU tersebut lahir dalam kondisi yang faktual dan efektif tanpa menghilangkan konsep hukum yang melahirkannya. Merdeka.com membingkai kasus pemerkosaan yang dialami Mawar merupakan kasus yang sangat menyedihkan. Mawar mengalami nasib yang malang karena mendapatkan perlakuan yang sangat bejat dari ayahnya sendiri. Tindakan S dapat dimasukkan ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Padahal segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau

44

masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada Pasal 1 yang dimaksud Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam undang-undang ini adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Lingkup Rumah tangga dalam pasal 2 undang-undang No.23 Tahun 2004 meliputi: a) Suami, isteri, dan anak; b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau; c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sementara itu jenis atau macam kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 5 undang-undang No.23 Tahun 2004 adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam berita ini Merdeka.com

45

mengidentifikasikan S telah melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). S melakukan KDRT kepada seluruh keluarganya. Merdeka.com menggambarkan korban KDRT sangatlah menderita terutama Mawar yang tidak hanya mengalami kekerasan fisik, psikis tetapi juga seksual. Sedangkan sang ibu dan adik-adik mengalami kekerasan psikis berupa ancaman dari sang pelaku. 3.1.3.4. Berita IV : Dukun cabul di Aceh pakai sperma untuk 'obati' pasien Pelaku harus diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan hukum yang berlaku. Din ditangkap oleh polisi dengan tuduhan sebagai pelaku cabul. Merdeka.com membingkai kasus cabul yang dilakukan oleh Din sebagai sebuah kasus yang melanggar KUHP bukan sebagai kasus yang melanggar syariat Islam yang berlaku di Aceh. Din akan dikenakan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Kasus ini tidak dikaitkan dengan sedikit pun dengan syariat Islam. Padahal jika ditinjau ulang kasus seperti ini juga bisa dikatakan melanggar Qanun Syariat Islam tentang Mesum atau Khalwat. Perempuan dan anak-anak menjadi subjek sosial yang dikorbankan lawan jenisnya. Kasus pencabulan misalnya jelasjelas menempatkan perempuan sebatas sebagai subordinasi dan obyek kepentingan (kebutuhan, kepuasan dan keserakahan seksual) laki-laki. Merdeka.com dalam berita ini tidak hanya menggunakan narasumber dari pihak kepolisian tetapi juga sang korban yang melaporkan kasus ini ke pihak

46

kepolisian. Dengan adanya laporan dan keterangan dari korban membuat kasus ini lebih cepat dapat tertangani. Meskipun pada dasarnya kasus ini telah terjadi selama setahun lebih lamanya. Merdeka.com harus selalu berusaha mengamati peristiwa secara langsung, ketimbang hanya mengandalkan pada sumber-sumber lain, yang kadang-kadang berusaha memanipulasi atau memanfaatkan pers. Informasi yang didapat harusnya terlebih dahulu dikonfirmasikan kepada korban atau pelaku dari kasus tersebut. Keterangan dari korban dan pelaku sangatlah penting dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Salah satu taktik yang dilakukan narasumber adalah mengadakan media event, yakni suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk menarik perhatian media. Verifikasi, pengecekan latar belakang, observasi langsung, dan langkah peliputan yang serius bisa memperkuat, dan kadang-kadang membenarkan bahan-bahan awal yang disediakan narasumber. Dalam kasus ini Merdeka.com tidak memuat asas praduga tak bersalah. Asas ini menyatakan bahwa Yus dan Wah harusnya diberlakukan sebagai orang yang tidak bersalah karena belum adanya keputusan dari hukum yang ada. 3.1.3.5. Berita V : Polres Aceh Barat tangkap pencuri dan pemerkosa ABG Pelaku harus diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan hukum yang berlaku. Herman ditangkap karena melakukan pencurian dan pemerkosaan kepada MF. Merdeka.com membingkai kasus pencurian dan pemerkosaan yang

47

dilakukan oleh Herman sebagai sebuah kasus yang melanggar KUHP dan bukan sebagai kasus yang melanggar syariat Islam yang berlaku di Aceh. Herman akan dikenakan pasal berlapis karena melakukan pencurian sekaligus perkosaan. Kasus ini tidak dikaitkan dengan sedikit pun dengan syariat Islam. Padahal jika ditinjau ulang kasus seperti ini juga bisa dikatakan melanggar Qanun Syariat Islam yang berlaku di Aceh. Perempuan dan anak-anak menjadi subjek sosial yang dikorbankan lawan jenisnya. Kasus pemerkosaan misalnya jelas-jelas menempatkan perempuan sebatas sebagai subordinasi dan obyek kepentingan (kebutuhan, kepuasan dan keserakahan seksual) laki-laki. Pemerkosaan dalam KUHP tercantum dalam Buku II tentang Kejahatan pasal 285 dan pasal 286. Kedua pasal tersebut tercantum dalam Bagian kejahatan atas kesusilaan. Baik pasal 285 dan 286 selain dalam rumusannya hanya dapat terpenuhi apabila terjadi hubungan kontak fisik antara penis dan vagina. keduanya juga hanya memberikan ruang lingkup semata pada kekerasan fisik saja padahal dapat kita lihat bahwa seseorang yang mengalami pemerkosaan tentu juga mengalami trauma psikis, terlebih dalam tabu masyarakat yang begitu mengagungkan virginitas bagi perempuan, sehingga perempuan yang tidak perawan dianggap tidak lagi suci. Pasal pemerkosaan yang terdapat dalam KUHP juga tidak mencantumkan kejahatan pemerkosaan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Layaknya seksualitas ala Aristotelian, ketika perempuan telah terikat dalam perkawinan, konstruksi patriarki beranggapan bahwa perempuan berada dalam tanggung jawab

48

suami, suaranya diwakili oleh sang suami, demikian rumusan pasal-pasal perlindungan terhadap perempuan dalam KUHP lebih ditujukan pada laki-laki sang “pemilik” perempuan. Dalam wacana rancangan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (yang kemudian diundangkan UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT), perdebatan yang paling sengit adalah perihal marital rape. Sebelum akhirnya disetujui sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dalam kekerasan dalam rumah tangga, pihak yang menolak perihal marital rape sebagai kualifikasi delik beranggapan bahwa perempuan tidaklah boleh berkata tidak dalam memenuhi kebutuhan seksual suami. Dalam konsep RUU KUHP, delik pemerkosaan mengalami perluasan tidak semata memasukkan penis dalam vagina, melainkan juga memasukkan penis pada mulut maupun anus serta menggunakan benda pada vagina atau anus perempuan. Namun keduanya masih berada dalam “kejahatan atas kesusilaan” yang berarti merupakan kejahatan atas nilai-nilai maupun sopan santun yang ada dalam masyarakat. Masuknya delik pemerkosaan dalam KUHP maupun Konsep RUU KUHP secara simbolik masih mengisyaratkan bahwa tubuh perempuan adalah milik masyarakat (patriarki). Lebih lanjut Carol Smart juga mengatakan wanita yang mengalami pemerkosaan yang melaporkan pengalamannya akan mengalami “pemerkosaan untuk kedua kali”, tubuh perempuan yang dipenuhi oleh seksualitas menghadirkan

49

permasalahan karena pengadilan akan melihat apakah perempuan tersebut turut serta, turut menikmati perkosaan yang dialaminya. Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah melanggengkan kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinaan yang malah dibiarkan, dan lain-lain. Dari sisi sosial-budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku permisif, kebebasan berperilaku dan seks bebas, telah menumbuh-suburkan perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme dan hubungan seks disertai kekerasan. Dari

sisi

pendidikan,

menggejalanya

kebodohan

telah

memicu

ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalisasi pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis pada masyarakat dan kemerosotan pemikiran masyarakat, sehingga perilaku pun berada pada derajat sangat rendah. Merdeka.com dalam berita ini lagi-lagi menggunakan narasumber dari pihak kepolisian. Adanya keterangan dari orang yang membeli HP yang dicuri membuat kasus ini lebih cepat dapat tertangani. Merdeka.com harus selalu berusaha mengamati peristiwa secara langsung, ketimbang hanya mengandalkan pada sumber-sumber lain, yang kadang-kadang berusaha memanipulasi atau memanfaatkan pers. Informasi

50

yang didapat harusnya terlebih dahulu dikonfirmasikan kepada korban atau pelaku dari kasus tersebut. Keterangan dari korban dan pelaku sangatlah penting dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Salah satu taktik yang dilakukan narasumber adalah mengadakan media event, yakni suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk menarik perhatian media. Verifikasi, pengecekan latar belakang, observasi langsung, dan langkah peliputan yang serius bisa memperkuat, dan kadang-kadang membenarkan bahan-bahan awal yang disediakan narasumber. Dalam kasus ini Merdeka.com tidak memuat asas praduga tak bersalah. Asas ini menyatakan bahwa Yus dan Wah harusnya diberlakukan sebagai orang yang tidak bersalah karena belum adanya keputusan dari hukum yang ada. 3.1.4. Treatment Recommendation Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. Di sini diberikan penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan Aceh oleh peneliti dilihat dari sektor-sektor vital seperti sektor ekonomi dan sektor sosial di masyarakat. Dalam menyelesaikan kasus yang ada media kembali melanggengkan ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan. Stereotip gender merupakan

51

kekerasan yang banyak terjadi dalam masyarakat media dan kekerasan ini dianggap hal biasa karena dalam budaya patriarkhi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dikonstruksi dalam pola relasi yang timpang. Media sebagai produk dari budaya masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan ideologi yang ada di masyarakat seperti ideologi patriakhi. Akibatnya muatan media tidak jauh dari ideologi patriarkhi disebabkan karena para pengelola media adalah produk masyarakat itu sendiri. Para pengelola media yang sarat dengan pola pikir patriarkhi menghasilkan produk media yang patrairkhis pula. Hal ini berarti media tidak menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial, malah menyebarkan stereotip yang jelek terhadap satu golongan tertentu. Cara yang digunakan dalam menyelesaikan kasus cenderung dengan cara lakilaki yang sudah ada dalam masyarakat patriarki. Di mana media juga menggambarkan adanya main hakim sendiri dalam salah satu berita yang dianalisa. Tidak hanya itu saja cara laki-laki yang digunakan, lainnya seperti ancaman pun dapat dilakukan agar masalah yang ada tidak diketahui publik. Media lagi-lagi menggambarkan bahwa perempuan itu lemah dan berada dibawah laki-laki dengan cara pemuatan berita yang ada saat ini. Terlebih hukum yang ada di negara ini dan juga Aceh merupakan hasil dari diskusi laki-laki. Dominasi dalam penentuan hukum dilakukan oleh laki-laki, di mana perempuan hanya merupakan bagian kecil. Perempuan terkadang tidak dapat menjadi bagian dari pengambilan keputusan bisa disebabkan karena masih kuatnya sistem patriarki yang ada. Namun juga bisa

52

terjadi karena perempuan itu sendiri tidak mau terlibat ke dalam hal yang dianggap rumit dan tidak lumrah dilakukan. Meskipun sudah diberikan ruang oleh para lakilaki. Dan lagi-lagi hal ini terjadi karena kebanyakan perempuan Indonesia sudah terbiasa dengan sistem patriarki yang menganggap perempuan hanya boleh berada di ranah pribadi, bukan di ranah publik. Perempuan dan media massa diibaratkan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa di pisahkan, keduanya memiliki kaitan erat yang berjalin dan seakan saling melengkapi. Tidak sedikit pula perempuan memanfaatkan jasa media massa demi meningkatkan popularitasnya, sementara media massa menginginkan adanya “nuansa khas” dari sosok perempuan, misalnya media membidik perempuan dari sisi keberhasilan karir dan jabatannya, ketegarannya menyikapi sebuah persoalan besar, “kenekadannya”

dalam

melakukan

sesuatu,

bahkan

keberaniannya

untuk

memperlihatkan auratnya. Sisi lain, banyak yang membicarakan soal perempuan dan kedudukannya dalam kehidupan sosial. Bahkan, mereka mengagumi keindahan perempuan sebagai karya seni terindah di dunia. Kekuatan keindahan perempuan mengalahkan keindahan apapun di dunia, karena di dalam keindahan itu ada kehidupan yang menjadi pusat interaktif antara obyek keindahan dan subjeknya (Burhan Bungin, 2008), apalagi dalam masyarakat yang secara umum berpola patrilineal (memuliakan kaum lelaki dalam semua aspek kehidupan). Tanpa menggunakan gender sebagai “pisau” analisis terhadap realitas, tidak akan pernah didapatkan kejanggalan. Semua “proses”

53

kehidupan berjalan “normal-normal saja” sebagaimana umumnya. Tanpa disadari masyarakat sering kali terjerumus dalam praktik misogyny, sebuah istilah modern yang berarti tindakan penindasan terhadap kaum perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan baik berlangsung dengan cara kasar maupun dengan cara “super” halus (M. Ainul Abid, 2001). 3.1.4.1. Berita I : Ketahuan berzina, perempuan di Aceh diarak dan diperkosa delapan pemuda Dalam berita ini penyelesaian yang disarankan adalah penyelesaian dengan cara lakilaki yaitu dengan menggunakan hukum yang sudah ditetapkan oleh laki-laki. Yus dan Wah yang dituduh melakukan mesum atau zina diserahkan kepada Polisi Syariah Islam Kota Langsa. Pihak polisi sudah menangkap tiga dari delapan pemerkosa Yus, dan masih memburu lima orang lagi serta meminta pihak keluarga untuk menyerahkan pelaku ke pihak polisi. Dalam hal penyelesaian kasus ini digunakan cara laki-laki. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam pembagian dunia yaitu wilayah publik dan privat. Wilayah publik, yang terdiri atas pranata publik, negara, pemerintahan, pendidikan, media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan, perbankan, agama, dan kultur, hampir semua didominasi laki-laki. Menurut Mansour Fakih (2004), Suku, kelas dan agama memainkan peran besar dalam memutuskan laki-laki mana yang menjalankan kekuasaan, tetapi akses perempuan terhadap kekuasaan senantiasa lebih kecil

54

dibandingkan akses laki-laki dari latar belakang yang sama. Sehingga Yus yang mengalami pemerkosaan dan akan dihukum cambuk oleh Dinas Syariat Islam dianggap merupakan tindakan yang benar adanya. Hukuman yang diterima oleh Yus dianggap pantas bahkan media sendiri seperti memberikan dukungan atas cara penyelesaian masalah yang akan diambil oleh pemerintah setempat. Perempuan ditempatkan di wilayah privat, tidak terlihat, seperti dalam kasus ini tidak adanya pembelaan apapun yang dimuat dalam berita yang berasal dari Yus yang dituduh sebagai pelaku sekaligus korban kekerasan seksual. Dalam berita ini Merdeka.com memuat penyelesaian atas tindakan mesum yang dilakukan Yus dan Wah diserahkan kepada Polisi Syariah Islam dan akan dihukum cambuk sesuai dengan Qanun Syariat yang berlaku di Aceh yang terdapat pada paragraf pertama kalimat kedua. Dinas syariat harus benar-benar menerapkan peraturan dan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada dan itu dapat dilakukan jika Yus dan Wah benar-benar terbukti sebagai pelaku tindakan mesum atau berzina serta menangkap delapan pemerkosa Yus namun disayangkan baru tiga diantaranya yang ditangkap oleh polisi. Para pemerkosa akan dihukum dengan hukum pidana yaitu pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak hanya itu Merdeka.com juga memuat bahwa polisi meminta pihak keluarga untuk bekerja sama agar menyerahkan pelaku ke polisi. Terlihat jelas bagaimana Merdeka.com dalam kasus ini sangat menggunakan perspektif laki-laki baik dalam cara pemuatan berita yang hanya mengangkat

55

kesengsaraan yang dialami oleh Yus dan juga bagaimana Yus dibisukan dengan tidak adanya keterangan dari Yus sedikitpun dan terlebih dalam hal ini Yus langsung dianggap bersalah karena para petinggi atau pejabat negara yang langsung mengatakan begitu. Cara penyelesaian kasus ini juga langsung diungkapkan yaitu Yus akan dicambuk sedangkan para pemerkosa akan dihukum pidana meskipun kasus belum diproses lebih lanjut. 3.1.4.2. Berita II : Nekat, pemuda terobos rumah coba perkosa gadis di Aceh Sistem penyelesaian kasus yang dimuat dalam berita ini menggunakan sistem lakilaki. SFZ ditangkap siang keesokan harinya oleh polisi. Dan pihak kepolisian menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan kepada kedua belah pihak. Pada berita ini, Merdeka.com memberikan rekomendasi penyelesaian kasus pemerkosaan gadis 19 tahun yang dilakukan oleh SFZ, dengan mengadakan pembicaraan secara kekeluargaan antara pelaku dan keluarga korban. Penyelesaian kasus ini dilakukan dengan cara laki-laki. Di mana jika ada yang menentangnya maka para laki-laki yang berkuasa atau yang memegang kekuasaan akan mencoba menundukkan segala tanda-tanda perlawanan terhadap tatanan mereka. Terlebih adanya anggapan bahwa perempuan merupakan pihak yang harus tunduk dan berkewajiban mengurus laki-laki. Tindak kekerasan seksual yang hendak dilakukan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembatunya dan laki-laki kepada perempuan.

56

Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya. Dalam kasus ini pelaku terlebih dahulu ditangkap oleh polisi setelah menerima laporan dari ibu sang korban. Setelah ditangkap oleh polisi, pelaku dibawa ke kantor polisi. Lalu polisi meminta pendapat keluarga tentang penyelesaian yang akan dilakukan. Apa akan dilakukan secara pidana atau kekeluargaan. Kaum lelaki misalnya merasa dirinya superior dan dapat menaklukkan, menjinakkan dan kemudian menguasai perempuan. Perasaan ini dapat menjadi motivasi kuat yang merangsang untuk membuktikan habitat dirinya dan berbuat lebih jauh lagi dengan cara menunjukkan kebiadaban dan humanitas (kesewenangwenangan). Saran untuk menyelesaikan secara kekeluargaan menunjukkan bahwa perempuan dapat didiamkan dengan mudah dan juga menunjukkan bahwa laki-laki memang memiliki superior dalam menguasai perempuan. Dalam menyelesaikan kasus ini saja polisi menyarankan dengan kekeluargaan dan media membenarkan tindakan tersebut dengan cara memuat seperti yang disarankan polisi tanpa meminta pendapat keluarga korban sedikit pun. 3.1.4.3. Berita III : Dukun sakti di Aceh perkosa anaknya hingga hamil 5 kali Penyelesaian yang digambarkan oleh media dan yang dilakukan pelaku sendiri merupakan cara laki-laki. S merupakan pelaku disergap oleh warga dan polisi agar

57

dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, sedangkan Mawar sang korban dievakuasi oleh pihak Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam hal penyelesaian kasus ini digunakan cara laki-laki. Di mana sang pelaku menganggap bahwa dalam perkawinan atau rumah tangga dia merupakan pemegang kekuasaan. Dia dapat mengeksploitasi istri dan anaknya. Bahkan sang anak pertama dijadikan korban pemuas nafsu birahinya. Dia memanfaatkan keberadaan budaya patriarki yang memang sudah ada sejak jaman dahulu. Budaya Patriarki ini sering menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan juga karena budaya patriarki ini banyak kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada perempuan. Patriarki ini bisa dihilangkan dan dimulai dari dalam rumah atau ranah privat. Suami dan isteri bersama-sama bekerja sama. Dengan komunikasi yang baik satu sama lain dan saling menghargai pendapat pasangan maka budaya patriarki ini bisa dihilangkan. Mulai mengajarkan kepada anak-anaknya tentang tugas yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Saling menghargai perbedaan gender.

Terlihat dalam berita yang dimuat oleh Merdeka.com ini menggunakan perspektif laki-laki dalam cara pembingkaian berita yang hanya mengangkat kesengsaraan yang dialami oleh Mawar yang tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Mawar dan keluarganya yang lain terlalu takluk untuk menghadapi ayahnya yang dianggap memiliki kesaktian dan sangat senang menggunakan parang untuk mengancam jika ada yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendaknya.

58

Dalam berita ini terlihat jelas bahwa budaya patriarki yang memberikan privilages pada laki-laki "power over" terhadap perempuan. Konstruksi laki-laki sebagai "pemimpin" di keluarga dan masyarakat, kemungkinan memprovokasi beberapa laki-laki untuk menunjukkan power mereka dengan cara-cara kekerasan. Ketika perempuan berdaya, maka laki-laki harus mencari cara untuk bagaimana mempertahankan ego dia sebagai penguasa. Sangat dimungkinkan kalau kemudian ekspresi marah, cemburu, dan ingin menunjukkan kekuasaannya dilakukan dengan cara-cara negatif, karena diposisikan dalam kondisi yang "kalah". Cara berpikir bahwa laki-laki harus segala-galanya ini harus segera dijauhkan dari benak masyarakat. Bahwa, laki-laki dan perempuan adalah makhluk Tuhan yang memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga harus bekerjasama. Apa yang terjadi di dalam rumah adalah masalah rumah tangga yang orang lain tidak perlu mencampuri. Karena ruang perkosaan di ranah domestik, maka biasanya baik pelaku maupun korban sama-sama tidak mau mengungkapkan ini. Mereka memendam ini sebagai bagian dari takdir mereka. Si pelaku tentu saja sangat girang dengan kondisi ini karena dia bisa melakukan niat jahatnya tanpa ada intervensi dari luar. Bagi korban dia harus menanggung derita seumur hidup. Termasuk istri pelaku yang adalah ibu dari korban. Bisa dibayangkan kerumitan yang akan terjadi. Karena kejadian ini dianggap aib dan memalukan, maka korban cenderung tutup mulut dan bingung mau bicara kemana karena jika bicara pada ibunya dia bisa disalahkan atau tidak dianggap karena mungkin dianggap menjelekjelekkan bapak mereka. Tapi, jika bicara di luar maka takut dianggap mencemarkan

59

nama bapak sendiri dan keluarga. Perubahan drastis pada anak bisa dilihat dari sikap yang ceria jadi murung dan cenderung menutup diri. Terlebih orang tua merasa anak itu investasi mereka. Artinya bahwa anak dianggap bagian dari properti mereka yang bisa diperlakukan dengan cara sesukanya. Seorang bapak yang tega memperkosa anaknya sendiri mungkin menganggap bahwa anak bukanlah individu bebas yang punya hak dan menginginkan pula hak-haknya dihormati dan dipenuhi oleh keluarga dan masyarakat untuk terbebas dari kejahatan seksual. Karena anak dianggap properti, maka orang tua ingin properti ini tidak jatuh pada orang lain. Dan mereka ingin menikmati properti tersebut. Padahal ini cara pandang yang membahayakan hidup si anak. Bukankah anak adalah titipan. Dimana orang tua wajib menjaganya dan melindunginya. Jika, seorang bapak sudah tidak bisa menjaga kehormatan anaknya, kemungkinan besar dia juga tidak bisa menjaga kehormatan dirinya dan keluarga. 3.1.4.4. Berita IV : Dukun cabul di Aceh pakai sperma untuk 'obati' pasien Penyelesaian yang digunakan oleh media dan pelaku sendiri merupakan cara lakilaki. Merdeka.com memuat cara penyelesaian kasus pencabulan ini dengan adanya laporan kepada pihak polisi dan diprosesnya kasus ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penyelesaian kasus ini dilakukan dengan cara laki-laki. Di mana jika ada yang berlawanan dengan hukum atau kekuasaan yang berlaku maka hukum atau pemegang

60

kuasa akan menundukkan segala tanda-tanda perlawanan terhadap tatanan mereka. Terlebih adanya anggapan bahwa perempuan atau anak-anak merupakan pihak yang harus tunduk dan berkewajiban mengurus laki-laki. Tindak kekerasan seksual yang hendak dilakukan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya. Dalam kasus ini pelaku terlebih dahulu ditangkap oleh polisi setelah menerima laporan dari korban. Setelah ditangkap oleh polisi, pelaku dibawa ke kantor polisi. Lalu polisi memproses kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini kaum lelaki misalnya merasa dirinya superior dan dapat menaklukkan, menjinakkan dan kemudian menguasai perempuan dan anak-anak. Perasaan ini dapat menjadi motivasi kuat yang merangsang untuk membuktikan habitat dirinya dan berbuat lebih jauh lagi dengan cara menunjukkan kebiadaban dan humanitas (kesewenang-wenangan). Saran untuk menyelesaikan secara kekeluargaan menunjukkan bahwa perempuan dapat didiamkan dengan mudah dan juga menunjukkan bahwa laki-laki memang memiliki superior dalam menguasai perempuan. Dalam menyelesaikan kasus ini polisi akan memproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, namun tidak diproses dengan hukum syariat yang berlaku.

61

Merdeka.com dalam kasus ini sangat menggunakan perspektif laki-laki baik dalam cara pemuatan berita yang hanya mengangkat kesengsaraan yang dialami oleh ACF dan apa yang dilakukan sang pelaku terhadap korban-korbannya yang lain. 3.1.4.5. Berita V : Polres Aceh Barat tangkap pencuri dan pemerkosa ABG Media memuat cara penyelesaian yang digunakan yaitu dengan cara laki-laki. Merdeka.com memuat cara penyelesaian kasus pencurian dan pemerkosaan ini dengan adanya laporan kepada pihak polisi dan diprosesnya kasus ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penyelesaian kasus ini dilakukan dengan cara lakilaki. Di mana jika ada yang berlawanan dengan hukum atau kekuasaan yang berlaku maka hukum atau pemegang kuasa akan menundukkan segala tanda-tanda perlawanan terhadap tatanan mereka. Terlebih adanya anggapan bahwa perempuan atau anak-anak merupakan pihak yang harus tunduk dan berkewajiban mengurus lakilaki. Tindak kekerasan seksual yang hendak dilakukan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya.Dalam kasus ini pelaku terlebih dahulu ditangkap oleh polisi setelah menerima laporan dari korban. Setelah ditangkap oleh polisi, pelaku dibawa ke kantor polisi. Lalu polisi memproses kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

62

Dalam hal ini kaum lelaki misalnya merasa dirinya superior dan dapat menaklukkan, menjinakkan dan kemudian menguasai perempuan dan anak-anak. Perasaan ini dapat menjadi motivasi kuat yang merangsang untuk membuktikan habitat dirinya dan berbuat lebih jauh lagi dengan cara menunjukkan kebiadaban dan humanitas (kesewenang-wenangan). Saran untuk menyelesaikan secara kekeluargaan menunjukkan bahwa perempuan dapat didiamkan dengan mudah dan juga menunjukkan bahwa laki-laki memang memiliki superior dalam menguasai perempuan. Dalam menyelesaikan kasus ini polisi akan memproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, namun tidak diproses dengan hukum syariat yang berlaku. Merdeka.com dalam kasus ini sangat menggunakan perspektif laki-laki baik dalam cara pemuatan berita yang hanya mengangkat kesengsaraan yang dialami oleh MF yang dicuri serta diperkosa oleh Herman. Tiada wacana kuasa tanpa resistensi, dengan demikian hukum yang bercorak patriarki tersebut harus terus ditantang, perempuan sebagai the others yang luput dalam diskursus haruslah dihadirkan, terutama perihal yang berkaitan dengan tubuhnya, seksualitasnya menyuarakan pengalamannya sebagai perempuan. Barangkali bentuk resistensi yang paling sederhana adalah dengan berhenti mengeluarkan ejekan yang tidak berarti. 3.2. Proses Discourse Practice di Merdeka.com Tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah discourse practice yang menurut Fairclough (dalam Eriyanto, 2008: 316-317), memusatkan perhatian pada proses

63

produksi dan konsumsi teks untuk memberikan wawasan dalam bedah wacana yang memiliki kaitan dengan Merdeka.com dalam merepresentasikan kasus kekerasan yang dialami oleh Perempuan Aceh sepanjang tahun 2014. Produksi teks berhubungan dengan wacana apa yang membentuk teks, pada dasarnya ini merupakan proses interpretasi terhadap teks, proses ini menghubungkan antara teks dengan praktik sosial. Untuk memahami praktik ini, maka dilakukan penelitian yang mendalam (indept interview) dengan dua informan penelitian. Dua informan ini hanya mewakili produksi teks Merdeka.com dari pemberitaan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan Aceh, yaitu : Kepala Des. Daerah (Hery Winarno) dan Kontributor berita daerah Aceh (Afifuddin). Pemilihan para informan ini, didasarkan pada pertimbangan tentang pemahaman mereka dalam proses produksi, baik itu dari segi ekonomi politik perusahaan dan juga konteks berita yang dimuat oleh Merdeka.com. Untuk keterangan dan hasil wawancara yang lebih lengkap peneliti menunjukkannya di lampiran. Untuk proses produksi teks, ada tiga aspek penting. Pertama, dari sisi individu wartawannya itu sendiri. Kedua, dari sisi bagaimana hubungan antara reporter dengan struktur organisasi media, baik dengan sesama anggota redaksi (hubungan antara redaktur, redaktur pelaksana, reporter, dan sebagainya) maupun dengan bidang lain dalam satu media (periklanan, pemasaran, distribusi, dan sebagainya). Ketiga, praktik/rutinitas kerja dari produksi berita mulai dari pencarian berita, penulisan, editing sampai muncul sebagai tulisan di media (dalam Yulianto, 2010: 114). Ketiga

64

elemen tersebut merupakan keseluruhan dari praktik wacana suatu media yang saling terkait, dalam memproduksi suatu wacana berita. Untuk proses konsumsi teks akan berbeda pemaknaannya, tergantung pada konteks sosialnya. Konsumsi bisa dihasilkan secara personal dari orang yang mengkonsumsi teks berita yang dimuat pada Merdeka.com atau secara kolektif berpijak pada peraturan perundang-undangan. 3.2.1. Proses Produksi Teks tentang Perempuan Aceh di Merdeka.com Proses produksi teks (terutama yang berkaitan dengan pemberitaan perempuan Aceh yang mengalami kekerasan) di Merdeka.com, harus melibatkan tiga aspek penting yang saling terkait. Faktor pertama, faktor individu dan profesi para jurnalis di Merdeka.com. Faktor ini mencakup latar belakang pendidikan para wartawan. Afif mengatakan bahwa dia adalah lulusan sekolah menulis Muharram Journalism College (MJC) di Banda Aceh Lalu dia mulai bekerja di Merdeka.com sebagai kontributor berita dari Aceh setelah mengikuti uji kompetensi kewartawanan serta berbagai pelatihan kewartawanan lainnya seperti pelatihan investigasi, penulisan berita syariat Islam, penulisan berita ramah perempuan dan anak, pelatihan menulis isu-isu lingkungan dan lain-lain. Afif sendiri merupakan wartawan lepas atau hanya kontributor untuk Merdeka.com di mana dia dibayar hanya perberita yang dimuat di laman situs Merdeka.com. Faktor kedua, dari sisi bagaimana hubungan antara reporter dengan struktur organisasi media, baik dengan sesama anggota redaksi (hubungan antara redaktur, redaktur pelaksana, reporter, dan sebagainya) maupun dengan bidang lain dalam satu

65

media (periklanan, pemasaran, distribusi, dan sebagainya). Jika dilihat dari keterangan yang diberikan oleh Hery Winanto selaku kepala Des. Daerah yang menghimpun dan menyeleksi semua berita daerah yang masuk ke Merdeka.com, pihak Merdeka.com hanya memperkerjakan beberapa wartawan tetap di daerah. Namun selebihnya hanya kontributor saja, seperti Afif yang merupakan kontributor dari Aceh. Biasanya para kontributor selalu mengirim setidaknya lima berita ke redaksi Merdeka.com untuk diseleksi lalu diedit sebelum dimuat dalam laman Merdeka.com. Hal ini juga dilakukan oleh Afif sebagai salah satu kontributor. Namun dari keterangan yang diberikan oleh Hery terkadang jika ada isu Aceh yang dianggap menarik dan akan memperoleh pageview tinggi oleh redaksi Merdeka.com maka kontributornya Afif akan diberikan perintah untuk meliput secara eksklusif dan akan diberikan biaya tambahan yang berbeda dari gaji yang diterima Afif jika berita yang dikirim dimuat di laman Merdeka.com. Seperti pada kasus Dukun sakti di Aceh perkosa anaknya hingga hamil 5 kali yang terjadi di daerah Pidie Jaya. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang sangat menarik karena menimbulkan banyak respon dari masyarakat sekitar. Respon ini disebabkan tindakan sang Ayah yang tidak bisa dimaafkan. Sang Ayah memperkosa anak kandungnya sendiri hingga hamil dan tindakan tersebut dilakukannya berkalikali. Terlebih sang Ayah merupakan seorang Dukun yang ditakuti oleh warga. Korban kasus ini tidak hanya dibantu oleh warga sekitar tetapi juga Komnas Perempuan serta pihak kepolisian.

66

Melihat betapa kasihannya sang korban dan hebohnya kasus ini sehingga Merdeka.com memuatnya. Dari keterangan yang diberikan oleh Hery selaku kepala Des. Daerah, biasanya berita akan laku atau banyak pembacanya jika dimuat dari segi perempuan. Menunjukkan bahwa perempuan lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Wartawan biasanya akan lebih banyak menggunakan bahasa yang mengandung sensasi agar masyarakat membacanya. Itu terbukti dari jumlah pageview yang diperoleh oleh Merdeka.com tinggi jika melakukan hal tersebut. Bahkan Hery menambahkan bahwa saat ini Merdeka.com merupakan laman berita yang masuk tiga tertinggi pembacanya bersaing dengan Detik.com dan laman situs berita lainnya. Berita tentang daerah tidak hanya Aceh biasanya dapat dihimpun atau dimuat di laman Merdeka.com bisa juga berasal dari Kantor Berita Antara. Merdeka.com berlangganan berita dari Antara. Jika berita dari para wartawan atau kontributor dianggap tidak menarik maka Merdeka.com akan mengambil berita dari Kantor Berita Antara. Sedangkan faktor ketiga, praktik/rutinitas kerja dari produksi berita mulai dari pencarian berita, penulisan, editing sampai muncul sebagai tulisan di media. Dalam hal ini pencarian berita dilakukan oleh kontributornya Afif yang mengirim setidaknya lima berita dalam sehari kepada Merdeka.com. Lalu berita tersebut diseleksi oleh Kepala Des. Daerah yaitu Hery. Namun dalam berita atau isu tertentu yang dianggap sangat menarik maka ada saatnya redaktur merekomendasikan pada rapat redaksi untuk mengutuskan wartawan atau kontributor Merdeka.com untuk menulis dan mencari kebenaran dari informasi tersebut.

67

Pada dasarnya penyuntingan berita tentang kekerasan yang dialami oleh Perempuan Aceh yang dilakukan oleh Merdeka.com menganut kaidah-kaidah jurnalistik yang selama ini juga digunakan oleh media-media di seluruh Indonesia. Produksi teks berita kekerasan terhadap perempuan di Aceh ini berhubungan dengan wacana yang membentuk teks tersebut. Hal ini berkaitan dengan perbedaan ranah antara perempuan dan laki-laki. Konstruksi yang dibangun Merdeka.com dalam teks berita kekerasan terhadap perempuan di Aceh menunjukkan pendiaman perempuan yang dilakukan oleh media dan juga hukum yang ada. Merdeka.com memiliki kekuasaan yang mengontrol isi berita. Kekuasaan ini dilakukan melalui kontrol dan pembatasan terhadap isi teks berita, relasi yang memperlihatkan pembentukan posisi subyek, dan subyek yang melibatkan identitas atau status sosial (Fairclough, 2003: 53). Sehingga dengan adanya kontrol dan pembatasan akan memberikan mempengaruhi pembaca terhadap sistem pengetahuan, hubungan sosial, dan identitas sosial. Kontrol dan pembatasan ini merupakan sebuah mekanisme kuasa bahasa dalam memberikan wacana kepada masyarakat melalui teks sehingga menciptakan sebuah dominasi wacana atas masyarakat berdasarkan konstruksi wacana media. Adapun kontrol dan pembatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut: isi (contents), relasi (relations), dan subyek (subjects). Isi (Contents). Kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh Perempuan Aceh ini membatasi pada wacana kekuasaan yang dimiliki laki-laki untuk mendiamkan perempuan. Pada dasarnya setiap teks yang muncul baik dalam frase dan kata yang

68

ada sarat akan kekuasaan di mana proses marjinalisasi, pembedaan, suordinasi, dan pendefinisian pihak lainnya merupakan bagian penting dari pembentukan identitas wacana yang dibentuk. Wacana pendiaman terhadap perempuan mempersempit konteks pemberitaan kasus kekerasan ini sebagai tindakan pidana dan pelanggaran syariat yang menuntut adanya penyelesaian hukum. Teks berita kekerasan perempuan Aceh di Merdeka.com kemudian lebih banyak menggambarkan pendiaman atas perempuan, yang menunjukkan bahwa sisi patriarki yang dimiliki oleh laki-laki dan media massa masih sangat kuat. Relasi (Relations). Titik perhatian pada batasan relasi ini adalah bagaimana pola hubungan diantara antara aktor tadi ditampilkan dalam teks. Pola relasi yang terbangun dalam teks berita kasus kekerasan Perempuan Aceh menempatkan perempuan sebagai korban yang didiamkan dan tertindas oleh laki-laki, media dan juga hukum. Unsur yang melegitimasi pembatasan terhadap relasi adalah sikap keberpihakkan Merdeka.com yang ditunjukkan dalam teks yang dapat dilihat ketika pendapat dalam berita didominasi oleh pendapat pihak tertentu dan menjadi wacana yang dominan sedangkan perempuan pendapat/suaranya tidak ditampilkan sehingga terkesan dimarjinalkan. Keberpihakkan tersebut dapat dilihat melalui penulisan judul, kosakata, metafora dan bagaimana struktur dan komposisi pemberitaan dikonstruksi. Dalam hal ini relasi yang terjadi menunjukkan ketidaksetaraan, Merdeka.com lebih menempatkan diri dengan para korban kekerasan, karena teks-teks yang dikonstruksi lebih mengangkat perempuan sebagai korban, penggambaran korban

69

kerap kali ditempatkan sebagai korban yang dihakimi walaupun seharusnya mendapatkan pembelaan. Relasi ini menciptakan hubungan sosial diantara korban dengan pembaca. Hubungan sosial yang terjadi adalah semakin kuatnya penglabelan bahwa perempuan pantas untuk didiamkan dan disubordinatkan karena anggapan posisi perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Subyek (Subjects). Pembatasan terhadap subjek dapat terlihat dari tokoh yang diberitakan, yakni hanya korban perempuan dan pelaku. Berita kasus kekerasan perempuan Aceh ini ditujukan kepada pembaca secara universal yang mengakses laman Merdeka.com. Sehingga subjek yang tersirat dalam teks berita kasus ini yaitu pihak yang memiliki atau memproduksi teks (Merdeka.com) dan masyarakat yang mengkonsumsi teks dengan mengakses laman tersebut. Pembatasan terhadap subjek menimbulkan dampak pada identitas sosial, terutama identitas Merdeka.com sebagai media online yang banyak diakses oleh pembaca media. 3.2.2. Proses Konsumsi Teks Analisis pada level konsumsi teks ini berusaha mengembangkan proses interpretasi pembaca terhadap teks untuk melihat bagaimana pembaca mampu menafsirkan wacana-wacana yang direpresentasikan dalam teks, dan bagaimana implikasinya bagi efektivitas politis dan ideologis dari teks. Pembaca bisa memiliki pemaknaan yang berbeda tergantung pada konteks sosial konsumennya. Konsumsi ini dapat dipersepsikan secara personal oleh seseorang selama mengkonsumsi teks tersebut atau

dapat

pula

dipersepsikan

secara

hukum/peraturan perundang-undangan.

kolektif

berdasar

pada

perangkat

70

Dari hasil analisis isi sederhana yang dimuat di lampiran menunjukkan bahwa banyak para konsumen yang menanyakan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan hukum syariat yang ada di Aceh? Para pembaca juga mempertanyakan apakah dalam kasus pemerkosaan dan pencabulan, para pemerkosa dan pencabul tidak dikenakan hukum syariat? Kenapa para pemerkosa hanya ditindak pidana? Padahal tindakan cabul atau perkosaan juga dapat dikategorikan perbuatan bersunyi-sunyian atau khalwat. Jumlah komentar yang ada di laman Merdeka.com juga bergantung pada berita yang di-share. Tidak hanya itu saja yang memberikan komentar pun bisa berasal dari berbagai daerah dan kalangan. Sehingga menimbulkan beragam komentar baik itu mendukung syariat, menolak syariat atau mempertanyakan pelaksanaan syariat itu sendiri. Namun tidak jarang juga para pembaca memberikan komentar yang tidak sesuai dengan kontent berita. Seperti hanya memberikan komentar “hahaha” saja. Tidak jarang pula komentar yang ada hanya merendahkan komentar dari orang lain. Sehingga terjadi perdebatan antara para pembaca. Pihak Merdeka.com sendiri juga ikut dikomentari oleh pembaca yang mengatakan bahwa situs Merdeka.com merupakan situs yang menjadi provokator dalam hal pemberitaan agar masyarakat saling berdebat. Bahkan ada yang mempertanyakan kebenaran dari berita yang ada karena dianggap berita yang memperkeruh keadaan yang ada. Tidak jarang pula ada yang menghina Aceh karena pemberlakuan syariat yang dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya.

71

Berita kasus kekerasan disebarkan kepada semua golongan yang mengakses laman Merdeka.com. Informan dari peneliti adalah komentar-komentar pembaca yang dimuat di laman Merdeka.com. Para pembaca yang memberikan komentar di laman tersebut memiliki latarbelakang yang berbeda-beda serta pendapat yang berbeda-beda pula. Salah satu komentar dari berita “Ketahuan berzina, perempuan di Aceh diarak dan diperkosa delapan pemuda” yang ada di laman Merdeka.com adalah :

Sebagai pembaca, para konsumen di atas melihat pemberitaan tersebut lebih banyak menitikberatkan kepada hukum yang diberlakukan di Aceh berupa Syariat Islam yang dianggap masih belum diterapkan dengan sempurna. Mereka menganggap bahwa hukuman cambuk yang diberikan kepada sang perempuan yang dituduh sebagai pelaku mesum dan juga merupakan korban pemerkosaan dianggap tidak adil. Dikarenakan para pemerkosa hanya diberikan hukuman pidana tetapi tidak diberikan hukuman cambuk sesuai dengan syariat. Mereka berpendapat bahwa seharusnya para pemerkosa dihukum dengan hukum pidana dan juga hukum syariat.

72

Komentar dari berita lainnya juga beragam, seperti dari berita “Polres Aceh Barat tangkap pencuri dan pemerkosa ABG” :

Dalam berita ini para pembaca kembali lagi mempertanyakan hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh yang menurut mereka diterapkan setengah-setengah. Namun ada juga yang memperhatikan konten lain berupa kebodohan sang pelaku sehingga dapat ditangkap oleh polisi. Sayangnya, tidak ada yang membela atau memberikan pendapat tentang sang korban perempuan. Lagi-lagi perempuan hanya menjadi obyek dari pemberitaan tanpa bisa menyuarakan apa yang mereka rasakan dan juga tidak ada yang melihat keberadaannya. Pada berita “Dukun cabul di Aceh pakai sperma untuk 'obati' pasien” menuai lebih beragam komentar. Tidak hanya tentang syariat Islam tetapi juga kebinggungan masyarakat luar Aceh atas tindakan masyarakat Aceh yang masih mau pergi ke dukun untuk berobat. Namun lagi-lagi yang dikomentari hanya syariat dan

73

perdukunan. Posisi sang korban dari pencabulan tidak ada yang menanggapi sama sekali. Di mana kebanyakan korbannya adalah anak-anak dan perempuan.

Berdasarkan kumpulan komentar-komentar dari para pembaca Merdeka.com dapat terlihat bagaimana pembaca menafsirkan teks berita kekerasan perempuan Aceh secara berbeda. Latar belakang pembaca dengan konteks sosio historis berpengaruh besar terhadap proses penafsiran teks, di mana teks yang ditafsirkan akan dihubungkan dengan konteks sosio historis yang dimiliki pembaca, sehingga wacana yang dimaknai oleh pembaca juga akan berbeda-beda. Dari tanggapan-tanggapan yang ada memperlihatkan bagaimana teks yang ada di media mencoba menggiring khalayak (subjek) ke arah pembacaan tertentu, atau dengan kata lain, khalayak secara aktif memproduksi makna dari teks media, dengan cara menerima dan menginterpretasikan teks-teks tersebut sesuai dengan pengalaman

74

hidup, posisi sosial, tingkat pendidikan dan sistem budaya mereka masing-masing (Althusser, 1984: 47-49). 3.3. Sosiocultural Practice pada Berita Kekerasan terhadap Perempuan Aceh Pada konteks ini teks berita kasus kekerasan terhadap perempuan tidaklah muncul begitu saja tetapi dibentuk oleh wacana yang juga tidak lepas dari hubunganhubungan sosial, relasi sosial maupun institusi sosial. Pada dasarnya kehadiran suatu wacana tidaklah muncul dalam situasi yang damai dan harmonis melainkan wacana dibentuk dalam suatu formasi pertentangan politik dengan wacana-wacana lainnya (Macdonell, 2005: 45-46). Posisi Merdeka.com sebagai media online yang dapat diakses di mana saja dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh dipengaruhi berbagai macam peristiwa dan aturan-aturan yang terjadi dalam lingkup internal maupun eksternal Merdeka.com sebagai lembaga pers dan sebagai perusahaan profit. Melalui analisis praktis sosiokultural ini, melihat keterhubungan dari suatu teks dengan formasi politik global dan lokal yang mempengaruhi produksi teks tersebut, maupun relasi antara institusi media sebagai tempat di mana teks tersebut ditampilkan dengan relasi sosial dan politik yang terjadi sedang terjadi di masyarakat. Maka dalam konteks ini menelusuri tiga hal yang menjadi pokok analisa yaitu aspek

situasional,

institusional,

dan

sosial, karena ketiga aspek

tersebut

mengkonstruksikan realitas sosial dan menyumbangkan peran dalam proses produksi wacana Merdeka.com dalam merepresentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh.

75

3.3.1. Level Situasional Teks dihasilkan dalam suatu kondisi atau suasana yang khas, unik, sehingga satu teks bisa jadi berbeda dengan teks yang lain. Kalau wacana dipahami sebagai suatu tindakan, maka tindakan itu sesungguhnya adalah upaya untuk merespon situasi atau konteks sosial tertentu. Teks-teks berita kekerasan pada perempuan Aceh yang diproduksi oleh jurnalis Merdeka.com dipengaruhi oleh aspek situasional ketika teks tersebut dibuat. Bila dikaji pada aspek sitiasionalnya, berita-berita yang dipilih dan dianalisis dalam studi ini, kasus kekerasannya relatif masih up to date, sebab periodesasi penelitiannya ini telah ditentukan mulai Januari sampai November 2014. Selain itu, di Aceh juga memiliki peraturan daerah berupa Syariat Islam. Situasional dari kekerasan perempuan Aceh banyak dikaitkan dengan adanya pemberlakuan Qanun Syariat Islam sebagai landasan Peraturan Daerah yang ada di Aceh dan banyak masyarakat yang masih mengganggap peraturan ini terlalu mendiskriminasi perempuan. Padahal peraturan tersebut juga mengatur tentang lakilaki dan tidak mendiskriminasi pihak mana pun juga. Tidak hanya terkait kekerasan yang dialami perempuan, namun dalam pemuatan berita kekerasan pun biasanya kasus-kasus yang terjadi akan dikaitkan dengan peraturan tersebut. Padahal dalam berita tidak ada kaitannya dengan syariat Islam. Namun yang tidak bisa dipungkiri adalah keberadaan perempuan dalam kasus kekerasan akan selalu menjadi sesuatu hal yang menarik. Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Aceh, Saniah LS dalam diskusi tentang penguatan isu perempuan dan jurnalis, yang digelar Aliansi Jurnalis

76

Independen (AJI) Banda Aceh di sekretariatnya di Banda Aceh, Kamis, 4 Mei 2015 mengatakan, masih ada media baik lokal maupun nasional belum ramah dalam memberitakan tentang isu perempuan dan anak yang jadi korban tindak kekerasan serta terkait penegakan syariat Islam di Aceh. Dicontohkannya, saat media memberitakan eksekusi hukuman cambuk. Sejumlah media hanya menonjolkan foto perempuan

dibandingkan

laki-laki.

Padahal,

seharusnya

seimbang.

Dalam

mengangkat isu perempuan dan anak, baik itu kekerasan maupun terkait syariat Islam, jurnalis diharapkan mengutamakan kode etik jurnalistik saat menjalankan tugasnya. “Karena tugas kita lebih menarik lagi tanpa harus menghilangkan kode etik dan moral,” tuturnya. Pendiskriminasian terhadap perempuan dalam media tidak hanya terjadi di Aceh tetapi terhadap semua perempuan yang mengalami kekerasan. Biasanya perempuan akan menjadi obyek dalam berita agar pemberitaan semakin menarik. Dengan adanya peraturan Syariat Islam yang diterapkan di Aceh banyak masyarakat luar yang tidak paham tentang peraturan Islam yang ada akan lebih mengatakan bahwa perempuan Aceh didiskriminasi kembali melalui peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu, para wartawan Aceh yang tergabung dalam Kaukus Wartawan Pembela Syariat Islam (KWPSI) yang dibentuk 23 September 2012 memberi dukungan konkret bagi ulama, pemerintah, dan aktivitas Wilayatul Hisbah dalam memberantas berbagai bentuk maksiat di Aceh. Menurut Arif Ramdan, wartawan Harian Serambi Indonesia dan salah seorang penggagas kaukus, KWPSI juga bertujuan mengawal pelaksanaan syariat

77

Islam di Aceh agar berjalan sesuai dengan qanun dan undang-undang Syariat Islam sendiri.

Sebagai

lembaga

yang

beranggota

wartawan,

kaukus

ini

akan

memperjuangkan kebebasan pers dan menyelaraskan kode etik jurnalistik dengan nilai Islam, sebagai panduan moral wartawan dalam menjalankan tugasnya. Kaukus akan mengawal pelaksanaan syariat dari anasir-anasir busuk yang berlindung dibalik tema-tema intelektual dan hak asasi manusia (dalam Satrio Arismunandar, 2012: 7). 3.3.2. Level Institusional Level institusional melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana. Institusi ini bisa berasal dalam diri media sendiri, bisa juga kekuatan-kekuatan eksternal di luar media yang menentukan proses produksi berita. Ekonomi media merupakan faktor institusi yang penting, antara lain: Pertama, pengiklan yang menentukan kelangsungan hidup media. Kedua, khalayak pembaca yang dalam industri modern ditunjukkan dengan data-data seperti oplah dan rating. Terakhir adalah persaingan antarmedia. Pengiklan yang menentukan kelangsungan hidup media. Dalam media online iklan juga merupakan salah satu sumber pendapatan untuk keberlangsungan media. Sumber pendapatan utama semua media adalah iklan. Iklan yang ada di media online berupa bannner iklan, dengan dua model tarif: a) sistem harga flat dan b) per-view atau perklik (per-click/pay). Saat ini iklan di media online lebih banyak dibandingkan dengan iklan di media cetak. Seperti yang dikatakan oleh Edi Taslim, Direktur Pengembangan Bisnis Kelompok Kompas Gramedia, "kue" iklan untuk media digital di Indonesia pada tahun 2013 mencapai Rp 1,5 triliun. Hanya saja, 70 persen kue

78

iklan itu diambil perusahaan media digital asing, seperti Google, Yahoo, Twitter, dan Facebook (www.pikiran-rakyat.com, 7 Februari 2014). Semakin tinggi hit dari Media Online, berarti makin banyak juga orang yang mengakses portal atau situs tersebut. Pemasang iklan pun akan mempertimbangkan untuk memasang iklan di sana. Keterbatasan dana untuk pemasangan iklan kemungkinan besar juga jadi pertimbangan pihak perusahaan dalam memutuskan di media mana mereka akan memasang iklan. Di sinilah persaingan terjadi. Pendapatan dari iklan jadi nafas utama perusahaan media. Semakin banyak pemasang iklan, semakin besar pula pendapatan. Sebaliknya, minimnya jumlah pemasang iklan membuat pemilik perusahaan harus terus mengucurkan dana pribadi untuk menutup biaya operasional. Jika tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda adanya keuntungan, bukan tidak mungkin pemilik perusahaan akan menutup media tersebut dengan alasan keterbatasan dana. Dalam data oplah atau ratting dipengaruhi oleh praktik produksi wacana yakni mengenai ketentuan sebuah proses produksi yang ada kaitannya dengan ekonomi media. Sistem ekonomi media ini muncul dalam wacana penulisan berita tentang syariat Islam dan perempuan akan menarik minat pembaca. Editor berita membenarkan akan pengambilan tokoh perempuan dan membuat perempuan sebagai obyek pemberitaan akan sangat banyak menarik peminat pembaca. Terlebih jika kasus tersebut juga dikaitkan dengan syariat Islam sebagai peraturan daerah yang hanya berlaku di Aceh. Sedangkan menurut Hery Winanto selaku Kepala Desk

79

Daerah, Merdeka.com menempati posisi ketiga dalam hal ratting untuk memperoleh pembaca. Data ini diperoleh dari Nielsen. Saat wawancara Hery juga mengatakan bahwa data dari Nielsen tahun 2013 menunjukkan bahwa ada sepuluh media online yang paling banyak diakses dan terpopuler di Indonesia yaitu: Detik.com, Kompas.com, Merdeka.com, Viva.co.id, Tribunews.com, Okezone.com, Tempo.com, Kompasiana.com, Goal.com, dan Liputan6.com. Teks yang dimuat oleh Merdeka.com dapat dilihat sistem masyarakat patriarki masih sangat dijunjung dengan adanya pendiskriminasian, pembungkaman dan subrodinasi atas posisi perempuan. Artinya, ideologi masyarakat yang patriarki berperan dalam membentuk atau menginternalisasi teks yang patriarki pula. Ideologi patriarki ini tersebar dan tertanam di tempat kerja. Nilai-nilai ideologi patriarki yang menomorduakan perempuan, terserap dalam isi teks berita yang terkesan juga merendahkan perempuan. Ironisnya, konsumen media yang mengkonsumsi dan menerima teks tersebut berada dalam pandangan yang patriarki pula. Sehingga banyak masyarakat yang mengkonsumsi berita tersebut dan membuat ratting atau pageview media tersebut semakin tinggi. Konsumen, berpijak pada penyataannya Eriyanto (2008: 321), memang suka membaca berita-berita pelecehan seksual dan pemerkosaan yang korbannya mayoritas perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah konsumen yang memberikan komentar di situs berita seperti dalam judul “Ketahuan berzina, perempuan di Aceh diarak dan diperkosa delapan pemuda” ada sekitar 227 komentar dari pembaca.

80

Sementara faktor yang terakhir adalah persaingan di antara media. Produk jurnalistik dari institusi media disesuaikan dengan kebutuhan khalayak pembaca dan realita yang ada. Pemaparan ini ada kaitannya dengan pendapat dari James Curran, Micheal Gurevitch dan Janet Woollacott tentang aspek ekonomi politik perusahaan media yang menyatakan bahwa mekanisme pemilik ketika ikut mengotrol perekonomian media, akan mempengaruhi bagian redaksional, terutama penekanan terhadap ideologi profesional para junalisnya, selama mereka memproduksi pesan dalam berita, sehingga output/teks-teks medianya mengikuti selera masyarakat (Curran, Gurevitch dan Woollacott dalam Bennet, Curran, Gurevitch dan Woollacott, 1990: 17-19). Perusahaan menurut Gordon, hanya fokus dalam mencari keuntungan. Kondisi ini berarti output berita-berita kekerasan perempuan Aceh sesuai dengan selera pasar, berasal dari nilai-nilai budaya patriarki yang sejatinya telah terinternalisasi dibenak sebagian besar jurnalis dan masyarakat (Yulianto Budi Setiawan, 2010: 138). Wartawan memiliki kewenangan dalam menuliskan berita, namun rekdaktur atau staf redaksi yang memiliki hak untuk meng-edit, memilih dan menampilkan berita mana yang kemungkinan dibaca oleh para konsumen. 3.3.3. Level Sosial Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam pemberitaan. Menurut Fairclough, wacana yang muncul dalam media ditentukan oleh perubahan masyarakat. Dalam level sosial, budaya masyarakat, misalnya, turut menentukan perkembangan dari wacana media. Berbeda dari aspek situasional yang lebih

81

mengarah pada waktu atau suasana yang mikro, aspek sosial lebih melihat pada aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. September 1999, Aceh mengesahkan Undang-Undang No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana di dalamnya mencakup ketentuan yang memberikan hak untuk menerapkan syariat, yang didefinisikan sebagati tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan (Human Right Watch, 13-14). UU No 14 tahun 1999 ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh dan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di dalam UU No 18 tahun 2001, tersebut telah ditetapkan otonomi khusus bagi Aceh yang mana di dalamnya Aceh diberikan izin untuk menerapkan syariat sebagai sistem hukum formal, membentuk pengadilan syariat, dan mengartikulasikan aturan-aturan dalam bentuk peraturan daerah (Qanun). Keputusan pemberlakuan syariat islam di Aceh didukung oleh perwakilan partai politik Islam di tingkat nasional yakni bahwa konflik di Aceh merupakan reaksi terhadap desakan Soeharto atas nasionalisme sekuler, yang tidak diterima sepenuhnya di Aceh. Otonomi khusus untuk Aceh ini disebutkan bahwa Wali Nanggore dan Tuba Naggore adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat. Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syariah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.

82

Saat perjanjian damai Helsinki 2005 antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tidak ada penulisan syariat Islam di Aceh. Yang ada, kebebasan beragama. Menurut Shadia Marhaban (dalam Ania Saftiri, 2012: 40), waktu itu GAM memang tidak menginginkan syariat Islam masuk ke dalam agenda perjanjian damai. Pasca perdamaian Helsinki, tentunya ide syariat Islam menguat dan ini sebagai bentuk identitas pemerintahan sendiri, yang memang pada awalnya bukan menjadi dasar, dan sekarang lebih sebagai simbol identitas masyarakat Aceh. Pemerintah Indonesia lebih membingkai konflik antara Aceh dengan pemerintah pusat sebagai sebuah konflik agama, sebuah perjuangan untuk penegakan syariat Islam dibandingkan sebagai sebuah konflik struktural untuk menuntut reorganisasi dari negara bangsa, kapital ekonomi, dan tuntutan untuk keadilan terhadap korban terkait kekerasan HAM yang terjadi di Aceh (Jacqueline Aquino Siapano, 2002: 1). Menurut aktivis perempuan, Asiah (dalam Ania Saftiri, 2012: 40), menyebutkan bahwa sebenarnya Syariat Islam itu bahkan tidak diperjuangkan oleh GAM. Yang menjadi keinginan GAM hanyalah merdeka bukan mendapatkan syariat Islam. Menurutnya, syariat islam ini hanya menjadi tuntutan kecil di dalam perjuangan GAM yang lebih besar. Ania (2012: 41) dalam penelitiannya memuat pernyataan dari Khairuddin Nur salah satu tokoh intelektual dari Bireuen yang menyatakan kemunculan komodifikasi hukum syariat Islam di beberapa daerah di Aceh terutama Bireuen dan Aceh pada umumnya, merupakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh elit politik lokal untuk membelokkan masalah dari masalah ekonomi dan masalah kesejahteraan sosial.

83

Dengan demikian, energi dan perhatian publik akan terganggu yang tadinya memperhatikan masalah kegagalan elit politik daerah dalam mengatur isu-isu sosial, ekonomi dan politik, serta korupsi. Publik akan diarahkan menuju romantisme historis dan sentimen positif terkait penerapan syariat Islam. Menurut Dr. Asna Husin ada tiga kelompok pendapat yang dapat dilihat dari berbagai pandangan tentang penerapan syariat Islam di Aceh ini (dalam Ania Saftiri, 2012: 41). Pertama, syariat merupakan solusi politik untuk konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat. Jakarta memberikan syariat Islam kepada Aceh dengan harapan Aceh dapat berhenti menuntut kemerdekaan. Dengan cara demikian, akar dari penyebab konflik berkepanjangan tersebut bisa saja dilupakan, baik itu manipulasi politik, pelanggaran hak asasi manusia, ataupun ekploitasi ekonomi. Kedua, implementasi syariat Islam ini diharapkan dapat menghilangkan beberapa “penyakit” sosial. Sejak adanya konflik yang berkepanjangan, Aceh menjadi semacam pertunjukan untuk beberapa kejahatan sosial, misalnya saja kriminal, prostitusi yang keji (khususnya dengan adanya kedatangan militer yang berkepanjangan, dan makin meluasnya penyalahgunaan obat-obatan). Dengan syariat Islam ini, diharapkan dapat menjadi obat mujarab untuk masalah moral. Hal ini juga diperkuat dengan kenyataan bahwa hukum nasional di Indonesia jarang sekali membawa keadilan bagi warga Aceh. Ketiga, penerapan syariat oleh masyarakat Aceh dilihat sebagai “genuine religious” yang didukung oleh mayoritas masyarakat. Masyarakat Aceh yang melihat implementasi syariat ini sebagai sinyal positif berargumen bahwa dengan mengikuti

84

prinsip-prinsip dan aturan Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim, komodifikasi dari nilai-nilai menuju ke sistem hukum dan memasukkan aparatur negara di dalam implementasinya merupakan konsekuensi logis dari kehidupan dalam masyarakat yang mayoritas Muslim. Aceh, setelah diberlakukannya syariat Islam ini, memiliki peraturan perundang-undangan setingkat peraturan daerah yang disebut dengan Qanun (terminologi Arab yang digunakan untuk memberi ciri khas bagi semua peraturan daerah yang disahkan di Aceh, tidak hanya terbatas pada peraturan yang terkait dengan syariat). Setelah pengesahan UU Otonomi Khusus pada tahun 2001, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan serangkaian qanun yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat. Qanun ini disahkan antara tahun 2002-2004 yang berisi hukuman pidana atas pelanggaran Syariat (Human Right Watch, 15). Qanun tersebut adalah: 1. Qanun no 11/2002 tentang penerapan syariat dalam aspek “kepercayaan (aqidah), ritual (ibadah), dan penyebaran (syiar) islam,” yang meliputi persyaratan busana alami; 2. Qanun no 12/2003 melarang konsumsi dan penjualan alkohol; 3. Qanun no 13/2003 melarang perjudian; 4. Qanun no 14/2003 melarang “perbuatan bersunyi-sunyian”; dan 5. Qanun no 7/2004 tentang pembayaran zakat.

85

Semua qanun mengatur penalti, meliputi denda, hukuman penjara, dan cambuk, sebuah bentuk hukuman yang tidak dikenal di sebagian besar daerah di Indonesia. Qanun No. 14/2003 tentang khalwat menyatakan bahwa tujuan peraturan daerah (Perda) tersebut adalah untuk menegakkan Syariat dan adat istiadat di Aceh, melindungi publik dari tindakan-tindakan yang “merusak kehormatan dan martabat mereka”, mencegah anggota masyarakat melakukan perzinahan dan sejenisnya sejak dini, “meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum,” dan mencegah penurunan moral masyarakat. Pada pasal 1 di dalam qanun tersebut dijelaskan definisi khalwat, yaitu perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Singkatnya, larangan bagi lakilaki dan perempuan dewasa yang tidak terikat perkawinan atau hubungan darah untuk berduaan. Dalam pertimbangan qanun disebutkan bahwa larangan khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam perbuatan zina. Setiap orang Islam yang berada di Aceh yang melakukan khalwat dapat dikenakan hukuman tiga sampai sembilan kali cambuk atau dengan 2,5 sampai 10 juta rupiah. Qanun Nomor 14/2003 ini secara jelas menyatakan bahwa aparat kepolisian diizinkan menangkap, menahan, dan mencekal tersangka pelanggar. Qanun tersebut juga memberi wewenang kepada pejabat penyelidik sipil untuk melakukan penyelidikan di bahwa koordinasi pihak penyelidikan Kepolisian, dan menyebutkan

86

bahwa petugas WH dapat ditunjuk sebagai penyelidik sipil, mempertimbangkan peran petugas WH dalam menangkap dan menahan tersangka. Qanun no 14/2003 tidak menyebutkan atas dasar apa penangkapan “perbuatan bersunyi-sunyi” dapat dilakukan atau berapa lama tersangka pelanggar dapat ditahan tanpa adanya otorisasi peradilan. Namun tidak dijelaskan apakah perbuatan pemerkosaan termasuk ke dalam qanun tersebut. Karena jika ditinjau lagi tindakan pemerkosaan atau pencabulan juga dapat dikatakan perbuatan bersunyi-sunyian atau khalwat. Bahkan hal ini tidak ada kesepakatan keduanya. Hanya keinginan dari salah satu pihak saja. Kasus pemerkosaan atau pencabulan biasanya akan diselesaikan dengan hukum pidana dan tidak dikaitkan dengan qanun yang berlaku. Qanun tentang Syariat Islam di Aceh menjadikan anatomi penegak hukum yang ada selama ini menjadi berubah, yaitu : 1. Mahkamah Syariah (MS) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah di Aceh. Tiga qanun yang saat ini berlaku yaitu maisir (perjudian), khamar, dan khalwat menjadi kompetensi Mahkamah Syariah untuk mengadilinya. 2. Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. WH memiliki struktur sampai ke tingkat gampong. Anggota WH disebut sebagai muhtasib. WH kemudian digabungkan dengan satpol PP berdasarkan UU No 11 tahun 2005 tentang UUPA.

87

3. Dinas Syariat Islam (DSI) adalah organ eksekutif yang mewakili pemerintah dalam upaya penegakan syariat Islam. Selain tiga kelembagaan baru di atas, pelaksanaan Qanun tetap menjadi tugas pokok dan fungsi lembaga-lembanga penegak hukum yang ada, misalnya polisi dan jaksa yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, atau juga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Semua badan-badan itu saat ini memiliki unit khusus yang berkonsentrasi pada penegakan syariat Islam. Di dalam tubuh kepolisian terdapat polisi yang diperbantukan secara khusus menjadi pembina WH. Sementara di kejaksaan juga ada jaksa syariah. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh mewajibkan semua masyarakat bertidak sesuai dengan ajaran Islam. Saat tsunami terjadi di Aceh banyak bantuan dana yang masuk salah satunya Arab Saudi. Dana tersebut masuk ke pesantren menjadi semacam aliran atau pemikiran Islam baru. Islam Arab bukan Islam Aceh. Adat aceh harus sesuai dengan syariat Islam. Karena adat dan agama tidak bisa dipisahkan. Adat yang baik adalah yang sesuai dengan agama, yaitu agama Islam. Setelah bencana tsunami selesai dan Aceh dinyatakan sebagai daerah yang aman dan damai, perempuan Aceh memasuki babak baru, yaitu dengan adanya pemberlakuan Qanun yang terkait dengan tubuh perempuan. Qanun tersebut adalah Qanun Khalwat dan tentang Busana Islami, karena kedua qanun tersebut langsung menyasar kepada perempuan. Sesuai dengan hasil penelitian Komnas Perempuan, Qanun mengenai khalwat ini telah mengkriminalisasi tubuh perempuan (menjadikan tubuh perempuan sebagai pihak yang bersalah). Beberapa razia yang sudah pernah

88

dilaksanakan oleh WH, kebanyakan perempuanlah yang berhasil dijaring oleh mereka karena tertangkap tidak menggunakan busana islami. Begitu pula ketika terjadi tuduhan khalwat, perempuan juga menjadi korban dalam penangkapan yang dilakukan oleh WH. Menurut laporan Human Right Watch tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh WH selama 2009 (Human Right Watch, 23-25) yang meliputi 18 dari 24 kaupaten di Aceh, data menunjukkan bahwa dari 5 qanun syariat yang memuat hukum pidana, upaya penegakan WH berpusat pada dua qanun, yaitu Qanun No 14/2003 tentang Khalwat (mesum) dan qanun no 11/2002 tentang pelaksanaan syariat islam dalam bidang aqidah, ibadah, dan syiar islam. Dari 3.701 pelanggaran Syariat yang dicatat oleh WH selama tahun 2009, 2.689 diantaranya berkenaan dengan Qanun No 11/2002 (memuat persyaratan busana Islami) dan 836 berkenaan dengan Qanun no 14/2003 (melarang perbuatan sunyi-sunyian). 74 terkait qanun no 12/2003, dan 102 tentang qanun no 13/2003. Sepanjang tahun 2010, Kontras Aceh (Kontras, 2010: 40) menilai bahwa penegakan syariat Islam banyak menimbulkan persoalan hukum baru. Kondisi mencolok bisa dilihat dari meningkatnya tindak kekerasan terhadap mereka yang dituduh sebagai pelaku pelanggar syariat islam (maisir, khalwat, dan khamar). Para pelakunya dari tahun ke tahun tidak pernah tersentuh hukum. Kondisi ini melahirkan ambiguitas tersendiri, dalam wujud eforia publik untuk melakukan kekerasan kepada mereka yang dituduh telah melakukan tindak pelanggaran syariat Islam. Selama tahun 2007-2010, tindak kekerasan berbasis pelanggaran syariat Islam banyak terjadi.

89

Setidaknya ada 14 kasus tindak kekerasan tahun 2007 dan 23 kasus tindak kekerasan di tahun 2008. Tahun 2009 sendiri secara umum memang tidak banyak terjadi tindak kekerasan yang fatal, namun aksi razia masih kerap dilakukan. Angka tindak kekerasan meningkat pada tahun 2010 sebanyak 36 kasus. Dalam menegakkan syariat Islam, kekerasan seakan pilihan utama. Indikatornya, hanya dalam periode tiga bulan terjadi 12 kasus kekerasan terhadap warga (Kontras, 2006). Di Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Utara, Langsa, dan Nagan Raya terjadi masing-masing dua kasus, sedangkan di Bireuen dan Aceh Timur satu kasus. Selain itu juga muncul penggeledahan rumah penduduk yang diduga melanggar syariat. Lalu dimandikan air parit dan dipukul. Salah satu contohnya adalah kasus di kota Langsa dimana warga memandikan Ari dan Juwita yang diduga bermesum tanpa ikatan nikah. Di Aceh Besar terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu anggota Tuha Peut Ajun Jeumpit, dimana anggota Tuhapeut ini ikut menggrebek rumah Yudha yang diduga melakukan tindakan asusila. Metode penerapan syariat Islam yang cenderung dipraktekkan dengan caracara bernuansa kekerasan oleh masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Aceh menimbulkan banyak kecaman. Pada tahun 2008, telah terjadi 127 kasus tindak kekerasan yang dilakukan warga dengan mengatasnamakan penegakan syariat, terhadap pelaku yang dituding melakukan pelanggaran syariat. Di LhokNga, terjadi pemaksaan adegan mesum terhadap pelaku pelanggaran oleh masyarakat. Pada tahun 2007 di Adbya terjadi pembakaran rumah seorang perempuan, yang diduga melakukan tindakan asusila, oleh warga (Kontras, 2009).

90

Dalam penerapan dan penegakan hukum syariat Islam terdapat kekerasan, dimana terdapat 23 kasus tindakan kekerasan yang dilakukan warga dengan mengatasnamakan penegakan syariat. Sebagai contoh kekerasan yang dilakukan dengan menyirami terduga dengan air comberan terjadi pada tanggal 17 September 2008. Warga menangkap pasangan non muhrim saat sedang berciuman di atas sepeda motor di kawasan jalan lingkar kampus Darussalam, Banda Aceh. Saat diintrograsi keduanya mengaku hanya berciuman saja tanpa hubungan zina. Salah satu bentuk kekerasan yang juga terjadi ketika penegakan syariat islam ini adalah pemerkosaan. Jurnal Perempuan (dalam Ania Safitri, 2012) memuat kasus yang terjadi pada Jumat tanggal 8 Januari 2010, WH kota Langsa melakukan tindak pemerkosaan terhadap seorang perempuan. Sebelumnya perempuan tersebut tertangkap bersama teman prianya di lingkar PTPN-1 Langsa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 karena dugaan khalwat. Ketua Satpol PP dan WH Pemprov Aceh Marzuki Abdullah mengakui, kasus perkosaan oleh 3 oknum WH selayaknya dihukum rajam. Menurutnya, mereka yang diduga memperkosa adalah lelaki beristri, dan salah seorang dari mereka adalah qori (pembaca Alquran) dan mereka sudah layak ditanam separo badan di perempatan jalan, kemudian dilempar batu-batu besar sampai mati. Pada kasus pelanggaran Qanun Khalwat, perempuan yang dituduh telah melanggar qanun mengalami pelecehan seksual, sejak penangkapan sampai di pengadilan. Meskipun pengadilan menyatakan dirinya bebas, perempuan yang telah dituduh berkhalwat tetap dikucilkan oleh masyarakat. Salah seorang perempuan

91

tersebut, bahkan diusir dari kampungnya. Bagi perempuan yang dihukum cambuk, stigma sebagai perempuan yang tidak bermoral akan terus dikenakan padanya oleh masyarakat. Bukan hanya ia yang dikucilkan, melainkan juga terhadap anak dan anggota keluarga yang lain. Larangan berkhalwat yang didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan, menyebabkan semua relasi laki-laki dan perempuan dalam situasi apapun dicurigai dan dimata-matai. Karena aturan ini menekankan aspek moralitas, maka perempuan muda dan janda menjadi sasaran utama dimata-matai. Perempuan ini dapat saja ditangkap atas tuduhan ini, meski tanpa pembuktian yang jelas. Berdasarkan temuan lapangan dan hasil analisa, Komnas Perempuan berkesimpulan bahwa baik aturan tentang busana maupun larangan khalwat ini merupakan aturan yang melembagakan diskriminasi terhadap perempuan dan cambuk merupakan bentuk hukuman yang merendahkan kemanusiaan. Dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM dan menjadi tantangan berat bagi pemerintah dan masyarakat Aceh pasca konflik yang justru berkeinginan memajukan penegakan HAM. Penyampaian kritik terkait pelaksanaan syariat Islam ini menjadi tantangan tersendiri karena siapa yang mengkritik maka akan dituduh sebagai “perlawanan terhadap Islam” dan juga mengingkari keinginan masyarakat Aceh. Bahkan ada perempuan yang melakukan kritik terhadap WH justru diadukan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

92

Saat ini qanun syariat Islam semakin banyak dan berkembang di Aceh. Salah satu yang terbaru dari qanun ini yaitu pemberlakuan jam malam untuk perempuan Aceh. Hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra bagi masyarakat di Aceh. Banyak yang menilai ini merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Dan banyak pula yang menyatakan kenapa jam malam hanya diberlakukan untuk perempuan saja? Hal ini kemudian dijelaskan oleh Hj. Illiza Saaduddin Djamal selaku Wali Kota Banda Aceh. Dia menegaskan tidak ada larangan bagi perempuan keluar malam, kecuali pembatasan jam kerja bagi yang bekerja di sektor hiburan dan kebugaran. "Pemerintah kota tidak pernah mengeluarkan instruksi jam malam bagi perempuan. Yang ada adalah instruksi membatasi perempuan bekerja hingga pukul 23.00 WIB," kata Illiza Saaduddin Djamal di Banda Aceh, Jumat (12/6) (republika.co.id, 12 Juni 2015). Wali kota Banda Aceh ini juga menegaskan bahwa pemberlakuan jam malam ini tidak untuk mengekang perempuan namun untuk melindungi perempuan dari pelecehan seksual dan kejahatan lainnya. Peraturan-peraturan yang ada di Aceh memang sangatlah menarik perhatian orang banyak. Terlebih jika itu berkenaan dengan perempuan. Media terkadang membuat provokasi yang hebat dengan membuat headline judul yang bombastis sehinnga banyak pembaca dan menjadi hal yang kontrovesi.